r <\ " ^
r
ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM STEFANUS BUDIMAN, S.H. M.H.fit RERAN Jin. CigorabongPerumahan PEMDA II Blok A Nomor 19 Kotaraja- Jayapura Provinsi Papua, Mobile 081219137812/081248909202, email : stefanusbudiman3(^gmail.com
r
Jakarta, 20 Maret 2017
o
Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 40/PHP.BUP/XV/2017 yang
o
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 4.
C'
1)11 KKIMA
0
NC.
C'
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
llari
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 .
Jam
Jakarta Pusat
0^ •
V.'
Yang bertanda tangan dibawah ini: 1
Nama
IMAN. H. KEUWAR, S.Sos;
Kewarganegaraan
IndoneJia
Pekerjaan/Jabatan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
Alamat
: Jin. Petam Kota Banj Sarmi Kabupaten Sarmi Propinsi Papua;
E-mail
:
[email protected]
bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: >T5.
•
STEFANUS BUDIMAN, SH. M.H;
v., •
.
NATHAUA RUMYAAN, SH;
'c. .-•
w
Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor AdvokatyTenasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Cigombong Perumahan PEMDA 11 Blok A No. 19 Kotaraja-Jayapura Propinsi Papua, Telepon/HP 081219137812, e-mail :
[email protected], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
V>;^
TERMOHON;
Selanjutnya disebut sebagai-
-1-
©
C
^
Dalam
hal
ini
memberi
Jawaban
TERMOHON
dalam
Perkara
Nomor
40/PHP.BUP/XV/2017 yang diajukan oleh Pemohon : r
1. Nama
/p r
:
DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH, MH
Warga Negara
: Indonesia
Alamat
: Kasonaweja, DIrtrik Mamberamo Tengah, Kabupaten
Mamberamo Raya, Provinsi Papua, Nomor Hp.
C
C'^
081248496867, Email :
[email protected] Ir. MUSRIADI HP, M.Si
2. Nanna
O
Warga Negara
Indonesia
ij)
Alamat
Perumahan Bank Papua, Nomor 24, Kotaraja, Kota
Jayapurs.
ProvinsJ
Papua,
NcrnQr
Hpt
081240698224, Nomor Faksimili 021-3917081, Email O ;
[email protected] \
Adalah Pasangan Calen Bupati dan Wakil Bupati Kafeyeaten krmi Tahun 2Q17 No. Urut 4, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: I. DAIAM EKSEPSI;
?
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
' ^
Bahwa
Menurut Termohon Mahkamah Konstitusl tidak benwenang
'•'
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang diajukan oJeh Pemo,hQn dengan alasan:
/. Bahwa alasan Pennohon mengajukan Permohonan ini berkaitan dengan V
Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam hal ini mengenal Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan Prosedur
Penggantian Calon Bupati nomor urut 2 (Dua) yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan
^
suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang
#
benar menurut Pemohon, sebagainwna diamanatkan dalam Peraturan
^
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah -2-
0^
^
dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi
No. 1 Tahun 2017 tentang
^
pedoman beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur»
^
Bupati dan Walikota, khususnya pasal 8 ayat 1 huruf b angka 4 yang menyatakan ; "Pokok PermohQnan pemohGn yang berisi penjelasan
C
tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
c
Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pennohon";
o
3, Bahwa dengan uralan Termohon diatas, maka Termohon mohon
•
kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi
(
menyatakan
Mahkamah
Konstitusi
tidak
berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak permohQnan pemohQn atsu tidak dapat diterima permphpnan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM {i£CAl STANDING) PEMOHON Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (I^S^I
standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.43418V2016 tentang Penetapan Pasangan Calokn Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (Vide Bukti TA.001) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPU-SRM.030.4341B1/2017
tentang
Perubahan
Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samni Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016
tentang
Penetapan
Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti TA,002); 2) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dengan Nomor
Urut 4 (Empat) sebagaimana
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : s
20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Umt
dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan -3-
••) J
c r' r
Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (Vide Bukti TA.003) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samni Nomor : 06/KPTS/KPUSRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi
C C
Pemilihan
C
Umum
Kabupaten
Sarmi
Nomor
:
20/KPTS/KPU-
c
SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti.
c
TA.004):
o
3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor ; 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi
o
HasiJ Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 (Vide Bukti TD.3.001); adapun Hasil Pemghitungan Perolehan Suara pada
<;• o
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 adalah sebagai bepikut 1 JUMIAH NO.
