I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Komoditi perkebunan yang sebagian terbesar merupakan perkebunan rakyat, perjalanan sejarah pengembangannya antara usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar, berjalan sendirisendiri, tanpa ada kaitan kegiatan operasionalnya. Untuk pengembangan kelapa sawit, dengan maksud dapat secara langsung menerapkan praktek pertanian yang baik, maka pendekatan pengembangannya ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat sebagai kebun plasma pola PIR. Melalui pendekatan tersebut, ternyata selain perkebunan kelapa sawit menjadi berkembang dengan pesat, sekaligus terbukti bahwa pengembangan kelapa sawit berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan, penggangguran dan pengembangan wilayah. Sebagai dampak keberhasilan yang dimaksud, maka berkembang dengan pesat gairah pengembangan kelapa sawit, baik dalam pertumbuhan maupun jangkauan penyebarannya. Terkait 1
dengan pesatnya pertumbuhan yang dimaksud dan dilain pihak dihadapi keterbatasan kemampuan pelayanan, maka terjadi pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit secara swadaya yang kurang menerapkan praktek pertanian yang baik dan penggunaan benih tidak bersertifikat. Disamping itu, seiring dengan perjalanan pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit, maka dewasa ini telah mulai terdapat kebunkebun kelapa sawit yang telah memasuki umur peremajaan. Berkenaan latar belakang kondisi umum perkebunan rakyat kelapa sawit tersebut di atas, maka kedepan menjadi strategis untuk ditempuh upaya pemberdayaan usaha perkebunan rakyat kelapa sawit meliputi kegiatan : (i) Penggantian benih tidak bersertifikat; (ii) Pengembangan kelapa sawit pada wilayah spesifik; dan (iii) Pengembangan Model Peremajaan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit. Secara umum kebijakan pengembangan perkebunan rakyat ditempuh melalui pendekatan penyediaan dukungan sumberdana kredit perbankan untuk wilayah sesuai dan petani kurang mampu serta pendekatan pola swadaya bagi 2
petani mampu. Diluar wilayah yang dimaksud, masih terdapat wilayah-wilayah yang perlu dikondisikan kesiapan kehadiran teknis perbankan atau tumbuhnya kegiatan secara swadaya, yaitu wilayah yang dipandang mempunyai ciri spesifik, antara lain: wilayah pasca bencana dan konflik, perbatasan, wilayah miskin dan tertinggal, wilayah bermasalah (menyebabkan timbulnya asap setiap tahun). Dengan pertimbangan untuk dapat mengantarkan tumbuhnya kondisi kesiapan pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit pada wilayah spesifik dimaksud, maka kegiatan yang dilakukan bersifat introduksi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka melalui DIPA Sub-Sektor Perkebunan tahun 2011 tersedia dana kegiatan introduksi pengembangan tanaman kelapa sawit wilayah spesifik. Dalam rangka memberikan kejelasan langkah pelaksanaannya dan tertib pelaksanaan penyelenggaraannya, maka disusun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit.
3
B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit adalah adalah terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa sawit). C. Tujuan Kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit bertujuan sebagai berikut: a. Mendorong tumbuhnya usaha perkebunan kelapa sawit rakyat pada wilayah dan petani spesifik. b. Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit rakyat. c. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kelapa sawit rakyat pada wilayah spesifik dan memperluas kesempatan/peluang kerja.
4
II.
PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN Dengan maksud bantuan yang diberikan kepada petani pada kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit dimaksud dapat mendorong tumbuhnya kemampuan petani secara swadaya untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang layak teknik, maka prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan dan spesifikasi teknisnya disampaikan sebagai berikut :
A. Prinsip-Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip-prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Wilayah pengembangan merupakan wilayah perluasan perkebunan rakyat kelapa sawit dengan kondisi spesifik sebagai berikut : a. Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat: dengan maksud merangsang pertumbuhan kegiatan 5
ekonomi wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia; b. Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat: dengan maksud merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, dimana Sebelah Utara Kabupaten Sanggau berbatasan dengan Malaysia Timur; c. Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh: dengan maksud melakukan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pasca konflik Gerakan Aceh Merdeka. 2. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui pendekatan kelompok, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing – masing petani anggota kelompok atau dilaksanakan bersama secara berkelompok; 3. Petani atau kelembagaannya dalam melaksanakan kegiatan perluasan kebun kelapa sawit perlu menerapkan paket teknologi anjuran, yang dismpaikan melalui pelatihan; 1. Paket bantuan berupa benih siap salur, yang pelaksanaannya mengacu kepada PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA 6
BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. B. Spesifikasi Teknis Spesifikasi teknis secara rinci bantuan benih kelapa sawit siap salur beragam untuk setiap Kabupaten, tergantung ketersediaan benih, kesepakatan petani dan ketersediaan anggaran. Dengan pertimbangan benih merupakan factor kunci keberhasilan kegiatan pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit nonrevitalisasi, maka secara garis besar spesifikasi teknis bantuan benih ke petani/kelompok tani adalah benih/kecambah kelapa sawit harus dari sumber benih yang telah ditetapkan pemerintah, umur benih minimal 8 bulan dan dalam kondisi sehat.
7
III.
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup Kegiatan Dengan pertimbangan keberhasilannya akan dapat mengkondisikan upaya pengembangan lebih lanjut, ruang lingkup kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit idealnya untuk PUSAT, PROPINSI dan KABUPATEN masing-masing adalah sebagai berikut: 1.
Kegiatan Pusat Kegiatan Pusat adalah: a. Menyusun Pedoman Teknis; b. Melakukan pertemuan dalam rangka membangun kesiapan pelaksanaan (penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan); c. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani/kelompok tani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani rencana kegiatan;
8
d. Memonitor proses pemilihan dan penetapan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani; e. Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan; f. Melakukan monitoring dan evaluasi; g. Menyusun laporan. 2.
Kegiatan Propinsi Kegiatan Propinsi adalah: a. Mengikuti pertemuan dalam rangka membangun kesiapan pelaksanaan (penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan); b. Melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan; c. Menyusun petunjuk pelaksanaan; d. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani/kelompok tani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani rencana kegiatan, bersama dengan Kabupaten; 9
e. Memonitor dan mengawal proses pemilihan dan penetapan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani; f. Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan; g. Melakukan monitoring dan evaluasi; h. Menyusun laporan. 3.
Kegiatan Kabupaten Kegiatan di Kabupaten adalah: a. Mengikuti pertemuan dalam rangka membangun kesiapan pelaksanaan (penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan); b. Melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait dalam rangka penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan; c. Menyusun Petunjuk Teknis; d. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani/kelompok tani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani rencana 10
e. f. g. h. i. j. k. B.
kegiatan, bersama dengan Propinsi; Melakukan review, seleksi dan menetapkan calon lokasi dan calon petani/kelompok tani; Melakukan sosialisasi kepada petani/kelompok tani tentang rencana pelaksanaan kegiatan; Menyelenggarakan pelatihan sistem kebersamaan ekonomi dan keterampilan teknis; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan oleh petani/kelompok tani; Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan; Melakukan monitoring dan evaluasi; Menyusun laporan.
Pelaksana Kegiatan Pelaksana langsung kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit adalah petani/kelompok tani terpilih yang telah ditetapkan melalui proses seleksi, dengan mengacu Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. 11
Dengan maksud agar penyelenggaraannya dapat berlangsung sesuai tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan, maka pelaksanaan kegiatan oleh petani/ kelompok tani dibawah bimbingan, pendampingan dan koordinasi: a. Dinas Kabupaten/Propinsi setempat yang membidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan; b. Petugas Dinas Kabupaten/Propinsi yang membidangi perkebunan yang ditunjuk untuk menangani administrasi kegiatan; c. Petugas unit fungsional terkait untuk konsultasi kelancaran pelaksanaan kegiatan; d. Petugas teknis yang ditunjuk untuk memberikan pembekalan ketrampilan, bimbingan dan pendampingan teknis pelaksanaan; e. Fasilitator yang ditunjuk untuk memberikan pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi. Dengan pertimbangan paket bantuan dari sub-sektor perkebunan hanya benih/benih kelapa sawit unggul bersertifikat, serta pengawalan, 12
sedangkan dana untuk pengutuhan penyelenggaraan diharapkan didukung dari berbagai sumber, maka kerjasama dan peran aktif dari masing-masing pelaksana kegiatan sangat mendukung keberhasilan. Organisasi pelaksanaan kegiatan lingkup unit fungsional pada semua tingkatan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan organisasi pelaksanaan tingkat kelompok tani diatur sesuai musyawarah kelompok. C.
