PENDAHULUAN A. Latar belakang Keluarga merupakan Sumber Daya dan Asset Pembangunan, sebagai asset pembangunan, keluarga sekaligus menjadi pusat dari Strategi Pembangunan berkelanjutan, selaras dengan amanat pembangunan yang berorientasi pada People Centered Development. Oleh karenanya pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengembangkan berbagai aspek kebutuhan keluarga, yang didalamnya menyangkut fungsi-fungi keluarga yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya, kemandirian keluarga dan nilai agama, yang kesemuanya merupakan dasar untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana telah melakukan Revitalisasi pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana dan sebagai upaya memberdayakan kehidupan keluarga melalui konsep Keluarga Berkualitas. Revitalisasi tersebut ditempuh dengan menjamin kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta menghargai dan melindungi hak-hak reproduksi dengan tujuan menyiapkan keluarga, penduduk dan masyarakat yang maju, mandiri dan berketahanan khususnya di Kota Mataram, yang selaras dengan Visi dan Misi Kota Mataram yaitu terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang maju, Religius dan Berbudaya. Keluarga Berencana (KB) merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa, selain pendidikan dan kesehatan. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil,bahagia,dan sejahtera. Komitmen pemerintah Daerah (Pemda Kota Mataram) untuk menggairahkan kembali pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak sebagaimana yang tertuang dalam rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD Th.2012-2016) merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan keluarga. RPJMD Kota Mataram kemudian menjadi acuan Badan PP&KB Kota Mataram untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program PP&KB tahun 2013-2017, yang merupakan Dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pokok program PP&KB di Kota Mataram. Rencana strategis ini kemudian dijabarkan dan disesuaikan dalam bentuk Rencana Strategis Program PP&KB di Kota Mataram , mengingat Kota Mataram memiliki kondisi dan permasalahan dalam Program PP&KB yang spesifik. Situasi dan kondisi kependudukan di Kota Mataram, dengan jumlah keluarga sesuai hasil pendataan Th.2010 sebesar 92.816 keluarga dengan tahapan keluarga, keluarga pra Sejahtera 10.549 (11,37%), Keluarga Sejahtera tahap I 37.306 Keluarga (40,19%) ; Keluarga Sejahtera II 1
21.425 Keluarga (23,08%) ; Keluarga Sejahtera III 20.219 Keluarga (21,78%) Keluarga Sejahtera III plus 3.317 Keluarga (3,57%). Dengan demikian, masalah kependudukan di Kota Mataram memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna memperkuat pengelolaan dan pelaksanaan Program PP&KB di Kota Mataram, dilakukan berbagai Komitmen dengan tokoh-tokoh formal, informal (TOMA,TOGA,LSOM,KS,KR,Taruna,Pramuka,majelis Taklim dll) dan lembaga profisi (IDI,IBI,PGRI dll) sehingga mempercepat peningkatan pengetahuan bagi keluarga akan pentingnya Pemberdayaan Perempuan KB, dan dapat mempercepat serta memperluas akses pelayanan KB, sehingga diharapkan Keluarga yang ada di Kota Mataram menjadi Keluarga yang Berkualitas, artinya Maju,Religius dan Berbudaya. B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Th.2010. tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No.8 Th.2008, tentang tahapan,tata penyusunan,pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.3 Th.2008,tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Th.2005-2025. 4. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.1 Th.2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Th.2009-2013. 5. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.3 Th.2010,tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029. 6. Peraturan Daerah Kota Mataram No.4 Th.2008 tentang urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. 7. Peraturan Daerah Kota Mataram No.5 Th.2008 tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. 8. Peraturan Daerah Kota Mataram, No: 8 Th.2009 tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. 9. Peraturan Daerah Kota Mataram No.2 Th.2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2011-2015. 10. SK Walikota Mataram No.27/PERT/2008,Tanggal 8 Agustus 2008 Badan PP dan KB Kota Mataram. 11. Peraturan Walikota Mataram No. 9 Tahun 2010, 1 April 2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO). 2
