0
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan empat arah kebijakan yaitu pro job, pro poor, pro growth, dan pro sustainability. Sejalan dengan hal tersebut, visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menjadikan “Indonesia sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015” dengan misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Keberhasilan visi tersebut yang mencantumkan angka peningkatan produksi budidaya sebesar 353% sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada termasuk didalamnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan indikator semua kawasan potensi perikanan memiliki kelompok yang mandiri dan bankable. Pendekatan yang ditetapkan untuk mewujudkan pengembangan kawasan minapolitan salah satunya adalah melalui kegiatan penyuluhan secara terarah dengan melaksanakan sistem penyuluhan yang terdiri atas kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pengembangan sarana dan prasarana, serta monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, penyuluh perikanan memerlukan wawasan dan pengetahuan yang luas dalam menyusun materi penyuluhan dan menyebarkannya kepada pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sasaran penyuluhan. Oleh karena itu buku Buku Pintar Kompetensi Dasar Bagi Penyuluh Perikanan ini disusun sebagai salah satu upaya memfasilitasi bahan bacaan/referensi bagi Penyuluh Perikanan.
1
B. Rumusan Masalah Perumusan masalah yang akan diajukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1. Kapan proses penyuluh perikanan dapat dikatakan berhasil? 2. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme dan peran penyuluh perikanan? 3. Apa saja kompetensi dasar yang harus dimiliki penyuluh? 4. Apa saja dasar-dasar penyuluhan perikanan diketahui seorang penyuluh perikanan?
yang
harus
5. Bagaimana teknik pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam penyuluhan perikanan? 6. Apakah dibutuhkan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan penyuluhan? 7. Apa yang dimaksud dengan metode dan teknik penyuluhan perikanan? 8. Bagaimana teknik penyusunan programa dan rencana kerja penyuluhan perikanan? 9. Bagaimana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai sasaran penyuluhan? C. Tujuan Penelitian/Pengkajian Berdasarkan permasalahan pada bagian rumusan masalah, tujuan penelitian/pengkajian yang akan dicapai adalah: 1. Menjelaskan kapan proses penyuluh perikanan dapat dikatakan berhasil 2. Menjelaskan tentang profesionalisme dan peran penyuluh perikanan 3. Menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki penyuluh 4. Menjelaskan tentang dasar-dasar penyuluhan perikanan
2
5. Menjelaskan tentang teknik pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam penyuluhan perikanan 6. Menjelaskan tentang komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan penyuluhan 7. Menjelaskan tentang metode dan teknik penyuluhan perikanan 8. Menjelaskan tentang teknik penyusunan programa dan rencana kerja penyuluhan perikanan 9. Menjelaskan kelembagaan penyuluhan.
tentang penumbuhan dan pengembangan pelaku utama perikanan sebagai sasaran
D. Kerangka Teori Dalam PER/19/M.PAN/10/2008 (Pasal 3) disebutkan: (1) Penyuluh Perikanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. (2) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Tugas pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikananl (Pasal 4 PER/19/M.PAN/10/2008). Penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya dibidang kelautan dan perikanan (http: //www. goblue. or. id/ reformasi – penyuluh – perikanan – di - indonesia)
3
E. Sumber Data Penelitian Data-data yang disajikan dalam tulisan ini terdiri dari data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet yang berhubungan dengan topik yang diangkat. F. Metode Dan Teknik Penelitian/Pengkajian Metode yang digunakan dalam penelitian/pengkajian ”Buku Pintar Kompetensi Dasar Bagi Penyuluh Perikanan” ini adalah penelitian/pengkajian deskriptif kualitatif, dengan teknik yang digunakan: 1) Pengumpulan data Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. 2) Pengolahan data dan penyusunan kajian a. Perumusan masalah yang akan diajukan dalam kajian, dengan penjabaran dan penggalian ide/gagasan utama dan ide pendukung dengan menggunakan 5 W (What, Who, When, Where, Why), dan 1 H (How). b. Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, kami melakukan pengolahan
data
dan
penelusuran
pustaka
yang
akan
dituangkan dalam beberapa sub bahasan.
4
ANDAI SEMUA PENYULUH PERIKANAN BISA?
Keberhasilan proses penyuluhan ditandai timbulnya partisipasi aktif dari pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan (masyarakat sasaran), sehingga dalam pengembangan penyuluhan ke depan harus diarahkan pada model yang berpusat pada manusia, dimana peran penyuluh dalam proses penyuluhan adalah sebagai relasi yang berorientasi pada masyarakat sasaran. Dalam pelaksanaannya sebuah proses penyuluhan harus dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap potensi dan masalah yang dihadapinya, sehingga terdorong untuk mengupayakan pemecahan masalah melalui pengembangan semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap inilah dimulai peran seorang penyuluh “untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran dari kegiatan usahanya”, dengan pola pikir yang coba dibangun adalah pengembangan komoditas yang dia dimiliki melalui pemanfatan semua potensi sumberdaya yang ada, jadi peran seorang penyuluh adalah berupa fasilitasi, pengawalan, mobilisasi, pembentukan jaringan kerja dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan.
5
PROFESIONALISME DAN PERAN PENYULUH PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN PELAKU UTAMA YANG BERDAYA
Penyuluhan perikanan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, yaitu berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat perikanan, sehingga meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang kelautan dan perikanan, baik teknis maupun non teknis untuk pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan dan perikanan akan berhasil apabila adanya partisipasi dan sinergi antara segenap stakeholder di bidang kelautan dan perikanan. Fokus kegiatan penyuluhan adalah pada pengembangan sumber daya manusia, sedangkan fokus sasarannya adalah pada pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha serta sumber daya manusia lain yang mendukungnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi : a) Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial guna memperkuat pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; b) Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi.
6
c) Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Keberhasilan proses penyuluhan ditandai timbulnya partisipasi aktif dari pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan (masyarakat sasaran), sehingga dalam pengembangan penyuluhan ke depan harus diarahkan pada model yang berpusat pada manusia, dimana peran penyuluh dalam proses penyuluhan adalah sebagai relasi yang berorientasi pada masyarakat sasaran. Dalam pelaksanaannya sebuah proses penyuluhan harus dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap potensi dan masalah yang dihadapinya, sehingga terdorong untuk mengupayakan pemecahan masalah melalui pengembangan semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap inilah dimulai peran seorang penyuluh “untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran dari kegiatan usahanya”, dengan pola pikir yang coba dibangun adalah pengembangan komoditas yang dimilikinya melalui pemanfatan semua potensi sumberdaya yang ada, jadi peran seorang penyuluh adalah berupa fasilitasi, pengawalan, mobilisasi, pembentukan jaringan kerja dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan. Sejalan dengan implementasi amanah UU No. 16/2006 tentang SP3K, maka guna memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa dan negara secara berkelanjutan diperlukan adanya SDM yang handal dan profesional. Penyuluh Perikanan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku utama/ pelaku usaha sebagai mediator, motifator dan fasilitator. Dalam mewujudkan peran tersebut penyuluh harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan tugasnya. Dalam perjalanan mengemban tugas tersebut para penyuluh perlu memiliki dan meningkatkan berbagai pengalaman dalam membawa pesan dan mendiseminasikan teknologi kepada para pelaku utama, dengan filosofi menjadikan “Yang Tidak Tahu
7
menjadi Tahu, Yang Tidak Mau menjadi Mau, dan Yang Tidak Mampu menjadi Mampu”. Dengan terbitnya PermenPAN Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka status dan posisi Penyuluh Perikanan sudah memiliki kejelasan karier dan keberadaannya, yang dapat berdampak pada kinerja seorang penyuluh. Penyuluh Perikanan bukan lagi menjadi bagian dari Penyuluh Pertanian, sehingga diharapkan tidak ada lagi penyuluh yang menjalankan fungsi generalisasi keilmuan (polivalen) daripada spesialisasi keilmuan. Untuk menangani penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan memiliki perbedaan dengan bidang pertanian, antara lain: (1) Secara geografis, negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara bahari yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan; (2) Secara alamiah, sifat, karakteristik, dan bentuk kegiatannya sangat spesifik dengan ketergantungan tinggi terhadap musim dan iklim, sehingga usahanya menjadi sangat beresiko; (3) Secara sosial dan ekonomi, sifat, karakteristik, dan pola hidup para pelaku utama berbeda dengan pola hidup petani/pekebun; (4) Penanganan aspek perikanan tidak dapat dipisahkan dari aspek kelautan; (5) Secara keilmuan, eksistensi ilmu kelautan dan perikanan merupakan kecabangan ilmu yang mandiri, termasuk penyuluhan perikanan; (6) Secara kelembagaan, selama 2 periode kabinet dan rencana UU kementerian/departemen ke depan, terdapat departemen yang khusus mengemban tugas dan fungsi menangani kelautan dan perikanan, termasuk penyuluhannya, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan; (7) Secara legislasi, didukung keberadaan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Kondisi tersebut secara intern merupakan sebuah justifikasi bahwa penyuluhan kelautan dan perikanan harus ditangani secara khusus, tersendiri, dan mandiri. Peningkatan kapasitas para penyuluh perikanan harus dilakukan secara terus menerus dan sistematis agar dapat menjadi konsultan dan mitra sejati para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan. Profesional mempunyai makna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, sedangkan profesionalisme bermakna mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang 8
profesional. Sehingga seorang Penyuluh Perikanan profesional haruslah menjadi AHLI PENYULUHAN dan SPESIALISASI DIBIDANG PERIKANAN. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap Penyuluh Perikanan harus sadar dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta selalu meningkatkan keterampilannya dalam bekerja dan dalam menghadapi persaingan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, secara tegas mengemukakan bahwa pembangunan perikanan diarahkan untuk sembilan aspek berikut: 1)meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; 2)meningkatkan penerimaan dan devisa negara; 3)mendorong perluasan dan kesempatan kerja; 4)meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani; 5)mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; 6)meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing; 7)meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; 8)mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan 9)menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Dengan demikian orientasi penyuluhan perikanan seyogyanya dapat meramu ke-9 hal tersebut. Kompetensi penyuluh menjadi sangat penting untuk selalu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan zaman. Hal ini tidak berarti penyuluh harus serba bisa (polivalen), tetapi penyuluh yang diharapkan adalah penyuluh yang dapat berperan sebagai fasilitator bagi transformasi yang diharapkan masyarakat dan pelaku utama. Pelaku utama sangat berharap figur penyuluh yang berani, jujur, terbuka dan kreatif. Berani dalam mengambil langkah yang tepat dan cepat, jujur akan kelebihan dan kekurangan diri, terbuka dalam arti dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, dan kreatif dalam arti mampu berinovasi dan mengembangkan berbagai modifikasi atas teknologi yang sudah ada. Sejalan dengan itu, penyuluh harus dapat mengembangkan suasana pembelajaran yang kondusif dan harus mampu memberi contoh (kewirausahaan), memberi semangat, dan memandirikan pelaku utama. Penyuluh juga harus mampu mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai kalangan, baik swasta maupun pemerintah, baik untuk 9
keperluan konsultasi maupun distribusi hasil perikanan, dan lain sebagainya. Kompleksitas masalah di bidang kelautan dan perikanan memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral. Penyuluh yang kompeten dengan keahlian yang handal sebagai penggerak pembaharuan dan mitra sejajar bagi pelaku utama sangat diperlukan. Peran penyuluh hendaknya tidak semata untuk mengejar pertumbuhan (produksi), namun yang lebih diprioritaskan adalah aspek penyadaran pelaku utama, pengembangan kapasitas dan motivasi pelaku utama untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih bermartabat melalui penerapan usaha perikanan yang berkelanjutan. Pemahaman keberlanjutan pengelolaan usaha perikanan meliputi dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengembangan teknologi yang tepat secara berkelanjutan.
10
KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIMILIKI PENYULUH PERIKANAN
Sebagai implementasi peningkatan mutu profesionalisme dan pembinaan karir PNS yang bertugas di bidang penyuluhan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Bersama Nomor: PB. 01/MEN/2009 dan Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat memiliki karir dengan pangkat atau golongan ruang mulai dari II/a sampai dengan golongan tertinggi IV/e sesuai dengan angka kredit yang dimilikinya. Dalam PER/19/M.PAN/10/2008 disebutkan: Pasal 3 (3) Penyuluh Perikanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. (4) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11
Pasal 4 Tugas pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan. Pasal 8 (1) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Terampil, sebagai berikut : a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu : 1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan rendah di wilayah kerja penyuluhan; 4. Membuat data monografi wilayah binaan; 5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan; 6. Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di tingkat desa/unit kerja lapangan; 7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; 8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder; 9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa flipchart/peta singkap; 10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa kartu kilat/flier; 11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjangsana; 12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
12
13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 15. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 16. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 17. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama andalan dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 18. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 20. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 21. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 22. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama; 23. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama; 24. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan; 25. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); 26. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; 27. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 28. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 13
29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 30. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/ Kota; 31. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. b. Penyuluh Perikanan Pelaksana, yaitu : 1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan; 4. Membuat data monografi wilayah binaan; 5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan; 6. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 7. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 8. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; 9. Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo; 10. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran perseorangan/anjangsana; 11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok;
14
12. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi; 13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 15. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 16. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 17. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan; 22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama; 24. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama; 25. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan; 26. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); 27. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
15
28. Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha; 29. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 30. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota; 31. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kecamatan; 32. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 33. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 34. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 35. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu : 1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 2. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan rendah; 3. Membuat data monografi wilayah binaan; 4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan; 5. Menjadi ketua dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan; 6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
16
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok; Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan; Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama; Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama; 17
25. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama; 26. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama; 27. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); 28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; 29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; 30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; 31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan; 32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 33. Menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan; 34. Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan; 35. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan. d. Penyuluh Perikanan Penyelia, yaitu : 1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau
18
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; Membuat data monografi wilayah binaan; Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan; Menjadi anggota dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok; Menjadi anggota tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi; Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana; Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; Melaksanakan kegiatan temu usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama; Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama; 19
21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); 22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; 23. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama; 24. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan; 26. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota; 27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 30. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan. (2) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Ahli, sebagai berikut : a. Penyuluh Perikanan Pertama, yaitu : 1. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 2. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau
20
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; Membuat data monografi wilayah binaan; Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama; Menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi pembahas dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi narasumber dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound slide; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada sasaran perseorangan/anjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada sasaran kelompok; 21
21. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi; 22. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; 28. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama; 29. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan; 30. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); 31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio; 32. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; 33. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha; 34. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan; 35. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 36. Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha; 37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
22
39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 40. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 41. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 43. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 44. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. 45. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. 46. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. b. Penyuluh Perikanan Muda, yaitu : 1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 2. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat; 3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan; 4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama; 5. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 23
6.
7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi peserta dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa jingle/iklan layanan masyarakat; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa jingle/iklan layanan masyarakat;
24
24. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi; 25. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi; 26. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; 27. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan); 28. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; 29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi ; 30. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi; 31. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 32. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 34. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 35. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota; 36. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota; 39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
25
40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota; 43. Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan; 44. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio; 45. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi; 46. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; 47. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama; 48. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 49. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota; 50. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota; 51. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan; 52. Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan; 53. Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha; 54. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 55. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 56. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
26
57. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 58. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 59. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 60. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 66. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan; 67. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan; 68. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.
27
c. Penyuluh Perikanan Madya, yaitu : 1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; 2. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan; 3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama; 4. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan; 5. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 6. Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluh perikanan di Tingkat Provinsi; 7. Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluh perikanan di Tingkat Kabupaten/ Kota; 8. Menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 12. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; 13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; 14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video; 15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV; 16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger; 17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; 18. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan); 19. Menjadi ketua tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi; 28
20. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi; 21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; 22. Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi; 23. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi; 24. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 25. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 26. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 27. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 28. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 29. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi; 30. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 31. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 32. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 33. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 34. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; 35. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi; 36. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio; 37. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi; 38. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 29
39. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Provinsi; 40. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi; 41. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan 42. Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan; 43. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan; 44. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 45. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 46. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 47. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 48. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 49. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 50. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 51. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 52. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 53. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 54. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 30
56. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; 57. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan. d. Penyuluh Perikanan Utama , yaitu : 1. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan; 2. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di bidang perikanan; 3. Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 4. Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 5. Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 6. Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; 8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; 9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video; 10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV; 11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger; 12. Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio; 13. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; 14. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi; 15. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;
31
16. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; 17. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 18. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 19. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 20. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 21. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 22. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional; 23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; 28. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional; 29. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan; 30. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio; 31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi; 32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta; 33. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
32
34. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional; 35. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan; 36. Mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan; 37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 40. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 41. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan; 42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 43. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 44. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 45. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan; 47. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan; 48. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan; 49. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
33
50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan; 51. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan; 52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan; 53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan; 54. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, tenaga penyuluh perikanan dituntut untuk mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan atau pelaku usaha di bidang perikanan, agar mereka tahu, mampu dan mau menerapkan teknologi/ inovasi untuk peningkatan produksi, produktifitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas, dipandang perlu adanya kompetensi dasar bagi tenaga penyuluh perikanan, sehingga diperoleh penyuluh yang handal dan profesional di bidangnya. Kompetensi dasar yang harus dimiliki tenaga Penyuluh Perikanan antara lain seperti pada tabel 1. Tabel 1. Kompetensi dasar yang harus dimiliki Penyuluh Perikanan NO
TUPOKSI
1 1
2 Kesadaran akan tugas pokok, fungsi dan peran Penyuluh Perikanan
KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI 3 Pengetahuan dan sikap tentang - Pengertian penyuluhan perikanan - Asas, falsafah, tujuan dan fungsi penyuluhan perikanan - Sasaran dan pelaku penyuluhan perikanan - Etika penyuluh perikanan
NAMA KOMPETENSI 4 Dasar - Dasar Penyuluhan Perikanan
34
NO
TUPOKSI
1 2
2 Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan
3
Penyebaran informasi dan teknologi
4
Perencanaan penyuluhan perikanan
5
Pemilihan dan penerapan metode dan teknik penyuluhan perikanan
KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI 3 Pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) tentang: - Pengertian Participatori Rural Appraisal - Teknik dan alat PRA - Teknik pemetaan - Teknik Kalender musim - Teknik Transek (penelusuran desa) - Teknik Diagram Venn - Teknik Bagan perubahan dan kecenderungan - Teknik ranking kesejahteraan - Teknik diagram alur - Analisa Pohon Masalah - Analisa Pohon Tujuan - Analisa penentuan skala prioritas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PKS tentang: - Ruang lingkup komunikasi - Komponen, proses dan tahapan komunikasi - Komunikasi yang efektif - Komunikasi dalam penyuluhan PKS tentang: - Pengertian Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan - Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan - Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan PKS tentang: - Pengertian Metode penyuluhan - Jenis-Jenis Metode penyuluhan perikanan - Pemilihan - Metode penyuluhan perikanan Pengertian Teknik Penyuluhan - Jenis-jenis Teknik Penyuluhan
NAMA KOMPETENSI 4 Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data
Komunikasi yang efektif
Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan Metode dan Teknik Penyuluhan Perikanan
35
NO
TUPOKSI
1 6
2 Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan
KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI 3 PKS tentang: - Pengertian Kelompok - Jenis-jenis kelompok - Penumbuhan kelompok - Pengelolaan keuangan kelompok - Administrasi kelompok - Pembinaan kelompok - Pengembangan kelompok - Jejaring usaha kelompok
NAMA KOMPETENSI 4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
36
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERIKANAN
Pengertian Penyuluhan Secara Umum Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajarai sistem dan proses perubahan pada individu serta masayarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan, dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal di luar sistem sekolah yang biasa. Pendidikan bagi masyarakat sendiri, menurut Carter V (1995), adalah merupakan proses perkembangan pribadi, proses sosial, proses pengembangan keterampilan sesuai profesi serta kegiatan bersama dalam memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan dikembangkan dari masa ke masa oleh setiap generasi bangsa. Pendidikan masayarakat juga mengandung pengertian usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat diserap atau dipraktekkan oleh masayarakat. Dengan mengacu pada pengertian diatas, penyuluhan adalah usaha mengubah perilaku seseorang dan keluarganya atau kelompoknya agar mereka mengetahui, menyadari, mempunyai kemampuan dan kemauan, serta tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam rangka kegiatan usahanya dan kehidupannya. Agar dapat memperoleh wawasan yang lebih luas perlu dikemukakan beberapa istilah yang berkenaan dengan penyuluhan. Pengertian penyuluhan dapat bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang seseorang. Istilah-istilah yang berkenaan dengan penyuluhan diantaranya adalah : Dalam bahasa Belanda digunakan istilah Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Istilah ini digunakan pada masa kolonial bagi Negaranegara jajahan Belanda 37
Bahasa Inggris dan Jerman masing-masing mengistilahkan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang pakar dapat memberikan petunjuk kepada seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Dalam bahasa Austria dikenal istilah ”Forderung” yang berarti menggiring seseorang ke arah yang diinginkan, kata mana mirip dengan istilah di Korea yakni bimbingan pedesaan. Bahasa Spanyol dikenal istilah ”Capacitacion” menunjukan adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan manusia yang dapat diartikan dengan pelatihan.
Penyuluhan Menurut Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) menurut UU No. 16 tahun 2006 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Asas Penyuluhan 1. Eksplanasi Asas Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sesuai dengan Pasal 2, penyuluhan perikanan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, 38
keseimbangan, keterbuakaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. 2. Eksplanasi Definitif a. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan demokrasi” yaitu penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama dan pelaku usaha lainnya. b. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan manfaat” yaitu penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. c. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan kesetaraan” yaitu hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar. d. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan keterpaduan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antara kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. e. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan keseimbangan” yaitu setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarusutamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal. f. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan keterbukaan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha. g. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan kerjasama” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat. h. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan partisipatif” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 39
i. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan kemitraan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh. j. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan keberlanjutan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian. k. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan berkeadilan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang memosisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai denagn kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. l. Yang dimaksud dengan ”penyuluhan berasaskan pemerataan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus dapat diselenggarakan secara merata bagi seluruh Wilayah Republik Indonesia dan segeap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha. m. Yang dimksud dengan ”penyuluhan berasaskan bertanggung gugat” yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.
Falsafah Penyuluhan Pengertian falsafah adalah sebagai suatu pandangan hidup, yang merupakan landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam praktik. Falsafah penyuluhan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masayarakat itu sendiri. Ada empat hal penting yang harus diperhatikan oleh penyuluh sehubungan dengan falsafah penyuluhan tersebut, yaitu :
40
a. Penyuluh harus bekerja sama dengan masayarakat, dan bukan bekerja untuk masayarakat; b. Penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian; c. Penyuluhan harus selalu mengacu kesejahteraan hidup masyarakat;
pada
terwujudnya
d. Penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya. Di Amerika Serikat, dikembangkan falsafah penyuluhan yang kenal dengan istilah 3T, yaitu seperti berikut. TEACH (Pendidikan)
TRUTH (Kebenaran/keyakinan)
TRUST (Kepercayaan)
Artinya, bahwa dalam penyuluhan harus mengandung unsur-unsur Keterangan: a. Pendidikan untuk keterampilan.
mengubah
pengetahuan,
sikap
dan
b. Membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri, oleh karenanya harus ada kepercayaan dari masyrakat sasaran. c. Belajar sambil melakukan sesuatu, sehingga ada keyakinan atas kebenaran terhadap apa yang diajarkan.
41
Tujuan Penyuluhan Perikanan 1. Eksplanasi Tujuan Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3, Tujuan pengaturan sistem penyuluhan perikanan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas kedepan, berwawasan lingkungan dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan perikanan. d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan. e. Mengembangkan sumberdaya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan. 2. Eksplanasi Definitif a. Yang dimaksud dengan ”pengembangan sumberdaya manusia” antara lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri. b. Yang dimaksud dengan ”peningkatan modal sosial” antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok, manajemen, kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi. c. Yang dimaksud ”terdesentralisasi” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan merupakan urusan rumah tangga desa atau unit kerja lapangan, kabupaten/kota,dan provinsi
42
d. Yang dimaksud ”partisipatif” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan melibatkan pelaku utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. e. Yang dimaksud dengan ”keterbukaan” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan prinsip transparansi sehingga dapat diketahui oleh semua unsur yang terlibat. f. Yang dimaksud dengan ”keswadayaan” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan penyuluhan sendiri. g. Yang dimaksud dengan ”kemitrasejajaran” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan asas kesetaraan kedudukan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. h. Yang dimaksud dengan ”bertanggung gugat” yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan. Karena tujuan penyuluhan jangka panjang adalah terjadi peningkatan taraf hidup masayarakat, maka hal ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. a. Better Farming, mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik b. Better Business, berusaha yang lebih menguntungkan, mau dan mampu menjauhi para pengijon, lintah darat, dan melakukan teknis pemasaran yang benar. c. Better living, hidup lebih baik dengan mampu menghemat, tidak berfoya-foya dan setelah berlangsungnya masa panenan, bisa menabung, bekerja sama memperbaiki hygiene lingkungan, dan mampu mencari alternatif lain dalam hal usaha, misal mendirikan industri rumah tangga yang lain dengan mengikutsertakan keluarganya guna mengisi kekosongan waktu selama menunggu panenan berikutnya
43
Fungsi Penyuluhan Perikanan Eksplanasi Fungsi Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Fungsi sistem penyuluhan meliputi termaktub dalam Pasal 4, yaitu: a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dasn pelaku usaha; b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. f. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Fungsi penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh sasaran dengan pengetahun dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan sasaran tersebut. Dengan demikian, penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah (two way traffic) antara : a. pengetahuan yang dibutuhkan sasaran dengan pengalaman yang biasa dilakukan oleh sasaran; b. pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dengan kondisi yang nyata dialami oleh sasaran. Karena itu, fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh masayarakat, sehingga programprogram masayarakat yang disusun dengan itikad baik akan berhasil dan mendapat partisipasi masyarakat. 44
Sasaran Penyuluhan Perikanan Berdasarkan UU No 16 tahun 2006, Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi: - Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. o Pelaku utama kegiatan perikanan pembudidaya ikan, dan pengolah ikan.
adalah
nelayan,
o Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir. - Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Pada dasarnya sasaran penyuluhan adalah manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kelebihan masing-masing, di mana secara umum kondisi yang demikian sangat mempengaruhi efektivitas penyuluhan. Beberapa hal yang perlu diamati pada diri sasaran penyuluhan adalah ada tidaknya motivasi pribadi sasaran penyuluhan dalam melakukan suatu perubahan. Menurut Samsudin (1992), sasaran penyuluhan sebenarnya tidak hanya individunya saja, tetapi meliputi juga keluarganya, kelompok masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usahanya.
Tenaga Pelaku Penyuluhan Perikanan Berdasarkan UU No. 16 tahun 2006, yang dimaksud dengan tenaga penyuluh perikanan meliputi Penyuluh PNS, penyuluh swasta dan/atau penyuluh swadaya. Pada hakekatnya setiap orang yang mempunyai pengetahuan tentang perikanan dan mampu berkomunikasi dapat menjadi penyuluh perikanan. Pelaku penyuluhan perikanan meliputi :
45
a. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional penyuluh. b. Penyuluh Swasta adalah seseorang yang diberi tugas oleh perusahaan yang terkait dengan usaha perikanan, baik secara langsung atau tidak langsung melaksanakan tugas penyuluhan perikanan c. Penyuluh Swadaya
Materi Penyuluhan Perikanan Dalam UU Nomor 16 tahun 2006, disebutkan bahwa: 1. Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud diatas berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. 3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. 4. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai. 5. Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Menteri. 6. Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi pada materi penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
46
Hal Utama Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Beberapa hal utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan sistem penyuluhan perikanan yang menjamin terselenggaranya penyuluhan perikanan secara produktif, efektif dan efisien, dinamis dan profesional 2. Mengembangkan model model penyuluhan perikanan partisipatif untuk membangun kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri dan mampu menolong dirinya sendiri. 3. Menjadikan penyuluh perikanan sebagai konsultan serta mitra sejati pelaku utama dan pelaku usaha dalam pendampingan pengembangan kemampuan berusaha bisnis perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing yang akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. 4. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 5. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; 6. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
dan
7. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
47
TEKNIK PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA
PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (Kajian Keadaan Pedesaan Secara Partisipatif) Kajian Keadaan Pedesaan secara Partisipatif adalah salah satu tahap
dalam
meningkatkan
meningkatkan
taraf
kemandirian
hidupnya.
Proses
masyarakat
dalam
pemandirian
atau
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yaitu, Kajian
Keadaan
Pedesaan
oleh
Masyarakat,
Pengembangan
Kelompok, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi.
Kajian Keadaan Pedesaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta
menganalisa
situasinya,
baik
potensi
maupun
48
permasalahannya. Ini sangat berbeda dengan pendekatan 'topdown' . Dalam pendekatan ini, lembaga menentukan apa yang akan dikerjakan dalam suatu wilayah. Masyarakat diikutkan tanpa diberikan pilihan. Dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif justru masyarakat memanfaatkan informasi dan hasil kajian mereka sendiri untuk mengembangkan rencana kerja mereka agar lebih maju dan mandiri. Keluaran
Kajian
Keadaan
Pedesaan
Partisipatif
adalah
gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, potensi serta peluang pengembangan. Hasil ini merupakan dasar untuk tahapan proses Pemberdayaan Masyarakat berikut, yaitu pembentukan dan pengembangan kelompok serta penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan oleh masyarakat. Hasil Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif juga dapat digunakan oleh instansi yang berkepentingan untuk mengembangkan pelayanan serta program yang lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian
Keadaan
Pedesaan
Partisipatif
dilakukan
oleh
masyarakat dan difasilitasi atau didampingi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Kajian Partisipatif diberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk
berdiskusi
dan
berbagi
pengalaman
dan
pengetahuannya. Pendekatan yang dipakai untuk mengkaji keadaan pedesaan sacara partisipatif, adalah 'Participatory Rural Appraisal' atau 'PRA'. PRA ini adalah 'sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat
Pedesaan
untuk
turut
serta
meningkatkan
dan
menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi mereka 49
sendiri,
agar
mereka
tindakan'(Chambers).
