Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Oleh: Gerrit Adrian Kaemba
ABSTRAKSI
Program Nasional pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri adalah salah satu hasil kerangka kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat guna mengurangi angka kemiskinan serta membantu masyarakat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. sampai saat ini terbukti melalui program tersebut ada banyak perubahan yang dialami baik secara infrastruktur maupun non-infrastruktur . seperti yang terjadi di Desa Menggawa, Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri hadir dengan Memberikan suatu rangsangan yang positif sehingga respon masyarakat terhadap kehadiran program cukup baik dan mebuka peluang bagi masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Sampai saat ini pelaksanaan program di Desa Menggawa mengacu pada ketentuan kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah yang ada di pusat dan di awasi secara langsung oleh pemerintah yang ada di Desa dengan wewenang dan tugas utama dalam mengawasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal ini pun pemerintah Desa memiliki hak dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan demi mencapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintah Pusat. Namun sangat di sayangkan masalah-masalah yang timbul berawal dari pemerintah Desa dengan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan program sehingga menimbulkan pemikiran yang Negatif dari Masyarakat. hal demikian disebabkan oleh Sumber daya Manusia yang kurang memadai dengan kurang tepatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa yang lebih condong mengarah ke kepentingan pribadi. oleh sebab itu demi kepentingan dan keberhasilan bersama perlu adanya ketegasan dari Panitia pengelola dalam pelaksanaan Program sebab yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan program adalah panitia pengelola Kegiatan selain itu meskipun ada banyak kebijakan yang akan di buat apabila kebijakan itu hanya dijadikan sebagai formalitas semata maka tidak akan merubah keadaan yang ada. Kata Kunci : Kebijakan,Pemerintah Desa dan PNPM
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah kemiskinan dan kesejahteran sosial menjadi masalah yang besar yang sementara ini tidak pernah terlepas dari bangsa kita, dari waktu kewaktu angka kemiskinan tidak kunjung 1
turun namun malah menunjukan kenaikan. Kemiskinan merupakan ketidak berdayaan secara sosial, politik dan psikologis. Oleh karenanya dibutuhkan dorongan untuk mengembalikan inisiatif dan motivasi dari sektor yang belum berdaya baik dalam konteks komunitas maupun individual. Dengan berbagai permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa suatu program pemberdayaan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah kelanjutan dari program pemberdayan masyarakat sebelumnya, yaitu
program pengembangan kecamatan
(PPK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Menggawa pada tahun 2008 membawa suatu harapan dengan adanya dampak yang besar bagi seluruh komponen Masyarakat yang ada sehingga menjadikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai pendorong/motivator dalam Mensejahterakan kehidupan Masyarakat karena pada umumnya sebagian masyarakat yang ada masih tergolong masyarakat ekonomi Lemah yang memiliki Sumber daya manusia yang kurang Mapan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 2012 Desa menggawa Mendapat Bagian program berdasarkan Usulan dari Musyawarah Desa, yang di laksanakan oleh Pemerintah desa bersama Masyarakat yaitu pembuatan Jalan Rabat beton yang memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat saat melaksanakan pekerjaan atau aktifitas keseharian dengan volume sepanjang 793 M2 dengan Lebar 3M2 dan pelaksanaannya di laksanakan pada bulan July sampai September sesuai dengan surat perintah kerja ( SPK ) yang di keluarkan oleh Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 305.957.950. Dalam Pengerjaanya ada berbagai polemik yang terjadi di tenga kehidupan masyarakat dengan pengaruh dari perguliran pergantian Kepala Desa sehingga membuat kegiatan yang ada di Desa berubah dan Menjadi pekerjaan yang berat Bagi Pemerintah Desa yang baru dalam melaksanakan penyesuaian di seluruh Rangkaian Kegiatan yang ada di Desa. Adapun masalah yang timbul dari kalangan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan adalah : 1. Adanya indikasi bahwa Volume pekerjaan sudah tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati melalui musyawarah Desa. 2
2. Pekerjaan selalu di laksanakan dengan proses kerja bakti sedangkan dalam program sudah ada anggaran bagi Upah Pekerja sesuai dengan petunjuk teknis. Hal demikian menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa dan tim pelaksana kegiatan, oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut perlu di laksanakan suatu penelitian demi mencari kebenaran dan menjawab pertanyaan yang muncul dari masyarakat. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapatlah dirumuskan masalah penelitian adalah : 1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri Pedesaan Di Desa Menggawa ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan serta yang di keluarkan pemerintah
kebijakan
Desa dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan.
METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 2. Lokasi penelitian 3
Lokasi dan tempat penelitian di Desa menggawa dan instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kecamatan Tamako kabupaten Sangihe. 3. Penentuan Informan dan Fokus Penelitian Penentuan Informan akan dipilih sesuai dengan Fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini. Informan dapat ditetapkan sebanyak 20 orang yakni 1 informan kunci yakni Kepala Desa, 6 orang dari perangkat Desa, 3 orang dari UPK kecamatan lainnya 10 orang informan pelengkap yang diambil dari masyarakat yang ada di Desa. Adapun yang menjadi Fokus penelitian yaitu Berdasarkan judul penelitian “kebijakan pemerintah Desa dalam pelaksanaan PNPM di Desa Menggawa
kecamatan Tamako
Kabupaten Sangihe yakni : 1. Mencari tau penyebab Volume kerja tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati secara bersama lewat musyawarah Desa. 2. Mencari Tahu alasan Pelaksanaan Kerja melalui Proses kerja bakti. 4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam (Emory 1985). Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan penelitian atau kuesioner yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh sampel responden sesuai dengan variabel yang akan di teliti. 5. Analisa Data Teknik analisa data yang relevan adalah teknik analisa Deskriptif Analitis menurut Huberman dan miles (dalam Burhan Bungi, 2003:70) yaitu hasil pengumpulan data direduksi berupa pengelolaan data mulai dari editing, Koding, dan tabulasi data serta mencakup kegiatan mengikhtiar hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya kedalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan A. Hasil Penelitian Dalam Bab ini akan di uraikan hasil wawancara yang penulis coba sajikan dalam bentuk wawancara tertulis. Adapun hasil wawancara tertulis merupakan salinan atas wawancara yang di lakukan di Lokasi Penelitian terhadap informan kunci ( Key informan ) pada penelitian
4
tentang Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) di Desa Menggawa. Pertanyaan yang di ajukan kepada para informan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari panduan wawancara yang telah penulis susun. 1. Program apakah yang di usulkan Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa ? ada banyak program yang di usulkan baik dari pihak pemerintah maupun Masyarakat yang ada yakni : 1. Pembuatan jalan Rabat Beton 2. Pembuatan Drainase 3. Pembuatan Kap Balai Kampung 4. Pengadaan air bersih 5. Pembuatan MCK 2. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan pekerjaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat di Desa Menggawa ? Pelaksanaan Program di Mulai dari Musyawarah Desa yang di laksanakan di Balai Kampung yang ada untuk mencari kesepakatan dari semua pihak tentang penentuan pekerjaan mulai dari planning sampai Finishing karena program bersifat swadaya jadi harus lewat musyawarah mufakat. 3. Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat perubahan apa yang terjadi di Desa Menggawa ? Perubahan sangat jelas salah satunya adalah kegiatan masyarakat untuk ke kebun dan pergi melaut yang dulunya selalu berjalan kaki sekarang sudah bisa di tempuh dengan memakai kendaraan bermotor dan hal ini terlihat jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang akan berkembang cepat serta mengurangi resiko hal-hal yang tidak di inginkan. 4. Bagaimanakah Kerjasama Antara Unit Pelaksana Kegiatan yang ada di Desa dengan Pemerintah Desa dalam mensukseskan program ? Hubungan Kerja sama antara UPK dengan Perangkat Kampung cukup baik karena UPK di usulkan oleh pemerintah Kampung otomatis orang-orang yang di usulkan merupakan masyarakat yang di anggap mampu dalam menjalankan tugas sebagai Unit pelaksana kegiatan. 5.Kendala apakah yang di temukan oleh Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program ? Kendala yang di temukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program adalah : 5