12. Keputusan Walikota Mataram No.566/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. 13. Keputusan Walikota Mataram No.238/III/2010, 29 Maret 2010 tentang Pemebentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. 14. Keputusan Walikota Mataram No.276/IV/2010, 10 April 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAD PPTPPO) Kota Mataram. 15. Keputusan Walikota Mataram No.581/XII/2010, 20 Desember 2010 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2010-2013. C. PP No. 38 Tahun 2007, tentang 81 Urusan Wajib Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan KB al : 1. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. 2. Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. 4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. 5. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 6. Keserasian dan Kebijakan Kependudukan. 7. Pembinaan. D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS a. Permasalahan 1. Trend Kelangsungan Penggunaan Kontrasepsi (Current Prevalensi Rate/CPR),belum sesuai dengan yang diharapkan. (70 % dari PUS yang ada). Kondisi semacam ini banyak dipengaruhi berbagai aspek terutama pada penggunaan alokon yang sederhana (Pil,Suntik) maupun tingkat kedisiplinan dan pembinaan yang belum Optimal. 2. Trend Penggunaan Metode Kontrasepsi. Sebagian besar dari PUS (Pasangan Usia Subur) menggunakan alat kontrasepsi yang Hormonal (Suntikan, Pil dan Inplant). 3. Trend Unmetneed. Ada pergeseran angka yang cukup memprihatinkan dalam kaitannya dengan unmetneed. Faktor dominan penyebab tingginya angka unmetneed adalah pada PUS yang tidak ingin mempunyai anak sementara (Spacing) atau berhenti punya (Limiting) yang tidak menggunakan kontrasepsi. Prinsip dilayani dan terlayani
3
dengan membantu PUS untukmemilih kontrasepsi yang rasional, efektif dan efesien adalah prioritas yang harus dilakukan. 4. Partisipasi Pria. Partisipasi Pria ber KB masih rendah, hal ini di sebabkan karena jenis alkonnya masih terbatas. 5. Median Umur Persalinan Pertama.
Media persalinan pertama mempunyai korelasi yang sangat signifikan dengan usia kawin pertama. Berdasarkan hasil empat kali SDKI rata-rata persalinan pertama terjadi pada usia 18,5 tahun, 18,2 tahun, 19,7 tahun dan 20,4 tahun. Kondisi demikian menggambarkan bahwa telah terjadi kelahiran pada usia muda yang masuk pada kelompok resiko tinggi baik untuk ibu maupun bayinya, sekaligus dimungkinkan terjadinya perkembangan penduduk yang besar secara alami. 6. Angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR). Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk angka fertilitas menurut kelompok umur selama periode 2005. Menunjukan kecenderungan menurun. Hal ini semakin diperkuat berdasarkan hasil SDKI yang mencerminkan terjadinya trend penurunan TFR dari 2,5 ;2,3. 7. Trend Angka Kematian Ibu dan Bayi. Trend penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Mataram. Penurunan trend tersebut dampak dari pada penanganan program terpadu meliputi optimalisasi program perencanaan kehamilan dan persalinan serta Keluarga Berencana. Pendarahan, infeksi, partus lama, BBLR tetanus aspikasia dapat ditekan. 8. Pemahaman dan kesadaran tentang hak reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. b. Isu Strategis Selain permasalahan tersebut, beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Mataram perlu mendapatkan perhatian antara lain :
4
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tingkat TFR belum mendukung terwujudnya PTS. Unmet-Need Pelayanan KB dan KR Masih Tinggi. Jumlah Remaja Meningkat dan Kesiapan Berkeluarga Masih Rendah. Kesadaran Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Gender Rendah. Mekanisme Operasional Lini Lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Kesinambungan dan Kelangsungan Keluarga Berencana, perlu Pembinaan Berlanjut. 7. Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat/Propinsi dengan Kabupaten / Kota belum berjalan seperti yang diharapkan. 8. Sinkronisasi Pengelolaan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota. 9. Kelangsungan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB). 10. Kelangsungan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi disetiap tingkatan wilayah. 11. Sarana dan Prasarana Program Belum Memadai. E. PELUANG 1. Tersedianya sarana pelayanan KB sampai ke lini lapangan (RSU,PKM,Polindes,Pokesdes,Posyandu dan Klinik KB). 2. Dukungan politis maupun dukungan operasional program, baik oleh instansi pemerintah maupun institusi masyarakat serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. 3. Tersedianya tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB). Tenaga penyuluh KB ini merupakan peluang bagi keberhasilan program KB yang dapat berperan sebagai ujung tombak lapangan. 4. Adanya kelembagaan pengelola program PP dan KB di Kabupaten/Kota. 5. Adanya sistem pengelolaan data dan informasi serta pencatatan dan pelaporan program KB Nasional yang berkesinambungan dari dusun/desa sampai ketingkat nasional. Dengan adanya permasalahan, isu strategis dan peluang tersebut, program PP dan KB di Kota Mataram perlu : (1) meningkatkan komitmen instansi lintas sektor, tokoh agama, tokog masyarakat (2) membangun kemitraan yang tulus dan setara dengan berbagai kalangan ; (3) menggerakkan dan mengelola peran serta masyarakat ; serta (4) mengembangkan kualitas pengelolaan KB untuk dijadikan modal membangun masa depan yang lebih baik. Mengingat tantangan yang semakin komplek, perlu dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi Kota Mataram oleh seluruh mitra kerja. Disampng itu, fokus perhatian di Badan PP dan KB ditujukan pada upaya PANCA PROGRAM, yaitu : 5
