SISTEM AKREDITASI DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) di INDONESIA Tioria Nurmaulida Taruli/125120307111016 Pendahuluan Indonesia merupakan negara Nasionalis yang memiliki tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila, yang pada hakikatnya adalah pembanunan manusia atau dapat disebut juga pembangunan masyarakat di Indonesia. Salah satu komponen dalam pembentukan masyarakat tersebut adalah anak. Anak dinggap adalah emilik masa kini dan masa depan bangsa. Karena ditangan merekalah akan diteruskan sejarah kehidupan manusia di Indonesia. Dalam perkembangannya, anak dari muai lahir hingga memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembanga anak selanjutnya. Masa-masa ini merupakan masa yang tepat untuk menanamkan dasar-dasar pembelajaran seperti Bahasa, sosioemosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Untuk itu, pengembangan anak usia dini secara menyeluruh mencakup kesehatan dasar gizi, dan pengembangan emosi serta intelektual anak perlu diperhatikan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Perubahan paradigm dalam bidang pendidikan dan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni membawa dampak terhadap berbagai aspek pendidikan, termasuk pada kebijakan pendidikan. Seiring waktu, perhatian pemerintah mulai tertuju kepada pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Perhatian tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB terhadap hasil pertemuan dunia Education for All yang diselenggarakan di Dakar tahun 2000. Pertemuan tersebut menegaskan tentang komitmen terhadap pendidikan anak usia dini yang menentukan perkembangannya. Sejak saat itu sampai sekarang PAUD mulai menjadi isu didunia pendidikan salah satunya Indonesia ( Novan Ardy dalam Buku format PAUD hal 13, thn 2012) Selanjutnya keseriusan dari pemerintah diwujudkan dengan adanya Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal (BAN-PNF) yang bertugas untuk melaksanakan akrditasi terhadap satuan pendidikan (lembaga) dan atau program pendidikan non formal. Dengan adanya badan pengawas ini diharapkan adalah Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia dapat menjadi pendidikan yang layak diterima oleh anak anak usia dini di seluruh Indonesia
Kajian Teoritis Akreditasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 no 78, Tambahan lembaga Negara no 4301 Pasal 60 ayat (1) dan (3) : Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Standar yang diacu adalah standar Nasional Pendidikan yang dibuat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang meilputi standan isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana/prasarana, pegelolahan pembiayaan, dan penilaian (pasal 35) Pembahasan Sistem akreditasi meliputi pengertian akreditasi, program dan satuan pendidikan nasional. Akreditasi sendiri adalah kegiatan penilaian terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan nonformal kemudian system pendidikan nasional. Tujuan Kreditasi dari BAN-PNF sendiri adalah untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian, Pelaksanaan akreditsi terhadap program dan satuan Pendidikan Nonformal akan memberi manfaat antara lain : 1. Menyempurnakan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan program Pendidikan Nonformal 2. Meningkatkan Mutu program dan satuan pendidikan non formal 3. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan bailik, dalam upaya pemberdayaan dan mengembangkan kinerja satuan pendidikan nonformal 4. Mendorong satuan pendidikan nonformal agar selalu berupaya meningkatkn mutu program dan lembaganya setara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional bahkan Internasional 5. Memperoleh informasi yang andal dan akurat dalam rangka mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Persyaratan Pengelolaan PNF lembaga PAUD
