PENDAHULUAN Latar Belakang Beras sangat penting dalam memelihara stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional, karena beras merupakan bahan pangan pokok utama sebagian besar masyarakat di Indonesia. Terjadinya kekurangan beras dalam jumlah besar akan cepat mempengaruhi kondisi stabilitas sosial masyarakat. Pentingnya peranan beras terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong kebijakan beras menjadi sorotan dan menjadi fokus perhatian publik. Setiap negara akan berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya dari produksi dalam negeri sendiri. Ketersediaan beras memerlukan penataan dan manajemen yang berbasis pada kemampuan sumberdaya masyarakat di dalam negeri. Kebijakan perberasan dengan mekanisme impor telah memberi dampak dan konsekuensi politik yang tinggi bagi kemampuan dan kemandirian bangsa dalam pengadaan makanan pokok nasional. Kebijakan impor beras menjadi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, karena hal ini tidak sesuai dengan komitmen pemerintah merealisasikan kebijakan revitalisasi pertanian. Hal ini juga bertentangan dengan realitas tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya tanaman padi. Pemerintah telah mengeluarkan pelaksanaan kebijakan perberasan, meliputi: (1) penetapan harga pembelian pemerintah (HPP); (2) mekanisme melakukan impor; (3) subsidi benih dan pupuk; (4) pengembangan teknologi beras; dan (5) penyediaan infrastruktur pendukung (Deptan, 2004). Hal ini merupakan kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah untuk menjawab persoalan perberasan di dalam negeri. Pemerintah, petani, organisasi tani, asosiasi pengusaha beras, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat pengkonsumsi beras tentu punya kepentingan suksesnya kebijakan tersebut. Sukses
atau
gagalnya
kebijakan
perberasan
di
Indonesia,
sangat
dipengaruhi oleh adanya informasi dan komunikasi yang tepat diterima oleh para petani dan pemangku kepentingan perberasan. Khususnya posisi keberpihakan para pengambil kebijakan perberasan di Indonesia, dengan dasar kepentingan produsen atau konsumen. Berhasilnya Indonesia dalam swasembada beras di tahun 1984 juga merupakan salah satu peran komunikasi (Levis,1996). Peranan komunikasi
2
politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebab diperlukan pengetahuan yang luas terutama proses pendekatan dalam penyampaian suatu maksud agar dapat diterima masyarakat. Budiharsono (2003) mengemukakan kebijakan adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh kelompok politik yang mempunyai kekuasaan untuk membangun masyarakat yang ingin dicapai bersama. Komunikasi politik bersifat serbahadir dan multimakna, banyak definisi yang sudah dirumuskan (Arifin, 2003). Lasswell dalam Arifin (2003) membuat formula komunikasi politik dengan siapa berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa dan bagaimana efeknya (who says what, to whom, with what channel and with what effect). Selain itu, politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Kebijakan perberasan diharapkan lahir melalui konsensus dan legitimasi politik yang kuat, sehingga terbangun tertib politik dan terhindar konflik di antara pemangku kepentingan perberasan. Pro-kontra terhadap kebijakan perberasan sering terjadi, dalam komunikasi politik dikenal sebagai proses komunikasi dari pemerintah sebagai sumber dan kepada masyarakat sebagai khalayak penerima serta dimungkinkan adanya respons balik. Peran komunikasi politik dan partisipasi aktif melalui saluran yang ada diharapkan mampu menjembatani perbedaan guna melahirkan konsensus bersama pada pelaksanaan kebijakan perberasan nasional. Komunikasi
politik
mengantarkan
setiap
lembaga
atau
pemangku
kepentingan untuk menentukan sikap politik dengan berpegang pada kepentingan dan cakupan konsekuensi atas bergulirnya kebijakan tersebut. Nimmo (2004) menyebutkan cakupan komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik dan efek (akibat) komunikasi politik. Robin dan Ring (1985) menyatakan komunikasi politik sebagai penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik. Komunikasi politik bisa juga dikatakan merupakan proses melakukan ekspresi pendapat, pandangan atau perilaku, baik perorangan maupun kelompok lembaga yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan pembangunan.