(1) Penurunan TFR, (2) Pemberdayaan Keluarga, (3) Penguatan lini lapangan dan akurasi data ; (4) Peningkatan tertib administrasi dan manajemen ; (5) Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang kesemua tersebut di atas untuk mendukung program prioritas pembangunan di Kota Mataram, yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia,Pemberdayaan ekonomi Rakyat,dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN A. VISI DAN MISI Dilain pihak,Visinya Pembangunan Kota Mataram 2013-2017 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU,RELIGIUS DAN BERBUDAYA”
Visi ini mengarahkan pada pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945,disamping itu makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah: a. Kota Mataram adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,termasuk didalamnya seni dan sosial budaya,sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat mataram dan memiliki kebanggaan sebagai warga Gumi Mataram. c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antara umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. Misi Untuk mencapai Visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU,RELIGIUS DAN BERBUDAYA maka Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu : a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukan dengan kehidupan masyarakat yang kondusif,dinamis,dan harmonis. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya saing daerah.
6
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip datapemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Mataram tersebut diatas agar dapat dicapai, maka seluruh SKPD yang ada di Pemda Kota Mataram antara lain Badan PP & KB Kota Mataram berupaya melakukan tugas fungsinya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengaturan Kelahiran, Pendewasaan Usia Kawin, Ketahana Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualias. Sehingga Visi Badan PP & KB Kota Mataram mengacu kepada Visi dan Misi Pemda Kota Mataram yaitu: “TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TAHUN 2016” dengan Misi di arahkan untuk membangun setiap keluarga di Kota Mataram agar memiliki anak ideal,sehat,berpendidikan,sejahtera,berketahanan,dan terpenuhi hak-hak reproduksi melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi,fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB.
B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2013-2017 adalah meneguhkan kembali dan menjamin kesinambungan program dengan dukungan segenap mitra kerja (Stake Holder) sehingga Visi pertumbuhan Penduduk Tumbuh Seimbang 2016 dapat terwujud. Dengan demikian tujuan pokok yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2013-2017 adalah terwujudnya program dan kelembagaan di daerah yang kuat dan berkesinambungan, serta adannya dukungan staf, dana, sarana, prasarana yang memadai dari pemerintah Kota Mataram. Disamping program dan kelembagaan KB di Kabupaten/Kota yang kuat dan berkesinambungan, berbagai tujuan program yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas dalam upaya menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu, bayi dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. b. Peningkatan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan prilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan
7
reproduksi dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga untuk mendukung upaya kualitas generasi mendatang. c. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. d. Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas. 2. Sasaran Sasaran Program PP dan KB di Kota Mataram 2013-2017 di jabarkan menjadi sasaransasaran pokok sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah di tetapkan oleh peraturan Kepala BKKBN, No.55/HK-010/B5/2010,tanggal 1 Pebruari 2010 yaitu : 1. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 Th. 3,5 % s/d Th.2015. 2. Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif 65% s/d Th.2015. 3. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 %s/d Th.2015. 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70% Th.2015. 5. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB 87%Th. 2015. 6. Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana/penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap desa/kelurahan Th.2015. 7. Ratio pembantu pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas setiap desa/kelurahan. Th.2015. 8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaan masyarakat 30% setiaptahun,Th.2015. 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun, Th.2015. Selain telah ditetapkan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera,juga telah ditetapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria No.55/Hk010/B.5/2010,Tgl.29 Januari 2010 sehingga arah dan sasaran yang ingin dicapai jelas,terasah,terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh Badan PP dan KB Kota Mataram, sehingga penetapan Kinerja yang telah di tetapkan dapat di pertanggung jawabkan kepada Walikota Mataram.