Lokasi dan Volume Kegiatan Lokasi dan volume kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit disampaikan pada lampiran.
13
IV.
PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI
Kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit ditampung dalam pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Sub Sektor Perkebunan tahun 2012. Tata cara pengajuan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana dimaksud akan ditransfer langsung ke rekening kelompok sasaran terpilih yang memenuhi persyaratan. Transfer dana ke rekening masing-masing kelompok dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Proses pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rencana Usaha Kelompok/Gapoktan (RUK)/ Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh kelompok terpilih dan disahkan/ditanda tangani oleh Ketua Kelompok/ Gapoktan serta dua anggota Kelompok/Gapoktan; 2. Kelompok/Gapoktan membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan 14
memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten/ Kota; 3. Ketua Kelompok/Gapoktan mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Provinsi/Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/ Petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis; 4. PPK meneliti rencana usaha kelompok/gabungan kelompok dari masingmasing kelompok/ gabungan kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut: a. Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/ Badan lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran; b. Rekapitulasi RUK/RUB secara umum dengan mencantumkan, sebagai berikut: 1). Nama Kelompok/Gapoktan; 2). Nama Ketua Kelompok/Gapoktan; 3). Nama Petani Anggota Kelompok/ Gapoktan; 4). Nomor rekening a.n. Petani/Ketua Kelompok/ Gapoktan; 15
5). Nama Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat; 6). Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok/gapoktan. c.
d.
5.
6.
Kwitansi harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Ketua Gapoktan dan diketahui/ disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok/gabungan kelompok.
Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP), menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan berlaku.
Untuk kegiatan Bantuan Sosial yang dananya ditampung pada Pos Belanja Bantuan Sosial Lainnya pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (TP) Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial mengikuti pola tersebut di atas, namun penyebutan nama KPA dan PPK dan 16
lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada/ Satker setempat.
17
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapakan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel.
18
VI.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis pelaporan b. SIMONEV yang meliputi: Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan;
19
b. Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. (Format terlampir). c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan. 2. Waktu penyampaian laporan: a.SIMONEV dibuat perbulan dengan ketentuan: Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat pertriwulan, ditujukan kepada Direktorat Tanaman tahunan Direktorat Jenderal 20
Perkenbunan, disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan laporan. c. Laporan akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
21
VII. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2012 Kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit tahun 2012 di Pusat dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebuan. Sedangkan kegiatan di Propinsi dibiayai memalui APBN Dekosentrasi/TP dan di Kabupaten dibiayai melalui Tugas Pembantu (TP) Secara garis besar alokasi anggaran tingkat Pusat dan Propinsi adalah untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi, bimbingan, pengawalan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan alokasi anggaran tingkat Kabupaten berupa belanja social lainya, yang secara garis besar untuk pengadaan benih/benih kelapa sawit unggul bersertifikat, peningkatan keterampilan dan pendampingan kegiatan lapangan serta kelengkapan lainnya. Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit di masing-masing tingkatan unit fungsional, tertib administrasi dan tertib pelaksanaannya, berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Khusus untuk pemanfaatan belanja lembaga sosial lainnya, penerapannya atas kesepakatan kelompok atas dasar potensi dan kondisi yang tersedia setempat, dengan mangacu pada ketentuan yang berlaku. 22
VIII. PENUTUP Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu acuan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit, baik Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta pihak-pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan. Dalam rangka lebih memberikan kejelasan penyelenggaraan pelaksanaannya agar tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka Propinsi menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Kabupaten menerbitkan Petunjuk Teknis. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat berperan dalam mendorong tumbuhnya usaha pengembangan tanaman kelapa sawit pada wilayah spesifik.
23
Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait. Jakarta,
Januari 2012
Direktorat Jenderal Perkebunan
24
Lampiran 1. Lokasi Pelaksanaan Pengembangan Kelapa Sawit 2012 PROVINSI 1 KALBAR
JUMLAH
KABUPATEN
VOLUME
1 Bengkayang
250.00
Ha
2 Sanggau
250.00
Ha
500.00 Ha
25