3
Keberlanjutan realisasi kebijakan politik pemerintah sangat tergantung dari sejauh mana hal tersebut mendapat dukungan kuat melalui sikap politik dari semua kalangan
khususnya
yang
berkepentingan
terhadap
kebijakan
perberasan.
Kebijakan perberasan dapat berjalan mulus apabila komunikasi yang dijalankan sesama pemangku kepentingan menghasilkan komunikasi yang efektif. Lasswell dalam Vardiansyah (2004) mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif dan sesuai dengan yang diharapkan apabila faktor-faktor kunci dalam komunikasi seperti sender, enconding, pesan, media, decoding, penerima, respons, feedback dan gangguannya diperhatikan dengan baik. Era globalisasi informasi seperti saat ini, memerlukan pendekatan partisipasi politik yang lebih besar dan kuat dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk mendorong terakomodirnya aspirasi dalam membangun manajemen perberasan yang tepat di Indonesia. Pendekatan partisipasi politik dan berhimpunnya petani dalam organisasi tani akan lebih memungkinkan terjalinnya integrasi antara kepentingan
petani
beras
(produsen)
dengan
kepentingan
masyarakat
pengkonsumsi beras (konsumen) dimana pemerintah sebagai regulator utama. Pendekatan tersebut lebih menempatkan martabat petani secara lebih layak, sebagai produsen beras. Keberadaan keduanya dengan aspek kepentingan dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai, sehingga lebih mendorong terjalinnya partisipasi dan peran politik aktif masing-masing. Kesamaan makna komunikasi politik pemerintah, sebagai pengambil keputusan kebijakan perberasan dengan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dilakukan. Budiharsono (2003) mengemukakan, komunikasi modern bukan saja harus sanggup mengubah sikap dan suasana yang makin kondusif, melainkan harus mampu membangun budaya baru yang sanggup menjaga perubahan itu sebagai suasana yang makin kondusif sehingga setiap insan makin mampu, bebas dan sanggup mengembangkan prakarsa serta berpartisipasi secara utuh dengan pilihan yang banyak dan demokratis dalam memutuskan kebijakan. Beberapa organisasi tani di Indonesia memiliki tipologi dengan membangun basis ideologi politik sebagai salah satu cara agar dapat diperhitungkan pemerintah dalam melahirkan kebijakan. Di samping organisasi tani, kalangan DPR, pengusaha beras dan pemerintah sendiri memiliki kepentingan besar dalam membangun manajemen perberasan yang kuat di dalam negeri.
4
Salah satu cara dalam merealisasikan kebijakan politik adalah dengan turun langsung mensosialisasikan kebijakan tersebut. Selanjutnya membuka kesempatan kepada pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kebijakan tersebut melalui peran komunikasi politik. Proses komunikasi politik berjalan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat menjadi input sistem politik, pada waktu yang bersamaan ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik (Rudini, 1993). Kebijakan politik perberasan akan menemui jalan buntu ketika pesan kebijakan tersebut tidak memunculkan peran komunikasi politik yang melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan dari pesan kebijakan tersebut. Upaya untuk melahirkan konsensus dan legitimasi menjadi sangat sulit, sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah respons “agitasi politik” dari pihak-pihak yang terimbas dampak kebijakan tersebut. Agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik (Blumer, 1969 dalam Arifin, 2003). Peran komunikasi politik pemangku kepentingan kebijakan perberasan sangat menentukan dalam pencitraan dari masing-masing kepentingan di mata publik. Proses komunikasi politik yang dilakukan pada akhirnya akan melahirkan kesimpulan politik atau sering disebut sikap politik. Sikap politik dan partisipasi komunikasi politik pemerintah, organisasi tani, kalangan DPR dan pengusaha beras diharapkan berperan dalam membangun manajemen perberasan yang adil bagi petani (produsen beras) dan kuat bagi pemerintah selaku otoritas utama di dalam mengatur perpolitikan beras di Indonesia. Wilayah Indonesia masih memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman padi, di samping secara historis mampu berswasembada beras. Kasus masalah pelaksanaan kebijakan perberasan, seperti penetapan HPP, melakukan impor beras, subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan penyediaan infrastruktur perlu kebijakan yang tepat. Permasalahan pada pelaksanaan kebijakan perberasan di dalam negeri dan adanya perbedaan sikap politik pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya menjadi masalah yang menarik untuk diteliti secara ilmiah. Hal ini sekaligus melihat peran komunikasi politik
masing-masing
pemangku
kepentingan
pada
pelaksanaan
kebijakan
perberasan. Sehingga pada tahap idealnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri dan mengekspor dalam jumlah besar, apabila masalah kebijakan di atas dapat dibenahi, termasuk mengikis budaya impor beras.