8
STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. STRATEGI Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program PP dan KB Kota Mataram, mengacu pada RPJMD 2013-2017 Pemda Kota Mataram, maka dirumuskan strategi dasar dan operasional sebagai berikut : 1. Strategi Dasar a. Meneguhkan Kembali Program PP dan KB di Daerah Kota Mataram b. Menjamin Kesinambungan Program PP dan KB di Kota Mataram. 2. Strategis Operasional a. Peningkatan Kapasitas System Pelayanan Program PP dan KB b. Peningkatan Kualitas dan Prioritas Program c. Penggalangan dan Pemantapan Komitmen d. Dukungan Regulasi dan Kebijakan e. Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Pelayanan B. KEBIJAKAN Searah dengan visi,misi dan strategi Pembangunan Pemda Kota Mataram,maka Visi dan Misi Badan PP dan KB seta melihat kondisi lingkungan yang ada, dalam kurun waktu 2013-2017 telah dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Menata Kembali Program dan Kelembagaan KB 2. Memberdayakan dan Menggerakkan Masyarakat untuk Membangun Keluarga Kecil Berkualitas 3. Menggalang Kemitraan dalam Peningkatan Kesejahteaan dan Ketahanan Keluarga sera Akses dan Kualitas Pelayanan KB/KR 4. Meningkatkan Promosi, Perlindungan, dan Upaya Perwujudan Hak-hak Reproduksi 5. Memberikan Fasilitas dalam Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Berbasis Data Mikro bagi Pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan Keluarga miskin. Untuk itu, telah ditetapkan kebijakan operasional sebagai berikut : 1. Meningkatkan Perencanaan Kehamilan dan Mencegah Kehamilan yang belum Diinginkan 2. Meningkatkan Kesehatan Perempuan dan Anak 3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Termasuk Pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba 4. Meningkatkan Kelembagaan dan jejaring Pelayanan KB 5. Mengembangkan dan Memantapkan Ketahanan Keluarga 9
6. Mengembangkan dan Memantapkan Pemberdayaan Keluarga 7. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 8. Penguatan Kualitas Pengelolaan Data Informasi Keluarga KEBIJAKAN POKOK PROGRAM PP dan KB Sejalan dengan Prioritas pembangunan Pemda Kota Mataram (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) (RPJMD) Th.2012-2016, maka prioritas pembangunan Program PP dan KB, dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, yaitu : (1) Program Keluarga Berencana,(2) Program kesehatan reproduksi remaja, (3) Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan (4) Program Penguatan pelembagaan keluarga kecil bekualitas. Dan (5) Progam Pemberdayaan Perempuan Serta ProgramPerlindungan Anak. Berdasarkan program-program tersebut, kegiatan-kegiatan pokok dari setiap program tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut : A. PROGRAM KELUARGA BERENCANA Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anakserta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalamrangka membangun keluarga kecil berkualitas. Kegiatan pokok program ini meliputi : 1) Meningkatkan akses informasi serta akses dan kualitas pelayanan KB dan KR khusunya pada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera -1; 2) Meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi; 3) Meningkatkan akses pria terhadap informasi,konseling,dan pelayanan KB dan KR; 4) Meningkatkan perlindungan hak-hak reproduksi bagi individu dan keluarga; 5) Meningkatkan advokasi, promosi, KIE dan Konseling tentang kesehatan ibu,bayi dan anak (KHIBA), serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi (PMKR); 6) Meningkatkan penggunaan air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 (enam) bulan melalui metode amenoria laktasi (MAL); 7) Meningkatkan pemahaman dan prilaku keluarga tentang kualitas kesehatan dan proses reproduksi. B. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku positif remaj atentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang. 10
1)
2)
Kegiatan pokok program ini meliputi : Menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia kawin termasuk advokasi, KIE, dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja melalui pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR); Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri melalui pengembangan sumber daya manusia (Pengelolaan dan Pelaksanaan) KRR.
C. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Program ini bertujuan untu meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memprhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Kegiatan pokok program ini meliputi : 1) Meningkatkan akses informasi dan pelayanan dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 2) Mengembangkan kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan bina keluarga, balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan penyelenggaraan pendampingan; 3) Mrningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), bankperkreditan rakyat (BPR)/perbank, dan mitra usaha dalam penyelenggaraan pendampingan dan menggali sumber dana/modal serta pembelajaran kewirausahaan, khusunya kepada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1; 4) Mengembangkan penggunaan alat teknologi tepat guna(ATTG) bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 5) Mengintegrasikan kegiatan UPPKS dengan kegiatan kelompok sosial lannya; 6) Menyiapkan tenaga pengelola dan pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK) di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 7) Melakukan Advokasi dan KIE KPLK; 8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas PKLK. D. PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA KELUARGA KECIL BERKUALITAS Tujuan program ini untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat didaerah perkotaan dan pedesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas. Kegiatan pokok program ini meliputi: 11
1) Mengembangkan jaringan dan aliansi advokasi program KB ; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan konseling untuk memenuhi hak keluarga dalam program KB ; 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat, keluarga, dan individu dalam penyelenggaraan program KB ; 4) Memberdayakan petugas lapangan, institusi masyarakat, LSOM,dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan program KB ; 5) Memberdayakan SDM pengelola dan pelaksana program; 6) Menyediakan data dan informasi Program KB Nasional (data mikro keluarga); 7) Mengembangkan model analisis dan evaluasi program dengan memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi informasi; 8) Mengembangkan sarana dan meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi. E. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program keserasian kebijakan peningkatan kualitasAnak dan Perempuan : 1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik. 3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah. 2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT 3. Penyusunan sistim perlindungan bagi perempuan 4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan pengapusan buta aksara perempuan (PBAP) 5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 7. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 8. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 9. Monitoring; evaluasi dan pelaporan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 3. Kegiatan penyuluh bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 6. Monitoring; evaluasi dan pelaporan 7. Pembinaan pemberdayaan perempuan 12
8. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 9. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) F. PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 2. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 5. Evaluasi pelaksanaan PUG 6. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 7. Monitoring; evaluasi dan pelapora
13
PENUTUP Rencana strategis ini di susun berdasarkan Rencana Strategis Daerah Kota Mataram,dan Rencana Strategis Program PP dan KB 2013-2017, menjabarkan program-program RPJMD tahun 2013-2017, terutama yang berkaitan dengan program PP dan KB sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja Ketahanan dan Pemberdayaan Keluargam serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas serta Program Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak. Rencana Strategis Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram Tahun 2013-2017 ini disusun sebagai dokumen perencanaan,sehingga Renstra ini juga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Daftar Usulan Program dan Anggaran (DUPA) yang selanjutnya akan disusun menjadi DPA (DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN) sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana kegiatan yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsinten serta dapat di pertanggung jawabkan. Selain itu, Renstra ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program PP dan KB dan peningkatan kualitas perencanaan di Kota Mataram dalam kontribusinya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, serta untuk mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” yang ditunjukan dengan kehidupan masyarakat yang kondusif, damai dan kondusif,serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya saing Daerah.