NAMA PASANGAN CALON
PERSENTASE
PEROLEHAN SUARA
1
Drs. EDUARD FONATABA, MM
dan Sdr YOSINA T. INSYAF, SE, 1.
MM, (Pasangan Calon nomor
7.692
37. 95 %
3.178
15. 68 %
5.768
28. 45 %
urutl)
V.
BERTHUS KYEU KYEU, BA dan
-
2.
Sdr. SHOLEH, SPd (Pasangan Calon nomor urut 2) Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr.
3.
ADRIAN ROY SENIS. AMd. Tek
(Pasangan Calon nomor urut 3) DEMIANUS
KYEUW
KYEUW,
-
SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADi 3.633 4. Vj
HP,
M.Si,
(Pasangan
nomor urut 4)
-4-
Calon
17. 92 %
^
4. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana
^
pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah
Pasangan Calon Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM yang Memperoleh Suara Sah sebanyak 7.692 (Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) atau sebanyak 37, 95 % (Tiga
O O _
Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Lima Persen) dari Suara Sah seluruh Calon, sedangkan Pemohon dalam perkara aquo memperoleh Suara sebanyak sebanyak 3.633 (Tiga Ribu Enam Ratus Tiga pulih Tiga ) atau sebanyak 17, 92 % (Tujuh Belas Koma Sembilan
Q
5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan
O
(DAK2) semester 11 tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Mei
O
051 (n^ Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu) Orang , yang diterima
Pasangan
^ Q
Puluh Dua Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-3 (Tiga)i
2016, Total Jumlah Penduduk Mbupaten Sarmi adalah sebanyak 36,
oleh Termohon pada tanggal 19 Mei tahun 2016 (Vide Buktt TB.OOl),
•)
maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang
Q
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
J ^ „
®
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemlllhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Junao Pasal 7 ayat (2) huruf (a), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan GubemuF, Bupati dan Walikota dimana
Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
'
6. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 Junao Pasal 7 ayat (2) huruf (a), PMK 1/ 2016 Jo PMK 1/ 2017, maka
perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai ;
berikut :
a. Total Jumlah Penduduk Kabbupaten Sarmi adalah 36. 051 (Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu);
b. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:
\77
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF. SE, MM,
Memperoleh Suara Sah sebanyak 7.692 (Tujuh Ribu Enam @
Ratus Sembilan Puluh Dua) atau sebanyak 37, 95 % n*iga
Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Lima Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
t) -5-
e r-
^
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. BERTHUS KYEU
*• p
KYEU. BA dan Sdr. SHOLEH, SPd. Memperoleh Suara Sah sebanyak 3.178 (Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan) atau jebanyak 15, 68 % (Lima Belas Koma Enam Puluh Delapan
C
Persen) dari Suara Sah reluruh Pasangan Calon;
O'
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr. Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek, Memperoleh Suara Sah sebanyak 5.768 (Lima Ribu Tujuh
Q r
Ratus Enam Puluh Delapan) atau sebanyak 28, 45 % (Dua
Puluh Delapan Koma Empat Puluh Lima Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
^
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) Sdr. DEMIANUS
Q
Memperoleh Suara Sah sebanyak 3.633 (Tiga Ribu Enam Ratus Puluh Tiga) atau sebanyak 17, 92 % (Tujuh Belas
@
KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si,
Koma Sembilan Dua Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon; ly
Total Suara Sah adalah sebanyak 20. 271 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus
O
Tujuh Puluh Satu)}
©
Perhrtungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah : 2% x 20. 271 = 405.
Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka y.
