Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
I A.
PENDAHULUAN Latar Belakang Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan merupakan salah satu unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, memiliki Visi “Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Produk Olahan Komoditas Tanaman Pangan di Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengemban Misi sebagai berikut : 1.
Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis tanaman pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi tepat guna, kemitraan, dan peningkatan investasi tanaman pangan
2.
Mendorong
penerapan
sistem
jaminan
mutu
dan
pengawasan
keamanan pangan dalam mendukung usaha agribisnis tanaman pangan terpadu 3.
Mengembangkan pemasaran produk tanaman pangan dalam negeri dan luar negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi
4.
Mengembangkan
kapasitas
institusi
Direktorat
Pengolahan
dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas tinggi. Tugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan Tugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
1
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan ; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan ; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan ; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan ; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang
peningkatan
pascapanen,
pengolahan,
standardisasi
dan
penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan ; 6) Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan ; 7) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri dari : 1) Subdirektorat pascapanen ; 2) Subdirektorat Pengolahan ; 3) Subdirektorat Standardisasi dan Mutu ; 4) Subdirektorat Pemasaran dan Investasi ; 4) Subbagian Tata Usaha ; dan 5) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan disajikan pada bagan 1. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016 - 2019 adalah : 1) Penurunan susut hasil (losses) produksi tanaman pangan, 2) Peningkatan nilai tambah produk olahan tanaman pangan, 3) Peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan, dan 4) Peningkatan penguasaan pasar domestik dan luar negeri. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan melalui APBN tahun 2016 memberikan dukungan sebagai berikut : 1.
Fasilitasi Sarana Pascapanen berupa Combine Harvester Kecil ; Combine Harvester Sedang ; Combine Harvester Besar ; Vertical Dryer Padi Kapasitas 30 ton/proses dan Kapasitas 3,5 - 6 ton/proses ; Power
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
2
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Thresher ; Fasilitasi RMU + Bangunan ; Polisher ; Corn Combine Harvester ; Corn Sheller ; Vertical Dryer Jagung Kapasitas 3,5-6 ton/proses ; Power Thresher Multiguna ; Sarana Pengangkut Hasil Pertanian Roda 3. 2.
Fasilitasi sarana pengolahan berupa Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung dan Kedelai
3.
Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik
4.
Penyediaan Informasi Harga Tanaman Pangan
Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam bentuk anggaran Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sistem Pengganggaran kegiatan di daerah pada tahun 2016 dialokasikan pada Satuan Kerja (Satker) Provinsi, sehingga terdapat DIPA Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Untuk melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun
2016, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : SP.DIPA-018.03.3.339055/2016 tanggal 07 Desember 2015, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp.888.172.816.000,- meliputi kegiatan Pusat Rp. 25.242.816.000,- Dekonsentrasi Rp. 34.204.000.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.828.726.000.000,- (terdiri dari anggaran dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 8.014 unit dengan anggaran sebesar Rp. 818.686.000.000,-
dan anggaran
pembinaan, bimtek, monev sebesar Rp. 69.486.816.000,- di 32 provinsi dan 398 Kabupaten). Berdasarkan revisi-1 Pasca Raker dengan DPR pada tanggal 25 Januari 2016 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, sehingga total anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menjadi Rp.1.882.227.286.000,Rp.
888.172.816.000,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
yang
atau naik 111,92 % dari semula terdiri
dari
anggaran
Pusat
sebesar 3
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Rp.134.913.500.000,- atau naik 434,46% dari semula Rp.25.242.816.000,Dekonsentrasi sebesar Rp.34.996.540.000,- naik 2,32 % dari semula Rp.
34.204.000.000,-
dan
Tugas
Pembantuan
Provinsi
sebesar
Rp. 1.712.317.246.000,- naik 106.62 % dari semula Rp. 828.726.000.000,Berdasarkan revisi ke-2 tanggal 29 Maret 2016, terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, sehingga total anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menjadi Rp.2.126.546.759.000,- naik 12,98 % dari semula Rp.1.882.227.286.000,- yang terdiri dari anggaran ; Pusat
sebesar
Rp.89.765.032.000,-
turun
33,46%
dari
semula
Rp.134.913.500.000,- ; Dekonsentrasi sebesar Rp.35.192.540.000,- naik 0,56% dari semula Rp.34.996.540.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar
Rp.2.001.589.187.000,-
naik
16,89
%
dari
semula
Rp. 1.712.317.246.000,Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 mengenai
Langkah-Langkah
Penghematan
dan
Pemotongan
Belanja
K/L dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016, maka pada tanggal 26 Mei 2016 dilaksanakan pertemuan kebijakan penghematan anggaran pada RAPBN-P lingkup kementerian pertanian TA 2016, sehingga anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengalami perubahan menjadi Rp.1.936.046.759.000,turun 8,96% dari semula Rp.2.126.546.759.000, yang terdiri dari anggaran ; Pusat
sebesar
Rp.105.557.532.000,-
naik
17,59%
dari
semula
Rp.89.765.032.000,- ; Dekonsentrasi sebesar Rp 34.902.265.000.,- turun 0,82% dari semula Rp. 35.192.540.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar
Rp.1.795.586.962.000,-
turun
10,29
%
dari
semula
Rp. 2.001.589.187.000,Untuk mengatasi permasalahan pagu minus, pada bulan Desember tahun 2016 terjadi pergeseran alokasi anggaran di masing-masing satker, sehingga anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengalami perubahan menjadi Rp.1.936.150.288.000,- naik 0,005% dari semula Rp.1.936.046.759.000, yang terdiri dari anggaran ; Pusat sebesar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
4
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Rp.105.557.532.000,- (tidak terjadi perubahan) Dekonsentrasi sebesar Rp 34.953.620.000.,- naik 0,147% dari semula Rp.34.902.265.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.1.795.639.136.000,- naik 0,003 % dari semula Rp. 1.795.586.962.000,Sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, maka perlu disusun laporan kegiatan dan dirangkum sebagai laporan tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016.
B.
Tujuan Tujuan penyusunan laporan tahunan adalah memaparkan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan di tahun 2016, dan sebagai evaluasi serta acuan dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
5
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
II A.
PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN
Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
Direktorat
Pengolahan
dan
Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional karena mempunyai peranan yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan secara langsung memiliki peranan dalam menekan susut hasil (losses), mempertahankan mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani. Pemerintah Indonesia pada program pembangunan pertanian telah menetapkan komoditas prioritas utama untuk subsektor tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai, namun komoditas lain secara sinergi terus untuk dikembangkan dalam substitusi pengganti beras menuju kedaulatan pangan. Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan sebagian besar masih ditangani secara tradisional dan relatif tertinggal yang ditandai oleh penggunaan peralatan sarana pascapanen dan pengolahan yang sederhana dan kurang optimal. Permasalahan yang mendasar dalam hal penanganan pascapanen dan pengolahan tanaman pangan antara lain susut kuantitas dan kualitas, keamanan pangan, terbatasnya sumberdaya manusia pertanian dan keterbatasan dalam penerapan inovasi teknologi pascapanen dan pengolahan, serta modal yang terbatas. Keadaan ini semakin sulit dengan munculnya tantangan yang harus dihadapi
Indonesia,
khususnya
dalam
menghadapi
diterapkannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015
yaitu
persaingan daya saing produk pertanian meliputi : (1) Tuntutan standarisasi produk & proses, (2) Tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya, rendah residu bahan kimia, (3) Tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok (supply chain management), dan (5) Peningkatan kualitas mutu & keamanan pangan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
6
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan di atas, maka perlu dianalisa
kekuatan,
kelemahan,
peluang
dan
ancaman
dalam
hal
penanganan pascapanen tanaman pangan sehingga perlu dilaksanakan program dan kegiatan yang berkesinambungan dan terintegrasi antar Kementerian/ Lembaga/Instansi di tingkat Pusat, serta antara Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam hal penanganan pascapanen dan pengolahan tanaman pangan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diterapkan suatu strategi dalam hal penanganan pascapanen dan pengolahan tanaman pangan yang diterapkan atau diimplementasikan melalui program dan kegiatan. Implementasi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rancangan
Program
RKA-K/L
Tahun
2016
dan
mempersiapkan
perencanaan anggaran untuk Rencana Kerja (Renja) Lima Tahun yaitu 2015-2019. Output
Rancangan
Kebijakan
terkait
dengan
RKA-K/L
Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 disusun dalam dokumen RKA-K/L TA 2016 meliputi 4 (empat) rancangan, yaitu : 1) Rencana Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Tahun 2017, 2) Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA-K/L) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Tahun 2017, 3) Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Tahun 2016 - 2019, dan 4) Penyusunan Satuan Harga Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tahun 2017. 1.
Anggaran dan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Tahun 2016. Pagu alokasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2016 berdasarkan hasil penelaahan RKAK/L Ditjen Tanaman Pangan dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut: a)
Pagu anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2016 sebesar Rp. 888.172.816.000,-
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
7
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dengan
rincian
kegiatan
Satker
Pusat
sebesar
Rp. 25.242.816.000,- Dekonsentrasi Rp. 34.204.000.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.828.726.000.000,meliputi kegiatan dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan sebesar Rp. 818.686.000.000,- anggaran pembinaan, bimtek, monev, sebesar Rp. 69.486.816.000,-. b)
Dukungan
Sarana
Pascapanen
dan
Pengolahan
Hasil
Tanaman Pangan senilai Rp.818.686.000,000- antara lain : 1)
Sarana pascapanen padi meliputi Combine Harvester Kecil, Combine Harvester Sedang, Combine Harvester Besar, Vertical Dryer padi + bangunan kapasitas 30 ton/proses, Vertical Dryer padi+ bangunan kapasitas 3,5-6 ton/proses, Power Thresher, RMU, Polisher.
2)
Sarana pascapanen jagung yang terdiri dari Corn sheller, Corn Combine Harvester, Vertical Dryer jagung+ bangunan kapasitas 3,5-6 ton/proses (tunda bayar 2015 Provinsi NTT)
3)
Sarana Pascapanen Kedelai Power Thresher Multiguna
4)
Sarana angkut roda 3.
5)
Sarana pengolahan hasil yang terdiri dari unit pengolahan jagung dan unit pengolahan kedelai.
Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2016, seringkali terjadi perubahan/pergeseran anggaran. Kronologis Perubahan anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan selama periode Tahun 2016, selengkapnya disajikan pada tabel berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
8
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tabel 1 :
Kronologis Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 PAGU AWAL REVISI 1 REVISI 2 APBNP I SP.DIPA-018.03.3.339055/2016 PASCA RAKER DITJEN TP DGN DPR PASCA RAKER DITJEN TP DGN DPR Inpres Nomor 4 Tahun 2016 07 Desember 2015 25 Januari 2016 29 Maret 2016 12 Mei 2016 ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME ANGGARAN VOLUME
URAIAN 1. PUSAT
25,242,816,000
134,913,500,000
2. DEKONSENTRASI
34,204,000,000
34,996,540,000
3. TUGAS PEMBANTUAN
TOTAL
2.
828,726,000,000
888,172,816,000
8,014
1,712,317,246,000
8,014 1,882,227,286,000
564
89,765,032,000
564
105,557,532,000
35,192,540,000 22,088
2,001,589,187,000
22,652 2,126,546,759,000
646
34,902,265,000 26,129
APBNP II Inpres Nomor 8 Tahun 2016 26 Agustus 2016 ANGGARAN VOLUME 105,557,532,000
646
34,953,620,000
1,795,586,962,000
26,356
1,795,639,136,000
26,344
26,693 1,936,046,759,000 27,002 1,936,150,288,000 26,990
Rancangan Anggaran dan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017 a)
Pagu alokasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2017 adalah Rp.1.557.432.556,meliputi kegiatan pusat Rp. 677.022.113,- dan kegiatan provinsi Rp.880.410.443,-
(meliputi
bantuan
sarana
pascapanen,
sertifikasi organik, uji mutu, dan kegiatan pemasaran, pengolahan tanaman pangan) b)
Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di satker
PUSAT
dengan
anggaran
Rp.1.557.432.556,-,
selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 2 : Kegiatan Subdit Pascapanen Tahun 2017 Kode 5885.851
Kegiatan Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan [Base Line]
Jumlah
Anggaran (Rp)
1.910 unit 670,897,640,000
Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
670,897,640,000
A
Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pusat
643,833,640,000
B
TUNDA BAYAR TA. 2016
103
5885.855
Dokumen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan [Base Line]
5885.855.001 Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan
27,064,000,000 5 dokumen
6,124,473,000 1,188,720,000
101
Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
196,900,000
A
Petunjuk Teknis Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
196,900,000
Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan
222,220,000 222,220,000
A
Dukungan Penerapan Sarana Pascapanen TP Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen TP Tahun 2012-2017
B
SPI Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
454,500,000
103 A 104
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
769,600,000 315,100,000
9
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tabel 3 :
Kegiatan Subdit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017
Kode
Kegiatan
5885.855.002 Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
A
Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Tanaman Pangan Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Kab. Cianjur
B
Pengawalan UPSUS PJK
102 A 104
Anggaran (Rp) 1,565,920,000 360,720,000 360,720,000 1,205,200,000 54,760,000 1,150,440,000
Tabel 4 : Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu Tahun 2017 Kode
Kegiatan
5885.855.103 Pengembangan Standardisasi dan Mutu Tanaman Pangan 101
Anggaran (Rp) 1,280,725,000
Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
603,980,000
A
Perumusan dan Fasilitasi Kesekretariatan SNI Tanaman Pangan
172,000,000
B
Focus Group Discussion (FGD) ( Perencanaan, Regulasi dll)
134,700,000
C
Perencanaan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP
253,580,000
D
Rapat Koordinasi Direktorat PPHTP TA. 2017
43,700,000
Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
676,745,000
A
Pengembangan Peningkatan Kompetensi SDM
370,000,000
B
Pengawalan dan Monev Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
234,440,000
C
Uji Mutu Beras Organik
103
72,305,000
Tabel 5 : Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi Tahun 2017 Kode
Kegiatan
Anggaran (Rp)
5885.855.104 Pengembangan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan
1,189,208,000
Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan
274,200,000
Kebijakan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan
274,200,000
Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan
440,428,000
A
Fasilitasi Pasar Lelang Hasil Pertanian PENAS 2017
168,228,000
B
Pengembangan Informasi Pasar dan Pemantauan Stok
272,200,000
Melaksanakan Koordinasi Pemasaran dan Investasi Hasil TP
296,980,000
Pengawalan Pengembangan Ekspor dan Peluang Investasi
296,980,000
Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan
177,600,000
101 A 102
103 A 104 A
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemasaran dan Investasi TP
B
Pelaporan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
72,300,000 105,300,000
10
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tabel 6 : Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian Tahun 2017 Kode
Anggaran (Rp) 899,900,000
Kegiatan
5885.855.105 Administrasi dan Ketatausahaan Dit PPHTP 101
Melaksanakan Ketatausahaan dan Kepegawaian Dit PPHTP
340,300,000
A
Ketatausahaan dan Kepegawaian
191,700,000
B
Keuangan dan Perlengkapan
148,600,000
Melaksanakan Keuangan dan Perlengkapan Dit PPHTP
559,600,000
102 A
Pengadaaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
227,000,000
B
Pengadaan Alat Pengolah Data
225,000,000
C
Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor
20,000,000
D
Keperluan Sehari - hari Perkantoran
87,600,000
Alokasi Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017 di 33 provinsi, selengkapnya disajikan pada tabel Lampiran 1- 3
B.
Rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1.
Rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di Provinsi Bali Rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Maret 2016 di Provinsi Bali, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Rapat dihadiri oleh 130 peserta yang terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang menangani kegiatan produksi, pascapanen,
pengolahan,
standardisasi
dan
mutu
serta
pemasaran hasil tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi di 32 Provinsi, serta staf lingkup Direktorat PPHTP dan stakeholders. b.
Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan diskusi yang berkembang, langkah – langkah yang perlu
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
11
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
mendapat perhatian dan tindaklanjut adalah Proses pengadaan barang/sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan melalui system e-purchasing dan pelelangan umum. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan saranatertuang dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Pangan tahun 2016 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.
Perkembangan
Pelaksanaan
Pengadaan
Bantuan
Sarana
Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 pada
32
provinsi
sampai
dengan
17
Maret
2016
yaitu
klik/pemesanan barang ke penyedia 5,41% (1.195 unit), dan kontrak 4,46% (710 unit) dengan nilai Rp 75,28 Milyar (3,21% dari Pagu Rp 1,689 Triliun) d.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan: 1)
Merujuk
Permentan
Organisasi
Nomor
43
Tahun
2015
tentang
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka
anggaran kegiatan PPHTP berada di satker produksi tanaman
pangan.
Pengaturan
kewenangan
distribusi
pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masing-masing Kepala Dinas Pertanian Provinsi. 2)
Dalam
rangka
mengoptimalkan
pencapaian
realisasi,
diperlukan langkah-langkah optimalisasi pengadaan sebelum kontrak dan/atau pembayaran dilakukan. 3)
Koordinasi intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar segera memproses penayangan e-katalog untuk produk sarana pascapanen yang belum ditayangkan dalam e-katalog.
4)
Untuk mengakomodir biaya pengiriman sarana sampai ke penerima
bantuan
(poktan/gapoktan),
daerah
perlu
mengusulkan ke LKPP sesuai standar biaya di wilayah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
12
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
masing-masing. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan titik bagi penyaluran sehingga tidak memberatkan kelompok tani penerima. 5)
Fasilitasi bantuan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2016 merupakan bantuan pemerintah dengan akun 526 (belanja barang yang diserahkan pada masyarakat/Pemda) berupa hibah. Batas waktu proses serah terima hibah paling lambat 6 (enam) bulan setelah barang diserahkan kepada masyarakat/ Pemda.
6)
Untuk mengalokasikan bantuan vertical dryer dan RMU tahun 2017, agar dilakukan review terhadap kebutuhan dan ketersediaan dryer dan RMU di masing-masing daerah.
7)
Database sarana pascapanen dan pengolahan yang disusun Dinas Pertanian Provinsi agar dilaksanakan secara optimal dan memperhatikan akurasi data. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian bantuan sarana pascapanen dan pengolahan.
e.
Langkah-langkah
Percepatan
Kegiatan
Pengadaan
Bantuan
Sarana Pascapanen dan Pengolahan yang perlu segera dilakukan Dinas Pertanian Provinsi sebagai berikut : 1)
Segera melaksanakan pengadaan dengan prioritas jenis sarana pascapanen/pengolahan yang sudah ada.
2)
Menjabarkan petunjuk teknis pusat ke dalam petunjuk pelaksanaan secara rinci, antara lain spesifikasi teknis sarana yang diadakan, ketentuan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyusunan database. Dalam penentuan CPCL agar disinergikan dengan kegiatan peningkatan produksi terutama ekstensifikasi dan peningkatan IP padi, jagung dan kedelai sepanjang belum pernah menerima bantuan sejenis.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
13
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3)
Menetapkan dan mengesahkan SK CPCL, dan melakukan kontrak pengadaan melalui sistem e-catalog, kecuali barang yang belum tertera di e-catalog dilakukan pelelangan umum sesuai aturan yang berlaku.
4)
Untuk
kelancaran
pembayaran
di
KPPN
segera
mendaftarkan nomor registrasi kontrak ke KPPN paling lama 5 (lima) hari setelah kontrak ditandatangani sehingga tercatat di Omspan. 5)
Melakukan
pengendalian
internal
dengan
menyusun
identifikasi risiko pelaksanaan kegiatan sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dapat terkendali. 6)
Melaporkan secara rutin perkembangan pengadaan barang paling lambat setiap hari Rabu untuk dilaporkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap hari Kamis.
2.
Pertemuan Koordinasi Petugas Pelayanan Informasi Pasar di Provinsi Yogyakarta. Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 21– 24 Maret 2016 di Yogyakarta, dihadiri peserta dari 33 Provinsi dan 250 Kabupaten yang terdiri dari Pembina Petugas PIP dan Petugas PIP Provinsi serta Petugas PIP Kabupaten. Narasumber dari Pusdatin Kementerian Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Perum Bulog Divre Yogyakarta dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Memperhatikan arahan Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian DI Yogyakarta, dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan serta materi dari narasumber dan hasil diskusi diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Penataan Petugas PIP 1)
Melakukan penataan petugas PIP dengan menitikberatkan pada a) Penetapan petugas PIP Subsektor Tanaman
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
14
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pangan dan melaporkan kepada Ditjen Tanaman Pangan, b) Melakukan
koordinasi dengan Direktorat Jenderal
Hortikultura untuk menghindari alokasi anggaran ganda untuk petugas yang sama yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari,
c) evaluasi alokasi
anggaran dan SOP pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pasar, serta d) penguatan sumber daya manusia Petugas PIP yang lebih profesional sesuai ketentuan yang berlaku. 2)
Petugas PIP yang belum aktif segera melakukan entri data agar informasi harga harian semua kabupaten penerima dana
dekonsentrasi
dapat
disajikan
secara
lengkap
sebagaimana mestinya. 3)
Meningkatkan koordinasi di tingkat pimpinan agar upaya yang
dilakukan
dalam
rangka
peningkatan
kualitas
pelayanan informasi pasar mendapat dukungan penuh dari pimpinan lingkup Dinas Pertanian Provinsi
dan Dinas
Pertanian Kabupaten. 4)
Diharapkan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dapat memanfaatkan dana APBD untuk mendukung peningkatan pelayanan informasi pasar.
5)
Melakukan reposisi tugas dan fungsi Petugas Pelayanan Informasi Pasar dengan mencermati kebutuhan riil saat ini dan dimasa mendatang serta mengacu kepada peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan : a)
Penetapan petugas PIP melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian yang menangani subsektor Tanaman Pangan dengan uraian tugas yang jelas dan khusus untuk tanaman pangan.
b)
Optimalisasi
fungsional
APHP
dalam
melakukan
analisis mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
15
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/09/2012 dan Nomor 10 Tahun Peraturan tentang
2012
tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Jabatan
Fungsional
Analis
Pasar
Hasil
Pertanian. c)
Melakukan koordinasi antara Dinas, BKD dan BKN terkait Keputusan Pengangkatan Pejabat Fungsional APHP melalui ABK (Analisis Beban Kerja).
d)
Menginformasikan bahwa Pembina Pejabat Fungsional APHP berada di Badan Ketahanan Pangan (BKP), yang sebelumnya pembinaan dilakukan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), dengan penjelasan sebagai berikut: (1)
Tim Penilai berada di Bidang Harga Pangan, Pusat Distribusi, BKP
(2)
Sekretariat APHP berada di Sekertariat Badan Ketahanan Pangan.
(3)
Pembinaan terkait tupoksi pemasaran tanaman pangan berada pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil
Tanaman
Pangan,
Ditjen
Tanaman Pangan. b.
Pengembangan Sistem Informasi Pasar dan Aplikasi Stok 1)
Kegiatan
koordinasi
di
provinsi
masing-masing
perlu
menekankan substansi petunjuk teknis yang ada dengan memperhatikan beberapa perubahan yang telah disepakati antara lain klasifikasi jenis beras, penguatan pemilihan lokasi, dan kontinuinitas laporan yang konsisten. 2)
Perlu dilaksanakan pengembangan Sistim Informasi Harga Tanaman
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
Pangan
yang
saat
ini
berada
pada 16
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
sistim:https://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/ harga
tingkat
produsen,
pertanian.go.id/smshargaprov/
dan untuk
untuk
https://aplikasi. harga
tingkat
konsumen. Selain itu, Sistim Aplikasi Informasi Harga dan Pasar Tanaman Pangan tersebut masih menyatu dengan Sistim Aplikasi Informasi Harga dan Pasar komoditas lain. 3)
Untuk memudahkan pengolahan data harga dan pasar tanaman pangan di masa mendatang perlu dilakukan dalam satu Sistim Aplikasi Informasi. Penyatuan sistem informasi tersebut menambahkan fasilitas seperti rekapitulasi, sorting data, dan analisis kebutuhan dasar yang sudah baku. Dalam hal ini,
kabupaten atau provinsi yang datanya
kosong atau tidak mengirim maka tidak perlu ditampilkan. Selain itu, pengembangan fasilitasi sistim aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengakses hasil olahan secara cepat atas data yang dikirimkan daerah. 4)
Untuk tahun anggaran 2016 akan dikembangkan Sistim Aplikasi Stok. Sistim aplikasi ini perlu dikembangkan dengan alasan informasi stok beras sangat penting. Data ini akan memberikan gambaran antara lain: a)
Situasi Ketahanan Pangan, Baik Di Tingkat Rumah Tangga
Maupun
Wilayah
(Kabupaten,
Propinsi,
Nasional). b)
Kebijakan Sektor Pertanian Menyangkut Ketersediaan Pangan Di Suatu Wilayah Yang Perlu Ditetapkan.
c)
Rekomendasi Bagi Para Pengambil Kebijakan Yaitu Perlu Atau Tidaknya
Impor Dilakukan, Perlu Atau
tidaknya mendatangkan beras dari wilayah lain, dan cukup atau tidaknya cadangan beras. 5)
Penekanan pada informasi stok beras pemerintah menjadi prioritas untuk dipantau karena relatif lebih mudah diperoleh.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
17
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Namun hal ini memerlukan kerjasama semua pihak baik Pusat dan Daerah agar terjalin hubungan yang konsisten dengan Bulog. Selain itu, Dinas Provinsi harus bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan di Daerah untuk melakukan pemantauan informasi stok gabah/beras di masyarakat (terutama Toko Tani Indonesia), sehingga kesulitan data stok di masyarakat dapat diminimalisasi. Sebagai dasar pengembangan sistem aplikasi stok perlu dilakukan proses survei untuk mengetahui keakurasian metodologi, sampel, dan pola yang tepat. Pengembangan Sistim Aplikasi Pemantauan Stok akan diintegrasikan dengan PIP. Secara bersamaan pengembangan aplikasi ini, penguatan kapasitas petugas PIP harus dilakukan dengan menitikberatkan pada kemampuan intelijen pasar, teknik penggunaan
informasi,
dan
pengembangan
karakter
(character building) 3.
Pertemuan Koordinasi Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Barat. Pertemuan Koordinasi Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan pada tanggal 25 – 27 Mei 2016 di Provinsi Jawa Barat, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Pertemuan Koordinasi Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan, dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, dihadiri oleh ± 70 peserta yang terdiri dari wakil dari Gapoktan, pelaku usaha, wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,
perwakilan
dari
Kemenko
Bidang
Perekonomian,
Kementerian Perdagangan, BAPPEDA, BULOG, dan pelaku usaha/eksportir yang sekaligus bertindak sebagai Narasumber
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
18
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(Gapoktan Sarinah, PT. Sejati Makmur Semesta, CV. Hasil Tani Sejahtera dan PT. Saudi Indonesia Multi Investment). b.
Berdasarkan
Arahan
dan
materi
yang
disampaikan
oleh
Narasumber serta diskusi yang berkembang, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)
Pertemuan
Koordinasi
Akselerasi
Ekspor
merupakan
momentum untuk meningkatkan komunikasi, memperluas jaringan, menumbuhkan motivasi untuk kerja keras guna menjadikan produk tanaman pangan, tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor, tetapi juga melakukan akselerasi ekspor dengan tetap berorientasi kepada
peningkatan
nilai
tambah
dan
daya
saing,
peningkatan kesejahteraan petani serta memperhatikan kepentingan konsumen. 2)
Untuk meningkatkan pemanfaatan peluang pasar baik dalam maupun luar negeri, perlu penanganan yang lebih baik, dimulai dari budidaya sampai pada tahap pemasaran. Untuk itu perlu dukungan sarana dan prasarana dimulai dari benih sampai dengan pemasaran dan investasi. Perlu melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana yang secara signifikan dapat meningkatkan produksi, daya saing baik dari segi mutu dan harga Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Pelaku Usaha serta Petani perlu lebih ditingkatkan. Bantuan dari Kementerian Pertanian yang telah diterima dimanfaatkan secara optimal.
3)
Untuk mengidentifikasi spesifikasi produk
yang dapat di
ekspor, pelaku usaha perlu menginformasikan kepada petani sehingga terjadi keselarasan antara permintaan pasar dengan produk yang dikembangkan petani. 4)
Kelompoktani/gabungan kelompok tani perlu melakukan pembinaan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
yang
intensif
kepada
anggotanya
dalam 19
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
mendorong petani untuk melakukan pengembangan usaha dengan memanfaatkan peluang pasar baik didalam negeri maupun ekspor. 5)
Pasca pertemuan diharapkan akan terjalin komunikasi yang efektif antara pelaku usaha dan petani yang dapat mendorong terciptanya terjalinnya
kemitraan yang saling
menguntungkan.
C.
Focus Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1.
Group Discussion Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Pertanian No.51/Permentan/HK.310/4/2014
dan
Permentan
52/Permentan/
TP.410/10/2015 Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Tertentu. Focus Group Discussion Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Pertanian
No.51/Permentan/HK.310/4/2014
dan
Permentan
52/
Permentan/TP.410/10/2015 tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Tertentu dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016 di Ruang Rapat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Revisi Permentan No 51 Tahun 2014. 1)
Rapat dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian Keuangan, Bulog, KTNA dan
Unit Kerja
Lingkup Kementan (Biro Hukum, BKP, Badan Karantina, Inspektorat Jenderal dan PPVT-PP). 2)
Poin-poin penting yang mengalami revisi sbb: a)
Dengan terbitnya Permendag No. 103 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras,
revisi
dilakukan pada : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
20
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(1)
Persyaratan menjadi Importir yang
semula
Importir Terdaftar (IT)-Beras dirubah menjadi perusahaan pemilik
Angka Pengenal Importir
Umum (API-U) sebagaimana tercantum dalam pasal 14, pasal 16. (2)
Masa berlaku surat persetujuan ekspor untuk beras premium dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 % yang semula berlaku 6 (enam) bulan dirubah menjadi berlaku untuk setiap pengapalan (per shipment) sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (3).
(3)
Masa berlaku surat persetujuan impor untuk beras tertentu yang semula
3 (tiga) bulan
menjadi 6 (enam) bulan sebagaimana tercantum Pasal 22. b)
Untuk mengatur importir beras termasuk BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, pelaku usaha yang diperbolehkan melakukan impor beras tertentu tidak hanya perusahaan swasta dan BUMN yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (APIU) tetapi juga BUMN yang telah mendapatkan penugasan khusus sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian sebagaimana yang tercantum pada pada Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).
c)
Dalam
rangka
integrasi
Kementerian Pertanian
pelayanan
perijinan
melalui Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), ditambahkan ketentuan Tata cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor pada Pasal 9 s/d Pasal 10) dan Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Impor Beras pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 s/d 23).
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
21
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
d)
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Permentan dimaksud, peran Karantina Pertanian perlu dimasukkan pada 27 s/d pasal 33. Dengan demikian Badan Karantina memiliki
Dasar
hukum untuk melakukan tindakan pengawasan terkait Rekomendasi
yang
diterbitkan
oleh
Pertanian disamping tugas Badan
Kementerian
Karantina yang
diatur melalui Undang Undang. b.
Draft Permentan Rekomendasi Ekspor dan Impor Jagung 1)
Rapat dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bulog, Dewan Jagung, KTNA dan Unit Kerja Lingkup Kementan (Biro Hukum, BKP, Badan Karantina, Inspektorat Jenderal dan PPVT-PP) 2)
Poin-poin penting yang
perlu disempurnakan sebagai
berikut a)
Melengkapi draft Permentan yang semula hanya rekomendasi impor jagung menjadi
rekomendasi
ekspor dan impor jagung. b)
Kriteria importir (BUMN, Perusahaan Swasta pemilik API – Produsen, dan Importir Umum).
c)
Penentuan waktu panen raya mengingat panen tidak serentak.
d) c.
Ketentuan GAP, SNI dll.
Tindak Lanjut 1)
Kejelasan Peran Bulog sebagai importir Diperlukan sikap Kementan dalam penetapan Bulog sebagai importir tunggal baik untuk beras tertentu maupun jagung. Mengacu pada hasil RDP dengan DPR tanggal 2 Februari
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
22
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2016, Komisi IV DPR mendukung Perum Bulog sebagai BUMN yang diberi penugasan oleh Pemerintah dalam memenuhi tambahan kebutuhan pangan strategis melalui mekanisme importasi satu pintu. Sekiranya hasil RDP tersebut ditindaklanjuti pada Permentan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu, akan dilakukan revisi untuk kriteria importir, yang semula (sesuai Permendag 103 tahun 2015) perusahaan dan BUMN pemilik API-U menjadi hanya
Perum
Bulog.
Hal
yang
sama
juga
akan
ditindaklanjuti pada Permentan Rekomendasi Ekspor dan Impor Jagung. Penunjukkan Bulog sebagai importir tunggal beras tertentu masih dikuatirkan melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehubungan hal tersebut kami menyiapkan Draft Permentan dalam 2 Versi (Importir Umum dan hanya Bulog). 2)
Kejelasan Ruang Lingkup Rekomendasi Pada Permentan Nomor 51 Tahun 2014, rekomendasi ekspor dan impor hanya meliputi beras tertentu. Mengacu kepada hasil RDP dengan DPR tanggal 2 Februari 2016, Komisi IV DPR meminta pemerintah agar semua importasi produk
pertanian
harus
mendapat
rekomendasi
dari
Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti hasil RDP tersebut, kami menyiapkan Draft Permentan tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras yang semula hanya beras tertentu. 3)
Rapat Lanjutan Dalam rangka penyempurnaan Draft Perubahan Permentan 51 Tahun 2014
akan diadakan rapat pada hari Jumat
tanggal 5 Februari 2016 internal Kementan, sedangkan untuk pembahasan Permentan Rekomendasi Ekspor dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
23
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Impor Jagung akan diadakan rapat pada hari Selasa, 9 Februari
2016
Internal
Ditjen.TP
sesuai
dengan
ketersediaan waktu dari Direktorat Serealia. 2.
Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Public Hearing Pembahasan Draft Revisi Permentan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras di Jakarta. Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Public Hearing Pembahasan Draft Revisi Permentan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 di Jakarta, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka public hearing draft Peraturan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Narasumber dari Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian ; Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum. Dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perum BULOG, Indonesia Nasional Single Window, Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, PERPADI, KTNA, Dewan Beras Nasional, dan pelaku usaha (eksportir dan Importir). b.
Tujuan Focus Group Discussion (FGD) draft Peraturan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras untuk mendapatkan/meminta masukan publik dari para stakeholder perberasan nasional, pelaku usaha (eksportir dan Importir) serta semua pemangku kepentingan perberasan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
24
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c.
Hasil
pelaksanaan
Focus
Group
Discussion
(FGD)
draft
Peraturan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras sebagai berikut : 1)
Landasan Hukum Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian harus mengacu kepada : a)
Good Regulatory Practices Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan menteri yang baik harus mengacu dan memenuhi 3 persyaratan utama yaitu : (1)
Substansial
:
Filosofis,
Yuridis,
Sosilogis,
Ekonomis, politis (2)
Formatnya mengatur kepentingan umum/public
(3)
Prosedural : Beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam Proses Penyusunan Peraturan menteri Pertanian yakni, Internal/pemrakarsa, Lintas
sektor/sub
sector,
Public
Hearing
denganStakeholders (pelaku usaha). b)
Pencantuman Lampiran Lampiran
harus
diperjelas
apakah
masuk
dalam
kategori Negatif List (komoditas yang diatur dalam Permentan adalah yang tercantum dalam Lampiran Permentan sementara yang diluar Lampiran tersebut tidak dilarang atau bebas) atau positip List (komoditas yang diatur atau yang boleh ekspor ataupun impor adalah
komoditas
yang
tertera
pada
Permentan
sementara yang diluar Lampiran Permentan tersebut tidak boleh ekspor maupun impor)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
25
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c)
Perlu
memperhatikan
Undang-undang
Persaingan
Usaha. Dalam UU persaingan Usaha tidak boleh mencantumkan/ menunjuk satu perusahaan tertentu. d)
Pencantuman Perum BULOG sebaiknya diganti dengan BUMN bidang pangan, untuk menghindari monopoli impor oleh satu unit usaha hal ini untuk menghindari monopoli impor oleh satu unit usaha
e)
Menambahkan Ketentuan Peralihan Untuk mengisi kekosongan aturan perlu ditambahkan ketentuan peralihan agar kesinambungan aturan yang dibuat dapat berjalan dengan baik
2)
Dampak Penutupan Kran Import a)
Pelaku
usaha
sangat
merasakan
dampak
dari
penutupan importasi beras dalam waktu yang tidak ditentukan, hal ini mengakibatkan banyaknya berasberas illegal yang masuk kedalam wilayah Negara Indonesia. b)
Jumlah beras illegal yang masuk diperkirakan 4.000 ton per Minggu yang masuk melalui pelabuhan Bengkalis, Dumai dan juga Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara
c)
Pemberlakukan Importasi yang ada selama ini adalah buka tutup, untuk itu perlu dievaluasi secara bertahap dampak dari penutupan impor tersebut.
3)
Penyerapan Ketan Lokal a)
Kebijakan penyerapan ketan lokal yang dilakukan telah mendorong budidaya pertanaman ketan seperti di Subang dari luas areal 4.000 ha pada tahun 2010 menjadi 9.000 ha pada tahun 2016.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
26
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Petani mengharapkan ada kepastian harga sehingga mendorong petani untuk menanam ketan.
c)
Rekomendasi diberlakukan untuk melindungi petani, perlu diatur kapan impor dibuka dan kapan impor ditutup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Importasi dapat dilakukan satu bulan sebelum panen, pada panen raya dan dua bulan setelah panen raya.
d)
Untuk penyerapan ketan Lokal dalam Negeri perlu lebih dimaksimalkan sehingga mendorong para petani untuk menanam ketan dalam negeri.
e)
Penyerapan yang dilakukan selama ini sudah cukup baik, yang perlu diperhatikan adalah transparansi baik dalam
harga
maupun
proses
penyerapan
yang
dilakukan oleh importir. 4)
Cakupan Jenis Beras yang diatur a)
Perlu kajian yang mendalam untuk jenis beras yang akan diekspor dan impor, untuk itu perlu peran serta stakeholders atau para pelaku usaha.
b)
Pada
prinsipnya
untuk
ekspor
bagaimana
kita
mendorong ekspor sebesar-besarnya yaitu dengan mempermudah
regulasi
atau
ketentuan
dalam
pesyaratan ekspor. c)
Jenis beras yang diimpor adalah beras-beras yang belum diproduksi dalam negeri, serta yang belum mencukupi produksinya dalam negeri. Beberapa beras yang belum bisa diproduksi dalam negeri seperti beras kukus untuk penderita diabetes dalam aturannya sudah sangat ketat dalam distribusi dan penjualannya yakni Apotik dan Rumah Sakit.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
27
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5)
Keselarasan dengan Peraturan Menteri Perdagangan a)
Peraturan Menteri Pertanian merupakan satu kesatuan dengan peraturan Menteri Perdagangan No.103 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras untuk itu revisi yang dilakukan harus sinkron atau selaras. Pokok-pokok
Revisi Peraturan
Menteri Pertanian
meliputi : (1)
Persyaratan
Importir
dari
semula
Importir
Terdaftar (IT)-Beras menjadi Angka Pengenal Importir Umum (API -U). (2)
Perubahan Tata Cara Penerbitan Ekspor dan Tata Cara Penerbitan Impor, Rekomendasi dan Perijinan yang ada di Kementeraian Pertanian semuanya harus melalui PPVT-PP.
(3)
Sistem Layanan Rekomendasi harus terintegrasi dengan Portal INSW (Indonesia National Single Window).
b)
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras tertentu dan Peraturan menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras selama ini selama ini sudah berjalan dengan baik dan merupakan aturan yang paling serasi selama ini.
6)
Dengan adanya harmonisasi Peraturan Menteri Pertanian dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Kementerian Pertanian hanya memberikan Rekomendasi Ekspor untuk beras premium, beras organik, beras ketan hitam dan Rekomendasi Impor untuk beras ketan putih, beras thai hom mali, beras kukus, beras japonica, beras basmati dan beras
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
28
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
hibah. Untuk ekspor dan impor beras medium diatur berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang Perekonomian sehingga tidak memerlukan rekomendasi Kementerian Pertanian. Mencermati public hearing bahwa banyak pihak yang mengharapkan dibukanya impor untuk beras basmati dan beras kukus. 3.
Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Penggilingan Padi di Jakarta. Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Penggilingan Padi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016 di Hotel Sahati Jakarta, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Berdasarkan hasil RDP dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 15 Februari 2016 meminta kegiatan pengembangan RMU tahun 2016 di moratorium. Hal ini disebabkan hasil pemantauan di lapangan ditemukan bantuan RMU tidak lengkap, belum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum pengembangan/revitalisasi RMU dilaksanakan.
b.
Dalam kaitan tersebut maka diperlukan adanya pemetaan sebaran dan kondisi RMU yang ada, sehingga dapat diketahui diwilayah mana yang harus dihentikan dan daerah mana yang masih membutuhkan RMU.
c.
Usaha penggilingan padi saat ini memainkan peranan yang penting dalam usaha perberasan. Saat ini jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 182.199 unit, sebagian besar (90 %) merupakan Penggilingan Padi Kecil (PPK).
d.
Kondisi RMU menurut Perpadi sudah over kapasitas dibanding produksi gabah sehingga terjadi perebutan gabah di lapang. Di samping itu rendemen dan kualitas yang dihasilkan masih rendah serta susut hasil masih cukup tinggi.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
29
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e.
Permasalahan penggilingan padi tidak bisa diselesaikan secara parsial hanya
penggantian one pass dengan two pass.
Permasalahan utama adalah pada kemampuan SDM dalam mengoperasionalkan penggilingan. Saat ini kemampuan SDM yang ada masih rendah, untuk itu diperlukan perbaikan manajemen usaha dan kemampuan SDM melalui pembinaan dan bimbingan. f.
Penataan ulang penggilingan padi di Indonesia dengan tidak hanya fokus pada prosessing beras tetapi juga melakukan pengelolaan hasil-hasil sampingan seperti: dedak, bekatul, sekam yang selama ini harganya lebih murah daripada nilainya. Perlu mendapat perhatian hasil sampingan ini kalau dimanfaatkan dapat menghasilkan nilai yang besar tapi permasalahannya karena mayoritas penggilingan padi di Indonesia adalah PPK, sehingga hasil sampingannya sedikit, tidak terkumpul dalam jumlah besar dalam satu lokasi, sehingga menjadi tidak efisien bila dilakukan pengolahan. Dalam pemanfaatan hasil sampingan perlu dilakukan/dibangun model agribisnis terpadu.
g.
Hal-hal yang perlu ditinjaklanjuti dalam pengelolaan penggilingan padi antara lain: 1)
Saat ini database yang akurat mengenai ketersediaan dan kondisi penggilingan padi
belum ada, untuk itu perlu di
alokasikan dana dekon untuk pemetaan penggilingan 2)
Untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi penggilingan padi, pada tahun 2017 lebih diperlukan Revitalisasi dengan penerima penggilingan adalah kelompok tani/gapoktan bukan perorangan.
3)
Tujuan
Revitalisasi
adalah
meningkatkan
rendemen,
menurunkan susut hasil dan peningkatan mutu, untuk itu revitalisasi penggilingan padi sebaiknya dilakukan terhadap
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
30
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
konfigurasi mesin, manajemen dan SDM, kelembagaan serta regulasi. 4)
Revitalisasi penggilingan dapat berupa mengganti sebagian alat, menambah alat atau mengganti seluruh alat (bukan membangun yang baru) pada kelompok tani yang sudah ada
5)
Dalam pengalokasian penggilingan padi untuk menjadi kelompok yang berorentasi bisnis tidak sekedar jasa giling, sebaiknya diperhatikan luasan areal (minimal 100 ha), dan kemampuan penggilingan dalam operasionalnya.
6)
Jika dilihat secara nasional penggilingan padi sudah mencukupi, tetapi jika dihitung per kabupaten/kecamatan/ desa, penyebaran penggilingan padi tidak merata sehingga ada daerah yang sudah tidak memerlukan penggilingan dan ada daerah yang masih memerlukan. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan penggilingan padi.