PRA
dapat
membuat
mengutamakan
rencana
dan
masyarakat
yang
terabaikan agar memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pengembangan. Teknik dan alat PRA berupa visual (gambar, tabel, bentuk) yang dibuat oleh masyarakat sendiri dan dipergunakan sebagai media diskusi masyarakat tentang keadaan mereka sendiri serta lingkungannya. Kualitas informasi yang digali dengan PRA biasanya tinggi, namun kuantitatif kadang-kadang kurang tepat. Walaupun kita tidak tahu apakah informasi seratus persen benar, yang penting bahwa informasi itu cenderung mendekati kebenaran. Tahapan-tahapan dalam proses kajian keadaan pedesaan partisipatif meliputi: A. Persiapan desa bersama wakil masyarakat 1. Menentukan tempat dan waktu; 2. Koordinasi dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat 3. Mengumumkan kepada mayarakat; 4. Persiapan akomodasi dan konsumsi serta dana yang diperlukan; B. Persiapan dalam tim 5. Menentukan bahan pendukung dan media; 6. Menentukan informasi yang akan dikaji; 7. Menentukan teknik PRA yang ingin dipakai; 8. Membagi peran dalam Tim PM;
50
C. Melakukan kajian keadaan kegiatan PRA: 9. Berbagi pengalaman dan pengetahuan 10. Analisa pengalaman dan pengetahuan 11. Menyimpulkan D. Pengumpulan
dan
perumusan
hasil
PRA
(pelaporan)
Lokakarya/Musyawarah Masyarakat: 12. Mempresentasi semua hasil PRA; 13. Mendiskusikan
kembali
dengan
masyarakat
untuk
mempertajam temuan; 14. Penyusunan hasil akhir analisa kajian potensi, kesempatan, masalah dan kemungkinan pengembangan program oleh masyarakat. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan keadaan setempat dan keinginan masyarakat. PRA dapat dilaksanakan dalam bentuk 'Lokakarya' (misalnya selama 5 hari terus menerus) atau dalam beberapa tahap (misalnya satu hari seminggu selama 2 bulan). PRA tidak mudah untuk dilakukan karena masih sering ada anggapan bahwa masyarakat miskin bodoh dan perlu digurui. Untuk itu fasilitator perlu sikap hati rendah serta kesediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai pelaksana dan nara sumber utama dalam memahami keadaannya. Kegiatan Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif adalah dasar untuk Pembentukan Kelompok serta Penyusunan Rencana Kegiatan Kelompok. Berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat, dapat dikembangkan kegiatan untuk memecahkan 51
masalah
tersebut.
Sering
kali,
dibentuk
kelompok
yang
memudahkan pencapaian tujuan bersama. Kelompok juga berfungsi sebagai kelompok belajar.Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif atau PRA sering memanfaatkan teknik-teknik visualisasi (pembuatan gambar) untuk mendukung analisa masyarakat terhadap keadaan mereka. Diharapkan bahwa Tim Fasilitator menyesuaikan pilihan teknik yang akan digunakan dengan keadaan dan dinamika setempat. Kalau ada pengalaman tentang teknik-teknik lain yang berguna, silahkan memanfaatkannya. Kajian
Keadaan
Pedesaan
Partisipatif
dilakukan
untuk
meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa situasinya, baik potensi maupun permasalahannya. Masyarakat memanfaatkan informasi dan hasil analisa sendiri untuk mengembangkan rencana kerja mereka agar lebih maju dan mandiri. Dalam hal ini juga diharapkan masyarakat mampu menyampaikan hasil perencanaannya kepada instansi terkait yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
52
Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif adalah tahap pertama dalam siklus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah kajian, masyarakat akan masuk tahap
perencanaan
kemudian pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Setelah itu, mereka lanjutkan dengan mengkaji ulang sebagai dasar untuk rencana baru. Keluaran Kajian Keadaan Pedesaan adalah gambaran tentang: 1. potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat, termasuk sistem usaha; 2. potensi sosial masyarakat; 3. potensi perekonomian masyarakat; 4. potensi lembaga atau kelompok kegiatan yang ada, latar belakangnya, strukturnya, kegiatannya dan lain-lain (termasuk lembaga
pelayanan,
baik
pemerintah
maupun
non-
pemerintah); 5. masalah-masalah masyarakat; 6. prioritas dan penyebab masalah; 7. peluang-peluang pengembangan. Hasil
ini
merupakan
Pemberdayaan
Masyarakat
pengembangan
kelompok
dasar berikut
dan
untuk yaitu
penyusunan
tahapan
proses
pembentukan dan
dan
pelaksanaan
rencana kegiatan oleh masyarakat.
53
Konsep Dasar PRA PRA terdiri dari sekumpulan teknik atau alat yang dapat dipakai untuk mengkaji keadaan pedesaan. Teknik ini berupa visual (gambar, tabel, bentuk) yang dibuat oleh masyarakat sendiri dan dipergunakan sebagai media diskusi masyarakat tentang keadaan mereka sendiri serta lingkungannya. Beberapa teknik yang terkenal meliputi: 1. Pemetaan desa 2. Kalender musim 3. Transek (penelusuran desa) 4. Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan) 5. Bagan perubahan dan kecenderungan 6. Diagram alur 7. Diagram kegiatan harian (daily routine)
54
Triangulasi Dalam kajian informasi tidak semua sumber informasi senantiasa bisa dipercaya ketepatannya. Untuk mendapatkan informasi yang benar bisa diandalkan dengan menggunakan prinsip 'triangulasi' informasi, yaitu pemeriksaan dan periksa ulang, melalui: A.
Keragaman Teknik PRA Setiap teknik PRA punya kelebihan dan kekurangan. Tidak semua informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam satu teknik PRA dapat dipercaya. Melalui teknik-teknik lain, informasi tersebut dapat dikaji ulang untuk melihat apakah benar dan tepat. Karenanya kita perlu melihat bagaimana teknik-teknik PRA dapat saling melengkapi, sesuai proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan.
B.
Keragaman Sumber Informasi Masyarakat
selalu
memiliki
bentuk
hubungan
yang
kompleks dan memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan bertentangan. Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang diwarnai oleh
55
kepentingan pribadi. Karena itu sangat perlu mengkaji silang informasi
dari
sumber
informasi
yang
berbeda.
Dalam
melaksanakan PRA perlu diperhatikan bahwa tidak didominasi oleh beberapa orang atau elit desa saja tetapi melibatkan semua pihak, termasuk yang termiskin dan wanita. Sumber Informasi
lain juga
dapat
dimanfaatkan
seperti
sumber
sekunder yang berada di desa.
C.
Keragaman Latar belakang Tim Fasilitator Fasilitator PRA biasanya punya latar belakang atau keahlian khusus. Selalu ada resiko bahwa dia mengutamakan 'keahlian' dia sendiri (bias), walaupun sering kali kami tidak sadar. Untuk menghindari bahwa kepentingan fasilitator akan menentukan temuan PRA, lebih baik membentuk Tim 'multidisiplin' atau 'Polivalen', yaitu suatu tim yang terdiri dari orang dengan latar belakang, keahlian, jenis kelamin yang berbeda.
56
Prinsip-prinsip PRA 1.
Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan)
2.
Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat
3.
Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator
4.
Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan
5.
Prinsip santai dan informal
6.
Prinsip triangulasi
7.
Prinsip mengoptimalkan hasil
8.
Prinsip orientasi praktis
9.
Prinsip keberlanjutan dan selang waktu
10. Prinsip belajar dari kesalahan 11. Prinsip terbuka Peran orang atau tim luar, yang berasal dari lembaga atau instansi, terbatas sebagai fasilitator proses PRA. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena masih sering ada anggapan bahwa masyarakat miskin bodoh dan perlu digurui. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai pelaksana dan nara sumber utama dalam memahami keadaannya.
57
Tahapan dalam proses kajian keadaan pedesaan partisipatif meliputi: A. Persiapan desa bersama wakil masyarakat (pimpinan, tokohtokoh dan / atau koordinator setempat): 1. Menentukan tempat; 2. Menentukan waktu; 3. Mengumumkan kepada masyarakat; 4. Persiapan akomodasi dan konsumsi serta dana yang diperlu;
58
B. Persiapan dalam tim: 5. Menentukan informasi yang akan dikaji; 6. Menentukan teknik PRA yang ingin dipakai; 7. Menentukan dan menyediakan bahan pendukung dan media; 8. Membagi peran dalam Tim PM; C. Melakukan kajian keadaan kegiatan PRA: 9. Ulang menjelaskan maksud dan tujuan PRA 10. Menyepakati waktu dan kegiatan / teknik yang akan dilakukan 11. Membina suasana 12. Menjelaskan teknik PRA dalam sub kelompok 13. Melalukan teknik PRA a. Diskusi umum (pembahasan keadaan) b. Pembuatan gambar (visualisasi) c. Diskusi lebih lanjut (analisa masalah dan potensi) 14. Presentasi dan diskusi D. Perumusan hasil PRA melalui Lokakarya / Musyawarah Masyarakat: 15. Mempresentasi semua hasil PRA; 16. Mendiskusikan
kembali
dengan
masyarakat
untuk
mempertajam temuan; 17. Penyusunan
hasil
akhir
analisa
kajian
potensi,
kesempatan, masalah dan kemungkinan pengembangan program oleh masyarakat 59
Teknik dan Alat PRA Kajian
Keadaan
Pedesaan
Partisipatif
atau
PRA
sering
memanfaatkan teknik-teknik visualisasi (pembuatan gambar) untuk mendukung analisa masyarakat terhadap keadaan mereka.
Pada
umumnya, ada beberapa metode visualisasi, yaitu gambaran, tabel dan bagan. Berdasarkan metode-metode ini, banyak teknik telah dikembangkan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teknik yang dapat dipilih dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif. Dalam bab ini teknik-teknik tersebut dijelaskan baik pengertian, tujuan serta bagaimana pelaksanaannya. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemetaan desa 2. Kalender musim 3. Transek (penelusuran desa) 4. Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan) 5. Bagan perubahan dan kecenderungan 6. Ranking kesejahteraan 7. Diagram alur 8. Analisa Kehidupan 9. Penentuan angka dan ranking Diharapkan bahwa Tim Fasilitator menyesuaikan pilihan teknik dengan keadaan dan dinamika setempat.
60
1. Pemetaan Desa Pengertian dan tujuan Pemetaan desa adalah teknik PRA untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengungkapkan keadaan wilayah desa tersebut beserta lingkungannya sendiri. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumberdaya umum desa atau peta dengan topik tertentu (peta topikal), sesuai kesepakatan dan tujuannya, misalnya 'peta Kolam air tawar, peta pengolah ikan, dan peta penyebaran penduduk.
Teknik ini banyak digunakan dan mengarah kepada
teknik-teknik lain. Bagaimana melakukan pemetaan Pemetaan dapat dilakukan di atas tanah atau di atas kertas. Sering kali dipakai simbol-simbol dan peralatan yang sederhana seperti tongkat, batu-batuan dan biji-bijian. Kalau dibuat di tanah, luasnya peta tidak terbatas, supaya banyak orang dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Kalau digambar di tanah, hasilnya harus digambar kembali di atas kertas agar hasilnya tidak hilang. Tahapan dalam pelaksanaan meliputi: 1. sepakatilah tentang topik peta (umum atau topikal) serta wilayah yang akan digambar; 2. sepakatilah tentang simbol-simbol yang akan digunakan 3. menyiapkan bahan yang dibutuhkan 4. gambarlah
(masyarakat!!)
batas-batasan
wilayah
dan
beberapa titik tertentu (misalnya jalan, sungai, rumah ibadah, sekolah, pasar, kantor desa) 61
5. melengkapi peta dengan detail-detail sesuai topik peta (umum atau topikal) 6. diskusilah lebih lanjut tentang keadaan, masalah-masalah, sebabnya serta akibatnya 7. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi 8. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan peta dan diskusi sudah selesai, peta digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai peta masyarakat).
62
2. Kalender Musim Pengertian dan tujuan Kegiatan-kegiatan dalam daur kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi siklus musim. Kalender musim menunjukkan perubahan dan perulangan keadaan-keadaan seperti cuaca, musim ikan, pembagian tenaga kerja, keberadaan hama dan penyakit dan lain-lain, dalam satu kurun waktu tertentu (musiman). Hasilnya, yang digambar dalam suatu 'kalender' dengan bentuk matriks, merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana program Kalender musim dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Sering kali dipakai simbol-simbol. Untuk simbol tersebut dapat dimanfaatkan biji-bijian, daun-daunan, batu-batuan dan lain-lain. Kalau digambar di tanah, hasilnya harus digambar kembali di atas kertas.
63
Tahapan dalam pelaksanaan meliputi: 1. gambarlah (masyarakat) sebuah kalender dengan 12 bulan (atau 18 bulan) sesuai kebutuhan. Tidak perlu mengikuti kalender tahunan, bisa mulai pada bulan lain, misalnya sesuai musim tanam. 2. diskusi umum tentang jenis-jenis kegiatan serta keadaan apa yang paling sering terjadi pada bulan-bulan tertentu dan apakah kegiatan itu selalu terulang dari tahun ke tahun. 3. gambarlah kegiatan-kegiatan utama serta keadaan-keadaan kritis yang berakibat besar bagi masyarakat dalam kalender (menyepakati tentang simbol-simbol dulu). 4. mendiskusikan
lebih
lanjut
tentang
keadaan,
masalah-
masalah, sebabnya serta akibatnya. 5. menyesuaikan gambaran dengan hasil diskusi. 6. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi. 7. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan kalender dan diskusi sudah selesai, kalender digambar kembali di atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).
64
3. Transek (Penelusuran Desa) Pengertian dan Tujuan Transek
(Penelusuran
Desa)
merupakan
teknik
untuk
memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan sumber-sumberdaya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati. Dengan teknik transek, diperoleh gambaran keadaan sumber daya alam masyarakat beserta masalah-masalah, perubahan-perubahan keadaan dan potensi-potensi yang ada. Hasilnya digambar dalam diagram transek atau 'gambaran irisan muka bumi. Jenis-jenis transek meliputi 'Transek sumber daya desa umum, Transek sumber daya alam, Transek Topik Tertentu, misalnya 'transek mengamati sumber pakan ternak' atau transek pengelolaan tanah.
65
Bagaimana melakukan Transek Transek biasanya terdiri dari dua tahapan utama yaitu: 1. perjalanan dan observasi 2. pembuatan gambar transek Hasilnya biasanya langsung digambar atas flipchart (kertas lebar). Sebelum melakukan Transek perlu disiapkan bahan dan alat seperti kertas flipchart, kartu warna-warni, spidol, makanan dan minuman. Kegiatan transek biasanya makan waktu yang cukup lama.
66
Perjalanan 1. sepakatilah tentang lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi serta topik-topik kajian yang akan dilakukan (misalnya penggunaan lahan, jenis tanah, pengairan, ketersediaan pakan ikan, masalah, potensi dan lain-lain) 2. sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal dan titik akhir (bisa memanfaatkan hasil Pemetaan Desa) 3. lakukan perjalanan dan mengamati keadaan, sesuai topiktopik yang disepakati 4. buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi (tugas pencatat) Pembuatan gambaran transek 1. sepakatilah simbol yang akan dipergunakan dan mencatat simbol dan artinya 2. gambarlah bagan transek berdasarkan hasil lintasan (buatlah dengan bahan yang mudah diperbaiki/dihapus agar masih dapat dibuat perbaikan) 3. untuk memfasilitasi penggambaran, masyarakat diarahkan untuk menganalisa mengenai: a. perkiraan ketinggian. b. perkiraan jarak antara satu lokasi dengan lokasi lain. c. mengisi hasil diskusi tentang topik-topik dalam bentuk bagan/matriks (lihat contoh). 4. kalau gambar sudah selesai, mendiskusikan kembali hasil dan buat perbaikan jika diperlukan.
67
5. mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing lokasi. 6. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi. 7. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi.
4. Diagram Venn (Bagan Hubungan Kelembagaan) Pengertian dan tujuan Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-pihak apa berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji
meliputi
lembaga-lembaga
lokal,
lembaga-lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan perikanan saja, kesehatan saja atau pengairan saja. Bagaimana membuat Diagram Venn Diagram Venn dapat dibuat di kertas atau di tanah. Sering kali dipakai kertas (yang digunting dalam bentuk lingkaran) dan spidol.
68
Tahapan dalam pelaksanaan Diagram Venn meliputi: 1. bahaslah dengan masyarakat lembaga-lembaga yang terdapat di desa (lembaga-lembaga yang terkait dengan topik yang akan dibahas) 2. catatlah daftar lembaga-lembaga pada flipchart 3. guntinglah
sebuah
lingkaran
kertas
yang
menunjukkan
masyarakat 4. sepakatilah
mengenai
simbol-simbol
yang
dipergunakan,
misalnya: a. besarnya lingkaran: menunjukkan pentingnya lembagalembaga
tersebut
menurut
pemahaman
masyarakat.
Semakin penting suatu lembaga maka semakin besar lingkaran b. jarak dari tingkatan masyarakat: menunjukkan manfaat lembaga
tersebut
Semakin
dekat
menurut
dengan
pemahaman
lingkaran
masyarakat.
masyarakat
maka
lembaga tersebut semakin 5. tulislah kesepakatan simbol-simbol tersebut pada flipchart agar mudah diingat oleh masyarakat 6. bahaslah apakah lembaga-lembaga tersebut 'penting' menurut pemahaman masyarakat dan menyepakati besarnya lingkaran yang mewakili lembaga tersebut 7. guntinglah kertas-kertas yang berbentuk lingkaran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, tulislah nama lembaga tersebut pada lingkaran itu 8. letakkanlah lingkaran masyarakat di atas lantai
69
9. bahaslah bagaimana manfaat lembaga tersebut terhadap masyarakat yang ditunjukkan oleh jaraknya dari lingkaran masyarakat
Yang perlu diperhatikan pentingnya suatu lembaga terhadap masyarakat (yang ditunjukkan oleh besarnya lingkaran) belum tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (yang ditunjukkan oleh jarak dari lingkaran masyarakat). 1. kalau semua lembaga telah ditempatkan, periksalah kembali dan diskusikan kebenaran informasi tersebut 2. buatlah perubahan kalau memang diperlukan 3. mendiskusikan
permasalahan
dan
potensi
masing-masing
lembaga
70
4. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi 5. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan diagram venn dan diskusi sudah selesai, diagram digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai hasil masyarakat).
5. Bagan Perubahan dan Kecenderungan Pengertian dan tujuan Bagan Perubahan dan Kecenderungan merupakan teknik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan
berbagai
keadaan,
kejadiaan
serta
kegiatan
masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya digambar dalam suatu matriks. Dari besarnya perubahan hal-hal yang diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa depan. Demikian Bagan Perubahan memfasilitasi
masyarakat
untuk
memperkirakan
arah
kecenderungan umum dalam jangka panjang serta mengantisipasi kecenderungan tersebut. Hasilnya adalah bagan/matriks perubahan dan kecenderungan yang umum desa atau yang berkaitan dengan topik tertentu, misalnya hasil panen, jumlah penebaran ikan, cuaca dan lain-lain.
71
Bagaimana membuat Bagan Perubahan dan Kecenderungan Hasilnya Bagan Perubahan dan Kecenderungan digambar atas kertas, papan tulis atau di tanah. Tahapan pembuatan Bagan Perubahan meliputi: 1. mendiskusikan perubahan-perubahan penting yang terjadi di desa serta sebab-sebabnya 2. sepakatilah topik-topik utama yang akan dicantumkan ke dalam bagan 3. sepakatilah simbol-simbol yang akan dipakai, baik untuk topik (gambar-gambar sederhana) maupun untuk nilai (biji-bijian, kerikil dan lain-lain) 4. selang waktu yang akan dicantumkan 72
5. buatlah bagan di kertas, papan tulis atau tanah 6. mendiskusikan perubahan-perubahan, sebab-sebab, akibatakibatnya, apakah perubahan akan berlanjut pada masa depan (kecenderungan) 7. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi 8. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai hasil masyarakat).
6. Ranking Kesejahteraan Pengertian dan tujuan Ranking Kesejahteraan merupakan suatu teknik PRA yang sangat berguna dalam mengidentifikasi tingkatan kesejahteraan dalam
satu
wilayah
(dusun/
desa).
Ranking
Kesejahteraan
memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kriteria-kriteria terhadap kesejahteraan masyarakat serta menilai perbedaanperbedaan dalam kesejahteraan di wilayah mereka. Melalui metode ini dapat diperoleh suatu gambaran tentang perbedaan-perbedaan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu lembaga untuk mengidentifikasi kelompok sasaran suatu program.
73
Bagaimana membuat Ranking Kesejahteraan Untuk melakukan Ranking Kesejahteraan diperlukan daftar semua Kepala Keluarga (KK) dalam suatu wilayah yang akan dikaji. Setiap nama ditulis atas satu kartu kecil (dengan jelas). Sebaiknya jumlah KK yang termasuk proses ranking tidak lebih dari pada 100. Ranking kesejahteraan dapat dilakukan dengan kelompok kecil (misalnya 5 - 8 orang) dan diulangi beberapa kali untuk periksa ulang. Langkah-langkah penerapan meliputi: 1. mintalah masyarakat untuk membagi semua kartu dalam sejumlah kelompok menurut tingkat kesejahteraan masingmasing KK 2. jumlah kelompok tergantung masyarakat 3. setelah selesai, mintalah masyarakat untuk periksa kembali apakah hasil sudah benar 4. buatlah perubahan kalau memang diperlukan 5. kalau masih ada kelompok besar (misalnya dengan 20 KK), mintalah masyarakat untuk membagi kelompok tersebut menurut tingkat kesejahteraan lagi, bila mungkin 6. tanyakan masyarakat mengapa KK dibagi dalam kelompok tersebut dan apa kriteria mereka 7. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi 8. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi 9. ulang proses di atas dengan beberapa kelompok dan lihat di mana ada perbedaan dalam ranking dan kriteria-kriteria yang dipakai 74
10. mendiskusikan perbedaan-perbedaan secara pleno dengan masyarakat 11. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi
7. Diagram Alur Pengertian dan tujuan Diagram Alur menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. Diagram ini dapat digunakan untuk menganalisa pemasaran ternak, alur hasil pertanian, atau komoditas lain. Pembuatan diagram alur memfasilitasi masyarakat dalam menganalisa dan mengkaji suatu sistem, fungsi masing-masing pihak dalam sistem serta bagaimana hubungan
antara
pihak-pihak
dalam
sistem
itu,
termasuk
ketergantungan.
75
Bagaimana membuat diagram alur pemasaran Diagram alur pemasaran dapat dibuat atas kertas atau di tanah / lantai. Setelah sudah disepakati alur pemasaran untuk komoditi apa akan dibuat, tahap-tahapan pembuatan meliputi: 1. Diskusi umum tentang semua pembeli komoditi tersebut di desa dan dari luar desa 2. Menggambar
alur:
mulai
dengan
produsen
(petani/masyarakat) di tengah dan buat garis ke setiap pihak pembeli
76
3. Membahas harga pemasaran dan perbedaan harga yang dibayar oleh masing-masing pembeli 4. Membahas ke mana pembeli jual komoditi dan gambar 5. Membahas prioritas masyarakat untuk membeli apa 6. Menyimpulkan dan menggambar kembali atas kertas
8. Analisa Kehidupan dan Mata Pencaharian Analisis mata pencaharian memfasilitasi masyarakat dalam analisa tingkah- laku, keputusan- keputusan dan strategi- strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga pada karakteristik sosialekonomi yang berbeda- beda. Yang termasuk variabel-variabel analisis mata pencaharian meliputi : 1. komposisi dan ukuran rumah tangga 2. kepemilikan kolam/lahan 3. kepemilikan alat/sarana pengolahan 4. Kepemilikan alat tangkap/perahu 5. sumber pendapatan 6. pengeluaran- pengeluaran 7. penggunaan waktu
77
Hasil visualisasi dalam 'Diagram Pie':
Bagaimana
melakukan
Analisa
Kehidupan
dan
Mata
Pencaharian Analisa mata pencaharian dilakukan atas kertas, pada lantai dengan kapur tulis atau ditanah. Analisa mata pencaharian dapat dilakukan per kelompok (satu diagram yang memberikan gambaran umum pada desa) atau per individu (satu diagram per orang atau per keluarga). Langkah-langkah meliputi: 1. identifikasi topik-topik yang termasuk 'mata pencaharian' 2. menggambarkan satu buah bundaran per orang (atau satu yang umum) 3. menganalisa topik dan mengidentifikasi bagian-bagiannya 78
4.
menentukan berapa besarnya masing-masing bagian dalam seluruhnya
5.
membagi bundaran sesuai besarnya bagian masing-masing
6.
kalau semua peserta sudah selesai, diskusikan hasil dan kebenaran informasi tersebut
7.
buatlah perubahan kalau memang diperlukan
8.
mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing yang muncul
9.
menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi
10. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan diagram pie 11. melanjutkan dengan topik berikutnya
Untuk Analisa Penggunaan Waktu: 1. membagi bundaran dalam 24 bagian (sesuai jumlah jam per hari) 2. untuk anggota keluarga masing-masing (bapak, ibu, anak lakilaki, anak perempuan) membahas kegiatannya pada setiap jam per hari (mulai pada jam bangun, kemudian melakukan apa, selama berapa waktu dan seterusnya) 3. menggambarkan dalam hasil diskusi dalam lingkaran (lihat contoh).
79
9. Penentuan Angka dan Ranking Pengertian dan tujuan 'Penentuan angka dan ranking' memberikan kesempatan kepada
masyarakat
setempat
untuk
membanding-bandingkan
berbagai aspek dari sejumlah topik serta menyusun peringkatnya, misalnya dalam pembagian kerja, kebutuhan pelatihan, prioritas penggunaan pakan alami atau masalah yang dihadapi. Teknik ini memfasilitasi masyarakat dalam kajian sejumlah topik dengan memberi nilai pada masing-masing aspek kajian, berdasarkan sejumlah kriteria perbandingan. Demikian, teknik ini membantu
80
masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terbaik atau membuat pilihan yang paling penting atau mendesak. Ranking sering dipakai pada akhir PRA. Dasar perankingan adalah data yang dikumpul dalam kegiatan PRA lain, misalnya masalah-masalah, jenis pakan alami, potensi-potensi usaha di bidang kelautan dan perikanan dan lain-lain. Bagaimana melakukan ranking Metode ranking meliputi ranking preferensi, ranking bandingan dan ranking matriks.
RANKING PREFERENSI Ranking preferensi memungkinkan para masyarakat untuk segera menetapkan permasalahan utama atau pilihan perorangan dan memudahkan pembandingan prioritas dari masing- masing individu. Pengambilan suara juga merupakan salah satu bentuk ranking preferensi. 1. pilih seperangkat masalah-masalah atau topik-topik yang akan diprioritaskan, misalnya masalah pengolahan ikan. 2. disepakati mana yang paling penting nilainya dan mana yang kurang penting, misalnya; yang paling penting diberi nilai tiga, yang kedua penting diberikan nilai 2 dan yang ketiga penting diberikan nilai 1
81
3. mintalah kepada para masyarakat (per orang) untuk memilih item yang paling penting atau mendesak bagi mereka berdasarkan skala prioritas, kemudian yang kedua dan ketiga dan memberi nilai sesuai kesepakatan. 4. jika banyak peserta yang terlibat, pastikan bahwa setiap peserta mengemukakan pilihannya dengan menaruh batu atau kacang, atau memberi nomor ke dalam diagram. Mereka tidak sekedar ikut-ikutan pada kelompok peserta yang sedang menetapkan ranking pilihannya. 5. tuliskanlah semua tanggapan- tanggapan peserta tersebut.
RANGKING BERPASANGAN Rangking berpasangan memungkinkan untuk menetapkan masalah- masalah utama atau prioritas setiap individu dalam masyarakat,
mengidentifikasi
kriteria
penetapan
ranking
dan
membandingkan skala prioritas dari individu yang berbeda- beda, secara lebih mudah. Langkah- langkah ranking berpasangan: 1. pilih seperangkat masalah-masalah atau topik-topik yang akan diprioritaskan, misalnya masalah budidaya ikan (kurang lebih enam item) 2. tuliskan masing-masing item tersebut pada kartu metaplan 3. menggambar bagan ranking berpasangan (lihat contoh)
82
4.
letakkan dua item di depan masyarakat dan tanyakan masyarakat mendiskusikan dan menentukan yang mana paling prioritas/mendesak (atas kesepakatan/musyawarah)
5.
catatlah jawaban dalam kotak yang tepat dalam bagan
6.
letakkan dua kartu lain di depan masyarakat dan ulang proses sampai semua dibahas
7.
jika semua pasangan telah dibahas dan bagan diisi secara lengkap hitung jumlah masing-masing item dipilih
8.
item yang dipilih paling sering merupakan item yang terpenting bagi masyarakat
9.
kalau
sudah
selesai,
diskusikan
hasil
dan
kebenaran
informasi tersebut 10. buatlah perubahan kalau memang diperlukan 11. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan diagram pie
RANGKING MATRIKS LANGSUNG Rangking matriks langsung memungkinkan para peserta untuk mengidentifikasi suatu daftar kriteria atas obyek tertentu. Ini juga memungkinkan mereka untuk memahami alasan untuk lebih menyukai hal-hal tertentu, seperti spesies ikan tertentu, produk tertentu atau jenis ikan tangkapan tertentu. Kriteria tersebut bisa berubah- ubah dari suatu kelompok ke kelompok lain. Dan biasanya, wanita memiliki kriteria yang berbeda untuk memilih spesies ikan tertentu, jika dibanding laki- laki.