1. Cuaca yang tidak menentu sehingga Pekerjaan tidak Maksimal dan membuat pekerjaan terhambat. 2. Koordinasi hanya antara opolao dan UPK sehingga pekerjaan hanya di gerakan oleh ke dua pihak tersebut dan membuat perangkat lain menjadi malas untuk datang mengawasi. 3. Masalah Material yang tidak dapat di bawah secara serentak karena harus memakai tenaga Lokal untuk membawa masuk ke ujung lokasi. 6. Kebijakan apa yang di ambil oleh Pemerintah Desa untuk mensukseskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ? kebijakan yang di sepakati lewat Rapat perangkat Desa dengan Unit pelaksana Kegiatan dan menghasilkan solusi yakni : 1. Pekerjaan di laksanakan Lewat proses kerja bakti. 2. Karena masyarakat yang ikut bekerja kurang maka pemerintah dan UPK membuat kerja sama dengan Jemaat GMIST Bethesda Menggawa. 7. Apa Maksud dan Tujuan dari Kebijakan yang telah di ambil oleh Pemerintah Desa ? maksud dan tujuan kpengambilan kebijakan adalah : 1. Meminimalisir anggaran dengan sasaran Volume jalan bisa bertambah. 2. Mempercepat proses pekerjaan 8. apakah anggaran yang di sediakan pemerintah di realisasikan sesuai Volume pekerjaan ? Masalah anggaran tidak semua perangkat yang mengetahui sebab yang mengatur semua adalah Opolao dan Unit pelaksana Kegiatan yang ada di desa jadi untuk Mengetahui Anggaran terealisasi semua belum dapat di pastikan sebab proses kerja bakti sangat mempengaruhi anggaran yang keluar dan seperti yang di ketahui Pelaksanaan Program pembuatan jalan memang sudah di kerjakan sampai Selesai Namun hanya di ketahui secara Fisik secara administrative masyarakat tidak pernah tau karena hanya di laporkan ke Unit Pelaksana Kegiatan yang ada di kecamatan melalui Pelaporan Buku Khas dari Unit pelaksana Kegiatan yang ada di Desa. 9.
Berhasilkah Pemerintah Desa dan Unit Pelaksana Kegiatan dalam Menjalankan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ? Belum sepenuhnya berhasil karena program belum terealisasi sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada 6
B. Pembahasan Dalam bagian ini, akan di analisis semua data yang di peroleh dari hasil penelitian seperti yang sudah di disajikan dalam bagian terdahulu. Dari seluruh data dan informasi yag di kumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan aparatur pemerintah Desa,maupun catata-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama di lapangan,maka dapat di berikan suatu analisis tentang Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) di Desa Menggawa . 1. Perencanaan dan penentuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang akan di Buat di Desa Menggawa Dalam menentukan Program yang akan di jalankan Tim Pelaksana kegiatan melaksanakan Musyawarah Desa dengan Pemerintah Desa serta melibatkan semua komponen masyarakat yang ada di . Sesuai dengan Penelitian yang penulis lakukan di lapangan ada banyak Masyarakat yang menginginkan program ini untuk terus ada agar supaya masyarakat yang ada di pedesaan tetap terus merasahkan kepedulian dan sentuhan dari Pemerintah. Namun untuk mewujudkan
Semua itu tentunya tergantung dari pemerintah sebab kebijakan adalah
kewenangan pemerintah, Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Brigman dan Davis mengatakan bahwa kebijakan Publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai apa saja yang di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.( Suharto Edi ,Ph,D : 3 ) 2. Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Menggawa Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti Dengan tujuan yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan Program Pemerintah Desa dan Unit Pelaksana kegiatan telah memanggil seluruh Masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rata-rata atau masyarakat yang masuk taraf ekonomi Lemah atau Miskin yang memiliki keterampilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan Hidup sehari-hari untuk di berdayakan sebagaimana mestinya Mulai dari Lindongan 1 sampai lindongan 6 untuk bekerja di Lokasi pembuatan jalan Rabat Beton Mulai dari pembersihan Lahan sepanjang Volume pekerjaan Sepanjang 793
M2 berlanjut ke
Penyediaan Bahan Material ke dalam Lokasi kerja sampai dengan Proses pengecoran jalan dan Langkah tersebut di harapkan dapat menggiring masyarakat untuk bisa hidup mandiri tanpa 7
selalu
mengharapkan
bantuan
dari
Pemerintah
dan
mampu
memberikan
suatu
Dukungan/Motivasi untuk mendorong perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang ada di desa agar bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Namun sangat di sayangkan
di balik Hal