7)
Penggilingan Padi Kecil agar lebih menguntungkan dapat bekerjasama dengan Penggilingan Padi Besar (PPB) dalam bentuk kemitraan.
8)
Jumlah penggilingan padi keliling sekitar 19.223 unit (10,54. %), menurut narasumber penggilingan padi keliling kurang
memperhatikan
keberadaannya
harus
mutu
diregulasi.
beras, Namun
sehingga berdasarkan
informasi dari Kabupaten Serang keberadaan pengilingan masih diperlukan karena sifatnya hanya membantu rumah tangga untuk menggiling dalam kapasitas kecil. Untuk itu perlu diperlukan adanya regulasi sesuai dengan kondisi di masing-masing
wilayah,
agar
tidak
mengganggu
penggilingan padi yang statisioner (tetap). 9)
Sebagai langkah awal pemetaan penggilingan padi akan dilakukan di Provinsi Banten dan D.I. Yogyakarta.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
31
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4.
Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Hibah Aset Bantuan Pemerintah Pusat & Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2016 di Jakarta. Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Hibah Aset Bantuan Pemerintah Pusat & Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2016 di Jakarta, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Dalam rangka mengantisipasi permasalahan aset akibat alokasi bantuan pemerintah baik di Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2016, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, menginisiasi pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menginventarisir permasalahan dan langkah antisipasi sehingga pengelolaan hibah Bantuan Pemerintah Pusat & Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2016, khususnya untuk bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.
b.
Pertemuan dibuka oleh Dirjen Tanaman Pangan dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Standardisasi & Mutu Direktorat PPHTP, dihadiri 40 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bagian Keuangan & Perlengkapan Ditjen Tanaman Pangan, perwakilan dari Biro Keuangan & Perlengkapan Kementerian Pertanian, perwakilan dari lingkup Eselon II Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Narasumber antara lain Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan Kementerian Pertanian, perwakilan dari Direktorat Kekayaan Negara & Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Pertanian dan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
32
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c.
Dirjen Tanaman Pangan dalam arahannya menekankan bahwa dalam
mengelola
hibah
aset
bantuan
Pemerintah
perlu
memperhatikan aspek antara lain : (1) pihak yang terlibat atau tugas yang dimiliki dalam penyelesaian hibah aset Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan di Daerah; (2) waktu dan proses (tahapan) dalam proses penyelesaian hibah aset bantuan Pemerintah serta (3) standar administrasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian hibah aset bantuan Pemerintah. Hal ini sangat penting untuk meminimalsasi resiko yang timbul di kemudian hari. d.
Inspektur
II,
Inspektur
Jenderal
Kementan
menjelaskan
bagaimana mempercepat proses hibah aset bantuan Pemerintah yaitu melalui peningkatan akuntabilitas manajemen pengelolaan Bantuan
Pemerintah
khususnya
di
setiap
Satuan
Kerja
(Satker). Hal penting lainnya yang ditekankan oleh Inspektur II adalah perlu segera mungkin untuk menyusun Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan pengaturan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) di tingkat Satker Pusat yang faktanya barang tersebut
diserahkan/hibah
kepada
pemerintah
Daerah/
Masyarakat/Petani untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. e.
Perwakilan dari Direktorat Kekayaan Negara & Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menjelaskan Tata Cara Pelimpahan Aset Bantuan Pemerintah (Hibah) khususnya yang berasal dari Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang sesuai dengan PMK 156/PMK.07/2008 Jo. PMK 248/PMK.07/2010, dengan memperhatikan akun belanja barang yang sesuai dengan peruntukannya dan akun belanja penunjang kegiatan (pengadaan barang).
f.
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah yang menggunakan MAK. 526 memerlukan pertanggungjawaban
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
33
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
administrasi 2 kali yakni : a) PMK Nomor 168/PMK.05/2015 untuk proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, dan b) PMK Nomor 248/PMK.07/2010 atau PMK 96/PMK.06/2007 untuk penyerahan barang tersebut ke pemerintah daerah.
Hal ini
mengindikasikan agar proses pencairan anggaran serta proses berita
acara
hibah
dari
Kementerian
Pertanian
kepada
Pemerintah harus menjadi perhatian seluruh satker.
Agar
ditetapkan kapan proses berita acara hibah tersebut dapat diproses, khususnya bantuan pemerintah dari MAK 526 dalam bentuk uang. g.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, menyampaikan bahwa untuk mengelola bantuan Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi 2016 diperlukan strategi pengelolaan hibah aset dengan memperhatikan usulan nilai hibah aset, membentuk tim
yang
terjadwal
baik
di
Pusat
dan
Daerah
dan
mendeskripsikan proses (tahapan) secara rinci. h.
Isu penting yang berkembang dalam diskusi antara lain hubungan berbagai perubahan peraturan menteri keuangan, pengaturan pendelegasian kewenangan pengelola barang, ketegasan tata kelola bantuan pemerintah baik bentuk barang, uang dan jasa, serta kesejahteraan petugas SIMAK.
i.
FGD ditutup oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut : 1)
Menyusun Form/SOP mengenai proses penyelesaian Hibah Aset Bantuan Pemerintah.
2)
Membentuk tim dalam rangka penyelesaian distribusi bantuan dan penyelesaian hibah aset dengan melibatkan unsur terkait.
3)
Membuat
konsep surat
kepada
Biro Keuangan dan
Perlengkapan perihal pendelegasian wewenang/tanggung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
34
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
jawab
terhadap
penyelesaian
hibah
aset
Bantuan
Pemerintah. 5.
Focus Group Discussion Penyusunan Harga Eceran Tertinggi (HET) Jagung di Provinsi Jawa Barat. Focus Group Discussion Penyusunan Harga Eceran Tertinggi (HET) Jagung dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2016 di Bogor, Provinsi Jawa Barat, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Kebijakan pengendalian harga jagung bertujuan untuk melindungi petani jagung dan konsumen jagung (pabrik pakan, peternak dan industry makanan). Kebijakan tersebut terdiri dari dua yaitu kebijakan harga dasar/harga batas bawah (floor price) untuk melindungi petani dan kebijakan harga maksimum/harga batas atas (ceiling price) untuk melindungi konsumen. Harga batas bawah jagung sudah ditetapkan sebesar Rp.3.150,-/kg menurut Permendag no.21 tahun 2016, sehingga harga batas atas perlu disusun.
b.
Saran terhadap kebijakan pengendalian harga baik penetapan Harga Batas Bawah maupun Harga Batas Atas, sebagai berikut 1)
Harga Batas Bawah dan Harga Batas Atas tidak hanya sekali dalam setahun ditetapkan, namun perlu ditinjau ulang setiap periode tertentu atau setiap musim. Hal ini terkait karakter produksi pertanian memiliki time-lag.
2)
Harga Batas Atas (EceranTertinggi) harus didasarkan HPP.
3)
Penetapan harga tersebut agar diterapkan berbeda di tiap daerah
atau
berbasis
wilayah,
hal
ini
dilakukan
mempertimbangkan bahwa produktivitas dan biaya yang dikeluarkan tiap daerah berbeda, sehingga struktur biaya (ongkos) agregat nasional tidak tepat dijadikan dasar penetapan harga.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
35
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4)
Untuk Harga Batas Atas diharapkan ditetapkan menjadi dua Harga Batas Atas yaitu Harga Batas Atas Tingkat Industri Berbasis Jagung dan Harga Batas Atas Pakan.
5)
Pihak GPMT mengajukan Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp. 3.400,-/kg sampai dengan Rp. 3.675,- / kg. Pengajuan harga tersebut berasal dari harga jagung di tingkat petani sebesar Rp. 3.150,- ditambahkan dengan biaya pedagang sebesar Rp. 100,-/kg dan biaya transportasi ke gudang pabrik pakan, yang bervariasi menurut daerah asal jagung. Dimanabiayatranportasidari Lampung ke Jakarta sebesar Rp.150,-/kg, Jateng ke Jakarta sebesarRp. 150,-/kg, Jatimke Jakarta sebesarRp. 250,-/kg, Sulselke Jakarta sebesarRp. 275,-/kg, Gorontaloke Jakarta sebesarRp. 425,- /kg, dan NTB ke Jakarta sebesarRp. 425,- / kg.
c.
Wacana penentuan impor berdasarkan indikasi kenaikan Harga Eceran Tertinggi Jagung perlu dipertimbangkan lagi. Indikasi kenaikan harga komoditas tanaman pangan terutama jagung di Indonesia tidak dapat dijadikan dasar penentuan impor, karena pasar jagung memiliki perilaku pasar sebagai berikut: 1)
Struktur pasar yang oligopsoni, yaitu pasar jagung dikuasai oleh beberapa pedagang jagung
2)
Asimetri Harga, dimana ketika terjadi kenaikan harga jagung di tingkat konsumen tidak tertransmisi dengan baik di tingkat produsen, sedangkan saat terjadi kenaikan di tingkat produsen
akan
tertransmisi
dengan
baik
di
tingkat
konsumen. Sebaliknya ketika penurunan harga di tingkat konsumen
akan
tertransmisi
dengan
baik
di
tingkat
produsen, sedangkan penurunan harga di tingkat produsen tidak tertransmis dengan baik di tingkat konsumen. 3)
Distribusi
dan
konektivitas
yang
belumbaik,
rantai
pemasaran yang terlalu panjang dan biaya transportasi yang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
36
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
masih relatif tinggi. Pemecahan dapat dilakukan dengan membenahi dan membangun infrastruktur logistik, sehingga hasil produksi jagung dari luar sentra produksi pakan dapat bersaing. d.
Kebijakan pemerintah dalam penentuan dan memutuskan impor sebaiknya didasarkan atas data produksi yang akurat sehingga dapat dilakukan perencanaan impor untuk periode setahun.
e.
Disamping usulan harga eceran tertinggi jagung, beberapa solusi guna mengatasi Tata Niaga Jagung sebagai berikut : 1)
Solusi jangka pendek Solusi
jangka
pendek
terhadap
gejolak
harga
dan
masalahtata niaga jagung dapatdiatasi dengan kerjasama petani, Bulog dan pelaku usaha/pakan ternak. Pemerintah berperan intervensi pasar melalui Bulog dengan membeli jagung
petani
untuk
mem-
perpendek
rantai
niaga.
Selanjutnya Bulog dapat menjual jagung langsung ke industri. 2)
Solusi jangka panjang a)
Penerapan konsep Geographic Economic Menurut konsep Geographic Economic, menganjurkan agar produsen dan konsumen dalam satu lokasi geografis,
maka supaya sejalan dengan konsep
tersebut diharapkan provinsi sentra produksi jagung masih dalam satu lokasi dengan konsumen jagung yaitu pabrik pakan dan peternak. Dari 10 besar sentra produksi jagung di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Lampung, Sumatera Barat,
Sumatera
Utara,
Sulawesi
Selatan
danGorontalo, belum seluruhnya dalam satu lokasi dengan pabrik pakan. Provinsi Gorontalo, NTB dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
37
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
NTT belum mempunyai pabrik pakan, sedangkan provinsi Banten yang bukan sentra produksi jagung memiliki 15 pabrik pakan, sehingga kebutuhan jagung pabrik pakan di Banten harus di datangkan dari provinsi lain yang akan menyebabkan harga jagung menjadi lebih mahal karena menanggung biaya transportasi lebih tinggi. Pengembangan
jangka
kedepan
mengembangkan Provinsi Banten
adalah
sebagai sentra
produsen jagung sekaligus sentra konsumen yang sudah lebih dulu ada, sebaliknya untuk Provinsi Gorontalo, NTB dan NTT perlu dibangun pabrik pakan dan dikembangkan peternakan agar dapat menyerap jagung petani yang tersedia cukup banyak. Penerapan konsep untuk mendekati produsen jagung tersebut sudah dilakukan peternak petelur sejak 20 tahun yang lalu, upaya itu diharapkan dapat dilaksanakan peternak lain dan pabrik pakan. b)
Pencarian alternative bahan penyusun pakan ternak selain jagung Perlu dikaji lebih lanjut untuk gagasan mencari alternative bahan penyusun pakan ternak selain jagung dengan komposisi nilai gizi yang sama dengan jagung. Di Amerika jagung digunakan sebagai bahan pakan karena
Amerika
memiliki
produksi
jagung
yang
massive, sedangkan di Indonesia alangkah sangat mewah jika jagung dijadikan salah satu komponen bahan pakan padahal Indonesia memiliki alternative bahan pakan lain yang sangat berlimpah dengan kandungan gizi yang sangat memenuhi.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
38
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c)
Guna memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak, maka investor industri pakan ternak supaya berkontribusi investasi pada bisnis budidaya jagung skala luas (cornestate) pada lahan-lahan potensial yang masih tersedia 500 ribu ha di Luar Jawa maupun integrasi/tumpangsari jagung di lahan Perhutani dengan luas 265 ribu ha. Industri pakan ternak agar menyerap produksi jagung dalam negeri dan tidak mengandalkan jagung impor, mengingat potensi lahan dan sumberdaya sangat tersedia. Ini merupakan solusi permanen dalam rangka pemenuhan kebutuhan pakan ternak.
6.
Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Mutu dan Keamanan Pangan (Beras) Berbasis SNI di Provinsi Jawa Barat. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Mutu dan Keamanan Pangan (Beras) Berbasis SNI dilaksanakan pada tanggal 25-27 Agustus 2016 di Bogor Provinsi Jawa Barat, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
FGD bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait dalam jaminan mutu dan keamanan beras nasional. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah nyata sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, antara lain: 1)
SNI 6128:2015 tentang Beras
2)
SNI 7313:2008 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Hasil Pertanian;
3)
SNI 7385:2009 tentang Batas Maksimum Kandungan Mikotoksin Dalam Pangan;
4)
SNI 7387:2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
39
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5)
SNI 7388:2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Pangan;
6)
SNI 7501:2009 Batas Maksimum Cemaran Kimia Tertentu Dalam Pangan.
b.
Pertemuan FGD dihadiri 60 orang peserta perwakilan Dinas lingkup Pertanian (22 Provinsi), Perum BULOG, Kementerian Perdagangan, Setjen Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, PERPADI, perwakilan dari unit eselon 2 lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Narasumber dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Balai Besar Pasca Panen Badan Litbang Kementerian Pertanian.
c.
Pertemuan FGD dibuka oleh bapak Dirjen Tanaman Pangan. Dalam
arahan
bapak
Dirjen
disampaikan
bahwa
Beras
merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia sehingga menjadi komoditas strategis. Indonesia merupakan pasar besar untuk komoditi beras.
Hal inilah yang membuat
pelaku bisnis perberasan berlomba-lomba mengejar keuntungan. Berbagai situasi berat terjadi antara lain kecurangan kualitas beras, ketidaksesuaian informasi kemasan dengan isi kemasan dan lain-lain. Untuk memberikan perlindungan konsumen dan menjamin keamanan pangan (food Safety) serta jaminan harga maka diperlukan sertifikasi mutu beras berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI). d.
Point penting hasil diskusi dengan narasumber dan para peserta FGD sebagai berikut: 1)
Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diatur bahwa dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
40
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian/ Lembaga
Pemerintah
non
kementerian
berwenang
menetapkan pemberlakuan SNI Secara Wajib dengan Peraturan
Menteri
atau
Peraturan
Kepala
Lembaga
Pemerintah Non Kementerian. 2)
Penerapan
wajib
SNI
bertahap.
Sebagai
beras
unit
akan
terakhir
dilakukan yang
secara
melakukan
penanganan beras sebelum dipasarkan, RMU memiliki peran yang sangat strategis untuk menghasilkan beras sesuai SNI. Berdasarkan survey BPS tahun 2012 Indonesia memiliki 182.199 RMU baik milik perorangan maupun milik poktan/gapoktan.
Dari jumlah tersebut 1635 diantaranya
merupakan fasilitasi dari pemerintah dari tahun 2011 s/d 2015. 3)
Peserta
FGD
sepakat
untuk
membuat
pilot
project
penerapan wajib SNI Beras pada beberapa RMU. Masingmasing perwakilan Provinsi menyerahkan data 2 (dua) profil pengusaha penggilingan padi yang sudah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah dan menginformasikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan beras sesuai SNI (dryer, separator, grader dan packing dll). Sebanyak 40 pelaku usaha penggililingan padi akan dijadikan sebagai pilot project penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan berbasis SNI dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan beras sesuai SNI. 4)
Proses penguatan RMU dengan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan harus dibarengi dengan evaluasi tentang fasilitasi yang telah diberikan sebelumnya. Evaluasi juga dilakukan terhadap komitmen Poktan/gapoktan untuk berkembang sebagai lembaga usaha yang dinamis dan ikut serta dalam menciptakan pasar di masing-masing daerah. Komitmen pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
41
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
untuk mendorong penciptaan pasar bagi poktan/gapoktan (atau diistilahkan hadir di pasar secara riil) dengan mengembangkan produk yang mengacu pada SNI (baik kelas premium maupun medium). 5)
Mengingat Pelabelan tanda SNI tidak hanya berdasarkan pada
pengujian
produk
akhir
saja
melainkan
harus
membuktikan konsistensi pemenuhan kesesuaian terhadap SNI dengan menerapkan sistem jaminan mutu yang terdokumentasi
maka
diperlukan
pengawalan
dan
pendampingan terhadap RMU yang dijadikan pilot project agar mampu menerapkan sistem jaminan mutu yang tepat. 6)
RMU dijadikan sebagai basis informasi terkait stok beras dan harga dan diharapkan membantu pemerintah dalam memperoleh data stok dan harga serta sekaligus membantu pemerintah untuk mengembangkan stok di BULOG dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip mutualisme.
7)
Pelaku
usaha
penggilingan
padi
harus
mampu
mendefinisikan kualitas mutu beras yang akan dihasilkan (premium atau medium) dan jumlah beras yang dapat dihasilkan secara kontinyu. 8)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, akan menindaklanjuti beberapa hasil kesepakatan FGD sebagai berikut : a)
Melakukan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka penyederhanaan aturan dan standar terkait dengan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan khususnya pada komoditas pangan.
b)
Menyusun Road Map Penerapan Wajib SNI Beras di tingkat penggilingan padi.
c)
Menyusun pedoman/panduan teknis dalam rangka penerapan SNI pada RMU Binaan Pemerintah.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
42
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
III I A.
PELAKSANAAN KEGIATAN PELAPORAN
Laporan Mingguan, Bulanan, Tahunan, LAKIN Pelaporan merupakan kegiatan penting yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan perencanaan kegiatan di tahun berikutnya, keterlambatan maupun kelalaian dalam pembuatan laporan akan menjadi evaluasi kinerja dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan. Dengan pelaporan dapat diketahui pencapaian hasil, kemajuan serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri dari : 1)
Laporan Mingguan Laporan mingguan disajikan secara rutin pada hari senin (Rapat Pimpinan A atau B) selama periode tahun 2016, laporan mingguan memuat infomasi mengenai Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
2)
Laporan Bulanan Laporan bulanan disajikan pada minggu ke-2 setiap bulan selama periode tahun 2016, Laporan bulanan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan berikut pemasalahan dan alternatif solusi untuk kegiatan yang dilaksanakan pada setiap bulan selama periode tahun 2016
3)
Laporan Tahunan Laporan tahunan disajikan pada akhir pelaksanaan kegiatan dengan memaparkan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, dengan adanya laporan tahunan diharapkan akan menjadi evaluasi serta acuan dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
43
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4)
Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016.
LAKIN juga
merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPHTP menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi dilingkungan Direktorat PPHTP, dan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Direktorat PPHTP ditahun berikutnya.
B.
Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern (SPI) diselenggarakan secara menyeluruh terhadap
proses
perancangan
dan
pelaksanaan
kebijakan,
serta
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dilingkungan pemerintahan. Kegiatan SPI telah dilaksanakan di beberapa provinsi diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Tujuan dari SPI adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Kegiatan SPI dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi ke provinsi dan kabupaten terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasi kegiatan, serta penyampaian informasi terkait laporan kegiatan ke Direktorat PPHTP sesuai SOP. Pada umumnya daerah masih perlu pemberian pengarahan maupun bimbingan agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan SOP.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
44
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Hasil Pembinaan SPI yang dapat disampaikan sebagai berikut: 1)
Pembinaan SPI Kegiatan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dilakukan mulai dari proses penetapan dan pengesahan SK CPCL, melakukan verifikasi administrasi terkait CPCL, melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Kabupaten pelaksana bantuan sarana pascapanen dan juga menyusun pelaksanaan dan penyampaian laporan ke dit. PPHTP
2)
Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah dikaitkan dengan penilaian dan penanganan resiko akan tetapi belum sepenuhnya sesuai SOP.
3)
Penentuan CPCL penerima bantuan seringkali tidak berdasarkan aspek teknis, tetapi aspek lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan bantuan tidak optimal pemanfaatannya.
4)
Tidak dilaporkannya perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen dari Daerah ke Pusat menyebabkan banyak masalah yang tidak diketahui Pusat.
5)
Titik kritis pada kegiatan pemasaran hasil tanaman pangan yaitu belum tersedianya data luas lahan, produksi, produktivitas, dan harga jual sehingga belum mempunyai dasar untuk pengajuan kegiatan yang prioritas terutama terkait ekspor.
6)
Kendala utama yang dihadapi oleh petani padi ketan di Lumajang menurut Ketua Poktan Margorejo II (Imam Husairi) adalah masalah pengeringan, karena dengan penjemuran sinar matahari membutuhkan waktu yang lama selama 7-10 hari mengingat curah hujan yang tinggi di Lumajang.
7)
Titik kritis pengadaan sarana pascapanen di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut: a)
Keterlambatan pengadaan sarana UPH seperti Disk Mill yang harus melalui lelang sedangkan Tim ULP dari Badan Layanan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
45
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pengadaan Daerah SDMnya terbatas sehingga waktu tunggu untuk proses pengadaan mencapai satu bulan. b)
Respon dari penyedia barang terhadap kerusakan alat perlu ditingkatkan (perlu peningkatan layanan purna jual).
8)
Titik kritis pelaksanaan penyelesaian bangunan Vertical Dryer jagung di Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
pada
tahun
2016
merupakan
penyelesaian bangunan yang tidak terealisasi di tahun 2015. Realisasi bangunan sudah 100% di Sumba Barat Daya. Kabupaten TTU, TTS, dan Sumba Timur realisasi bangunan masih 90% dan telah selesai pemasangan kecuali di Nagekeo, pemasangan menunggu teknisi dari PT Rutan. C.
Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja fisik dan anggaran 2016 dan persiapan pelaksanaan kegiatan 2017,Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada tanggal 15-16 November 2016 di Ruang Rapat
P2BN, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan mendapat pengarahan Peserta
pertemuan
pejabat
yang
Direktur Jenderal Tanaman Pangan. menangani
kegiatan
pascapanen,
pengolahan, pemasaran dan standardisasi mutu hasil tanaman pangandari pusat dan dari 29 Provinsi, perwakilan dari Direktorat Serealia. Narasumber oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktur Serealia, Kepala Balai Besar Benih Sukamandi.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
46
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pokok pokok hasil pertemuan sebagai berikut : 1)
Realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 1.703.500.966.983,- atau 87,99% dari pagu anggaran Rp.1.936.046.759.,- meliputi : 1) Pusat 36,48% , 2) Dekonsentrasi 48,94, 3) Tugas Pembantuan 91,62%. (Posisi s/d tanggal 14 November 2016).
2)
Kendala yang dihadapi
pada pelaksanaan kegiatan antara lain
penetapan CPCL tidak dilakukan dengan baik, beberapa sarana terlambat tayang di LKPP, adanya revisi APBN pada tahun berjalan (revisi penghematan jilid I dan II), penyaluran bantuan sering terlambat, poktan penerima tidak memahami cara penggunaan sarana, dan keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM pada pelaksana program dan kegiatan terutama di kabupaten/kota sertasarana tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan karena lewat musim panen. 3)
Untuk kegiatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan tanaman pangan tahun 2016 perlu ditindaklanjuti antara lain : a)
Alsintan Pascapanen harus dimanfaatkan sepanjang tahun dan Evaluasi bantuan mengacu kepada kinerja alsin minimal serta fasilitasi
yang
diberikan
mendukung
program
tanam/panen
serentak dan dikelola melalui Sistem Brigade sampai tingkat kecamatan b)
Bantuan yang tidak dimanfaatkan oleh poktan/gapoktan dalam satu tahun, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten segera melakukan realokasi atau mengupayakan kemitraan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan calon poktan/gapoktan penerima serta melaporkan ke pusat.
c)
Seluruh bantuan sarana pascapanen diinventarisir (nama poktan, nama ketua, nomor HP, alamat) dan dievaluasi pemanfaatannya. Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota segera menghubungi penyedia barang untuk melakukan pelatihan dan apabila terjadi perubahan CPCL penerima bantuan, agar segera di laporkan ke Pusat.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
47
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
d)
Dinas Provinsi dan Kabupaten agar membentuk Brigade Alsintan dan
menyiapkan
dukungan
pengelolaan
sarana
(gudang,
kendaraan untuk memobilisasi alat, biaya pengelolaan alsin). Dalam pembentukan Brigade Alsintan ditetapkan oleh SK Bupati (untuk Brigade Kabupaten) dan SK Gubernur (Brigade Provinsi) dan perlu disusun Pakta Integritas untuk pengguna alsintan pada Brigade sehingga ada tanggung jawab dari pengguna/penerima bantuan. e)
Untuk
memudahkan
pengelolaan
alsintan,
Dinas
Pertanian
Kabupaten/ Kota/Provinsi didorong untuk membentuk UPTD Alsintan/mekanisasi
yang
berfungsi
sebagai
koordinator
pendayagunaan alsintan. f)
Provinsi yang mengalami tunda bayar kegiatan 2016 ke tahun 2017 agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) melakukan addendum kontrak antara KPA/PPK dengan pihak penyedia barang dan disampaikan ke KPPN setempat, 2) memastikan penyediaan anggaran pada DIPA RKA-K/L 2017 sebesar kegiatan yang ditunda bayar, 3) berkoordinasi secara terus menerus dengan satker mandiri di masing-masing provinsi, KPPN, dan pusat, 4) mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen pelaksanaan kegiatan dan tagihan pada akhir tahun 2016.
g)
Bagi provinsi yang masih dalam proses SP2D, agar segera dilaksanakan realisasi SP2D paling lama bulan November 2016 dan segera siapkan dokumen untuk pembayaran di tahun 2017 untuk kegiatan tunda bayar
h)
Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan di daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan titik kritis penyaluran dan pemanfaatan sehingga perlu
dukungan
provinsi/kabupaten
berupa
pendampingan
bimbingan teknis, penguatan manajemen, komunikasi dengan sektor hilir untuk meningkatkan jaminan pembelian hasil produk
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
48
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pascapanen serta pelaporan pemanfaatan bantuan sehingga dampak bantuan dan kontribusi bantuan sarana yang diberikan terhadap susut panen dapat evaluasi. 4)
Peserta memberikan komitmen untuk data/dokumen yang belum lengkapakan disampaikan ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan paling lama Minggu l Bulan Desember 2016.
5)
Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 perlu diperhatikan : a)
Segera dilakukan penetapan CP/CL pada bulan November Desember 2016 dengan tetap memperhatikan
wilayah sentra
tanaman pangan, luas tanam, topografi lahan, tingkat ketersediaan dan kebutuhan, kesiapan prasarana pendukung di kabupaten dll. b)
Kontrak tahap I minimal 50% pada Bulan Januari 2017
c)
Penyedia barang wajib mengambil Uang Muka 20%
d)
Inventarisasi data bantuan per jenis alsintan dan catat kinerja alsintan
e)
Segera lakukan pelimpahan asset, apabila Brigade alsintan di Kabupaten, pelimpahan asset dari Provinsi ke Kabupaten, dan apabila brigade alsintan di Provinsi, maka pelimpahan asset dilakukan dari Pusat ke Provinsi.
f)
Penentuan CPCL untuk fasilitasi sertifikasi sistem pertanian organik harus memenuhi persyaratan sudah melakukan budidaya organic dan berbentuk kelompok/gapoktan sedangkan penentuan CPCL untuk sertifikasi SNI Beras harus memenuhi persyaratan memiliki sarana penggilinan padi yang sesuai dengan prinsipprinsip Good Manufacturing Practices (GMP); Sudah menghasilkan beras dalam kemasan eceran; berbentuk kelompok/gapoktan.
g)
Mendorong Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP)
agar
penyampaikan informasi harga, stok, analisa usaha, supplly demand dilakukan secara rutin sesuai petunjuk teknis dan mengupayakan penyediaan dana tambahan dari sumber APBD Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
49
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
untuk mendukung kinerja petugas PIP yang tidak mendapatkan anggaran APBN. 6)
Sejalan dengan peningkatan produksi padi harus didorong serapan gabah beras untuk kecukupan stok Bulog agar cadangan beras untuk operasi pasar, bencana alam, beras rastra terpenuhi sehingga tidak diperlukan impor.
7)
Hasil pertemuan ini agar ditindaklanjuti dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2016 dan menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada tahun 2017
D.
Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juni 2016 di Jakarta, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman PanganSebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan penyerapan anggaran
b.
Rapat diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) dalam rangka sinkronisasi dan proses penyelesaian serapan anggaran tahun 2016,
c.
Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia. Narasumber antara lain Staf Ahli Menteri Pertanian, Inspektur II, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur PPHTP.
d.
Dalam rapat tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan meminta komitmen penyerapan anggaran yang ditandatangani oleh perwakilan Dinas Pertanian yang hadir.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
50
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TAN.PANGAN
Salah satu Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
adalah
mengamankan
produksi
melalui
penurunan
susut
hasil,
peningkatan mutu hasil dan peningkatan nilai tambah. Penggunaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, kualitas, nilai tambah dan daya saing. Selain itu penggunaan sarana pascapanen dapat mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah. Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan APBN tahun 2016 berupa Combine Harvester Kecil ; Combine Harvester Sedang ; Combine Harvester Besar ; Vertical Dryer Padi Kapasitas 30 ton/proses
dan
Kapasitas 3,5 - 6 ton/proses ; Power Thresher ; Fasilitasi RMU + Bangunan ; Polisher ; Destoner/pemisah batu, Corn Combine Harvester ; Corn Sheller ; Vertical Dryer Jagung Kapasitas 3,5 - 6 ton/proses ; Power Thresher Multiguna ; Sarana Pengangkut Hasil Pertanian Roda 3 Jenis sarana pascapanen diharapkan minimal memiliki laporan uji/Test Report atau Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) yang masih berlaku dari lembaga pengujian alsintan yang sudah terakreditasi, sedangkan untuk Unit Pengolahan Hasil (UPH) jagung/kedelai tidak dipersyaratkan memiliki test report atau SNI. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan diharapkan dapat membantu Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat agar tahapan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan menjadi efisien, menurunkan susut hasil, dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh anggota. Sumber pembiayaan untuk pengadaan dan penyaluran sarana adalah dari APBN pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi di masing-masing Satker Dinas Pertanian Provinsi. Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan tahun 2016 yang telah dialokasikan melalui dana APBN dengan rincian sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
51
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1)
Bantuan Sarana Pascapanen Padi tahun 2016 terdiri dari : Pengadaan Pusat a.
Combine Harvester Kecil pengadaan pusat sebanyak 564 unit direvisi menjadi :
b.
(1)
Combine Harvester Kecil sebanyak 355 unit,
(2)
Combine Harvester Besar sebanyak 43 unit, dan
(3)
Power Thresher sebanyak 166 unit.
Sarana pascapanen jagung (Corn Combine Harvester) sebanyak 82 unit (tidak dilaksanakan)
Pengadaan TP Provinsi a.
Combine Harvester Kecil semula sebanyak 4.016 unit yang direvisi menjadi 5.928 unit, dan pada DIPA revisi 4 menjadi 5.931 unit.
b.
Combine Harvester Sedang sebanyak 2.872 unit menjadi 2.884 unit
c.
Combine Harvester Besar sebanyak 340 unit menjadi 403 unit dan pada DIPA revisi 4 menjadi 385 unit
d.
Power Thresher semula sebanyak 1.000 unit menjadi 3.042 unit dan pada DIPA revisi 4 menjadi 2.932 unit
e.
Vertical Dryer Padi Kap.30 Ton/proses+Bangunan sebanyak 2 unit
f.
Vertical Dryer Padi Kap.3,5 - 6 Ton/proses+Bangunan sebanyak 3 unit
g.
Sarana Pengering Padi (FBD) sebanyak 20 unit (penghematan)
h.
Fasilitasi RMU sebanyak 115 unit (dibatalkan sesuai hasil RDP dengan DPR tgl 15 Februari 2016) direvisi menjadi 23 unit untuk penyelesaian tahun 2015
2)
i.
Polisher sebanyak 22 unit
j.
Destoner sebanyak 2 unit (penghematan)
Bantuan Sarana Pascapanen Jagung tahun 2016 terdiri dari: a.
Corn Sheller sebanyak 6.240 unit menjadi 6.526 unit, dan pada DIPA Revisi 4 direvisi menjadi 6.276 unit.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
52
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b.
Vertical Dryer Jagung kapasitas 3,5 – 6 ton+bangunan sebanyak 5 unit menjadi 15 unit
c.
Corn Combine Harvester sebanyak 180 unit menjadi 177 unit.
d.
Gudang/Lantai Jemur Jagung sebanyak 1 paket (dibatalkan sesuai hasil RDP dengan DPR tgl 15 Februari 2016)
3)
Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Power Thresher Multiguna sebanyak 6.500 unit.
4)
Sarana Angkut Roda 3 sebanyak 700 unit menjadi 719 unit, dan pada DIPA Revisi 4 direvisi menjadi 737 unit.
5)
Sarana pengolahan berupa Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung sebanyak 60 unit pada DIPA Revisi 4 direvisi menjadi 49 unit ; dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai sebanyak 30 unit direvisi menjadi 29 unit
Jenis Kegiatan, Volume dan Anggaran Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 7 : Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016 No
Jenis Kegiatan Pengadaan
Sarana Pascapanen + Pengolahan 1 Sarana Pascapanen (Pusat + TP Provinsi) A Pusat Combine Harvester Kecil Combine Harvester Besar Power Thresher Sarana Pascapanen Jagung B Daerah (Sarana Pascapanen + Pengolahan) 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 30 ton) 6 Vertical Dryer Padi + Bangunan (kap 3,6 -6 ton) 7 Pengering Padi 8 RMU 9 Polisher 10 Destoner 11 Gudang/Lantai Jemur 12 Corn Combine Harvester 13 Corn Sheller 14 Vertical Dryer Jagung + Bangunan Kap (3,5 - 6) 15 Power Thresher Multiguna 15 Sarana angkut 2 Sarana Pengolahan 1 UPH Jagung 2 UPH Kedelai
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Target Awal Unit Rp 8,014 818,686,000,000 7,924 805,186,000,000 64 8,320,000,000 64 8,320,000,000
7,860 2,300 1,500 200 950 2 3
796,866,000,000 299,000,000,000 255,000,000,000 97,000,000,000 19,000,000,000 5,498,000,000 2,382,000,000
100
37,400,000,000
2
600,000,000
2 2,000 1 300 500 90 60 30
700,000,000 56,000,000,000 814,000,000 8,472,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 9,000,000,000 4,500,000,000
|
Target Revisi 1 Unit Rp 22,652 1,762,817,266,000 22,562 1,749,317,266,000 564 73,320,000,000 564 73,320,000,000
21,998 1,675,997,266,000 4,016 501,592,000,000 2,872 479,510,000,000 340 153,000,000,000 1,000 22,275,000,000 2 5,800,000,000 3 2,310,000,000 115 22 2 1 180 6,240 5 6,500 700 90 60 30
42,250,000,000 990,000,000 600,000,000 1,365,396,000 62,200,000,000 181,580,000,000 3,136,870,000 187,188,000,000 32,200,000,000 13,500,000,000 9,000,000,000 4,500,000,000
Target Revisi 2 Unit Rp 26,693 2,051,579,673,000 26,603 2,038,079,673,000 564 73,320,000,000 564 73,320,000,000
26,039 6,224 2,872 340 2,916 2 9
1,964,759,673,000 784,589,000,000 479,510,000,000 153,000,000,000 65,890,000,000 5,800,000,000 3,810,000,000
23 22 2
3,265,803,000 990,000,000 600,000,000 62,200,000,000 181,580,000,000 4,136,870,000 187,188,000,000 32,200,000,000 13,500,000,000 9,000,000,000 4,500,000,000
180 6,240 9 6,500 700 90 60 30
Target APBNP I Unit Rp 27,002 1,859,061,651,000 26,912 1,845,675,798,000 646 87,446,800,000 355 43 166 82 26,266 1,758,228,998,000 5,928 691,268,084,000 2,884 428,054,202,000 403 153,174,361,000 3,042 58,791,021,000 2 5,799,900,000 9 3,680,985,000 20 1,100,000,000 23 3,372,803,000 22 866,140,000 2 600,000,000 177 59,116,881,000 6,526 166,271,521,000 9 4,073,863,000 6,500 155,435,858,000 719 26,623,379,000 90 13,385,853,000 60 8,921,268,000 30 4,464,585,000
Target APBNP II Unit Rp 26,990 1,857,258,601,000 26,912 1,845,672,498,000 646 87,443,500,000 355 42,138,500,000 43 21,070,000,000 166 3,735,000,000 82 20,500,000,000 26,266 1,758,228,998,000 5,928 691,268,084,000 2,884 428,054,202,000 403 153,174,361,000 3,042 58,791,021,000 2 5,799,900,000 3 2,180,985,000 20 1,100,000,000 23 3,372,803,000 22 866,140,000 2 600,000,000 177 59,116,881,000 6,526 166,271,521,000 15 5,573,863,000 6,500 155,435,858,000 719 26,623,379,000 78 11,586,103,000 49 7,271,518,000 29 4,314,585,000
53
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
A.
Kriteria Calon Penerima Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan meliputi : 1)
Kriteria Lokasi Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a)
Memenuhi
persyaratan
teknis
untuk
operasional
sarana
pascapanen atau pengolahan hasil disesuaikan kondisi spesifikasi lokasi. b)
Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan yang masih rendah.
c)
Mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam rangka pencapaian swasembada berkelanjutan padi, serta swasembada jagung dan kedelai.
d)
Lokasi dryer padi sebaiknya lebih diprioritaskan pada lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan padiyang sudah ada dan masih aktif, sedangkan untuk dryer jagung dengan unit processing jagung;
e)
Khusus
sarana
pengangkut
hasil
pertanian
roda-3
untuk
mendukung kegiatan Seribu Desa Mandiri Benih. 2)
Kriteria Penerima Penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan adalah Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan persyaratan sebagai berikut: a)
Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat Lainnya. (1)
Kelompoktani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat
yang
me-miliki
keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
54
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(2)
Bersedia,
mau
dan
mampu
mengoptimalkan
bantuan,
bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan yang diterimanya dengan baik. (3)
Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, serta peningkatan nilai tambah.
(4)
Penerima bantuan sarana pascapanen pada tahun 2015tidak boleh menerima kembali bantuan yang sama pada tahun 2016.
(5)
Khusus penerima bantuan sarana pengering/dryerdan RMU harus menyediakan lahan sebagai tempat bangunan yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai.
b)
Pemerintah Daerah (1)
Bersedia mengelola bantuan sarana dalam bentuk Brigade yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang.
(2)
Bersedia menyediakan gudang penyimpanan sarana.
(3)
Bersedia memobilisasi sarana.
(4)
Bersedia
mengalokasikan
dana
APBD
untuk
biaya
pemeliharaan sarana. 3)
Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) a)
Calon penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan mengajukan usulan/proposal kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kotamenyampaikan
usulan CPCL kepada
Dinas Pertanian Provinsi.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
55
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Usulan CPCL tersebut diseleksi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana tersebut selaku KPA.
c)
Tim verifikasi melakukan seleksi CPCL berupa seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis.
d)
Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SK penetapan CPCL tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
e)
Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar penyaluran bantuan sarana kepada penerima bantuan.
f)
Pengadaan
sarana
pascapanen
atau
pengolahan
hasil
menggunakan sistem e-purchasing ataue-catalog. Sedangkan untuk pengadaan sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan yang belum tercantum dalam e-purchasing atau e-catalog, bangunandryer danbangunan RMU dilakukan dengan metode pelelangan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g)
Spesifikasi teknis sarana pascapanen atau pengolahanhasil tanaman pangan secara rinci/detail ditentukan oleh masing-masing Provinsi sesuai spesifik lokasi atau kebutuhan daerah, dan tetap memperhatikan aspek kualitas saranadalam rangka meningkatkan kinerja sarana dan kualitas hasil.
4)
Distribusi Sarana a)
Bantuan sarana didistribusikan sampai ke titik bagi sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Sarana.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
56
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pertanian. Format BAP-STHP tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
c)
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana Lampiran 3.
d)
Surat BAP-STHP dan Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada butir 3)dan butir4)digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia.
e)
Penyerahan
bantuan
sarana
kepada
Kelompok
tani/
Gapoktan/UPJA/Masyarakat dengan Berita Acara Serah terima menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, segera setelah penyerahan sarana. f)
Penyerahan bantuan sarana tersebut agar dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan sarana, baik dari Penyedia kepada Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten serta Dinas Kepada Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/ Masyarakat.
g)
Sarana yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru, terakit sempurna, lengkap dan dilakukan uji coba (running test).
h)
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat merelokasi sarana tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan
relokasi
antar
Kabupaten/Kota,
maka
menjadi
kewenangan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
57
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
i)
Sarana pengering (vertical dryer) atau penggilingan padi (rice milling
unit/RMU),
sebelum
didistribusikan
terlebih
dahulu
disiapkan bangunan dryeratau RMUsesuai dengan anggaran yang tersedia. j)
Ukuran bangunandryeratau RMUdisesuaikan dengan dimensi sarana dryer atau RMU dan kelengkapannya;
k)
Untuk sarana dryer atau RMU, pihak penyedia barang diharuskan untuk melakukan pemasangan instalasi dan merakit komponen dryer atau RMUhingga siap dioperasikan;
l)
Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan layanan purna jual dan suku cadang;
m)
Penyedia barang diharuskan melaksanakan pelatihan operasional sarana pascapanen, agar operator dapat memahami penggunaan dan pemeliharaan sarana tersebut;
n)
Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan grafir/plat nama (name plate) terbuat dari plat yang pemasangannya dirivet secara rapi, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan dibagian sarana yang mudah terlihat. Plat nama mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dantahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan
kontak
person
produsen(nama
dan
nomor
telepon)yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan. Tata letak name plate dan kontak person penyedia barangditentukan oleh penyedia barang. 5)
Penatausahaan Aset Bantuan Mekanisme penatausahaan aset dari bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat (MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
58
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun
2007
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-Barang Milik Negara. B.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016. Realisasi pelaksanaan kegiataan pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016, sebagai berikut : 1.
Realisasi Fisik Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 sebanyak 26.529 unit (100% dari target 26.529 unit setelah pemblokiran atau 98,29 dari target awal 26.990 unit), meliputi : a.
Sarana Pascapanen sebanyak 26.451 unit (100% dari target setelah pemblokiran atau 98,29% dari target awal 26.912 unit)
b.
Sarana Pengolahan sebanyak 78 unit (100 % dari target setelah pemblokiran atau 86,67 % dari target awal 90 unit)
2.
Realisasi Keuangan Realisasi
keuangan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pengelolaan
Sarana
Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 sebesar
Rp
1.689.256.923.925,-
Rp.1.857.258.601.000,-
atau
(90,95% 94,64%
dari dari
Pagu kontrak
Rp. 1.784.942.473.835,-), meliputi : a.
Sarana Pascapanen sebesar Rp.1.679.421.850.720,- (90,99% dari Pagu
Rp.
1.845.672.498.000,-
atau
94,68%
dari
kontrak
Rp. 1.773.880.479.810,-) b.