Persyaratan persyaratan pengelolaan PNF lembaga paud terdiri dari banyak sekali persyaratan. Gambaran pengelolaan PNF lembaga PAUD sendiri adalah yang pertama ruang lingkup , Acuan Normatif, Istilah dan definisi, Persyaratan Umum, Standar Tingkat Pencapaian dan Perkembangan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar isi, Standar penelitian, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Seluruh persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh pendiri PAUD untuk pengontrolan kualitas PAUD di Indonesia. Ruang lingkup sendiri menyangkut tentang ruang lingkup dari persyarata itu sendiri yaitu, penyelenggaraan lembaga PAUD, pedoman ini dapat digunakan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pelayanan lembaga PAUD. Selanjutnya adalah acuan normatif, acuan normative sendiri adalah berisi kebijakan-kebijakan, peraturan undangundang, peraturan pemerintah serta surat keputusan Mendiknas. Inti dari acuan normatif adalah pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan PAUD. Selanjutnya adalah istilah dan definisi yaitu berisi tentang definisi dari pendidikan informal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian yang dijelaskan dalam istilah dan definisi adalah tentang apasaja yang meliputi pendidikan nonformal antara lain adalah kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini dan pendidikan lainnya. Kemudian adalah beberapa gambaran tentang istilah dan definisi 1. Jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan dan kemampuan yang dikembangkan 2. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhusussan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan 3. Satuan penidikan Nonformal yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal 4. Kursus dan pelatihan diselenggarakan demi kemajual masyarakat 5. Program adalah perangkat rencara dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan pembelajaran 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang lembaga PAUD
7. Tenaga kependidikan, yaitu asyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang pengelolaan pendidikan 8. Pendidik, adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai gur dan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan 9. Dan lain-lain, lampiran lengkap mengenai isi dari Istilah dan definisi dapat dilihat dilampiran Kemudian dalam akreditasi itu pula terdapat persyaratan umum dari pemrograman PAUD sendiri, kemudian terdapat pula standar tingkat pencapaian perkembangan dari paud sendiri, yaitu pencapaian perkembangan seharusnya meliputi agama, moral, Bahasa, kognitf, sosional dan emosional, dan fisik (kesehatan motorik kasar dan halus). selanutnya adalah adanya standar dari pendidik dan tenaga pendidikan yang terliba di PAUD itu sendiri. Adapula standar isi dari PAUD itu sendiri, menyangkut tentang gambaran program kegiatan dari PAUD itu sendiri, kemudian alokasi PAUD yaitu berisi lama kegiatan PAUD tersebut, kelompok belajar yaitu rasio maksimal pendidik dengan peserta didik. Yang terakhir dari standar isi adalah kalender pendidikan, yaitu Kalender Pendidikan yang dimili PAUD sendiri dan wajib disosialisasikan. Kemudian adalah standar proses yaitu berisikan tentang rencna pembelajaran, apa saja yang akan dilaksanakan dalam rencana pembelajaran serta bagaimana seharusnya rencana pembelajaran yang ada di Paud itu sendiri,selanjutnya setelah rencana pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya dari persyaratan PAUD adalah standar penilaian yang mencakup tentang penilaian hasil belajar, yaitu penyelenggara dan pendidik lembaga PAUD harus memiliki penilaian hasil belajar, kemudian adalah teknik penilaian yaitu dapat berupa observasi dan portofolio, selanjutnya yang terdapat dalam standar penilaian adalah pedoman penilaian yaitu lembaga PAUD sebaiknya memiliki pelaporan Hasil penilaian, yang terakhir dari standar penilaian adalah Penyelenggara/pendidik PAUD harus memberikan hasil dari penilaian kepada orangtua peserta didik. Kemudian adalah Standar Sarana dan Prasarana yang didalamnya berisikan yang pertama Prasarana Pendidikan yaitu berisikan tentang bagaimana tempat aktivitas belajar, sarana sarana PAUD serta mengatur tentang bangunan dari PAUD itu sendiri. Selanjutnya yang diatur dalam standar sarana dan prasarana adalah Peralatan dan Perlengkapan
Pendidikan, yang berisikan tentang Ruang belajar lembaga PAUD harus dilengkapi alat untuk melaksanakan pembelajaran program PAUD. Yang terakhir dari standar sarana dan prasarana PAUD adalah Buku, Media, dan Sumber Belajar Pendidikan, yaitu mengatur tentang penyediaan sumber belajar, buku, serta media dalam PAUD itu sendiri Adapula standar PAUD selanjutnya adalah Standar Pengelolaan yang berisi filosofi, kelembagaan , pengorganisasian serta pengawasan. Isi dari filosofi sendiri adalah menggambarkan bahwa PAUD merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, dan tujuan serta memiliki dokumen dokumen tersebut. Kemudian Kelembagaan berisikan bahwa PAUD seharusnya memiliki Identitas, selanjutnya penyelenggaraan