demikian keterlibatan pemerintah Desa merubah mekanisme pelaksanaan program sebab sesuai dengan petunjuk operasional pemerintah Desa hanya memiliki fungsi sebagai pengawasan. fakta yang di ada dilapangan Tim pelaksana Kegiatan diatur oleh pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepala Desa sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat selain itu orang-orang yang di pekerjakan dan di perhatikan adalah orang-orang yang hanya dekat dengan pemerintah Desa sehingga kelihatan adanya perbedaan diantara masyarakat yang ada di Desa. Proses Pembuatan jalan Rabat Beton di kerjakan Mulai dari Hari senin sampai dengan hari sabtu dengan waktu kerja yang di mulai dari Pukul 08.00 pagi sampai pukul 17.00 sore dengan waktu istrahat makan Pukul 12.00 -13.00. sesuai dengan apa yang di katakana oleh Chandler dan Plano ( 1988 : 1 ) bahwa Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Sehingga dengan Melihat Hasil kerja yang di laksanakan tentunya akan memiliki Dampak yang besar terhadap Keadaan di desa baik secara Pembangunan Infrastruktur maupun pembangunan karakter masyarakat. Adapun kendala yang di temui oleh Pelaksana Program yang dapat di simpulkan oleh Peneliti adalah :
Kurangnya masyarakat yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Yang di sebabkan karena kurangnya keterampilan kerja yang di miliki oleh masyarakat ,ada pula yang tidak ikut kerja karena alergi dengan semen dan ada yang tidak datang karena faktor malas yaitu tidak ingin bekerja, serta ada yang tidak datang karena tidak percaya kepada pemerintah dalam mengelola program.
Keadaan cuaca yang tidak menentu mebuat pekerjaan tertunda.
8
Kadang Hujan kadang panas sehingga bahan-bahan material harus di bawah dengan susah paya ke dalam lokasi,di sisi lain kalau waktu Hujan pekerja yang datang hanya sedikit sehingga pekerjaan yang seharusnya habis sehari harus menjadi Dua hari. Selain kendala,kebijakan yang di buat oleh pemerintah Desa sesuai dengan wawancara yang di lakukan Peneliti adalah :
Pekerjaan dilaksanakan dengan proses kerja bakti Dengan tujuan lewat proses kerja bakti Masyarakat ikut serta dalam menjalankan pekerja an dan pekerjaan Bisa cepat selesai.
Pekerjaan disewahkan Ke Jemaat Gmist Bethesda Menggawa sebab bertepatan Jemaat membutukan Dana dalam Pembangunan Gereja.
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Menggawa, Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari penulisan ini : 1. Kurangnya keterbukaan dari Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program
9
2. Pemerintah Desa Kurang Memahami Tugas dan Fungsinya dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. 3. Kurangnya ketegasan dari Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dalam pelaksanaan Pekerjaan sehingga mampu di intervensi oleh kepala Desa. B. Saran Berdasarkan Temuan yang ada di Lapangan dengan melihat Kesimpulan yang telah di ambil maka dapat di sarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah Desa lebih terbuka dalam menjalankan semua Rangkaian program yang masuk di Desa lewat proses sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di desa agar supaya ketika program akan dijalankan masyarakat sudah tau
apa yang akan di
lakukan,apa tujuan dari program dan bagaimana mengerjakannya sampai dengan memeliharanya. 2. Pemerintah Desa harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat 3. Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) lebih berani dan tegas dalam menjalankan program jangan mau di intervensi oleh orang-orang di luar dari panitia pelaksana.
DAFTAR PUSTAKA Aulia, Tessa . F. “Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya”. Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin UI. 2009. Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta Kansil, C.S Handayaningrat Soerwarno, 1982, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Sosial, CV. Haji Masaagung, Jakarta Ndraha, T, 2003. Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Asdi Mahasatya. Jakarta. Prof.Drs. Widjaja, Haw,Otonomi Desa ,Rajawali Pers,Jakarta,2003 Prijono, Onny S., dan A.M.W. Pranarka, (ed.), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS, 1996 Rahayu L,2012,Bantuan Sosial Di Indonesia sekarang dan kedepan, Bandung, Fokusmedia. Suharto, Edi, Kebijakan Sosial sebagai kebijakan public, Alfabeta, Bandung, 2007 Sugiyono, 2002,Metodologi Penelitian Sosial, Afbeta Bandung. Suparyogo, 2001,Metodologi Penelitian Kualitatif, Pradnya Paramita. Sumber-Sumber Lain: 10
-
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Progaram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP no 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. UU No 22 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah Desa http://www.google.co.id/search?q=definisi+kebijakan+menurut+candler+&hl=id&gbv=2&oq=
11