Sarana Pengolahan sebesar Rp.9.835.073.205 (84,89% dari Pagu Rp.11.586.103.000,-
atau
88,91%
dari
kontrak
Rp. 11.061.994.025,- )
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
59
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 8 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016. Penyaluran Jenis Kegiatan Pengadaan
Volume (unit)
Kontrak %
Unit
%
26,990 1,857,258,601,000 1,784,942,473,835 96.11 26,529 98.29 646 87,443,500,000 63,235,770,000 97.94 564 87.31 41,272,290,000 97.94 355 42,138,500,000 355 100.00 43 100.00 43 21,070,000,000 19,190,820,000 91.08 2,772,660,000 74.23 166 100.00 166 3,735,000,000 82 20,500,000,000 26,344 1,769,815,101,000 1,721,706,703,835 97.28 25,965 98.56 26,266 1,758,228,998,000 1,710,644,709,810 97.29 25,887 98.56 5,928 691,268,084,000 676,082,300,428 97.80 5,931 100.05 2,884 428,054,202,000 424,775,918,578 99.23 2,884 100.00 403 153,174,361,000 142,734,013,706 93.18 385 95.53 3,042 58,791,021,000 53,851,821,811 91.60 2,932 96.38 2 5,799,900,000 5,394,199,000 93.01 2 100.00 3 2,180,985,000 2,180,985,000 100.00 3 100.00 20 1,100,000,000 23 3,372,803,000 2,935,800,622 87.04 23 100.00 22 866,140,000 866,131,140 100.00 22 100.00 2 600,000,000 177 59,116,881,000 59,375,020,000 100.44 177 100.00 6,526 166,271,521,000 158,333,866,963 95.23 6,276 96.17 15 5,573,863,000 5,253,986,409 94.26 15 100.00 6,500 155,435,858,000 153,682,894,913 98.87 6,500 100.00 719 26,623,379,000 25,177,771,240 94.57 737 102.50
Sarana Pengolahan 1 UPH Jagung 2 UPH Kedelai
78 49 29
11,586,103,000 7,271,518,000 4,314,585,000
SP2D BASTB
Nilai (Rp) Rp
Sarana Pascapanen + Pengolahan I Pusat Combine Harvester Kecil Combine Harvester Besar Power Thresher Sarana Pascapanen II Daerah (Sarana Pascapanen + Pengolahan) Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 30 ton) 6 Vertical Dryer Padi + Bangunan (kap 3,6 -6 ton) Pengering Padi 7 RMU 8 Polisher 9 Destoner 10 Corn Combine Harvester 11 Corn Sheller 12 Vertical Dryer Jagung + Bangunan Kap (3,5 - 6) 13 Power Thresher Multiguna 15 Sarana angkut
Realisasi
11,061,994,025 6,906,606,615 4,155,387,410
95.48 94.98 96.31
78 100.00 49 100.00 29 100.00
% thd % Thd pagu Kontrak 26,529 100.00 1,689,256,923,925 90.95 94.64 564 100.00 35,960,615,000 85.34 56.87 35,960,615,000 85.34 355 100.00 87.13 43 100.00 Tunda bayar 166 100.00 Penghematan 25,965 100.00 1,653,296,308,925 93.42 96.03 25,887 100.00 1,643,461,235,720 93.47 96.07 5,931 100.00 623,265,092,358 90.16 92.19 2,884 100.00 411,335,562,158 96.09 96.84 385 100.00 142,734,013,706 93.18 100.00 2,932 100.00 53,196,517,811 90.48 98.78 2 100.00 5,394,199,000 93.01 100.00 3 100.00 2,180,985,000 100.00 100.00 Penghematan 23 100.00 2,935,800,622 87.04 100.00 22 100.00 866,131,140 100.00 100.00 Penghematan 177 100.00 59,375,020,000 100.44 100.00 6,276 100.00 158,063,260,963 95.06 99.83 15 100.00 5,253,986,409 94.26 100.00 6,500 100.00 153,682,895,313 98.87 100.00 737 100.00 25,177,771,240 94.57 100.00 Unit
78 49 29
%
100.00 100.00 100.00
Rp
9,835,073,205 5,973,698,095 3,861,375,110
84.89 82.15 89.50
88.91 86.49 92.92
Realisasi fisik dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pusat dan Provinsi Tahun 2016, selengkapnya disajikan pada Tabel Lampiran 4 - 5 Realisasi fisik kegiatan di daerah sudah terlaksana (sudah BASTB), namun proses pencairan dana tidak dapat lanjutkan di beberapa provinsi karena adanya penghematan, sehingga akan dialokasikan kembali pada tahun 2017 melalui mekanisme tunggakan. Provinsi yang mengalami tunggakan pembayaran telah dilakukan verifikasi oleh BPKP (anggaran kegiatan ˃ 2 Milyar) dan telah ada surat pernyataan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
60
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dari KPA Provinsi (anggaran ˂ 200 juta). Provinsi yang mengalami Tunggakan Pembayaran, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 9 : Tunggakan Pembayaran Kegiatan Tahun 2016 No
Provinsi
TOTAL TUNGGAKAN 1. RIAU RIAU RIAU RIAU
Satker
Penyedia
Uraian Kontrak
099314 PT. RUTAN Pengadaan Combine Harvester Sedang 099314 PT. PURA BARUTAMA Pengadaan Power Thresher 099314 PT. OM HWAHAHA Pengadaan Combine Harvester Kecil
Volume (Unit) 1030 70 35 110
2. BENGKULU BENGKULU
BENGKULU BENGKULU BENGKULU 3. KALSEL KALSEL 4. KALTIM KALTIM KALTIM
Tunda Bayar (Rp)
Perkembangan
93,500,260,936 19,552,200,000 Berita Acara Pemeriksaan 7,986,400,000 530,600,000 11,035,200,000 988,182,300 Verifikasi Ulang
PENGADAAN BARANG CORN SHELLER TK PJKPT. TANIKAYA MULTI 2T, PERLENGKAPAN CORN SHELLER (TERPAL 269110 SARANA UKURAN 6X6 M, MASKER DAN KACAMATA UNTUK OPERATOR) PENGADAAN BARANG POWER THRESER TYPE PT. TANIKAYA MULTI 269110 TK PT 1000, PERLENGKAPAN POWER THRESER SARANA (TERPAL UKURAN 6X6 M) CV. TUJUH PUTRA 269110 PENGADAAN UPH JAGUNG MANUNGGAL 269110 CV. SEGGAY GROUP PENGADAAN UPH KEDELAI
10
270,606,000
5
124,704,000
2
298,760,000
2
294,112,300
Pengadaan Combine Harvester Kecil
340
21,266,205,000 Sudah ada Laporan BPKP 21,266,205,000
169112 PT. PURA BARUTAMA Pengadaan Combine Harvester Kecil Pengadaan Combine Harvester Kecil, 169112 PT. PURA BARUTAMA Combine Harvester Sedang 169112 PT. PURA BARUTAMA Pengadaan Combine Harvester Kecil Pengadaan Combine Harvester Kecil, 169112 PT. PURA BARUTAMA Combine Harvester Sedang 169112 PT. PURA BARUTAMA Pengadaan Combine Harvester Kecil 169112 PT. PURA BARUTAMA Pengadaan Combine Harvester Kecil 169112 PT. PURA BARUTAMA Pengadaan Combine Harvester Kecil 169112 PT. OM HWAHAHA Pengadaan Combine Harvester Kecil
20
18,611,221,516 Sudah ada Laporan BPKP 2,469,371,727 BASTB 100%
249158 PT. OM HWAHAHA
159107 PT RUTAN
25
3,329,229,804
10
1,234,685,864
40
5,181,258,599
3 15 17 17
370,405,759 1,852,028,795 2,098,965,968 2,075,275,000
Pengadaan Combine Harvester Kecil Pengadaan Sarana Pengolahan Jagung di 249158 CV. KARYA SULUNG Kabupaten Belu TA 2016 Pengadaan Sarana Pengolahan Jagung di 249158 CV KARYA PRATAMA Kabupaten Lembata TA 2016 Pengadaan Sarana Pengolahan jagung di 249158 CV DERISTAN Kabupaten Nagekeo TA 2016
50
5,729,350,120 Verifikasi Ulang 5,114,000,000
238251 PT YANMAR
Pengadaan CHB, CHK dan PT
253
7. DI YOGYAKARTA
049059
Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik
54,710,000 Laporan KPA Sudah diterima
8. SULTENG
189080
Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik
23,187,000 Laporan KPA Sudah diterima
KALTIM KALTIM KALTIM KALTIM KALTIM KALTIM 5. NTT NTT NTT NTT NTT 6. PUSAT PUSAT
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
2
202,885,760
2
205,205,000
2
207,259,360 27,275,205,000 Laporan BPKP Belum diterima 27,275,205,000
61
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
V A.
PELAKSANAAN KEGIATAN SUBDIT PASCAPANEN Sosialisasi dan Bimbingan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 1.
Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan secara sistematis oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota kepada petugas/petani/poktan/
gapoktan.
Prosedur
dan
teknologi
yang
digunakan dalam penanganan pascapanen cukup beragam karena pengaruh
internal
(tanaman/komoditas)
dan
eksternal
(manusia/
konsumen, teknologi, lingkungan). Melalui bimbingan teknis diharapkan dapat
meningkatkan
kualitas
SDM
(petugas
dinas
pertanian,
petani/kelompoktani) yang menangani kegiatan pascapanen. Bimbingan teknis penanganan pascapanen tanaman pangan bertujuan memberikan bimbingan secara sistematis kepada individu maupun kelompok
agar
mengetahui,
memahami,
mau,
dan
mampu
mengimplementasikan serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Bimbingan
teknis
berkesinambungan
merupakan dalam
sarana
mempengaruhi
manajemen perilaku
SDM
yang yang
menangani kegiatan pascapanen. Bimbingan Teknis penanganan pascapanen tanaman pangan dilaksanakan melalui surat, telepon, email, diskusi, dan kunjungan lapang ke beberapa Provinsi/Kabupaten hingga kunjungan ke poktan/gapoktan. Hasil bimbingan teknis penanganan pascapanen tanaman pangan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: a.
Hal-hal yang disampaikan petugas pada saat bimbingan teknis 1.
Kebijakan Pascapanen:
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
62
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
a)
Mengurangi
susut
hasil
tanaman
pangan
untuk
menyelamatkan produksi; b)
Penanganan pascapanen yang baik dan benar melalui penerapan Good Handling Practices (GHP);
c)
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
bidang
pascapanen tanaman pangan dan SDM; d)
Fasilitasi
dan
optimalisasi
pemanfaatan
sarana
pascapanen tanaman pangan 2.
Tujuan Pemberian Bantuan Sarana Pascapanen: a)
Mendorong penerapan mekanisasi pertanian
b)
Meningkatkan efisiensi usahatani dan penanganan pascapanen
c)
Memberi kontribusi terhadap penurunan susut hasil dan meningkatkan mutu hasil tanaman pangan.
b.
Manajemen 1.
Manajer/Ketua Poktan : a)
Memilih dan menunjuk operator alsintan,
b)
Memilih
dan
menunjuk
petugas
administrasi
pengelolaan alsintan, c)
Membuat rencana kerja pelayanan jasa Alsintan di wilayahnya maupun di wilayah lain yang terjangkau oleh kelompok tani,
d)
Berusaha mencari konsumen/pengguna jasa alsintan,
e)
Mengendalikan
dan
mengawasi
operator
dalam
mengoperasikan alsintan, f)
Menetapkan
biaya
sewa/bagi
hasil
penggunaan
alsintan, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan kas kelompok;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
63
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2.
Operator : a)
Mengoperasikan alsintan untuk melayani permintaan petani,
b)
Melakukan pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan alsintan untuk menghindarkan alat dari kerusakan dan tindakan pencurian,
c)
Melakukan pencatatan-pencatatan mengenai kegiatan operasional alsintan seperti pemakaian bahan bakar, luas areal yang dilayani, jumlah hasil perontokan, jam kerja mesin, dan sebagainya,
d)
Melaporkan hasil kerja operasional alsintan yang menjadi tanggung jawabnya kepada manajer/ketua poktan.
c.
Permasalahan Permasalahan dalam kegiatan bimbingan teknis penangananan pascapanen tanaman pangan sebagai berikut : 1)
Di beberapa daerah masih berlangsung budaya pascapanen yang dilakukan secara tradisional sehingga menyebabkan tingginya losses, seperti budaya ngeprik di Jawa Barat, budaya ngasak di Jawa Tengah, dan budaya mepes di Nusa Tenggara
Barat.
Budaya
tersebut
dengan
sengaja
menyisakan gabah dimalai dengan cara tidak dirontok seluruhnya yang nantinya akan dipungut oleh anggota kelompok dibelakang regu pemanenan. Pada daerah seperti ini umumnya alat panen maupun perontok masih sulit diterima oleh buruh pemanen. 2)
Kemampuan petani untuk mengakses teknologi alsintan masih terbatas, sementara disisi lain tuntutan penggunaan alsintan juga dibutuhkan di wilayah yang kekurangan tenaga kerja pertanian ditingkat pedesaan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
64
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3)
Kebiasaan petani dalam penanganan pascapanen masih menggunakan teknologi sederhana (sabit, gebot, dan lantai jemur), sehingga tingkat kehilangan hasil (losses) cukup tinggi dan mutu hasil panen masih rendah.
4)
Terbatasnya
pengetahuan
penyuluh/KCD
tentang
penanganan pascapanen, karena selama ini penyuluh/KCD lebih terfokus pada teknik budidaya. d.
Upaya Pemecahan masalah 1)
Diperlukan adanya pendekatan terhadap petani maupun masyarakat, baik melalui petugas penyuluh maupun dari dinas pertanian setempat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penanganan pascapanen yang baik dan benar agar
produktivitas
menguntungkan
yang
petani.
didapat
tetap
Mengikutsertakan
tinggi
dan
petani/buruh
pemanendari poktan/ gapoktan pada saat demo alat/uji coba bantuan alat pascapanen. 2)
Memberikan bahan informasi perkembangan teknologi dan sarana
pascapanen
oleh
petugas
Dinas
Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada petani/kelompoktani melalui sosialiasi, bimbingan teknis, pameran, panen raya, demplot, dan
sebagainya,
agar
petani/poktan
mengetahui
dan
memahami penanganan pascapanen melalui mekanisasi. 3)
Pemberian dukungan informasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif terkait penanganan pascapanen dari petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota kepada poktan/ gapoktan agar susut hasil dapat lebih ditekan dan mutu yang dihasilkan bisa lebih baik.
4)
Meningkatkan pengetahuan tentang penanganan pascapanen dan pengenalan teknologi/inovasi dan sarana pascapanen oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota kepada
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
penyuluh/KCD,
petani/
kelompoktani.
Mengikut65
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
sertakan penyuluh/KCD, petani/ operator/teknisi dari poktan/ gapoktan penerima bantuan
jika terdapat
pelaksanaan
pelatihan/apresiasi dalam rangka menambah pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan Sumber Daya Manusia. 2.
Penguatan Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Kegiatan Penguatan Pengelolaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dilaksanakan dengan melakukan pertemuan di Hotel Aston – Pasteur Bandung pada tanggal 26 s/d 29 April 2016, dibuka oleh Direktur
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Tanaman
Pangan.
Pertemuan terdiri atas pembekalan materi dan kunjungan lapang ke Kabupaten Indramayu. Hasil pertemuan diperoleh hasil sebagai berikut: a.
Narasumber
dari
Balai
Besar
Pengembangan
Mekanisasi
Pertanian Serpong ; Bulog-Kadivre Jawa Barat ; Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Yogyakarta ; Balai Besar Pascapanen dan Institut Pertanian Bogor. Jumlah peserta sebanyak 102 orang terdiri dari kelompok tani penerima bantuan paket model padi (19 orang), jagung (8 orang) dan kedelai (5 orang) serta
pendamping petugas provinsi dan kabupaten
(40 orang) ; Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang menangani kegiatan pascapanen dan tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan peserta pusat. b.
Penanganan pascapanen merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas dan berperan penting dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen, meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
c.
Dalam upaya mendorong penerapan penanganan pascapanen yang baik dan benar pemerintah telah memfasilitasi bantuan sarana pascapanen sejak tahun 2011 sampai sekarang dengan jumlah bantuan yang sangat banyak. Bantuan tersebut harus
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
66
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dikelola
secara
professional
agar
dapat
bermanfaat
dan
berkembang menjadi suatu usaha yang menguntungkan petani. d.
Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi dan mengamankan potensi susut hasil serta berpartisipasi dalam program pemerintah melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan Serapan Gabah Petani (Sergap) .
e.
Program-program pemerintah harus disinergikan dengan BULOG, karena pemerintah berkewajiban memberikan RASKIN kepada masyarakat miskin. Untuk itu diminta kepada Gapoktan agar dapat menjalin kerjasama dan bersinergi dengan BULOG dalam penyediaan gabah/beras.
f.
Untuk
memperkuat
pilar
ketersediaan
pangan
diharapkan
10 % produksi/tahun dari petani dapat disalurkan kepada BULOG sehingga dapat memenuhi kubutuhan stok beras nasional. g.
Gapoktan yang telah memiliki penggilingan padi dapat melakukan kerjasama pengadaan beras/gabah dengan BULOG dengan mencantumkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian.
h.
Dalam upaya peningkatan pengelolaan sarana pascapanen diperlukan komitmen Gapoktan penerima bantuan untuk mengelola sarana pascapanen dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat fasilitasi yang diterima dengan baik.
i.
Pengelolaan
sarana
pascapanen
harus
didasarkan
pada
“Manajemen Usaha” yang meliputi perencanaan, administrasi pengorganisasian dan pengawasan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Gapoktan. j.
Dalam pengelolaan bantuan sarana pascapanen, gapoktan agar berorientasi bisnis/keuntungan, memiliki pengelola/manejer dan operator yang terampil serta ada variasi pola pengembangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
67
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
kemitraan usaha dan pasar sehingga sarana yang diberikan memiliki kinerja yang baik. k.
Kelompok tani/Gapoktan agar dapat merencanakan pemanfaatan dana hasil usaha pelayanan jasa sarana dan menyisihkan sebagian dana ke dalam kas kelompok untuk biaya perawatan dan perbaikan serta menambah sarana pascapanen yang dibutuhkan.
l.
Bantuan sarana yang diterima harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan mesin secara berkala, hal ini penting dilakukan untuk menjaga dan menjamin mesin dalam kondisi baik, memperpanjang umur ekonomi penggunaan mesin dan menjamin efektivitas kerja mesin.
m.
Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang diterima petani belum optimal, hal ini disebabkan keterampilan petani (operator alsintan) dalam menggunakan alat mesin masih kurang. Untuk itu diperlukan
bimbingan
teknis
tentang
perawatan
dan
cara
menggunakan alat mesin kepada kelompok penerima bantuan serta bimbingan dan pembinaan yang intensif dari petugas terhadap SDM pengelola. n.
Kunjungan Lapang ke Kelompok Tani Weringin di Desa Langgeng Sari, Kecamatan Lelea kabupaten Indramayu. Kelompok tani Weringin merupakan penerima bantuan Vertical dryer padi tahun 2015. Sarana tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 20 kali dalam 1 x musim panen tahun 2016 sebanyak 120 ton gabah. Pada acara kunjungan
lapang
dilakukan
penjelasan
dan
praktek
cara
pengoperasian dan pemeliharaan sarana pengering dryer, pemipil jagung Corn Sheller dengan klobot dan Power Thresher padi. Melalui
kunjungan
lapangan
diharapkan
peserta
dapat
memperoleh pengalaman dan meningkatkan motivasi dalam pengelolaan sarana pascapanen tanaman pangan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
68
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
o.
Hasil Evaluasi terhadap 19 Gapoktan penerima paket model padi, 8 gapoktan penerima paket model jagung dan 5 penerima paket model kedelai sebagai berikut: 1)
Pada umumnya sarana bantuan sudah dipergunakan oleh gapoktan penerima, namun belum berjalan optimal. Salah satu Gapoktan yang sudah berhasil yaitu Gapoktan Tani Makmur Jaya di Kabupaten Lumajang, yang saat ini sudah mampu mengelola gabah menjadi beras sebanyak 617.674 ton.
2)
Beberapa gapoktan sudah bekerjasama dalam kegiatan penyerapan/penjualan gabah dengan Bulog (Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung); Menjadi Mitra BKP melalui program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat memproduksi beras subsidi (Provinsi Lampung); bekerjasama dengan penangkar benih padi dan kedelai (Provinsi NTB).
3)
Permasalahan dalam operasionalisasi bantuan sarana : (a)
Terbatasnya pengetahuan operator, sehingga tidak dapat mengoperasionalkan alsin dengan baik.
(b)
Kapasitas manajemen petani dalam mengelola secara bisnis masih terbatas.
(c)
Petani tidak mempunyai modal untuk membeli gabah petani.
(d)
Terbatasnya bengkel dan suku cadang alsintan di daerah
(e)
Dryer kapasitas 3,5-4 ton dinilai kurang efektif dan efisien
dibanding
pengeringan
manual
(biaya
operasional lebih tinggi).
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
69
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3.
Pengawalan Kegiatan Direktorat PPHTP Pengawalan kegiatan Direktorat PPHTP dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti menghadiri rapat, panen, ataupun kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan tanaman pangan. Kegiatan pengawalan dilakukan pada 8 provinsi yaitu: Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Banten, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Aceh. Hasil pengawalan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagai berikut : a.
Pengawalan
kegiatan
Direktorat
PPHTP
khususnya
pada
pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan mulai dari penetapan CPCL, proses kontrak, realisasi
perkembangan
pengadaan bantuan,
pendistribusian
barang, proses BASTB, dan BAST untuk hibah barang. b.
Permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat pengawalan antara lain: 1)
Pengembangan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangandi Provinsi Kalimantan Utara terkendala infrastruktur yang belum tersedia dengan baik seperti letak geografis
(sebagian
besar
wilayah
kepulauan)
antar
Kabupaten yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh, 2)
Keterlambatan proses pemesanan di Provinsi Banten dan Provinsi
Aceh
terkendala
beberapa
hal,
antara
lain:
terlambatnya usulan calon penerima calon lokasi (CPCL) dari Kabupaten , dan gangguan jaringan internet. 3)
Pada
umumnya
sarana
pascapanen
yang
sudah
didistribusikan belum dimanfaatkan karena belum memasuki waktu panen. c.
Arahan Menteri Pertanian dalam kunjungan kerjanya di beberapa Provinsi antara lain:
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
70
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1)
Target luas tambah tanam tidak bisa dikurangi targetnya. Kabupaten yang dapat mencapai targetnya, akan diberikan tambahan anggaran.
2)
Agar KalImantan Barat mandiri pangan dan menjadi salah satu sentra ekspor pangan ke Malaysia
B.
Penyaluran Alsintan Pascapanen 1.
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2016
Bantuan Combine Harvester Kecil
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2016 serta perkembangan bantuan sarana pascapanen (pusat) agar dapat dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana program dan penyempurnaan kebijakan di tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui surat, telephon, email, diskusi, kunjungan lapang ke beberapa provinsi/kabupaten/ hingga kunjungan ke gapoktan/poktan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi dilaksanakan di 16 (enam belas) Provinsi yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Gorontalo. Berkaitan dengan perubahan/revisi POK 6 terdapat perubahan jenis sarana, semula Combine Harvester Kecil sejumlah 564 unit berubah menjadi: 355 unit Combine Harvester Kecil, 43 unit Combine Harvester Besar dan 166 unit Power Threser. Kegiatan monev mencakup monev pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah berupa Combine Harvester Besar, Combine Harvester Kecil dan Power Thresher padi untuk meningkatkan ketersediaan sarana
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
71
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pascapanen padi dalam rangka mendukung percepatan panen yang berkorelasi dengan percepatan tanam, guna membantu pencapaian target swasembada padi berkelanjutan. Sasaran kegiatan monev sebagai berikut : a.
Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.
b.
Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan sarana pascapanen
padi
sesuai
ketentuan
serta
terpenuhinya
kriteria/syarat dan kewajiban penerima bantuan. c.
Termanfaatkannya sarana pascapanen padi secara optimal.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut : a.
Bantuan combine harvester kecil untuk pengadaan pusat sebanyak 355 unit terdiri dari 5 tahap dan alat tersebut sebagian sudah di distribusikan ke kelompok tani. Selain combine harvester kecil, terdapat pula bantuan combine harvester besar sejumlah 43 unit dan power threser padi sejumlah 166 unit. Alat tersebut sebagian sudah di distribusikan ke kelompok tani. Pengadaan sarana tersebut dibagi menjadi 4 tahap, tahap I sebanyak 64 unit Combine Harvester Kecil dengan realisasi fisik 100%, tahap II Combine Harvester Kecil sebanyak 101 unit dengan realisasi fisik 100%, tahap III Combine Harvester Kecil sebanyak 84 unit dengan realisasi fisik 100%, tahap IV Combine Harvester Kecil sebanyak 62 unit dengan realisasi fisik 100%, tahap V Combine Harvester Kecil sebanyak 44 unit dengan realisasi fisik 100 %. Combine Harvester Besar sebanyak 43 unit sudah realisasi fisik 100%, Power Threser 166 unit sudah terealisasi 100%.
b.
Bantuan sarana yang sudah diterima petani sebagian telah dimanfaatkan oleh petani dan sebagian belum dimanfaatkan karena sudah lewat masa panen.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
72
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c.
Permasalahan
yang
ditemui
dalam
rangka
monev
sarana
pascapanen padi antara lain : Tingkat Dinas Pertanian Kabupaten 1)
Pengadaan bantuan sarana bersumber pada dana APBN pusat, sehingga pejabat/petugas yang menangani sarana pascapanen tanaman pangan kurang peduli untuk mengawal proses
pengadaan
dan
berakibat
pada
terhambatnya
realisasi pelaksanaan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan (penandatangan BASTB). 2)
Adanya pergantian pejabat/petugas yang menangani bantuan sarana pascapanen tanaman pangan ; pejabat/petugas yang baru kurang peduli
untuk mengawal proses pengadaan,
sehingga realisasi pelaksanaan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan menjadi terhambat Tingkat Poktan/Gapoktan : 1)
Kemampuan petani untuk mengakses teknologi sarana pascapanen masih terbatas, terutama teknologi baru seperti combine
harvester,
penggunaan alsintan
sementara
disisi
lain
tuntutan
dibutuhkan ditengah kekurangan
tenaga kerja pedesaan. 2)
Di beberapa wilayah kesulitan memperoleh suku cadang jika terjadi kerusakan pada sarana bantuan yang diterima kelompoktani.
3)
Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana pascapanen yang rusak.
d.
Upaya Tindak lanjut dari permasalahan sebagai berikut: Tingkat Dinas Pertanian Kabupaten 1)
Perlunya kebijakan dari Kepala Dinas dalam menetapkan petugas PPHP sesuai dengan keahlian yang dimiliki demi
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
73
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan. 2)
Apabila ada pergantian pejabat/petugas yang menangani bantuan
Pascapanen
TP
maka
pejabat/petugas
lama
memberikan informasi/bahan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada pejabat/petugas baru dan saling berkoordinasi, sehingga pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen padi segera direalisasikan setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap gapoktan/poktan penerima bantuan. Tingkat Poktan/Gapoktan 1)
Informasi perkembangan teknologi dan sarana pascapanen perlu
disampaikan
oleh
petugas
Dinas
Pertanian
provinsi/kabupaten/kota kepada petani/kelompoktani melalui sosialisasi, bimbingan teknis, acara pameran, panen raya, demplot, dan sebagainya. 2)
Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan saat merakit dan menguji coba sarana, serta saat pelatihan dan adanya jaminan purna jual dari pengadaan sarana tersebut.
3)
Mengikutsertakan
petani/operator/teknisi
dari
poktan/
gapoktan penerima bantuan jika terdapat pelaksanaan pelatihan/apresiasi dalam rangka menambah pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan Sumber Daya Manusia. 2.
Pengawalan Bantuan Sarana Pascapanen Tujuan pengawalan bantuan sarana pascapanen adalah memastikan bahwa kelompok penerima sesuai kriteria di pedoman teknis, sarana pascapanen yang diterima baik dan sesuai dengan spesifikasi yang
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
74
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
ditetapkan, serta mengetahui sejauh mana pemanfaatannya oleh poktan/gapoktan. Pengawalan bantuan sarana pascapanen dilakukan di 8 provinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Tengah. Hasil dari kegiatan pengawalan sarana pascapanen sebagai berikut : a.
Titik kritis pada tahapan pengadaan sarana adalah pada saat penetapan CPCL yaitu penetapan CPCL sering terlambat karena revisi usulan dari Kabupaten.
b.
Provinsi Sulawesi Selatan masih kekurangan sarana pascapanen, untuk memenuhi kekurangan tersebut sebagian diakomodir dari dana tugas pembantuan dan melalui kunjungan pimpinan.
c.
Secara umum kegiatan penanganan pascapanen di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih manual. Bantuan sarana pascapanen Combine Kecil diharapkan dapat meningkatkan efesiensi usaha tani dan mempercepat waktu panen.
d.
Perlu dukungan pendanaan dari pemerintah dan stakeholders agar poktan/gapoktan dapat memiliki alsintan sendiri dan mampu memanfaatkannya.
e.
Banyak kelompok tani yang menyukai alsintan produk lokal karena sesuai dengan spesifik lokasi, suku cadang dan perbengkelan yang mudah karena tersedia di lokasi.
f.
Kemampuan kelompok tani dalam membeli alsintan pascapanen sangat terbatas, sehingga masih harus dibantu oleh pemerintah.
C.
Gerakan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan 1.
Gerakan penanganan pascapanen tanaman pangan adalah kegiatan dalam upaya menyebarluaskan teknologi dan mendorong penerapan penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan benar ( Good Handling Practise/GHP) melalui pembekalan bimbingan teknis dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
75
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
demonstrasi penanganan pascapanen tanaman pangan kepada petugas daerah, petugas lapang dan petani selaku pengelola usahatani. 2.
Kegiatan gerakan penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2016 telah dilaksanakan di dua (2) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (Gerakan Penanganan Pascapanen Jagung ) dan Provinsi Jawa Timur (Gerakan Penanganan Pascapanen Ubikayu ). a)
Provinsi Sulawesi Tengah Gerakan penanganan pascapanen Jagung dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016, pada areal pertanaman Poktan Tani Mandiri, Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.
b)
Provinsi Jawa Timur Gerakan penanganan pascapanen ubikayu dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2016, pada areal pertanaman Poktan Baru Muncul, Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
3.
Gerakan penanganan pascapanen tanaman pangan bertujuan: a)
Menggerakkan poktan/gapoktan beserta anggota dan petani di sekitarnya bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakesholders)
untuk
melaksanakan
gerakan
penanganan
pascapanen tanaman pangan, b)
Mendorong
terciptanya
kesadaran
dari
seluruh
pemangku
kepentingan mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut hasil tanaman pangan, c)
Mendorong pemanfaatan sarana pascapanen tanaman pangan yang tersedia di daerah,
d)
Melakukan
bimbingan
peningkatan
teknis
pengetahuan
bagi
dan
poktan/gapoktan
pengalaman
melalui
tentang
cara
penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan yang benar. 4.
Hasil kegiatan gerakan penanganan tanaman pangan antara lain: a)
Gerakan Penanganan Pascapanen Jagung di Kabupaten Buol
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
76
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1)
Program pemerintah Kabupaten Buol tahun 2014 dalam rangka peningkatan produksi jagung adalah Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan tanaman jagung seluas 1.000 ha di Kecamatan Paleleh, tahun 2015 seluas 1.000 ha di Kecamatan Bukal, dan tahun 2016 seluas 2.000 ha tersebar di Kecamatan Bunobogo, Bokat dan Momunu melalui pola integrasi antara jagung dan ternak sapi. Selain itu, di Kabupaten Buol telah memprogramkan Kegiatan Tanah Untuk Rakyat dengan membagikan sertifikat gratis seluas 6.000 ha dan diharapkan dengan program tersebut pengembangan jagung hibrida di lahan khusus dapat meningkat menjadi 7.500 ha.
2)
Pemerintah daerah Kabupaten Buol telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Hasil Jagung yaitu apabila harga jagung rendah maka Pemerintah Daerah melalui Perusahaan daerah akan membeli jagung dengan harga terendah Rp. 2.000,-/kg. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemasaran jagung.
3)
Bantuan sarana pengering tahun 2011 telah dimanfaatkan dengan optimal dan jagung hasil produksi poktan/gapoktan telah dipasarkan ke Gorontalo dan Surabaya.
4)
Bantuan yang telah diterima dimanfaatkan dengan baik, dan diharapkan dapat menurunkan susut hasil, peningkatan mutu dan meningkatkan produksi jagung sehingga target nasional terpenuhi dan impor tidak diperlukan lagi.
b)
Gerakan
Penanganan
Pascapanen
Ubikayu
di
Kabupaten
Ponorogo 1)
Kabupaten Ponorogo sangat potensial untuk pengembangan ubikayu dengan areal pengembangan sampai
30.000 ha.
Varietas ubi kayu yang ditanam pada umumnya adalah
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
77
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
varietas lokal (Vandemir) dengan produksi 35 ton/ha dengan kadar pati 30 - 35%. 2)
Pada tahun 2016 di Kabupaten Ponorogo mendapat program pengembangan areal tanam ubi kayu seluas 1.500 ha.
3)
Produksi ubikayu di Kecamatan Sawoo umumnya diolah menjadi Mocaf dan telah menjalin kemitraan dengan PT Tiga Pilar, sehingga untuk pemasaran produksi mocaf tidak mengalami kesulitan. Model kemitraan yang dilakukan adalah dengan sistem cluster, setiap cluster merupakan kelompok tani yang dibina oleh PT Tiga Pilar.
4)
Kelompoktani telah menerapkan prinsip “zero waste” dimana ubikayu yang dihasilkan tidak ada yang terbuang. Produksi yang dihasilkan antara lain mocaf, kulit ubikayu dan bonggol ubikayu untuk pakan ternak, serta nata de mocaf yang merupakan hasil olahan permentasi dari air pencucian ubikayu. Hasil produk nata de mocaf ditampung oleh PT Wong Coco di Yogyakarta.
5)
Meskipun ubikayu bukan merupakan komoditas unggulan namun ubikayu dapat memberikan nilai tambah bagi petani. Untuk itu diperlukan inovasi teknologi dan peningkatan kemampuan kepada petani.
D.
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2016 untuk mengetahui perkembangan program dan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan dan permasalahan yang ada di daerah serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan dilaksanakan pada 11 (sebelas) provinsi yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Sulawesi Barat, Lampung dan Jawa Timur.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
78
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.
Hasil kegiatan monev penanganan pascapanen sebagai berikut : a)
Penanganan pascapanen belum optimal, kehilangan hasil masih banyak terjadi di tahapan panen
b)
Belum ada koordinasi yang baik antar daerah dengan pusat dalam penanganan
pascapanen,
sehingga
pemahaman
teknologi
penanganan pascapanen tanaman pangan belum diketahui dengan baik. c)
Perlu
sosialisasi
untuk
mengubah
perilaku
petani
dalam
penanganan pascapanen tanaman pangan dari tradisional menuju penerapan teknologi penanganan pascapanen yang baik dan benar. d)
Perlu pelatihan dalam penerapan operasional alsintan pascapanen tanaman pangan kepada penerima barang khususnya untuk operator, agar peralatan yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal.
e)
Poktan belum melakukan pembukuan dengan baik sehingga laporan keuangan pemanfaatan alsintan belum tersedia
f)
Bantuan alsin kurang sesuai dengan kondisi lahan sawah setempat, akibatnya daya kerja alsin tidak optimal, serta kurangnya teknisi alat sehingga pemanfaatan alat tidak optimal.
g)
Perlunya Pendampingan atau pelatihan dari Dinas Pertanian dan produsen.
h)
Kurangnya Permodalan
i)
Petani masih menyenangi menggunakan lantai jemur dalam pengeringan karena dianggap masih lebih murah daripada menggunakan mesin pengering.
j)
Sarana pascapanen yang telah dterima belum di tempatkan pada bangunan permanen yang utuh, sehingga disarankan kepada poktan/gapoktan untuk menyiapkan gudang.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
79
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2.
Hasil evaluasi titik kritis pada Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2016 : a)
Penyusunan CPCL belum mengacu pada e-proposal (Permentan 61/2014)
b)
CPCL seringkali belum tepat sasaran
c)
Bantuan alsin belum dimanfaatkan secara optimal
d)
Pemanfaatan bantuan belum tercatat dengan baik dan belum dilaporkan secara berjenjang dari Poktan –> Dinas Kabupaten –> Dinas Provinsi –> Dit. PPHTP sehingga dapat diukur indikator kinerja bantuan.
e)
Belum
semua
dokumen
proses
hibah
BMN
kepada
masyarakat/pemda diproses dan sesuai dengan ketentuan (PMK 111/PMK.06/2016). 3.
Hasil evaluasi titik kritis pada pengelolaan bantuan sarana pascapanen Tahun 2016: a)
Operator yang ditunjuk belum mampu mengoperasikan alsintan dan mendapatkan pelatihan dari penyedia.
b)
Rencana pemanfaatan alsintan seringkali tidak dimusyawarahkan dengan seluruh anggota poktan/gapoktan.
c)
Manajemen poktan belum semua dapat menghitung analisa ekonomi usaha jasa alsintan dengan cermat, sehingga alsintan belum dapat dikelola secara bisnis
d)
Kelompok tani khususnya operator belum semua memahami pentingnya perawatan dan pemeliharaan alat
4.
Hal-hal yang disampaikan saat monev terkait Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen 2016 sebagai berikut : a)
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berhak memberikan sanksi atas penyalahgunaan bantuan dan atau tidak dimanfaatkannya alat selama 1 (satu) tahun setelah bantuan diterima.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
80
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Mengarsipkan dengan baik dokumen pertanggungjawaban seperti: SK Penetapan poktan/gapokan penerima bantuan; RUKK; kontrak pengadaan
barang;
BASTB;
SP2D;
Surat
Perjanjian
Pendayagunaan Sarana Pascapanen, dan Surat Hibah BMN kepada masyarakat/pemda; c)
Memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap permasalahan
d)
Melaporkan pemanfaatan bantuan secara berjenjang dari penerima bantuan (poktan) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Provinsi Dit. PPHTP setiap MT.
5.
Beberapa permasalahan dari hasil monev terkait dengan sarana pascapanen disajikan pada tabel berikut: Tabel 10 : Permasalahan dari Hasil Monev Terkait Sarana Pascapanen No.
Permasalahan
Saran
1
Kesulitan untuk perbaikan alsin karena sebagian Perlu adanya perwakilan di daerah ada yang tidak ada perwakilan di daerah
2
Penyedia kurang merespon keluhan Dinas
Respon yang cepat dari penyedia sangat diharapkan
3
Spesifikasi teknis dalam test report seringkali berbeda dengan kenyataan di lapang (hasilnya lebih kotor) sehingga daerah mempertanyakan kebenaran informasi pada test report.
Pemakaian alat sesuai prosedur sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan alat dan tingginya loses
4
Distribusi sarana kurang tepat waktu sehingga tidak maksimal pemanfaatannya
Disarankan untuk mengcover daerah lain yang sedang ada panen agar alat optimal
5
Permasalahan alat pada bagian mesin
Segera melapor pada penyedia
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
81
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
VI A.
PELAKSANAAN KEGIATAN SUBDIT PENGOLAHAN
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan meliputi : 1.
Bimbingan Teknis Penanganan dan Pemanfaatan Bantuan Sarana UPH Tanaman Pangan Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan secara sistematis oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan kepada petugas/petani/ poktan/ gapoktan. Dengan bimbingan teknis diharapkan adanya transfer informasi dan teknologi tentang penanganan dan pemanfaatan bantuan sarana UPH tanaman pangan yang baik dan benar sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dan petugas Kegiatan
bimbingan
teknis
pengolahan
hasil
tanaman
pangan
dilaksanakan di 12 (dua belas) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Riau, Babel, Jambi, Bengkulu, NTT, Lampung, DIY, Maluku, Sumut, Jateng, dan Sulbar. Hal-hal yang disampaikan dalam bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan mencakup dua hal yaitu : a) cara pengolahan hasil tanaman pangan yang baik atau Good Manufacturing Practices (GMP) ; b) pengenalan operasional sarana pengolahan yang dapat membantu pengolahan hasil tanaman pangan. a.
Penanganan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang Baik (Good Manufacturing Practicess/GMP) Penerapan GMP diharapkan menghasilkan produk pangan olahan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam standart pengolahan yang baik sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
82
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1)
Lokasi (rumah produksi) Lokasi untuk bangunan atau tempat proses pengolahan harus memenuhi
syarat
:
a)
Tempat
memadai,
bebas
dari
pencemaran, semak belukar dan genangan air ; b) Tersedia sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti jalan, akses pasar, sumber air bersih dan saluran pembuangan air yang baik 2)
Bangunan UPH Bangunan UPH harus memiliki ; a) Tata letak ruang produksi cukup luas dan mudah dibersihkan ; b) Lantai dibuat dari bahan kedap air, rata, halus, tidak licin dan mudah dibersihkan ; c) Dinding dibuat dari bahan kedap air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, kuat dan mudah dibersihkan ; d) Sudut lantai bangunan mudah dibersihkan ; e) Langit-langit didesain dengan baik untuk mencegah penumpukan
debu,
tumbuhnya
jamur,
pengelupasan,
bersarangnya hama, tahan lama dan mudah dibersihkan ; f) Pintu dibuat dari bahan yang keras dan tahan lama, permukaan
halus,
licin,
rata,
warna
terang,
mudah
dibersihkan/desinfeksi, membuka ke arah luar dan mudah dibuka dan dapat ditutup dengan baik 3)
Jendela Jendela harus memiliki : a) Bahan kuat, keras tahan lama ; b)Permukaan
halus,
rata,
terang,
mudah
dibersihkan/
desinfeksi ; c) Luas sesuai dengan besar bangunan ; d) Minimal 1 m dari permukaan lantai ; e) Harus mencegah akumulasi debu, dilengkapi kasa pencegah serangga, tikus dan lain-lain yang mudah dibersihkan ; f) Ventilasi cukup nyaman dan menjamin sirkulasi udara dengan baik .
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
83
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4)
Kelengkapan ruang kerja Kelengkapan ruang kerja harus : a) Cukup mendapat cahaya ; b) Terdapat tempat untuk mencuci tangan dilengkapi dengan sabun dan pengeringnya ; c) Tersedia perlengkapan PPPK.
5)
Tempat penyimpanan (gudang). Tempat penyimpanan bahan basah, bahan kering dan produk akhir harus terpisah.
Mudah dibersihkan, bebas dari hama/
mikroba, dan tempat penyimpanan produk akhir harus kering. 6)
Fasilitas Sanitasi harus memadai
7)
Sarana pembuangan harus dilengkapi dengan saluran dan tempat pembuangan untuk bahan (padat, cair, gas) ; b) Pengolahan limbah : c) Saluran pembuangan untuk limbah terolah ; d) Toilet tidak boleh terbuka langsung ke ruang produksi/ruang pengolahan ; e) Dilengkapi dengan tempat cuci tangan
8)
Peringatan-peringatan kebersihan/saniter Ditempel
di
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat,
untuk
mengingatkan setiap pekerja. 9)
Gudang Gudang harus bebas dari hewan dan serangga ; sirkulasi udara harus baik ; suhu dan kelembaban harus disesuaikan dengan
kondisi penyimpanan ; harus dibersihkan secara
periodik (sebelum dan sesudah barang dimasukkan) 10) Mesin dan Peralatan a)
Mesin Tata letak mesin-mesin yang digunakan harus diatur sesuai dengan proses produksi. Mesin-mesin yang digunakan harus dapat menjamin keselamatan dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
84
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
kesehatan kerja karyawan serta tidak menimbulkan pencemaran/ kontaminasi pada produk yang dihasilkan. b)
Peralatan produksi dan sarana kerja lainnya. 1)
Alat yang digunakan harus memenuhi syarat teknis, tidak mudah rusak, terkelupas atau korosif, tahan lama dan persyaratan higienis (mudah dibersihkan), tidak mencemari produk yang diolah.