83
Tahap- tahap matriks langsung meliputi: 1. Mintalah para peserta untuk memilih seperangkat obyek penting bagi mereka (misalnya jenis-jenis ikan). 2. Buat daftar kriteria yang berkaitan dengan obyek-obyek tersebut,
misalnya
kemudahan
pemasaran,
ketersediaan
pakan buatan, daya tahan terhadap penyakit, kemudahan pengelolaan, dan sebagainya. 3. Buat gambar sebuah matriks dan letakkan obyek pada jajaran vertikal dan kriteria pada jajaran horizontal. 4. Tanyakan obyek yang paling baik atas setiap kriteria, dengan menggunakan nilai sebanyak obyek yang ada. Misalnya, jika ada empat obyek, 4 = Terbaik dan 1 = Terburuk. Memprioritaskan obyek-obyek terhadap satu kriteria, lalu kriteria kedua dan seterusnya. 5. jika semua telah dibahas dan bagan diisi secara lengkap hitung nilai total masing-masing item 6. item yang dipilih paling sering merupakan item yang terpenting bagi masyarakat 7. kalau sudah selesai, diskusikan hasil dan kebenaran informasi tersebut 8. buatlah
perubahan
kalau
memang
diperlukan
pencatat
mendokumentasi semua hasil diskusi dan diagram pie.
84
ANALISA POHON MASALAH Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis dan menemukan inti dan akar permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama perikanan sehingga focus intervensi (kegiatan) tepat sasaran. Analisa dilakukan dengan pendekatan sebab akibat (causal effect). Bahan
: Kertas panel/Koran dan alat tulis (spidol), kartu tick. Persiapan lain : Sebelum pertemuan, kumpulkan informasi dan data-data pembanding dari instansi terkait seperti desa, kecamatan, dinas, dan penyuluh perikanan. Metode : Diskusi kelompok, penyampaian gagasan, dan wawancara Data sekunder : Data hasil PRA, penyuluh perikanan, dinas, dll Narasumber : Penyuluh perikanan, aparat desa Materi : Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama pada umumnya sering tidak disadari serta tidak terstruktur. Ada kalanya munculnya satu permasalahan diakibatkan oleh adanya permasalahan lain. Umumnya akar utama permasalahan usaha perikanan antara lain : permodalan, pemasaran, keterbatasan prasarana dan teknologi. Proses: Mintalah kepada pelaku utama untuk menuliskan pada kartu tick permasalahan yang mereka hadapi, satu kartu satu masalah. Selanjutnya lakukan pengelompokan permasalahan. Masalah yang sama bisa disebut sekali saja. Lakukan analisa sebab akibat untuk mengetahui struktur permasalahan secara hierarkis.
85
Pendapatan rendah
Harga jual rendah
Produktivitas rendah
Luas lahan/ sarana terbatas
Penggunaan saprokan rendah
Irigasi tidak berfungsi optimal
Waktu penjualan kurang tepat
Keterlambatan penebaran
peralatan terbatas
Tidak ada modal
Kerusakan prasarana irigasi
monopoli pasar
Benih tidak tersedia
Modal rendah
Banyak kebutuhan sehari-sehari
Kurang perawatan Prasarana
Tidak ada modal
86
ANALISA POHON TUJUAN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis sistematika kegiatan yang tepat sehubungan dengan masalah yang ditemui oleh kelompok pelaku utama. Analisa pohon masalah menggunakan pendekatan “alat untuk penyelesaian/means to end”. Yang pada intinya adalah kebalikan dari sistematika sebab akibat. Dari pohon tujuan akan dapat dipertajam intervensi apa yang paling tepat untuk diimplementasikan. Bahan: Kertas panel/Koran dan alat tulis (spidol), kartu tick. Persiapan lain: Sebelum pertemuan, kumpulkan informasi dan datadata pembanding dari instansi terkait seperti desa, kecamatan, dinas, dan penyuluh perikanan . Metode: Diskusi kelompok, penyampaian gagasan, dan dialog terbimbing. Data sekunder: Data hasil PRA, penyuluh perikanan, dinas, dll Narasumber: Penyuluh perikanan, aparat desa, aparat Dinas terkait Materi: Untuk merumuskan tindakan yang tepat dan effektif dalam menyelesaikan permasalahan pelaku utama, maka perlu solusi yang tepat untuk akar masalah yang tepat. Diharapkan dengan penyelesaian akar masalah maka permasalahan “turunan”nya akan terselesaikan. Proses: Pada setiap kartu pada pohon masalah, mintalah kepada pelaku utama untuk ambil satu kartu dan tuliskan kondisi kebalikan dari masalah tersebut. Awali dari lapisan (layer) yang paling bawah. Selanjutnya lakukan pengelompokan tujuan. Masalah yang sama bisa disebut sekali saja. Lakukan analisa pohon tujuan untuk menenetukan struktur tujuan secara hirarkis.
87
Peningkatan pendapatan
Produktivitas tinggi
Area kolam luas
Aplikasi Saproksn memadai
penebaran tepat waktu
Peralatan tersedia
Tersedianya benih
Tersedia modal
Tersedia modal usaha tani
Tidak banyak beban biaya
Harga jual tinggi
Irrigasi baik
prasarana irigasi terawat baik
Perawatan secara intensif dapt dilakukan
Penjualan tepat waktu
Transparansi pasar
Modal tersedia cukup
88
ANALISA PENENTUAN SKALA PRIORITAS KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis prioritas setiap tahapan kegiatan penyuluhan perikanan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Ada 3 tiga aspek dalam menentukan skala prioritas yaitu tingkat kegawatan (urgency), mendesak (growth) dan pertumbuhan (development) dari setiap tahapan kegiatan. Bahan
: Kertas panel/Koran dan alat tulis (spidol), kartu tick. Persiapan lain : Sebelum pertemuan, kumpulkan informasi dan data-data kebutuhan gawat, mendesak dan menjadi prioritas serta pembanding dari masyarakat dan instansi terkait seperti desa, kecamatan, dinas, dan penyuluh perikanan . Metode : Diskusi kelompok, penyampaian gagasan, dan dialog terbuka. Data sekunder : Data hasil PRA, penyuluh perikanan, dinas, dll. Narasumber Materi
: Penyuluh perikanan, aparat desa, aparat dinas terkait : Identifikasi kebutuhan (need assement) dari setiap tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dirumuskan tindakan yang tepat dan effektif sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan pelaku utama.
Proses: Pada Setiap kartu penentuan skala prioritas tahapan penyuluhan perikanan mintalah pada pelaku utama untuk menuliskan predikat tinggi, sedang, atau rendah terhadap tingkat kegawatan, mendesak dan pertumbuhan dari setiap tahapan kegiatan tersebut. Setelah itu dilakukan perbandingan perolehan predikat tinggi,sedang,dan rendah dari masing-masing tahapan.
89
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
Pengertian Komunikasi Penyuluhan Perikanan merupakan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk keberhasilan proses penyuluhan perikanan maka diperlukan komunikasi antara penyuluh dan sasaran penyuluhan. Mengapa manusia melakukan komunikasi? 1. Manusia adalah mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya dan dilakukan melalui komunikasi 2. Hasrat dan upaya manusia untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan. 3. Upaya manusia untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain. 4. Upaya manusia untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Pengertian komunikasi: a. Pengiriman atau tukar menukar informasi, ide (Oxford Dictionary) b. Proses lewatnya informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain (Keith Davis) c. Proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti (Phil Astrid Susanto) d. Proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang dalam (Rogers & Kincaid, 1981).
90
e. Proses dimana suatu ide dialirkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Rogers, 1986). f. Proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan mengggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolis (Marpaung dan Renaldi, 2001) g. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Onong Uchjana Effendy) h. Komunikasi sebagai kombinasi skill, science dan art (Severin dan Tankard, 1992) Tujuan Komunikasi Tujuan komunikasi berupa: a. Informative Memberikan informasi (pendekatan pada pikiran: gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya). b. Persuasive Menggugah perasaan (pendekatan pada emosi: keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian dan lain-lain). c. Entertainment/menghibur Menghibur komunikan, membuat mereka senang, tidak bersikap apatis maupun pesimis. d. Mengubah sikap/perilaku (to change the behavior) e. Mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the opinion) f. Mengubah masyarakat (to change the society)
91
Unsur-Unsur Komunikasi Secara umum unsur-unsur komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:
S S Ps M Pn A
M (s) Ps
= Sumber, Komunikator = Pesan, Message, Isi Pernyataan = Media, Saluran = Penerima, Komunikan = Akibat, Motif
Pn A
Komponen Tersebut Harus Ada Apabila Tidak Lengkap dan Tidak Jelas -> Komunikasi Tidak Berhasil
Gambar 1. Unsur-unsur komunikasi A. Komunikator/sumber informasi Sumber komunikasi adalah pihak yang mengirim pesan atau informasi. Dalam penyuluhan sumber ini bisa penyuluh atau agen pembaharu. B. Pesan atau esensi komunikasi (content/message) Pesan merupakan informasi yang ditujukan kepada penerima. Dalam penyuluhan perikanan pesan ini dapat berupa materi penyuluhan. Pesan yang digunakan dalam penyuluhan pertanian didasarkan pada kebutuhan sasaran. C. Saluran/Media Saluran adalah jalan yang dilalui pesan yang disampaikan sumber kepada penerima. Saluran meliputi penggunaan metoda dan teknik serta penggunaan media yang relevan dengan tujuan, sasaran serta sifat pesannya. Pada umumnya semakin banyak indera yang distimuli melalui berbagai media semakin efektif proses komunikasi dalam penyuluhan. Penggunaan metoda, teknik dan media penyuluhan perikanan selain untuk meningkatkan pemahaman sasaran terhadap pesan yang
92
disampaikan, untuk mendorong aktivitas dan kreativitas sasaran serta tumbuhnya rasa percaya diri. D. Komunikan/penerima informasi Penerima adalah pihak yang menerima pesan-pesan atau informasi, yaitu pihak yang diharapkan akan berubah baik perilaku maupun kepribadiannya. Dalam penyuluhan perikanan penerima atau sasaran adalah pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. E. Dampak/Efek/Feedback Efek komunikasi merupakan respon penerima terhadap pesan-pesan yang diterima dan merupakan umpan balik (feedback) bagi komunikator /sumber atas pesan-pesan yang disampaikan. Efek komunikasi berupa perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada sasaran akibat dari proses komunikasi. Perubahan-perubahan yang diharapkan menyangkut perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan, dan sikap), serta perubahan kepribadian sasaran ( kemandirian, ketangguhan, kemampuan bekerjasama,percaya diri, kemampuan menempatkan diri pada posisi tawar yang kuat, dan lain sebagainya). Efek komunikasi ada yang langsung bisa diketahui, misalnya perubahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi adapula yang tidak langsung artinya perlu waktu yang lama seperti perubahan sikap dan kepribadian. Pada komunikasi dua arah (two way trafficts communication) komunikator bisa memperoleh umpan balik secara langsung dibanding komunikasi yang searah. Di dalam kegiatan penyuluhan, proses komunikasi terjadi karena penyuluh berusaha untuk menyampaikan pesan/informasi kepada pelaku utama, dari pelaku utama kepada penyuluh, dan juga dari pelaku utama kepada pelaku utama lainnya. Pesanpesan dapat disampaikan secara verbal (dengan kata-kata) atau non-verbal (tidak dengan kata-kata, seperti isyarat, gerakan, tindakan, gambar, dsb.) oleh komunikator kepada komunikan/sasaran secara langsung atau melalui sarana untuk mempengaruhi kognisinya, intelektualitasnya, emosinya dan afeksinya, serta psikomotoriknya sehingga sasaran mau merubah perilaku (behavior) dan kepribadiannya (personality). Perilaku 93
(behavior) yang diharapkan berubah adalah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan kepribadian (personality) meliputi kemandirian, ketangguhan serta kepercayaan diri, ketidaktergantungan, serta posisi tawarnya (bargaining position). Model/Bentuk Komunikasi Model/bentuk komunikasi terbagi kedalam: 1. Komunikasi Langsung: komunikator dan komunikan langsung berkomunikasi (tatap muka, menggunakan media) a. Komunikasi vertikal : terjadi antara bawahan terhadap atasan atau sebaliknya dalam konteks laporan atau menyampaikan hasil suatu kegiatan b. Komunikasi horizontal : terjadi sesama pejabat atau staf dalam konteks diskusi bekerjasama dalam menyelesaian suatu kegiatan c. Komunikasi top down : terjadi pada saat pimpinan suatu instansi atau unit kerja memberikan pengarahan, bimbingan dan pertemuan dimana atasan memiliki informasi yang layak dan patut diketahui oleh bawahan d. Komunikasi botom-up : interaksi yang terjadi bawahan dengan atasan dalam beberapa konteks pekerjaan e. Komunikasi internal : komunikasi antara pejabat maupun staf dalam satu lingkup instansi atau organisasi. f. Komunikasi eksternal : segala bentuk interaksi yang terjadi antara individu atau instansi dengan instansi lainnya. 2. Komunikasi tidak langsung: Komunikator dan komunikan tidak bertemu (bahan cetakan: leaflet, folder, brosur, majalah, dll) (bahan tertayang: film) a. Tidak ada tanya jawab b. Pesan harus jelas dan tepat dan menarik c. Media penyuluhan (leaflet, brosur, poster dll) agar mudah dipahami oleh sasaran penyuluhan
94
3. Sasaran komunikan/penerima melalui Panca Indra dalam Komunikasi a. Indra penglihatan, misalnya bahan cetakan, album foto, slide tanpa suara; yang hanya dapat digunakan untuk sasaran penyuluhan yang dapat melihat. b. Indra pendengaran, misalnya Radio, yang hanya pemutaran tape recorder, obrolan sore; dapat digunakan jika sasaran penyuluhan tidak mengalami gangguan pendengaran. c. Kombinasi indra penerima, misalnya demontrasi cara/hasil, pemutaran film, tv; merupakan kombinasi antara indra (AVA = Audio Visual Aids). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi dari Komunikasi 1. Dilihat dari komunikator atau sumber komunikasi a. Kecakapan Komunikator Komunikator yang baik adalah menguasai cara-cara penyampaian buah pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan kata lain komunikator harus menguasai teknik berbicara dan teknik membuat surat (naskah). Ia harus cakap memilih simbol/lambang yang tepat untuk mengungkapkan buah pikiranya dan harus cakap membangkitkan minat para pendengar atau pembaca. Di samping itu harus pandai pula menarik perhatian dan menyajikannya. Keterangan-keterangannya harus sistematis dan jelas. Sebagai contoh pembicaraan seorang bawahan kepada atasan atau teman yang setingkat, jelas akan berbeda. Demikian pula pembicara yang berbicara di depan masyarakat tertentu, akan menyesuaikan pada sifat-sifat masyarakat tersebut, tanpa mengadakan penyesuaian sebelumnya maka komunikasi menjadi tidak lancar atau bahkan macet sama sekali. Sebagai contoh, bila kita berbicara di depan masyarakat Madura, akan lebih berhasil bila kita banyak menggunakan kata-kata Arab seperti insya Allah, Atas Ridho Allah, Masya Allah, dan sebagainya., 95
karena kebanyakan orang Madura beragama Islam. Oleh karena itu dalam berkomunikasi harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitar harus dengan memahami keadaan masyarakat tersebut, seperti kebisaan, aliran agama dan kepercayaan dan sebagainya. Dengan memahami hal-hal tersebut komunikasi akan menjadi lancar. b. Saluran Komunikasi Komunikasi dipengaruhi oleh saluran atau alat tubuh dari komunikator, terutama dalam komunikasi lisan. Suara yang besar dan jelas, ucapan yang jelas, tingkah laku yang baik akan menyebabkan pembicaraanya menarik. Juga tangan yang sehat dengan gerak-gerik yang baik dapat mendukung pembicaraan, oleh karena itu bila ingin berhasil dalam komunikasi alat-alat tubuh kita harus baik terutama alat-alat indera dan alat bicara. 2. Dilihat dari segi reseptor (penerima) Keberhasilan komunikasi tidak hanya tergantung pada pihak komunikator (sumber), tetapi juga tergantung dari reseptor. Walaupun pihak komunikator telah memenuhi persyaratan, akan tetapi bila pihak reseptor kurang memenuhi maka hasil komunikasi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Pengaruh-pengaruh dari pihak reseptor tersebut adalah: a. Kecakapan komunikator reseptor. Hasil komunikasi ditentukan oleh kecakapan berkomunikasi reseptor. Kecakapan ini terutama kecakapan mendengarkan dan membaca. Walaupun komunikator cakap berbicara atau menulis, akan tetapi bila reseptor kurang cakap mendengarkan dan membaca, maka hasil komunikasi kurang memenuhi harapan, oleh karena itu agar hasil komunikasi baik maka reseptor harus menguasai teknik mendengarkan dan teknik membaca. Dalam mendengarkan reseptor harus cakap memusatkan perhatian, mengambil inti sari dari suatu pembicaraan, dan harus dapat membedakan mana pokok permasalahan dan mana yang hanya merupakan penjelasan-penjelasannya saja, harus bersifat kritis, dan sebagainya. Dalam membaca ia harus dapat
96
menangkap banyak kata-kata menafsirkannya secara tepat.
secara
sekaligus
dan
b. Sikap Reseptor. Hasil komunikasi dipengaruhi pula oleh sikap reseptor (penerima). Kadang-kadang reseptor selalu menaruh curiga terhadap pembicara (prejudice), atau kadang-kadang bersikap apriori artinya telah menentukan kesimpulan sebelum ada data-data yang lengkap. Sebagai contoh seorang reseptor (pendengar suatu penceramah) telah menganggap rendah kepada seseorang penceramah atau terlalu memandang tinggi kepada seorang penceramah atau pembicara. Sikap yang demikian menyebabkan hasil komunikasi kurang murni. Adapun sebab-sebabnya timbul sikap yang demikian itu banyak sekali. Sebagai contoh seorang reseptor (pendengar) adalah lulusan SekolahTinggi (Sarjana) dan penceramah ternyata hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), maka sarjana tadi cenderung merendahkan si penceramah yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas tersebut. Sikap sarjana tadi salah, sebab belum tentu penceramah hanya lulusan SMA, ternyata sudah banyak mengikuti kursus-kursus. Sehingga mengenai bahan yang diceramahkan betul-betul telah ia kuasai. Contoh lain ada seorang pendengar ceramah (reseptor), mengikuti suatu kursus, ternyata salah seorang fasilitator dalam kursus tersebut adalah rivalnya (saingan) dalam memperebutkan seorang gadis dan dalam perebutan tersebut, pengikut kursus telah kalah akibatnya ia sangat benci kepada fasilitator tersebut, sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap penceramah tersebut. Sikap yang demikian adalah kurang objektif dan kurang rasional sehingga pikirannya menjadi tertutup alias buntu. Oleh karena itu sebagai reseptor (pendengar/pembaca) seseorang bila ingin berhasil dalam komunikasi harus bersikap wajar, apa adanya. dan siapapun yang menjadi penceramah/pembicara harus diterima sebagai apa adanya tanpa sikap curiga atau apriori. c. Pengetahuan reseptor (pendengar/pembaca) Hasil komunikasi di pengaruhi pula oleh kekayaan pengetahuan si reseptor, dengan pengetahuan yang banyak 97
seorang pendengar dapat dengan cepat menangkap isi dari suatu pesan atau suatu bacaan dan mudah menafsirkan maksud dari pembicara/penulis tersebut. Sebaliknya pendengar/pembaca yang pengetahuannya sangat terbatas akan sulit menangkap pembicaraan atau bacaan. Contoh yang jelas adalah ketika kita mendengarkan suatu ceramah Bahasa Inggris atau mambaca bacaan Bahasa Inggris, karena pengetahuan dalam Bahasa Inggris tersebut terbatas, maka sulit mencernanya. d. Komunikasi dipengaruhi pula oleh sistem sosial. Artinya si pendengar/pembaca harus memahami kedudukan pembicara. Sebagai contoh bila kita menghadiri suatu ceramah tertentu dan si penceramah kebetulan seorang yang berasal dai luar negeri dan tindak tanduknya seenaknya sendiri, maka kita tidak boleh bersikap negatif atau acuh tak acuh. Sebab tiap penceramah memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Demikian pula bila kita ada di suatu kantor tertentu atau masyarakat tertentu kita sebagai reseptor (pendengar) harus dapat menyesuaikan diri, artinya memahami tata tertib dan tata pergaulan masyarakat tersebut. Dengan cara itu maka kita dapat menjadi pendengar yang baik, dan jika tidak dapat menyesuaikan terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisitradisi pembicara/penulis, maka komunikasi menjadi terhambat, oleh karena itu sebagai pendengar atau pembaca harus dapat menyesuikan diri terhadap sistem sosial dari pihak pembaca/penulis. e. Saluran Komunikasi Komunikasi dipengaruhi pula oleh saluran komunikasi, (pendengaran/penglihatan) dari pihak reseptor. Bila pendengaran, penglihatan, atau indera lainnya kurang sempurna maka komunikasi juga tidak akan sempurna, karena dengan kurang sempurnanya alat-alat penyalur tersebut (indera) maka tangkapan dapat kurang jelas. Oleh karena itu agar komunikasi dapat lancar dan berhasil, maka indera kita harus baik.
98
Karakteristik Saluran Komunikasi KARAKTERISTIK SALURAN KOMUNIKASI Saluran komunikasi personal LEBIH PERSUASIF dibanding saluran komunikasi media massa sebab: • Pesan dapat secara langsung disampaikan kepada khalayak yang dituju, bersifat pribadi. • Penyampaan dapat lebih rinci dan fleksibel, sesuai dengan kondisi nyata khalayak. • Keterlibatan khalayak dalam komunikasi cukup tinggi. • Komunikator langsung mengetahui reaksi, umpan balik dan tanggapan khalayak.
Saluran komunikasi nonpersonal (media massa) Kelebihan : daya jangkaunya luas, kemampuan penyampaian pesan cepat. Contoh: surat kabar, majalah, TV, radio film, leaflet dl.
Komunikator segera Kelemahan : Dayadapat jangkau dan
penyampaian pesan memberikan penjelasan yang terbatas. diperlukan.
Karakteristik Media Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media: 1. Kebutuhan luasnya jangkauan dan kecepatan (TV, radio). 2. Kebutuhan pemilihan memori/pesan yang disampaikan tetap diinga (billboard, majalah). 3. Jangkauan khalayak yang selektif (surat kabar,majalah). 4. Jangkauan khalayak lokal (radio lokal, bioskop). 5. Frekwensi penyampaian tinggi (radio).
99
Karakteristik Kreatif 1. Kebutuhan gerak (TV, film, iklan). 2. Kebutuhan warna (TV, film, majalah). 3. Kebutuhan suasana (radio, TV, fim). 4. Kebutuhan demonstrasi ( TV, film). 5. Kebutuhan deskripsi, bila pesan perlu uraian yang komprehensif, sistematis, rinci (surat kabar, majalah, brosur leaflet). Tingkat efektivitas penyerapan materi oleh panca indra 1. Pengecap 1%, 2. Peraba 1,5%, 3. Penciuman 3%, 4. Pendengaran 11%,
PERBANDINGAN 5. Penglihatan 83% DAYA SERAP PENGETAHUAN DARI BERBAGAI SITUASI BELAJAR
100% 75%
85% 65%
72%
70%
50%
20%
25% 0%
P ENDENGAR AN DAN P ENGLIHATAN
HANYA P ENGLIHATAN
TIGA JAM KEMUDIAN
10% HANYA P ENDENGAR AN
TIGA HARI KEMUDIAN
Gambar Perbandingan daya serap pengetahuan dari berbagai situasi belajar
100
Tahapan komunikasi Tahapan dalam komunikasi adalah berupa: 1. Pola komunikasi antar pribadi secara umum dimulai dari tahap superfisial (dasar) sampai tahap akrab (intim) 2. Perubahan dari tahap umum kepada tahap intim membutuhkan waktu yang relatif tidak sama kepada setiap orang 3. Tahap interaksi bidang kepribadian umum (public area) : individu berusaha menghindari konflik, sedikit evaluasi diri, hubungan disesuaikan dengan norma sosial pada situasi tersebut 4. Tahap pertukaran eksplorasi (exploratory exchange): pola komunikasi mencakup pengembangan kepribadian umum (publik) dan mulai membuka aspek kepribadian khusus, mulai akrab, rileks dan mengarah pada saling kenal. 5. Tahap pertukaran interaksi sosial efektif (effective interaction): pola komunikasi mengarah kepada persahabatan akrab, hubungan mengarah romantis, bebas, banyak menggunakan kesadaran diri, masih keengganan untuk membuka keintiman. Komunikasi terfokus pada saling belajar dari satu sama lain. 6. Tahap hubungan stabil (stable exchange stage): pola komunikasi mengarah kepada keterbukaan umum pribadi dalam semua tingkat baik yang bersifat umum dan pribadi. Komunikasi verbal dan non-verbal dalam tahap ini berorientasi lingkungan dan mulai memiliki tahap emosi yang efektif terhadap lawan bicara.
Kriteria keberhasilan komunikasi 1. Kepercayaan penerima pesan (komunikan) terhadap komunikator serta keterampilan komunikator berkomunikasi (menyajikan isi komunikasi sesuai tingkat nalar komunikan) 2. Daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan.
101
3. Pengalaman yang sama tentang isi pesan antar komunikator dan komunikan 4. Kemampuan komunikasi menafsirkan pesan, kesadaran, dan perhatian komunikan akan kebutuhannya atas pesan yang diterima 5. Setting komunikasi yang kondusif (nyaman, menyenangkan dan menantang) 6. Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan). Adopsi Inovasi 1. Konsep Adopsi Bahlen Dalam model proses adopsi Bahlen ada 5 tahap yang dilalui sebelum seseorang mengadopsi suatu inovasi yaitu sadar (awreness), minat (interest), menilai (evaluation), mencoba (trial) dan adopsi ( adoption). a. Tahap sadar: sasaran telah mengetahui informasi tetapi informasi tersebut dirasa kurang. b. Tahap minat: sasaran mencari informasi atau keterangan lebih lanjut mengenai informasi tersebut. c. Tahap menilai: sasaran sudah menilai dengan cara value/bandingkan inovasi terhadap keadaan dirinya pada saat itu dan dimasa yang akan datang serta menentukan apakah petani sasaran mencoba inovasi atau tidak. d. Tahap mencoba: sasaran sudah mencoba meskipun dalam skala kecil untuk menentukan angka dan kesesuaian inovasi atau tidak. e. Tahap adopsi/menerapkan: sasaran sudah meyakini kebenaran inovasi dan inovasi tersebut dirasa bermanfaat baginya. Pada tahap ini petani sasaran menerapkan dalam jumlah/skala yang lebih besar.
102
TINGKAT ADOPSI DAN INDIKATOR TAHAP ADOPSI Indikator Tahap Adopsi
Tingkat Adopsi
MENDENGAR PENUH PERHATIAN
SADAR
TERTARIK MENGETAHUI MENCARI INFORMASI SECARA AKTIF
MINAT
MENGERTI MENYATAKAN KEINGINAN
MENILAI
MENYATAKAN PERSETUJUAN/MENOLAK MENGHITUNG KEUNTUNGAN MULAI MELAKSANAKAN
MENCOBA
MENCOBA SKALA KECIL
MENERAPKAN
SELALU MELAKSANAKAN SELALU MENCARI PENYEMPURNAAN
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT ADOPSI, PENDEKATAN DAN METODE DAN MEDIA KOMUNIKASI TINGKAT ADOPSI
SADAR MINAT
PENDEKATAN
METODE DAN MEDIA
MASSAL
Rapat umum, siaran radio, tv, pemutaran film, penyebaran brosur, folder, leaflet
KELOMPOK
Pertemuan (diskusi) kelompok, kursus, kampanye, demonstrasi, slide
INDIVIDUAL
Kunjungan rumah, kunjungan usahai, kunjungan kantor, surat, telepon
MENILAI MENCOBA MENERAPKAN
Pendekatan massal -> tujuan penyuluhan hanyalah sekedar bersifat memberi informasi awal, tanpa memperhatikan pihak-pihak strategis. Tujuannya hanyalah membangkitkan rasa ingin tahu seseorang atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal yang baru.
Pendekatan kelompok -> lebih cepat dan praktis dibanding pendekatan perseorangan. Persoalannya hanyalah bagaimana menentukan kelompok strategis yang akan dijadikan sasaran penyuluhan.
Pendekatan Perorangan -> untuk mencapai sasaran penyuluhan potensial dan strategis yang diperkirakan akan mendorong atau bahkan menghambat berlangsungnya kegiatan penyuluhan.
Gambar Hubungan antara Tingkat Adopsi, Pendekatan dan Metode dan Media penyuluhan
103
PENELITI/ PENGKAJI/ PENYUSUN
INOVASI PERIKANAN DAN KELAUTAN
ADOPSI TEKNOLOGI
MEDIA KOMUNIKASI
PENGGUNA TEKNOLOGI
indikator
FEED BACK/ UMPAN BALIK FUNGSI KOMUNIKASI : MENCIPTAKAN PERUBAHAN SIKAP /ADOPSI TINGKAT ADOPSI : SADAR MINAT MENILAI MENCOBA MENERAPKAN
BETTER :
• • • • •
FARMING BUSINESS EARNING LIVING COMMUNITY
Gambar Fungsi komunikasi dalam adopsi teknologi
Konsep adopsi digunakan secara meluas oleh peneliti dan penyuluh. Meskipun demikian model adopsi mempunyai beberapa kelemahan antara lain : a. Tidak semua proses tersebut di atas diakhiri dengan tahap adopsi, adakalanya berupa penolakan terhadap adopsi. b. Kelima tahap di atas terjadi tidak selalu berurutan. c. Suatu proses adopsi pada tahap akhir akan diikuti dengan konfirmasi yaitu dengan cara mencari lebih lanjut untuk memperkokoh keputusannya (terus mengadopsi ) atau menerapkan inovasi lainnya (menolak)
2. Konsep Adopsi Rogers dan Schoemaker Rogers dan Schoemaker (1992) menjelaskan bahwa proses adopsi dapat terjadi melalui 4 (empat) tahapan yaitu : tahap mengetahui (knowledge), persuasif (persuasive), mengambil keputusan (decision) dan konfirmasi (confirmation) yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat tahap yaitu : a. Tahap mengetahui : petani sasaran sudah mengetahui adanya inovasi dan mengerti bagaimana inovasi itu berfungsi.