Mataram, 31 Mei 2013 A/n Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana kota Mataram Sekretaris,
Drs. Sutrisno S. MBA NIP.19590625 198603 1 010
14
MATRIK RENCANA STRATEGIS MATRIK RENCANA STRATEGIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MATARAM TAHUN 2013-2017 Program (RPJMD) I. PROGRAM KB
Kebijakan
Pokok Kegiatan
I) Memen I.I. Penyediaan uhi Pelayanan KB dan permint Alat Kontrasepsi aan bagi Keluarga masyara Miskin. kat akan pelayan 1. Pelayanan KB an KB & keliling (Tim KB Kesehat Keliling) melalui an Mobil Pelayanan Reprodu KB pada wilayah ksi (KR) pinggiran yang 2. Pelayanan KB berkuali melalui Klinik KB tas,peng (PKM,Pustu,Polind adaan es,Pokesdes,Posya pelayan ndu dan Klinik KB) an KB 3. Operasional dan alat Pelayanan KB Kontras melalui TMKK : Tk. epsi bagi Kota/Kec. keluarga 4. Operasional miskin, pelayanan KB pelayan melalui kesatuan an gerak PKK Tk. KIE,Peni Kab/Kota/Kec. ngkatan 5. Operasional perlindu pelayanan KB ngan melalui kegiatan hak momentum (KBReprodu Bhayangkara,KBksi Kesehatan,KBIndividu, PGRI,KB-IBI,KBPromosi UW,dll) (KHIBA), 6. Pelayanan KIE PP 15
2012 2013 2014 2015 2016
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Pembina an KB; Peningk atan partisipa si Pria dalam KB dan KR,
dan KB Operasional KIE PP dan KB melalui Mobil Pelayanan KB. Operasional KIE PP dan KB melalui BP 4. Operasional KIE PP dan KB melalui media Luar Ruang Spanduk,Umbul -umbul. Media Cetak Surat kabar dalam bentuk pemberitaan publik,Press Release. 7. Peningkatan perlindungan hak Reproduksi Individu : Pencabutan Implant. Biaya Komplikasi. Biaya Kegagalan. Biaya Rujukan Komplikasi. Pengadaan Formulir Informed Consent. Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Media trasional Pelatihan KIE dan KIP/K KHIBA bagi penyuluh KB pengelola Orientasi KHIBA bagi tokoh Masyarakat,TOGA,K ader. 16
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
8. Bimbingan dan pembinaan Kelestarian ber KB Kab-Kec. Kec-Kelurahan. Konsultasi Kab ke Propinsi. Operasional Penyuluh KB (PKB). Pelatihan Kader Umum bagi PKB/PLKB baru. Pengadaan PKB/PLKB KIT. Pemberian Penghargaan Kepada Peserta KB Lestari. Kepada Pengelola KB Teladan. 1. Promosi dan KIE 2. Pelatihan KIP/KonselingKBPria. 3. Orientasi Penyegaran VTP. 4. Orientasi dan Serasehan KB Pria. 5. Sosialisasi dan Fasilitasi KB Pria 6. Pengadaan Sarana Pelayanan KB Pria. 7. Pengadaan Kelompok Seminat KB Pria. 8. Pengembangan Pelayanan KB Pria di tempat kerja dan BP4. KWA. 9. Pemberian Penghargaan bagi mitra kerja dan pengelola KB Pria. 10.Pelayanan Visi tentang spesialis dan momentum strategis. 11.Pengembangan jejaring kerja KB pria 12.Monitoring dan evaluasi program
17
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
partisipasi pria dalam KB/KR.
II. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
Meningkat kan pemahama n,pengetah uan,sikap dan prilaku positif Remaja tentang kesehatan dan hakhak Reproduksi , guna meningkat kan derajat kesehatan Reproduksi nya dan mempersia pkan kehidupan berkeluarg a dalam upaya mendukun g peningkata n kualitas generasi mendatang .