2)
Permukaan
yang
bersentuhan
dengan
bahan
olahan kedelai harus halus, rata, tidak berlubang, tidak
mengelupas,
tidak
berkarat
dan
tidak
menyerap air dan terbuat dari stainless steel 3)
Alat-alat berbahaya harus diberi tanda
4)
Tempat sampah harus dirancang dan ditempatkan pada tempat terpisah untuk mencegah kontaminasi
11) Pemeliharaan Bangunan UPH dan Sarana Kerja a)
Bangunan dan fasilitasi peralatan selalu terawat dengan sanitasi yang baik
b)
UPH dan produk yang dihasilkan bebas dari hama penyakit
12)
c)
Penanganan limbah dilakukan dengan baik
d)
Prosedur pemeliharaan dan sanitasi selalu dimonitor
Proses Produksi Kualitas produk olahan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi bahan baku yang akan digunakan dan proses pengolahan yang dilakukan. Oleh karena itu dalam penentuan bahan
yang
akan
diolah
harus
bebas
dari
cemaran
hama/penyakit, pestisida dan kotoran ; diproduksi dengan cara yang baik dan higienis serta berasal dari produk pertanian yang sehat ; memenuhi persyaratan mutu yang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
85
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
ditetapkan ; pencucian, pembersihan, pemeliharaan saniter harus efektif ;
bahan baku untuk diproses harus dipisahkan
tempatnya dengan bahan lain yang berbahaya 13)
Pengemasan Tujuan pengemasan antara lain : a) Membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang ; b) Menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah ; c) Mencegah rusaknya nutrisi/gizi bahan pangan ; d) Menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan ; e) Memudahkan distribusi/ pengangkutan bahan pangan ; f) Mendukung perkembangan makanan siap saji ; g) Menambah estetika dan nilai jual bahan pangan
b.
Pengenalan
Operasional
Sarana
Pengolahan
Yang
Dapat
Membantu Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing maka dilakukan pengolahan pada komoditas jagung dan kedelai. Contoh olahan jagung adalah beras jagung (grits), pati jagung (maizena), marning, tepung instan jagung sedangkan
olahan
kedelai
dan keripik jagung (tortila),
seperti
bubuk
kedelai
kupas
kering/basah, tempe, tahu, sari kedelai dan kecap. Untuk menjamin kualitas dan kontuinitas produksi diperlukan jaminan ketersediaan bahan baku dan akses pengrajin terhadap bahan baku dan pasar. Dukungan selanjutnya adalah dari aspek pengelolaan manajemen usahanya, yaitu modal, SDM, pengemasan yang eyecatcing/menarik dilihat dan akses transportasi c.
Hasil bimbingan teknis di Provinsi, dengan menggunakan panduan GMP sebagai berikut : 1)
Aspek Teknis a)
Cara pengolahan hasil tanaman pangan yang baik (GMP) belum dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
86
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pengetahuan, peralatan serta bangunan yang dimiliki oleh kelompok tani. b)
Sarana yang diterima kelompok tidak disimpan dalam 1 tempat dengan alasan belum tersedia tempat yang cukup luas
c)
Kelompok
penerima
bantuan
pengolahan
tepung
sebagian besar mempunyai kendala di pemasaran. 2)
Aspek Manajerial a)
Pengaturan tugas pada kelompok belum jelas.
b)
Kelompoktani masih harus terus dibimbing karena pengembangan usaha masih selalu bergantung ke pemerintah.
c)
Kurangnya pelatihan pengolahan jagung dan kedelai menyebabkan sulitnya pengembangan jagung/kedelai menjadi produk olahan lanjutan, petani lebih memilih menjual dalam bentuk segar ke pedagang.
d)
Diperlukan dukungan infrastruktur dan kelembagaan petani yang kuat untuk mendukung kegiatan pengolahan UPH jagung dan kedelai serta pemasarannya.
e)
Pemasaran hasil olahan jagung dan kedelai masih terbatas dan budidaya jagung/kedelai belum dilakukan secara agribisnis dan terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Diperlukan upaya pemerintah daerah agar menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun pabrik pengolahan jagung dan kedelai.
f)
Kelompok
belum
semuanya
melakukan
pembukuan/administrasi/pencatatan kegiatan kelompok sehingga masih sulit untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan kelompok.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
87
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
g)
Kemasan yang digunakan masih sederhana baik desain maupun
jenis
sehingga bisa
kemasan,
perlu
memperpanjang
adanya
perbaikan
masa simpan dan
meningkatkan nilai jual. d.
Upaya Tindak Lanjut 1)
Aspek Teknis a)
Pengolahan pangan dilakukan sesuai dengan GMP
b)
Poktan agar membuat bagan organisasi untuk mengatur penanggung jawab ketersediaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran.
c)
Tempat pengolahan terpisah dengan dapur rumah tangga, sehingga semua tahap-tahap pengolahan dapat terpantau.
d)
Poktan/Gapoktan
perlu
dibimbing
dalam
pemilihan
kemasan, sehingga jenis kemasan yang digunakan sesuai dengan produk yang akan dikemas. e)
Dalam
pemberian
bimbingan,
label,
sehingga
label
poktan/gapoktan
perlu
yang
dapat
digunakan
menginformasikan produk kemasan. 2)
Aspek Manajerial a)
Poktan/Gapoktan
akan
mendapatkan
pembinaan,
bimbingan dan pelatihan dari Pusat bersama Provinsi dan Dinas
Pertanian
Kabupaten
tentang
manajemen
kelompok, pencatatan keuangan, dan pencatatan semua proses yang dilakukan dalam pengolahan pangan. b)
Petugas
penyuluh
agar
memberikan
sosialisasi
pengolahan jagung dan kedelai yang baik (sesuai GMP) secara intensif kepada petani jagung dan kedelai dan KWT lainnya agar produk
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
yang dihasilkan memiliki
88
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
kualitas sesuai standar mutu dan keamanan pangan sehingga mampu berdaya saing di pasar bebas 2.
Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan. a.
Pengembangan Integrasi Usaha Berbasis Industri Pengolahan Jagung Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user, dari masingmasing user akan menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Database dapat dibuat dan diolah menggunakan program computer atau software (perangkat lunak). Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) database disebut Database Management System (DBMS) atau “Sistem Manajemen Basis Data” Ketersediaan pasokan jagung sangat berpengaruh kepada industry peternakan secara luas. Bila pasokan bahan baku jagung mengalami kelangkaan akan berakibat pada stagnasi ketersediaan pakan ternak. Sebaliknya dengan adanya kecukupan bahan baku jagung akan mendorong kelancaran ketersediaan pakan ternak. Kebijakan pengendalian impor oleh pemerintah mampu menekan laju impor jagung turun 47,5 persen pada periode Januari - Mei 2016 sebesar 881 ribu ton dibandingkan 2015 sebesar 1,68 juta ton pada periode yang sama. Konsekuensi
dari
kebijakan
tersebut
adalah
pemerintah
memfasilitasi produksi jagung agar mampu menyiapkan bahan baku jagung yang dibutuhkan oleh industry pakan. Untuk melindungi harga jagung pemerintah juga menerbitkan referensi harga jagung
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
89
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pipilan kering Rp 3.150/kg, sehingga petani jagung memperoleh harga wajar dan industry pakan ternak menikmati bahan baku dengan
harga
kompetitif.
Harga
jagung
dipasaran
pada
kenyataannya sudah diatas harga referensi harga, yaitu pada Mei Juni 2016 Rp 3.320 – Rp.3.390/kg. Untuk harga daging ayam (livebird) di peternakRp 17.500-19.500/kg dan telur ayam ras 14.700-17.000/kg. Ha ini menunjukkan bisnis industry pakan dan perunggasan semakin membaik. Hal yang perlu dicermati system distribusi dan tataniaga sampai konsumen. Tujuan pemetaan industri adalah untuk mengetahui gambaran produksi dan pemanfaatan jagung di Provinsi sampling (Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat). Sasaran Database adalah pelaku usaha, poktan/gapoktan, instansi terkait bidang pengelolaan usaha pengolahan khususnya komoditas jagung. Database Sarana Pascapanen dan
Pengolahan Industri jagung
disusun sebagai data rintisan dalam merancang dan menyusun kegiatan direktorat pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan kedepan. Tujuan penyusunan database sebagai berikut : 1)
Agar user mudah mendapatkan data.
2)
Menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan.
3)
Menghapus data yang berlebihan.
4)
Melindungi data dari kerusakan fisik.
5)
Memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam system database
Metode menentukan lokasi pemetaan database di Kabupaten dilakukan secara purposive dengan menentukan Kabupaten Blitar, Tuban dan Malang. Penentuan sampel dengan pertimbangan bahwa kabupaten Blitar dan Malang sebagai sentra unggas dan penghasil jagung. Kabupaten Tuban merupakan penghasil jagung
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
90
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
namun bukan sentra unggas. Sedangkan provinsi Nusa Tenggara Barat di tentukan lokasi sampel di Kaputen Bima dan Dompu. Pengambilan data primer dilapangan dilakukan dengan metode wawancara dengan pedagang /pengepul jagung dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Hasil Analisis Pemetaan Jagung di Provinsi NTB dan Jatim sebagai berikut : 1.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi jagung di Indonesia,
dan memberikan kontribusi 30,05 %
terhadap produksi jagung nasional. Peta Produksi Jagung di Provinsi Jawa Timur selengkapnya disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Produksi Jagung di Provinsi Jawa Timur 2.
Produksi jagung di Provinsi Jawa Timur
pada tahun 2015
sebesar 6,131,163 Ton, sedangkan kebutuhan jagung untuk pakan
ternak
unggas
sebesar
6,117,839.15
Ton.
Dari
gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan jagung untuk pakan ternak unggas dapat dipenuhi dari produksi jagung Jawa Timur.
Peta Pemanfaatan Jagung
Untuk Pakan Ternak Unggas di Provinsi Jawa Timu, selengkapnya disajikan pada Gambar 2.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
91
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Gambar 2 : Peta Pemanfaatan Jagung Untuk Pakan Ternak Unggas di Provinsi Jawa Timur 3.
Olahan jagung di Provinsi NTB belum berkembang, sekitar 30% jagung pipilan dijula ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebagian lagi diolah untuk pangan seperti marning, emping jagung, dipang jagung serta sebagian lainnya untuk pakan ternak. Peta Produksi Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015, selengkapnya disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3 : Peta Produksi Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 4.
Kebutuhan Jagung untuk pakan ternak unggas di Provinsi NTB sebesar 377,007 ton atau terserap untuk pakan unggas 39,27% per tahun, sedangkan produksi jagung NTB sebesar 959,972 ton (data BPS 2015). Kebutuhan jagung untuk pakan ternak bisa dicukupi dari produksi setempat. Peta Kebutuhan Jagung untuk Pakan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat selengkapnya disajikan pada Gambar 4.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
92
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Gambar 4 : Peta Kebutuhan Jagung untuk Pakan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.
Hampir semua kabupaten mempunyai ketersedian jagung yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak seperti Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima, kecuali kabupaten Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Bima produksi jagung tidak mencukupi untuk kebutuhan pakan ternak, jadi pemenuhannya diperoleh dari perdagangan antar kabupaten atau provinsi.
6.
Kebutuhan jagung untuk pakan ternak di kabupaten Bima (hampir di semua kecamatan, kecuali kecamatan Belo dan Bolo) bisa terpenuhi dari produksi setempat, kebutuhan jagung sebesar 32.681 ton atau 19,12% per tahun, sedangkan produksi jagung sebesar 170.937 ton atau 17,81% dari total produksi NTB (data BPS 2015).
7.
Kebutuhan jagung di kabupaten Dompu (di semua kecamatan) bisa terpenuhi dengan setempat, kebutuhan jagung sebesar 10.033 ton atau 5,06% per tahun, sedangkan produksi jagung Dompu adalah 198.342 ton atau 20,66% dari total produksi NTB (data BPS 2015).
b.
Pengembangan Integrasi Usaha Berbasis RMU Penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agribisnis padi/perberasan di Indonesia. Peranan ini tercermin dari
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
93
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
besarnya jumlah penggilingan padi dan sebarannya hampir merata di seluruh daerah sentra produksi padi di Indonesia. Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pascapanen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melihat kondisi di lapangan, ternyata masih banyak penggilingan padi yang bekerja di bawah kapasitas giling dengan kualitas dan rendemen beras yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena usaha penggilingan padi yang ada selama ini tidak dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis yang terpadu, teknologi penggilingan padi yang digunakan masih sederhana, konfigurasi mesin hanya terdiri dari husker dan polisher saja, sudah berumur tua dan belum mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Penggilingan padi kecil masih banyak yang menggunakan sistim kerja ”one pass” atau satu kali proses penyosohan sehingga berdampak kurang baik terhadap kualitas dan rendemen beras yang dihasilkan. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersedian pangan, mutu yang dikonsumsi tingkat harga dan dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang haris dibayar konsumen serta turut menentukan lapangan pekerjaan dipedesaan. Menjadi logis apabila penggilingan padi diberdayakan dan dibina secara tepat karena penggilingan padi dapat dikatakan sebagai embrio bagi industri atau pengembangan usaha di pedesaan Pengolahan padi menjadi beras akan menghasilkan produk sampingan berupa katul atau dedak yang jumlahnya cukup besar. Produk
sampingan
inilah
yang
harus
dimanfaatkan
dan
dikembangan menjadi usaha-usaha yang berintegrasi dengan Rice
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
94
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Milling Unit.
Produk lanjutan dari usaha penggilingan padi dapat
dikembangkan menjadi pakan ternak. Untuk mendukung pengembangan integrasi usaha berbasis Rice Milling Unit melalui produk sampingan dari usaha Rice Milling unit perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu Direktorat pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan melihat potensi RMU di Provinsi Banten dan Yogyakarta melalui pemetaan Rice Milling Unit (RMU) Tujuan dari pengembangan integrasi usaha berbasis Rice Milling Unit adalah melihat potensi Rice Milling Unit yang tersebar di daerah melalui pemetaan/gambaran RMU Ruang lingkup Pengembangan integrasi usaha berbasis Rice Milling Unit yaitu melihat gambaran/pemetaan potensi Rice Milling Unit di Provinsi Banten dan Provinsi Yogyakarta yang diharapkan dapat mewakili sebaran terbesar Rice Milling Unit. Hasil Analisis Pemetaan RMU di Provinsi Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut : 1)
Provinsi Banten a)
Berdasarkan data survey BPS tahun 2012, jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 182.199 unit. Data survey BPS tersebut menunjukkan bahwa jumlah RMU di Provinsi Banten sebanyak 7.489 unit (4,11%). Sedangkan jumlah RMU di 3 Kabupaten yang disampling sekitar 467 Unit.
b)
Berdasarkan hasil pemetaan dapat dilihat bahwa kinerja penggilingan padi didominasi oleh penggilingan padi aktif namun tidak optimal (59,74%), selanjutnya aktif optimal (23,77%), tidak aktif (7,49%), dan penggilingan padi yang sudah tidak operasional/tutup (8,99%).
c)
Kinerja penggilingan padi dinilai berdasarkan hari kerja operasional yaitu :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
95
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(1)
Aktif optimal bila penggilingan padi bekerja selama 8 bulan/tahun; > 21 hari/bulan dan 6 jam/hari.
(2)
Aktif tidak optimal bila penggilingan padi bekerja selama < 8 bulan/tahun; < 21 hari/bulan dan < 6 jam /hari.
(3)
Tidak
aktif
bila
penggilingan
dipergunakan sebagai jasa
padi
hanya
giling (maklun) dan
tidak kontinyu (hanya pada saat panenan). (4) d)
Tutup bila penggilingan padi tidak operasional lagi.
Kondisi kinerja di 3 kabupaten sampling (1)
Kabupaten Serang Jumlah penggilingan padi di Kabupaten Serang berdasarkan data BPS 2012 adalah sebanyak 1. 868 unit, dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 113 unit dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pontang, Tirtayasa, dan Tanara. Dari hasil sampling tersebut
diperoleh
informasi
kondisi
kinerja
penggilingan padi yang berstatus aktif optimal (22,12%), aktif tidak optimal (54,87%), tidak aktif (9,73%), dan mati/tutup (13,27%). (2)
Kabupaten Lebak Jumlah penggilingan padi di Kabupaten Lebak berdasarkan data BPS 2012 adalah sebanyak 2.071 unit, dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 266 unit dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Cikulur, Cimarga,
Cipanas,
Leuwidamar,
Malimping,
Rangkasbitung, Wanasalam, dan Warunggunung. Dari hasil sampling diperoleh informasi kondisi kinerja penggilingan padi dengan status aktif optimal
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
96
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(15,79%), aktif tidak optimal (69,17%), tidak aktif (5,64%), dan mati/tutup (9,40%). (3)
Kabupaten Pandeglang Jumlah penggilingan padi di Kabupaten Pandeglang berdasarkan data BPS 2012 adalah sebanyak 2.035 unit, dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 88 unit dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Cimanuk, Sobang, Pagelaran dan Cikedal. Dari hasil sampling diperoleh informasi kondisi kinerja penggilingan padi dengan status aktif optimal (50,00%), aktif tidak optimal
(37,50%),
tidak
aktif
(10,23%),
dan
mati/tutup (2,27%) serta ditemukan RMU yang belum terdaftar di BPS sebanyak 6 unit. e)
Kondisi umum penggilingan padi di Provinsi Banten : (1)
Kinerja penggilingan padi tidak optimal rata-rata bahan baku yang diolah kurang dari 1 ton/hari dengan operasional per hari sekitar 4-5 jam/hari dan operasional per tahun sekitar 8 bulan/tahun.
(2)
Manajemen
pengelolaan
usahanya
masih
tradisional. (3)
Belum menerapkan kaidah pengolahan beras yang baik/standar (kondisi bangunan dan lingkungan tidak layak).
(4)
Sebagian besar kondisi penggilingan padi sudah tua rata-rata diatas 10 tahun dengan konfigurasi alat terdiri dari mesin pecah kulit (husker) dan mesin penyosoh beras (polisher). Konfigurasi alat yang tidak lengkap menyebabkan
rendemen yang
rendah (55% – 60%), mutu beras yang dihasilkan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
97
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
kurang baik (banyak beras patah), dan losses yang tinggi. (5)
Sebagian besar pola usaha (67,23%) dilaksanakan sebagai jasa giling (maklun) untuk melayani petani di sekitarnya.
f)
Penggilingan padi yang aktif namun tidak optimal atau tidak aktif disebabkan: a) Kekurangan modal untuk membeli gabah, b) Kesulitan memperoleh bahan baku karena jumlah penggilingan padi tidak sebanding dengan luas lahan, c) Berubah fungsi menjadi sarana usaha lain, d) Mesin penggilingan padi rusak.
g)
Berdasarkan data luas tanam padi tahun 2015 dan data RMU BPS tahun 2012, di Provinsi Banten dengan coverage area 117 ha/1 unit RMU maka kebutuhan RMU pada 3 kabupaten yang disurvey sebagai berikut: (1)
Kabupaten Serang Kabupaten Serang dengan luas tanam 87.886 ha dan jumlah RMU 1.868 unit, berdasarkan coverage area hanya membutuhkan 751 unit (kelebihan 59,80%).
(2)
Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak dengan luas tanam 97.872 ha dan jumlah RMU 2.071 unit, berdasarkan coverage area hanya membutuhkan 837 unit (kelebihan 59,58%).
(3)
Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan luas tanam 127.935 ha dan jumlah RMU 2.035 unit, berdasarkan coverage area hanya membutuhkan 1.093 unit (kelebihan 46,29%).
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
98
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2)
Daerah Istimewa Yogyakarta a.
Kabupaten Kulonprogo memiliki Penggilingan Padi besar sampai dengan tahun 2012 sebanyak 67 unit, kondisi baik di Kecamatan Panjatan, Galur, Lendah, Pengasih, dan Nanggulan. Sedangkan penggilingan padi kecil sebanyak 152 unit dengan kondisi dapat digunakan semua (baik).
b.
Luas panen tahun 2015 sebesar 18.569 hektar, Provitas 68,14 ku/Ha, dan Produksi 126.529 Ton.
c.
Berdasarkan hasil pemetaan diketahui bahwa kinerja penggilingan padi didominasi oleh penggilingan padi aktif namun tidak optimal (60%), selanjutnya aktif optimal (30%), tidak aktif (10 %).
d.
Berkembangnya
penggilingan
keliling
menyebabkan
banyak penggilingan kecil yang tidak mendapatkan bahan
padi,
sehingga
perlu
dukungan
kebijakan
peraturan untuk penggilingan keliling. e.
Berdasarkan
hasil
pemetaan,diperoleh
kesimpulan
bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah revitalisasi penggilingan penyosohan peralatan
padi. dan
Melalui perbaikan
diharapkan
penerapan komponen
meningkatkan
teknologi konfigurasi rendemen,
meningkatkan mutu beras dan menurunkan losses. Selain itu, kedepan perlu dilakukan rasionalisasi jumlah penggilingan padi dengan mempertimbangkan efisiensi usaha. 3.
Bahan Informasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Bahan Informasi tahun 2016 berupa buku pengolahan kedelai dan jagung yang sesuai dengan standar GMP, yang terdiri dari : a) Buku SPO Pembuatan Tahu ; b) Buku SPO Pembuatan Bubuk Kedelai ; c)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
99
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Buku SPO Pembuatan Tepung Jagung Tahapan/Proses
yang
konsisten,
efektif,
efisien
dan
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sangat diperlukan.
dapat
Tahapan/
proses tersebut dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO). Penyusunan
SPO
Tahu,
Bubuk
Kedelai
dan
Tepung
Jagung
dilaksanakan dengan mengundang Narasumber dari Perguran Tinggi (IPB ) dan Instansi terkait (Balai Besar Pascapanen). Tujuan SPO adalah sebagai acuan dalam pengolahan tahu, bubuk kedelai dan tepung jagung bagi kelompok usaha/poktan/gapoktan. Sedangkan manfaat SPO adalah sebagai
acuan dalam menyusun
instruksi kerja pada masing-masing unit usaha. Sasaran SPO adalah meningkatkan mutu olahan bubuk kedelai, tahu dan tepung jagung yang dihasilkan secara konsisten, aman dan halal baik bagi produsen maupun konsumen produk yang bersangkutan. Penguatan teknik pengolahan kedelai dan jagung dilakukan melalui sosialisasi. Kedelai dapat diolah menjadi produk pangan, farmasi, industry dan sebagai bahan baku makanan olahan. Olahan berbasis kedelai yang telah berkembang adalah bubuk kedelai dan tahu. Bubuk Kedelai mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku tambahan dalam pembuatan olahan makanan seperti mie, makanan bayi, bubur, obat herbal, dan campuran kue agar diperoleh peningkatan kadar protein. Sesuai SNI bubuk minuman kedelai (SNI 7612 : 2011), syarat mutu bubuk minuman kedelai diantaranya bau normal khas bubuk minuman kedelai, warna normal, rasa normal, kadar air maks 10,0, kadar abu maks 6,0, kadar lemak min 17,0, kadar protein min 30,0, kadar serat kasar maks 3,0. Tahu adalah salah satu jenis makanan yang dibuat dari bahan pokok kedelai dengan jalan memekatkan protein kedelai dan mencetaknya melalui proses pengendapan protein dengan atau tanpa penambahan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
100
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
unsur-unsur lain yang diijinkan, sehingga dihasilkan produk tahu berbentuk kotak, kenyal dalam keadaan basah, memiliki kualitas sesuai dengan SNI 01-3142-1998 agar mempunyai daya saing. Tepung jagung merupakan salah satu olahan yang cukup prospektif untuk dikembangkan. Tepung Jagung harus memenuhi standar (SNI No.3727:1995) agar berdaya saing. B.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan meliputi : 1.
Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengolahan Hasil Tananaman Pangan dilakukan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dan pemanfaatan bantuan sarana UPH tanaman pangan
tahun
perkembangan
2016.
Dengan
monitoring
dan
bantuan
sarana
pascapanen
evaluasi
diluar
maka
UPH
yang
mendukung pengolahan tanaman pangan dapat diketahui sehingga rencana program selanjutnya dapat diperbaiki. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan dan pemanfaatan bantuan sarana UPH jagung dan kedelai, diperoleh hasil sebagai berikut : a.
Perkembangan di tingkat Penerima Bantuan 1)
Aspek Teknis a)
Perkembangan
pemanfaatan
bantuan
sarana
UPH
jagung Tahun 2016 di 20 Provinsi diketahui bahwa beberapa poktan/ Gapoktan penerima UPH jagung meningkat volume produksinya sekitar 33,33 % - 68% setelah menerima bantuan, seperti di Provinsi Jambi, Lampung , Bengkulu, Aceh dan Sulawesi Tenggara.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
101
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Sarana UPH belum ditempatkan dalam satu ruangan dengan alasan belum tersedia tempat yang cukup luas untuk penyimpanan.
c)
Cara pengolahan hasil tanaman pangan yang baik (GMP)
belum
dilaksanakan
keterbatasan pengetahuan,
sepenuhnya
karena
peralatan serta bangunan
yang dimiliki oleh kelompok tani d)
Kegiatan
pelaksanaan
Pangan di
Pengolahan
daerah khususnya
Hasil
Tanaman
poktan/gapoktan
penerima bantuan belum sepenuhnya menggunakan acuan Buku Petunjuk Teknis Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan e)
Anggaran
Program
kegaiatan
PPHTP
khususnya
kegiatan Pengolahan tahun 2016 di Dinas Pertanian Provinsi berada pada satker bidang Tanaman Pangan, sedangkan
kegiatan
ditangani
pada
Bidang
Binus/PPHP, sehingga terjadi keterlambatan
realisasi
kegiatan. f)
Beberapa Provinsi melakukan revisi CPCL sehingga penetapan SK CPCL terlambat
g)
Beberapa kabupaten merealisasikan pembelian tidak sesuai
dengan
buku
pedoman
teknis
teknologi
pengolahan hasil tanaman pangan h)
Dukungan
APBD
masih
minim,
sehingga
bergantung pada dukungan dan bantuan
masih
Pemerintah
Pusat. 2)
Aspek Manajerial a)
Belum ada Pengaturan tugas pengurus dan anggota poktan/gapoktan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
102
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Petani/poktan/gapoktan belum mampu mengembangkan usahanya kearah peningkatan
nilai tambah dan daya
saing c)
Diperlukan dukungan infrastruktur dan kelembagaan petani yang kuat untuk mendukung keberhasilan usaha pengolahan hasil tanaman pangan agar berkembang dan berkelanjutan
d)
Perlu pengembangan usaha pengolahan jagung dan kedelai
dengan
sistim
kluster
sehingga
menjamin
ketersediaan bahan baku dan fasilitasi kemitraan dengan pihak lain. e)
Diperlukan peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta agar pemasaran produk olahan menjadi jelas.
b.
Upaya Tindak Lanjut 1)
Aspek Teknis a)
Perlunya
kebijakan
dari
Kepala
Dinas
dan
koordinasi yang baik antara satker Bidang Tanaman Pangan dengan Bidang Bina Usaha/PPHP demi kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
penanganan
usaha pengolahan hasil tanaman pangan di daerah b)
Usaha pengolahan hasil jagung dan kedelai harus menuju kepada GMP agar kualitas produk memiliki daya saing
c)
Pelatihan kepada poktan/ gapoktan penerima UPH tanaman pangan agar mampu mengelola usahanya dengan baik dan benar sesuai GMP
2)
Aspek Manajerial a)
Poktan/gapoktan akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Dinas Pertanian Kabupaten atau
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
103
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pihak
swasta/
yang
telah
berhasil
dalam
mengembangkan usahanya b)
Poktan/gapoktan agar membuat struktur organisasi yang
baik
sehingga
setiap
anggota
memilki
tanggung jawab. c)
sosialisasi pengolahan jagung dan kedelai yang baik (sesuai GMP) secara intensif kepada petani jagung dan kedelai dan kelompok produk
lainnya agar
yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai
standar mutu dan keamanan pangan. 2.
Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Kabupaten Cianjur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Pada Tahun 2016 telah mengalokasikan Kegiatan Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu di Kabupaten Cianjur dalam bentuk DIPA Dekonsentrasi dan DIPA Tugas Pembantuan Provinsi yang dialokasikan di Provinsi Jawa Barat
dan Kabupaten Cianjur.
Evaluasi terhadap
hasil
pembinaan Tim SIPP penting untuk dilakukan sebagai dasar pertimbangan penyusunan rencana kegiatan pada tahun yang akan datang. Untuk mewujudkan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan di lokasi Pilot Project SIPP, selain ketersediaan sarana yang memadai dan dukungan teknologi juga perlu menguatkan pilar Sumber Daya Insani melalui
pembangunan sistem pendidikan dan
pelatihan untuk
mewujudkan petani tangguh. Pembinaan kelembagaan petani perlu dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir
petani
dalam
menerapkan
sistem
agribisnis.
Pembinaan
kelembagaan petani juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan poktan
dan
gapoktan
dalam
menjalankan
fungsinya,
serta
meningkatkan kapasitas poktan dan gapoktan melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Rincian Kegiatan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
104
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Tahun 2016 selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 11 : Rincian Kegiatan Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Tahun 2016 No. I
Kegiatan Pusat 1. Pembinaan/pengawalan/Pendampingan/Monev 2. Penyususan Laporan SIPP
II
Provinsi 1. Apresiasi Poktan/Gapoktan 2. Pembinaan dan Pengawalan 3. Penyusunan Laporan SIPP
III
Kabupaten 1. Temu usaha dan Pola Kemitraan 2. Pembinaan dan Pengawalan 3. Pendampingan 4. Penyusunan Laporan SIPP
Alokasi bantuan pemerintah Pusat
kepada Poktan/Gapoktan yang
telah diberikan pada tahun 2014, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 12 : Alokasi Bantuan Pemerintah Pusat di Lokasi SIPP Tahun 2014 Kecamatan/Nama Poktan/ Gapoktan No.
Uraian
1
Alat Pembuat Chips
2 3
Alat Penepung
5
Sindang Barang
Cidaun
Mekar Laksana
Usaha Mandiri
Mitra Usaha
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-
Bibit Ubikayu (Rp. 3 juta/ha)
4
Cibinong
Stimulan untuk pembelian Ubikayu
100 Ha
50 Ha
1 Juta
1 Juta
Pembuatan rintisan perpipaan 5 juta
Bantuan Lainnya
-
1 unit 50 Ha 1 Juta
-
Rintisan kebun sayur di pekarangan 1 juta
Sasaran Indikator Keberhasilan Kegiatan pembinaan di pusat, provinsi dan kabupaten pada tahun 2016 adalah : a.
Terlaksananya pembinaan kelompok tani di lokasi Pilot Project SIPP Ubikayu
b.
Terwujudnya peningkatan nilai tambah ubikayu bagi masyarakat Kabupaten Cianjur melalui pengembangan usaha berbasis ubikayu
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
105
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Hasil Pembinaan Pilot Project SIPP di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun sebagai berikut : a.
Perkembangan pengolahan singkong menjadi Chip di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sindangbarang sudah berjalan. Stok chip sudah tersedia di masing-masing kelompok, berkisar antara 20 – 50 kg.
b.
Kelompok Tani Mekar Laksana di Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong sudah mengolah Chip menjadi tepung mocav, volume sesuai dengan permintaan. Harga jual chip per kg Rp. 4.500 sedangkan tepung Mocav Rp. 6.500.
c.
Dinamika perkembangan kelembagaan kelompok tani/poktan masih belum optimal, dikarenakan sering terjadinya pergantian pendamping seperti Kecamatan Sindangbarang sudah 3 kali terjadi penggantian. Kondisi ini menyebabkan tidak efektifnya pendampingan dan berdampak kepada kualitas pendampingan.
3.
Pengawalan UPSUS PJK Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/ jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian (alat dan mesin pertanian); (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat (tepat waktu, jumlah,kualitas, jenis, harga, dan lokasi; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya. Presiden RI melalui Program Nawacita telah menetapkan target swasembada padi, jagung dan kedelai pada Tahun 2017. Program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi jagung kedelai
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
106
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
tahun 2015 telah digulirkan oleh Kementerian Pertanian sebagai dukungan terhadap program Nawacita bidang Kedaulatan Pangan. Program Upsus diwujudkan dalam dukungan beberapa program kegiatan yang dialokasikan bagi kawasan dan non kawasan sentra tanaman pangan di seluruh Indonesia. Adapun target produksi yang harus dicapai pada tahun 2016 adalah produksi padi 81,01 juta ton, jagung 24 juta ton, dan kedelai 1,50 juta ton. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 251/Kpts/OT.050/05/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri
Pertanian
Nomor
1243/Kpts/OT.160/12/2014
tentang
Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya,
Kasubdit
Pengolahan
telah
ditunjuk
menjadi
Koordinator Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kasubdit Pascapanen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan a.
Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam lumbung padi nasional. Lahan sawah irigasi teknis mencapai 6,757 ha dan irigasi non teknis 809 ha. Lahan pertanian mencapai 5.524.725 ha atau setara dengan 70 persen total luas wilayah Sumatera Selatan. Kendati demikian, lahan padi di provinsi ini pada 2005 mencapai 626.849 ha dengan jumlah produksi 2.320.110 ton. Dari jumlah produksi itu, sekitar 171.928 ton berasal dari produksi lahan kering seluas 73.504 ha. Kabupaten dengan luas areal dan produksi padi tertinggi adalah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
107
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Saat ini lahan sawah abadi di Sumatera Selatan seluas 789.803 ha, terdiri atas 115.687 ha lahan sawah irigasi 227.344 ha lahan sawah pasang surut, sawah lebak dan 80.727 ha sawah tadah hujan dan 196.874 ha lahan sawah lebak. Sedangkan sisanya 169.171 ha adalah lahan sawah yang belum ditanami. Cakupan kegiatan pertanian yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas beberapa jenis kegiatan yang dikelompokkan dalam beberapa sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Untuk sektor tanaman pangan, Sumatera Selatan memiliki lawan sawah seluas 781.595 ha yang terdiri dari lahan sawah yang ditanami padi seluas 612.424 dan lahan sawah yang tidak ditanami padi seluas 169.171 ha. Lahan sawah yang ditanami padi terdiri dari lahan sawah irigasi seluas 107.656 ha, lahan sawah tadah hujan seluas 90.970 ha, lahan sawah pasang surut seluas 217.166, dan lahan sawah rawa lebak seluas 196.632 ha. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan sasaran luas tanam, luas panen, provitas dan produksi untuk komoditas padi, jagung dan kedelai, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 13: Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan Produksi Padi Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KABUPATEN/ KOTA OKU O KI Muara Enim Pali Lahat Musi Rawas Muratara Musi Banyuasin Banyuasin OKU Selatan OKU Timur Ogan Ilir Empat Lawang Palembang Prabumulih Pagar Alam Lubuk Linggau Jumlah
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
SASARAN PADI 2016 LT 17.830 195.106 33.572 12.779 37.911 58.328 8.451 68.190 318.947 44.010 167.076 54.941 33.827 6.532 1.028 8.999 5.580 1.073.107
LP 16.939 185.351 31.893 12.140 36.015 55.412 8.029 64.781 303.000 41.810 150.967 52.194 32.136 6.205 977 8.832 5.421 1.012.099
Provitas 40,85 44,50 39,40 28,88 50,02 53,26 37,80 43,45 46,20 49,98 58,22 42,29 44,45 40,00 27,93 47,92 52,67 47,34
Produksi 69.194 824.811 125.660 35.060 180.149 295.122 30.349 281.471 1.399.858 208.964 878.930 220.727 142.843 24.822 2.728 42.321 28.555 4.791.564
108
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tabel 14 : Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan Produksi Jagung Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KABUPATEN/ KOTA OKU OKI Muara Enim Pali Lahat Musi Rawas Muratara Musi Banyuasin Banyuasin OKU Selatan OKU Timur Ogan Ilir Empat Lawang Palembang Prabumulih Pagar Alam Lubuk Linggau Jumlah
LT 2.975 3.099 995 1.527 456 2.810 1.191 5.201 17.800 10.995 12.454 349 1.778 24 500 458 39 62.651
Sasaran Jagung 2016 LP Provitas Produksi 2.915 75,40 21.975 3.038 42,00 12.760 976 60,40 5.894 1.496 55,15 8.253 447 64,70 2.891 2.754 60,00 16.523 1.167 49,20 5.743 5.096 74,40 37.914 16.910 61,05 103.236 10.775 63,70 68.637 11.830 65,00 76.897 343 42,23 1.447 1.743 50,49 8.799 24 36,90 87 490 24,80 1.215 449 71,80 3.223 38 70,02 268 60.490 62,12 375.760
Tabel 15 : Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan Produksi Kedelai Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KABUPATEN/ KOTA OKU OKI Muara Enim Pali Lahat Musi Rawas Muratara Musi Banyuasin Banyuasin OKU Selatan OKU Timur Ogan Ilir Empat Lawang Palembang Prabumulih Pagar Alam Lubuk Linggau Jumlah
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
LT 750 3.000 500 222 1.878 2.500 750 2.000 4.500 700 1.200 200 500 300 300 500 19.800
Sasaran Kedelai 2016 LP Provitas 713 15,00 2.850 16,47 475 15,65 190 14,00 1.330 18,45 2.850 18,98 713 16,12 1.900 14,88 4.275 13,56 665 15,22 1.140 11,69 190 14,82 475 14,88 285 12,00 285 15,50 475 15,35 18.810 15,55
Produksi 1.069 4.694 743 266 2.454 5.409 1.149 2.827 5.797 1.012 1.333 282 707 342 442 729 29.254
109
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pada tahun 2015, produksi padi Sumatera Selatan mencapai 4.259.104 ton Gabah Kering Giling (GKG). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi padi di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 926.538 ton GKG (21,81%) dari total produksi sebesar 5.174.460 ton GKG. Peningkatan produksi disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas, masing-masing meningkat sebesar 156.040 hektar (17,88%) dan 1,63 ku/hektar (3,35%). Peningkatan produksi diperkirakan terjadi karena adanya percepatan tanam di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI sebagai upaya peningkatan intensitas tanam (IP 200), penyediaan benih dan saprodi melalui bansos, dan kegiatan cetak sawah. Perbandingan
pencapaian
Luas
Tanam,
Luas
Panen,
Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2016, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 16 : Perbandingan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2016
Wilayah binaan Kasubdit pengolahan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 1.
Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan alokasi bantuan kegiatan utama UPSUS meliputi pengembangan irigasi rawa lebak seluas 30.000 Ha, intensifikasi padi inbrida jaja legowo
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
110
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
seluas 2.000 Ha dan ekstensifikasi padi inbrida seluas 17.850 Ha, Bantuan Traktor Roda-2 128 Unit, Pompa air 28 unit, Rice Transplanter 18 unit, Combine Harvester Sedang 10 unit, Combine Harvester Besar 4 Unit, Power Thereser 7 unit, Power Thsreser Multiguna 10 Unit, Fasilitasi RMU 1 unit dan Rehab Bangunan RMU 1 unit. a)
Padi Pencapaian
produksi
adalah 196.000
padi tahun
ton
Gabah
2015
(ATAP)
Kering Giling dan
produktivitas 42,28 kw/ha dari luas panen
46.359
ha, sedangkan pencapaian produksi padi tahun 2016 (ARAM II) mengalami penurunan menjadi 189.416 ton Gabah Kering Giling dan produktivitas 38,19 kw/ha dari luas panen 49.595 ha. b)
Jagung Pencapaian
produksi
jagung
tahun
2015
(ATAP)
adalah 434 ton pipilan kering dan produktivitas 42,14 kw/ha dari luas panen 103 ha, sedangkan pencapaian produksi jagung tahun 2016 (ARAM II) mengalami kenaikan menjadi 1.373
ton
pipilan
kering
dan
produktivitas 55,45 kw/ha dari luas panen 247,6 ha. c)
Kedelai Pencapaian
produksi
kedelai tahun
2015
(ATAP)
adalah 137 ton biji kering dan produktivitas 15,05 kw/ha dari luas panen 91 ha, sedangkan pencapaian produksi kedelai tahun
2016
penurunan menjadi 23
(ARAM ton
II)
pipilan
mengalami keing
dan
produktivitas 14,11 kw/ha dari luas panen 16,3 ha
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
111
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2.
Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan alokasi bantuan kegiatan utama UPSUS meliputi Pengembangan irigasi rawa lebak/pasang surut seluas 40.000 Ha, Rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) seluas 815 Ha, perluasaan sawah seluas 11.000 Ha, Opimasi rawa gambut seluas 500 Ha, Intensifikasi padi inbrida jajar legowo seluas 9.500 Ha, ektensifikasi padi inbrida jajar legowo seluas 78.875 Ha, pengembangan padi melalui budidaya Hazton seluas 25 Ha, Pengembangan jagung hibrida seluas 7.000 Ha, Bantuan Traktor Roda-2 385 Unit, Pompa air 67 unit, Rice Transplanter 40 unit, Combine Harvester Sedang 26 unit, Combine Harvester Besar 8 Unit, Corn Combine Harvester 1 unit, Corn Sheller 14 Unit, Power Thereser 3 unit, Power Thsreser Multiguna 48 Unit, Fasilitasi RMU 1 unit dan Rehab Bangunan RMU 1 unit. a)
Padi Pencapaian
produksi
adalah 639.545
ton
padi tahun Gabah
2015
(ATAP)
Kering Giling dan
produktivitas 45,73 kw/ha dari luas panen
139.839
ha, sedangkan pencapaian produksi padi tahun 2016 (ARAM II) mengalami penurunan menjadi 721.482 ton Gabah Kering Giling dan produktivitas 4.3,04 kw/ha dari luas panen 167.645,7 ha. b)
Jagung Pencapaian
produksi
jagung
tahun
2015
(ATAP)
adalah 8.967 ton pipilan kering dan produktivitas 39,45 kw/ha dari luas panen 2.273 ha, sedangkan pencapaian produksi jagung tahun 2016 (ARAM II) mengalami kenaikan menjadi 22.954
ton
pipilan
kering
dan
produktivitas 35,04 kw/ha dari luas panen 6.549,9 ha. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
112
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c)
Kedelai Pencapaian
produksi
kedelai tahun
2015
(ATAP)
adalah 1.550 ton biji kering dan produktivitas 24,92 kw/ha dari luas panen 622 ha, sedangkan pencapaian produksi kedelai tahun 2016 (ARAM II) mengalami penurunan menjadi 3.023
ton
pipilan
keing
dan
produktivitas 20,29 kw/ha dari luas panen 1.489,8 ha. 3.
Kabupaten OKU Timur Kabupaten
OKU Timur
mendapatkan alokasi bantuan
kegiatan utama UPSUS meliputi Rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) seuas 4.000 Ha, perluasaan sawah seluas 500 Ha, Pengembangan padi melalui budidaya padi Hazton seluas 25 Ha, intensifikasi padi inbrida jajar legowo seluas 13.500 Ha, ekstensifikasi padi inbrida seluas 22.175 Ha, padi hibrida seluas 1.000 Ha, Pengembangan jagung hibrida seluas 7.300 Ha, Bantuan Traktor Roda-2 246 Unit, Pompa air 49 unit, Rice Transplanter 31 unit, Combine Harvester Kecil 10 unit, Combine
Harvester
Sedang
20
Unit,
Corn
Combine
Harvester 1 unit, Corn Sheller 45 Unit, Power Thereser 3 unit,Power Thsreser Multiguna 34 Unit, Fasilitasi RMU 1 unit dan Rehab Bangunan RMU 1 unit. a)
Padi Pencapaian
produksi
adalah 813.956
ton
padi tahun Gabah
2015
(ATAP)
Kering Giling dan
produktivitas 58,72 kw/ha dari luas panen 138.612 ha, sedangkan pencapaian produksi padi tahun 2016 (ARAM II) mengalami kenaikan menjadi 988.699 ton Gabah Kering Giling dan produktivitas 63,73 kw/ha dari luas panen 155.139 ha.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
113
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Jagung Pencapaian
produksi
jagung
tahun
2015
(ATAP)
adalah 59.212 ton pipilan kering dan produktivitas 61,92 kw/ha dari luas panen 9.563 ha, sedangkan pencapaian produksi jagung tahun 2016 (ARAM II) mengalami kenaikan menjadi 145.340
ton
pipilan
kering
dan
produktivitas 80,88 kw/ha dari luas panen 17.969,9 ha. c)
Kedelai Pencapaian
produksi
kedelai tahun
2015
(ATAP)
adalah 1.050 ton biji kering dan produktivitas 10,16 kw/ha dari luas panen 1.033ha, sedangkan pencapaian produksi kedelai tahun 2016 (ARAM II) mengalami penurunan menjadi 2.862
ton
pipilan
keing
dan
produktivitas 10,50 kw/ha dari luas panen 2.726,7 ha. b.
Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah binaan Kasubdit Pascapanen di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1.
Kabupaten Barito Kuala a) Padi Pencapaian luas tanam padi tahun 2016 sebesar 104.161 ha atau meningkat sebesar 4,51 % dibanding luas tanam tahun 2015 sebesar 99.666. Luas panen sebesar 99.021 ha atau meningkat sebesar 1,61 % dibanding luas panen tahun 2015 sebesar 97.446. Produksi sebesar 357,070 ton atau meningkat sebesar 1,88% dibanding produksi tahun 2015 sebesar 350.468. Produktivitas sebesar 36,06 kw/ha meningkat 0,25% dibandingkan produktivitas tahun 2015 sebesar 35,97 kw/ha
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
114
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b) Jagung Pencapaian luas tanam jagung tahun 2016 sebesar 170 ha atau meningkat sebesar 57,41 % dibanding luas tanam tahun 2015 sebesar 108 ha. Luas panen sebesar 84,80 ha atau meningkat sebesar 17,78% dibanding luas panen tahun 2015 sebesar 72 ha. Produksi sebesar 415 ton pipilan kering atau meningkat sebesar 30,50% % dibanding produksi tahun 2015 sebesar 318 ton pipilan kering. Produktivitas sebesar 48,90 kw/ha meningkat sebesar 10,66 % dibanding produktivitas tahun 2015 sebesar 44,19 kw/ha c)
Kedelai Pencapaian luas tanam kedelai tahun 2016 sebesar 524 ha atau meningkat sebesar 1.444 % dibanding luas tanam tahun 2015 sebesar 34 ha. Luas panen sebesar 361 ha meningkat sebesar 7.120% dibanding
luas
panen tahun 2015 sebesar 5 ha Produksi sebesar 465 ton biji kering atau meningkat sebesar 7.650% biji kering dibanding produksi tahun 2015 sebesar 6 ton biji kering. Produktivitas sebesar 12,89 kw/ha meningkat sebesar 11,69 % dibanding produksitvitas tahun 2015 sebesar 11,54 kw/ha 2.
Kabupaten Tapin a) Padi Pencapaian produksi padi tahun 2016 sebesar 391,697 ton Gabah Kering Giling dan produktivitas 5,20 ton/ha dari luas panen 75.302 ha, sasaran produksi 377.019 ton GKG dan produktivitas 4,67 ton/ha, capaian produksi tahun 2016 mengalami peningkatan 23 % dibanding dengan capaian produksi padi
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
tahun 2015 sebesar 115
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
301.122
ton
Gabah
Kering
Giling
dan
produktivitas 4,77 ton/ha dan luas panen 63.090 ha. b) Jagung Pencapaian
produksi
Jagung
tahun
2016 sebesar
1.840 ton (biji kering), produktivitas 3,45 ton/ha dari luas panen 533 ha, sasaran produksi 3.451 ton, produktivitas 3,55 ton/ha, produksi 2016 mengalami penurunan dibanding
dengan
produksi
tahun
2015
sebesar
2.878 ton (biji kering) dan produktivitas 2,42 ton/ha dan luas panen 840 ha. c)
Kedelai Pencapaian
produksi
kedelai
tahun
2016 sebesar
909 ton (biji kering) , produktivitas 8,06 ton/ha dari luas panen 1.128 ha.
Mengalami
penurunan
dibanding
produksi tahun 2015 sebesar 965 ton (pipilan kering), produktivitas 1,24 ton/ha dan luas panen 776 ha. 3.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan a) Padi Pencapaian produksi padi tahun 2016 sebesar 261,847 ton Gabah Kering Giling dan produktivitas 5,06 ton/ha dari luas panen 51,723 ha, sasaran produksi 244,039 ton
GKG,
dan
produktivitas
hektar, sedangkan pencapaian
4,77 ton
produksi
per
padi tahun
2015 adalah 232,950 ton Gabah Kering Giling. b) Jagung Pencapaian produksi Jagung tahun 2016 adalah 440 ton (biji kering) dan produktivitas 4,17 ton/ha dengan luas panen 105,50 ha ton dengan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
dari
sasaran
produksi
produktivitas 4,74 ton/ha,
4,600
sedangkan
116
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
produksi
Jagung
tahun
2015
adalah
5,093 ton
(biji kering). c)
Kedelai Pencapaian produksi kedelai tahun 2016 adalah 2 ton (pipilan
kering) dan
produktivitas 1,08 ton/ha,
luas
panen 2 ha, sedangkan produksi tahun 2015 adalah 36 ton. Kondisi wilayah yang umumnya lahan lebak pada tahun 2016 mengalami banjir/puso untuk waktu tanam jagung dan kedelai, sehingga tidak dapat melaksanakan pertanaman. 4.
Rapat Koordinasi UPSUS PJK Melalui program UPSUS tiga komoditas utama padi, jagung, kedelai (pajale),
pemerintah
Presiden
Jokowi
sangat
bertekad
untuk
mensukseskan kedaulatan pangan dalam kurun waktu 3 tahun ini, yaitu pada tahun 2017. Pada kegiatan UPSUS pajale, segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah sentra produksi pangan. Operasioanalisasi pencapaian target di lapangan dilaksanakan secara all in untuk mensukseskan program antara lain dengan penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga ), bantuan alsintan yang mendukung persiapan, panen dan pascapanen termasuk kepastian pemasarannya. Dalam rangka mengevaluasi pencapaian target tanam MT. Oktober – Maret 2016, dan pelaksanaan Musim Tanam April – September 2016 serta Pelaksanaan Serapan Gabah 2016, maka sebagai bahan kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung dan Kedelai, pada tanggal 3 - 5 Mei 2016 di Palembang.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
117
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan sekaligus menyampaikan arahan dan membuka pertemuan. Pertemuan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan, Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Divre Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Danrem,, Kepala BPS sumatera Selatan dan BPS Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, Dandim Kab/kota Provinsi Sumatera selatan, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Staf Ahli Bidang
Lingkungan, Kabulog Divre Sumsel dan Babel, BPS Sumsel, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Sumsel, Direktur Pengolahan dan Pengolahan Tanaman Pangan, Sekda Kab. OKI, Danrem Sumsel. a.
Lesson Learn Pelaksanaan UPSUS PAJALE dapat disampaikan sebagai berikut : 1)
Target tanam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015/2016 adalah 1.073.107 ha, realisasi sampai dengan tanggal 2 mei 2016 adalah 645.197 ha, maka luas tambah tanam yang belum terealisasi adalah 427.910 ha.
Periode OKMAR
2015/2016 target 498.965 ha realisasi 542.639 ha, terdapat kelebihan tambah tanam seluas 43.674 ha. Target ASEP 2016 adalah 574.143 ha dan telah terealisasi sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 adalah 102.559 ha, maka terdapat kekurangan tanam seluas 471.584 ha. 2)
Kekurangan tambah tanam
periode ASEP 2016 seluas
471.584 ha akan dioptimalkan khusus di daerah lebak yaitu Kabupaten OKI (130.415 ha) dan Ogan Ilir (51.005 ha). Untuk itu khusus kepada daerah yang mempunyai lahan lebak untuk segera berkoordinasi dengan TNI AD, KCD, penyuluh dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tenaga |
pendamping
agar
dapat
melakukan
118
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pendampingan dan dukungan sepenuhnya kepada petani, pada kegiatan RJIT dan cetak sawah segera dioptimalkan pelaksanaannya, khusus untuk di lahan kering perlu adanya intercropping di lahan perkebunan. 3)
Pelaksanaan
SERGAP Bulog di Sumatera Selatan untuk
gabah masih terserap 12,13 % dan beras 12,05 %, maka agar lebih diperhatikan serapan gabah/beras di wilayah Sub Divre maupun Kansilog dan melaporkan perkembangan serapan gabah/beras per hari kepada Bulog Divre Sumsel ditembuskan kepada Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel. 4)
Tantangan yang dihadapi adalah system pendataan LTT dan BPS belum optimal, faktor iklim (lahan lebak yang masih tergenang dan lahan pasang surut belum bisa dilakukan olah tanah), petani masih tergantung dengan dana pemerintah, produktivitas rendah (pola tanam tabur benih langsung sangat
berpengaruh
terhadap
produktivitas,
saprodi
bergantung pada subsidi pemerintah dan alat pengolahan hasil masih sederhana), ketergantungan sistem yarnen masih terjadi pada sebagian petani, adanya keterbatasan tenaga kerja di bidang pertanian sedangkan lahan sangat luas, benih ciherang tidak sesuai dengan tipologi lahan di Sumsel karena sering terjadi penyakit blast dan patah leher. 5)
Pada tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan sasaran produksi padi sebesar 76,23 juta ton GKG, jagung sebesar 24 juta ton PK dan kedelai sebesar 1,5 juta ton BK. Angka ini hanya bersifat indikatif. Bapak Menteri Pertanian telah mengarahkan agar sasaran yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan dinas daerah. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sasaran produksi padi sebesar 4.587.658 ton, jagung 315.000 ton dan kedelai 62.617 ton
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
119
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
6)
Pencapaian jumlah produksi hanya dapat diperoleh dari : a) peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas; b) aktualisasi jumlah produksi harus dapat digambarkan dari cadangan produksi yang meningkat (Stok Bulog melalui Sergap) atau ekspor yang meningkat, c) peningkatan nilai tambah dapat dilihat dari pertumbuhan proses olahan maupun kemasan yang lebih baik, serta d) peningkatan mutu pangan dapat dilihat dari bertambahnya jumlah sertifikasi atau registrasi produk tanaman pangan.
7)
Percepatan kegiatan dan penyerapan anggaran yang dminta oleh Bapak Menteri Pertanian, serapan anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akhir Mei sebesar 40 %. Sumsel sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 realisasinya (SPAN) mencapai 21,76 % atau peringkat kedua secara Nasional.
8)
Target akselerasi penyerapan gabah/beras Bulog Divre Sumatera Selatan adalah 500.000 ton yang terdiri dari Palembang 288.562 ton, OKU 120.706 ton, Lahat 54.188 ton, Lubuk Linggau 36.544 ton.
9)
Upaya
optimalisasi
penyerapan
gabah/beras
adalah
pemantauan ke lokasi-lokasi panen sentra padi bersama dengan Dinas Pertanian dan TNI AD setempat untuk melakukan penyerapan secara langsung kepada petani sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku dan mendirikan posko-posko di lokasi penyerapan gabah/beras. 10) Sistem pendataan antara Dinas Pertanian dan BPS masih belum sinkron, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara KSK dan KCD. Pergantian petugas menjadi pangkal permasalahan perbedaan data. 11) BPS memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian TPH Prov. Sumsel, ada peningkatan produksi sebesar 15,73% pada level 4,25 juta ton. Faktor penentu faktor produksi pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
120
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
adalah luas tanam dikalikan produktifitas, dan hal ini agar dilakukan bersama antara Dinas dan BPS agar mendapatkan data yang tepat dan akurat. 12) Tantangan yang dihadapi BPS adalah : petak sawah yang menyebar/tidak
beraturan
menyulitkan
perhitungan
penentuan luas tanaman padi, ubinan di Sumatera Selatan merupakan tertinggi ke-2 se Indonesia hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara KSK dan KCD tetapi petani tidak kooperatif (sebelum dilakukan ubinan, petani sudah melakukan pemanenan). 13) Permasalahan dalam penentuan inflasi di Sumatera Selatan, bahwa data inflasi di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, padahal desa merupakan sentral komoditi pangan, maka perlu kerjasama yang baik dengan semua pihak agar margin perdagangan dapat dikontrol melalui memperpendek jalur distribusi. 14) Dukungan Korem 044/GAPO adalah pengerahan SSK, pembentukan penyimpanan intelegen
satgas
SERGAP,
sementara
dalam
hasil
monitoring
penyiapan panen,
gudang
pemberdayaan
perkembangan
UPSUS,
peningkatan puan Babinsa melalui TAR Budidaya Pajale tersebar di Kodim JAJREM 044/GAPO, mempersiapkan brigade alsintan dalam menghadapi musim kemarau dan mempersiapkan penanganan hama tikus dan babi bersama masyarakat. 15) Penyuluh
diberikan
pendampingan
fasilitas
sebanyak
800
untuk orang
pengawalan (WKPP)
dan untuk
berkunjung ke kelompok tani termasuk insentif untuk THL (Tenaga Harian Lepas). 16) Badan
Pengembangan
SDM
akan
menetapkan
dan
mengukuhkan Penyuluh Pertanian swadaya dan pemberian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
121
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
insentif bagi Penyuluh Pertanian Swadaya. Dari 1700 orang Penyuluh Pertanian di Sumatera Selatan, baru 800 orang yang difasilitasi. b.
Permasalahan UPSUS Pajale Tahun 2016 di Kabupaten/Kota seSumatera Selatan dan upaya tindak lanjut sebagai berikut 1)
Kabupaten Pagar Alam a)
Serangan ulat grayak dan blast yang berpengaruh terhadap hasil ubinan
b)
Bantuan benih jagung seluas 187 ha pengadaan pusat belum realisasi.
2)
Kabupaten Muratara a)
Untuk tahun 2017 masih ada kegiatan UPSUS Pajale, sehingga memerlukan kemitraan untuk pemasaran hasil terutama pada komoditi jagung dan kedelai.
b)
Bantuan benih jagung dari pengadaan Pusat seluas 1500 ha belum ada realisasi.
3)
Kota Prabumulih a)
Mengusulkan kegiatan ekstensifikasi seluas 700 ha.
b)
Bantuan benih jagung (pengadaan dari pusat) seluas 200 ha belum ada realisasi
4)
Kabupaten Banyuasin a)
Capaian target tanam pada bulan April belum terealisasi karena di beberapa kecamatan masih ada panen.
b)
Kondisi lahan masih tergenang (Banyuasin Timur)
c)
Banyuasin sudah mendapatkan bantuan TR-4 sebanyak 35 unit, namun untuk memenuhi lahan seluas 90.000 ha tidak tercukupi sedangkan TR-2 digunakan untuk olah tanah regular.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
122
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Upaya Tindaklanjut : a)
Bupati telah menyusun jadwal monitoring ke lapangan (setiap 2 hari ke desa-desa terutama prioritas ke desa yang capaian tanamnya rendah).
b)
Kabid dibentuk menjadi tim Pembina, setiap Kabid memegang 3 sampai 4 kecamatan.
c)
Alsintan yang telah diberikan dijadikan UPJA
d)
Petani yang mengikuti program UPSUS, wajib mengikuti AUTP.
5)
Kabupaten Musi Rawas a)
Tidak tercapainya target luas tanam pada bulan April, dikarenakan
faktor
alam,
yaitu
tanaman
bulan
Desember dan Januari mengalami kebanjiran sampai 3 kali tanam sehingga mengakibatkan keterlambatan panen dan berdampak pada keterlambatan tanam. b)
Untuk mengatasi hal tersebut adalah : percepatan tanam pada bulan Mei untuk menutupi kekurangan luas tanam pada bulan April.
c)
Himbauan kepada Bulog, agar bersungguh-sungguh dalam menyerap gabah/beras petani.
6)
Kabupaten Musi Banyuasin a)
Keterlambatan panen mengakibatkan terlambat tanam, disebabkan oleh dampak kemarau panjang pada tahun sebelumnya
b)
Curah hujan yang tinggi menyebabkan lahan lebak belum dapat dilakukan pertanaman
c)
Ketersediaan benih padi terutama benih bersubsidi yang pengadaannya tidak tepat waktu.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
123
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Upaya Tindaklanjut : a)
Penyediaan benih padi bersubsidi yang tepat varietas, tepat waktu pada PT. Pertani.
b)
Mengoptimalkan bantuan alat tanam baik dari APBD II, APBD I dan APBN.
c)
Bersama-sama dengan pihak TNI AD menggerakkan petani untuk percepatan tanam.
7)
Kabupaten Lahat a)
Bersama
Tim
Upsus
Kabupaten
melaksanakan
sosialisasi peningkatan Intensitas (IP) dan sistem tanam jajar legowo. b)
Melaksanakan gerakan percepatan pengolahan tanah pada lahan yang selesai pemanenan.
c)
Berkoordinasi dengan para distributor dan pengecer pupuk untuk ketersediaan pupuk pada MT. ASEP 2016.
d)
Sosialisasi
CPCL
PAT
Padi
lahan
kering
untuk
pertanaman MT. ASEP 2016 seluas 2.852 Ha. 8)
Kabupaten OKU a)
Kendala pertanaman di Kabupaten OKU adalah setelah panen lahan tidak langsung diolah
b)
Solusinya adalah melakukan percepatan tanam di bulan mei dengan menggunakan sistem Jarwo
c)
Ketersediaan benih terbantu dengan kegiatan Desa Mandiri Benih.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
124
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
VII A.
PELAKSANAAN KEGIATAN SUBDIT STANDARDISASI DAN MUTU
Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan sosialisasi dan bimbingan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan meliputi : 1.
Bimbingan Teknis Petugas Pendamping Penerapan Sistem Pertanian Organik Pertumbuhan pasar produk organik di Indonesia cukup pesat, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah petani yang mengelola pertanian organik dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2015 jumlah poktan/gapoktan beras yang sudah mendapatkan sertifikasi organik sebanyak 215 poktan/gapoktan padi organik bersertifikat, tersebar di 15 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah). Selain itu outlet organik di supermarket (ritel), restoran,
organisasi
pecinta
organik
dan
Lembaga
Swadaya
Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) juga turut meningkat jumlahnya. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pendamping Penerapan Sistem Pertanian Organik diharapkan adanya penyamaan persepsi mekanisme sertifikasi organik berbasis kelompok melalui penerapan sistem pengawasan internal (Internal Control System/ICS) yang sesuai dengan aturan dari SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 sehingga tersedia petugas pendamping yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi untuk mendampingi poktan/gapoktan organik dalam menerapkan sistem pertanian organik sehingga dapat disertifikasi oleh LSO yang kompeten. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
125
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tujuan Bimbingan Teknis Petugas Pendamping Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagai berikut : a)
Memberikan pemahaman tentang peraturan dan prosedur penerapan sistem sertifikasi pertanian organik;
b)
Menyediakan
petugas
pendamping
yang
kompeten
untuk
mendukung kegiatan fasilitasi sertifikasi pangan organik berbasis kelompok untuk program pembinaan dan sertifikasi sistem pertanian organik, dimana mereka akan melakukan pembinaan lebih lanjut kepada poktan/gapoktan di lokasi yang di tentukan Sasaran kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Petugas Pendamping di Instansi Pusat dan 26 Dinas pertanian
Provinsi/Kab/Kota
sehingga
mampu
melakukan
pendampingan kepada pelaku usaha untuk dapat menerapkan sistem pertanian organik di masing-masing wilayahnya. Pelaksanaan
kegiatan
Bimbingan
Teknis
Petugas
Pendamping
Penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan pada tanggal 29 Maret – 01 April 2016 di Hotel Grandia Bandung, dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari para petugas pendamping sistem pertanian organik di 26 provinsi serta instansi terkait lainnya. Narasumber Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, KADIN, Lembaga Sertifikasi Organik, Balai Penelitian Tanah (Balittanah), Balai Besar Litbang Bioteknologi & Sumber Daya Genetik Pertanian (Balai Besar Biogen), Konsultan Bisnis dan narasumber dari Gapoktan Simpatik, Kabupaten Tasikmalaya. Materi yang disampaikan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagai berikut : a)
Kebijakan dan Rancang Bangun Pengembangan Sistem Organik;
b)
Kebijakan
Pengembangan
Bisnis
Pertanian
dan
Pola
Pengembangan Kerjasama Bisnis Melalui KADIN;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
126
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c)
Strategi Penguatan Penerapan Sistem Pertanian Organik;
d)
Teknik Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Dalam Sebuah Proses Bisnis;
e)
SNI 6729:2013 Sistem Pertanian Organik, dan Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, dan Analisa Usahatani Padi Organik;
f)
Tantangan dan Pola Pengembangan Pupuk Organik;
g)
Tantangan dan Pola Pengembangan Pestisida Alam;
h)
Standar Organik Internasional (Uni Eropa dan China);
i)
Sertifikasi Organik Berbasis Kelompok;
j)
Pengantar
Penyusunan
Dokumen
Sistem
Mutu
Sertifikasi
Berbasis Kelompok; k)
Penerapan Sistem Kendali Internal;
Berdasarkan hasil paparan narasumber, diskusi dan masukan peserta, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai berikut : a)
Arahan penting yang diminta oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan
agar
ditelaah
adalah
menyusun
Roadmap
Pengembangan Ekspor Beras sampai tahun 2019. Untuk itu, Direktorat Serealia serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan hal tersebut dengan mengundang daerah b)
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, menekankan Penguatan Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik (beras) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor yang ditargetkan oleh Menteri Pertanian.
Peningkatan
ekspor
beras
didukung
oleh
pengembangan beras-beras khusus lainnya seperti beras hitam dan merah, yang dapat dikembangkan dalam budidaya organik maupun non organik (tergantung permintaan pasar).
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
127
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c)
Petugas pendamping harus dapat melakukan evaluasi terhadap poktan atau gapoktan yang didampinginya, sehingga dapat diketahui penyebab atau kendala yang terjadi
jika tidak
berkembangnya penerapan sistem pertanian organic diwilayah binaan dan hal ini nantinya dapat menjadi masukan untuk pemerintah pusat dalam pelaksaan program kedepan terkait pengembangan 1000 desa organik; d)
Petugas pendamping diharapkan dapat membantu mencari peluang-peluang pasar baik domestik maupun internasional dengan adanya kerjasama mengenai peluang pemasaran dalam mengatasi masalah dalam bisnis yang dapat diberikan oleh perwakilan dari KADIN dan Konsultan Bisnis di masing-masing provinsi.
e)
Diperlukan harmonisasi diantara lembaga sertifikasi organik yang telah ada di Indonesia terkait dengan persyaratan sertifikasi organik dan biaya sertifikasi;
f)
Sistem Pertanian Organik merupakan sebuah proses bisnis dengan peluang pasar yang sangat besar dan pilihan pasar yang beragam sesuai dengan segmentasi yang diinginkan;
g)
Petugas pendamping sistem pertanian organik tidak hanya berfungsi untuk memproses dokumen tetapi merupakan agen perubahan.
h)
Dalam mendukung program tersebut diperlukan kebijakan yang sinergis
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah,
Swasta,
Perguruan Tinggi, dan Stakeholder lainnya i)
Dukungan kebijakan pengembangan pertanian organik yang memadai (Pedoman Umum & Teknis) 1)
Dukungan penelitian dan pengembangan
2)
Kebijakan mutu, standarisasi dan infrastruktur pendukung
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
128
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3)
Pembinaan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan GAP (produksi), GHP (panen & pasca
panen),
GMP
(pengolahan)
maupun
GRP
(pemasaran) 4)
Sertifikasi produk organik berbasis kelompok
5)
Jaminan pasar domestik dan internasional
6)
Dukungan promosi dalam negeri dan luar negeri
Kunjungan lapang ke Gapoktan Simpatik di kampung Cidahu Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, untuk melihat langsung penerapan sistem pertanian organik pada pelaku usaha yang telah melakukan ekspor produk organik.
Dengan
kunjungan tersebut, diharapakan petugas pendamping peserta bimtek dapat
termotivasi
dan
konsisten
dalam
mendampingi
Poktan/
Gapoktan melakukan penerapan sistem pertanian organik. Adapun yang perlu ditindaklanjuti dari kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pendamping Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagai berikut : a.
Dinas
Pertanian
Provinsi
diharapkan
dapat
mengadakan
Bimbingan Teknis lanjutan dimasing-masing daerahnya dengan materi yang membangun spirit dan komitmen (bukan sekedar melaksanakan kegiatan). b.
Petugas pendamping penerapan sistem pertaian organik di Provinsi menentuan CP/CL yang menerima bantuan dana Ditjen Tanaman Pangan diharapkan dapat melihat karakteristik dari petani/Poktan/Gapoktan saat apresiasi ICS, dimana
syarat
mutlak organisasi kelompok tersebut yaitu solidaritas petani yang merupakan inti dari penerapan sertifikasi organik berbasis kelompok serta bagaimana petani menginterpretasikan SNI organik kedalam kegiatan pertanian organik sehingga dapat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
129
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dituangkan kedalam dokumen sistem mutu kelompok dan dengan mudah nantinya untuk diterapkan; c.
Secara resmi petani CP/CL yang sudah merupakan seleksi dari petani yang bermutu dan masuk dalam ICS untuk sertifikasi organik akan di lakukan TOT pelatihan sistem manajemen internal untuk sertifikasi kelompok untuk komoditi tanaman pangan oleh petugas pendamping penerapan sistem pertanian organik;
d.
Evaluasi harus dilakukan terkait pendampingan untuk kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Pengawalan Penerapan Jaminan Mutu dan Sistem Pertanian Organik
2.
Bahan Informasi Mutu dan Standardisasi Bahan Informasi Mutu dan Standardisasi berupa buku Standar Nasional Indonesia (SNI) Komoditi Tanaman Pangan dan Sistem Pertanian Organik. Buku SNI komoditi tanaman pangan berisi informasi terkait standar beras, jagung, jagung bahan pakan ternak, kedelai, bekatul, gabah, ubijalar, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum. Buku SNI sistem pertanian organik berisi informasi terkait tata cara budidaya tanaman pangan secara organik. Tujuannya untuk memberikan informasi serta panduan kepada para petani, petugas lapangan dan pelaku usaha sehingga dapat menerapkan standar dalam rangka meningkatkan mutu produk tanaman pangan
3.
Pengembangan Peningkatan Kompetensi SDM Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu sebanyak 51 orang dari instansi pusat, dinas pertanian, dan poktan. Pelatihan yang diikuti yaitu Pelatihan Inspektor Organik, Pelatihan Internal Control System (ICS) Pertanian Organik, Pelatihan Fasilitator Pertanian Organik, Pelatihan Pembuatan Pupuk & Pestisida
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
130
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Organik, Pelatihan Petugas Pengambil Contoh dalam Rangka Inspeksi dan Pengujian, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Penerapan & Dokumentasi Sistem HACCP, Pelatihan Ekspor Impor Plus, dan Pelatihan Design Grafis. B.
Fasilitasi Sertifikasi 1.
Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik Dalam rangka mendukung program nawacita untuk pengembangan 1000 desa pertanian organik serta akselerasi ekspor beras, Ditjen Tanaman Pangan memberikan fasilitasi sertifikasi pertanian organik. Fasilitasi sertifikasisistem pertanian organik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik melalui mekanisme sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik yang kompeten. Pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem pertanian organik dan mendapatkan sertifikasi organik berhak mencantumkan logo organik Indonesia pada produk yang dihasilkan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi organik harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam SNI 6729 Tahun 2013. dan persyaratan manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SNI 6729 Tahun 2016 sebagai pengganti SNI 6729 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
telah diterbitkan
namun baru diberlakukan mulai Agustus 2017. Mengingat sertifikasi pertanian organik tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya. Tahapan fasilitasi sertifikasi organik dimulai dari identifikasi CPCL, apresiasi dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
131
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
sosialisasi sistem pertanian organik, penyusunan dokumen sistem mutu untuk sertifikasi pertanian organik, penerapan Internal Control System (ICS) dan pengajuan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Organik yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada awal tahun anggaran 2016, sebanyak 75 pelaku usaha ditargetkan mendapatkan sertifikasi organik. Namun setelah melihat kesiapan di lapangan, pada penghematan APBNP I tahun 2016 terjadi perubahan target sertifikasi organik semula 75 pelaku usaha menjadi 56 pelaku usaha dan pada penghematan II menjadi 33 pelaku usaha. Sampai dengan bulan Desember 2016, terdapat 32 pelaku usaha organik (96,97% dari target 33 pelaku usaha organik atau 57,14 % dari target 56 pelaku usaha organik) sudah berhasil mendapatkan sertifikasi organik. Satu Pelaku usaha organik di Provinsi Kalimantan Barat sudah dilakukan inspeksi oleh LSO dan dalam proses penyelesaian tindakan perbaikan. Provinsi yang tidak dapat meneruskan proses sertifikasi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini disebabkan karena pengurus poktan berpindah ke provinsi lain. Perkembangan tahapan pelaksanaan sertifikasi organik TA 2016 disajikan pada tabel berikut : Tabel 17 : Perkembangan Tahapan Pelaksanaan Sertifikasi Organik Tahun 2016 Target No.
Tahapan Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik
Provinsi Semula Menjadi Sosialisasi Doksistu
Penerapan Proses Sertifikasi ICS Sertifikasi
Luas Keterangan (ha)
1 Aceh
4
0
2 Sumut
4
4
4
44.00 LSO Lesos
3 Sumbar
2
2
3
16.73 LSO Sumbar
4 Riau
2
0
5 Jambi
2
0
6 Sumsel
3
3
3
52.13 LSO Sumsel
7 Bengkulu
3
0
8 Lampung
3
0
9 Jabar
7
7
7
60.87 LSO Inofice
10 Jateng
5
0
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
132
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Target No.
Provinsi
Semula
Tahapan Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik
Menjadi Sosialisasi Doksistu
Luas
Penerapan Proses Sertifikasi ICS Sertifikasi
(ha)
Keterangan
11 DIY
2
2
2
8.37
Persada
12 Jatim
5
3
3
60.00 LSO Lesos
13 Banten
1
1
1
22.68 Inofice
14 Bali
3
3
3
28.82 LSO Lesos
15 NTB
2
0
16 NTT
4
3
3
33.44 LSO Inofice
17 Kalbar
4
1
18 Kalteng
4
1
19 Sulteng
1
1
1
37.50 LSO Inofice
20 Sulsel
5
2
2
97.10 LSO Inofice
21 Sultra
2
0
22 Gorontalo
1
0
23 Sulbar
3
0
24 Malut
1
0
25 Papua Barat
1
0
26 Papua
1
0
Total
75
33
1 1
1
1
32
461.640
Catatan : Untuk Provinsi Sumatera Barat, biaya Sertifikasi tidak realisasi karena biaya sertifikasi gratis
2.
Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui mekanisme penjaminan (registrasi) yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP)/Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan mendapatkan nomor registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), berhak mencantumkan nomor register PSAT tersebut pada kemasan retail produk yang dihasilkan saat produk akan diedarkan di pasaran. Pelaku usaha yang akan mendapatkan nomor registrasi PSAT untuk Produk Dalam (PD) atau Produk Luar (PL) dalam kemasan retail, harus memenuhi ketetentuan peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
133
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Registrasi produk hasil pertanian tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai
distribusi
yang
terdokumentasi,
sehingga
diperlukan
pendampingan oleh pihak terkait, baik pusat, daerah maupun instansi lainnya. Output dari penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah terlaksananya bimbingan teknis penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi poktan/gapoktan/pelaku usaha pertanian di 25 Provinsi (50 lokasi) sehingga siap diberikan nomor register PSAT. Outcome tersedianya produk pertanian yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk registrasi PSAT. Pada awal tahun anggaran 2016, sebanyak 50 pelaku usaha khususnya poktan/gapoktan/penggilingan padi yang memiliki kemasan retail produk menjadi sasaran dalam pemberian nomor registrasi PSAT, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala seperti : a) terjadi pemotongan anggaran ; b) Beberapa otoritas kompeten keamanan pangan daerah belum mempunyai ruang lingkup registrasi PSAT, sehingga pemberian nomor register PSAT menjadi terhambat ; c) Pelaku usaha penggilingan padi yang telah dibina untuk memperoleh register PSAT belum memenuhi persyaratan keamanan dan kebersihan yang menjadi penilaian dalam proses register PSAT. Untuk Itu beberapa provinsi pelaku usaha penggilingan beras yang telah diajukan ke OKPPD masih dalam proses registrasi untuk melanjutkan
pemenuhan
persyaratan
register
tersebut.
Status
Kegiatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (Registrasi PSAT 2016) disajikan pada tabel berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
134
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tabel 18 : Status Kegiatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (Registrasi PSAT 2016) Target
No
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Malut Papua Barat Total
Tahapan Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Penerapan Pengujian Proses Semula Menjadi Sosialisasi Doksistu Registrasi SJMKP Lab Registrasi 2 0 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 50 20 0 0 0 0 13 16
Keterangan Penghematan OKKPD Sumbar Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan OKKPD DIY Penghematan OKKPD Banten OKKPD Bali Penghematan
Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan Penghematan
Ket : a. Penambahan 8 register di Provinsi Sumatera Barat dan semuanya lulus registrasi b. Penambahan 1 proses registrasi di Provinsi Kalimantan Barat c. Pengajuan biaya ke OKPPD tidak dikenakan biaya, jadi alokasi biaya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan diperuntukkan untuk biaya pendampingan dan pengujian laboratorium.
C.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standardisasi dan Mutu Dalam rangka mendukung kegiatan “1000 Desa Pertanian Organik” , pemerintah memberikan fasilitasi sertifikasi sebanyak 34 unit dan sistem jaminan mutu & keamanan pangan di 13 propinsi. Diharapkan dengan bantuan fasilitasi sertifikasi dapat membantu petani dalam rangka biaya sertifikasi lahan organiknya dan atau untuk biaya sertifikasi ulang lahan organiknya. Pengawalan dan monev pelaksanaan kegiatan fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan mutu keamanan pangan APBN tahun 2016 sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
135
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.
Melakukan pengawalan dan monitoring bantuan fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan mutu keamanan pangan tahun 2016.
2.
Memperoleh
informasi
mengenai
permasalahan
dalam
kegiatan
pascapanen tanaman pangan. 3.
Melakukan evaluasi sebagai bahan untuk perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2017.
Pengawalan dan monitoring kegiatan fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan mutu keamanan pangan diperoleh hasil sebagai berikut : 1.
Pengawalan dan monev bantuan kegiatan fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan mutu keamanan pangan dilaksanakan pada 13 (tiga belas)
provinsi yaituProvinsi Sumatera Utara,
Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan
Barat,Kalimantan
Tengah,
Sulawesi
Tenggara,
dan
Sulawesi Selatan. 2.
Bantuan fasilitasi sertifikasi organik sebanyak 34 unit dialokasikan di 13 provinsi, realisasi sampai dengan pertengahan bulan Desember 2016 sebanyak 32 unit yaitu di Provinsi Sumatera Barat 3 unit, Sumatera Utara 4 unit, Sumatera Selatan 3 unit, Jawa Barat 7 unit, Jawa Timur 3 unit, Bali 3 unit, Sulawesi Tengah 1 unit, dan Sulawesi Selatan 2 unit, Banten 1 unit dan NTT 3 unit dan DIY 2 unit.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
136
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
VIII A.
PELAKSANAAN KEGIATAN SUBDIT PEMASARAN DAN INVESTASI
Sosialisasi dan Bimbingan Pengembangan Pemasaran dan Investasi 1.
Akselarasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan Akselarasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan dilaksanakan dengan melakukan
kegiatan
Pertemuan
Akselerasi
Ekspor
Komoditas
Tanaman Pangan dengan tema Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan
Akselerasi
Ekspor
Produk
Strategis
Tanaman
Pangan,
dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat tanggal 25 – 27 Mei 2016 di Hotel Amaroossa Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan Pertemuan Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan adalah menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan
untuk
pemanfaatan
peluang
pasar
dalam
rangka
meningkatkan peluang pemasaran produk tanaman pangan baik mentah maupun olahan ke dalam negeri dan luar negeri Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pertemuan Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan adalah meningkatnya peluang pemasaran produk tanaman pangan baik mentah maupun olahan ke dalam negeri dan luar negeri. Hasil Pelaksanaan Pertemuan Akselerasi Ekspor Komoditas Tanaman Pangan sebagai berikut : a.
Pertemuan dihadiri kurang lebih 70 peserta yang terdiri dari perwakilan Petani dan kelompok tani, Pelaku Usaha, Asosiasi, Eksportir, Importir, Perwakilan dari Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Provinsi DI. Yogyakarta, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten lingkup Provinsi Jawa
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
137
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Barat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Narasumber antara lain : a) Gapoktan Sarinah ; b) PT. Semesta eksportir ketan hitam; c) CV. Hasil Tani Sejahtera (CV. HTS) eksportir beras, beras ketan dan kacang hijau
; d) PT. Saudi
Multi Investment (PT. SMI) eksportir jagung. b.
Pertemuan Koordinasi Akselerasi Ekspor merupakan momentum untuk
meningkatkan
komunikasi,
menumbuhkan motivasi untuk
memperluas
kerja keras
jaringan,
guna menjadikan
produk tanaman pangan, tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor, tetapi juga melakukan akselerasi ekspor dengan tetap berorientasi kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing, peningkatan kesejahteraan petani serta memperhatikan kepentingan konsumen. c.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan membuka kegiatan tersebut dan memberikan arahan sebagai berikut : 1)
Memberikan dukungan penuh untuk peningkatan mutu, kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dengan memberikan fasilitasi bantuan sarana pasca panen dan sertifikasi serta promosi dan investasi yang disalurkan melalui dinas pertanian provinsi.
2)
Komoditas yang akan diekspor sebaiknya dipersiapkan dengan baik dengan desain dan konsep yang matang agar memiliki daya saing untuk menembus pasar luar negeri.
3)
Dinas
Pertanian
memfasilitasi
Provinsi
maupun
petani/gapoktan/pelaku
Kabupaten usaha
dapat untuk
melakukan studi banding ke daerah lain agar wawasan dan pengetahuannya meningkat dalam mengembangkan usaha pertanian terutama di bidang tanaman pangan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
138
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4)
Petani/gapoktan/pelaku usaha dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha/stakeholder yang telah melakukan ekspor
dengan
memasok
kebutuhannya
sebelum
melakukan ekspor sendiri agar mengetahui prosedur ekspor dan standar mutu yang diinginkan oleh buyer luar negeri seperti yang telah dilakukan oleh Gapoktan Simpatik. 5)
Kebutuhan dan masukan dari peserta pertemuan terutama terkait alat penanganan pasca panen yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun 2017 serta pengalokasian bantuan alat.
d.
Peluang ekspor komoditas tanaman pangan selalu meningkat setiap tahun, sehingga perlu dikembangkan konsep kemitraan antara petani dan pelaku usaha yang disuply bahan baku sehingga terjalin kerjasama saling menguntungkan dan kejelasan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak yang harus dilandasi komitmen dan mental kuat dari petani. Sehingga kesejahteraan
petani
dapat
menjadi
tolok
ukur
dalam
mempertimbangkan ekspor. Salah satu peluang negara tujuan ekspor beras terbesar adalah negara Arab Saudi karena negara tersebut menjadi salah satu tujuan ibadah haji dan umroh setiap waktu. Akan tetapi beras dari Indoensia belum dapat mendominasi pasar di negara tersebut karena dari segi harga belum dapat bersaing dengan beras dari negara lain yang lebih murah. e.
Kunjungan Lapangan Ke Nasi Liwet Instan Cv. 1001 1)
CV.
1001
merupakan
salah
satu
perusahaan
yang
mengembangkan beras unggulan wilayah Garut dengan melalui inovasi dan kreatifitas sehingga muncul nasi liwet instan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
139
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2)
Produk nasi liwet instan merupakan hasil inspirasi yang menggambarkan bahwa garut merupakan kota wisata, nasi liwet adalah masakan khas garut, instan agar praktis pembuatannya dan tidak berat untuk dibawa sebagai oleh – oleh, rempah – rempah yang digunakan merupakan bahan pilihan yang mudah diawetkan tanpa menggunakan bahan kimia
3)
Keunggulan nasi liwet instan produk CV.1001 adalah : beras putih alami, ada unsur rasa manis pada berasnya, proses pembuatannya menggunakan mesin yang telah dimodifikasi sendiri, bahan baku pilihan dan diambil langsung dari sumbernya, pengawetan alami dengan dikeringkan yang dapat menjaga kualitas dan mutu produk sehingga tahan sampai satu tahun, cara memasakanya mudah dan praktis hanya memerlukan waktu 20 menit.
4)
CV. 1001 menciptakan pangsa pasar sendiri dengan memperhatikan selera konsumen. Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, CV. 1001 memiliki petani binaan sehingga quality control terjaga mulai dari lahan sampai pengemasannya. Pemasaran produk dilakukan dengan memberi sample kepada instansi pemerintah dan swasta, mengikuti pameran dan rajin serta ulet untuk selalu menawarkan tester atau icip – icip pada setiap acara. Selain itu
membuka
jaringan
pemasaran
melalui
reseller
dibeberapa kota di Indonesia. Saat ini telah berkembang nasi liwet instan sejenis di beberapa daerah, hal ini tidak menurunkan penjualan nasi liwet produk CV.1001 justru memacu semangat untuk menciptakan produk – produk inovasi lain seperti nasi uduk berbagai warna dan nasi instan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
140
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2.
Gelar Potensi dan Peluang Investasi Gelar Potensi dan Peluang Investasi dilaksanakan dengan melakukan Pameran The 12th APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 pada tanggal 5 – 7 Mei 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran – Jakarta. Pameran diikuti oleh produsen, pelaku usaha, UKM, kelompok tani dan eksportir dari berbagai provinsi di Indonesia serta calon investor dari beberapa negara. Penyelenggaraan The 12th APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 selain dikemas dalam bentuk pameran yang menampilkan potensi dan peluang investasi, juga dirangkaikan dengan kegiatan Business Forum dimana produsen/pelaku usaha Indonesia memaparkan potensi dan keunggulan daerah/wilayahnya kepada calon pembeli, eksportir dan investor. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, dapat menjadi ajang untuk semakin memperkenalkan dan lebih meningkatkan peluang investasi dan peluang pemasaran bagi produk tanaman pangan Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan keikutsertaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada kegiatan PameranThe 12th APKASI International Trade and Investment Summit
(AITIS) 2016di Jakarta
International Expo
(JI Expo),
Kemayoran adalah : a)
Memperkenalkan produk hasil tanaman pangan baik dalam bentuk mentah, olahan maupun instan kepada pengunjung, eksportir, investor baik dari dalam maupun luar negeri.
b)
Mempromosikan berbagai produk hasil tanaman pangan.
c)
Memfasilitasi pelaku tanaman pangan terutama yang telah memiliki produk inovatif dan bersertifikat Indikasi Geografis, sertifikat organik.
d)
Memfasilitasi kegiatan Business Forum yang mempertemukan pelaku usaha tanaman pangan dengan pelaku usaha, eksportir
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
141
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dan investor baik dari dalam maupun luar negeri. e)
Memotivasi kelompok tani/pelaku usaha tanaman pangan untuk melakukan kerjasama pemasaran produk dan menarik investor.
f)
Meningkatkan
akses
pasar
bagi
produk
hasiltanaman
panganagar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut : a)
Terinformasikannya berbagai bentuk produk hasil tanaman pangan dari pelaku usaha ke pengunjung, eksportir dan investor
b)
Terpromosikannya berbagai produk hasil tanaman pangan
c)
Terfasilitasinya pelaku usaha pertanian terutama yang telah memiliki produk inovatif, produk bersertifikat Indikasi Geografis dan bersertifikat organik.
g)
Terfasilitasinya kegiatan Business Forum yang mempertemukan pelaku usaha tanaman pangan dengan pelaku usaha, eksportir dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.
h)
Termotivasinya kelompok tani/pelaku usaha tanaman pangan untuk melakukan kerjasama pemasaran produk dan menarik investor.
i)
Meningkatnya
akses
pasar
bagi
produk
hasil
tanaman
panganagar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri.