104
b. Tahap Persuasi : petani sasaran sudah membentuk sikap terhadap inovasi yaitu apakah inovasi tersebut dianggap sesuai ataukah tidak sesuai bagi dirinya. c. Tahap Keputusan : petani sasaran sudah terlibat dalam pembuatan keputusan yaitu apakah menerima atau menolak inovasi. d. Tahap Konfirmasi:petani sasaran mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Mungkin pada tahap ini petani sasaran mengubah keputusan untuk menolak inovasi yang telah di adopsi sebelumnya. 3. Konsep Proses Adopsi Kellogg. Model Adopsi Kellogg menyebutkan bahwa pada proses adopsi khususnya teknologi perikanan dapat dilakukan melalui beberapa langkah agar pelaku utama bersedia menerima/mengadopsi teknologi tersebut. Model adopsi meliputi (4) empat tahap yaitu diagnosis, perencanaan dan rekayasa teknologi adaptif, pengujian dan verifikasi di tingkat usaha dan percobaan antar lokasi dan diseminasi. Model adopsi Kellogg dapat digambarkan sebagaimana tertera pada Gambar dibawah ini.
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Pemilihan wilayah sasaran dan diagnosis situasi petani
Perencanaan dan rekayasa teknologi adaptif
Pengujian dan verifikasi di tingkat usaha
Tahap 4
Percobaan antar lokasi dan diseminasi teknologi
waktu
105
a. Pada tahap pertama, penentuan wilayah sasaran dan mendiagnosis situasi pelaku utama. Pada umumnya wilayah sasaran diusahakan mempunyai karkteristik agroklimate yang relatif homogen. Penyuluh perikanan dapat mengidentifikasi wilayah sasaran lebih baik dibandingkan peneliti. b. Tahap kedua, merencanakan dan merekayasa teknologi adaptif dengan menggunakan informasi yang diperoleh pada tahap pertama. Berdasarkan informasi ini, dapat dibuat perencanaan dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi lapangan. c. Tahap ketiga, pengujian dan verifikasi di tingkat usaha. Hasil penelitian yang diperoleh dari eksperimen sebelumnya dapat diuji dan diverifikasi di tingkat usaha. Sasaran akan bersedia mengadopsi teknologi/Introduksi teknologi apabila teknologi tersebut memiliki keunggulan dibanding dengan teknologi sebelumnya, juga hasilnya dilihat sendiri oleh pelaku utama sebagai sasaran. d. Tahap keempat, selama proses pengujian dan verifikasi di tingkat usaha pasti terjadi percobaan di lahan usaha yang dilakukan pelaku utama perikanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan teknologi sudah dilakukan pelaku utama dan diharapkan terjadi perbaikan teknik budidaya yang signifikan. Hubungan antara tahap dalam proses komunikasi dengan proses adopsi serta metode penyuluhan tertera pada Tabel dibawah ini. Tabel
Hubungan antara metode komunikasi dan tahap adopsi
Metode Penyuluhan Metode Perorangan Metode Kelompok
Metode Massal
penyuluhan,
Tahap-tahap Komunikasi
tahap Tahap-tahap Adopsi
Menggerakkan Usaha
Adopsi
Meyakinkan
Percobaan
Membangkitkan Keinginan
Penilaian
Menggugah Hati
Minat
Menaruh Perhatian
Kesadaran
106
Dengan mempelajari model adopsi sebagaimana dijelaskan pada Tabel diatas dan membandingkan satu dengan lainnya, diketahui bahwa model adopsi Bahlen memilki kelemahan dalam proses adopsi yaitu tidak selalu diakhiri dengan tahap adopsi. Adakalanya petani menolak inovasi yang yang diintroduksikan. Model adopsi Rogers dan Schoemaker digunakan untuk mengatasi keterbatasan model adopsi Bohlen tersebut. Rogers dan Schoemaker (1983) mengatakan bahwa tingkat adopsi dipengaruhi oleh lima (5) faktor yaitu : a. Tipe keputusan adopsi inovasi b. Atribut yang terkandung dalam inovasi c. Karakteristik system sosial pelaku utama dan/pelaku usaha sebagai sasaran d. Karakteristik saluran komunikasi yang digunakan e. Usaha yang dilakukan penyuluh untuk meyakinkan pelaku utama dan/pelaku usaha sebagai sasaran. Difusi Inovasi Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan perikanan adalah terciptanya masyarakat (sasaran penyuluhan) yang berdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat agar tahu, mau, dan mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Perubahan sosial yang direncanakan pada proses penyuluhan sangat rumit yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu : invensi, difusi, dan konsekuensi-konsekuensi invensi merupakan kegiatan penciptaan atau pengembangan inovasi baru.
107
Nilai dan kekayaan Tradisional Kelengkapan SDA, tingkat Teknologi rendah , Tingkat Pendidikan rendah
Factor Penghambat
Perilaku Sasaran
Faktor Pendorong Perubahan Harapan Perbaikan ekonomi, ketersediaan Teknologi Modern Harapan Perbaikan Sosial Penyuluhan Pertanian Perluasan Kesempatan Usaha
Gambar Model difusi inovasi Leagans (1971)
Difusi merupakan proses penyebaran inovasi dari seorang yang telah mengadopsi inovasi kepada orang lain dalam masyarakat. Konsekuensi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat adanya adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. Penyuluhan perikanan menitikberatkan perubahan sosial jangka pendek yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan difusi inovasi dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Wayne Romable (1984) menyatakan bahwa difusi inovasi dapat dipandang sebagai proses komunikasi khusus. Pada difusi inovasi, sumber pesan dapat berupa penemu, penyuluh perikanan dan stakeholder. Perubahan secara praktis yang diharapkan adalah pengetahuan, sikap dan prilaku, faktor yang mendorong dan menghambat perubahan. Model difusi inovasi menggambarkan proses penyebaran inovasi dari suatu sumber inovasi kepada anggota suatu sistem sosial. Dengan patokan bahwa sumber inovasi asalnya dari 108
lembaga penelitian maka terdapat tiga model difusi inovasi yaitu Model Top Down, Model Feed Back dan Model Farmer Back Farmer. 1. Model Difusi Top Down Model Difusi Top Down dikembangkan berdasarkan penelitian di India, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan sekolah, laboratorium dan stasiun percobaan. A.H. Bunting (1979) mengatakan bahwa model top down difusion sebagai model penyuluhan pertanian konvensional. Pada model ini peneliti melakukan penelitian di laboratorium maupun stasiun penelitian dan menghasilkan rekomendasi yang disebarluaskan pada seluruh petani. Model difusi top down dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.
Peneliti
Penyuluh
Sasaran
Gambar Proses difusi inovasi model difusi top down
2. Model Feed-Back Model ini dikembangkan oleh Benor dan Horison . Model ini dikenal sebagai trainning and visit system atau di Indonesia di sebut sistem latihan dan kunjungan (sistem laku). Model ini selanjutnya dibukukan dengan judul “Agricultural Eftension The Training and Visit System”. Model feed back dianggap sebagai perbaikan model Top Drown yaitu dengan mempertimbangkan mekanisme umpan balik diantara peneliti dan penyuluh. Model feed-back menjadi popular dan berkembangnya Farming System Research yang mengaitkan penelitian ditingkat usaha kedalam metode penelitian. Secara sederhana, gambaran model feedback seperti tertera pada Gambar dibawah ini. Peneliti
Penyuluh
Sasaran
109
3. Model Farmer Back To Farmer Model difusi farmer back to farmer dikemukakan oleh Rhoades dan Booth (1982). Model ini mengasumsikan bahwa penelitian harus dimulai dan diakhiri di tingkat sasaran. Hal ini berarti bahwa pelaku utama (sasaran) harus dilibatkan secara aktif sebagai anggota tim pemecahan masalah di lapangan. Pelaku utama/pelaku usaha dengan pengalaman jangka panjangnya mengetahui kondisi usahanya, kondisi sosial, ekonomi, teknis, keadaan pasar dan lain sebagainya. Model difusi farmer back to farmer mengandung beberapa siklus kegiatan dan masing-masing kegiatan ini berusaha mencapai tujuan tertentu. Model difusi farmer back to farmer secara sederhana tertera pada Gambar dibawah ini.
Evaluasi dan Adaptasi Sasaran (4)
Defenisi Masalah Umum
Solusi terbaik berdasarkan visi usaha
Adaptasi atau penyajian tingkat usahatani atau sasaran penelitian (3)
Diagnosisi Ilmuan dan Sasaran (1)
Pengetahuan Sasaran dan Masalah yang dihadapi
Sosial Potensial
Mencari solusi dgn melakukan penelitian Interdisiplin (2)
Gambar Proses difusi inovasi model farmer back to farmer. Model difusi farmer back to farmer ini dapat diawali dengan eksperimen sederhana dan diakhiri survey di tingkat pelaku 110
utama. Kunci perbedaannya dengan model difusi yang lain adalah fleksibilitas dan penelitian di tingkat pelaku utama untuk mengindentifikasikan sumber daya yang dimilikinya. Penggolongan Adopter Berdasarkan kecepatan adopsi terhadap suatu inovasi maka dikenal 5 (lima) golongan adopter yaitu: 1. Inovator (golongan perintis dan pelapor) Golongan perintis ini jumlahnya tidak banyak dalam masyarakat. Karakteristik golongan ini antara lain: gemar, mencoba, inovasi dan rata-rata pada masyarakatnya pada umumnya berpartisipasi aktif dalam penyebarluasan inovasi. 2. Early Adopter (golongan penyetrap dini) Golongan ini mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, gemar membaca buku, suka mendengar radio, memiliki faktor produksi non lahan yang relative komplit. 3. Early Mayority (golongan Penyetrap awal) Golongan ini pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan ratarata seperti anggota masyarakat lainnya, dapat menerima inovasi selama inovasi tersebut memberikan keuntungan kepadanya. 4. Late Mayority (golongan Penyetrap akhir) Golongan ini pada umumnya berusia lanjut dan memilki tingkat pendidikan rendah, status sosial ekonominya sangat rendah dan lambat menerapkan inovasi. 5. Laggard (golongan Penolak) Golongan penolak ini pada umumnya usia lanjut, jumlahnya sangat sedikit dan tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan buta huruf, status sosial eknominya sangat rendah, tidak suka terhadap perubahan-perubahan.
111
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERIKANAN
Pengertian Metode Penyuluhan Metode Penyuluhan Perikanan, dapat diartikan sebagai: - Cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya. - Suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. - Cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Metode penyuluhan dengan demikian sangat penting, mengingat fungsi utama penyuluh adalah menciptakan situasi yang memungkinkan sasaran penyuluhan berkembang melalui kegiatan penyuluhan perikanan. Dengan mendekatkan penyuluh dan sasaran penyuluhan, berarti penyuluh mempunyai kesempatan untuk: (1) menstimulasi aktivitas mental dan fisikal sasaran penyuluhan sehingga memunculkan kebutuhan mereka untuk belajar, dan (2) memberi kesempatan belajar bagi sasaran penyuluhan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. Klasifikasi Metode Penyuluhan Perikanan Metode penyuluhan dapat diklasifikasikan berdasar berbagai faktor sesuai dengan pendekatannya, antara lain: A. Menurut Jarak Sasaran (according to target distance) Menurut jarak sasaran penyuluhan yang akan dicapai maka pendekatan penyuluhan yang dapat dilakukan adalah dengan cara: 1. Langsung, misalnya dengan melakukan kunjungan lapangan (hamparan) dan kunjungan rumah.
112
2. Tidak langsung, yaitu melalui perantaraan media penyuluhan, misalnya lewat radio (siaran pedesaan), bahan cetakan (majalah, koran, poster, leaflet). B. Menurut Indra Penerima Sasaran Penyuluhan Menurut kemampuan sasaran penyuluhan menerima informasi atau berkomunikasi maka pendekatan penyuluhan yang dapat digunakan adalah: 1. Metode penyuluhan terlihat, misalnya TV, Film dan bahan cetakan; yang hanya dapat digunakan untuk sasaran penyuluhan yang dapat melihat, khususnya dapat membaca. 2. Metode penyuluhan terdengar, misalnya Radio, TV, dan Film, yang hanya dapat digunakan jika sasaran penyuluhan tidak mengalami gangguan pendengaran, yaitu dapat mendengar, dan kombinasi antara metoda terlihat dan terdengar (AVA = Audio Visual Aids). Penggunaan AVA saat ini, dianggap paling sesuai dan paling tepat untuk digunakan menyampaikan informasi pembangunan secara cepat kepada masyarakat luas. C. Menurut Jumlah Sasaran Penyuluhan Menurut jumlah sasaran penyuluhan yang akan dicapai, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan tiga cara pendekatan yaitu: perorangan, kelompok, dan massal: 1. Pendekatan Perorangan dilakukan hususnya untuk mencapai sasaran penyuluhan potensial dan strategis yang diperkirakan akan mendorong atau bahkan menghambat berlangsungnya kegiatan penyuluhan. Pendekatan terhadap pihak-pihak strategis bertujuan untuk mencari pengakuan tentang pentingnya inovasi yang akan disampaikan lewat program yang diintroduksikan oleh penyuluh. Biasanya, jika pihak-pihak strategis ini dapat diyakinkan tentang kemanfaatan inovasi tersebut maka penduduk lainnya juga akan cepat terpengaruh. Keunggulan pendekatan perorangan adalah pada relatif mantapnya perubahan perilaku sasaran penyuluhan setelah menerapkan inovasi. Alasannya karena individu strategis biasanya akan menerima suatu inovasi jika dia benar-benar sudah yakin pada inovasi itu dan terutama pada pembawa inovasi tersebut, yaitu penyuluh.
113
Kelemahan pendekatan perorangan yaitu memerlukan banyak tenaga dan waktu dari penyuluh untuk mendatangi satu persatu individu strategis tersebut. Karena itu, penentuan individu selaku "sasaran strategis" harus selektif. Selektifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik jika penyuluh dapat mengidentifikasi dengan cermat dan tepat individu-individu strategis yang ada dimasyarakat. 2. Pendekatan kelompok lebih cepat dan praktis dibanding pendekatan perserorangan. Persoalannya hanyalah bagaimana menentukan kelompok strategis yang akan dijadikan sasaran penyuluhan. Kelompok bidang perikanan (Pokdakan, LEEP, Pokmaswas, kelompok usaha bersama (KUB)) adalah satu dari sekian banyak kelompok sosial di masyarakat yang dapat dijadikan kelompok sasaran strategis. namun kelompokkelompok lainnya pun tetap harus didekati, hususnya dalam upaya mempersamakan pengertian dan pandangan tentang arti, hakekat, dan program serta fungsi program sebagai sarana untuk menebarkan inovasi (informasi baru) ke masyarakat. 3. Pendekatan massal dalam penyuluhan adalah cara yang biasanya dilakukan jika tujuan penyuluhan hanyalah sekedar bersifat memberi informasi awal, tanpa memperhatikan pihakpihak strategis. Tujuannya hanyalah membangkitkan rasa ingin tahu seseorang atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal yang baru. Tetapi jika sudah menyangkut upaya membujuk, dan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu maka pendekatan perseorangan dan pendekatan kelompoklah yang harus digunakan. Setiap pendekatan penyuluhan ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Karena itu penentuan metode mana yang akan digunakan akan tergantung pada berapa banyak sasaran penyuluhan yang ingin dicapai dalam satuan waktu yang sama, materi penyuluhan yang akan disampaikan, dan dampak yang ingin dicapai.
114
D. Menurut Sifat Metode Pendekatan pada Sasaran Menurut sifat metode pendekatan pada sasaran, kegiatan penyuluhan dapat dibagi kedalam: 1. Persuasif artinya bahwa penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan khalayak yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap halhal yang disampaikan. 2. Edukatif artinya bahwa penyuluh perikanan harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat. 3. Komunikatif artinya bahwa penyuluh perikanan harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan atau komunikasi yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik. 4. Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahanpermasalahan di bidang perikanan oleh masyarakat, penyuluh perikanan harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan sikap dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh khalayak yang disuluh. 5. Fasilitatif artinya bahwa penyuluh perikanan harus mampu memanfaatkan jejaring kerja penyuluhan perikanan untuk menghubungkan antara khalayak yang disuluh dengan pihak lain seperti sumber teknologi, sumber permodalan, sumber informasi, akses pasar, dan lain-lain. 6. Demonstratif 7. Mediatif
115
PENGERTIAN TEKNIK PENYULUHAN Teknik penyuluhan adalah cara mempertemukan sasaran penyuluhan dengan materi penyuluhan. Teknik penyuluhan ini akan memungkinkan sasaran penyuluhan mengalami proses belajar, yaitu proses interaksi antara orang yang belajar dengan materi yang dipelajarinya, sehingga dia memperoleh pemahaman terhadap materi yang dipelajarinya tersebut yang pada gilirannya materi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mensolusi masalah yang dihadapinya. MACAM-MACAM TEKNIK PENYULUHAN PERIKANAN Terdapat berbagai macam teknik penyuluhan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan, antara lain berupa: a. Kunjungan (rumah, tempat usaha/lapangan dan kantor) Pengertian: 1. Kunjungan rumah Kunjungan rumah adalah kunjungan yang dilakukan oleh penyuluh dengan tujuan menjalin hubungan baik sehingga tercipta rasa percaya dan keakraban antara penyuluh dan sasaran penyuluh. 2. Kunjungan tempat usaha/lapangan Kunjungan tempat usaha/lapangan adalah kunjungan yang dilakukan penyuluh ke tempat usaha/kerja sasaran penyuluhan. 3. Kunjungan kantor Kunjungan kantor adalah pertemuan antara sasaran penyuluhan dengan instansi-instansi tertentu. Tujuannnya adalah untuk berkonsultasi tentang sesuatu hal. Tujuan: 1. Berkenalan dengan sasaran penyuluhan, 2. Menumbuhkan kepercayaan, 3. Membicarakan masalah pribadi dan masyarakat, 4. Menemukan problem yang belum disadari unfelt0need), 5. Mengajarkan keterampilan, 6. Memberi dan menerima informasi. 116
Teknik pelaksanaan: 1. Kegiatan kunjungan dilakukan secara berencana, sehingga setiap orang dapat dikunjungi secara berkala dan dengan pembicaraan yang terencana. 2. Usahakanlah agar waktu kunjungan tidak mengganggu kesibukan pelaku utama/pelaku usaha. 3. Siapkanlah (bila mungkin) brosur-brosur, selebaran atau terbitan lain sebagai bahan informasi. 4. Bersikap ramah, bersahabat dan kekeluargaan. Jangan bersikap terlalu resmi atau menggurui, dan tidak berdebat. 5. Materi kunjungan berkaitan dengan materi lain. 6. Dibicarakan lebih dahulu hal-hal yang menarik perhatian. 7. Beri kesempatan pelaku utama/pelaku usaha berbicara. 8. Pergunakan gaya yang menarik dan bahasa yang mudah dimengerti. 9. Tumbuhkan rasa seolah-olah pelaku utama/pelaku usaha sebagai pembawa ide. 10. Catatlah hasil kunjungan, masalah-masalah yang sudah dibicarakan, masalah-masalah yang belum terpecahkan, janjijanji atau pesan-pesan pelaku utama/pelaku usaha. Manfaat dan hambatan: 1. Metoda ini baik karena masalah-masalah dapat dipecahkan secara langsung. 2. Hubungan persahabatan dan kepercayaan mudah dibina. 3. Mempercepat proses adopsi. 4. Metoda ini relatif mahal dan memakan banyak waktu dan tenaga. 5. Jumlah sasaran penyuluhan yang dapat dikunjungi terbatas. b. Surat-menyurat (Korespondensi) Pengertian: Surat menyurat antara sasaran penyuluhan dan penyuluh (instansi terkait). Dalam kasus penyuluhan perikanan, misalnya, surat dari pelaku utama/pelaku usaha anggota kelompok Sipedes
117
(kelompok pendengar siaran pedesaan) kepada penyelenggara siaran pedesaan. c. Telepon Untuk pelaksanaan penyuluhan perikanan cara ini belum umum digunakan oleh kebanyakan pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan karena keterbatasan informasi maupun fasilitasnya belum ada. Tetapi untuk penyuluhan KB atau AIDS, misalnya cara ini sudah digunakan yaitu dengan adanya "hot line" yang dapat dihubungi setiap saat untuk berkonsultasi. d. Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi disebut juga kaji terap adalah teknik penyuluhan perikanan untuk mencoba suatu teknologi perikanan yang dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagai tindak lanjut dari pengakajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil kajian sendiri pelaku utama dan/atau pelaku usaha atau berbagai sumber lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi. Kegiatan ini dilakukan sebelum didemonstrasikan. e. Demonstrasi Cara Pengertian: Demonstrasi cara adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. Tujuan: Demonstrasi cara bertujuan untuk menyakinkan orang bahwa suatu cara kerja tertentu yang dianjurkan itu bermanfaat dan mudah (praktis) dilakukan.
118
Teknik Pelaksanaan: 1. Materi yang dapat didemonstrasi-carakan dalam penyuluhan perikanan antara lain demonstrasi pembuatan kolam dan tambak, demonstrasi cara kawin suntik, demonstrasi cara pemupukan, pemberian air, penebaran, benih, dan penangkapan benih alam untuk tambak dan lain-lain. Lokasi demonstrasi hendaknya ditempatkan pada daerah yang mudah dikunjungi pelaku utama/pelaku usaha. 2. Tempat, alat, dan bahan untuk demonstrasi dipersiapkan sebelumnya dan diperiksa agar supaya tidak gagal pada waktunya. 3. Beritakan mengenai tempat, waktu, dan maksud demonstrasi seluas mungkin, melalui ketua kelompok, papan pengumuman (Balai Desa, Pasar, dan lain-lain), bila mungkin melalui surat kabar dan radio. 4. Tempat diatur sebaik mungkin sehingga semua hadirin dapat melihat, bertanya, dan berdiskusi. 5. Berikan kesempatan pada hadirin untuk mencoba sendiri. 6. Berikan bahan-bahan penunjang yang bersangkutan dengan demonstrasi. 7. Setelah selesai demonstrasi mintakan komentar dari para ketua kelompok berkenaan dengan penerapan cara baru seperti yang didemonstrasikan. Manfaat dan hambatan: 1. Efektif untuk mengajarkan keterampilan. 2. Menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. 3. Merangsang kegiatan. 4. Mempunyai efek publisitas. 5. Tidak semua materi dapat didemonstrasi-carakan. 6. Memerlukan banyak persiapan dan perlengkapan disamping membutuhkan penyuluh yang benar-benar terampil dan menguasai masalah. 7. Bila demonstrasi berjalan buruk, akan merugikan programa penyuluhan secara keseluruhan.
119
f. Demonstrasi Hasil Pengertian: Demonstrasi hasil adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi. Tujuan: Demonstrasi hasil bertujuan untuk menunjukkan nilai cara baru yang dianjurkan dan untuk memperlihatkan bahwa anjurananjuran itu cocok bagi tempat tersebut serta menguntungkan. Teknik pelaksanaan: 1. Materi yang dapat didemonstrasi-hasilkan dalam program perikanan ialah demonstrasi di bidang perikanan tentang manfaat penggunaan alat perikanan modern dan demonstrasi usaha di bidang perikanan 2. Demonstrasi hasil dilakukan oleh seorang pelaku utama/pelaku usaha demons-trator dengan bimbingan penyuluh perikanan 3. Letak tempat demonstrasi dipilih pada daerah yang mudah dikunjungi dan dilihat. 4. Buatlah tanda-tanda yang jelas, mengenai apa yang didemonstrasikan dan batas-batas daerah demonstrasi. 5. Batasi ruang lingkup demonstrasi hanya untuk menyakinkan kebenaran dan kemantapan hasil cara baru tersebut, jadi tidak untuk menemukan hal-hal yang baru.Susun kalender kerja demonstrasi. 6. Bantu demonstrasi dengan pencatatan peristiwa-peristiwa seperlunya. 7. Kunjungi demonstrasi secara teratur, untuk bimbingan dan pengawasan. 8. Buatlah petak dasar (check plot) untuk perbandingan, jika mungkin.
120
9.
Susunlah catatan, bukti dan kesimpulan tentang demonstrasi tersebut. 10. Umumkan secara meluas hasil demonstrasi tersebut. 11. Bicarakan hasil demonstrasi ini dalam pertemuan-pertemuan. 12. Bila demonstrasi gagal, supaya dianalisa sebab-sebabnya. Manfaat dan hambatan: 1. Mempercepat proses adopsi di kalangan pelaku utama/pelaku usaha. 2. Memperoleh keterangan dan data yang nyata. 3. Memberi pengalaman kepada petugas/penyuluh lapangan, mengenai kebenaran cara-cara yang dianjurkannya, sehingga memperbesar keyakinan akan tugasnya. 4. Memerlukan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan yang teliti, disamping relatif memerlukan biaya besar. 5. Memerlukan ketelitian dalam memilih demonstrator, disamping bimbingan yang terus menerus. g. Demonstrasi Pond (Dempond) Demonstrasi Pond (Dempond) adalah demonstrasi usaha di bidang perikanan dengan penerapan teknologi baru atau pengembangan teknologi spesifik lokasi pada komoditas tertentu. h. Wisata Pengertian: Wisata terdiri dari Widyawisata dan Karyawisata. 1. Widyakarya/karyawisata adalah teknik penyuluhan perikanan berupa kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya yang bermanfaat di tempat yang dituju. 2. Widyawisata adalah teknik penyuluhan perikanan berupa kegiatan perajalanan bersama yang dilakukan olek kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan
121
yang sesungguhnya dengan prinsip adalah belajar dengan melihat. Tujuan 1. Meyakinkan para pelaku utama/pelaku usaha dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat sendiri hasil suatu teknologi baru, demonstrasi suatu keterampilan, alat baru, dan sebagainya. 2. Membantu pelaku utama/pelaku usaha mengenal masalah, menimbulkan perhatian, minat, dan memotivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Teknik pelaksanaan 1. Penentuan tempat yang akan dikunjungi serta apa yang akan dilihat dan dipelajari. Untuk kegiatan usaha perikanan dapat dipilih obyek-obyek seperti berikut: balai benih ikan, P4S, dan proyek-proyek perikanan dan sebagainya. 2. Hubungi pejabat/petugas dari tempat yang akan dikunjungi dan beritahukan rencana kunjungan. 3. Tentukan susunan peserta dan pemimpinnya. 4. Rundingkan dengan para peserta hal-ikhwal yang bersangkutan dengan perjalanan. 5. Berikan sedikit gambaran tentang tempat-tempat/obyek yang akan dikunjungi. 6. Selalu mengusahakan kepentingan kelompok. 7. Berikan kesempatan kepada peserta untuk melihat, mendengar, dan bertukar pikiran. 8. Bantu mereka dalam membuat catatan-catatan yang diperlukan. 9. Atur agar acara kunjungan tidak terlalu padat atau membosankan. 10. Perhatikan dan usahakan agar ada rekreasi, kesenangan perjalanan dan kegembiraan kelompok. 11. Pilih kelompok yang serba sama (homogen) untuk kunjungan yang bersifat khusus dan kelompok yang mewakili segala golongan untuk kunjungan yang bersifat umum. 122
12. Kepada setiap tempat kunjungan, para peserta diberikan kesempatan untuk juga menguraikan hasil usaha mereka sendiri. 13. Kelompok supaya tidak terlalu besar. 14. Ongkos untuk makan, rekreasi dan kepentingan umum ditanggung oleh semua peserta. Manfaat dan Hambatan 1. Memberi ilham dan merangsang pelaku utama/pelaku usaha untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Menumbuhkan keakraban di antara sesama pelaku utama/pelaku usaha. 3. Memperluas pandangan pelaku utama/pelaku usaha. 4. Menumbuhkan sikap kepemimpinan. 5. Metoda ini relatif mahal. 6. Seringkali sulit untuk memenuhi keinginan semua peserta. 7. Bila acara terlalu padat atau salah memilih obyek, akan menimbulkan frustasi. 8. Seringkali menghadapi hambatan prasarana dan akomodasi. i. Kursus Pengertian: Kursus adalah teknik penyuluhan perikanan berupa kegiatan proses belajar mengajar terstruktur yang khusus diperuntukkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan, yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Kursus dapat dilaksanakan diruangan tertutup (kelas) atau dilapangan dalam satuan periode waktu tertentu tergantung materi yang diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 1. Menambah pengetahuan. 2. Meningkatkan keterampilan. 3. Menumbuhkan sikap positif. 4. Mengembangkan kepemimpinan. 123
Teknik Pelaksanaan 1. Persiapan a. Meneliti keadaan pelaku utama/pelaku usaha, seperti tradisi, kebiasaan, norma, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. b. Menganalisa masalah, usaha di bidang perikanan yang dihadapi pelaku utama/pelaku usaha, sikap terhadap kegiatan perikanan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan sebagainya. c. Menyiapkan rencana kursus, pencakupan waktu, tempat, bahan pelajaran, alat-alat pembantu pengajaran, pengajaran, biaya. d. Konsultasi dengan pemimpin lokal (ketua kelompok) dan pejabat daerah. 2. Pelaksanaan a. Mengorganisir peserta melalui ketua kelompok dan atas persetujuan pejabat pemerintah setempat. b. Jumlah peserta sebaiknya antara 20 sampai 30 orang. c. Lamanya kursus tergantung dari volume materi yang diajarkan. Yang umum adalah antara 2 minggu sampai 3 bulan. Kegiatan belajar sebaiknya tidak dilakukan setiap hari, karena akan mengganggu kesibukan pelaku utama/pelaku usaha; sekali sampai tiga kali seminggu, masing-masing 1-2 jam sudah cukup. d. Materi pelajaran hendaknya praktis dan langsung dapat mensolusi masalah yang sedang dihadapi. Menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dari pengalaman pelaku utama/pelaku usaha sendiri. e. Gunakan sebanyak-banyaknya alat peraga dan contoh nyata. f. Sebaiknya metoda itu digabung dengan metoda-metoda lain seperti demonstrasi, karyawisata, diskusi, dan sebagainya. g. Berikan tanda tamat kursus (sertifikat), bila mungkin dengan pas foto dari pelaku utama/pelaku usaha yang bersangkutan. h. Berikan penghargaan bagi yang berprestasi tinggi. 124
i. Evaluasi dan bimbingan lapangan j. Evaluasi dapat dilakukan selama atau di akhir kursus dan dapat juga dilakukan setelah peserta kembali ke tempat bekerjanya (evaluasi lapangan). k. Evaluasi kursus terutama bertujuan untuk menilai efektivitas dari kursus itu ssendiri yang dapat dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan kursus di masa yang akan datang. Jadi evaluasi kursus tidak terutama untuk menilai tingkat prestasi masing-masing peserta kursus. l. Indikator-indikator yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi antara lain kemampuan mengingat, kemampuan menganalisa, kemampuan mensolusi masalah, keterampilan fisik, sikap terhadap masalah kegiatan usaha di bidang perikanan dan kehidupan. m. Bimbingan lanjutan diberikan oleh para petugas/penyuluh lapangan setelah kursus berakhir. Bimbingan lanjutan dapat dilakukan dengan cara kunjungan, mengirimi bahan bacaan, mengorganisasi pertemuan, karyawisata dan lain lain. Manfaat dan hambatan: 1. Sangat efektif untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan praktis secara mendalam dan sistematis. 2. Mendorong tumbuhnya kepemimpinan perikanan. 3. Mempercepat proses adopsi teknologi. 4. Lulusan dapat dimanfaatkan sebagai kader untuk mendorong pelaksanaan kelompok perikanan. 5. Metode ini relatif mahal dan memerlukan persiapan serta pelaksanaan yang cermat. 6. Kurangnya sarana dan alat pembantu pengajaran sering mengganggu tercapainya tujuan. 7. Menjangkau relatif sedikit pelaku utama/pelaku usaha.