yaitu seharusnya PAUD melaksanakannya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pengorganisasian berisikan tentang struktur organisasi di PAUD itu sendiri serta pembagian tugas yang jelas dari pendidik. Yang terakhir dalam standar pengelolaan adalah Pengawasan. Pengawasan yang pertama adalah Supervisi, lembaga paun sebaiknya melakukan supervise terhadap rencana. Kemudian adalah evaluasi, yaitu lembaga PAUD mengevaluasi rencana kerja, dan yang terakhir adalah Pelaporan tidak lanjut. Standar terakhir yang ditetapkan oleh BAN-PNF adalah mengenai Standar Pembiayaan yaitu sumber pembiayaan PAUD sendiri kemudian adalah Alokasi penggunaan dari dana tersebut, serta Administrasi Keuangan yang berisikan tentang dokumen keuangan di PAUD itu sendiri. Untuk Lampiran lengkap mengenai Akreditasi oleh BAN-PNF anda bisa melihat di link ini http://pkbmindonesia.com/yahoo_site_admin/assets/docs/1156_Instrumen_PAUD.18704114.pdf Standar-standar yang dilakukan Oleh BAN-PNF itu sendiri adalah semata-mata untuk kemajuan dan kebaikan PAUD yang ada diseluruh Indonesia. Pemerintah membuat BAN-PNF sendiri memang untuk menunjukan keseriusannya dalam pengembangan pendidikan anak di Indonesia, Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini. Selain system akreditasi sendiri, Peraturan peraturan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2009 mengenai STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI menunjukan bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian lebih terhadap kelangsungan pendidikan anak usia dini di Indonesia sendiri
Kesimpulan dan Saran Anak merupakan salah satu tolak ukur kemajuan Indonesia. Dengan kata lain Anak merupakan penerus dari Indonesia sendiri. Dengan adanya konsentrasi mengenai Anak sendiri, Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia sendiri belakangan sangat berkembang Pesat. Sistem Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia memang sudah bukan merupakan hal yang dianggap tidak penting, Melainkan sudah merupakan salah satu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Untuk membuktikan keseriusan pemerintah sendiri, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam Undang-Undang yang menyangkut tentang Pendidikan anak usia dini di Indonesia. Antara lain adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU-RI no 20 tahun 2003 . yang kemudian yang lebih terfokus terhadap PAUD sendiri adalah Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan adanya beberapa undang-undang tentang pendidikan pemerintah sendiri memperkuat pengawasannya dengan membuat akreditasi Terhadap PAUD sendiri yang diawasi atau diatur oleh BAN-PNF atau Badan Akreditasi Nasional- Pendidikan Non Formal. Didalam instrument akreditasi yang dibuat oleh BAN-PNF sendiri benar-benar mengatur tentang kelangsungan PAUD di Indonesia. Akreditasi sendiri diharapkan dapat membuat kelangsungan PAUD di Indonesia terstandarisasi dengan sangat baik Usaha yang sangat baik dari pemerintah ini diharapkan memang dapat membuat PAUD di Indonesia berkualitas dan dapat memajukan anak anak di Indonesia. Kemudian daripada itu, pemerintah sebaiknya menggunakan BAN-PNF ini dengan sebaik mungkin untuk mengawas PAUD di seluruh Indonesia. Dengan melihat dengan seksama setiap pelaksanaan PAUD di Indoneisa, kemudian benar benar mendata seluruh PAUD yang ada di Indonesia Dengan adanya akreditasi yang baik dari BAN-PNF , seluruh PAUD di Indonesia diharapkan melaksanakannya benar-benar sesuai standar yang sudah ditetapkan. Pemerintah sendiri tidak hanya sekedar mengizinkan pembangunan PAUD itu sendiri namun benar-benar mengontrol keberlangsungan PAUD di seluruh Indonesia sendiri, dengan meng-akreditasi PAUD yang sudah sesuai dan membuat PAUD yang belum terakreditasi menjadi PAUD yang sesuai dengan standar akreditasi tersebut. serta menjaga agar PAUD di Indonesia tetap sesuai dengan Hakekat PAUD yang sudah ada atau sudah ditetapkan, sehingga PAUD di seluruh Indonesia akan
berkembang dengan baik dan mencetak anak-anak bangsa yang cerdas bukan hanya dalam hal pendidikan melainkan moral ahlak serta agama dari anak bangsa.
Referensi Novan Ardy W & Barnawi, Format Paud, Ar-Ruzzmedia, Jakarta,2012 Mukhtar Latif, Zukhairina, Rita Zubaidah, Muhammad Afandi,: Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini : Teori dan Aplikasi, Kencana Prenada Media Group 2013 BAN-PNF, INST-101PUD-2008 : Instrumen Akreditasi , Lembaga PAUD