B.
PENGEMBANGAN INFORMASI HARGA Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran seperti ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Kegiatan Pelayanan informasi pasar yang professional sangat diperlukan, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
142
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengelola langsung kegiatan pelayanan informasi pasar tanaman pangan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada 271 Kabuapten/kota seluruh indonesia. Tujuan pengembangan PIP antara lain: 1.
Memperoleh harga harian tingkat produsen, eceran dan gosir yang lebih baik dan lengkap.
2.
Memperoleh data analisa usahatani yang lebih baik.
3.
Memperoleh data stok gabah/beras yang lebih baik.
4.
Sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program dan kegiatan pelayanan informasi pasar pada tahun yang akan datang.
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar terdiri dari : 1.
Kegiatan Dekonsentrasi meliputi pengembangan pelayanan informasi pasar,
pertemuan
koordinasi
pelayanan
informasi
pasar,
dan
pemantauan stok gabah/beras di 34 provinsi serta pelayanan informasi pasar tingkat kabupaten/kota di 271 Kabupaten/Kota 2.
Kegiatan Pusat meliputi pengembangan informasi pasar, koordinasi pelayanan informasi pasar dan pengembangan aplikasi informasi pemasaran tanaman pangan.
Realisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan informasi pasar berupa jumlah fasilitasi pemasaran dan investasi hasil tanaman pangan (informasi harga) sebanyak 270 informasi harga atau mencapai 99,63% dari target 271 informasi harga. Informasi Harga Harian mencakup : a) Harga Gabah di Tingkat Petani ; b) Harga Gabah di Penggilingan ; c) Harga Beras di Tingkat Petani ; d) Harga Beras ; e) Harga Jagung Pipil ; f) Harga Biji Kedelai ; g) Harga Kacang Tanah ; h) Harga Kacang Hijau ; i) Harga Ubikayu Basah ; dan Harga Ubijalar Basah
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
143
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Informasi tersebut digunakan dalam mendukung penyerapan Gabah Beras oleh Bulog, Bahan Rapat Koordinasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan, Rapat Persiapan Hari Besar ,Keagamaan dan Nasional. Perkembangan Harga Harian Komoditas Tanaman Pangan di Tingkat Petani (Produsen) selama periode Januari – Desember Tahun 2016 sebagai berikut : a.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Gabah Tingkat Petani (Produsen) Pada Periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 15 22 30 6 13 20 27 4 13 20 27 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 Januari
Februari
Juni 2016
Nop 2016 GKP
HPP
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
b.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Beras Medium Pada Tingkat Petani (Produsen ) Pada Periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 10,000 9,500
Harga (Rp./Kg)
9,000 8,500
8,000 7,500 7,000 6,500 6,000
4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 15 22 30 6 13 20 27 4 13 20 27 2 7 12 17 22 27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 Januari
Februari
Juni 2016 Beras Medium
Nop 2016 HPP
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
144
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Jagung Pipilan Kering Pada Tingkat Petani (Produsen ) Pada periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 4,600 4,400
4,200
Harga (Rp./Kg)
4,000
3,800 3,600
3,400 3,200
3,000 2,800
4 111825 1 8 152229 7 152230 6 132027 4 132027 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 11162227 1 6 11162126 1 6 1116212631 5 1015202530 5 1015202530 Januari
Februari
Juni 2016
Nop 2016
Jagung Pipilan Kering
Harga Referensi
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
d.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Kedelai Kering Lokal Pada Tingkat Petani (Produsen ) Pada periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 9,500
9,000
Harga (Rp./kg)
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000 4 111825 1 8 152229 7 152230 6 132027 4 132027 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 11162227 1 6 11162126 1 6 1116212631 5 1015202530 5 1015202530
Januari
Februari
Juni 2016 Kedelai
Nop 2016 Harga Acuan
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
145
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Kacang Tanah Lokal Polong Basah Pada Tingkat Petani Pada periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 19,500
17,500
Harga (Rp/Kg)
15,500
13,500
11,500
9,500
7,500 1 7
6 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 31 6 5 5 4 4 4 3 9 3 9 13 19 25 31 12 18 24 12 18 24 30 11 17 23 29 11 17 23 29 10 16 23 29 10 16 22 28 10 16 22 28 15 21 27 15 21 27
JANUARI
MARET
JUNI 2016
Nop 2016
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
f.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Kacang Hijau Biji Kering Pada Tingkat Petani (Produsen ) Pada periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 19,000 18,000 17,000
Harga (Rp/Kg)
16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 1 7
6 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 31 6 5 5 4 4 4 3 9 3 9 13 19 25 31 12 18 24 12 18 24 30 11 17 23 29 11 17 23 29 10 16 23 29 10 16 22 28 10 16 22 28 15 21 27 15 21 27
JANUARI
MARET
JUNI 2016
Nop 2016
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
146
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
g.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Ubikayu Basah Pada Tingkat Petani (Produsen ) Pada periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 3,400
3,000
Harga (Rp/Kg)
2,600
2,200
1,800
1,400
1,000 1 7
6 13 19 25 31
1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 31 6 12 18 24
JANUARI
5 12 18 24 30
5 11 17 23 29
MARET
4 11 17 23 29
4 10 16 23 29
4 10 16 22 28
3 9 10 16 22 28
JUNI 2016
3 9 15 21 27
15 21 27
Nop 2016
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
h.
Perkembangan Rata-Rata Harga Harian Ubijalar Basah Pada Tingkat Petani (Produsen ) Pada periode Bulan Januari 2016 – Desember 2016 (Rp./kg) 5,000
4,500 4,000
Harga (Rp/Kg)
3,500 3,000 2,500
2,000 1,500 1,000 1 7
6 13 19 25 31
1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 31 6 12 18 24
5 12 18 24 30
JANUARI
MARET
5 11 17 23 29
4 11 17 23 29
4 10 16 23 29
4 10 16 22 28
JUNI 2016
3 9 10 16 22 28
3 9 15 21 27
15 21 27
Nop 2016
Sumber : Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan Daerah, 2016
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
147
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Dalam rangka pengembangan pelayanan informasi pasar dilaksanakan perjalanan dinas ke di 12 (dua belas) Provinsi meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali, Banten, Jambi, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Lampung dan Kalimantan Timur diperoleh hasil sebagai berikut : 1.
Beberapa daerah masih melakukan pengiriman data melalui aplikasi sms, karena masih kurang sosialisasi bahwa pengiriman data terbaru melalui portal aplikasi. Dengan telah diberikan penjelasan tentang portal aplikasi yang digunakan saat ini, maka diharapklan proses pengiriman data selanjutnya berjalan lebih baik dan lancer.
2.
Beberapa daerah kesulitan dalam pengiriman data melalui portal aplikasi.pertanian, karena masih mengikuti petunjuk lama bahwa semua pengiriman data maksimal pada pukul 12.00 pada hari yang sama.
Akibatnya
berimplikasi
pada
pengiriman overloadnya
data
menjadi
akses
ke
bersamaan, aplikasi
dan
sehingga
pengimputan data menjadi sulit masuk ke aplikasi. Disarankan kepada daerah agar pengiriman data tidak dilakukan pada jam sibuk dan data masih akan ditunggu sampai pukul 15.00 untuk menghindari over kapasitas. 3.
Lemahnya kekuatan sinyal layanan data di beberapa lokasi tertentu.
4.
Petugas PIP provinsi selain bertugas mengirimkan data harga grosir dan eceran, juga bertugas melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan PIP.
5.
Beberapa petugas informasi pasar belum memahami tata cara pengisian format suplai demand, biaya pemasaran serta analisa usahatani
6.
Biaya operasional untuk pengiriman dirasakan oleh daerah kurang mencukupi karena terkadang proses pengambilan data harga ke lokasi memerlukan waktu perjalanan yang cukup lama.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
148
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
7.
Sample rumah tangga petani di beberapa daerah tidak memenuhi kriteria dikarenakan kepemilikan lahan petani sebagian besar < 0,5 ha dan sample penggilingan sebagian besar adalah penggilingan sistem sewa dan penggilingan keliling.
8.
Analisa usaha tani terkait dengan HPP dan dilakukan menjelang masa tanam sehingga laporan analisa usaha tani 2 – 3 kali setahun. Analisa biaya pemasaran dilakukan setiap bulan dengan menghitung harga jual, harga beli, biaya dan keuntungan dari rantai pemasaran
9.
Output dari kegiatan PIP Provinsi dan PIP Kabupaten sudah ada pada http://aplikasi.pertanian/go.id
Titik kritis pengembangan pelayanan informasi pasar antara lain: 1.
Penentuan Petugas Petugas kurang aktif dalam penyampaian data kerena : a) kurangnya pengawasan dari pembina ; b) petugas kurang kompeten ; c) tumpang tindih dengan tugas dinas lainnya.
Dampaknya penyampaian data
harga menjadi tidak valid dan tidak optimal 2.
Penentuan Lokasi Lokasi sampel yang dipilh kurang mewakili informasi harga di Kabupaten dan terkadang lokasi pengambilan sampel jauh. Hal tersebut
disebabkan
karena
Pembina
memprioritaskan
aspek
kemudahan dalam pengumpulan data, dan focus ke daerah-daerah sentra.
Dampaknya adalah penyampaian data harga menjadi tidak
valid dan penyampaian data menjadi tidak kontinyu. 3.
Jaringan Jaringan internet lemah di beberapa Kabupaten hal tersebut disebabkan karena ; a) lokasi sampel berada di daerah terpencil ; b) Input data secara bersamaan/serentak di jam sibuk. Dampaknya data menjadi tidak terkirim dan data tidak masuk ke aplikasi.
4.
Analisa Data
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
149
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Data tidak dianalisa dengan baik karena petugas memliki kemapuan analisa yang masih terbatas. Dampaknya analisa data yang disajikan kurang komprehensif. Upaya Pemecahan Masalah : 1.
Melakukan evaluasi, koordinasi dan peningkatan Pembina kepada petugas atau melakukan penggantian petugas jika dipandang perlu
2.
Meninjau ulang pemilihan lokasi dengan memprioritaskan sentra produksi, dan memberikan biaya operasional kepada petugas dalam pengambilan/pengumpulan data
3.
Petugas harus mencari lokasi yang memiliki jaringan internet yang kuat dan pengiriman data dilakukan diluar jam sibuk.
4. C.
Meningkatkan pelatihan, pembinaan dan pendampingan.
PROMOSI DAN INVESTASI TANAMAN PANGAN Salah satu kegiatan yang diharapkan mampu memperkenalkan dan meningkatkan pangsa pasar produk tanaman pangan adalah dengan melakukan
promosi
yang
intensif
dan
berkesinambungan
serta
terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bentuk kegiatan yang dapat mendukung promosi Produk Tanaman Pangan diantaranya menampilkan produk yang menjadi unggulan Indonesia serta produk yang sedang menjadi trend di masyarakat pada event pameran nasional dan internasional. Kegiatan Promosi dan Investasi Tanaman Pangan dilaksanakan melalui pengumpulan data, koordinasi instansi terkait pada beberapa Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan mengikuti rapat – rapat sesuai penugasan pimpinan. Kegiatan Promosi dan Investasi Tanaman Pangan dilaksanakan di 7 (tujuh) Provinsi antara lain : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Hasil yang diperoleh sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
150
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.
Perkumpulan Petani Organik Santiago (yang merupakan akronim dari Sariak Alahan Tigo) berdiri pada tanggal 3 Maret 2008 berlokasi di Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Pola pertanian yang diterapkan oleh petani di PPO Santiago khususnya untuk padi seluruhnya dilakukan secara alami. Mulai dari tahap penanaman, perawatan di usia muda sampai berbuah hingga penanganan menjelang panen sama sekali tidak menggunakan bahan kimia.
2.
Perkembangan pemasaran beras tidak hanya pada beras premium dan medium, namun merambah kepada beras organik dan beras khusus yang pasarnya lebih di dominasi ekspor. Pertemuan sosialisasi pertanian organik Dinas Pertanian Propinsi Lampung bekerjasama dengan PT. Kampung Kearifan Indonesia (JAVARA) akan menfasilitasi pengembangan beras organik berdasarkan kearifan lokal. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 11 Kelompok tani di Provinsi Lampung yang telah/akan bersertifikat organik.
3.
Peluang pasar beras organik yang besar diharapkan dapat menjadikan wadah pemasaran beras organik yang terintegrasi dalam lembaga pertanian organik sehingga posisi tawar menawar petani menjadi tinggi. JAVARA selaku pemasar pertanian organik dan lembaga pertanian organik diharapkan dapat membuka peluang pasar beras organik di Propinsi Lampung.
4.
Komoditas yang berorientasi ekspor selain Beras Pandan Wangi Cianjur di Kabupaten Cianjur adalah singkong (terdapat di Kabupaten Cianjur Selatan), singkong tersebut banyak diolah menjadi tepung dan Beras Japonica yang dibudidayakan oleh PB.Sindang asih perlahanlahan sudah kearah organik, bahan kimia perlahan-lahan dikurangi sehingga nilai jual bisa lebih baik.
5.
Peran pedagang pengumpul menjadi dominan karena luas lahan usaha tani kecil dan perlu koordinasi antar instansi terkait dimana
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
151
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Bulog sebagai sub sektor hilir. Bulog tidak akan dapat bersaing dengan harga jagung acuan pemerintah. 6.
Beberapa beras impor yang telah dikembangkan di Indonesia antara lain beras Japonica di Pemalang, dan beras Basmati. Upaya yang dilakukan untuk meningkatan pemasaran produk adalah melalui pameran yang di dukung sarana promosi dan temu usaha.
7.
Salah satu perusahaan yang menerima tepung mocaf dari Kelompok Tani Baru Muncul yaitu Tiga Pilar dengan beberapa ketentuan yaitu sudah SNI, dengan aroma tidak apek, bersih dari kotoratn dan kutu serta KA 13%.
8.
Peran penting indikasi geografis pertanian adalah sebagai tanda pengenal
darimana
suatu
produk
berasal
(daerah
penghasil),
Konsumen atau masyarakat umum dapat mengetahui lebih jauh hal ikhwal mengenai produk IG yang bersangkutan melalui Buku Persyaratan IG yang terbuka untuk umum, Perlindungan hukum suatu produk dari pemalsuan (Undang-undang Merek), Dari hasil Kegiatan koordinasi promosi dan investasi yang telah dilakukan terlihat bahwa pada daerah masih terdapat permasalahan dalam sistem pemasaran komoditi tanaman pangan, namun demikian ditemukan juga di daerah lain sistem pemasaran yang sudah relatif baik seperti pola kemitraan. Pada aspek investasi pertanian, ditemukan kecenderungan petani maupun poktan untuk menanam komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya dengan penanaman padi organik yang merupakan trend yang sedang berkembang di kalangan petani/poktan. Trend penanaman padi organik perlu diantispasi dengan membuka pasar baru beras organik agar petani/poktan terhindar dari kerugian biaya investasi yang sudah dilakukan. Permasalahan dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk komoditi tanaman pangan melalui promosi dan investasi, sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
152
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.
Rendahnya sumber daya petani (SDM) dalam strategi mempromosikan produknya dan keterbatasan mengakses pasar. Dengan kondisi tersebut, petani hanya berfikir bagaimana produk terjual tanpa memiliki informasi harga di tempat lain sebagai pembanding harga. Kondisi ekonomi petani yang terkekang secara alam menyebabkan minimnya pengetahuan trik-trik mempromosikan produk untuk memperoleh nilai tambah yang lebih baik
2.
Modal investasi menjadi salah satu kendala petani untuk menghasilkan produk beras yang memiliki nilai jual yang relative tinggi.
3.
Infrasturktur pasar yang masih terikat dengan tengkulak merupakan kendala utama petani untuk memperoleh nilai tambah yang lebih baik.
4.
Lokasi
usaha
pengumpulan pengumpul
tani
yang
produk.
terpencar-pencar
Kondisi
mengumpulkan
dan
tersebut
menyulitkan
menyulitkan
pengangkutan,
proses
pedagang
sehingga
biaya
pengumpulan berdampak kepada harga komoditi yang lebih rendah (memperbesar biaya pemasaran) 5.
Kurang tersedianya informasi pasar merupakan faktor keterbatasan informasi harga jual yang kompetitifi untuk memperoleh keuntungan terbaik.
Upaya pemecahan masalah sebagai berikut : 1.
Penyebaran informasi dan analisa pasar sehingga petani mempunyai posisi tawar yang lebih baik untuk memperoleh margin yang wajar. pedagang dapat beroperasi dengan margin pemasaran yang rendah dan memberikan keuntungan bagi pedagang itu sendiri, produsen dan konsumen.
2.
Diperlukan penguatan jaringan pemasaran sehingga dapat menembus pasar di daerah lain.. Oleh sebab itu penguatan koperasi setempat atau usaha RMU setempat sangat cocok sebagai pengumpul yang terikat secara emosinal dan aturan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
153
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3.
Diperlukan keterlibatan perusahan daerah sebagai availis bantuan kredit agar petani dapat mengolah produknya dalam skala usaha yang ekonomis..
4.
Pembinaan poktan/gapoktan sebaiknya lebih banyak diarahkan kepada praktek pemasaran. Sehingga petani memahami strategi pemasaran untuk memperoleh nilai tambah keuntungan. Pembinaan tersebut dapat di tempuh dengan pola kemitraan dengan pedagang besar.
D.
KEGIATAN INFORMASI PEMASARAN TANAMAN PANGAN Salah satu kegiatan yang diharapkan mampu memperkenalkan dan meningkatkan pangsa pasar produk tanaman pangan adalah dengan melakukan promosi yang intensif dan berkesinambungan serta terkoordinasi baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Hakikat promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar akan sasaran perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan akhirnya fanatik terhadap produk yang ditawarkan. Promosi harus dapat mengikuti dinamika pasar dan perubahan pola pikir serta selera konsumen. Fasilitasi promosi produk tanaman pangan dapat diselenggarakan melalui pameran – pameran yang diikuti oleh petani dan pelaku usaha, menyampaikan leaflet atau brosur, banner, poster dan sampel produk, sehingga melalui fasilitasi promosi, produk tanaman pangan akan dikenal luas bukan saja oleh masyarakat Indonesia tetapi juga oleh pasar luar. Kegiatan fasilitasi promosi produk tanaman pangan merupakan salah satu cara untuk menginformasikan produk – produk tanaman pangan yang diminati oleh pasar terhadap petani dan pelaku usaha. Fasilitasi promosi produk tanaman pangan dilakukan melalui identifikasi pelaku usaha dengan kunjungan lapang ke pelaku usaha, kunjungan ke
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
154
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
petani atau ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi atau mengikuti rapat – rapat yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan investasi sesuai dengan penugasan pimpinan. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui identifikasi pelaku usaha dan promosi investasi tanaman pangan dilaksanakan pada bulan April – November 2016 ke 18 (delapan belas) Provinsi antara lain : D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung,Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Banten Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, diperoleh hasil sebagai berikut : 1.
Pelaku usaha home industry yang dapat dipromosikan di D.I. Yogyakarta adalah Kelompok Tani Sidomulyo, Egg Roll Ubi Ungu Shasa dan Kelompok Wanita Tani Putri 21 (KWT Putri 21). Kelompok tani Sidomulyo pada jenis beras premium dengan tingkat kepecahan maksimal 5%; Egg Roll Ubi Ungu dengan bahan baku sedikit campuran terigu dan ubi ungu dan Kelompok Wanita Tani Putri 21 (KWT Putri 21) memanfaatkan ubikayu yang merupakan produk unggulan di Daerah Gunung Kidul untuk diolah menjadi tepung, berbagai olahan kue dan mie.
2.
Pelaku usaha komoditas jagung di Kabupaten Sumbawa oleh PT. Seger Agro Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis dengan komoditi utama jagung, kedelai, ketan, beras dan fullfat-soya. Gudang utama PT Seger Agro Nusantara berada di Surabaya, dan beberapa cabang di daerah lain seperti Jember, Cepu, Sumbawa, Dompu, dan Makassar.
3.
PT. Biogoene Plantation telah mengembangkan usaha beras Japonica seluas 100 Ha dengan produksi 6-7 ton/Ha. Perusahaan ini membuka peluang usaha dalam menjalin kemitraan dengan petani dengan fasilitasi benih dan pemasaran produknya dengan syarat lahan bebas endemis, luasan lahan minimal 20 Ha apabila spot – spot minimal 4 Ha, irigasi teknis/air tersedia.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
155
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4.
Komoditas yang berorientasi ekspor selain Beras Pandan Wangi Cianjur di Kabupaten Cianjur adalah singkong (terdapat di Kabupaten Cianjur Selatan), singkong tersebut banyak diolah menjadi tepung. Permintaan gaplek/chips sebanyak 1.000 ton dari Garut, Sukabumi, Kuningan (tepung), Bandung (pakan ternak). Namun belum semua terpenuhi karena kurangnya pertanaman
5.
Terdapat 14 kelompok tani di Provinsi Jawa Barat Ada yang sudah mendapat sertifikat organik nasional.
Sertifikat tersebut merupakat
sebagai modal peluang promosi investasi untuk pengembangan pemasaran dan 2 asosiasi petani juga telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis yaitu Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) yang telah melakukan ekspor ke negara Malaysia, Singapura, Hong Kong; serta Masyarakat Pelestari Padi Pandawangi Cianjur (MP3C) yang memasarkan produknya baru disekitar wilayah Jawa Barat dan Jakarta. 6.
Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat terdapat Perkumpulan Petani Organik (PPO), yaitu kelompok tani Santiago berada di Nagari Sariak Alahan Nan Tigo, Kecamatan Hilira Gumanti, dengan ketua Hesriyatdi. PPO Santiago pada tahun 2011 telah menerima sertifikasi organic dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat, dengan demikian PPO Santiago telah dapat menggunakan label organic untuk produk pertanian yang dihasilkannya.
7.
Gapoktan Gemah Ripah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pengekspor beras organik yang bekerjsama/bermitra dengan perusahaan CV. Javara. Gapoktan Gemah Ripah juga mendapat permintaan dari perusahaan CV. Javara untuk ekspor beras hitam akan tetapi belum dapat dipenuhi karena diperlukan alat penanganan pasca panen colour shorter untuk mensortir warna beras agar seragam. Pihak Distan Provinsi pernah mengusahakan akan tetapi terkendala dengan pengadaan karena anggaran yang diperlukan untuk pembelian alat tersebut sangat mahal. Diharapkan Kementerian Pertanian dapat memberikan bantuan alat tersebut.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
156
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
8.
Pengembangan industri pakan ternak sangat memungkinkan di Kabupaten Sumbawa karena potensi produksi jagung tinggi, namun belum diiringi pertumbuhan industry sehingga hasil panen jagung di Kabupaten Sumbawa banyak di kirim ke luar NTB (Jawa Timur, Bali). Bupati setempat memberikan jaminan kepastian untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa karena potensi lahan untuk tanam jagung masih sangat tinggi.
9.
Kalimantan Utara mempunyai potensi investasi dalam produk beras unggulan lokal dengan kualitas baik dan sudah di akui oleh negara tetangga seperti Malayasia dan Brunai Darussalam. Beras tersebut adalah beras adan, berlokasi di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.
10. Provinsi Aceh terdapat peluang promosi investasi pada produk tanaman pangan, yaitu Beras Sigupai berasal dari varietas padi lokal yaitu varietas padi Sigupai. Beras Sigupai merupakan ikon Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sehingga disebut sebagai “Bumi Breuh Sigupai”. 11. Kabupaten Tambrauw, CV. Bintuni Agro Prima Perkasa sedang dibangun industri pakan dengan luas lahan jagung 200 Ha. Perusahaan tersebut sudah mengajukan HGU 20.000 ha. Pemerintah daerah setempat sedang memprogramkan integrasi antara ternak sapi dan jagung. 12. Potensi investasi pada pengembangan beras khusus Japonica, tepatnya di Karawang Timur milik Bapak Osim, namun tidak berkembang karena provitasnya hanya 2 ton/ha. Beras Ketan juga berpotensi untuk dikembangkan, khususnya di Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Cimalaya Kulon. Adapun luas lahan ketan di Kecamatan Tempuran sekitar 100 ha/tahun dengan provitas 6 – 7 ton/ha dan luas lahan ketan Kecamtan Cimalaya Kulon hanya 2 ha dan Beras organik dikembangkan di Kecamatan Rawamerta seluas 20 ha dan Kecamatan Pangkalan seluas 5 ha.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
157
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
13. Kabupaten
Lumajang,
merupakan
salah
satu
sentra
produksi
komoditas tanaman pangan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi investasi bagi dunia usaha agribinis. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian hasil produksi padi, jagung dan kedelai 14. Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2014 – 2017 merupakan salah satu percontohan Kementerian Pertanian untuk pengembangan ketahanan pangan nasional untuk menuju swasembada pangan dan menjadi suatu peluang promosi, pemasaran dan investasi bagi para investor, karena pemerintah pusat telah mengembangkan luas tambah tanam untuk komoditi padi, jagung dan kedelai di setiap tingkat Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan cara memfasilitasi saprodi dan sarana alat pasca panen pada setiap kelompok tani Kabupaten dan Kota. 15. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu dari Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai potensi investasi, karena penghasil terbesar produksi jagung setiap tahun luas tanam sebesar 37.000 Ha. Sentra Produksi Jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat di 6 Kecamantan. Keenam (6) daerah produksi jagung ini dapat menghasilkan jagung sebesar 100.000 ton/ 2 kali tanam/tahun. 16. Banten merupakan wilayah yang strategis dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan adalah mengarah kepada daya saing, mandiri dan tangguh serta mampu memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan. Permasalahan pada kegiatan identifikasi pelaku usaha dan promosi dan investasi tanaman pangan sebagai berikut : 1.
Pemerintah daerah tidak selalu
mendukung kegiatan kelompok
petani/gapoktan/pelaku usaha agribinis pengembangan usaha dan pembangunan disektor pertanian.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
158
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2.
Petani/kelompok tani/gapoktan jarang mendapatkan program bimbingan usaha dari dinas pertanian daerah setempat, pihak perbankan dan perusahaan
BUMN,
perusahaan
swasta
serta
stakeholder
yang
berkepentingan dalam pengembangan usaha agribisnis pertanian. 3.
Kurangnya pemberdayaan petani dengan model tertentu sehingga generasi muda kurang tertarik berusaha di bidang tanaman pangan.
4.
Pengembangan beras tertentu kurang menarik minat petani karena tidak adanya jaminan pasar.
5.
Para petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani dan pelaku usaha belum menjadikan kegiatan promosi merupakan hal penting/prioritas
Upaya pemecahan masalah sebagai berikut : 1.
Diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam pendampingan, pengawalan
dan
pengawasan
kepada
Kelompoktani/Gapoktan/
UPJA/Lembaga Masyarakat/Pemda dan pelaku usaha. 2.
Mengadakan koordinasi kepada pelaku - pelaku usaha, dinas pertanian daerah dan stakeholder
yang terkait
untuk
bekerjasama
dalam
membenahi dan membimbing para kelompok tani, gapoktan dan pelaku usaha kecil pedesaan untuk menngembangkan usaha petani pedesaan. 3.
Pengembangan membutuhkan.
beras Hal
ini
tertentu
karena
merupakan
banyak
peluang
bagi
Negara
yang
petani
untuk
mengembangkan berbagai jenis beras khusus. Diharapkan adanya pilot model dan kajian khusus terkait pengembangan beras khusus sehinga memotivasi petani untuk menanam. 4.
Fasilitasi bahan penunjang kegiatan promosi dan investasi untuk menarik minat pengunjung atau peserta pameran berupa goody bag, seminar kit, pin, tempelan kulkas, gantungan kunci dan lain-lain.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
159
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
E.
MONITORING, EVALUASI DAN PEMASARAN DAN INVESTASI.
PELAPORAN
PENGEMBANGAN
Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran dan investasi tanaman pangan dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan pemasaran dan investasi serta mengidentifikasi setiap
permasalahan sehingga dapat
dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pemasaran dan investasi pada masa yang akan datang. Kegiatan pemasaran dan investasi tanaman pangan tahun 2016 mencakup pengembangan informasi pasar dan investasi tanaman pangan. Pengembangan informasi pasar dilaksanakan pada 271 Kabupaten di 34 Provinsi dan investasi tanaman pangan dilaksanakan pada 34 Provinsi. Kegiatan pengembangan informasi pasar terdiri dari pelayanan informasi pasar dan pemantauan stok yang dilaksanakan provinsi dalam bentuk pertemuan
koordinasi
Provinsi/Kabupaten.
petugas
Petugas
pelayanan
pelayanan
informasi
informasi
pasar
pasar
tingkat
diharapkan
mengirimkan harga harian komoditas tanaman pangan setiap hari, data supply demand
tanaman pangan, analisa usaha tani tanaman pangan,
analisa biaya pemasaran dan data pemantauan stok. Kegiatan investasi tanaman pangan tingkat provinsi dalam bentuk pertemuan koordinasi yang mewadahi petani dengan pelaku usaha di bidang tanaman pangan. Kegiatan informasi pasar yang terealisasi 27 provinsi dan kegiatan investasi 10 provinsi. Dana dekonsentrasi pemasaran hasil dan investasi tanaman pangan tahun 2016
sebesar
Rp.
11.580.120.000
dengan
realisasi
sebesar
Rp. 6.160.797.707 (53,20%). Optimalisasi kegiatan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) yang diberikan kepada 271 Kab/Kota di 34 Provinsi masih jauh dari memuaskan. Data analisa usahatani sebesar 7,61%, data pemantauan stok sebesar 10,14%, data supply demand dan biaya pemasaran sebesar 0,36%, namun Keaktifan petugas PIP dalam pengiriman data harian harga tanaman pangan sebesar 99,63%,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
160
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran dan investasi tanaman pangan dilakukan di Provinsi Banten, Kalimantan Utara, Maluku, Aceh, Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah. Kegiatan monev di daerah masih kurang efektif dalam optimalisasi PIP dan menggali potensi tanaman pangan untuk meningkatkan nilai investasi di daerah. Diharapkan provinsi/kabupaten berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait harga tanaman pangan yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan kearifan lokal tanaman pangan guna meningkatkan nilai investasi tanaman pangan.
F.
KEBIJAKAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN Kebijakan pemasaran tanaman pangan nasional bertujuan untuk menjaga kelangsungan produksi domestik, melindungi petani padi serta menjamin kecukupan bagi masyarakat agar mendapatkan akses yang mudah secara ekonomi maupun fisik secara berkelanjutan. Komoditi tanaman pangan (padi, jagung, umbi dan aneka kacang) merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan, distribusi dan stabilisasi harga menjadi sangat penting dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun kepentingan konsumsi masyarakat secara umum serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional Kegiatan
kebijakan pemasaran tanaman pangan dilaksanakan dengan
melakukan perjalanan dinas ke lokasi-lokasi sentra pangan dan mengikuti rapat di luar kantor, antara lain : 1.
Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2015 dan Angka Ramalan I 2016 Produksi Tanaman Pangan di Hotel Provinsi Bali.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
161
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2.
Mengikuti acara Kunjungan Kerja Bapak Menteri Pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
3.
Kunjungan ke Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi dengan penyumbang ekspor beras organik dan beras ketan hitam terbesar dalam sepuluh tahun terakhir dengan kualitas beras organik dan beras ketan hitam belum ada yang mampu menyaingi. Beras organik berasal dari Kabupaten Tasikmalaya sedangkan beras ketan hitam berasal dari Kabupaten Bandung. Tujuan ekspor beras organik ke amerika, italia, belgia, malayasia dan singapura. Sedangkan beras ketan hitam ke Singapura dan Taiwan. Privinsi Jawa Barat juga merupakan provinsi yang mampu mengekspor ubi jepang dan ubi ungu
4.
Kunjungan ke Provinsi Papua diperoleh informasi bahwa harga beras di propinsi Papua cukup mahal, Harga beras di pasaran Rp 12.000/kg dan di tingkat petani seharga Rp. 10.000/kg. Sentra padi terbesar di Propinsi Papua berada di Kabupaten Merauke, Nabire, Jayapura, Kota Jayapura dan Timika. Petani biasa menjual padi dalam bentuk beras dikarenakan harga gabah Rp. 6.000/kg lebih murah jika dibandingkan digiling menjadi beras. Bulog divre Jayapura tidak dapat menyerap beras setiap bulannya dikarenakan pada saat panen raya, petani meminta di atas HPP Bulog. Investasi tanaman pangan yang ada Propinsi Papua adalah pabrik ubi jalar di Kerom, Kabupaten Merauke. Investasi di Propinsi Papua sulit dikembangkan karena masalah tanah adat.
5.
Mengikuti
pertemuan
Evaluasi
dan
Implementasi
Perundang-
Undangan dan Keterbukaan Informasi Publik” di Provinsi Jawa Timur Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan pengetahuan tentang Peraturan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
162
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Perundang-Undangan di bidang Pertanian Khususnya Tanaman Pangan 6.
Mengikuti Pameran “Gelar Pangan Nusantara Tahun 2016” di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui Gelar Pangan Nusantara, diharapkan dapat mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui kearifan lokal,
kerjasama
masyarakat
serta
terintegrasi kreasi
antara
pemerintah,
masyarakat
dalam
daerah
dan
menciptakan/
mengahasilkan resep berbagai jenis makanan berbasis umbi-umbian buah-buahan. 7.
Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Ramalan II 2016 Produksi Tanaman Pangan di Yogyakarta.
8.
Kunjungan ke Provinsi Kalimantan Utara
dalam rangka menggali
potensi beras adan, yang merupakan produk unggulan lokal dengan kualitas baik dan telah di akui oleh Negara-negara tetangga seperti Malayasia dan Brunai Darussalam Peminat beras adan sangat banyak, namun terkadang sulit terpenuhi karena sulitnya akses transportasi. Saat ini sedang dibangun jalan darat
trass
Kalimantan
untuk
membuka
akses
darat
menuju
Kecamatan Krayan yang berasal dari Kabupaten Malinau. Diharapkan pembangunan jalan tersebut selesai pada Tahun 2017, sehingga peluang investasi akan semakin terbuka lebar. Titik kritis pengawalan kebijakan tanaman pangan sebagai berikut: 1.
Dasar hukum pelaksanaan kebijakan belum ada. Sering ditemukan dasar hukum pelaksanaan kebijakan belum dibuat turunannya, sehingga berpotensi menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan.
2.
Pemahaman petugas terhadap aturan yang ada kurang.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
163
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Rendahnya pemahaman petugas terhadap aturan-aturan kebijakan tanaman pangan menyebabkan lambatnya realisasi pelaksanaan kebijakan. Analisa Resiko 1.
Aturan turunan kebijakan yang belum ada menyebabkan lambatnya realisasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
2.
Rendahnya
pemahaman
petugas
terhadap
aturan-aturan
menyebabkan realisasi pelaksanaan kebijakan terhambat. Upaya Pemecahan Masalah 1.
Melakukan inventarisasi aturan yang belum ada turunannya dan segera dibuat aturan tersebut.
2.
Melakukan pendampingan terhadap petugas yang belum memahami aturan dengan petugas yang sudah paham
Selama periode tahun 2016, telah disiapkan regulasi dan memberikan rekomendasi ekspor impor, dengan rincian sebagai berikut : a.
Rekomendasi dan Realisasi Ekspor Beras Ketan dan Organik 2015 – 2016 1.
Beras Ketan NO 1 2 3 4
NEGARA TUJUAN SINGAPORE HONG KONG EAST TIMOR TAIWAN TOTAL
REKOMENDASI (Kg) 2015 2016 344,000 432,000 1,000
344,000
433,000
REALISASI (Kg) REALISASI Thd TARGET (%) 2015 2016 2015 2016 306,250 99,000 89.0 22.9 300 0.0 1,675 530 308,755 99,000 89.8 22.9
Sumber: BPS dan Dit.PPHTP
2.
Beras organik NO 1 2 3 4 5 5 5
NEGARA TUJUAN BELGIUM ITALY UNITED STATES SINGAPORE AUSTRALIA MALAYSIA GERMANY TOTAL
REKOMENDASI (Kg) 2015 2016 61,000 32,000 40,000 39,210 88,000 75,000 46,050 30,100 11,256 43,200 8,275 278,250 195,841
REALISASI (Kg) 2015 2016 13,860 1,680 33,600 3,371 59,005 39,520 1,159 10,008
106,465
55,738
REALISASI Thd TARGET (%) 2015 2016 22.7 5.3 84.0 8.6 67.1 0.0 3.9 88.9
38.3
28.5
Sumber: BPS dan Dit.PPHTP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
164
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3.
Beras lain-lain NO 1 2 3 4
REKOMENDASI (Kg) 2015 2016
NEGARA TUJUAN GERMANY MALAYSIA PAPUA NEW GUINEA EAST TIMOR TOTAL
-
-
REALISASI (Kg) REALISASI Thd TARGET (%) 2015 2016 2015 2016 15 20 41,320 21,320 640 920 1,275 41,975 23,535 -
Sumber: BPS dan Dit.PPHTP
Catatan : a.
Beras-beras yang tidak ada direkomendasi tetapi ada realisasi,
kemungkinan
eksportirnya
belum
mendapat
sosialisasi panduan ekspor. Hal tersebut sedang ditelusuri. b.
Masih rendahnya realisasi dibanding rekomendasi akan diklarifikasi
setelah
mendapatkan
informasi
dari
pihak
eksportir. b.
Impor Beras Tahun 2015 dan 2016 1.
Beras Ketan NO 1 2 3
NEGARA ASAL MALAYSIA VIETNAM THAILAND TOTAL
REALISASI (Kg) 2015 2016 825,000 700,000 200,000 450,000 399,999 1,424,999 1,150,000
Sumber: BPS dan Dit.PPHTP
2.
Beras Kukus NO 1 2
NEGARA ASAL INDIA MALAYSIA TOTAL
REALISASI (Kg) 2015 2016 50,000 162,000 16,769 50,000 178,769
Sumber: BPS dan Dit.PPHTP
3.
Beras Medium NO 1 2 3 4 5
NEGARA ASAL JEPANG MYANMAR TAIWAN THAILAND VIETNAM TOTAL
REALISASI (Kg) 2015 2016 80,000 115,513 11,261,650 148 23,479,999 458,900,000 481,700,000 524,700,000 505,259,999 994,977,311
Sumber: BPS dan Dit.PPHTP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
165
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4.
Beras Lain-lain NO
NEGARA ASAL
1 2 3 4 5 6
INDIA PAKISTAN KAMBOJA MYANMAR THAILAND VIETNAM TOTAL Sumber: BPS dan Dit.PPHTP
REALISASI (Kg) 2015 2016 33,238,500 26,998,119 180,099,500 62,689,830 1,000,000 8,775,000 103,065,741 49,899,325 27,274,195 10,157,318 353,452,936 149,744,592
Catatan : 1.
Kementan tidak mengeluarkan rekomendasi impor untuk beras ketan dan beras kukus
2.
Rekomendasi impor beras medium dikeluarkan oleh Rakortas
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
166
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
IX A.
KEGIATAN KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN Organisasi 1.
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 03
Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat operasional, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
52/Permentan/OT.040/11/2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : a.
Penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
peningkatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; b.
Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
c.
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan
pascapanen,
pengolahan,
standardisasi
dan
penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; d.
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
167
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e.
Pelaksanaan
evaluasi
dan
peningkatan
pascapanen,
pelaporan
kegiatan
pengolahan,
di
bidang
standardisasi
dan
penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; f.
Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan; dan
g.
Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
2.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri atas : a.
Subdirektorat Pascapanen;
b.
Subdirektorat Pengolahan;
c.
Subdirektorat Standardisasi dan Mutu;
d.
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat sebagai berikut : 1.
Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang
peningkatan
pascapanen
tanaman
pangan.
Dalam
melaksanakan tugas, Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi : a.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
b.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
168
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;
d.
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen; dan
e.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di penerapan
teknologi
dan
penyediaan
sarana
bidang
pascapanen
tanaman pangan. 2.
Subdirektorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pengolahan
menyelenggarakan
fungsi : a.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
b.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
c.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan;
d.
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan; dan
e.
Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
di
bidang
penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan. 3.
Subdirektorat
Standardisasi
dan
Mutu
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
169
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Standardisasi dan Mutu menyelenggarakan fungsi : a.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;
b.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;
c.
Pemberian
bimbingan
teknis
dan
supervisi
di
bidang
standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan; d.
Pelaksanaan evaluasi
dan
pelaporan kegiatan di bidang
standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan; dan e.
Penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan.
4.
Subdirektorat
Pemasaran
dan
Investasi
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan
investasi
tanaman
pangan.
Dalam
melaksanakan
tugas
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi menyelenggarakan fungsi : a.
Penyiapan
perumusan
kebijakan
di
bidang
peningkatan
pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan; b.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
c.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
d.
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan; dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
170
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e.
Pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang
peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan. 5.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
6.
Kelompok
Jabatan
Fungsional
terdiri
atas
jabatan
fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
masing-masing
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Pada setiap Subdirektorat, masing-masing mempunyai dua seksi yaitu : (1)
(2)
(3)
(4)
Subdirektorat Pascapanen terdiri dari : a)
Seksi Penerapan Teknologi Pascapanen
b)
Seksi Sarana Pascapanen.
Subdirektorat Pengolahan terdiri dari : a)
Seksi Penerapan Teknologi Pengolahan
b)
Seksi Sarana Pengolahan.
Subdirektorat Standardisasi dan Mutu terdiri dari : a)
Seksi Standardisasi
b)
Seksi Mutu.
Subdirektorat Pemasaran dan Investasi terdiri dari : a)
Seksi Pemasaran dan Promosi
b)
Seksi Investasi.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
171
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
B.
Ketatausahaan Sebagai fungsi pelayanan, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dalam bidang sebgai berikut : 1.
Admistrasi Umum a.
Surat Menyurat. Surat masuk dan surat keluar dibukukan dalam buku agenda dan diarsipkan menurut kodefikasi surat. Surat yang sifatnya penting dan mendesak dikirim via e-mail, faksimili, kilat khusus. Selama tahun 2016 realisasi surat masuk sebanyak 1.653 pucuk surat sedangkan surat keluar sebanyak 905 pucuk surat.
b.
Perpustakaan. Perpustakaan diharapkan dapat memberi informasi literatur, buku dan informasi lainnya. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan sebagian besar berupa laporan dari Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan buku-buku yang berupa literatur, Lembaran Negara dan lain-lain masih sangat kurang. Buku/laporan pusat yang dihasilkan pada tahun 2016 sebanyak 135 buku.
2.
Kepegawaian Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya,
Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan didukung oleh 72 orang pegawai, yang terdiri dari 1 orang Direktur, 4 orang Kepala Subdirektorat, 8 orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta 58 orang Staf. a.
Komposisi Pegawai 1)
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat a)
Golongan IV/c Pembina Utama Muda :
1 orang
b)
Golongan IV/b Pembina Tingkat I
:
2 orang
c)
Golongan IV/a Pembina
:
5 orang
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
172
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
d)
Golongan III/d Penata Tingkat I
: 13 orang
e)
Golongan III/c Penata
:
f)
Golongan III/b Penata Muda Tingkat I : 23 orang
g)
Golongan III/a Penata Muda
: 12 orang
h)
Golongan II/d
Pengatur Tingkat I
:
3 orang
i)
Golongan II/c
Pengatur
:
4 orang
j)
Golongan II/b Pengatur Muda Tingkat I:
2 orang
k)
Golongan II/a Pengatur Muda
3 orang
:
Jumlah 2)
3)
4 orang
: 72 orang
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan a)
S2 (pasca sarjana)
:
18 orang
b)
S1 (sarjana)
:
34 orang
c)
D3 (sarjana muda)
:
6 orang
d)
SLTA
:
13 orang
e)
SD
:
1 orang
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin a)
Laki-laki
:
37 orang
b)
Perempuan
:
35 orang
Daftar Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan selengkapnya disajikan pada tabel lampiran 6-7 b.