125
j. Magang Usaha Magang usaha bagi pelaku utama adalah melakukan kerja praktek pada suatu perusahaan atau tempat usaha di bidang perikanan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencari pengalaman kerja. k. Pameran Pengertian: Pameran diselenggarakan untuk memperagakan secara sistematis tentang sesuatu hal. Bentuk yang dipamerkan bermacam-macam, misalnya dalam bentuk barang, poster, benda hidup, grafik, kumpulan foto, dan sebagainya. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam mengadakan pameran adalah bagaimana membuat suatu pameran menarik, dan membangkitkan keinginan orang untuk melihatnya. Pameran pembangunan perikanan adalah teknik penyuluhan perikanan berupa kegiatan untuk mempelihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu dalam rangka promosi usaha dan memberikan informasi yang terbuka dan seluas-luasnya kepada publik tentang kemajuan pembangunan sektor perikanan. Tujuan: 1. Membiasakan pengunjung dengan norma-norma yang lebih baik. 2. Mempengaruhi pengunjung untuk menerima cara-cara baru. 3. Menarik perhatian banyak orang. 4. Meningkatkan pengertian dan menumbuhkan kesukaan kepada kegiatan penyuluhan. Teknik Pelaksanaan: 1. Sebaiknya diselenggarakan bersamaan dengan peristiwaperistiwa khusus, misalnya 17 Agustus, dan sebagainya. 2. Mempunyai tema dan pusat perhatian (fokus).
126
3.
Dalam skala kecil, harus menyajikan secara lengkap hal-hal yang tercakup dalam suatu kegiatan. 4. Materi/barang disajikan harus jelas, sederhana, dan sudah dipahami. 5. Harus ada susunan yang sistematis dan berkelanjutan. 6. Pergunakan jumlah obyek secukupnya, tidak berkelebihan. 7. Pengaturan tata ruang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan urutan kegiatan secara sistematis dengan memperhatikan arah aliran pengunjung. 8. Gunakanlah dekorasi dari bahan-bahan yang erat hubung-annya dengan yang dipamerkan. Disusun dalam urutan dan kombinasi warna yang serasi. 9. Obyek-obyek yang akan menarik perhatian atau akan ditonjolkan ditaruh di tempat yang strategis serta diberi ruang cukup untuk pengunjung yang berhenti dan memperhatikan. 10. Para penjaga pameran harus dibekali dengan informasi yang cukup mengenai obyek yang dipamerkan dan harus bersungguh-sungguh serta tepat dan ramah dalam memberikan jawaban. 11. Dianjurkan untuk menyelenggarakan juga sayembara atau perlombaan. 12. Buat penilaian kegiatan pameran dengan jalan menganalisa jumlah pengunjung, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta saran – saran yang terdapat dalam buku saran. Manfaat dan Hambatan: 1. Metoda yang baik untuk menjangkau sasaran yang buta huruf. 2. Mempunyai efek publisitas. 3. Menarik perhatian macam-macam golongan masyarakat. 4. Memerlukan banyak persiapan dan biaya. 5. Tidak dapat dilaksanakan di tempat yang sama terus menerus tanpa perubahan. 6. Tidak dapat digunakan untuk segala macam topik atau segala macam tahap kegiatan.
127
7. Memerlukan petugas penerang (info-guide) yang benarbenar menguasai masalah. l. Media massa Media massa mencakup radio, TV, majalah, suratkabar, film (layar tancap), selebaran, poster, leaflet, liptan, dsb. Tujuan 1. Membangkitkan kesadaran dan perhatian. 2. Menumbuhkan minat dan keingintahuan. 3. Menyebarkan informasi secara cepat dan meluas. Teknik Pelaksanaan 1. Lakukan kerjasama dengan media massa. 2. Mintakan jam tayang/siaran/edar/tampil yang sesuai dengan kebiasaan dan waktu senggang dari pendengar. 3. Waktu siaran tidak terlalu panjang, seluruh acara siaran biasanya 30 menit. 4. Bahan-bahan yang akan disiarkan hendaknya memenuhi persyaratan: a. mudah dimengerti b. melingkupi satu masalah saja, c. bahasanya sederhana, d. singkat tetapi lengkap, e. tidak menayangkan/menyiarkan/mengedarkan/menampilkan terlalu banyak masalah keterampilan melainkan lebih banyak pengetahuan umum, f. gunakan bahasa yang dapat dimengerti, g. hangat (aktual), h. bersifat memecahkan masalah, dan i. terjamin kebenarannya.
128
Manfaat dan Hambatan 1. Metoda ini relatif murah. 2. Sangat cepat dan meluas dalam menyebarkan informasi. 3. Efektif untuk mendorong adopsi dalam tahap sadar dan minat. 4. Tidak langsung, tidak bisa spesifik dan tidak dapat diajarkan keterampilan. m.Perlombaan Perlombaan adalah cara untuk membangkitkan semangat orang untuk saling bersaing, misalnya perlombaan merangkai bunga, bayi sehat, tanaman pekarangan terbaik dan sebagainya. n. Kampanye Kampanye adalah kegiatan penyuluhan yang intensif dan luas dengan menggunakan berbagai metoda dan teknik penyuluhan secara serentak dalam waktu yang relatif singkat. o. Pertemuan umum Pengertian: Adalah suatu rapat dengan peserta campuran. Pada pertemuan ini disampaikan beberapa informasi tertentu dipertimbangkan dan untuk dilaksanakan di kemudian hari. Tujuan 1. Mencapai dan melayani jumlah orang yang banyak secara efektif dan murah 2. Mempersiapkan orang-orang untuk kegiatan tertentu. 3. Mengetahui tanggapan/reaksi orang mengenai kegiatan. Teknik pelaksanaan 1. Rundingkan dengan atasan mengenai maksud pertemuan umum. 2. Buatlah rencana acara, tujuan, dan isi pembicaraan.
129
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Konsultasi dengan ketua kelompok perikanan setempat, pemuka masyarakat, serta pimpinan daerah. Ikutkan mereka dalam penyelenggaraan. Hubungi para pembicara dan berikan penjelasan kepada mereka maksud dan tujuan pertemuan umum yang akan diadakan. Umumkan secara meluas akan adanya pertemuan ini. Usahakan ikut sertanya semua golongan di tempat tersebut. Selenggarakan di tempat yang letaknya strategis, dapat duduk dengan baik, penerangan cukup, dan udara segar. Adakan pada musim-musim kurang kegiatan usaha di bidang perikanan. Bila tempat tinggal orang-orang berjauhan, adakan pada malam hari. Perhatian ditujukan kepada maksud rapat, dengan memberi kesempatan untuk berdiskusi, hindari pertentangan pendapat. Berikan penghargaan untuk jasa-jasa yang diberikan. Buat laporan rapat dan pengumuman. Bila mungkin bagikan bahan bacaan atau pemutaran film yang berhubungan dengan materi pertemuan.
Manfaat dan Hambatan 1. Banyak orang yang dapat dicapai. 2. Merupakan tahap persiapan untuk metoda lainnya. 3. Segala macam topik dapat dipakai. 4. Menjajagi reaksi dan pendapat masyarakat terhadap suatu gagasan. 5. Mempercepat proses adopsi (kesadaran dan minat) secara murah dan cepat. 6. Tidak dapat dipakai untuk membahas masalah secara mendalam. 7. Waktu bertukar pikiran terbatas. 8. Bila hadirin kurang, dapat mengubah tujuan acara.
130
p. Temu Wicara Temu Wicara adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan perikanan, serta antisipasi dan peran serta pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan. q. Temu Teknis Temu Teknis adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh perikanan dengan penyuluh perikanan atau antara penyuluh perikanan dengan peneliti, perekayasa, profesional, aparat pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. r. Temu Karya Temu Karya adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. s. Temu Usaha Pengertian: Temu Usaha adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan dengan pengusaha di bidang perikanan dalam rangka informasi usaha promosi usaha transaksi usaha, perluasan pasar dan kemitraan usaha. Temu usaha adalah satu pertemuan antara pelaku utama, pelaku usaha dan pengusaha perikanan untuk membangun kesepakatan didalam menetapkan persyaratan-persyaratan produk perikanan yang diperjualbelikan, sehingga tercapai sebuah transaksi jual beli. Sebagai metode penyuluhan temu usaha berguna untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan yang berorientasi pasar. 131
Tujuan: 1. Memfasilitasi adanya pertemuan bagi pemangku kepentingan usaha perikanan untuk bertukar informasi sebagai dasar menjalin kerja sama dalam pengembangan usaha perikanan; 2. Menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dengan mengoptimalkan peran masing-masing untuk meningkatkan kinerja usahanya; 3. Mendorong terjadinya transaksi jual beli dalam ikatan perjanjian yang saling menguntungkan Pelaksanaan: 1. Perencanaan a. Penetapan Materi Materi temu usaha difokuskan kepada deskripsi produk perikanan yang akan ditawarkan oleh pelaku utama dan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha/pengusaha. Materi tersebut mencakup : 1) Jenis produk perikanan (komoditas perikanan) 2) Bentuk produk perikanan (segar/hidup/olahan) 3) Ukuran produk perikanan (size, berat/ekor, berat/kemasan) 4) Jumlah produk perikanan 5) Perlakuan produk perikanan 6) Harga produk perikanan (per satuan berat/per satuan kemasan) Informasi lain yang dipaparkan pelaku utama adalah lokasi penyebaran produk perikanan yang ditawarkan. Keberadaan sebaran lokasi produk perikanan ini juga akan membantu memperhitungkan resiko transportasi produk perikanan dan penetapan penawaran harga. Materi yang ditawarkan maksimal 4 produk perikanan dalam setiap kali penyelenggaraan temu usaha. b. Penetapan Peserta Peserta temu usaha terdiri dari peserta utama, peserta pendamping, fasilitator dan pemerintah. Peserta utama adalah pelaku utama, pelaku usaha dan pengusaha. Jumlah
132
peserta utama maksimal 40 orang. Peserta pelaku utama terdiri dari : 1) Pelaku utama yang bertindak sebagai wakil dalam menawarkan produk perikanan maksimal 4 orang, 2) Pelaku utama yang yang bertindak sebagai wakil kelompok yang menghasilkan produk perikanan maksimal 10 orang, 3) Pelaku utama yang menjadi utusan kelompok/asosiasi maksimal 10 orang. Jumlah pelaku usaha/pengusaha sebagai peserta maksimal 10 orang yang merupakan calon pembeli produk perikanan yang ditawarkan pelaku utama dan sudah dihubungi oleh penyelenggara. c. Penetapan Lokasi dan Waktu Lokasi dan waktu temu usaha ditetapkan oleh tim pelaksana atas dasar kesepakan peserta utama. Lokasi temu usaha dapat dilaksanakan diruang tertutup atau terbuka. d. Fasilitator Tim pelaksana mempersiapkan fasilitator temu usaha dengan mempertimbangkan kemampuan berkomunikasi. e. Perumusan Rencana Evaluasi Tim pelaksanaan dan fasilitator merumuskan rencana evaluasi yang difokuskan pada kesiapan pelaksanaan, proses transaksi dan penyelesaian transaksi. f. Pembiayaan Pemerintah/pemerintah daerah menyiapkan secara matang penyelenggaraan temu usaha termasuk pembiayaannya. 2. Pelaksanaan a. Persiapan Pelaksanaan 1) Penetapan Tim Pelaksana a) Tim Pelaksana berjumlah 5 orang terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 orang anggota b) Ketua dan sekretaris adalah pejabat struktural yang berasal dari instansi pemerintah, sedangkan anggota adalah pejabat fungsional dan atau tokoh pelaku 133
utama, antara lain penyuluh perikanan (PNS atau swadaya) dan kontak pelaku utama. Kontak pelaku utama yang ditunjuk sebagai tim pelaksana bukan sebagai peserta utama, c) Tugas tim pelaksana yaitu merencakan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaan disusun dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis serta menggambarkan pelaksanaan temu usaha (Outline Laporan pada Lampiran 1). Laporan di buat oleh tim pelaksana dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan tugas untuk melaksanakan temu usaha paling lambat dua (2) minggu setelah pelaksanaan. Untuk mendukung isi dan materi laporan perlu dilengkapi dengan dokumentasi. 2) Penetapan fasilitator Fasilitator adalah orang yang ditugaskan sebagai pemandu dalam pelaksanaan kegiatan. Fasilitator harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai fasilitator dapat ditunjuk pejabat struktural, pejabat fungsional ataupun pakar komunikasi. Kemampuan fasilitator sangat menentukan keberhasilan proses temu usaha. 3) Penyiapan Penyelenggaraan Kesiapan peserta utama menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan temu usaha terutama dalam proses transaksi, demikian juga kesiapan tim pelaksana dan fasilitator. Karena itu perlu disiapkan penyelenggaraan sebaik-baiknya dengan cara : a) Tim Pelaksana menginventarisasi dan mengidentifikasi pelaku utama yang mempunyai produk perikanan untuk dipasarkan serta pelaku usaha/pengusaha yang membutuhkan produk perikanan yang dipasarkan b) Tim Pelaksana melakukan penjajakan awal dengan menghubungkan antara pelaku utama dengan pelaku usaha/pengusaha terhadap kesepakatan produk perikanan yang akan dipasarkan dan dibutuhkan. 134
Penjajakan ini terus dilakukan sampai didapat kesimpulan adanya kesediaan dari kedua belah pihak untuk berpartisipasi dan bersedia untuk melanjutkannya dalam temu usaha sampai pada tahapan transaksi. c) Tim pelaksana melakukan komunikasi baik secara langsung maupun surat menyurat kepada peserta utama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan temu usaha. d) Adanya pernyataan tertulis tentang kesediaan peserta utama dan fasilitator untuk berpartisipasi dalam temu usaha setelah menerima surat undangan. e) Peserta pelaku utama menyiapkan contoh produk perikanan yang akan dipasarkan dalam jumlah yang cukup dengan informasi produk perikanan secara tertulis. Tim pelaksana memperbanyak informasi produk perikanan tertulis tersebut. f) Tim pelaksana menyiapkan tempat penyelenggaraan temu usaha berikut fasilitas pendukungnya secara baik. g) Tim pelaksana menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan temu usaha (panduan kegiatan, perjanjian, surat transaksi dan berita acara). Contoh surat perjanjian, berita acara, dan surat transaksi terlampir dalam petunjuk pelaksanaan ini. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Pendaftaran peserta untuk mengetahui tingkat kehadiran peserta utama dan peserta lainnya yang diundang, 2) Setelah dilakukan seremonial/pembukaan kegiatan temu usaha diawali dengan penjelasan tim pelaksana yang ditunjuk tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan serta menginformasikan produk perikanan yang akan dipasarkan dan peserta utama yang hadir, 3) Fasilitator yang bertindak sebagai moderator mempersilahkan peserta pelaku utama untuk menjelaskan produk perikanan yang akan dipasarkan 135
serta pelaku usaha/pengusaha untuk menjelaskan produk perikanan yang dibutuhkan, 4) Fasilitator selanjutnya secara satu persatu mempertemukan peserta pelaku utama dan pelaku usaha/pengusaha untuk melihat contoh produk perikanan, melakukan negoisasi harga dan mendorong terjadinya transaksi. Bila telah terjadi transaksi fasilitator menginformasikan hasil transaksi kepada peserta temu usaha. 5) Bila terdapat lebih dari satu pelaku usaha/pengusaha yang berminat terhadap satu jenis produk perikanan yang dipasarkan, fasilitator berkewajiban melakukan proses pelelangan secara terbuka. Penetapan pemenang lelang ditentukan melalui penilaian harga penawaran yang tertinggi. 6) Tim pelaksana ditugaskan menyiapkan dokumendokumen untuk pengesahan transaksi. 7) Pada akhir temu usaha ditandatangani masing-masing dokumen transaksi yang telah disepakati. 8) Untuk kelengkapan dan keabsahan temu usaha tim pelaksana membuat berita acara pelaksanaan temu usaha sebagai bukti kelengkapan telah terjadinya transaksi. 9) Tim pelaksana bersama peserta utama membuat jadual penyelesaian transaksi. c. Rencana Tindak Lanjut 1) Tim pelaksana memonitoring perkembangan kegiatan transaksi, 2) Tim pelaksana menginisiasi terbangunnya kerjasama antara pihak yang terlibat dalam temu usaha khususnya antara peserta utama. 3. Evaluasi dan Bimbingan Lanjutan a. Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, penyelenggaraan temu usaha dan rencana tindak lanjut. Evaluasi difokuskan kepada kesiapan pelaksanaan, proses transaksi dan penyelesaian transaksi. 136
b. Bimbingan Lanjutan Bimbingan lanjutan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan yang dilakukan pelaku utama serta menghasilkan kualitas dan kontinuitas produk perikanan yang dibutuhkan pelaku usaha/ pengusaha. Manfaat: 1. Diketahuinya persyaratan kualitas produk perikanan yang mempunyai nilai tawar yang layak; 2. Bertambah luasnya wawasan dan jaringan pemasaran produk perikanan oleh pelaku utama; 3. Diketahuinya sumber-sumber produk perikanan yang dibutuhkan pelaku usaha/ pengusaha; 4. Menyederhanakan rantai pemasaran. t. Mimbar Sarasehan Mimbar Sarasehan adalah metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara gabungan kelompok perikanan atau asosiasi kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawrakan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembagunan perikanan. u. Temu Pakar Temu Pakar adalah metode penyuluhan perikanan berupa pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan dengan pakar atau profesional di bidang perikanan dalam rangka memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan dalam usahanya. v. Temu Komunikasi, Informasi dan Praktek Pemecahan Masalah (Temu KIPRAH) Pengertian: Temu KIPRAH adalah suatu pertemuan pejabat fungsional Departemen Kelautan dan Perikanan (peneliti/litkayasa, 137
perekayasa, widiyaswara, instruktur, guru dan dosen), pemangku kepentingan dengan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang didampingi oleh penyuluh perikanan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah penerapan teknologi perikanan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produksi yang dilakukan secara partisipasif melalui praktek langsung di lahan usaha. Tujuan: 1. Meningkatkan pemahaman pengguna dalam penerapan teknologi, 2. Mempercepat proses penetrasi teknologi kepada pengguna, 3. Memenuhi kebutuhan teknologi yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi pengguna Teknik pelaksanaan: 1. Perencanaan a. Tim Pelaksana 1) Penetapan Tim Pelaksana Penetapan Tim Pelaksana dilakukan oleh pimpinan instansi yang membidangi kelautan dan perikanan. Tim pelaksana terdiri dari unsur dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan dan penyuluh perikanan. 2) Tugas Pelaksana adalah: a) Menetapkan Tim Identifikasi untuk menggali permasalahan teknologi perikanan di pelaku utama (metode identifikasi masalah yang digunakan dalam kegiatan temu KIPRAH adalah metode PRA sederhana). Tim Identifikasi terdiri dari : unsur dinas, penyuluh perikanan dan pelaku utama (Jumlah tim identifikasi maksimal 5 orang). Tim membuat laporan hasil identifikasi. b) Menetapkan komoditas; c) Menetapkan calon lokasi; d) Menetapkan lokasi definitif; e) Menetapkan peserta; f) Menetapkan masalah komponen teknologi; 138
g) Menetapkan Tim Ahli b. Penetapan Peserta 1) Kepesertaan Kepesertaan merupakan kunci keberhasilan dalam Temu KIPRAH. Peserta temu KIPRAH adalah pelaku utama yang ditetapkan pada saat identifikasi. 2) Syarat Peserta : a) Kontak pelaku utama menghadapi masalah usaha dan atau mengembangkan cabang usaha komoditas yang dijadikan topik utama Temu KIPRAH dan tokoh masyarakat di wilayahnya; b) Mempunyai kemampuan dan bersedia mendiseminasikan teknologi di wilayahnya, 3) Jumlah Peserta a) Jumlah peserta maksimum 30 orang b) Peserta merupakan perwakilan kelompok c) Pada saat pemanggilan peserta, lampirkan buku panduan pelaksanaan temu KIPRAH agar peserta dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya. c. Penetapan Lokasi Penetapan lokasi dan topik/komoditas 1) Agar lebih mudah dan terarah, tetapkan komoditas yang akan dijadikan sebagai topik pertemuan 2) Konsultasikan kepada dinas KP tingkat propinsi untuk mendapatkan informasi wilayah/kabupaten yang memang diprogramkan untuk pengembangan komoditas dimaksud. Minimal 2 wilayah/kabupaten pengembangan. 3) Konsultasikan kepada dinas KP tingkat kabupaten yang ditetapkan di tingkat propinsi itu untuk mendapatkan wilayah/ kecamatan/desa yang dijadikan program pengembangan komoditas tersebut dimasing-masing kabupaten terpilih itu minimal 2 kecamatan setiap 2 desa. d. Penetapan Materi dan Tim Ahli Penyiapan materi dan tim ahli
139
1) Berdasarkan hasil identifikasi masalah, telusuri dan tetapkan komponen-komponen teknologi. Teknologi yang ditetapkan harus sudah matang dan secara teknis lebih baik dari teknologi yang sudah diterapkan pelaku utama serta secara ekonomis lebih efisien. 2) Penetapan materi akan lebih baik bila teknologi dimaksud merupakan hasil rakitan yang sudah di uji adaptasi, dan hasil penelitian yang sudah direkomendasikan. Tidak menutup kemungkinan teknologi dari sumber institusi lain. 3) Tim ahli ditetapkan berdasarkan komponen teknologi yang telah ditetapkan. 1 komponen teknologi 1 ahlinya, 4) Sebagai tim ahli adalah pejabat fungsional UPT DKP (peneliti/litkayasa, perekayasa, widyaiswara, guru, instruktur, dosen), 5) Bila bekerjasama dengan Balai Riset NON DKP atau institusi lain, maka libatkan sejak merumuskan teknologi yang akan didiseminasikan, 6) Output kegiatan ini adalah : - Paket teknologi yang akan didiseminasikan - Tim ahli yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan e. Perumusan Rencana Evaluasi Tim pelaksana dan fasilitator merumuskan rencana evaluasi yang difokuskan pada kesiapan pelaksanaan, proses transaksi dan penyelesaian transaksi. f. Pembiayaan Pemerintah/pemerintah daerah menyiapkan secara matang penyelenggaraan temu KIPRAH termasuk pembiayaannya. 2. Pelaksanaan a. Persiapan Pelaksanaan 1) Persiapan Pelaksanaan Tim pelaksana melakukan dinas/instransi kabupaten/kota
koordinasi dengan yang membidangi
140
kelautan dan perikanan untuk penyiapan administrasi pelaksanaan kegiatan, penyiapan dimaksud meliputi : a) Pemanggilan peserta dilakukan oleh dinas tingkat kabupaten. Pemanggilan peserta dilakukan 14 (empat belas hari) sebelum pelaksanaan, untuk menjamin kesiapan peserta. b) Tim pelaksana menyiapkan tempat utama pertemuan (bisa balai desa, ruang lain dengan kapasitas yang memadai) dan sarana lainya secara baik. Tempat pertemuan harus berada pada lokasi usaha praktek pelaku utama untuk memudahkan mobilisasi peserta, c) Kegiatan Temu KIPRAH dilaksanakan 3-5 hari, d) Tim Pelaksana memperbanyakan modul diseminasi sesuai dengan jumlah peserta. e) Output kegiatan ini adalah kesiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hari yang telah ditetapkan. 2) Penetapan fasilitator Fasilitator adalah orang yang ditugaskan sebagai pemandu dalam pelaksanaan kegiatan. Fasilitator harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai fasilitator dapat ditunjuk pejabat struktural, pejabat fungsional ataupun pakar komunikasi. Kemampuan fasilitator sangat menentukan keberhasilan proses temu usaha. 3) Penyiapan Penyelenggaraan Kesiapan semua komponen akan menentukan keberhasilan temu KIPRAH terutama dalam proses praktek pemecahan masalah, demikian juga kesiapan tim pelaksana dan fasilitator. Karena itu perlu disiapkan penyelenggaraan sebaik-baiknya dengan cara : a) Tim Pelaksana menginventarisasi kesiapan hadir baik peserta maupun narasumber/fasilitator, b) Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kesiapan pelaksanaan kegiatan
141
c) Adanya pernyataan tertulis tentang kesediaan peserta dan fasilitator untuk berpartisipasi dalam temu KIPRAH setelah menerima surat undangan. d) Narasumber menyiapkan modul diseminasi tekonologi maksimal 10 lembar dengan outline seperti pada Lampiran 1. e) Tim pelaksana menyiapkan tempat penyelenggaraan temu KIPRAH berikut fasilitas pendukungnya secara baik. f) Tim pelaksana menyiapkan bahan praktek sesuai dengan kebutuhan. b. Tahapan Pelaksanaan 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 2 tahapan kegiatan sesuai dengan materi yang telah disiapkan. Tahap pertama yaitu mengkomunikasikan dan menginformasikan substansi/ materi teknologi dan tahap kedua mempraktekkan penerapan teknologi. 2) Fasilitator menciptakan suasana kondusif, dinamis melalui kegiatan dinamika kelompok untuk mempererat hubungan antar peserta dan antar peserta dengan fasilitator. 3) Tim pelaksana melakukan pree test untuk mengetahui wawasan/pengetahuan peserta terhadap substansi yang akan dibicarakan. 4) Penyampaian substansi materi teknologi dilakukan berdasarkan sesi (satu sesi satu materi) yang disampaikan secara sistematis. 5) Pembelajaran dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah disiapkan dalam modul diseminasi. 6) Libatkan secara aktif peserta pada setiap tahapan pembelajaran 7) Fasilitator menyampaikan pengulangan - pengulangan hal-hal penting dalam pembelajaran untuk penajaman pemahaman peserta. 8) Fasilitator dapat menggunakan benda-benda sesungguhnya untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta, 142
9)
Pembelajaran praktek dilakukan sesuai dengan tahapannya untuk setiap substansi komponen teknologi. Upayakan seluruh peserta atau paling tidak 2 peserta setiap perwakilan wilayah melakukan praktek secara langsung. 10) Tim pelaksana melakukan post test untuk mengetahui untuk tingkat perubahan wawasan/pengetahuan peserta setelah pembelajaran. 11) Pelaksanaan kegiatan diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut oleh pelaku utama yang didampingi oleh penyuluh perikanan dan peneliti. c. Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut temu KIPRAH dibuat secara tetulis yang meliputi : 1) Perencanaan penerapan teknologi perikanan di unit produksi yang didampingi oleh penyuluh perikanan sesuai dengan rumusan hasil temu KIPRAH, 2) Menyusun rencana kebutuhan biaya rencana penerapan teknologi. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk rencana tindak lanjut dibebankan kepada pemerintah daerah, 3) Melaksanakan demonstrasi cara/hasil di unit produksi didampingi oleh penyuluh perikanan, 4) Melaporkan hasil demonstrasi cara/hasil penerapan teknologi perikanan. Laporan disusun dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis serta menggambarkan pelaksanaan Temu KIPRAH (Outline Laporan pada Lampiran 3). Laporan di buat oleh tim pelaksana dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan tugas untuk melaksanakan Temu KIPRAH paling lambat dua (2) minggu setelah pelaksanaan. Untuk mendukung isi dan materi laporan perlu dilengkapi dengan dokumentasi. 3. Evaluasi dan Bimbingan Lanjutan a. Evaluasi 1) Evaluasi pelaksanaan difokuskan pada kesiapan pelaksanaan, pelaksanaan dan rencana teindak lanjut, 143
2) Evaluasi perkembangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana substansi Temu KIPRAH bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi saat identifikasi dilakukan serta mengetahui penetrasi teknologi kepada pelaku utama yang dilakukan oleh peserta serta menggali umpan balik terhadap kinerja teknologi yang telah didiseminasikan, 3) Evaluasi perkembangan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan. Tahap pertama, evaluasi dilakukan minimal 3 bulan setelah kegiatan Temu KIPRAH dan tahap berikutnya setiap 6 bulan sekali. Evaluasi perkembangan cukup dilakukan 3 kali. b. Bimbingan Lanjutan Bimbingan lanjutan diperlukan dalam rangka penerapan rumusan teknologi hasil temu KIPRAH yang dilakukan oleh penyuluh perikanan. Manfaat: 1. Diketahuinya inovasi teknologi (hasil penelitian dan hasil percontohan yang telah direkomendasi), 2. Adanya informasi untuk penyempurnaan teknologi yang direkomendasikan, 3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi teknologi dan umpan balik, 4. Kinerja kegiatan penyuluhan perikanan efektif. w.Temu Lapang Pengertian: Temu Lapang adalah suatu teknik penyuluhan perikanan untuk memfasilitasi terselenggaranya desiminasi teknologi dari balai riset/balai pengembangan teknologi perikanan kepada pelaku utama dan pelaku lapang perikanan yang dilaksanakan di tempat usaha perikanan. Temu lapang adalah kegiatan lanjutan dari demonstrasi, karena pada prinsipnya temu lapang dilaksanakan untuk mengumumkan/menginformasikan hasil dari demonstrasi.