Advokasi dan KIE tentang KRR: Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR kelompok. Orientasi pengelola KIE KRR. Latihan Petugas KIE KRR. KIE KRR melalui kelompok (MUPEN,Posyandu ,BKB,BKR,BKL,UPP KS,Masa Orientasi Sekolah (MOS), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Arisan Majelis Talkim,Pesantren Kilat, Remaja Masjid,Remaja Gereja, dll. KIE kelompok melalui momenttrategis (Jambore Pramuka,Hari Remaja, Hari AIDS, Harganasa dll). KIE Wawan Muka (oleh Pendidik Sebaya, Konselor Sebaya, Guru BP,Tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda,dll). Pertemuan Riview KIE antar pengelola, Provider,KonselorS ebaya, Pendidik Sebaya. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat: Orientasi program KRR bagi mitra kerja (Lintas 18
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
sektor,LSM,Kelo mpok Remaja,Organisa si Pemuda,Organisa si Keagamaan,dll). Rapat Koordinasi Program KRR(Karya Tulis,Poster,Pend idi Sebaya, Konselor Sebaya).
III. Program Pelayanan Kontrasepsi:
Meningkat kan Sasaran pesertaKB (Baru maupun Ulangan) melalui pelayanan KB standar dan berkualitas
Pelayanan Konseling KB Pengadaan Buku pedoman konseling bagi petugas dan kader. Pengadaan Buku pedoman konseling medis bagi provider. Pelatihan konseling kepada petugas, kader dan provider untuk melaksanakan informed choice dan memperoleh tandatangan. Imformer consent dari klien.
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Operasional pelayanan kontrasepsi didaerah kumuh/pinggiran Operasional pelayanan KB,Implant,IUD pada fasilitas pelayanan kesehatan/RS pemerintah (Depkes/Dinkes),TNI,P OLRI,Kesehatan AD,PKM,Pustu,Polind es,Pokesdes. Operasional pelayanan IUD dan Kontap melalui momentstrategis.Kad 19
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
er. Operasionalpelayanan melalui kerjasama dengan mitra potensial (IBI,PKBI,Klinik Swasta,Aisyah,Muslim at,NU dan LSOM). Mini Lokakarya dengan Puskesmas Operasional Klinik Operasional Tim Penjaga Mutu. Dst. Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis Alat/Obat Kontrasepsi Pil KB Suntikan KB IUD Implant Kondom Peralatan Medis : Disposibel syringe/Autodistru ct IUD KIT Minilap KIT Vasectomy KIT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V V V V V
V
V
V
V
V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
ImplantKIT ObgynBed Sarung Tangan Biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan pengiriman alokon. Pertemuan V koordinasi.Pembentuk an Tim dan pengembangan Jaminan ketersediaan kontrasepsi di Tkt Kab/Kota. Dst. V Pelayanan KB Medis Operasi Biaya Operasional MOP bagi Gakin (Keluarga Miskin) Biaya Operasional MOW bagi Gakin 20
Biaya Rekanalisasi bagi Gakin Biaya Komplikasi,dan Kegagalan bagi Gakin Dst.
IV. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang mandiri
Membina kemandiria n dan sekaligus meningkatk an cakupan dan mutu pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB: Orientasi bagi kader kelompok KB baru. Operasional kelompok masyarakat peduli KB : Operasional PPKBD Operasional Sub PPKBD Orientasi KB-KR bagi Toma (Tokoh Masyarakat) Orientasi KB-KR bagi Toma (Tokoh Agama) Koordinasi Pengelolaan Program Rakerda Review Pertemuan Lengkap PKB Rakor tingkat Kab/Kota Rrakor tingkat Kecamatan Rakor tingkat Desa/Kelurahan Rapat Konsultasi Tk Kab/Kota. Dst. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Operasional Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Bantuan Permodalan Bantuan Alat TehnologitepatGuna (ATTG) Dst.
21
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V V
V V V
V V V
V V V
V V V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V
V
V
V
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Meliputi : Penggandaan form R/I KS,R/R Dalap,R/R Pelkon Orientasi/refresing kader pendataan Operasional pendataan Tk Desa/Kelurahan Operasional pengolahan dan analisis data Sarasehan hasil pendataan Tk Desa,Kec,Kab/Kota Operasional penyebarluasan data Pembuatan buku resiko keluarga. Operasional pekan ASI sedunia tingkat Kab/Kota Operasional hari anak nasional tingkat Kab/Kota Operasional penyuluh KIP/K.
V. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kegiatan kelompok di masyarakat,
VI. Program Pengembanga n Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR,
Penyuluhan Pembentukan dan Operasionalisasi PIKKesehatan KRR: Ibu,Bayi, Orientasi atau dan Anak pelatihan petugas PIK melalui KRR (Pengelola, kegiatan di Pendidik Sebaya dan masyarakat konselor Sebaya)
Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR:
Fasilitas,dukungan sarana dan prasarana PIK KRR (RuangmMeubelair,Li ne Telepon,Komputer,M ateri KIE dan Konseling KRR) Dukungan dana Operasional PIK KRR (Kegiatan KIE dan Konseling KRR)
22
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok sebaya diluar sekolah pengemban gan dan peningkata n akses dan kualitas PIK KRR:
VII. Program Peningkatan Penanggulan gan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Penyuluh Penanggula ngan narkoba dan PMS.
VIII. Program Pengumpul Pengembang an bahan
Promosi PIK KRR (Pengembangan Media Promosi dan Sosialisasi PIK KRR) Peningkatan kualitas PIK KRR (Pengembangan PIK KRR tahap TUMBUH,TEGAK,TEG AR, melalui perconthoan disekolah,Pesantren,P ramuka,kelompok minat,LSM dll) Lomba PIK KRR (Tingkat Desa, Kecamatan dan Kab/Kota) Penyuluhan penanggulangan narkoba di sekolah Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi Remaja di luar sekolah Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi kelompok Khusus Operasional TIM penyuluhan HIV/AIDS melalui berbagai media atau event penting. Dst.
Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) KIT Pengadaan bahan dan materi BKB.(BKB Kit) Pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak) Operasional Poktan BKB-LatihanBKB bagi kader Latihan BKB bagi PKB/PPLKB. Dst.
23
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
an bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak,
informasi tentang pengasuha n dan pembinaan tumbuh kembang anak,
IX. Program penyiapan tenagapend amping kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pendampin g kelompok bina keluarga di kecamatan
X. Program Pengembang an Model Operasional BKB PosyanduPadu :
XI. Program pemberdaya an
Peningkata n pengemban gan model operasional BKBPosyanduPadu:
ProgramKe serasian kebijakan
Temu kreatifitas kader BKB Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak,pembinaan remaja dan peningkatan kualitas lansia bagi keluarga melalui : Temu kader (Jambore) BKB,BKR,BKL. Koordinasi Keterpaduan BKB,BKR,BKL dengan usaha ekonomi produktif. Dst.
Operasional Pengembangan BKBPosyandu-Padu percontohan disetiap kecamatan BKB-Posyandu-Padu Operasional Penilaian BKBPosyandu-Padu terbaik Pemantapan Keterpaduan BKBPosyandu-Padu Dst.
1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisiperempuan di bidang politik dan
24
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Perempuan
peningkata n kualitasAna k dan Perempuan
Programpe ningkatan kualitas hidup dan perlindunga n perempuan
jabatan publik. 3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 4. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan. 1. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah. 2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT. 3. Penyusunan sistem perlindugnan bagi perempuan. 4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan pengapusan buta aksara perempuan (PBAP). 5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindugann tenaga kerja perempuan. 6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT. 7. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat. 8. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 9. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan. 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. 25
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Program peningkata n peran serta dan kesetaraan jenderdala m pembangun an
2. 3. Kegiatan penddikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender. 4. Kegiatan penyuluh bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. 5. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. 6. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan. 7. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan. 8. Pembinaan pemberdayaan perempuan. 9. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan. 10. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2). 1. Pemetaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. 2. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG). 3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan 26
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
XII. Program Perlindunga n Anak
Programpe nguatan Kelembaga an pengarusut amaan gender dan anak
gender dan anak. 4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. 5. Evaluasi pelaksanaan PUG. 6. Pengembangan sistem informasi gender dan anak. 7. Monitoring ; evaluasi dan pelaporan.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Mataram, 31 Mei 201399 Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana kota Mataram Sekretaris,
Drs. Sutrisno S. MBA NIP.19590625 198603 1 010
27