5
Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada pentingnya peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan nasional di Indonesia.
Penelitian
dilakukan
dengan
mengungkapkan
hubungan
antara
karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik terhadap peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada kebijakan perberasan nasional meliputi: penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), penentuan melakukan impor, penerapan subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi perberasan dan penyediaan infrastruktur perberasan. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan dipengaruhi karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan berhubungan erat dengan pelaksanaan kebijakan perberasan nasional. Secara spesifik, beberapa pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1. Seperti apa karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan? 2. Bagaimana peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan? 3. Sejauh mana hubungan karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan?
6
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan nasional. Secara spesifik tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah meliputi: 1. Mendeskripsikan karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan. 2. Menjelaskan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. 3. Menganalisis hubungan antara karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Manfaat Penelitian Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan dalam membangun manajemen perberasan nasional. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai rekomendasi untuk: 1. Bahan informasi bagi stakeholder pertanian, khususnya pemerintah, seperti Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Perum BULOG. 2. Bahan masukan bagi kalangan legislatif, khususnya komisi IV DPR dalam melakukan tugas dan fungsinya. 3. Bahan informasi dan masukan dalam melakukan advokasi kebijakan perberasan bagi organisasi tani dan LSM yang berbasis pertanian. 4. Bahan masukan dan studi banding bagi peneliti, pengusaha beras dan pihakpihak yang membutuhkan data pelaksanaan kebijakan perberasan di Indonesia. 5. Data dasar bagi penelitian selanjutnya, terutama pihak-pihak yang mau melanjutkan penelitian berikutnya khususnya keterkaitan kebijakan ekonomi politik pangan global dan starategi politik perberasan yang dianut Indonesia.
7
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian didesain sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional. Metode survei digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang faktual, baik tentang sosial, ekonomi dan politik dari kelompok pemangku kepentingan perberasan pada sejumlah sampel yang dipilih. Populasi penelitian adalah para pemangku kepentingan perberasan, pernah terlibat dalam perumusan kebijakan perberasan, berperan dalam mempengaruhi kebijakan perberasan dan memiliki fokus perhatian pada pelaksanaan kebijakan perberasan nasional serta memiliki konsentrasi terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan minimal satu tahun terakhir. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan yang diteliti, adalah peran komunikasi politiknya dalam pelaksanaan kebijakan perberasan nasional. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan yang dimaksud terkait dengan perannya dalam merespons pelaksanaan kebijakan perberasan nasional yang meliputi; penetapan harga pembelian pemerintah, mekanisme melakukan impor beras, penerapan subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan penyediaan infrastruktur. Beberapa pemangku kepentingan perberasan utama di dalam negeri yang menjadi sampel dalam penelitan ini meliputi: 1. Organisasi tani, merupakan organisasi kemasyarakatan petani di Indonesia yang secara ideologis cenderung bergerak melalui saluran dan partisipasi politik. 2. Pemerintah, merupakan aktor utama pada pelaksanaan kebijakan perberasan sekaligus bertanggung jawab dalam regulator manajemen perberasan di dalam negeri. Unsur utama pemerintah meliputi; Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Perum Bulog yang masing-masing memiliki fungsi dan otoritas dalam pelaksanaan kebijakan perberasan. 3. Asosiasi pengusaha beras, merupakan para pengusaha yang terkait langsung dengan bisnis beras di dalam negeri dan tergabung dalam asosiasi atau organisasi pengusaha beras. 4. Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga DPR yang membidangi masalah pertanian dan pangan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, Bulog dan Dewan Maritim Nasional yaitu komisi IV DPR.