144
Tujuan: 1. Menginformasikan inovasi teknologi kelautan dan perikanan hasil penelitian yang telah direkomendasi; 2. Menginformasikan teknologi spesifik lokasi hasil percontohan yang telah direkomendasi; 3. Mendapatkan umpan balik mengenai penerapan inovasi teknologi yang dihasilkan sebagai bahan penyempurnaan teknologi yang diterapkan; 4. Menjalin hubungan kerja yang sinergis dan harmonis antara peneliti, penyuluh dan pelaku utama perikanan; 5. Meningkatkan peran penyuluh dan peneliti sebagai mediator dan fasilitator. Pelaksanaan: 1. Perencanaan a. Penetapan Materi 1) Materi temu lapang difokuskan kepada teknologi perikanan yang terekomendasi, dapat meningkatkan kinerja usaha perikanan, memecahkan masalah dan sesuai kebutuhan pelaku utama. Materi tersebut mencakup : a) Teknologi Budidaya; b) Teknologi Pengolahan Hasil; c) Teknologi Penangkapan; d) Teknologi Konservasi; e) Teknologi Penggunaan Alat dan Mesin Perikanan; f) Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. 2) Apabila dilakukan di lokasi pelaku utama, materi temu lapang disajikan dalam bentuk percontohan nyata yang dikelola oleh penyuluh perikanan yang didampingi oleh peneliti dengan melibatkan pelaku utama sesuai dengan tahapan secara menyeluruh. b. Penetapan Peserta Peserta temu lapang ditetapkan oleh tim pelaksana berdasarkan permasalahan dan kebutuhan teknologi. Sebelum penetapan peserta perlu adanya langkah
145
inventarisasi dan identifikasi pelaku utama dan kebutuhan teknologinya. c. Penetapan Lokasi dan Waktu Lokasi dan waktu ditetapkan oleh tim pelaksana berdasarkan kebutuhan teknologi peserta dan kesepakatan dengan sumber teknologi. Tempat kegiatan temu lapang bisa berada di lokasi pelaku utama ataupun di instansi yang membidangi pengembangan teknologi perikanan. d. Penetapan Fasilitator Fasilitator ditetapkan oleh tim pelaksana dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitator dalam berkomunikasi. Fasilitator pada kegiatan temu lapang dapat berasal dari BRKP, Perguruna Tinggi mapun Instasi lainnya. e. Perumusan Rencana Evaluasi Perumusan rencana evaluasi dilakukan untuk memudahkan dalam kegiatan evaluasi. Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam evaluasi mencakup alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi, tahapan kegiatan yang akan dievaluasi dan siapa yang akan melakukan evaluasi. f. Pembiayaan Pembiayaan kegiatan temu lapang disesuaikan dengan besar-kecilnya skala kegiatan dan jenis teknologi yang akan didiseminasikan. Komponen biaya Temu lapang terdiri dari : 1) Persiapan 2) Pelaksanaan 3) Monitoring dan Evaluasi 2. Pelaksanaan a. Persiapan Pelaksanaan 1) Penetapan Tim Pelaksana Penetapan tim pelaksana Temu Lapang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan. Tim pelaksana terdiri dari unsur dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan 146
perikanan, penyuluh perikanan dan atau sumber teknologi. Adapun tugas dari tim pelaksana adalah: a) Menyiapkan peserta yaitu pelaku utama dan pelaku lapang; b) Menyiapkan teknologi yang akan didiseminasikan; c) Menyiapkan dan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Temu Lapang; d) Menyiapkan berita acara pelaksanaan kegiatan (terlampir). 2) Penetapan fasilitator Fasilitator adalah orang yang ditugaskan sebagai pemandu dalam pelaksanaan kegiatan. Fasilitator harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai fasilitator dapat ditunjuk pejabat struktural, pejabat fungsional ataupun pakar komunikasi. Kemampuan fasilitator sangat menentukan keberhasilan proses temu lapang. 3) Penetapan Materi Penetapan materi didasarkan pada : a) Adanya kebutuhan pelaku utama dan pelaku lapang terhadap inovasi teknologi; b) Adanya sumber teknologi yang akan melakukan kaji terap. b. Persiapan Penyelenggaraan Kesiapan materi teknologi yang terekomendasi dan sumber teknologi (peneliti) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan temu lapang terutama dalam proses diseminasi, demikian juga kesiapan tim pelaksana dan fasilitator. Karena itu perlu disiapkan penyelenggaraan sebaik-baiknya dengan cara : 1) Tim Pelaksana menginventarisasi dan mengidentifikasii permasalahan serta kebutuhan teknologi pelaku utama 2) Tim Pelaksana melakukan penjajakan awal dengan peneliti mengenai kesediaan dan materi teknologi yang akan didiseminasikan sesuai kebutuhan pelaku utama
147
3) Tim pelaksana menyiapkan fasilitas dan sarana serta hasil kerja teknologi yang akan didiseminasikan kepada pelaku utama dan hal-hal yang berkaitan dengan temu lapang. 4) Tim Pelaksana menyiapkan tempat penyelenggaraan temu lapangan berikut fasilitas pendukungnya secara baik. c. Tahapan Pelaksanaan 1) Pendaftaran peserta untuk mengetahui tingkat kehadiran peserta utama dan peserta lainnya yang diundang, 2) Setelah dilakukan seremonial/pembukaan kegiatan temu usaha diawali dengan penjelasan tim pelaksana yang ditunjuk tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan serta menginformasikan permasalahan dan teknologi yang akan disiseminasikan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama, 3) Fasilitator yang bertindak sebagai moderator mempersilahkan peneliti atau sumber teknologi untuk menjelaskan dan mempraktekkan paket teknologi yang akan diseminasikan kepada pelaku utama, 4) Untuk kelancaran proses diseminasi teknologi, tim pelaksana dan sumber teknologi menyiapkan hasil kerja teknologi, 5) Selanjutnya diadakan diskusi bersama antara peneliti dan pelaku utama serta penyuluh mengenai teknologi yang didiseminasikan, 6) Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas, peneliti bisa langsung mempraktekkan dan memberikan hasil kerja dari teknologi tersebut. d. Rencana Tindak Lanjut 5) Tim pelaksana memonitoring kegiatan diseminasi, 6) Tim pelaksana melakukan pembinaan lanjutan bersama fasilitator dalam membantu kelancaran penerapan teknologi di tingkat pelaku utama.
148
3. Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Lanjutan a. Monitoring Untuk melihat tingkat penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang diintroduksikan dan dampak dari kegiatan Temu Lapang perlu dilakukan monitoring. Monitoring dilakukan secara berkala, untuk tahap pertama dilakukan minimal 3 bulan setelah kegiatan Temu Lapang dan tahap kedua dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kegiatan monitoring cukup dilakukan 3 kali untuk melihat tingkat penetrasi teknologi yang diintroduksikan pada saat Temu Lapang baik oleh peserta maupun peserta kepada pelaku utama lainnya. b. Evaluasi Evaluasi dilakukan pada tahapan perencanaan, penyelenggaraan temu lapang dan rencana tindak lanjut. Evaluasi difokuskan kepada kesiapan pelaksanaan, proses diseminasi dan penerapan teknologi oleh pelaku utama. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana substansi dari Temu Lapang dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, memberikan informasi dan tukar menukar pengalaman tentang teknologi kelautan dan perikanan yang didiseminasikan. Evaluasi penyelenggaraan pada seluruh komponen kegiatan yang dilakukan untuk melihat efektivitas, efisiensi, dampak dan umpan balik dari Temu Lapang. c. Bimbingan Lanjutan Bimbingan lanjutan diperlukan dalam rangka memperlancar penerapan teknologi baru yang dilakukan pelaku utama. Manfaat: 1. Diketahuinya inovasi teknologi (hasil penelitian dan hasil percontohan yang telah direkomendasi) 2. Adanya informasi untuk penyempurnaan teknologi yang direkomendasikan 3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi teknologi dan umpan balik 4. Kinerja kegiatan penyuluhan perikanan efektif
149
x. Gelar Teknologi Perikanan Gelar teknologi perikanan adalah suatu kegiatan untuk memperagakan teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah matang (good will inovasi) di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku utama dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan bimbingan teknis oleh Penyuluh Perikanan. Gelar teknologi perikanan dapat pula diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan teknologi informasi di bidang perikanan yang berguna bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan/atau masyarakat perikanan. y. Wirausaha Penyuluh Perikanan Wirausaha penyuluh perikanan adalah jenis usaha mandiri di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan baik secara individu atau tim, yang menciptakan lapangan kerja baru dan pengembangan cara-cara atau teknik yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya, efektifitas penggunaan biaya, serta menghasilkan barang atau jasa dalam upayanya pemenuhan kebutuhan orang lain. Wirausaha penyuluh perikanan dapat juga diartikan sebagai kegiatan usaha di bidang perikanan yang dilakukan oleh penyuluh dalam rangka melaksanakan tugas peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku utama/pelaku usaha perikanan baik berfungsi sebagai mediator, motivator maupun fasilitator disamping untuk menambah pendapatan, juga diharapkan dapat dicontoh oleh pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya dalam peningkatan pendapatannya, pada era bisnis perikanan yang semakin kompetitif.
Dasar-Dasar Pertimbangan Pemilihan Metode Dan Teknik Penyuluhan Perikanan Seperti telah dikemukakan sebelumnya terdapat beragam metode dan teknik penyuluhan yang dapat digunakan dalam merubah perilaku sasaran penyuluhan. Namun bagaimanapun beragamnya metode dan teknik tersebut petugas penyuluh dihadapkan pada situasi dimana dia harus memilih metode dan teknik yang tepat, sesuai dengan tujuan perubahan perilaku yang 150
diinginkan, kemampuan sasaran penyuluhan dan petugas penyuluh, materi penyuluhan, situasi belajar (sosial dan fisik) serta sarana dan fasilitas yang tersedia. Sehingga suatu kegiatan penyuluhan dapat menyumbang dan menjadikan kegiatan penyuluhan menjadi efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal ini, terdapat pedoman umum yang diikuti dalam memilih metode dan teknik penyuluhan. Pedoman-pedoman tersebut mencakup: 1. Semakin kecil atau sedikit jumlah sasaran penyuluhan dalam suatu acara penyuluhan, semakin efektif komunikasi yang berlangsung antar penyuluh dan sasaran dalam acara tersebut. 2. Semakin banyak sasaran penyuluhan yang dapat dijangkau dengan sesuatu metode dan teknik pada suatu acara penyuluhan, semakin efisien acara tersebut. Tak ada satupun metode dan teknik penyuluhan yang terbaik ataupun terunggul. 3. Semakin banyak indera yang dimanfaatkan oleh sasaran untuk menangkap stimuli dalam suatu acara penyuluhan, semakin efektif komunikasi yang berlangsung dalam acara tersebut. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan, yaitu (1) aspek perubahan perilaku yang ingin diubah (tujuan belajar), (2) materi pelajaran, (3) jumlah dan karakteristik penyuluh, (4) ruang, fasilitas, dan bahanbahan/alat-alat. Materi pelajaran yang paling konkrit akan memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak dibanding dengan pengalaman yang abstrak. Contoh pengalaman belajar yang konkrit adalah penerapan suatu teknologi di bidang perikanan yang melibatkan pelaku utama/pelaku usaha secara langsung. Jumlah dan karakteristik penyuluh harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan metode dan atau teknik penyuluhan. Jika jumlah penyuluh terbatas, maka metode perseorangan tampaknya kurang efisien. Demikian pula halnya jika kemampuan penyuluh dalam mengoperasikan teknik penyuluhan yang canggih, misalnya penggunaan slide tergolong kurang maka sebaiknya hindarkan teknik yang rumit. Sebaliknya, jika sarana dan fasilitas penyuluhan cukup tersedia dan khalayak sasaran serta penyuluh mampu menyerap atau menggunakan berbagai teknik maka prinsip kombinasi dan variasi bisa diterapkan, sebaliknya jika terbatas maka penyuluh dituntut kreatif dalam mengkombinasikan 151
dan memvariasikan metode/teknik penyuluhan dengan menggunakan sarana/fasilitas yang terbatas. Kemampuan seseorang untuk mempelajari sesuatu berbedabeda, demikian juga tahap perkembangan mental, keadaan lingkungan dan kesempatannya berbeda-beda, sehingga perlu ditetapkan suatu metode penyuluhan perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Tahap perkembangan mental seseorang dapat digolongkan dalam tahap penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba dantahap menerapkan. Pemilihan metode dan teknik penyuluhan perikanan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan perikanan dengan pemilihan metode yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasarannya. Dasar-dasar pertimbangan pemilihan metode dan teknik penyuluhan perikanan: 1. Keadaan sasaran a. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap Tahap penerapan dari pelaku utama/pelaku usaha di suatu daerah bermacam-macam, demikian juga kecepatan, keterampilan dan sikap yang telah mereka miliki. Penyuluh harus mengetahui dalam tahap mana sebagian besar dari sasaran itu berada. Setelah itu harus menghubungkannya dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini penting untuk dapat menentukan metode mana yang paling tepat. b. Sosial Budaya Penyuluh harus mengetahui adat kebiasaan sasaran, normanorma yang berlaku dan status kepemimpinan yang ada. Hal ini penting bukan saja dalam pemilihan metode penyuluhan tetapi juga dalam menentukan teknik-teknik penyuluhannya. Contoh: ada suatu daerah yang melarang melakukan pemutaran film pada malam Jumat. c. Jumlah Sasaran Banyaknya sasaran yang hendak dicapai oleh seorang penyuluh pada suatu waktu tertentu akan menentukan metode penyuluhan perikanan yang akan dicapai.
152
2. Sumber daya Penyuluh a. Kemampuan Penyuluh 1) Pengalaman 2) kemampuan penyuluh yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan serta sikap yang dimilikinya. b. Materi Penyuluhan Dalam menerapkan suatu metode penyuluhan perlu diperhatikan materi yang akan disampaikan. Untuk yang bersifat teknis biasanya dipilih metode yang memungkinkan adanya praktek di lapangan dan untuk materi yang bersifat non teknis, misalnya agar pelaku utama/pelaku usaha mau berkelompok dan mau memasarkan hasil usahanya, biasanya dipilih metode diskusi kelompok. b. Sarana dan Biaya Keadaan peralatan alat-alat bantu pengajaran yang dipunyai, fasilitas yang ada serta biaya yang tersedia akan menentukan dalam pemilihan metode penyuluhan. 3. Keadaan Daerah a. Keadaan musim Apabila pada suatu keadaan tertentu tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya suatu proses produksi maka tentu tidak akan diadakan penyuluhan di tempat usaha perikanan sepertidemonstrasi, sehingga dalam hal ini akan lebih memungkinkan untuk diadakan pertemuan di rumah pelaku utama/pelaku usaha. b. Keadaan usaha perikanan Musim sangat erat hubungannya dengan kedaan usaha di bidang perikanan, maka keadaan usaha di bidang perikanan suatu daerah turut mempengaruhi pemilihan metode penyuluhan. Misalnya untuk mengintensifkan budidaya udang vaname disuatu daerah maka dipilih metode demonstrasi, sedangkan untuk tujuan introduksi diterapkan metode karya wisata ke tempat lain. c. Kondisi lapangan Keadaan lapangan seperti topografi, jenis tanah, sistem pengairan serta sarana perlu juga dipertimbangkan. Contoh: untuk perkampungan yang letaknya terpisah-pisah maka 153
kegiatan penyuluhannya akan lebih efektif dilakukan di tempat tinggal pelaku utama/pelaku usaha atau di lahan usahanya. 4. Kebijaksanaan Pemerintah Kebijaksanaan pemerintah yang berasal dari pusat atau daerah kadang-kadang menentukan dalam pemilihan metode penyuluhan. Pendekatan intensifikasi secara massal dan crash program memerlukan waktu yanmg relatif cepat daripada pendekatan perorangan yang pada dasarnya akan membutuhkan waktu relatif lebih lama. Langkah-Langkah Pemilihan Metode dan Teknik Penyuluhan Perikanan 1. Menghimpun dan menganalisa data/informasi a. Sasaran 1) Golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah masing-masing golongan dan keseluruhan. 2) Adat kebiasaan, norma-norma dan pola kepemimpinan. 3) Bentuk-bentuk usaha di bidang perikanan oleh sasaran. 4) Kesediaan mereka sebagai demonstrator dan jumlah pelaku utama. b. Penyuluh dan kelengkapannya 1) Kemampuan penyuluh, jumlah penyuluh, pengetahuan dan keterampilan penyuluh. 2) Materi penyuluhan/pesan. 3) Sarana dan prasarana penyuluhan. 4) Biaya yang ada. c. Keadaan daerah dan kebijaksanaan pemerintah 1) Musim/iklim. 2) Keadaan lapangan (topografi), jenis tanah, sistem pengairan dan pertanaman 3) Perhubungan jalan, listrik dan telepon 4) Kebijaksanaan pemerintah pusat, daerah dan setempat. 154
2. Menetapkan alternatif metode penyuluhan perikanan Pemilihan metode penyuluhan perikanan secara umum adalah sebagai berikut: a. Metode–metode dengan pendekatan massal dipergunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan serta memberikan informasi selanjutnya. b. Metode-metode dengan pendekatan kelompok biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi. Metode tersebut ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau bahkan sampai tahap menerapkan. c. Metode-metode dengan pendekatan perorangan, biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan, karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab. Di sini perlu diperhatikan oleh penyuluh, bahwa metode pendekatan perorangan itu dilakukan apabila sasaran sudah hampir sampai ke tahap mencoba dan bersedia mencoba yang tentunya memerlukan bimbingan untuk memantapkan keputusannya. d. Faktor lain yang memegang peranan dalam pemilihan metode adalah masa kerja penyuluh di suatu tempat. Penyuluh yang belum lama bekerja di suatu daerah perlu mengenal situasi dan kondisi daerah kerjanya. e. Dalam taraf permulaan ini metode penyuluhan yang terbaik adaah pendekatan perorangan. Apabila kemampuannya dalam pengenalan sasaran dan keadaan sudah ia miliki, maka metode penyuluhan yang efektif dalam menjangkau sasaran yang lebih besar adalah pendekatan kelompok atau massal. 3. Menetapkan metode penyuluhan perikanan Setelah penyuluh perikanan menetapkan alternatif metode penyuluhan, barulah ia pikirkan dengan matang-matang apakah metode-metode itu dapat dilaksanakan dan cocok dengan lapangan dan sasaran 155
Bagi penyuluh perikanan yang sudah lama atau sudah berpengalaman di daerah itu, tentu tahapan ini akan mudah baginya dan langsung dapat memilih metode yang cocok. Dalam melaksanakan demonstrasi misalnya ia harus menentukan lokasi demonstrasi dan siapa diantara sasaran yang bersedia menjadi demonstratornya. Dalam mencapai suatu tujuan perlu dilaksanakan pemecahannya dengan kombinasi metode tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tentang musim, keadaan usaha di bidang perikanan, permasalahan di lapangan, fasilitas, sasaran penyuluhan yang telah dikemukakan terdahulu, sangat diperlukan dalam menetapkan kombinasi metode penyuluhan perikanan. Pertimbangan-pertimbangan ini akan menghasilkan pemilihan satu atau lebih metode penyuluhan. Apabila lebih dari satu metode penyuluhan yang tepilih, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut: a. Pengulangan; b. Urutan; c. Kombinasi 4. Memantapkan keputusan metode yang akan dipilih Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode penyuluhan adalah : a. Metode penyuluhan terpilih harus dapat mengembangkan swakarsa dan swadaya pelaku utama/pelaku usaha; b. Metode penyuluhan terpilih harus dapat memungkinkan disampaikannya materi yang sesuai, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna. c. Metode yang digunakan lebih efesien dan efektif bagi penyuluh d. Harus dapat memungkinkan kelanjutan pelaksanaannya e. Harus memungkinkan turut sertanya orang lain secara aktif f. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan metode penyuluhan terpilih relatif lebih kecil.
156
TEKNIK PENYUSUNAN PROGRAMA DAN RENCANA KERJA PENYULUHAN PERIKANAN
Pembangunan perikanan pada hakekatnya adalah peningkatan produktivitas usaha, peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup, dan kesejahteraaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan keluarganya. Penyuluhan perikanan yang kandungan materinya berisikan informasi teknologi (teknis, ekonomis, dan sosial) kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Untuk itu, teknologi yang digunakan harus merupakan teknologi kelautan dan perikanan tepat guna yang bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan. Guna melibatkan berbagai unsur dimasyarakat, BPSDMKP menampilkan pradigma baru, yaitu pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Pengertian penyuluh kelautan dan perikanan swasta adalah pegawai swasta/perusahaan yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan yang secara langsung atau tidak langsung melaksaankan tugas penyuluhan kelautan dan perikanan, sedangkan penyuluh swadaya adalah seseorang yang atas kemauan sendiri melaksanakan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Keberadaan penyuluh swasta dan swadaya juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan yang selama ini dilaksanakan oleh penyuluh fungsional (PNS) dan penyuluh tenaga kontrak. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan disemua tingkat administrasi pemerintahan harus diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokalita. Untuk itu, diperlukan informasi mengenai keadaan, tujuan, masalah dan pemecahannya sesuai dengan kebutuhan pelaku utama. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang No. 16 tahun 2006 tentang system 157
penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perlu disusun programa penyuluhan.
Pengertian Programa
Programa penyuluhan kelautan dan perikanan adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang rencana kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan setiap tahunan. a. Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengenendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. b. Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan unit kerja lapangan/desa, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional. c. Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan. d. Programa penyuluhan disahkan kepala badan atau institusi pelaksana penyuluhan kelautan dan perikanan atau ketua badan koordinasi penyuluhan provinsi, atau kepala BPSDMKP sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. e. Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam amar (b) di atas diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan atau setingkat. f. Program penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkat yang mencangkup pengorganisasian dan pengolahan sumberdaya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. g. Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terukur, realistis, manfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.
158
Tujuan dan Maksud a. Tujuan penyusunan pedoman umum programa penyuluhan kelautan dan perikanan : 1) Untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. 2) Terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan disetiap tingkatan secara partisipatif b. Manfaat penyusunan pedoman umum programa penyuluhan kelautan dan perikanan: 1) Memberikan pemahaman kepada penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, lembaga/instansi terkait yang menangani penyuluhan untuk mengetahui kondisi, tujan dan masalah yang mereka hadapi dan cara pemecahan masalah tersebut. 2) Tersedianya acuan untuk menyusun rencana kerja penyuluhan kelautan dan perikanan. 3) Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan secara partisipatif, efektif dan tepat sasaran.
Unsur Programa Keadaan Keadaan adalah gambaran mengenai potensi, dan lingkungan usaha kelautan dan perikanan, serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam menjalankan usahanya yang berorientasi bisnis kelautan dan perikanan disuatu wilayah. Adapun penjelasannya sebagai berikut : a. Potensi usaha kelautan dan perikanan adalah peluang usaha pelaku utama, baik usaha hulu maupun sampai usaha hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi biofisik dan ekosistem kelautan dan perikanan setempat. Sumberdaya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama beserta keluarganya. b. Produktivitas usaha kelautan dan perikanan adalah gambaran kemampuan hasil usaha per satuan unit usaha perikanan yang telah dicapai maupun potensi hasil usaha yang dapat 159
dikembangkan oleh pelaku utama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama beserta keluarganya. c. Lingkungan usaha kelautan dan perikanan adalah kondisi ketersediaannya sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama. d. Perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam menjalankan usahanya adalah keadaan sosial, kultur, ekonomi mencangkup tingkat pendidikan, usia rata-rata, penyerapan tenaga kerja kelautan dan perikanan, status usaha, dan kepemilikan. Masalah a. Faktor penyebab yang bersifat perilaku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan dan sikap. b. Faktor penyebab yang bersifat non perilaku menyangkut sarana dan prasarana. Tujuan Programa a. Memberi arah dan pedoman bagi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun diwilayah kerja masing-masing. b. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan oleh kontak/pelaku utama, penyuluh kelautan dan perikanan (pemerintah, swasta, swadaya, LSM, dan pelaku bisnis) di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip kerjasama kemitraan-kesejajaran. c. Terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan secara partisifatif Luaran a. Tersusunnya rencana kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan tingkat desa/pelaku utama ditingkat lapangan. b. Tersusunya programa penyuluhan dari tingkat kecamatan sampai pusat berdasarkan mitra sejajar. Sasaran Sasaran programa penyuluhan kelautan dan perikanan adalah pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya. 160
Kebijakan Pemerintah a. Kebijakan pemerintah pusat adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh departemen kelautan dan perikanan b. Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota Rencana Kegiatan Rencana kegiatan adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan, cara memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan mengantisipasi masalah yang dalam mungkin timbul. Rencana kegiatan disajikan dalam betuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, tujuan, sasaran, metode, volume, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, pelaksana, penanggung jawab, dan pihak terkait. Monitoring Dan Evaluasi a. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memantau dan menilai tingkat pencapaian programa yang telah disusun. b. Monitoring dan evaluasi direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga yang membidangi penyuluhan.
Tahapan Penyusunan Programa Penyusunan programa penyuluhan kelautan dan perikanan dilakukan bertahap oleh penyuluh kelautan dan perikanan bersamasama para kontak pelaku utama secara partisipatif. Tahap 1. Perumusan Keadaan Untuk merumuskan keadaan dilakukan : (a) pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang potensi, produktifitas dan lingkungan usaha pelaku utama; serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam usaha yang berorientasi bisnis kelautan dan perikanan, melalui berbagai metode partisipatif, diantaranya PRA (Participatory Rural Apprasial), dan/atau rencana kegiatan penyuluhan yang telah disusun setiap tingkatan administrasi pemerintahan. Dari hasil analisis ini akan diperoleh gambaran menenai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan usaha pelaku utama. 161
Tahap 2. Penetapan Masalah Penetapan masalah dilakukan asecara partisipatif dengan merujuk pada hasil identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan, dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah/PRA/SWOT dan teknik analisis lainnya. Proses penetapan masalah dilakukan dengan tahapan sbb : a. mengidentifikasi permasalahan pokok baik teknis maupun non teknis b. menetapkan kriteria untuk menentukan prioritas dengan memperhatikan ; mayoritas pelaku utama peningkatan kesejahteraan kelestarian lingkungan keadaan mendesak atau tidak mendesak efisiensi penggunaan biaya c. menetapkan permasalahan pokok secara partisipatif Tahap 3. Penetapan Tujuan Penetapan tujuan adalah merumuskan rencana kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun dan menggambarkan perubahan perilaku pelaku utama serta keluarganya kearah yang lebih baik. Tujuan ditetapkan melalui kesepakatan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan oleh pelaku utama dan keluarganya. Tahap 4. Penetapan Rencana Kegiatan Penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan cara ; a. Inventarisasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun secara partisipatif. b. Memilih prioritas kegiatan dapat dilakukan dengan cara seperti pada tahap penetapan prioritas masalah diatas dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan yang kondusif.
162
Tahap 5. Koordinasi Dengan Instansi Terkait Koordinasi dengan intansi terkait dilakukan secara vertikal maupun horizontal baik dipusat maupun di daerah secara sinergis dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan. Tahap 6. Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Rencana monitoring dan evaluasi disusun oleh lembaga/institusi yang membidangi penyuluhan kelautan dan perikanan. Rencana monitoring dan evaluasi meliputi : a. Penetapan Indikator dan Ukuran Keberhasilan Programa berdasarkan tujuan kegiatan yang telah tercantum dalam programa penyuluhan kelautan dan perikanan ukuran keberhasilan fisik ditetapkan berdasarkan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif. Ukuran keberhasilan non fisik (pengetahuan, keterampilan dan sikap) b. Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi instrumen monitoring disusun dalam bentuk tabel berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan-kegiatan yang tercantum didalam programa penyuluhan kelautan dan perikanan instrumen evaluasi disusun dalam bentuk tabel atau daftar pertanyaan/daftar isian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. c. Penetapan Jadwal Manitoring dan Evaluasi monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan menjelang akan disusunnya programa penyuluhan kelautan dan perikanan tahun berikutnya.