Mutasi, Pelimpahan, Pensiun, Meninggal, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan Kartu-kartu. Selama periode Januari s/d Desember 2016 telah terjadi mutasi alih
tugas/melimpah,
pensiun,
meninggal
dan
promosi,
penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
173
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
pembuatan kartu-kartu dengan rincian sebagai berikut : 1)
Mutasi : Pegawai yang mutasi, alih tugas ke unit kerja lain sebanyak 6 orang yaitu : a)
Jane Caroline, S.P.,M.M. mutasi pindah ke STTP Bogor, Jawa Barat.
b)
Nitam Kasim, A.Md., mutasi pindah ke UPT Provinsi Gorontalo.
c)
Ariyati, mutasi pindah ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.
d)
Amirruddin, S.P.,M.P. mutasi pindah ke Sekretariat Ditjen TP.
e)
Ratna Dwi Astuti, S.P., mutasi pindah ke Sekretariat Ditjen TP.
f)
Ir. Setya Prakosa, M.M. mutasi pindah ke Sekretariat Ditjen TP.
Pelimpahan pegawai dari Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan
ke
Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebanyak 2 orang yaitu : a)
Batara
Siagian,
S.P.,M.AB,
sebagai
Kasubdit
Stadardisasi dan Mutu. b)
Tias Atika Rachmawati, S.E. Staf Sub Bagian Tata Usaha.
Pegawai yang pensiun sebanyak 1 orang dan meninggal 2 orang yaitu : a)
Ir. Bambang Jaya, M.Eng. pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016
b) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Suparmo, meninggal tanggal 2 Maret 2016. |
174
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
c)
Ir. Dian Handayani, M.Si. meninggal tanggal 2 April 2016.
Pegawai yang promosi sebanyak 3 orang, yaitu : a)
Ir.
Bambang
Kuncoro,
M.M.
sebagai
Kasubdit
Pengolahan. b)
Nurihyatun Sardjono, S.P.,M.P. sebagai Kasi Sarana Pascapanen.
c)
Maretsum Simanullang, S.P.,M.Si. sebagai Kasubag Layanan Rekomendasi pada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan.
2)
Kenaikan Gaji Berkala. Selama tahun 2016 (Januari s/d Desember 2016) kenaikan gaji berkala sebanyak 31 (Tiga puluh satu) orang. Surat Keputusan sudah terbit 100%.
3)
Kenaikan pangkat. Pada tahun 2016 realisasi kenaikan pangkat sebanyak 5 (Lima) orang, terdiri dari : a)
Periode April 2015
: 4 orang
b)
Periode Oktober 2015
: 1 orang
Surat Keputusan sudah terbit 100% 4)
Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) Sampai
dengan
tahun
2016
telah
diberikan
tanda
kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang berhak dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a)
Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun : 3 orang
b)
Satya Lencana Karya Satya XX Tahun :
c)
Satya Lencana Karya Satya X Tahun
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
7 orang
: 14 orang 175
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5)
Kartu-kartu Selama
tahun
2016
(Januari
s/d
Desember
2016)
pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg / Karsu / Karis, Taspen, Askes (BPJS), KORPRI dan NPWP) selengkapnya disajikan pada tabel berikut: Tabel 19 : Kartu Pegawai Tahun 2016 Jenis
No
c.
Kartu
Selesai
Sedang Proses
Belum
Keterangan
1 Karpeg
68
-
4 CPNS
2 Karis/Karsu
67
-
5 Belum berkeluarga
3 Askes
72
-
-
4 Taspen
68
-
4 CPNS
5 KORPRI
72
-
-
6 NPWP
72
-
-
Rumah Tangga dan Perlengkapan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan melaksanakan tugastugas pokok antara lain penyediaan Alat Tulis Kantor, Blangkoblangko/Kop Surat, kebersihan/pemeliharaan gedung/halaman kantor,
pemeliharaan kendaraan
dinas,
pemeliharaan
dan
inventarisasi barang milik Negara, keamanan kantor, serta melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1)
Membukukan
barang-barang
inventaris
dari
hasil
pengadaan barang tahun 2016 sebagai berikut : a)
Pengadaan
Perangkat
Pengolahan
Data
dan
Komunikasi seperti PC Flat All in One 9 unit, PC Flat All in one (subdit pascapanen) 2 unit, Ms. Office 5 unit (Subdit Padi), Laptop 12 unit, Printer Laserjet 10 unit, Printer Multifungsi 6 unit, Modem 7 unit, Kamera DSLR (subdit pasinves) 1 unit, Recorder (subdit pasinves) 1 unit.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
176
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
b)
Pengadaan
Peralatan
dan
Fasilitas
Perkantoran
seperti Meja Kantor 10 unit, Kursi Kerja 10 unit, lemari arsip 10 unit, MIC Delegate 5 unit, Whiteboard 1 unit, Televisi LED 1 unit, Mesin penghitung uang 1 unit, AC 3 unit, Dispenser 3 unit, Kursi ruang Direktur 1 unit dan mesin fotocopy 2 unit. 2)
Melakukan opname fisik barang inventaris, baik barang yang bergerak (kendaraan dinas) maupun yang tidak bergerak (meja, kursi, lemari, komputer, printer, laptop, desktop PC, notebook, AC, camera DSLR, handycam, camera digital, televisi LCD, mic delegate, mesin potong rumput dan mesin penghancur kertas) dan membuat data inventaris barang tahun 2016.
3)
Pemeliharaan Gedung / Halaman Kantor a)
Telah dilakukan pemeliharaan perbaikan/rehab gedung kantor, meliputi ruang kerja Direktur, toilet, pengecatan dinding
ruang
kerja,
pemasangan
paving
block
halaman dan pengecatan trotoar. b)
Telah dilakukan peningkatan penerangan halaman gedung kantor dengan menambah dan mengganti lampu penerangan halaman dan gedung kantor.
c)
Setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan penataan lingkungan dengan melakukan pemangkasan tanaman pagar dan rumput halaman.
d)
Telah dilakukan pemeliharaan instalasi listrik, air dan pengadaan sarana sound system ruang rapat sarana jaringan internet WIFI.
4)
Pelaksanaa keamanan kantor dilaksanakan oleh delapan (8) orang tenaga Satpam dengan sistim ship secara bergilir
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
177
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
setiap hari 2 orang, 1 hari jaga malam 1 hari jaga siang dan 1 hari libur. Fasilitas perlengkapan kantor/barang inventaris kantor sampai dengan tahun 2016 yang dimiliki Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, selengkapanya dapat dilihat pada Tabel Lampiran 8. C.
Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menuntut adanya perubahan Manajemen Keuangan Negara. Perubahan tersebut diantaranya berupa pendekatan baru dalam sistem penganggaran yaitu sistem anggaran terpadu Berbasis Kinerja dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah. Anggaran terpadu artinya anggaran rutin dan anggaran pembangunan dipadukan sebagai satu kesatuan. Anggaran berbasis kinerja berarti kegiatan tidak lagi berdasarkan pada input, tetapi berorientasi pada output dan outcome. Anggaran dalam kerangka jangka
menengah
berarti
penganggaran
pada
tahun
sekarang
memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kebutuhan anggaran tahun mendatang. Perubahan ini mencakup perubahan mendasar dalam proses
perencanaan,
penyusunan
anggaran,
pengelolaan
maupun
pelaporannya sebagai penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara transparan dan akuntable. Sejak tahun 2005 penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah menggunakan sistim anggaran belanja terpadu atau Unified Budget yang pelaksanaannya dikelola oleh Satuan Kerja di Unit Eselon I atau Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini dilaksanakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
178
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Menteri Pertanian Nomor : 49/Kpts/OT.160/I/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5171/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran
2016
sebagai
Kuasa
Pengguna
Anggaran,
Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016. Urusan keuangan pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini selaku atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1/KPA/SK.310/C/1/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai
penetapan
KPA,
sebagai
pembantu
PPK
telah
ditetapkan
Petugas/Staf Pengelola Keuangan, yang terdiri dari Pemegang Uang Muka (PUM) selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Verifikasi Dokumen Tagihan dan Petugas Pengelola Belanja Pegawai (Pembuat Daftar Gaji) serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengurus Barang. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016, pelaksanaan
kegiatan
di
tingkat
PPK
guna untuk kelancaran
dalam
proses
penyelesaian
administrasi pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun Direktorat
2016, sesuai Revisi DIPA tanggal 24 November 2016
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Tanaman
Pangan
mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp.1.936.150.288.000,- yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar Rp.105.557.532.000,- Dekonsentrasi sebesar Rp 34.953.620.000.,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.1.795.639.136.000,-. Realisasi keuangan Direktorat Pengolahan dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
179
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan hingga Bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp.1.733.078.059.778,-
(99,57%), selengkapnya disajikan pada
tabel berikut : Tabel 20 : Realisasi Anggaran Dit.PPHTP Tahun Anggaran 2016. No
Pagu (Rp)
Satuan Kerja
1 Pusat
Self Blocking
Pagu setelah Self Blocking
Realisasi (Rp)
% terhadap pagu awal
% setelah SB
105,557,532,000
57,707,601,000
47,849,931,000
47,639,262,919
45.13
99.56
34,953,620,000
13,447,063,000
21,506,557,000
20,735,106,111
59.32
96.41
1,795,639,136,000
124,361,184,000
1,671,277,952,000
1,664,703,690,748
92.71
99.61
Jumlah 1,936,150,288,000 195,515,848,000 Ket : Realisasi s/d 31 Desember 2016
1,740,634,440,000
1,733,078,059,778
89.51
99.57
2 Dekonsentrasi (Provinsi) 3 Tugas Pembantuan (Provinsi)
Anggaran Pusat sebesar
Rp. 105.557.532.000,- dari anggaran tersebut
terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan Self Blocking/Penghematan/ pemotongan sebesar Rp.57.707.601.000,- sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp.47.849.931.000,-. Rincian alokasi disajikan pada tabel berikut : Tabel 21:
KODE
1 5885
Jumlah Anggaran per Kegiatan atau per MAK Dit Tahun 2016
URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN
2 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5885.051.053 Penyaluran Alsintan Pascapanen
PPHTP.
JUMLAH ANGGARAN SETELAH SELF % SELF BLOCKING % BLOCKING/ PENGHEMATAN/ PEMOTONGAN (Rp) (Rp) (Rp) 3 4 5 6 105,557,532,000 100.00 57,707,601,000 47,849,931,000 100.00 JUMLAH ANGGARAN (PAGU)
88,399,890,000
83.75
51,645,185,000
36,754,705,000
76.81
5885.505.051 Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan
2,126,627,000
2.01
524,895,000
1,601,732,000
3.35
5885.505.052 Peningkatkan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
3,820,000,000
3.62
1,681,629,000
2,138,371,000
4.47
5885.505.053 Pengembangan Standardisasi Dan Mutu
1,882,706,000
1.78
594,691,000
1,288,015,000
2.69
5885.505.054 Pengembangan Pemasaran Hasil Dan Investasi
4,469,200,000
4.23
1,973,585,000
2,495,615,000
5.22
396,570,000
0.38
41,801,000
354,769,000
0.74
5885.505.056 Perencanaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP
2,054,444,000
1.95
564,484,000
1,489,960,000
3.11
5885.505.057 Pelaporan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP
5885.505.055 Ketatausahaan dan Kepegawaian
1,428,245,000
1.35
590,265,000
837,980,000
1.75
5885.996.051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
709,400,000
0.67
74,393,000
635,007,000
1.33
5885.997.051 Perangkat dan Fasilitas Perkantoran
270,450,000
0.26
16,673,000
253,777,000
0.53
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
180
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Sedangkan berdasarkan Jenis Belanja/Pengeluaran sebagaimana pada Tabel dibawah ini : Tabel 22 : Jumlah Anggran Per Jenis Belanja/Pengeluaran Tahun 2016 No.
Jenis Belanja
Jum lah Anggaran (Rp)
%
Slef Blocking/ Penghem atan/ Pem otongan
1,592,020,000
1.51
583,345,000
1.01
1,008,675,000
220,500,000
0.21
13,197,000
0.02
207,303,000
0.43
13,449,312,000
12.74
4,842,663,000
8.39
8,606,649,000
17.99
Anggaran Yang Bisa Digunakan
%
%
1.
Belanja bahan
2.
Belanja barang persediaan
3.
Belanja Perjalanan dinas
4.
Belanja jasa profesional lainnya
945,800,000
0.90
505,750,000
0.88
440,050,000
0.92
5.
Belanja jasa lainnya
521,000,000
0.49
120,275,000
0.21
400,725,000
0.84
6.
Belanja Pengiriman Surat
12,200,000
0.01
3,400,000
0.01
8,800,000
0.02
7.
Belanja honor kegiatan
143,350,000
0.14
33,600,000
0.06
109,750,000
0.23
8.
Belanja jasa sew a
127,700,000
0.12
28,120,000
0.05
99,580,000
0.21
9.
Belanja jasa konsultansi
200,000,000
0.19
-
200,000,000
0.42
10 Belanja modal peralatan dan mesin 11. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyratakat/pemda J UM L A H
1.
2.11
898,850,000
0.85
91,066,000
0.16
807,784,000
1.69
87,446,800,000
82.84
51,486,185,000
89.22
35,960,615,000
75.15
105,557,532,000
100.00
57,707,601,000 100.00
47,849,931,000
100.00
Realisasi Fisik. Realisasi fisik kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sampai bulan Desember 2016 telah mencapai 100%. Realisasi fisik tersebut dihitung berdasarkan bobot pekerjaan dan pencapaian penyelesaian pekerjaan,
yaitu seberapa jauh
pekerjaan tersebut dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena hambatan teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk di realisasikan. 2.
Realisasi Anggaran. Dari jumlah anggaran sebesar Rp.105.557.532.000,- (Seratus lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), terdapat pengurangan anggaran (self blocking/penghematan/ pemotongan) sebesar Rp. 57.707.601.000. (54,67%), sehingga anggaran
yang
dapat
digunakan
sebesar
Rp.47.849.931.000
(45,33%). Realisasi keuangan hingga Bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 47.639.262.919,- (99,56%), sisa anggaran/sisa mati sebesar
Rp. 210.668.081,- (0,44%). Realisasi
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
anggaran per sub
181
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
kegiatan atau per MAK dan Realisasi anggaran per jenis/pengeluaran disajikan pada tabel berikut : Tabel 23 :
Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan atau per MAK Tahun 2016
KODE
URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN
1
2
JUMLAH ANGGARAN (PAGU) (Rp) 3
SELF BLOCKING/ PENGHEMATAN/ PEMOTONGAN
ANGGARAN YANG DAPAT DIGUNAKAN
REALISASI ANGGARAN
%
SISA ANGGARAN
4
5
6
7
8
5885
Pengolahan dan Pemasaran Hail Tanaman Pangan
105,557,532,000
57,707,601,000
47,849,931,000
47,639,262,919
99.56
210,668,081
5885.051.053
Penyaluran Alsintan Pascapanen
88,399,890,000
51,645,185,000
36,754,705,000
36,745,314,086
99.97
9,390,914
2,126,627,000
524,895,000
1,601,732,000
1,592,423,180
99.42
9,308,820
3,820,000,000
1,681,629,000
2,138,371,000
2,104,255,253
98.40
34,115,747
5885.505.051 5885.505.052
Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan Peningkatkan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
5885.505.053
Pengembangan Standardisasi dan Mutu
1,882,706,000
594,691,000
1,288,015,000
1,278,323,247
99.25
9,691,753
5885.505.054
Pengembangan Pemasaran Hasil dan Investasi
4,469,200,000
1,973,585,000
2,495,615,000
2,422,336,033
97.06
73,278,967
5885.505.055
Ketatausahaan dan Kepegawaian
396,570,000
41,801,000
354,769,000
351,359,810
99.04
3,409,190
2,054,444,000
564,484,000
1,489,960,000
1,459,741,530
97.97
30,218,470
1,428,245,000
590,265,000
837,980,000
798,234,940
95.26
39,745,060
709,400,000
74,393,000
635,007,000
633,505,650
99.76
1,501,350
270,450,000
16,673,000
253,777,000
253,769,190
100.00
7,810
5885.505.056 5885.505.057 5885.996.051 5885.997.051
Perencanaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP Pelaporan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat dan Fasilitas Perkantoran
Tabel 24 : Realisasi Anggaran per Jenis Belanja/Pengeluaran Tahun 2016 No.
Pagu Awal
Jenis Belanja
(Rp). 1. Belanja bahan 2. Belanja barang persediaan 3. Belanja Perjalanan dinas 4.
Belanja jasa profesional lainnya
5. Belanja jasa lainnya 6. Belanja Pengiriman Surat
Pagu Setelah Self Blocking/ Penghematan/ Pemotongan (Rp).
%
Realisasi Anggaran
%
(Rp).
Sisa Anggaran
%
(Rp).
2.11
891,862,190
88.42 116,812,810 11.58
207,303,000
0.43
203,848,600
98.33
13,449,312,000
8,606,649,000
17.99
945,800,000
440,050,000
521,000,000
400,725,000
0.84
373,501,465
12,200,000
8,800,000
0.02
3,591,500
40.81
5,208,500 59.19
100,450,000
91.53
9,300,000
1,592,020,000
1,008,675,000
220,500,000
0.92
8,595,912,474 419,000,000
3,454,400
1.67
99.88 10,736,526
0.12
95.22
4.78
21,050,000
93.21 27,223,535
6.79
7. Belanja honor kegiatan
143,350,000
109,750,000
0.23
8. Belanja jasa sewa
127,700,000
99,580,000
0.21
89,150,000 193,836,500
96.92
6,163,500
3.08
807,495,190
99.96
288,810
0.04
9. Belanja jasa konsultansi
200,000,000
200,000,000
0.42
Belanja modal peralatan dan mesin Belanja barang untuk 11. diserahkan kepada J UMLAH
898,850,000
807,784,000
1.69
87,446,800,000
35,960,615,000
10
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
105,557,532,000
89.53 10,430,000 10.47
75.15 35,960,615,000 100.00
47,849,931,000 100.00 47,639,262,919
8.47
-
99.56 210,668,081
182
0.44
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Sebagai gambaran dari realisasi per bulan secara komulatif di bandingkan dengan target dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 25 : Target dan Realisasi Anggaran per Bulan Secara Komulatif.
No.
Target ROK
Bulan
Target ROK Setelah Self Blocking/ Penghematan/ Pemotongan (Rp.)
%
(Rp.)
Realisasi
%
%
(Rp.)
1.
Januari
100,000,000
0.09
100,000,000
0.21
0
2.
Pebruari
130,000,000
0.12
130,000,000
0.27
0
-
3.
Maret
2,120,720,000
2.01
2,120,720,000
4.43
2,182,606,160
4.56
4.
April
8,240,000,000
7.81
8,240,000,000
17.22
8,235,519,386
17.21
5.
Mei
5,020,000,000
4.76
5,020,000,000
10.49
5,017,164,810
10.49
6.
Juni
10,065,000,000
9.54
10,065,000,000
21.03
10,063,082,291
21.03
7.
Juli
2,565,000,000
2.43
2,565,000,000
5.36
2,560,822,274
5.35
8.
Agustus
1,730,000,000
1.64
1,730,000,000
3.62
1,728,907,630
3.61
9.
September
2,350,000,000
2.23
2,350,000,000
4.91
2,337,509,984
4.89
6,790,000,000
6.43
6,790,000,000
14.19
6,787,842,991
14.19
11. Nopember
42,985,654,000
40.72
8,150,000,000
17.03
8,136,221,103
17.00
12
23,461,158,000
22.23
589,211,000
1.23
589,586,290
1.23
105,557,532,000
100.00
47,849,931,000
100.00
47,639,262,919
99.56
10. Oktober Desember JUMLAH
-
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa belum adanya realisasi pada bulan Januari dan Februari 2016 disebabkan karena adanya perubahan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dari 1765 Direktorat Pascapanen mejadi Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5885 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sehingga menyebabkan kegiatan di bulan tersebut belum dapat direalisasikan. Sedangkan pencapaian realisasi sampai dengan bulan 2016
setelah
dilakukan
Self
Desember
blocking/penghematan/pemotongan
anggaran secara keseluruhan tidak sesuai target 100 % karena adanya sisa mati dari kegiatan, dan adanya kegiatan Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan TA 2016 yang pembayaran dilakukan
pada
TA
2017
(Tunggak
Bayar)
sebesar
Rp.27.275.205.000,-.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
183
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
X
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
VIII
II
A.
Permasalahan Beberapa
permasalahan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016, meliputi aspek administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain : 1)
Aspek Administrasi a)
SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan dikirimkan ke titik bagi.
b)
Penentuan dan penetapan calon penerima/calon lokasi (CP/CL) Gapoktan/kelompok tani penerima/pengelola bantuan peralatan masih kurang cermat. Sehingga Gapoktan/kelompok terpilih kurang memenuhi persyaratan atau belum siap menjalankan usaha pengolahan yang disebabkan kurangnya kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dalam pengelolaan usaha pengolahan.
c)
Setelah
DIPA
Revisi
4
turun,
terkait
informasi
adanya
penghematan anggaran maka sebagian besar daerah menunda proses
pengadaan
bantuan
sarana
pascapanen
APBN-P.
Provinsi yang telah terlanjur melaksanakan kegiatan APBN-P 2016 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Bengkulu. d)
Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu dalam penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester kecil).
e)
Produsen
sarana
pascapanen
sebagian
produsen
kecil/menengah, sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
184
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
f)
Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai lahan dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).
g)
Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen lebih memilih percepatan distribusi barang secara langsung.
h)
Proses pencairan uang muka dari BASTB menjadi SP2D memerlukan waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi secara on line dari satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.
i)
Penyelesaian doksistu dan dokumen penunjang lainnya masih sulit diselesaikan poktan.
j)
Penyelesaian
doksistu
untuk
pengajuan
registrasi
PSAT
terhambat. 2)
Aspek Teknis a)
Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan kurangnya koordinasi Kabupaten dengan provinsi disebabkan jarak yang terlalu jauh.
b)
Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.
c)
Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang memiliki spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test report.
d)
Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami kerusakan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
185
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e)
Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan.
f)
Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang
g)
Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam merekap data.
h)
Sosialisasi tentang pertanian organik masih belum diketahui secara detail/meluas terutama mengenai pentingnya sertifikasi mutu untuk jaminan keamanan pangan.
i)
Jaringan
internet
lemah
di
beberapa
daerah
sehingga
menghambat proses input data harga harian. j)
Data harga harian komoditas tanaman pangan dari beberapa kabupaten masih kosong, kurang lebih 4%.
k)
Musim panen tidak setiap bulan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran stock komoditas tanaman pangan.
l)
Petani/Produsen belum memiliki produk yang bermutu sesuai dengan permintaan calon pembeli atau konsumen.
3)
Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan a)
Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL.
b)
Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan pendampingan dari petugas Kabupaten
c)
Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD
d)
Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
186
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e)
Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara
f)
Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang Tanaman Pangan,
sedangkan pelaksanaan
kegiatan pascapanen ditangani pada bidang Binus/P2HP. g)
Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten terhadap
upaya penanganan
pascapanen tanaman pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. h)
Lemahnya manajemen administrasi poktan/ gapoktan, sehingga pengelolaan sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana pascapanen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
i)
Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi.
j)
Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana pascapanen yang rusak.
k)
Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana yang diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan pascapanen.
l)
Terbatasnya petugas dinas propinsi dan kabupaten/kota yang menguasai pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian dan terbatasnya sumberdaya manusia pengelola unit usaha dalam Gapoktan/kelompok yang menguasai teknologi dan pemasaran produk olahan.
m)
Kemampuan pelaku usaha pengolah masih belum optimal dalam penguasaan teknologi pengolahan, mutu produk dan aspek higienis dan sanitari.
n)
Perubahan struktur organisasi daerah mempengaruhi beban kerja petugas PIP.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
187
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
o)
Keterbatasan jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten yang kompeten dalam pemanfaatan aplikasi input data harga harian.
B.
Upaya Pemecahan 1)
Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon, SMS/ WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2)
Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.
3)
Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang identifikasi CPCL.
4)
Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan terselenggara tepat waktu.
5)
Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan pelaksana kegiatan.
6)
Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk proses lelang ulang.
7)
Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat
dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen
tanaman pangan Tahun 2015.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
188
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
8)
Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.
9)
Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan penanganan pascapanen tanaman pangan.
10) Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen. 11) Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut. 12) Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan. a)
Telah dilakukan pengawalan baik melalui surat maupun langsung ke lapangan: (1)
Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Seluruh Indonesia Nomor 135/PI/010/C6.02/02/2016 tgl 29 Februari 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
(2)
Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang Membidangi Tanaman Pangan Nomor 219/RC.110/C6.01/ 04/2016 tgl 4 April 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
(3)
Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang Membidangi Tanaman Pangan Nomor 338/RC.120/C6.01/ 05/2016 tgl 9 Mei 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan;
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
189
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
(4)
Surat Direktur kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang Membidangi Tanaman Pangan Nomor 420/RC.110/C6.02/ 06/2016 tgl 7 Juni 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan.
b)
Monitoring bantuan di wilayah binaan setiap minggu dan dilaporkan ke Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Setditjen TP
c)
Kunjungan langsung ke lapangan dan mendorong penyelesaian CPCL
d)
Pada saat Rakor Percepatan Pelaksanaan Kegiatan di Jakarta telah
disampaikan
ke
daerah
untuk
segera
melakukan
percepatan. e)
Mengawal ke LKPP untuk penayangan semua jenis sarana (Surat ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Nomor 208/PL.010/C6.01/03/2016
tgl
20
Maret
2016
Tentang
Percepatan Pengadaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016) 13) Penetapan calon penerima/calon lokasi harus atau tempat proses pengolahan dilakukan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. 14) Petugas baik dari dinas provinsi dan kabupaten harus menguasai pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian dengan diberikannya pelatihan tentang cara pengolahan hasil yang baik. 15) Poktan/Gapoktan perlu mendapat pelatihan tentang cara pengolahan hasil tanaman pangan yang baik (GMP). 16) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM baik dalam penerapan teknologi pengolahan maupun manajemen usaha, sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil pertanian tentang standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar, dan peningkatan aksesbilitas SDM pengolahan 17) Membantu ketersediaan pasar untuk poktan/gapoktan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
190
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
18) Melakukan
pendampingan
dalam
penyusunan
doksistu
agar
pengajuan ke LSO tidak terlambat. 19) Melakukan sosialisasi tentang pertanian organik kepada pelaku usaha organik dan masyarakat luas. 20) Dinas perlu melakukan pendataan terkait poktan/gapoktan yang sudah menerapkan sistem pertanian organik agar segera bisa disertifikasi. 21) Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan mutu hasil produksi tanaman pangan 22) Petugas Kabupaten/Kota melaporkan harga data harian melalui sms ke petugas PIP pusat untuk diinput secara langsung. 23) Melakukan komunikasi secara intensif kepada petugas Pembina Provinsi dan petugas PIP bersangkutan terkait informasi harga komoditas tanaman pangan. 24) Pengukuran stock dilakukan di rumah tangga petani dan penggilingan dengan mengupdate data dari bulan sebelumnya. 25) Melakukan pendampingan terutama memberikan informasi terkait produk yang diperlukan calon pembeli dan konsumen dan peluang investasi dari perusahaan swasta atau kemitraan dengan BUMN. 26) Menerbitkan SK bagi petugas PIP. 27) Menambah jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
191
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
XI
PENUTUP
VIII
II Keberhasilan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA.2016 sangat ditentukan oleh kesiapan, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Pelaksanaan yang baik dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sangat mendukung pada pelaksanaan kegiatan teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa kelemahan seperti beberapa sarana lambat tayang di LKPP, seringnya terjadi perubahan/pergeseran anggaran, ketidakpastian self blocking baik di Pusat maupun di daerah, ataupun permasalahan lain yang berada diluar kewenangan. Semua kendala/permasalahan tersebut, akan dijadikan
input untuk perbaikan
kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di tahun berikutnya.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
192
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Bagan 1 :
Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
193
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
194
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lampiran 1 : Renacan Alokasi Dukungan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
195
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
SARANA PASCAPANEN
NO.
PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA
DITJEN TP
COMBINE HARVESTER KECIL
COMBINE HARVESTER SEDANG
COMBINE HARVESTER BESAR
VERTIKAL DRYER PADI + BANGUNAN KAP 6 TON/PROSES
RMU BERAS ORGANIK
RMU DAERAH PERBATASAN
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
610
672
2,702
SARANA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN BERAS CORN COMBINE BERMUTU (PACKING DAN HARVESTER GRADING)
Unit
Unit
2
1
20
6
Unit
Unit
1,506
TOTAL SARANA
Unit 605
6,224
I.
PUSAT
110
200
200
1,910
PROVINSI (DEKON)
500
672
1,402
2
1
20
6
-
1,306
405
4,314
-
-
58
-
-
2
-
-
15
6
81
2 SUMUT
-
9
57
-
-
-
-
-
86
-
152
3 SUMBAR
13
-
1
-
-
-
-
-
46
-
60
4 RIAU
18
9
20
-
-
2
-
-
-
-
49
5 JAMBI
-
18
19
-
-
-
-
-
30
-
67
1
-
120
-
337
-
-
35
-
56
-
52
-
213
1
94
78
290
1
119
90
417
45
40
117
231
73
566
43
10
134
6 SUMSEL
100
POWER THRESHER MULTIGUNA
II.
1 ACEH
1,300
100
CORN SHELLER
-
10
206
-
-
7 BENGKULU
21
-
-
-
-
-
8 LAMPUNG
-
36
125
-
-
10 JABAR
57
51
6
2
1
11 JATENG
86
107
14
12 DI YOGYAKARTA
32
13 JATIM
118
123
20
14 KALBAR
35
33
8
15 KALTENG
21
29
5
17
16 KALSEL
14
32
28
26
17 KALTIM
25
21
19
20
-
-
9 DKI JAKARTA
-
18 SULUT
42
1 5
10
126
1
16
252
1
10
50
16
23 NTB
104
24 NTT
137 103
20
392
46
38
104
60
4 10
93 43
20 SULSEL
22 BALI
100 8
1
19 SULTENG
21 SULTRA
72
59
173
10
1
25 MALUKU
15
27
2
26 PAPUA
41
24
2
67
27 MALUT
15
35
2
52
22
12
28 BANTEN
18
11 20
22
29 BABEL 30 GORONTALO
7
41
25
20
19
73
31 KEPRI 32 PAPUA BARAT
16
33 SULBAR 34 KALTARA
10
64
18
92
24
24
40
88
1
1
1
62
1
24
116
13
24
Lampiran 2 : Rencana Alokasi Dukungan Standardisasi dan Mutu Tahun 2017
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
196
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
NO.
PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA
SERTIFIKASI ORGANIK
PENERAPAN SNI
UJI MUTU BERAS NON ORGANIK
UJI JAGUNG PAKAN
UJI KEDELAI
TOTAL FISIK STANMUT
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
DITJEN TP I.
PUSAT
II.
PROVINSI (DEKON)
1
ACEH
30
6
80
100
14
230
30
6
80
100
14
230
-
-
2
-
-
2
4
10
2 SUMUT
1
15
3 SUMBAR
2
-
4
-
-
6
4 RIAU
-
-
2
-
-
2
5 JAMBI
-
-
2
-
-
2
6 SUMSEL
2
1
2
-
-
5
7 BENGKULU
-
-
2
8 LAMPUNG
1
-
3
2 -
-
4
9 DKI JAKARTA
-
10 JABAR
7
1
4
20
4
36
11 JATENG
3
1
3
20
4
31
12 DI YOGYAKARTA
1
13 JATIM
2
4
10
4
21
14
1
4
10
KALBAR
4 1
15 KALTENG 16 KALSEL
1
5
15
2
2
2
3
17 KALTIM 18 SULUT
1
19 SULTENG 20 SULSEL
1
21 SULTRA 22 BALI
2
23 NTB 24 NTT
2
2
3
1
2
3
1
5
10
17
2
2
4
6
2
2
4
10
16
25 MALUKU
-
26 PAPUA
-
27 MALUT
2
28 BANTEN
1
2
4
2
7
29 BABEL
-
30 GORONTALO
1
3
10
14
31 KEPRI
-
32 PAPUA BARAT
2
2
33 SULBAR
2
2
2
3
34 KALTARA
1
Lampiran 3 : Renacana Alokasi dukungan pemasaran dan pengolahan tahun 2017
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
197
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG DKI JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUT BANTEN BABEL GORONTALO KEP RIAU PAPUA BARAT SULBAR KALTRA TOTAL
Pengembangan Informasi Pasar (PIP) Kabupaten
Pemantauan Stok
9 13 10
Pemantauan Stok
2 3 2
-
9
4
-
9
3
-
18 27 4 28 8 4 8
10 10 12 1 2
-
-
4 6 18
1 5
-
7 6
2 1
-
4
2
-
-
4 4 200
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
60
|
36,000 52,500 35,000 70,000 52,500 175,000 175,000 210,000 17,500 35,000 17,500 87,500 35,000 17,500 35,000 1,051,000
Pengawalan Pengembangan potensi Ekspor
Pengawalan Pengembangan potensi Ekspor -
1
34,000 30,500 31,000 32,900 36,800 28,000 40,000 28,000
1
42,000
1 1 1
1 1
1
1
9
303,200
Koordinasi Pelaku Usaha Pengumpul Jagung dan Usaha Pakan 12,500 12,500
12,500 15,500 15,500 19,700 19,700 18,500
12,500
15,500
154,400
198
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lampiran 4 : Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Pusat Tahun 2016 Total Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
No
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN A. PUSAT 1 Combine Harvester Kecil
Nilai Pagu (Rp)
26,530 26,991
Nilai
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
1,857,408,351,000
1,785,208,688,835
26,530
1,689,523,138,925
564
646
87,443,500,000
63,235,770,000
564
35,960,615,000
355
355
42,138,500,000
41,272,290,000
355
35,960,615,000
43
43
21,070,000,000
19,190,820,000
43
166
166
3,735,000,000
2,772,660,000
166
82
20,500,000,000
2 Combine Harvester Besar 3 Power Thresher
Unit
Kontrak (Rp.)
4 Sarana Pascapanen
Penghematan
Lampiran 5 : Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Provinsi Tahun 2016 Total Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Pengadaan
Kontrak (unit)
B. DINAS LINGKUP TANAMAN PANGAN
No
Kontrak (Rp.)