8
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Kerangka Pemikiran Pemangku kepentingan perberasan merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan dan peran strategis serta pengaruh di dalam pelaksanaan kebijakan perberasan nasional. Peran strategis tersebut ditandai dengan terbangunnya manajemen perberasan yang andal berbasis atau bertumpu pada kemampuan di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada mekanisme impor. Pihak organisasi tani, asosiasi pengusaha beras, pemerintah dan DPR diduga punya peranan dalam mencapai
suksesnya
pelaksanaan
kebijakan
perberasan
nasional.
Peran
komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan diduga dipengaruhi oleh karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik. Selanjutnya melalui peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan diduga berhubungan dan berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan perberasan nasional. Untuk
mengetahui
peran
komunikasi
politik
pemangku
kepentingan
perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan nasional, maka dilakukan penelitian dengan mengkaji karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik sebagai peubah bebas. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan sebagai peubah tidak bebas. Penelitian ini mengamati dua peubah, yaitu peubah bebas atau sering juga disebut sebagai peubah pengaruh, dan peubah tidak bebas atau sering juga disebut sebagai peubah terpengaruh (Singarimbun dan Effendi, 2006) Karakteristik personal, yang menjadi fokus pengamatan meliputi umur, pendidikan formal, pengalaman menjabat, dan pendapatan. Karakteristik situasional, yang menjadi fokus penelitian meliputi respons pemanfaatan saluran komunikasi politik, partisipasi politik dan persepsi politik. Perilaku komunikasi politik pemangku kepentingan yang menjadi fokus pengamatan adalah respons mereka terhadap peran media massa khususnya yaitu keterdedahan pada media massa, respons terhadap opini publik dan sikap politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Indikator peubah peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan dilihat dari respons mereka sehubungan pelaksanaan kebijakan perberasan yang
9
meliputi: penentuan harga pembelian pemerintah (HPP), melakukan impor beras, subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan penyediaan infrastruktur. Keterkaitan antar peubah, seperti tersaji pada Gambar 1 berikut ini, diharapkan
mampu
mengungkap
peran
komunikasi
politik
masing-masing
pemangku kepentingan (organisasi tani, pemerintah, asosiasi pengusaha beras dan DPR) pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Sehingga dapat menghasilkan bahan rekomendasi membangun manajemen perberasan yang kuat dan tepat bagi produsen serta konsumen di dalam negeri untuk masa yang akan datang. Peubah Bebas
Peubah Tidak Bebas
Karakteristik Personal X1 Umur X2 Pendidikan Formal X3 Pengalaman Menjabat X4 Pendapatan
H1
Karakteristik Situasional (X5) X5.1 Saluran Komunikasi Politik X5.2 Partisipasi Politik X5.3 Persepsi Politik
H2
Perilaku Komunikasi Politik (X6) X6.1 Keterdedahan pada Media Massa X6.2 Respons terhadap Opini Publik X6.3 Sikap Politik
Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Y) 1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2. Melakukan Impor Beras 3. Subsidi Benih dan Pupuk 4. Pengembangan Teknologi 5. Perbaikan Infrastruktur
H3
Gambar 1. Kerangka pemikiran peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan
10
Hipotesis Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas dirumuskan hipotesis utama dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Terdapat hubungan nyata antara karakteristik personal dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. 2. Terdapat hubungan nyata antara karakteristik situasional dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. 3. Terdapat hubungan nyata antara perilaku komunikasi politik dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