Format Programa Perikanan
Penyuluhan
Kelautan
Dan
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Latar belakang memberikan gambaran tentang ; 1. Kondisi dan potensi SDA, SDM usaha kelautan dan perikanan (disebutkan secara spesifik) 163
2. Perilaku pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah gambaran kemampuan (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) pelaku utama beserta keluarganya dalam pengelolaan dan penerapan teknologi usaha (teknologi usaha hulu dan teknologi usaha hilir) 3. Gambaran masalah secara umum B. Tujuan Tujuan adalah peryataan tentang perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama beserta keluarganya yang hendak dicapai dengan cara mengali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan adalah SMART : Specific (khas) Measurable (dapat diukur) Actionary (dapat dikerjakan/dilakukan) Realistic (realistis) Time frame (memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan) Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah ABCD ; Audience (khalayak sasaran) Behaviour (perubahan perilaku yang dikehendaki) Condition (kondisi yang akan dicapai) dan Degree (derajat kondisi yang akan dicapai) BAB II. DESKRIPSI WILAYAH Deskripsi umum tentang pembangunan wilayah kerja sesuai tingkatan pemerintahan dan keadaan disuatu wilayah tersebut meliputi; A. Gambaran Keadaan Umum Wilayah Kerja 1. Letak geografis 2. Pembagian wilayah addministratif 3. Pembagian wilayah kerja penyuluhan perikanan 4. Keadaan infrastruktur 5. Keaddaan lembaga dan 6. Demografi/kependudukan dikaitkan dengan kebutuhan sektor perikanan seperti : a. usia kerja produktif b. mata pencarian 164
c. jenis kelamin d. tingkat pendidikan/keterampilan/keahlian e. dan lain-lain B. Gambaran keadaan umum potensi wilayah kerja 1. Luas (lahan pertanian, kehutanan, tanah kosong, kolam, tambak, dan perairan umum) 2. Iklim (suhu, curah hujan, kelembaban dan lain-lain) 3. Jenis tanah 4. Penggunaan lahan (luas/skala usaha, pola usaha perikanan, data produksi perikanan yang telah dicapai pertahun) 5. Wilayah/area kelautan perikanan, kegiatan administrasi dan lain-lain 6. Keadaan irigasi dan atau sumber air C. Kebijakan pemerintah 1. Undang – undang nomor 22 tahun 2000 2. Undang – undang nomor 31 tahun 2004 3. Undang – undang nomor 16 tahun 2006 4. Peraturan pemerintah R.I nomor 38 tahun 2007 5. Peraturan pemerintah R.I nomor 41 tahun 2007 BAB III. MASALAH Masalah yang ddikemukakan merupakan hasil identifikasi masalah pelaku utama dari berbagai aspek yaitu ; aspek teknis, sosial, dan ekonomi. BAB IV. PEMECAHAN MASALAH Upaya pemecahan masalah yaitu menjelaskan tentang kegiatan terukur yang mengambarkan peningkatan perbaikan dari akar permasalahan. BAB V. RENCANA KEGIATAN Merupakan kegiatan yang akan dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai metode penyuluhan yang dipandang tepat untuk mencapai tujuan pemecahan masalah, secara lengkap terlampir matriks yang berisi kegiatan, masalah, out put, metode 165
penyuluhan, sasaran (target group), volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, pihak terkait dan keterangan pada lampiran 1. BAB IV. PENUTUP Keberadaan programa penyuluhan kelautan dan perikanan akan : (a) memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan ; dan (b) membuat penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan menjadi efektif dan efisien. Programa tersebut disusun berdasarkan perencanaan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan perubahan lingkungan stategis di wilayah, serta melibatkan mereka dalam setiap tahapan proses, akan bermanfaat pada perubahan pegetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku positif para pelaku utama, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap peningkatan produktivitas. Namun, dalam implementasinya masih harus terus menerus disempurnakan sesuai dinamika proses yang terjadi di masyarakat, khususnya para pelaku utama. Daftar lampiran programa penyuluhan KP ; 1. Peta wilayah 2. Matrik rencana kegiatan penyuluhan KP
Mekanisme Penyusunan Programa Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
1. Penyusunan a. Programa penyuluhan kelautan dan perikanan disusun diberbagai tingkatan, yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/unit kerja lapangan. b. Koordinator penyuluh pusat, provinsi kabupaten/kota merupakan fasilitator untuk menyerasikan dan menyelaraskan penyuluhan kelautan dan perikanan serta memadukan antara kepentingan nasional, daerah dan kepentingan masyarakat kelutan dan perikanan c. Penanggung jawab penyusunan programa penyuluhan kelautan dan perikanan untuk:
166
- tingkat nasional adalah pusat pengembangan penyuluhan BPSDMKP - tingkat provinsi adalah badan koordinasi penyuluhan - tingkat kabupaten/kota adalah badan atau institusi yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan - tingkat kecamatan adalah kepala balai penyuluhan kelautan dan perikanan - tingkat desa adalah kepala desa/kelurahan/penyuluh kelautan dan perikanan d. Koordinasi dalam pelaksanaaan penyusunan - tingkat nasional oleh tim kerja pusat pengembangan penyuluhan perikanan BPSDMKP dengan penyuluh kelautan dan perikanan pusat - tingkat provinsi oleh badan koordinasi penyuluhan atau dinas yang membidangi penyuluhan kelautan dengan perikanan dan penyuluh kelautan dan perikanan provinsi - tingkat kabupaten/kota oleh dinas/badan pelaksana penyuluhan/institusi yang membidangi penyuluhan kelautan dan perikanan dengan penyuluhan kelautan dan perikanan kabupaten/kota - tingkat kecamatan oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya - tingkat desa oleh pelaku utama difasilitasi penyuluh kelautan dan perikanan e. Tim penyuluhan yang disebut dalam butir (d) bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyusun konsep programa/rencana kerja penyuluhan kelautan dan perikanan f. Penyusunan konsep programa secara umum dimulai dengan mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data/informasi tentang ; - kebijaksanaan dalam pembangunan perikanan antara lain menyangkut sasaran-sasaran produksi, perkreditan, harga, rekomendasi teknologi, penyaluran sarana produksi kelautan dan perikanan - potensi kelautan dan perikanan antara lain yang menyangkut lahan, iklim, manusia, kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat - usaha perikanan antara lain yang menyangkut rencana usaha kelautan dan perikanan, keinginan pelaku utama dalam upaya 167
mengembangkan usaha kelautan dan perikanan, kebutuhan teknologi oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil - selanjutnya setelah diproses gambaran tersebut disusun konsep programa penyuluhan kelautan dan perikanan g. konsep yang telah disusun selanjutnya dibicarakan dalam rapat tim kerja untuk dikoreksi dan disempurnakan, setelah konsep tersebut disetujui, kemudian disahkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan atau institusi yang membidangi penyuluhan kelautan dan perikanan h. dalam setiap pertemuan pembahasan konsep dan rapat pengesahan programa tersebut selalu mengundang kontak nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berperan serta secara aktif 2. Penjadwalan a. Programa penyuluhan kelautan dan perikanan sudah dapat disahkan bersamaan dengan awal tahun anggaran, baik APBN maupun APBD yaitu antara bulan januari-februari. b. Persiapan untuk penyusunan programa meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan pertemuan penyusunan: 1) Tingkat nasional/selambat-lambatnya sudah selesai pada awal desember bersamaan dengan masuknya usulan-usulan kegiatan dari daerah. 2) Tingkat propinsi selambat-lambatnya sudah selesai pada pertengahan bulan november bersamaan dengan pembahasan-pembahasan DUP daerah. 3) Tingkat kabupatem/kota selambat-lambatnya sudah selesai pada awal bulan oktober bersamaan dengan pembahasanpembahasan DUP daerah 4) Tingkat kecamatan/desa selambat-lambatnya sudah selesai pada awal bulan September bersamaan dengan turunnya rencana-rencana definitif dari kabupaten/kota
168
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA PERIKANAN
Pengertian Kelompok
Pengertian kelompok sangatlah beragam, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) disebutkan antara lain bahwa yang dimaksud dengan ”Kelompok: adalah: a. Golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb); b. Kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur polapola interaksi antara manusia itu; c. Kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama. H. Smith menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Kelompok adalah suatu unit yang merupakan sekelompok/sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam suatu wadah tertentu (Pranoto dan Suprapti, 2006). Apabila kita berbicara tentang kelompok dibidang kelautan dan perikanan, maka harus kita batasi pembahasannya pada kelembagaan pelaku utama yang bergerak/berusaha dibidang kelautan dan perikanan. Menurut UU No. 16 tahun 2006, Kelembagaan pelaku utama, yang beranggotakan : pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan/atau nelayan. Kelembagaan ini dapat bersifat formal maupun non formal. Fungsi dari kelembagaan pelaku utama ini adalah sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. 169
Karakteristik Kelembagaan kelompok
Karakteristik kelembagaan kelompok pelaku utama dapat dilihat dari kondisi masyarakat serta pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi ; 1. Penerapan tekonologi perikanan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi. 2. Kelembagaan pelaku utama lebih bersifat pendekatan partisipatif dan kekeluargaan. 3. Penanganan bidang perikanan dipengaruhi oleh sumberdaya perikanan yang dinamis, kompleksitas fisik perairan. 4. Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada digunakan pendekatan kawasan dan pendekatan wilayah. 5. Pelaku utama perikanan mayoritas pada usaha skala kecil sehingga kurang mendapat akses pembangunan dan model kelembagaan lebih ditujukan kepada peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan diwilayahnya. Kelompok pelaku utama yang efektif dan baik harus memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Merupakan wadah yang efektif untuk bekerja sama, berupa: Penerapan teknologi, manajemen usahatani, dan sebagainya. Mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Berproduksi dan memelihara kelestarian sumber daya alam. Kegiatan lain yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Mempunyai minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang kelautan dan perikanan. 3. Para anggota biasanya memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usahatani, status ekonomi, bahasa, pendidikan dan usia. 4. Bersifat informal, artinya : Kelompok terbentuk atas keinginan dan permufakatan mereka sendiri. Memiliki peraturan sanksi dan tanggung jawab, baik tertulis maupun tidak tertulis. 170
Ada pembagian kerja atau tugas. Hubungan antar anggota luwes, wajar, saling mempercayai dan terdapat solidaritas. Dengan kata lain, sebuah kelompok pelaku utama adalah merupakan wadah kebersamaan para pelaku utama dibidang perikanan dalam upaya untuk mencapai pelaku utama yang tangguh, yaitu yang mampu mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri dalam upaya memecahkan masalahnya sendiri, menghadapi tantangan dan mengatasi kendala yang ada.
Jenis Kelembagaan Kelompok
Kelembagaan kelompok pelaku utama dibidang perikanan sangatlah beragam, dapat berdasarkan jenis usahanya, lingkungan tempat tinggalnya, ataupun karakteristik pelaku utama itu sendiri, dibawah ini beberapa contoh kelembagaan kelompok pelaku utama perikanan: 1. Kelembagaan Nelayan a) Kelompok Nelayan menurut alat tangkap : 1) Kelompok nelayan trawl 2) Kelompok nelayan purse seine 3) Kelompok nelayan lampara 4) Kelompok nelayan paying 5) Kelompok nelayan pancing 6) Kelompok nelayan alat tangkap lain/kombinasi alat . b) Kelompok nelayan menurut daerah operasi: 1) Kelompok nelayan daerah operasi 0 – 3 mil; 2) Kelompok nelayan daerah operasi 3 – 12 mil; 3) Kelompok nelayan daerah operasi > 12 mil; c) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Merupakan kelembagaan perikanan yang bergerak dalam bidang usaha penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produk perikanan, pemasaran hasil perikanan maupun usaha pendukung kegiatan perikanan tangkap. 2. Kelembagaan Pembudidaya 171
a) Kelompok Pembudidaya menurut jenis usahanya : 1) Kelompok Pembenihan Ikan 2) Kelompok Pembesaran Ikan 3) Kelompok b) Kelompok Pembudidaya menurut komoditasnya : 1) Kelompok Pembudidaya Ikan Konsumsi 2) Kelompok Pembudidaya Ikan Hias 3) Kelompok Pembudidaya Udang 4) Kelompok Pembudidaya Kerang-kerangan 5) Kelompok Pembudidaya Rumput Laut c) Kelompok Pembudidaya menurut lahan/hamparan usahanya : 1) Kelompok Pembudidaya perairan air tawar 2) Kelompok Pembudidaya perairan air payau 3) Kelompok Pembudidaya perairan laut d) Kelompok Pembudidaya menurut jenis pelakunya : 1) Kelompok Pembudidaya dewasa 2) Kelompok Pembudidaya wanita 3) Kelompok Pembudidaya pemuda 3. Kelembagaan Pengolah Ikan a) Kelompok Pengolah Ikan menurut jenis olahan : 1) Kelompok Pengolah ikan asin/kering 2) Kelompok Pengolah ikan pindang 3) Kelompok Pengolah terasi, petis. 4) Kelompok Pengolah tepung ikan, silase. 5) Kelompok Pengolah ikan kombinasi/lebih dari 1 jenis olahan b) Kelompok Pengolah ikan menurut komoditasnya : 1) Kelompok Pengolah Ikan Lemuru 2) Kelompok Pengolah Ikan Tenggiri 3) Kelompok Pengolah Udang 4) Kelompok Pengolah Rumput Laut c) Kelompok Pengolah menurut jenis pelakunya : 1) Kelompok Pembudidaya dewasa 172
2) Kelompok Pembudidaya wanita 3) Kelompok Pembudidaya pemuda
Prinsip Penumbuhan Kelembagan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan
Prinsip penumbuhan kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan antara lain: 1. Prinsip Kerakyatan dan keberpihakan. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan dilakukan sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya, dengan selalu mengutamakan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan 2. Prinsip kemandirian. Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan didasarkan pada kemampuannya, baik kemampuan fisik (sarana penyuluhan) maupun kemampuan non fisik (materi dan metoda penyuluhan) dan tidak tergantung kepada Pemerintah atau pihak lain. 3. Prinsip kemitraan dan kerjasama Dalam kegiatan penyuluhan, pelaku utama adalah mitra sejajar Pemerintah (Penyuluh PNS), sehingga harus dapat bekerja sama saling membantu dan saling memperkuat (sinergi). 4. Prinsip bertahap dan berkelanjutan Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan pelaku utama kelautan dan perikanan, kemampuan fasilitasi Pemerintah, kondisi/kemampuan penyuluh, serta keperluan/kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada suatu perencanaan yang berkesinambungan. 5. Prinsip Partisifatif Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan dilaksanakan adanya 173
keterlibatan secara aktif seluruh pelaku utama sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kegiatan kelompok pelaku utama tersebut
Unsur-Unsur Yang Perlu Diperhatikan dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan kelompok
1. Adanya saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab, dan saling percaya mempercayai. 2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha 3. Memiliki kesamaan dalam hal: tradisi/kebiasaan, pemukiman, jenis usaha, hamaparan, jenis alat tangkap/kapal, 4. Keanggotaan setiap kelompok berkisar 10-25 orang. 5. Memiliki motivasi untuk berkembang
Karakteristik Kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan
Karakteristik kelembagaan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan dapat dilihat dari kondisi masyarakat serta pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi: 1. Penerapan tekonologi perikanan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi. 2. Kelembagaan pelaku utama perikanan lebih bekerja dan berusaha dengan pendekatan partisipatif dan kekeluargaan. 3. Penanganan bidang perikanan dipengaruhi oleh sumberdaya perikanan yang dinamis, kompleksitas fisik perairan. 4. Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada digunakan pendekatan kawasan dan pendekatan wilayah. 5. Pelaku utama kelautan dan perikanan mayoritas pada usaha skala kecil sehingga kurang mendapat akses pembangunan dan model kelembagaan lebih ditujukan kepada peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan diwilayahnya.
174
Kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan yang efektif dan baik harus memiliki 5 buah ciri-ciri sebagai berikut: 1. Merupakan kelompok kecil yang efektif (kira-kira 20 orang) untuk bekerja sama dengan : - Belajar teknologi, manajemen usaha perikanan dan sebagainya - Mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya - Berproduksi dan memelihara kelestarian sumberdaya alam - Kegiatan lain yang menyangkut kepentingan bersama 2. Anggotanya adalah pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang kontak pelaku utama 3. Mempunyai minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan 4. Para anggota biasanya memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, bahasa, pendidikan dan usia 5. Bersifat informal, artinya : - Kelompok terbentuk atas keinginan dan pemufakatan mereka sendiri. - Memiliki peraturan sanksi dan tanggung jawab, meskipun tidak tertulis. - Hubungan antar anggota luwes, wajar, saling mempercayai dan terdapat solidaritas Terbentuknya sebuah kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan di suatu wilayah tertentu diharapkan akan merupakan wadah kebersamaan para pelaku utama dalam upaya untuk menuju ke arah terciptanya pelaku utama yang tangguh, yaitu mampu mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri dalam upaya memecahkan masalahnya sendiri, menghadapi tantangan dan mengatasi kendala yang ada.
Dasar Pengelompokan Kelembagaan Pelaku Utama
1. Kelembagaan Pelaku Utama berdasarkan
175
a) Segmen (pembenihan, pendederan, pembesaran, saprokan, pemasaran, pengolah, penangkapan dll) b) Usaha pada komoditas utama yang sama 2. Kelembagaan pelaku utama diarahkan menjadi asosiasi perikanan (ASOKAN) Pengelompokan dapat didasarkan pula kepada: 1. Jenis alat /usaha atau RTP (Rumah Tangga Perikanan) atau RTBP ( Rumah Tangga Buruh Perikanan) 2. Peranan anggota kelembagaan didalam RTP (apakah sebagai juragan, penggarap, buruh) yang pada prinsipnya berperan sebagai decision maker (penentu). 3. Lokasi atau sosiometri (anggota kelembagaan bebas memilih kontak nelayan/pembudidaya ikan/pengolah, atau berdararkan hubungan sejarah/famili) 4. Status anggota kelembagaan di dalam lingkungan keluarganya (Bapak, Ibu, anak, Pemuda, wanita)
Langkah-langkah Penumbuhan Kelompok
Kelompok dapat terbentuk dengan sendirinya (tanpa bantuan pihak luar) dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar, sehingga agar pelaku utama dapat membentuk kelompok, perlu adanya rangsang dan motivasi, antara lain dengan cara-cara berikut : 1. Memberikan penerangan mengenai keuntungan membentuk kelompok, melalui ceramah, diskusi, tanya-jawab, pemutaran film/slide, siaran televisi, penyebaran brosur/leaflet dan lainlain. 2. Mengajak para pelaku utama untuk mengunjungi kelompokkelompok lain yang sudah berhasil. Dalam pelaksanaan penumbuhan kelompok, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1. Identifikasi potensi. Petugas/tenaga pendamping mengamati dan meneliti apakah ada pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kelembagaan kelompok pelaku utama antara lain: 176
a) Keberhasilan kegiatan usahanya dalam beberapa musim atau tahun. b) Sering atau berani mencoba sesuatu teknologi baru. c) Hubungan dengan aparat desa, Instansi/Dinas, lembaga lain, tokoh masyarakat, Penyuluh atau pembina lainnya, cukup baik untuk berkonsultasi atau dalam rangka mencari sesuatu informasi yang berhubungan dengan pembangunan perikanan. d) Mau dan mampu melaksanakan serta mengembangkan program Pemerintah. 2. Pelaksanaan penumbuhan: a) Koordinasi dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan kontak pelaku utama yang ada wilayah kerja penyuluhan untuk terlaksananya pertemuan para pelaku utama. b) Musyawarah penumbuhan kelembagaan kelompok pelaku utama c) Pengukuhan kelembagaan kelompok pelaku utama Penumbuhan kelembagaan pelaku utama sebagai wahana kerjasama antara anggota kelompok dan antara kelompok dengan pihak lain: a) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk berkejasama dalam bisnis perikanan. b) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan-pandangan di antara anggota untuk mencapai tujuan bersama dalam kegiatan bisnis perikanan. c) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. d) mengembangkan kedisiplinan dan rasa/tanggung jawab diantara sesama anggota kelompok dalam mencapai keberhasilan bisnis perikanan. e) merencanakan dan melaksanakan musyawarah dan pertemuan-pertemuan lainnya agar tercapai kesepakatan
177
yang bermanfaat bagi kelompoknya dalam menunjang bisnis perikanan. f) mentatati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok g) melaksanakan tukar menukar pikiran. h) bekerjasama dengan pihak-pihak penyedia kemudahan sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil. i) mengembangkan kader kepemimpinan di kalangan para anggota kelompok dengan jalan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk megembangkan keterampilan dibidang tertentu sehingga berperan sebagai agen teknologi. j) mengadakan akses ke lembaga keuangan untuk keperluan pengembangan usaha para anggota kelompok k) melaksanakan hubungan melembaga dengan kios penyedia sarana produksi perikanan dalam pelaksanakan RUK, pengolahan, pemasaran hasil dan permodalan. Bila semua pelaku utama bekerja secara sendiri-sendiri tentu saja tidak akan mampu mengembangkan usaha dengan baik. Namun setelah digabung dalam kelompok dan masuk dalam wadah kelembagaan kelompok maka berbagai keunggulan dan keuntungan pasti akan diperoeh, misalnya mudah mendapatkan modal usaha, dapat bermitra dengan lembaga keuangan serta mempermudah dalam akses pemasarannya. Dengan manfaat berlembaga cukup besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. Dalam rangka penumbuhan kelompok pelaku utama bidang kelautan dan perikanan melalui pengelompokan yang antara lain dapat dibagi kedalam; 1) Kelembagaan Pelaku Utama berdasarkan JENIS USAHA 2) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan SKALA USAHA 3) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan STATUS USAHA 4) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan KOMODITAS UTAMA
178
5) Kelembagaan Pelaku TINGGAL/ DOMISILI.
Utama
Berdasarkan
TEMPAT
Pengukuhan Kelembagaan Pelaku Utama
Pengukuhan adalah suatu proses peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. Dengan pemberdayaan tersebut bertujuan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan kelembagaan bisnis perikanan sehingga pembangunan perikanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu upaya dalam pemberdayaan kelembagaan kelompok pelaku utama adalah melalui kegiatan fasilitasi dalam pengukuhan dan pengakuan terhadap kelembagaan kelompok. Pengukuhan dan atau pengakuan terhadap kelembagaan kelompok pelaku utama merupakan salah satu bentuk penghargaan atas karya dan prestasi kelompok yang telah dicapai dan merupakan kebanggaan bagi para anggota kelompok. Kegiatan ini diharapkan akan tumbuh motivasi yang lebih besar dari para anggota kelompok untuk belajar lebih giat, bekerja lebih erat dan berusaha lebih efektif dalam usaha menigkatkan produksi dan pendapatannya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengukuhan kelompok antara lain: 1. Tumbuh dan berkembangnya rasa bangga kelompok sebagai prinsip belajar dan kerjasama untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. 2. Tumbuh dan berkembangnya dinamika kelembagaan dalam berorganisasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi. 3. Terciptanya metode pemberdayaan, bimbingan, dan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan kelompok pelaku utama.
179
Peran Kelompok
Sebuah kelembagaan kelompok pelaku utama/pelaku utama bidang kelautan dan perikanan dapat memiliki peranan antara lain sebagai berikut : 1) Sebagai media komunikasi dan pergaulan sosial yang wajar, lestari dan dinamis. 2) Sebagai basis untuk mencapai pembaharuan secara merata. 3) Sebagai pemersatu aspirasi yang murni dan sehat. 4) Sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama. 5) Sebagai teladan bagi masyarakat lainnya.
Fungsi Kelompok
Untuk dapat mewujudkan peranan tersebut maka kelompok seharusnya dapat berfungsi antara lain sebagai: (1) Kelas belajar; (2) Wadah kerja sama; (3) Unit produksi; (4) Organisasi kegiatan bersama; dan (5) Kesatuan swadaya dan swadana. 1. Kelompok Sebagai Kelas Belajar Sebagai kelas belajar, kelompok merupakan media interaksi belajar antar pelaku utama. Mereka dapat melakukan proses interaksi edukatif dalam rangka mengadopsi inovasi. Mereka dapat saling Asah, Asih dan Asuh dalam menyerap suatu informasi dari fasilitator, mediator, pemandu, pendamping, penyuluh dan pihak lain. Mereka akan dapat mengambil kesepakatan tindakan bersama apa yang akan diambil dari hasil belajar tersebut. Dengan demikian proses kemandirian kelompok akan dapat dicapai. Di dalam kelompok sebagai kelas belajar para pelaku utama akan dapat melakukan komunikasi multi dimensional. Mereka dapat mempertukarkan pengalaman masing-masing, sehingga akan membuat pelaku utama semakin dewasa untuk dapat keluar dari masalahnya sendiri, tanpa adanya ketergantungan pada petugas (pendamping, penyuluh dan lain-lain).
180
2. Kelompok Sebagai Wadah Kerja Sama Sebagai wadah kerja sama, kelompok pelaku utama merupakan cerminan dari keberadaan suatu wadah kerjasama. 3. Kelompok Sebagai Unit Produksi Kelompok pelaku utama sebagai unit produksi, erat hubungan dengan wadah kerja sama misalnya kelompok pembudidaya ikan. Dengan melaksanakan kegiatan budidaya secara bersama–sama dapat dicapai efisiensi yang lebih tinggi misalnya, dalam pengadaan sarana produksi, perkreditan, dan pemasaran hasil. Oleh karena itu dengan fungsi kelompok sebagai unit produksi akan dapat dicapai skala ekonomis usaha yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para pelaku utama. 4. Kelompok Sebagai Organisasi Kegiatan Bersama Dengan berkelompok maka pelaku utama akan belajar mengorganisasi kegiatan bersama-sama, yaitu membagi pekerjaan dan mengkoordinisasi pekerjaan dengan mengikuti tata tertib sebagai hasil kesepakatan mereka. Mereka belajar membagi peranan dan melakukan peranan tersebut. Mereka belajar bertindak atas nama kelompok yang kompak, yaitu setiap anggota merasa memiliki commitment terhadap kelompoknya. Mereka merasa "In Group" yaitu mengembangkan "ke-kitaan bukan ke-kamian". Dengan demikian akan merasa bangga sebagai suatu kelompok yang terorganisasi secara baik, dibandingkan berbuat sendirisendiri. 5. Kelompok Sebagai Kasatuan Swadaya dan Swadana Kelompok pelaku utama adalah kumpulan pelaku utama yang mempunyai hubungan atau interaksi yang nyata, mempunyai daya tahan dan struktur tertentu, berpartisipasi bersama dalam suatu kegiatan. Hal ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kesatuan kelompok tersebut. Pelaku utama diharapkan dapat mandiri dalam arti mampu merumuskan masalah, mengambil keputusan, merencanakan, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi
181
kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tumbuhnya kemandirian tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui kelompok.
Arah/tujuan Pengembangan Kelompok
Arah/tujuan pengembangan kelompok adalah agar kelembagaan kelompok dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan efisien dan efektif. Kelompok untuk bisa maju dan kuat memerlukan proses pengembangan yang terus menerus agar tumbah dan berkembang menjadi lembaga yang lebih maju. Kelembagaan yang telah terbentuk dan tumbuh perlu ditingkatkan melalui kegiatan pengembangan kelompok antara lain : a. Peningkatan peran lembaga dalam memajukan usaha anggotanya; b. Peningkatan kemampuan keterampilan berproduksi bagi pelaku utama yang bergabung sebagai anggota; c. Peningkatan kemampuan administrasi usaha, yaitu mencatat semua transaksi bisnisnya; d. Peningkatan kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi dalam bisnis bidang kelautan dan perikanan; e. Peningkatan kemampuan berorganisasi dan bekerja sama antar lembaga.
Kegiatan Pengembangan Kelompok
Bila semua anggota kelompok masyarakat secara sadar sepakat untuk mengikuti anjuran dan merasakan manfaat dari kegiatan berkelompok, maka langkah selanjutnya adalah berupa bimbingan-bimbingan. Bimbingan tersebut terus dilakukan secara berkala melalui upaya pembinaan yang terus menerus. Pembinaan kepada para sasaran/pelaku utama dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Tentu saja pembinaan ini semata-mata tidak hanya dilakukan oleh pendamping saja, melainkan harus ada dukungan yang kuat dari instansi terkait lainnya. Karena dalam proses pembinaan sering ditemui permasalahan yang dihadapi di lapangan dan harus melibatkan institusi lain. 182
Pelaksanaan bimbingan/pembinaan, antara lain dapat dilakukan dengan: 1. Pembinaan Teknis Bidang Usaha Kelompok Pembinaan bidang usaha kelompok dapat dilakukan melalui bimbingan mengenai: a) penguatan modal usaha; b) penangkapan ikan; c) budidaya ikan; d) Jasa dan industri perikanan; e) Peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan aparat f) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan g) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan h) Pengolahan dan pemasaran hasil i) Penguatan kelembagaan usaha j) Kontribusi pelaku utama kelautan dan perikanan k) Identifikasi potensi wilayah dan sumberdaya perikanan yang ada di lingkungannya l) Pemilihan teknologi yang dibutuhkan m)Peningkatan kapasitas produksi dan mutu hasil 2. Pembinaan Manajerial Kelompok Pembinaan manajerial kelompok dapat dilakukan melalui bimbingan mengenai: a) Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) Rencana Usaha Kelompok disusun bersama berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat anggota. Musyawarah anggota dipimpin oleh ketua kelompok dengan didampingi oleh penyuluh perikanan. Rencana Usaha Kelompok (RUK) minimal memuat tentang: biodata kelompok, rencana kerja, kebutuhan nyata kelompok, analisa usaha serta prospek usaha di bidang kelautan dan perikanan.