Penyaluran SP2D
Unit
Nilai Pagu (Rp)
25,966
26,345
1,769,964,851,000
1,721,972,918,835
25,966
1,653,562,523,925
1,086
1,101
80,114,668,000
79,274,876,000
1,086
79,274,876,000
1 Combine Harvester Kecil
301
301
35,105,000,000
35,105,000,000
301
35,105,000,000
2 Combine Harvester Sedang
141
141
20,311,000,000
20,054,850,000
141
20,054,850,000
3 Combine Harvester Besar
15
15
5,550,000,000
5,507,500,000
15
5,507,500,000
4 Power Thresher
49
54
1,311,731,000
1,186,700,000
49
1,186,700,000
0
0
1 PROV. ACEH
Nilai
BASTB (unit)
A Sarana Pascapanen
5 RMU 6 Corn Combine
8
8
2,735,007,000
2,735,000,000
8
2,735,000,000
7 Corn Sheller
240
250
6,850,720,000
6,570,600,000
240
6,570,600,000
8 Power Thresher Multiguna
270
270
5,936,220,000
5,801,706,000
270
5,801,706,000
59
59
1,864,990,000
1,864,990,000
59
1,864,990,000
3
3
450,000,000
448,530,000
3
448,530,000
1,479
1,489
115,743,240,000
114,633,361,500
1,479
114,633,361,900
9 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan 10 UPH Jagung 11 UPH Kedelai 2 PROV. SUMATERA UTARA
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Corn Combine Harvester
260
260
31,532,800,000
31,530,715,000
260
31,530,715,000
306
306
44,370,000,000
43,806,500,000
306
43,806,500,000
41 124
41
15,170,000,000
14,911,305,000
41
14,911,305,000
124
2,215,880,000
2,215,550,000
124
2,215,550,000
9
3,079,530,000
3,079,445,000
9
3,079,445,000
6 Corn Sheller
9 412
422
10,845,880,000
10,561,041,500
412
10,561,041,500
7 Power Thresher Multiguna
294
294
7,505,820,000
7,505,505,000
294
33
33
1,023,330,000
1,023,300,000
33
7,505,505,400 1,023,300,000
0
0
8 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan 9 UPH Jagung
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
199
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
3 PROV. SUMATERA BARAT
180
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
220
7,670,000,000
4,693,516,723
180
4,693,516,723
7
910,000,000
888,310,850
7
888,310,850
0
0 885,591,500
60
885,591,500
1,701,614,373
71
1,701,614,373
42
1,218,000,000
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
7
2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar
0
0
90
2,250,000,000
0
0
81
2,410,000,000
0
0
42
2,100,000,000
1,218,000,000
388
403
29,046,881,000
28,641,874,000
110
110
13,794,000,000
13,794,000,000
110
2,758,800,000
70
70
9,983,000,000
9,983,000,000
70
1,996,600,000
0
0
53
58
1,129,350,000
1,004,350,000
53
473,750,000
6 Corn Sheller
66
76
1,883,800,000
1,603,800,000
66
1,603,800,000
7 Power Thresher Multiguna
72
72
1,744,674,000
1,744,674,000
72
1,744,674,000
8 Sarana Angkut
17
17
512,057,000
512,050,000
17
512,050,000
431
443
31,437,281,000
30,354,418,025
4 Power Thresher
60
5 Corn Combine 6 Corn Sheller
71
7 Power Thresher Multiguna 8 Sarana Angkut 4 PROV. RIAU
42
388
9,089,674,000
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Corn Combine Harvester
5 PROV. JAMBI
431
30,354,418,025
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
178
178
20,580,942,000
20,522,937,000
178
20,522,937,000
2 Combine Harvester Sedang
9
9
1,280,550,000
1,278,450,000
9
1,278,450,000
3 Combine Harvester Besar
2
4
1,453,470,000
723,470,000
2
723,470,000
43
43
985,695,000
983,104,450
43
983,104,450
4 Power Thresher 5 RMU 6 Corn Combine Harvester
4
4
1,360,960,000
1,360,960,000
4
1,360,960,000
54
64
1,766,962,000
1,486,420,000
54
1,486,420,000
122
122
3,108,802,000
3,108,440,400
122
3,108,440,400
17
17
600,100,000
600,100,000
17
600,100,000
10 UPH Jagung
1
1
149,900,000
145,023,565
1
145,023,565
11 UPH Kedelai
1
1
149,900,000
145,512,610
1
145,512,610
358
355
13,753,552,000
13,164,762,450
7 Corn Sheller 8 Power Thresher Multiguna 9 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan
6 PROV. BENGKULU
358
12,176,580,150
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
53
50
5,458,200,000
5,345,810,800
53
5,345,810,800
123
123
2,695,560,000
2,464,485,950
123
2,339,781,950
4 Corn Sheller
63
63
1,671,650,000
1,433,650,000
63
1,163,044,000
5 Power Thresher Multiguna
98
98
2,581,842,000
2,581,643,400
98
2,581,643,400
6 Sarana Angkut
17
17
746,300,000
746,300,000
17
746,300,000
0
0
2 Power Thresher 3 RMU
B Sarana Pengolahan 7 UPH Jagung
2
2
300,000,000
298,760,000
2
8 UPH Kedelai
2
2
300,000,000
294,112,300
2
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
200
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
7 PROV. SUMATERA SELATAN
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
1,523
1,543
131,883,019,000
127,086,822,550
1,523
127,086,822,550
1 Combine Harvester Kecil
472
472
58,901,954,000
58,534,370,000
472
58,534,370,000
2 Combine Harvester Sedang
141
141
22,074,015,000
21,925,500,000
141
21,925,500,000
59
59
25,760,000,000
22,742,070,000
59
22,742,070,000
163
163
3,287,815,000
3,285,111,950
163
3,285,111,950
20
1,100,000,000
A Sarana Pascapanen
3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Pengering Padi
Penghematan
6 RMU 7 Corn Combine Harvester
7
7
2,374,903,000
2,374,900,000
7
8 Corn Sheller
235
235
6,166,225,000
6,077,666,000
235
6,077,666,000
9 Power Thresher Multiguna
409
409
10,511,300,000
10,451,754,600
409
10,451,754,600
35
35
1,462,249,000
1,462,250,000
35
1,462,250,000
2
244,558,000
233,200,000
2
233,200,000
1,463
1,464
125,311,992,000
124,675,609,500
1,463
124,675,609,500
1 Combine Harvester Kecil
474
474
51,010,141,000
51,619,166,500
474
51,619,166,500
2 Combine Harvester Sedang
216
216
33,245,800,000
33,181,000,000
216
33,181,000,000
50
50
17,808,675,000
17,804,275,000
50
17,804,275,000
109
119
2,906,429,000
2,451,218,000
109
2,451,218,000
0
0
10 Sarana Angkut
2,374,900,000
B Sarana Pengolahan 11 UPH Jagung 8 PROV. LAMPUNG
2
A Sarana Pascapanen
3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 RMU 6 Corn Combine Harvester
14
14
4,685,000,000
4,685,000,000
14
4,685,000,000
470
480
11,346,498,000
11,066,500,000
470
11,066,500,000
8 power threser multiguna
71
71
2,117,999,000
1,677,000,000
71
1,677,000,000
9 Sarana Angkut
57
38
1,892,400,000
1,892,400,000
57
1,892,400,000
2
2
299,050,000
299,050,000
2
299,050,000
76
86
4,612,970,000
4,332,912,900
1 Combine Harvester Kecil
25
25
3,149,750,000
3,149,750,000
25
3,149,750,000
2 Power Thresher
46
46
1,036,220,000
1,036,162,900
46
1,036,162,900
3 Sarana Angkut
5
5
147,000,000
147,000,000
5
147,000,000
10
280,000,000
432
447
22,801,610,000
22,198,426,940
113
113
13,164,500,000
12,992,022,000
113
12,992,022,000
20
20
2,600,000,000
2,550,000,000
20
2,550,000,000
0
0
117
122
2,125,700,000
1,998,888,600
117
1,998,888,600
6 Polisher
22
22
866,140,000
866,131,140
22
866,131,140
7 Corn Sheller
24
34
799,240,000
549,223,200
24
549,223,200
123
123
2,822,850,000
2,822,850,000
123
2,822,850,000
12
12
273,180,000
273,156,000
12
273,156,000
1
1
150,000,000
146,156,000
1
146,156,000
7 Corn sheller
B Sarana Pengolahan 10 UPH Jagung 9 PROV. BANGKA BELITUNG
76
4,332,912,900
A Sarana Pascapanen
4 Corn Sheller 10 PROV. BANTEN
432
22,198,426,940
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester sedang 3 Combine Harvester besar 4 Power Thresher 5 RMU
8 Power Thresher Multiguna 9 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan 10 UPH jagung
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
201
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Pengadaan
11 PROV. JAWA BARAT
Kontrak (unit)
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
1,571
1,597
82,397,151,000
80,403,785,966
1,571
80,403,785,966
413
413
47,483,263,000
46,873,138,000
413
46,873,138,000
26
26
3,373,790,000
3,373,790,000
26
3,373,790,000
3
3
2,180,985,000
2,180,985,000
3
2,180,985,000
374
389
7,800,628,000
7,005,913,206
374
7,005,913,206
6
6
1,904,400,000
1,904,400,000
6
1,904,400,000
0
0
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 VD padi 3,5-6 ton 4 Power Thresher 5 Corn Combine Harvester 6 RMU 7 VD jagung 3,5-6 ton
1
1
726,995,000
726,995,000
1
726,995,000
8 Corn Sheller
344
354
8,754,894,000
8,504,894,000
344
8,504,894,000
9 Power Thresher Multiguna
362
362
8,372,196,000
8,334,918,260
362
8,334,918,260
40
40
1,200,000,000
1,200,000,000
40
1,200,000,000
1
300,000,000
10 Sarana Pengangkut 11 Destoner
0
0
12 UPH jagung
B Sarana Pengolahan 1
1
150,000,000
149,600,000
1
149,600,000
13 UPH kedelai
1
1
150,000,000
149,152,500
1
149,152,500
1,653
1,678
111,667,253,000
110,459,839,945
1,653
110,459,839,945
1 Combine Harvester Kecil
594
594
68,072,215,000
68,048,781,000
594
68,048,781,000
2 Combine Harvester Sedang
155
155
20,325,000,000
19,896,550,000
155
19,896,550,000
3 Power Thresher
325
340
5,780,399,000
5,326,062,500
325
5,326,062,500
0
0
12 PROV. JAWA TENGAH
A Sarana Pascapanen
4 RMU 5 Corn Combine Harvester
9
9
2,925,000,000
2,924,910,000
9
2,924,910,000
6 Corn Sheller
358
368
8,567,642,000
8,298,408,945
358
8,298,408,945
7 Power Thresher Multiguna
166
166
3,830,997,000
3,816,720,000
166
3,816,720,000
38
38
966,000,000
964,890,000
38
964,890,000
0
0 887,517,500 296,000,000
8 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan 9 UPH jagung
6
6
900,000,000
887,517,500
6
10 UPH kedelai
2
2
300,000,000
296,000,000
2
107
107
5,314,356,000
5,314,352,580
1 Combine Harvester Kecil
35
35
3,924,410,000
3,924,410,000
35
3,924,410,000
2 Power Thresher
56
56
1,005,161,000
1,005,157,580
56
1,005,157,580
0
0
13 PROV. DI. YOGYAKARTA
107
5,314,352,580
A Sarana Pascapanen
3 RMU 4 Corn Sheller
9
9
205,200,000
205,200,000
9
205,200,000
5 Sarana Pengangkut
7
7
179,585,000
179,585,000
7
179,585,000
3,472
3,483
185,546,300,000
182,600,418,942
3,472
182,600,418,942
1 Combine Harvester Kecil
675
675
74,075,500,000
73,401,475,475
675
73,401,475,475
2 Combine Harvester Sedang
381
381
55,321,500,000
54,938,299,100
381
54,938,299,100
0
0
428
6,455,200,000
6,127,350,000
428
6,127,350,000
0
0
14 PROV. JAWA TIMUR
A Sarana Pascapanen
Combine Harvester Besar 3 Power Thresher
428
4 RMU 5 Destoner
1
300,000,000
17
17
5,057,400,000
5,315,745,000
17
5,315,745,000
636
646
15,032,200,000
14,582,546,867
636
14,582,546,867
1293
1,293
27,844,500,000
26,848,812,500
1293
26,848,812,500
40
40
1,160,000,000
1,147,600,000
40
1,147,600,000
0
0 238,590,000
2
238,590,000
6 Corn Combine Harvester 7 Corn Sheller 8 Power Thresher Multiguna 9 Sarana Angkut 10 Gudang +lantai jemur B Sarana Pengolahan 11 UPH kedelai
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2
|
0
0
2
300,000,000
202
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
15 PROV. KALIMANTAN SELATAN
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
1,300
1,300
76,815,692,000
72,133,238,000
1,300
50,867,033,000
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
340
340
38,080,000,000
33,593,675,000
340
12,327,470,000
2 Combine Harvester Sedang
95
95
14,345,000,000
14,237,950,000
95
14,237,950,000
3 Combine Harvester Besar
11
11
3,955,225,000
3,866,625,000
11
3,866,625,000
4 Power Thresher
95
95
1,092,500,000
1,092,500,000
95
1,092,500,000
0
0
10
10
3,385,851,000
3,385,850,000
10
3,385,850,000
7 Corn Sheller
230
230
6,431,416,000
6,430,938,000
230
6,430,938,000
8 Power Thresher Multiguna
491
491
8,708,100,000
8,708,100,000
491
8,708,100,000
28
28
817,600,000
817,600,000
28
817,600,000
380
390
28,266,415,000
27,980,700,400
380
27,980,700,400
124
124
16,082,800,000
16,082,000,000
124
16,082,000,000
36
36
5,624,640,000
5,624,640,000
36
5,624,640,000
100
100
2,075,000,000
2,075,000,000
100
2,075,000,000
0
0
5 Corn Sheller
52
62
1,800,455,000
1,516,455,200
52
1,516,455,200
6 Power Thresher Multiguna
37
37
1,056,720,000
1,056,455,200
37
1,056,455,200
7 Sarana Angkut
30
30
1,476,900,000
1,476,900,000
30
1,476,900,000
1
1
149,900,000
149,250,000
1
149,250,000
336
346
29,027,305,000
28,511,441,155
336
7,655,681,665
5 RMU 6 Corn Combine Harvester
9 Sarana Angkut 16 PROV. KALIMANTAN BARAT
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Power Thresher 4 RMU
B Sarana Pengolahan 8 UPH Jagung 17 PROV. KALIMANTAN TIMUR
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
137
137
17,690,900,000
17,745,862,630
137
2,344,059,560
2 Combine Harvester Sedang
43
43
6,961,550,000
6,671,446,860
43
1,217,490,440
3 Power Thresher
50
50
1,015,435,000
1,015,431,665
50
1,015,431,665
0
0
4 RMU 5 Corn Sheller
29
39
1,049,450,000
769,450,000
29
769,450,000
6 Power Thresher Multiguna
58
58
1,564,220,000
1,563,500,000
58
1,563,500,000
7 Sarana Angkut
19
19
745,750,000
745,750,000
19
745,750,000
307
317
27,058,720,000
21,606,740,000
307
21,606,740,000
18 PROV. KALIMANTAN TENGAH
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
170
170
22,100,000,000
16,915,000,000
170
16,915,000,000
2 Combine Harvester Sedang
10
10
1,538,500,000
1,553,500,000
10
1,553,500,000
3 Power Thresher
54
54
1,063,200,000
1,061,220,000
54
1,061,220,000
0
0
5 Corn Sheller
22
32
831,420,000
551,420,000
22
551,420,000
6 Power Thresher Multiguna
30
30
757,000,000
757,000,000
30
757,000,000
7 Sarana Angkut
21
21
768,600,000
768,600,000
21
768,600,000
4 RMU
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
203
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
19 PROV. KALIMANTAN UTARA
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
Penyaluran
SP2D
BASTB (unit)
50
60
1,546,200,000
1,266,200,000
50
1,266,200,000
1 Corn Sheller
12
22
580,000,000
300,000,000
12
300,000,000
2 Power Thresher Multiguna
38
38
966,200,000
966,200,000
38
966,200,000
210
220
10,254,039,000
9,894,873,391
57
57
6,252,779,000
6,252,763,000
0
0
A Sarana Pascapanen
20 PROV. BALI
210
9,894,973,391
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil Combine Harvester Sedang 2 Combine Harvester Besar
57
6,252,763,000
1 102
1
354,700,000
354,700,000
1
354,700,000
102
1,697,980,000
1,688,647,430
102
1,688,647,430
0
0
34
44
1,057,470,000
807,453,961
34
807,453,961
6 PTM
9
9
212,845,000
212,844,000
9
212,844,000
7 Sarana Pengangkut
3
3
80,265,000
80,265,000
3
80,265,000
8 UPH Jagung
3
3
448,500,000
348,800,000
3
348,800,000
9 UPH Kedelai
1
1
149,500,000
149,400,000
1
149,500,000
1,555
1,565
77,590,288,000
76,789,005,067
1,555
76,789,005,067
1 Combine Harvester Kecil
178
178
18,979,781,000
18,979,777,800
178
18,979,777,800
2 Combine Harvester Sedang
137
137
19,180,000,000
18,663,280,000
137
18,663,280,000
10
10
3,573,300,000
3,573,300,000
10
3,573,300,000
20
20
358,050,000
358,050,000
20
358,050,000
0
0
3 Power Thresher 4 RMU 5 Corn Sheller
B Sarana Pengolahan
21 PROV. NUSA TENGGARA BARAT
A Sarana Pascapanen
3 Combine Harvester Besar Power Thresher 4 RMU 5 Corn Combine
14
14
4,692,950,000
4,692,950,000
14
4,692,950,000
6 Corn Sheller
420
430
10,768,580,000
10,487,166,667
420
10,487,166,667
7 PTM
750
750
19,099,252,000
19,099,045,600
750
19,099,045,600
25
25
798,375,000
798,375,000
25
798,375,000
1
137,060,000
8 Sarana Pengangkut B Sarana Pengolahan 9 UPH Jagung
0
0
1
1
140,000,000
137,060,000
712
722
43,217,845,000
42,357,976,581
1 Combine Harvester Kecil
85
85
10,879,999,000
10,880,000,000
85
5,766,000,000
2 Combine Harvester Sedang
30
30
4,738,903,000
4,738,900,000
30
4,738,900,000
6
6
2,185,299,000
2,185,300,000
6
2,185,300,000
21
21
411,748,000
411,750,000
21
411,750,000
10 UPH Kedelai 22 PROV. NUSA TENGGARA TIMUR
712
36,609,828,061
A Sarana Pascapanen
3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Vertical Dryer Padi 6 Fasilitas RMU + Bangunan
5
5
851,975,000
661,972,622
5
661,972,622
7 Corn Combine Harvester
12
12
4,089,720,000
4,089,720,000
12
4,089,720,000
408
418
10,610,911,000
10,330,920,000
408
10,330,920,000
14
14
4,846,868,000
4,526,991,409
14
4,526,991,409
100
100
2,777,648,000
2,707,650,000
100
2,707,650,000
24
24
777,259,000
777,260,000
24
777,260,000
7
7
1,047,515,000
1,047,512,550
7
413,364,030
0
0
8 Corn Sheller 9 Vertical Dryer Jagung 10 PTM 11 Sarana Pengangkut B Sarana Pengolahan 12 UPH Jagung 13 UPH Kedelai
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
204
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
23 PROV. MALUKU
Unit
Kontrak (Rp.) Nilai Pagu (Rp)
Nilai
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
334
344
35,013,090,000
33,250,906,240
334
33,250,906,240
190
190
24,700,000,000
23,226,930,000
190
23,226,930,000
30
30
5,100,000,000
5,100,000,000
30
5,100,000,000
4
4
1,491,940,000
1,491,940,000
4
1,491,940,000
49
49
1,225,000,000
1,225,000,000
49
1,225,000,000
0
0
25
730,000,000
450,000,000
15
450,000,000
0
0
35
35
1,048,961,000
1,048,953,000
35
1,048,953,000
8
8
303,254,000
303,253,240
8
303,253,240
10 UPH Jagung
1
1
136,850,000
136,850,000
1
136,850,000
11 UPH Kedelai
2
2
277,085,000
267,980,000
2
267,980,000
356
367
40,220,200,000
37,482,157,573
198
198
24,387,000,000
22,622,248,373
198
22,622,248,373
50
50
8,500,000,000
8,500,000,000
50
8,500,000,000
5
5
2,050,000,000
1,873,950,000
5
1,873,950,000
4 Power Thresher
28
28
683,200,000
682,959,200
28
682,959,200
5 RMU
15
15
2,250,000,000
2,003,000,000
15
2,003,000,000
6 Corn Sheller
20
20
600,000,000
600,000,000
20
600,000,000
0
0
40
1,200,000,000
40
1,200,000,000
11
550,000,000
244
248
27,932,136,000
1 Combine Harvester Kecil
70
70
8,887,060,000
8,887,044,000
70
8,887,044,000
2 Combine Harvester Sedang
57
57
9,623,750,000
9,623,262,625
57
9,623,262,625
3 Combine Harvester Besar
12
16
5,981,820,000
4,481,805,000
12
4,481,805,000
4 Power Thresher
45
45
1,122,950,000
1,122,111,000
45
1,122,111,000
0
0 210,000,000
7
210,000,000
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Corn Combine Harvester 6 Corn Sheller
15
7 Vertical Dryer Jagung 8 Power Thresher Multiguna 9 Sarana Pengangkut B Sarana Pengolahan
24 PROV. MALUKU UTARA
356
37,482,157,573
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar
7 Vertical Dryer Jagung 8 PTM
40
9 Sarana Pengangkut 25 PROV. PAPUA
1,200,000,000
Penghematan 26,430,580,925
244
26,430,580,925
A Sarana Pascapanen
5 RMU 6 Corn Combine 7 Corn Sheller
7
8 Vertical Dryer Jagung
0
0
7
210,000,000
0
0
9 PTM
37
37
1,110,000,000
1,109,949,300
37
1,109,949,300
10 Sarana Pengangkut
13
13
547,261,000
547,252,000
13
547,252,000
3
3
449,295,000
449,157,000
3
449,157,000
0
0
203
203
17,713,630,000
17,704,489,600
1 Combine Harvester Kecil
99
99
12,870,000,000
12,870,000,000
99
12,870,000,000
2 Combine Harvester Sedang
13
13
2,210,000,000
2,210,000,000
13
2,210,000,000
3 Power Thresher
44
44
1,100,000,000
1,091,822,400
44
1,091,822,400
4
4
120,000,000
119,037,200
4
119,037,200
5 PTM
30
30
900,000,000
900,000,000
30
900,000,000
6 Sarana Pengangkut
13
13
513,630,000
513,630,000
13
513,630,000
B Sarana Pengolahan 11 UPH Jagung 12 UPH Kedelai 26 PROV. PAPUA BARAT
203
17,704,489,600
A Sarana Pascapanen
4 Corn Sheller
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
205
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lanjutan…….… Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
27 PROV. SULAWESI UTARA
1,151
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
1,156
62,270,342,000
0
0
Penyaluran
SP2D
BASTB (unit)
60,762,310,000
1,151
60,762,310,000
237
237
24,885,000,000
23,987,032,000
237
23,987,032,000
2 Combine Harvester Sedang
90
90
14,040,000,000
14,036,500,000
90
14,036,500,000
3 Combine Harvester Besar
3
3
1,095,300,000
1,095,300,000
3
1,095,300,000
25
30
609,810,000
289,800,000
25
289,800,000
3
3
270,828,000
270,828,000
3
270,828,000
14
14
4,814,208,000
4,814,200,000
14
4,814,200,000
7 Corn Sheller
480
490
9,340,000,000
9,060,000,000
480
9,060,000,000
8 Power Thresher Multiguna
264
264
5,490,936,000
5,490,900,000
264
5,490,900,000
30
20
974,260,000
974,250,000
30
974,250,000
10 UPH Jagung
2
2
300,000,000
298,000,000
2
298,000,000
11 UPH Kedelai
3
3
450,000,000
445,500,000
3
445,500,000
597
617
37,061,821,000
36,451,736,646
597
36,451,736,646
1 Combine Harvester Kecil
72
72
9,208,800,000
9,208,800,000
72
2 Combine Harvester Sedang
41
41
5,906,764,000
5,906,749,993
41
9,208,800,000 5,906,749,993
3 Combine Harvester Besar
9
9
3,330,000,000
3,259,440,000
9
3,259,440,000
10
250,000,000
4 Power Thresher 5 RMU 6 Corn Combine Harvester
9 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan
28 PROV. GORONTALO
A Sarana Pascapanen
4 Power Thresher 5 Bangunan+RMU
0
0
14
14
4,760,140,000
4,760,140,000
14
4,760,140,000
388
398
10,950,363,000
10,670,355,800
388
10,670,355,800
8 Power Thresher Multiguna
53
53
1,296,554,000
1,296,500,853
53
1,296,500,853
9 Sarana Angkut
14
14
459,200,000
459,200,000
14
459,200,000
10 UPH Jagung
4
4
600,000,000
599,600,000
4
599,600,000
11 UPH Kedelai
2
2
300,000,000
290,950,000
2
290,950,000
2,280
2,296
152,643,815,000
149,746,079,040
2,280
149,746,079,040
6 Corn Combine Harvester 7 Corn Sheller
B Sarana Pengolahan
29 PROV. SULAWESI SELATAN
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
55
55
6,180,955,000
6,180,945,000
55
6,180,945,000
2 Combine Harvester Sedang
400
400
56,169,700,000
56,169,700,000
400
56,169,700,000
3 Combine Harvester Besar
81
87
31,345,350,000
29,155,350,000
81
29,155,350,000
2
2
5,799,900,000
5,394,199,000
2
5,394,199,000
137
137
2,745,890,000
2,745,866,640
137
2,745,866,640
0
0
4 Vertical Dryer 30 ton 5 Power Thresher 6 Bangunan+RMU 7 Corn Combine
17
17
5,778,562,000
5,778,550,000
17
5,778,550,000
8 Corn Sheller
686
696
19,872,407,000
19,572,287,400
686
19,572,287,400
9 Power Thresher Multiguna
859
859
22,153,831,000
22,153,481,000
859
22,153,481,000
36
36
1,548,720,000
1,548,700,000
36
1,548,700,000
11 UPH Jagung
6
6
898,500,000
898,500,000
6
898,500,000
12 UPH Kedelai
1
1
150,000,000
148,500,000
1
148,500,000
10 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
206
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Total
No
Nama Unit Kerja / Jenis Kegiatan Kontrak Pengadaan (unit)
30 PROV. SULAWESI TENGGARA
533
Kontrak (Rp.) Unit
Nilai Pagu (Rp)
Nilai
543
41,702,785,000
0
0
Penyaluran SP2D BASTB (unit)
40,693,533,000
533
40,693,533,000
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang
143
143
21,450,000,000
20,986,550,000
143
20,986,550,000
3 Combine Harvester Besar
20
20
8,950,260,000
8,950,260,000
20
8,950,260,000
4 Power Thresher
30
30
705,765,000
617,292,000
30
617,292,000
5 RMU
0
0
6 Corn Combine
0
0
7 Corn Sheller
120
130
3,555,936,000
3,211,116,000
120
3,211,116,000
8 Power Thresher Multiguna
192
192
4,843,280,000
4,844,000,000
192
4,844,000,000
17
17
547,544,000
547,545,000
17
547,545,000
10 UPH Jagung
6
6
900,000,000
788,770,000
6
788,770,000
11 UPH Kedelai
5
5
750,000,000
748,000,000
5
748,000,000
619
635
64,195,938,000
61,613,813,196
619
61,613,813,196
9 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan
31 PROV. SULAWESI TENGAH
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
34
34
3,954,086,000
3,954,086,000
34
3,954,086,000
2 Combine Harvester Sedang
169
169
27,920,750,000
27,920,750,000
169
27,920,750,000
3 Combine Harvester Besar
44
50
18,679,022,000
16,429,023,706
44
16,429,023,706
4 Power Thresher
32
32
680,525,000
680,524,840
32
680,524,840
0
0
5 Bangunan+RMU 6 Corn Combine Harvester
7
7
2,385,250,000
2,385,250,000
7
2,385,250,000
163
173
4,784,782,000
4,504,781,850
163
4,504,781,850
146 21
146
4,353,473,000
4,353,471,800
146
4,353,471,800
21
988,050,000
988,050,000
21
988,050,000
10 UPH Jagung
1
1
150,000,000
149,875,000
1
149,875,000
11 UPH Kedelai
2
2
300,000,000
248,000,000
2
248,000,000
580
600
50,134,317,000
49,462,160,000
580
49,462,160,000
7 Corn Sheller 8 Power Thresher Multiguna 9 Sarana Angkut B Sarana Pengolahan
32 PROV. SULAWESI BARAT
A Sarana Pascapanen 1 Combine Harvester Kecil
175
175
18,966,249,000
18,966,250,000
175
18,966,250,000
2 Combine Harvester Sedang
75
75
11,859,990,000
11,844,750,000
75
11,844,750,000
3 Combine Harvester Besar
12
12
4,440,000,000
4,328,400,000
12
4,328,400,000
4 Power Thesher
30
40
968,200,000
718,200,000
30
718,200,000
0
0 5,088,000,000
5 Bangunan+RMU 6 Corn Combine
15
15
5,088,000,000
5,088,000,000
15
204
214
6,397,420,000
6,100,920,000
204
6,100,920,000
8 Power Thresher Multiguna
51
51
1,519,638,000
1,520,820,000
51
1,520,820,000
9 Sarana Angkut
16
16
599,520,000
599,520,000
16
599,520,000
10 UPH Jagung
1
1
147,200,000
147,200,000
1
147,200,000
11 UPH Kedelai
1
1
148,100,000
148,100,000
1
148,100,000
7 Corn Sheller
B Sarana Pengolahan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
207
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lampiran 6 : Daftar Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016
No.
Pangkat Gol. Ruang
Nama/Nip
Jabatan
1
Ir. Tri Agustin Satriani, MM 19590827 198303 2 010
Pembina Tk. I IV/b
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2
Ir. Bambang Kuncoro, M.M 196207201989031001
Pembina Tk. I IV/b
Kasubdit Pengolahan
3
Ir. Suhartini, M.Si 196001191986032001
Pembina Tk. I IV/b
Kasubdit Pascapanen
4
Ir. Resfolidia 196012121986032001
Pembina IV/a
5
Batara Siagian, SP, MAB 197504212002121001
Penata Tk. I III/d
Kepala Subdit Standardisasi dan Mutu
6
Ir. Dhanny Permadi, MM 196202191991031001
Pembina IV/a
Kasi Penerapan Teknologi Pengolahan pada Subdit Pengolahan
7
Ir. Mochamad Amir, M.E. 196403151992031001
Pembina IV/a
Kasi Pemasaran dan Promosi pada Subdit Pemasaran dan Investasi
8
Ir. Dwi Elisya Apriana 196104241989102001
Penata Tk. I III/d
Kasi Penerapan Teknologi Pascapanen pada Subdit Pascapanen
9
Ir. Budi Lestari 196710211992032001
Penata Tk. I III/d
Kasi Standardisasi pada Subdit Standardisasi & Mutu
10
Djatmiko, S.Sos 19610115198103 1001
Penata Tk. I III/d
Kasubbag Tata Usaha
11
Indah Sulistio Rini, S.TP 197007021999032001
Penata Tk. I III/d
Kasi Mutu pada Subdit Standardisasi dan Mutu
12
Lilis Suryani, SP. M.Si 197102232001122001
Penata Tk. I III/d
Kasi Sarana Pengolahan pada Subdit Pengolahan
13
Tiurmauli Silalahi, SP, MM 19740227.200212.2.001
Penata Tk. I III/d
Kasi Investasi pada subdit Pemasaran dan Investasi
14
Nurihyatun Sardjono, SP, MP 198112132006042001
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Penata III/c
|
Kasubdit Pemasaran dan Investasi
Kasi Sarana Pascapanen pada Subdit pascapanen
208
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lampiran 7 : Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 No. 1
Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 2
Pangkat Gol. Ruang 3
Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah 4
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5
T / NT L/P 6
I. Golongan IV/b Ir. Tri Agustin Satriani, MM 19590827 198303 2 010 Jakarta, 27 - 8 - 1959
Pembina Tk. I IV/b 1 - 4 - 2001
1. IPB Jur. Ilmu Tanah Tahun 1982 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Wijaya Putra Jurusan SDM Tahun 2001
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil T. P.
T P
2.2
Ir. Bambang Kuncoro, M.M 196207201989031001 Purworejo, 20-07-1962
Pembina Tk. I IV/b 1 - 4 - 2011
STIE IPWIJA Jur. Manajemen Pemasaran S2 Tahun : 2002
Kasubdit Pengolahan
T L
3.3.
Ir. Suhartini, M.Si 196001191986032001 Surabaya, 19 - 01 - 1960
Pembina Tk. I IV/b 1 - 10 - 2013
1. Sarjana Pertanian IPB. Sosek Thn. 83 2. S2. STIA YAPPANN Th.08 Jur Administrasi Publik
Kasubdit Pascapanen
T P
III. Golongan IV/a Ir. Dhanny Permadi, MM 196202191991031001 Jakarta, 19 - 02 - 1962
Pembina IV/a 1 - 4 - 2007
1. Sarjana Pertanian UNSIL Jurusan Budidaya Pertanian Tahun 1988 2. S2 STIE IPWIJA Jur Manajemen Tahun 2001
Kasi Penerapan Teknologi Pengolahan pada Subdit Pengolahan
T L
5.2
Erlina, S.P, M.Si 19691006 199803 2 006 Sipirok, 6 - 10 - 1969
Pembina IV/a 1 - 4 - 2015
1. Fak. Pertanian UNAND Jur. Ilmu Tanah Tahun 1993 2. S2 Univ Andalas Jur. Pembangunan Wilayah Pedesaan Tahun 2014
Petugas Teknologi Pascapanen
T P
6.3
Ir. Mochamad Amir, M.E. 196403151992031001 Cirebon, 15-03-1969
Pembina IV/a 1 - 4 - 2008
Universitas Indonesia Jur. Industri S2 : 2007
Kasi Pemasaran dan Promosi pada Subdit
T L
7.4
Ir. Resfolidia 196012121986032001 Bukit Tinggi, 12-12-1960
Pembina IV/a 1 - 10 - 2015
Institut Pertanian Bogor Jur. Agronomi S1 Tahun 1983
Kasubdit Pemasaran dan Investasi
T P
8.5
Ir. RR. Retno Pujiastuti, M.M. 196406281992032001 Yogyakarta, 28-06-1964
Pembina IV/a 1 - 10 - 2015
STIE IPWIJA Jakarta Jur. Manajemen SDM S2 Tahun 2015
Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian
T P
1.1
4.1
IV. Golongan III/d 9.1
Batara Siagian, SP, MAB 197504212002121001 Balige, 21-04-1975
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2015
S1 Fak. Pertanian IPB Tahun 1999 Jur. Sosek Pertanian S2 STIA LAN Jur. Adm. Bisnis Thn 2012
Kepala Subdit Standardisasi dan Mutu
T L
10.2
Ir. Budi Lestari 196710211992032001 Jakarta, 21 - 10 - 1967
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2004
Fak. Pertanian IPB Tahun 1990 Jur. Pengolahan Hasil Pertanian
Kasi Standardisasi pada Subdit Standardisasi & Mutu
T P
11.3
Ir. Dwi Elisya Apriana 196104241989102001 Medan, 24 - 04 - 1961
Penata Tk. I III/d 1 - 10 - 2004
Fak. Pertanian USU Tahun 1986
Kasi Penerapan Teknologi Pascapanen pada Subdit Pascapanen\
T P
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
209
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
No. 1
Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 2
Pangkat Gol. Ruang 3
Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah 4
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5
T / NT L/P 6
12.4
Djatmiko, S.Sos 19610115198103 1001 Jakarta, 15 - 1 - 1961
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2009
STIA Menarasiswa Jur. Administrasi Negara Tahun 2001
Kasubbag Tata Usaha
NT L
13.5
Indah Sulistio Rini, S.TP 197007021999032001 Pemalang, 02-07-1970
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2011
Institut Pertanian Bogor Jur. Teknologi Pertanian S1 Tahun 1993
Kasi Mutu pada Subdit Standardisasi dan Mutu
T P
14.6
Suparni, SP 19610803 198303 2 002 Surakarta, 3 - 8 - 1961
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2011
1. SMA IPS Tahun 1980 2. Sarjana Pertanian SATYAGAMA Jur. Sosek Tahun 2004
Pengadministrasi dan Penyaji data
T P
15.7
Ricky Nelson, SH 19630514 199903 1 001 Jakarta, 14 Mei 1963
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2011
Fak. Hukum, UNKRIS Tahun 1990
Koordinator Administrasi RT Dan perlengkapan
NT L
16.8
Simon, M.M 1967040472003121001 Karo, 07-04-1967
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2012
Institut Pertanian Bogor Jur. Manajemen S2 Tahun 2003
APHP Muda
T L
17.9
Lilis Suryani, SP. M.Si 197102232001122001 Cidaun, 23 - 02 - 1971
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2014
1. Fak. Pertanian (UNAS) Jur Agronomi Tahun 1996 2. Pasca Sarjana (S2) STIA YAPPANN Jurusan Administrasi Publik Thn. 2004
Kasi Sarana Pengolahan pada Subdit Pengolahan
T P
18.10
Nur Indriastuti, SE 197510102001122001 Klaten, 10 - 10 - 1975
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2014
Fak. Ekonomi Universitas Tunas Pembangunan Solo Tahun 1999
Pengadministrasi Keuangan
NT P
19.11
Robinson Sinambela, S.T.
Penata Tk. I
Institut Teknologi Medan
Analis Investasi
T
197207282002121001 Medan, 28-07-1972
III/d 1 - 4 - 2015
Jur. Mesin S1 Tahun 1999
20.12
Tiurmauli Silalahi, SP, MM 19740227.200212.2.001 Pematangsiantar, 27 - 2 - 1974
Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2015
1. Fak Pertanian Universitas Borobudur Jurusan Sosek Tahun 1996 2. Pasca Sarjana (S2) Mercubuana Jurusan SDM Tahun 2009
Kasi Investasi pada subdit Pemasaran dan Investasi
T P
21.13
Pandu Tri Kurniawan, SP 196803092000031000 Serang, 09 - 03 - 1968
Penata Tk. I III/d 1 - 10 - 2016
Fakultas Pertanian UNB Jur. Agronomi Tahun 2003
Penyusun Laporan
T L
V. Golongan III/c Vera Ramashinta, S.P. 197908222005012001 Dumai, 22-08-1979
Penata III/c 1 - 10 - 2013
Universitas Padjajaran Jur. Hama Tumbuhan / Tanaman S1 Tahun 2001
PMHP Muda
T P
Fatriwati, SP 197309242006042000 Padang, 24 - 09 - 1973
Penata III/c 1 - 4 - 2014
Fakultas Pertanian UNAND Tahun 1998
Petugas Teknologi Pascapanen
T P
22.1
23.2
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
L
210
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
No. 1
Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 2
Pangkat Gol. Ruang 3
Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah 4
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5
T / NT L/P 6
24.3
Nurihyatun Sardjono, SP, MP 198112132006042001 Bogor, 13 - 12 - 1981
Penata III/c 1 - 4 - 2014
1. Fak. Pertanian IPB Jur. Budidaya Pertanian Tahun 2005 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Brawijaya Jurusan Teknologi Industri Pertanian Tahun 2012
Kasi Sarana Pascapanen pada Subdit pascapanen
T P
25.4
Ruth T.M.B.V. Kaluti, S.TP,M.P 197205022010012002 Sangele, 02 - 05 - 1972
Penata III/c 1 - 4 - 2014
1. Fak. Pertanian Univ. UNSRAT Manado Jurusan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. UGM Yogya Jurusan Ilmu & Teknologi Pangan
Petugas Teknologi Pascapanen
T P
VI. Golongan III/b 26.1
Raden. Wahyono 19591019.199203.1.001 Jakarta, 19 - 10 - 1959
Penata Muda Tk. I SMA Jur. Sosial Th. 1981 III/b 1 - 4 - 2012
Penata Usaha BMN
NT L
27.2
Ir. Nur Sulistiati 196507102008122001 Jakarta, 10-07-1965
Penata Muda Tk. I Fak. Pertanian Univ. UPN Veteran III/b Tahun 2006 1 - 4 - 2013
Petugas Teknologi Pascapanen
T P
28.3
Hamdani Syarif, S.TP., M.M. 197805042009121002 Bandung, 04-05-1978
Penata Muda Tk. I STIE IPWIJA III/b Jur. Manajemen Pemasaran 1 - 4 - 2014 S2 Tahun 2015
Analis Pengolahan Hasil Pertanian
T L
29.4
Aris Puji Sunarso, S.TP, M.Eng 19780202 200901 1 008 Pati, 2 - 2 - 1978
Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian IPB Jurusan Industri III/b Pertanian 'Tahun 2001 1 - 4 - 2013 2. S2 Univ. Gajamadah Jur. Perencanaan
Penyusun rencana kegiatan dan anggaran
T L
30.5
Deasy Fitriati, STP, M.Si 19800807 200901 2 009 Pontianak, 7 - 8 - 1980
Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian UGM Jur. Mekanisasi III/b Pertanian Tahun 2003 1 - 4 - 2013 2. S2 IPB tahun 2015 Jur. Tek. Pertanian
Penyusun rencana kegiatan dan anggaran
T P
31.6
Restu Widianti 19710228.199303.2.001 Jakarta, 28 - 2 - 1971
Penata Muda Tk. I SMA Tahun 1990 III/b 1 - 4 - 2013
Agendaris
NT P
32.7
Tias Atika Rachmawati, S.E. 198803262009122002 Jakarta, 26 - 03 - 1988
Penata Muda Tk. I IPB Fak. Ekonomi Manajemen III/b Tahun 2009 1 - 4 - 2014
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
NT P
33.8
Diyah Puji Astuti, SP 19800309 200912 2 002 Banjarnegara, 9 - 3 - 1980
Penata Muda Tk. I UNSOED Jur. Agrobisnis Tahun 2004 III/b 1 - 4 - 2014
Penyusun Laporan
T P
34.9.
Ririkumaladewi, SP 19811008 200912 2 004 Rappang, 8 - 10 - 1981
Penata Muda Tk. I UNHAS Jur. Agronomi Tahun 2005 III/b 1 - 4 - 2014
Penyusun Laporan
T P
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
211
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Nama NIP Pangkat Pendidikan Tempat / Tgl Lahir Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah 1 2 3 4 35.10. Bubun Muhammad Hasbulloh, S.TP Penata Muda Tk. I IPB Jur. Teknik Pertanian Tahun 2009 19850922 200912 1 002 III/b Kuningan, 22 - 9 - 1985 1 - 4 - 2014
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
36.11 Dede Risanda, SP 19840713 200912 1 002 Tebingtinggi, 13 - 07 - 1984
Penata Muda Tk. I Fakultas Pertanian IPB Jurusan HPT III/b Tahun 2008 1 - 4 - 2014
Petugas Teknologi Pascapanen
T L
37.12 Anita Retnawati, SP, M.Si 19790328.200701.2.002 Jakarta, 28 - 03 - 1979
Penata Muda TK. I 1. SMA Jurusan IPA Tahun 1997 III/b 2. Univ. Satyagama Jurusan Agrobisnis 1 - 10 - 2014 Tahun 1999
Penyusun Laporan
T P
38.13 Bambang Setiyono, A.Md. 196810102002121001 Jakarta, 10 - 10 - 1968
Penata Muda TK. I STMIK YAPPANN III/b Jur. Informatika/Komputer 1 - 04 - 2015 D3 Tahun 1993
Analis Pengolahan
T L
39.14 Mumu Toha Muslim, S.P.,M.M. 197701012011011005 Rancah, 01 - 01 - 1977
Penata Muda TK. I STIE IPWI III/b Jur. Magister Management 1 - 04 - 2015 S2 Tahun 2015
APHP Pertama
T L
40.15 Vivi Jayanti M, S.P. 198202142011012012 Klaten, 14 - 02 - 1982
Penata Muda TK. I UGM Jur. Agronomi S1 Tahun 2005 III/b 1 - 04 - 2015
Fasilitator Promosi
T P
41.16 Sri Rosmayanti, SE 19861018 201101 2 015 Jakarta, 18 - 10 - 1986
Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Tahun 2010 III/b 1 - 04 - 2015
Pengadministrasi dan Penyaji Data
T P
42.17 Maya Puspita Sari, SE 19880509 201101 2 018 Jakarta, 9 - 05 - 1988
Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Tahun 2010 III/b 1 - 04 - 2015
Pengadministrasi dan Penyaji Data
T P
43.18 Andika Wirawan, S.Kom 198611202011011011 Jakarta, 20-1-1986
Penata Muda TK. I UIN Syarifhidayatullah III/b Jur. Informatika / komputer Tahun 2010 1 - 10 - 2015
Pranata Komputer Pertama
T L
44.19. Kirtana Aska Brata, SP 19830623 201101 1 007 Yogyakarta, 23 - 06 - 1983
Penata Muda TK. I Fak. Pertanian UPN Veteran III/b Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian 1 - 04 - 2015 Tahun 2008
Petugas Teknologi Pascapanen
T L
45.20. Ermi Herawati, S.Sos 19760517.200212.2.002 Brebes, 17 - 5 - 1976
Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Tahun 1985 III/b 2. Sarjana Ilmu Administrasi Negara 1 - 10 - 2015 STIA YAPPANN, jurusan
Verifikator Keuangan Subbag TU
NT P
No.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
T / NT L/P 6 T L
212
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 1 2 46.21 Angga Wijaya, SP 19810511.200003.1.002 Jakarta, 11 - 5 - 1981
Pangkat Pendidikan Gol. Ruang Jurusan, Tahun Ijazah 3 4 Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Th. 1999 III/b 2. Sarjana Pertanian Univ.Satyagama 1 - 10 - 2015 Jurusan Agrobisnis Tahun 2011
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5 Pengadministrasi Kepegawaian Subbag TU
47.22 Miftakhul Jannah, SP 19780711.200312.2.001 Boyolali, 11 - 07 - 1978
Penata Muda TK. I 1. SMA IPA Tahun1997 III/b 2. Sarjana Pertanian Universitas 1 - 10 - 2015 Respati Indonesia, Jurusan Agroteknologi Tahun 2010
Penyusun Laporan
T P
48.23 F.X. Surwiyanto,SE 19710121 200812 1 001 Semarang, 21 - 01 - 1971
Penata Muda Tk. I 1. SMA IPA Tahun 1990 III/b 2. S-1 Univ. Tama Jagakarsa 1 - 04 - 2016 Jurusan Manajemen Tahun 2005
Petugas SIMAK BMN
NT L
No.
T / NT L/P 6 NT L
VI. Golongan III/b Isandi, S.Kom 19831015 201101 1 008 Air Putih (Palembang), 15-10-1983
Penata Muda III/a 1 - 1 - 2011
S-1 Sistem Informasi Univ. Gunadarma Tahun 2010
Pranata Komputer Pertama
T L
50.2
Torry Haryono, S.E. 198106282005011000 Jakarta, 28 - 06 - 1981
Penata Muda III/a 1 - 04 - 2013
STIE IPWIJA S1 Tahun 2015
Analis Pemasaran Hasil Pertanian
T L
51.3
Evie Rahayu Tugiyanto 19641030.199703.2.001 Magetan, 30 - 10 - 1964
Penata Muda III/a 1 - 04 - 2013
SMEA Jurusan Tata Buku Tahun 1984
Pengadmnistrasi Kepegawaian Subbag TU
NT P
52.4
Yuliadi 19640701.199703.1.001 Jakarta, 1 - 7 - 1964
Penata Muda III/a 1 - 04 - 2013
SMA Jurusan IPS Tahun 1989
Agendaris Subbag TU
NT L
53.5
Ridwan Husin, SE 19680810.200604.1.017 Palembang, 10 - 8 -1968
Penata Muda III/a 1 - 10 - 2013
1. SMA Jur. IPS Tahun 1988 2. Sarjana Ekonomi Univ. Pamulang Jurusan Manajemen Tahun 2012
Pengadministrasi Keuangan Subbag TU
NT L
54.6
Agung Prabowo, S.P. 19780826.200212.1.002 Jakarta, 26 - 8 - 1978
Penata Muda III/a 1 - 10 - 2013
1. SMEA Tata Buku Tahun 19981 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jurusan Agrobisnis Tahun 2012
Penyusun Laporan
T L
55.7
Rodearni Purba, S.P 19760110 200312 2 002 Marubun Lokkung, 10 - 01 - 1976
Penata Muda III/a 1 - 4 - 2014
Agendaris
NT P
56.8
Lina, S.P. 19841030.200312.2.005 Jakarta, 30 - 10 - 1984
Penata Muda III/a 1 - 10 - 2014
1. SMA Biologi Tahun 1995 2. (D3 Akubank Swadaya Jurusan Pertanian Tahun 1998 3. S1 Sarjana Pertanian Univ.Satyagama 1. SMEA Tata Buku Tahun 2002 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jurusan Agrobisnis Tahun 2012
Petugas Teknologi Pascapanen
T P
49.1
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
213
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pangkat Gol. Ruang 3 Penata Muda III/a 1 - 4 - 2015
Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah 4 SMEA Jur. Tata Buku Tahun 1981
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5 Pengadministrasi Keuangan Subbag TU
58.10 Sayuti 19630411.199903.1.001 Jakarta, 11 - 4 - 1963
Penata Muda III/a 1 - 4 - 2015
MAN Tahun 1986
Caraka Subbag TU
NT L
59.11 Rohim 19720403 199903 1 001 Jakarta, 3 - 04 - 1972
Penata Muda III/a 1 - 4 - 2015
STM Tahun 1991
Pembuat Daftar Gaji Subbag TU
NT L
60.12 Ade Kosasih 19721007.200003.1.001 Jakarta, 7 - 10 - 1972
Penata Muda III/a 1 - 4 - 2016
SMEA Perdagangan Tahun 1992
Pengadministrasi dan Penyaji Data
NT L
Pengatur Tk I II/d 1 - 4- 2014
(D3) IPB Jur, Budidaya Pertanian Tahun 2001
Agendaris
T L
No. 1 57.9.
61.1
Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 2 Ahmad Naseh 19600909.199903.1.001 Jakarta, 9 - 9 - 1960
VIII. Golongan II/d Opik Ahmad Ropik, A.Md 19791017 200912 1 001 Tasikmalaya, 17 Oktober 1979
T / NT Ket. L/P 6 7 NT L
62.2
Riskiria Putri, A.Md 19861003 200912 2 008 Muaradua Ogan Komering Ulu, 3 - 10 - 1986
Pengatur Tk I II/d 1 - 4- 2014
D-III Manajemen Informasi UGM Tahun 2008
Sekretaris Pimpinan
NT P
63.3
Lukman 19721221 200212 1 001 Tanjung Karang, 21 - 12 - 1972
Pengatur Tk I II/d 1 - 4- 2015
SMA IPS Tahun 1993
Penata Usaha Dokumen Subbag TU
NT L
IX. Golongan II/c Dwi Rizkyyanto Utomo, A.Md 198208032015031001 Bogor, 3 - 08 - 1982
Pengatur II/c 1 - 3- 2015
D-III Budidaya Pertanian IPB Tahun 2004
Calon Pengelola Teknologi Pascapanen
T L
65.2
Reny Kartika Asmara, A.Md 199205252015032001 Karanganyar, 25 - 05 - 1992
Pengatur II/c 1 - 3- 2015
D-III Agroindustri UGM Tahun 2013
Sekretaris Pimpinan Subbag TU
T P
66.3
Catur Parah Gumantri Putri, A.Md 198808252015032005 Bengkalis, 25 - 08 - 1988
Pengatur II/c 1 - 3- 2015
D-III Budidaya Pertanian UNAND Tahun 2009
Calon Pengelola Teknologi Pascapanen
T P
67.4
Indah Pratiwi, A.Md 199211242015032001 Pematang Siantar, 24 - 11 - 1992
Pengatur II/c 1 - 3- 2015
D-III Agronomi Pertanian IPB Tahun 2013
Calon Pengelola Teknologi Pascapanen
T P
64.1
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
214
Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 2 X. Golongan II/b Rudy 19800721 200910 1 002 Jakarta, 21 - 07 - 1980
Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Tahun 1999 II/b 1 - 10 - 2013
Agendaris Subbag TU
NT L
69.2
Iip Miftahudin 19821231.200910.1.004 Subang, 31 Desember 1982
Pengatur Muda Tk. I SMK Teknik Mesin Tahun 2002 II/b 1 - 10 - 2013
SATPAM Subbag TU
NT L
70.3
Aman 19820406 200812 1 002 Depok, 6 - 4 - 1982
Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Tahun 2004 II/b 1 - 04 - 2016
Pengadministrasi Keuangan Subbag TU
NT L
No. 1 68.1
71.1
72.3
Pangkat Gol. Ruang 3
Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah 4
Jabatan Penugasan Pada Bidang 5
T / NT L/P 6
XI. Golongan II/a Mahmud 19600420.198403.1.002 Jakarta, 20 - 4 - 1960
Pengatur Muda II/a 1 - 4 - 2001
SD Tahun 1967
SATPAM Subbag TU
NT L
Warsan 197107221998031001 Tambak Negara, 22-07-1971
Pengatur Muda II/a 1 - 10 - 2013
SMA Tahun 2005
Pengemudi Subbag TU
NT L
yang diperbantukan Dit. Pascapanen T.P.
Jakarta, Oktober 2016 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Djatmiko, S.Sos 19610115.198103 .1.001
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
|
215