183
RUK yang telah disusun kemudian ditandatangani oleh Ketua Kelompok, tenaga pendamping dan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan sebagai Pembina. RUK dibuat dengan materi/informasi sebagai berikut: (1) Gambaran umum kelompok, berisi antara lain: (i) Nama kelompok dan tahun berdirinya. (ii) Alamat kelompok (iii) Susunan pengurus dan perkembangan jumlah anggotanya (saat berdiri sampai sekarang). (iv) Pengakuan keberadaan kelompok oleh masyarakat/instansi terkait (v) Maksud dan tujuan pendirian kelompok (harus tercantum dalam AD/ART) (vi) Jenis kegiatan usaha yang sedang berjalan, produksi saat ini dan pemasarannya. (vii) Perkembangan sarana yang dimiliki dari saat ini serta asal modal tersebut. (viii) Administrasi kelompok (buku pendukung) (ix) Nama Tenaga pendamping (domisili dan prestasi pendamping) (x) Mitra usaha (pemerintah/swasta) (xi) Prestasi kelompok (2) Rencana kegiatan dan pembiayaan, berisi antara lain: (i) Investasi (ii) Modal kerja (pembelian sarana produksi yang akan digunakan) (iii) Pengembangan kelembagaan (pelatihan, administrasi kelompok, pengembangan pemasaran, dan lain-lain) (3) Rencana produksi dan pemasaran (i) Rencana produksi (ii) Rencana pemasaran (harga, tujuan pasar, dsb) (iii) Analisa usaha (4) Rencana pendampingan 184
(i) Pendampingan teknis (ii) Pendanpingan manajerial (5) Keberhasilan yang ingin dicapai (i) Peningkatan kemampuan kelompok: - Administrasi kelompok (adanya kelengkapan administrasi) - Produksi dan pemasaran (terjadinya peningkatan) (ii) Dampak kegiatan kelompok - Dampak terhadap kelompok - Dampak terhadap masyarakat sekitar kelompok - Dampak terhadap lingkungan/ekologi yang dapat dirasakan oleh anggota kelompok maupun masyarakat b) Pemupukan Modal dan Keberlanjutan Usaha Kelompok Dana yang disalurkan kepada kelompok pelaku utama/masyarakat merupakan penguatan modal untuk terus dipupuk menjadi ”dana penguatan modal kelompok” untuk pengembangan usaha kelompok secara berkelanjutan. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi perikanan dengan jenis dan jumlah sarana yang dilakukan secara transparan dan diputuskan oleh kelompok, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. Pemanfaatan dana kelompok untuk modal kerja direncanakan bersama-sama secara transparan oleh kelompok. Penarikan, pembelanjaan, dan pembukuan mengikuti prosedur yang sama dengan dana pengadaan sarana/prasarana. Untuk pengadministrasian dana kolompok, terlebih dahulu harus disepakati mekanisme yang diterapkan untuk menghinpun dana pengembalian dari pelaku utama perikanan. Selanjutnya ditentukan pengurus atau pengelola dana tersebut. Dalam hal ini perlu dicari
185
alternatif mekanisme yang sederhana tetapi transparan, sehingga mudah dikontrol oleh semua pihak yang terkait. Keuntungan dari modal kelompok disimpan dalam rekening kelompok yang bersangkutan, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dan prosedur yang disepakati. c) Pengembangan Usaha kelompok Berbagai bidang usaha yang dapat dikelola oleh kelompok masyarkat antara lain bidang usaha kios sarana produksi, usaha jasa, konservasi berorientasi ekonomi, budidaya, pengolahan, penangkapan dan pemasaran hasil perikanan. d) Pengembangan Pemasaran Hasil e) Bimbingan Manajerial Lainnya 3. Pembinaan aspek sosial; Pembinaan aspek sosial dapat dilakukan antara lain melalui bimbingan mengenai: a) Kesadaran hukum b) Pembinaan kader c) Taat perjanjian d) Pembinaan hubungan dengan kelembagaan lain e) Administrasi kelompok Kesan pertama yang terlihat pada suatu kelompok pelaku utama yang baik, adalah pengelolaan admnistrasi yang baik. Sehingga kemampuan melaksanakan administrasi dengan baik perlu dibina terus sampai mereka terbiasa melakukannya. Untuk dapat mengetahui keberadaan kelompok dan tingkat maju mundurnya kelompok, dokumentasi kelompok yang berupa pembukuan atau administrasi kelompok perlu disusun. Beberapa buku yang harus dibuat adalah: (1) Buku Data Anggota; (2) Buku Kas; (3) Buku Inventaris Barang; (4) Buku Notulen; (5) Buku Kehadiran Peserta Rapat; (6) Buku Agenda Surat; (7) Buku Tamu; (8) Buku Rencana Kegiatan; (9) Buku Kegiatan Usaha; (10) Buku Pola Tanam/Tebar.
186
Stratifikasi Kemampuan dan Klasifikasi Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama
Kelompok Pelaku utama kelautan dan perikanan tidak terbentuk dengan sendirinya. Agar para pelaku utama dapat membentuk kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan, perlu dirangsang dan dimotivasi antara lain dengan cara-cara berikut : 1. Memberikan penerangan mengenai keuntungan dan caracara kerja kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan, melalui ceramah, diskusi, anjangsana, pemutaran film/slide siaran pedesaan, penyebaran brosur, leaflet dan lain-lain. 2. Mengajak para pelaku utama berkaryawisata mengunjungi kelompok-kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan lain yang sudah maju. Apabila para anggota telah sepakat, dan telah membentuk kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan maka penyuluh perikanan mencatatnya dan memberitahukan kepada Desa bersangkutan. Disamping itu pembentukan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan juga dapat dilakukan melelui metode penyuluhan perikanan yatitu metode demontrasi, kursus dan widiawisata. Dengan metode dempond diharapkan pelaku utama demonstrator akan menjadi kontak pelaku utama setelah dempond selesai. Untuk memperkuat calon kontak pelaku utama ini, selama dempond berlangsung dilaksanakan field day, kursus dan widiawisata. Field day dilakukan berkali-kali sesuai dengan pertumbuhan ikan. Dalam field day ini pelaku utama demonstratorlah yang merencanakan dan melaksanakan. Penyuluh perikanan hanya membimbing. Dengan demikian pelaku utama demonstrator akan meningkat kemampuannya dalam hal teknis usaha perikanannya dan mengorganisasi kegiatan. Disamping itu akan dilihat kebolehan pelaku utama yang hadir dalam field day, sehingga dari sini akan mulai tumbuh rasa percaya atau atau kredibilitasnya. Hal ini merupakan benih tumbuhnya kepemimpinan pada diri pelaku utama demonstrator, sebagai calon pelaku utama pemimpin.
187
Kemudian dengan metode kursus dan widiwisata, kemampuan teknis berusaha perikanan pelaku utama demonstrator ditingkatkan. Kursusnya adalah kursus kontak pelaku utama. Widiwisatanya adalah melihat keberhasilan usaha perikanan lain sebagai studi banding. Jadi dengan metode penyuluhan perikanan yang direncanakan, seorang pelaku utama dapat ditumbuhkan menjadi kontak pelaku utama atau pelaku utama pemimpin. Tentunya yang dipilih adalah pelaku utama maju yaitu pelaku utama yang sudah memiliki sikap positif terhadap pembaharuan dan selalu berusaha menerapkan teknologi yang lebih baik dan sesuai dalam usaha perikanannya. Kemudian melalui dempond dengan adanya kontak pelaku utama ditumbuhkan adanya kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan. Dempond sebagai media kerjasama antara pelaku utama di bawah kepemimpinan kontak pelaku utama akan dapat menghasilkan sebuah kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan. Dengan berlangsungnya fungsi kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan dengan baik, maka kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan akan memiliki berbagai kemapuan dalam usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Kemampuan-kemampuan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan ini dalam kegiatan penyuluhan dikenal dengan 5 jurus kemampuan berkelompok, dan berdasarkan penilaian terhadap 5 jurus kemampuan inilah kelompokkelompok pelaku utama kelautan dan perikanan diklasifikasikan sebagai : 1. Kelas Pemula, memiliki skor 0 - 350 2. Kelas Madya, memiliki skor 351 - 650 3. Kelas Utama, memiliki skor 651-1000 Ciri-ciri umum untuk setiap kelas kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut : 1. Kelas Pemula - kontak pelaku utama masih belum aktif - taraf pembentukan kelompok inti 188
-
pemimpin formal aktif kegiatan kelompok bersifat informatif belum melakukan kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan 2. Kelas Madya - kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan menyelenggarakan kerjasama usaha perikanan - pemimpin formal kurang menonjol - kontak pelaku utama dan kelompok inti bertindak sebagai pimpinan kerja sama usaha perikanan - berlatih mengembangkan program sendiri - sudah melakkan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas 3. Kelas Utama - hubungan melembaga dengan koperasi unit desa - perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan - program usaha perikanan terpadu - program diusahakan dengan koperasi - pemupukan modal dan pemilikan/penggunaan benda modal - sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan Ke 5 jurus kemampuan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan tersebut adalah perwujudan dari 8 unsur dinamika kelompok secara umum yang diuraikan oleh Cartwright dan Zender (1961) serta Beal GM dan N. Randabaugh (1963), yaitu : a) Tujuan Kelompok Yaitu bagaimanakah keadaan tujuan yang mempengaruhi dinamika kelompoknya. Apakah tujuan kelompok jelas/tidak, relevan dengan tujuan setiap anggota/tidak dan formal/informal.
189
b) Struktur Kelompok Yaitu bagaimanakah kelompok itu mengatur dirinya dan diatur dalam mencapai tujuan kelompok, yang akan mempengaruhi dinamika kelompoknya. Struktur kelompok ini akan menyangkut : (1) otoritas, kekuasaan dan pengaruh di dalam kelompok itu (2) komunikasi di dalam kelompok itu c) Tugas kelompok Adalah tugas yang berorientasi kepada tujuan kelompok (goal oriented) yaitu mempertahankan diri sebagai suatu kebulatan untuk mencapai tujuan. Tugas kelompok ini akan meliputi : (1) satisifaction, yaitu memberikan kepuasan kepada para anggota sehingga mereka masih memeiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan, walaupun tujuan itu tidak tercapai. (2) Information, yaitu mencari dan memberikan keterangan sebanyak mungkin kepada para anggota tentang apa yang sedang dan ingin dilakukan bdalam rangka mencapai tujuan kelompok. (3) Coordination, yaitu adanya pengaturan tugas dan koordinasi tugas yang jelas dalam mencapai tujuan. (4) Initation, yaitu dapat timbulnya inisiatip di dalam kelompok itu baik inisiatip yang berasal dari para pemimpin (pimpinan) formal, informal atau anggota, untuk mencapai tujuan kelompok. (5) Deseminasi, yaitu penyebaran ide/gagasan yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan kelompok, yang disebarkan kepada seluruh anggota. (6) Klarifikasi, yaitu kemampuan menjelaskan semua hal/persoalan yang timbul sehubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan kepada seluruh anggota kelompok, sehingga hal/persoalan tersebut menjadi jelas. d) Mengembangkan dan membina kelompok Adalah pengembangan dan pembinaan yang berorientasi kepada kehidupan kelompok (survival oriented) yang meliputi : 190
(1) Partisipasi, yaitu usaha agar setiap anggota kelompok berpartisipasi dengan baik, mereka mempunyai peranan tertentu dan merasa bahwa kelompok itu milik mereka bersama yang harus dibina dan dikembangkan bersama. (2) Fasilitas, yaitu kemampuan memberikan fasiltas yang baik sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki agar kelompok dapat hidup dan berkembang dengan baik. (3) Aktivitas, yaitu kemampuan mengadakan aktivitas sebanyak-banyaknya dalam usaha untuk mengembangkan diri dan membina kehidupannya. (4) Koordinasi, yaitu adanya koordinasi yang baik dari usaha dan mengembangkan kelompok itu. (5) Komunikasi, yaitu kemampuan menyelenggarakan komunikasi yang baik diantara para anggota dalam rangka mengembangkan dan membina kehidupan kelompok. (6) Norma/standard, yaitu kemampuan mencipatakan adanya norma standard yang diperlukan untuk mengatur kehidupan kelompok. (7) Sosialisasi, yaitu kemampuan melaksanakan proses sosialisasi dengan lancar agar para anggota yang baru dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan kehidupan kelompok dapat berkembang dan terbina dengan baik. (8) Mendapatkan anggota baru, yaitu adanya usaha yang dilakukan untuk mendapatkan anggota baru dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya. e) Kesatuan Kelompok Adalah kekompakan kelompok yang dipengaruhi oleh besarnya commitment para anggotanya. Besarnya commitment anggota ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) Kepemimpinan, yaitu apakah pemimpin kelompok tersebut memahami tujuan kelompok dengan baik, apakah menjalankan kewajiban dengan baik, apakah memberikan penjelasan tentang tujuan kelompok kepada para anggota. 191
(2) Keanggotaan, yaitu sikap para anggota terhadap kelompok, apakah merasa merupakan satu bagian dengan kelompok atau acuh tak acuh (3) Nilai tujuan, yaitu penilaian tujuan kelompok oleh para anggota, apakah mereka bangga dengan tujuan itu atau tidak. (4) Homogenitas, yaitu keadaan kelompok itu apakah anggota yang homogen atau heterogen, baik pandangan, pendidikan, pekerjaan, umur dan lain-lain (5) Integrasi, yaitu bagaimana tingkat integrasi para anggota kelompok, apakah mereka masing-masing bertindak secara kelompok atau individu. Kelompok yang emiliki tingkat integrasi tinggi akan mempunyai kesatuan kelompok yang tinggi pula dan tentunya dinamika kelompoknya pun tinggi pula. (6) Kerja sama atau koperasi, yaitu apakah para anggota kelompok memiliki sifat untuk saling bekerja sama, saling menolong atau tidak. (7) Besarnya kelompok, yaitu ukuran kelompok itu terlalu besar atau terlalu kecil. Kelompok yang terlalu besar solidaritasnya lebih sukar tercapai. Solidaritas merupakan gabungan dari faktor-faktor kepemimpinan, keanggotaan, nilai tujuan, homogenitas, integrasi dan koperasi kelompok yang beranggotakan 15 orang merupakan kelompok yang ideal. f) Iklim Kelompok Adalah suasana kelompok yang akan menyangkut sikap anggota kelompok terhadap kelompok, terhadap tujuan kelompok dan terhadap anggota-anggota lainnya. Apakah suasana kelompok itu penuh keakraban, tegang, senang, selalu serius, para anggotanya bersemangat (antusias), apatis dan lain-lain. Iklim kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : (1) Tegangan atau tension, yaitu apakah kelompok itu dalam keadaan yang terlalu santai (tegangan rendah) atau dalam keadaan yang terlalu serius (tegangan tinggi), kelompok yang tegangannya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah akan memiliki dinamika yang tinggi 192
(2) Keramahtamahan anggota, yaitu apakah diantara anggota itu terjadi suasana yang ramah tamah sehingga terjalin persahabatan, atau sebaliknya sehingga menimbulkan pertentangan, (3) Kelonggaran atau permisiveness, yaitu apakah kelompok tersebut dalam keadaan terlalu longgar (permisive) atau terlalu dikontrol ketat (controlled). Kelompok akan memiliki dinamika yang tinggi, kalu tidak terlalu longgar atau tidak terlalu ketat. (4) Keadaan lingkungan fisisk atau physical environment, yaitu keadaan lingkungan fisik kelompok itu dalam keadaan baik atau tidak. Lingkungan fisik ini meliputi fasilitas, sarana biaya, keadaan ruangan, keadaan cuaca dan lain-lain. g) Tekanan atau group pressure Adalah tekanan yang bersifat tekanan mental terhadap kelompok yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi dalam melakukan aktivitas sehingga aktivitasnya naik dan dinamika kelompok akan naik pula. Namun demikian tekanan ini jangan sampai diebrikan terlalu besar, karena tekanan yang teralalu besar akan dapat mematahkan semangat dan akan mengurangi dinamika kelompok. Tekanan yang dapat menaikkan motivasi ini dapat berasal dari dalam kelompok itu sendiri atau berasal dari luar kelompok. h) Keefektifan kelompok atau group effectiveness Adalah efektifitas yang dapat diukur : (1) tercapainya tujuan kelompok itu (2) besarnya kepuasan para anggota setelah tujuan itu semakin tercapai. Semakin sempurna tujuan kelompok itu tercapai atau semakin puas para anggota setelah tujuan itu tercapai dapat dikatakan kelompok itu semakin efektif dan dinamikanya semakin tinggi. Bagi kelompok yang tujuannya belum tercapai, efektifitas kelompok ini dapat diukur dari usaha kelompok itu 193
untuk mencapai tujuan, di samping dapat pula diukur dari macam-macam cara yang digunakannya. Semakin besar usaha yang dilakukan atau semakin banyak cara tepat yang digunakan maka kelompok itu dikatakan semakin efektif dan sekaligus akan semakin dinamis. Dari 8 unsur dinamika kelompok tersebut kemudian disusunlah 5 jurus yang menggambarkan tingkat kemampuan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan dan dipergunakan intuk menyususn kelas-kelas kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan, sebagai gambaran jenjang kemampuan dari kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan tersebut. Lima jurus kemampuan berkelompok tersebut adalah: 1) Perencanaan, yaitu kemampuan kelompok untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kelompok dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan usaha peningkatan produksi dan pendapatan anggota-anggota kelompok. 2) Kemampuan berorganisasi, yaitu kemampuan dari seluruh anggota kelompok dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi dalam penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku utama. 3) Akses Kelembagaan , yaitu kemampuan kelompok mengakses pada lembaga permodalan, lembaga sosial maupun lembaga lain yang menunjang penumbuhan dan pengembagan kelmbagaan pelaku utama kelautan dan perikanan. Akses pada lembaga permodalan ditujukan dalam upaya pemupukan modal kelompok untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan kelompok dan anggotaanggota kelompok. Modal kelompok ini dikumpulkan dan dipergunakan berdasarkan musyawarah kelompok yang merupakan dasar pembinaan sifat berkoperasi bagi anggota-anggota kelompok. 4) Kemampuan berwirausaha, yaitu kemampuan para pelaku utama sebagai anggota kelompok dalam kegiatan pemupukan modal, pengembangan usaha, penumbuh kembangan asset usaha mapun kemampuan menganalisis peluang. Salah contoh konkret Kelompok yang sudah 194
mantap seharusnya anggota-anggotanya menjadi anggota koperasi dan kontak pelaku utama/pengurus kelompok turut aktif sebagai pengurus koperasi 5) Kemandirian, yaitu kemampuan kelompok dan anggotanya dalam merespo0n inovasi, kemampuan mengelola resiko, kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kemampuan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan, ke 5 jurus kemampuan kelompok tersebut diberi skor seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 1. Skor penilaian jurus kelompok NO 1.
JURUS
Perencanaan - Kemampuan Identifikasi Potensi Wilayah - Kemampuan memilih teknologi yang dibutuhkan - Kemampuan Menyusun RUK - Kemampuan Menyusun RK Produksi - Kemampuan Pembinaan Kader
SKOR
200 40 40 40 40 40
2.
Kemampuan Berorganisasi: - Dinamika Kepemimpinan - Pengembangan kelompok - Kemitraan ekternal dan internal - Pentaatan Peraturan - Kemampuan Monev dan audit keuangan - Pentaatan Perjanjian
200 40 40 30 30 30 30
3.
Akses Kelembagaan: - Pengembangan simpul jaringan kelembagaan - Pengembangan akses jaringan elektronik - Intensitas komunikasi dan interaksi - Penumbuhan solidaritas sosial - Akses dan pengembangan teknologi
150 30 30 30 30 30
4.
Kemampuan Wirausaha: - Pemupukan modal - Pengembangan usaha - Pengelolaan dan pengembangan Pemasaran - Kredibilitas usaha/bankable - Analisis Peluang Pasar - Penciptaan peluang kerja - Penumbuh-kembangan asset usaha
250 40 30 30 30 40 40 40
195
5.
Kemandirian: - Kemampuan merespon inovasi - Kemampuan mengelola resiko usaha - Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah - Kemampuan merespon peluang usaha Total
200 50 50 50 50 1.000
Dengan mengukur tingkat kemampuan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan tersebut, maka akan dapat ditentukan kelas kelompoknya, yaitu kelas pemula, kelas madya dan kelas utama. Kemudian akan dapat ditentukan strategi untuk membina kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan tersebut yaitu jurus-jurus yang sudah kuat kita pertahankan, sedangkan jurus-jurus yang masih lemah kita pacu untuk meningkatkannya sehingga tingkat kemampuan kelompok tersebut senantiasa akan diperbaiki. Kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan yang berada di suatu wilayah kerja penyuluhan perikanan perlu dicacah dan dicatat secara berkala (minimal setahun sekali). Untuk ini perlu adanya Kartu Data Kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan (KDKP) yang mencatat antara lain : a) Nama kelompok dan jumlah anggota kelompok b) Tanggal berdiri kelompok c) Susunan pengurus kelompok (bila ada) d) Nama, umur, pendidikan dan pekerjaab setiap anggota kelompok. e) Kegiatan kelompok, baik di dalam maupin di luar usaha perikanan f) Kelas kelompok g) Tingkat kemampuan, dan lain-lain
196
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 1. Falsafah penyuluhan yang penting dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara lain: (1) Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, dan bukan bekerja untuk masyarakat; (2) Penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian; (3) Penyuluhan harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat; dan (4) Penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya. 2. Asas menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Perikanan, Perikanan dan Kehutanan, sesuai dengan Pasal 2, penyuluhan perikanan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. 3. Berdasarkan pada pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip: (a) Mengerjakan, artinya kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu; (b) Akibat, artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; dan (c) Asosiasi, artinya setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. 4. Tujuan penyuluhan jangka panjang adalah: (a) Better Fisheries, ada dengan kata lain better aquaculture atau better catching/capturing; (b) Better Business; dan (c) Better Living. 5. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi sangat penting di dalam kajian desa secara partisipatif, karena pada pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat harus dimulai oleh peran serta aktif dari masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan.
197
6. Kajian Keadaan Pedesaan biasanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa situasi, baik potensi maupun permasalahannya. Ini sangat berbeda dengan pendekatan 'top-down', dimana lembaga atau institusi terkait menentukan apa yang akan dikerjakan dalam suatu wilayah tersebut dan masyarakat diikutkan tanpa diberikan pilihan. Sebaliknya, dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif justru masyarakat diberikan keleluasaan dan kesempatan untuk memanfaatkan informasi dan hasil kajian mereka sendiri untuk mengembangkan suatu rencana kerja agar wilayahnya lebih maju dan kehidupannya mandiri serta sejahtera atau sering juga kita kenal pendekatan ini diistilahkan dengan bottom-up. 7. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Tujuan komunikasi berupa: (a) informative; (b) persuasive; (c) entertainment/ menghibur; (d) mengubah sikap/perilaku; (e) mengubah opini/pendapat/pandangan; dan (f) mengubah masyarakat. 8. Metode penyuluhan dapat digolongkan berdasarkan berbagai faktor sesuai dengan pendekatannya yaitu menurut jarak sasaran (according to target distance), menurut indra penerima sasaran penyuluhan, menurut jumlah sasaran penyuluhan, dan menurut sifat metode pendekatan pada sasaran. 9. Menurut jumlah sasaran penyuluhan yang akan dicapai, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan tiga cara pendekatan yaitu Metode berdasarkan Pendekatan Perorangan/Individual termasuk kunjungan, Metode Berdasarkan Pendekatan Kelompok diantaranya Demontrasi cara dan demontrasi hasil, Widya Wisata, Kursus, Temu wicara, Temu Karya, Temu Usaha, Mimbar Saresehan, Temu Kiprah, Temu Lapang, Perlombaan dan Gelar Teknologi Perikanan, Metode Berdasarkan Pendekatan Massal diantaranya Pameran, Kampanye, Pertemuan umum, dan Menurut Sifat Metode Pendekatan pada Sasaran yakni; Persuasif, Edukatif, Komunikatif, Akomodatif dan Fasilitatif. 10. Programa adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujauan yang disusun dalam bentuk dan sistimatik yang teratur setiap tahun. Tujuan 198
penyusunan pedoman umum programa penyuluhan kelautan dan perikanan adalah untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan serta terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan disetiap tingkatan secara partisipatif 11. Kelompok pelaku utama adalah merupakan wadah kebersamaan para pelaku utama dibidang perikanan dalam upaya untuk mencapai pelaku utama yang tangguh, yaitu yang mampu mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri dalam upaya memecahkan masalahnya sendiri, menghadapi tantangan dan mengatasi kendala yang ada. B. Saran Sebagai seorang penyuluh perikanan kita harus dapat mewujudkan fungsi penyuluhan perikanan seseuai dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4, yaitu: 1. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; 2. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; 3. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; 4. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; 5. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; 6. menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan 7. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.
199
DAFTAR PUSTAKA .........., 1996. Pedoman Penyusunan Pertanian. Departemen Pertanian .........., 2000. Perumusan Departemen Pertanian.
Programa
Program Penyuluhan
Penyuluhan Pertanian,
.........., 2002. Metode Penyuluhan Pertanian. Departemen Pertanian .........., 2003. Proses Penyuluhan Kemitraan, Departemen Pertanian .........., 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan .........., 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya; .........., 2009. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 .........., 2009. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB. 01/MEN/2009, Nomor: 14 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya Anwar, S. 2000. Kontribusi Penyuluhan Pembangunan Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Disajikan Seminar Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani di Bogor, 25-26 September 2004. Ban, van den, A.W. dan Hawkins, A.S.1986. Penyuluhan Pertanian, Kanisius, Yogyakarta. Berlo, David K., 1980. The Process of Communication. An Introduction of Theory and Practice. Michigan State University. USA. 200
Djuarsa Sendjaja, Sasa, dkk. Universitas Terbuka, Jakarta.
1999,
Pengantar
Komunikasi.
http://www.deptan.go.id/ http://www.dkp.go.id/ Ibrahim, JT, dkk. 2003 Komunikasi dan Penyuluhan. UMM Press Malang. Juni Pranoto dan Wahyu Suprapti, 2006. Membangun Kerjasama Tim (Team Building). Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Kartasapoetra, A.G., 1988. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta Margono Slamet, 1989. “Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian”.. Institut Pertanian Bogor. Mardikanto. T, 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press, Surakarta. Mardikanto, T., 1999. Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Pertanian,
Marpaung dan Renaldi, 2001. Teknik Komunikasi dan Presentasi yang Efektif. Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, Jakarta. Mosher .T, 1966, Menggerakkan dan Membangun Pertanian, Jakarta: CV .Yasaguna Padmowihardjo, S., 2000. Metode Penyuluhan Pertanian, Universitas Terbuka, Jakarta. Samsudin, U. 1987. Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian,Bina Cipta, Bandung.
201
Setiana L., 2005. Teknik Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Graha Indonesia. Ciawi. Bogor. Setiana L., 2005. Teknik Penyuluhan Masyarakat. Ghalia Indonesia.
dan
Pemberdayaan
Soedijanto, 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Agribisnis, Departemen Pertanian, Jakarta. Suprapto L., dan Fahrianoor, 2004. Komunikasi Penyuluhan dalam Teori dan Praktek. Arti Bumi In. Yogyakarta. Suhardiono, 1992. Penyuluhan Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian. PT Erlangga. Tim Pusbangluh, 2008. Modul Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Perikanan. Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP, Jakarta. Tim Pusbangluh, 2008. Modul Dasar-dasar Komunikasi. Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP, Jakarta. Tim Pusbangluh, 2009. Modul Komunikasi yang Efektif. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Zakaria, 2006. Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Pusat Manajemen Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanan, Ciawi. Bogor
202
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Fahrur Razi, SST dilahirkan di Pematang Panjang (Banjarmasin) 26 Januari 1982, lulus dari Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Banjarbaru pada Jurusan Budidaya Ikan Air Tawar
tahun
1999
dan
menamatkan
pendidikan D4 Penyuluhan Perikanan di STPP Bogor tahun 2004, serta telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain: Pengelolaan budidaya ikan air tawar (Banjarnegara, 2003); HACCP (Bogor, 2004); Pembekalan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (Jakarta, 2004); Budidaya udang vaname di tambak (Bali, 2005); Intensifikasi Budidaya Udang di Tambak (Jepara, 2005); Diseminasi Budidaya Kerapu dan Perikanan di Laut (Gondol, 2006); Konsultan Keuangan Mitra Bank (Denpasar, 2007); Pelatihan Dasar bagi Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli (Banjarbaru, 2008). Memulai karier
sebagai
Penyuluh
Perikanan
Tenaga
Kontrak
dengan
penempatan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2004 s/d 2007, sejak Januari 2008 mengemban amanah sebagai PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan
pada
Pusat
Pengembangan
Penyuluhan
BPSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
203
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI............................................................................
i
KATA PENGANTAR ..................................................................
ii
PENDAHULUAN.......................................................................
1
ANDAI SEMUA PENYULUH PERIKANAN BISA ............................
5
PROFESIONALISME DAN PERAN PENYULUH PERIKANAN .........
8
KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIMILIKI PENYULUH .........
11
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERIKANAN................................
37
TEKNIK PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA.....
48
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF ...................................................
90
METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN PERIKANAN.....................
112
TEKNIK PENYUSUNAN PROGRAMA DAN RENCANA KERJA ........
157
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA PERIKANAN ....................
169
SIMPULAN DAN SARAN ...........................................................
197
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................
200
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................
203
204 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat-Nya penyusunan materi penyuluhan dalam bentuk buku ”BUKU PINTAR KOMPETENSI DASAR BAGI PENYULUH PERIKANAN sebuah referensi bagi Penyuluh Perikanan” dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bahan kajian/masukan dalam penyusunan materi penyuluhan atau bahan referensi bagi Penyuluh Perikanan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya para pelaku pendampingan dalam upaya meningkatkan efektifitas proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan perikanan. Jakarta,
Januari 2010
Penyusun Ttd, Fahrur Razi, SST
ii 205