•
batas minimal selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan
Pemohon paling banyak 405 (Empat Ratus Lima) suara atau dibawah
angka 405 (Empat Ratus Lima) suara. barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) (Plhak
terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) (Pemohon) i.-r
<' 0
adalah 4.059 (Empar Ribu Uma Puluh Sembilan) Suara atau atau sebesar 20, 03 % (Dua Puluh Koma Nol Tiga Persen) dari Total Su^ra Sah;
Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut dl atas, dan oleh karenanya .•V,
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan -6-
G
O' Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan uralan fakta dan hukum tersebut di atas telah
C'
terbukti bahwa permohonan Penrjohon tidak memlliki kedudukan
,Q
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
^'
Kabupaten Sarmt Tahun 2017, sehingga sangat patut dan beralasan
C
hukum permohonan Pemohon dinyatakan c^^to/ajtdan/atau tidak dapat
0
diterima-,
®
C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS {OBSCUUR LIBEL)
®
Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon dalam dalil
O
permohonannya pada angka 1 (satu romawi) bagian b, mendalilkan bahwa : **Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Peroiehan
Q
Simm tabm ^Mtuc hMl F^miUMa Qdao. &.upAti dm W&M UupMti Tahun 2017*", namun dalam dalil-daiil Pemohon pada posita poin (a)
o
sampai (e) hanya menguraikan mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Tahapan
®
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pelanggaran Prosedur Penggantian
®
Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (Dua). dan tidak menjelaskan tentang
r-)
kesalahan hast! penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang
menjadi substansi permasalahan. Dengan demikian Termohon mohon
kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah t
Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan menyatakan 1
menolak permohonan pemohon atau Permohonan dinyatakan tidak dapat '
diterima;
ai-l
i.-•
-
s • .' /
DAIAM POKOK PERMOHONAN;
A. Pendahuluan;
Bahwa Termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
S'-
Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan f;} -7-
a
o
0
^
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi-Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang
r
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Waldl Bupati dan/atau Walikota dan Waki!
r
p
Walikota tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 7Tahun
C
2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Q
Walikota tahun 2017; Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan
O
Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal
^
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017
O
dengan mengedepankan profeslonalisme, akuntabel dan kepatuhan
^
terhadap aturan terkait pelaksanaan Pemilukada; Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yang
^ Q
diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan
*j
hingga Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, Pelaksanan Kampanye, pelaksaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi dan
® 0
Penghitungan Suara mulai dari tingkat PPS, PPD jampai pada tingkat Kabupaten. a. PelaksanaanTahapan Pendaftaran Calon dan Penetapan Calon;
C
Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon dimulai dengan TepmeheH meRgelurakan PengumumuR tentang PeRsyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu
pendaftaran Calon, pengumuman dilaksanakan melalui Media masa (Koran) dan ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Sarmi mulai pada tanggal 14 September 2016 sampai •- *
dengan 20 September 2016; Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016
sampai dengan tanggal 23 September 2016. Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 6 (Et^am) Bakal Calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan
©
Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 4 (Empat) pasangan
Q
Calon yang memenuhl Syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum
^
Kafeup^tea Sarmi
SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati -8-
O
o a
Namox : 19/KPTSyKPU-
o
o dan Wakil Bupati dalam pem'lihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 24 Oktobcr 2016 sebagaimana telah diubah
f
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor ; 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor :
r r\
f)
19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016
O
C
.
Q
tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017; (Vide Bukti TA.002):
Selanjutya diiakukan pengundian nomor unjt sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-
^
SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar
O
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan
Q
Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (Vide Bukti TA.003) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
^
Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 06/KPTS/KPU-
Q
SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi
o
Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPUSRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar
® 0
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti TA. 004);
Bahwa Termohon melakukan proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT dikarenakan
L
setelah diiakukan penetapan Calen Bupati atas nama Dps. Mesak Manibor, MMT dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh karena yang
' >
j
bersangkutan dipidana dengan Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung/Inkracht) atas perkara Korupsi yang didakwakan
kepada yang besangkutan. pTx>ses pergantian Calon tersebut diiakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Calon Bupati nomor urut 2 (Dua) atas nama Drs, Mesak Manibor, MMT digantikan oleh Berthus Kyeu Kyeu, BA yang herdampak pada Perubahan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor urut dan daftar Pasangan Calon;
©
Adapun Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh termohon adalah sebagai berikut:
o -9-
o
o r\
r
r NO.
o
NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT
Drs. EDUARD FONATABA. IS4M dan Sdr. YOSINA T. 1.
INSYAF, SE» MM, Pasangan Calon nomor urut 1 (Satu)
2,
Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua)
c
BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH. SPd. n
Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS,
r 3.
o
AMd. Tek, Pasangan Calon nomor urut 3 CTiga) DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH. M.H dan Sdr. Ir.
o
4.
o
MUSRIADI HP» M.Si, Pasangan Calon nomor urut 4 (Empat)
(Vide Bukti TA.001 dan Bukti TA.002);
o
b.Sengketa Tata Usaha Negara;
(•
o I. I
Terdapat 2 (Dus) sengketa yang diaiukan di PanwasJu Kafeupaten
Sarmi yaitu sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perorangan YOHANES SEFA, SE, M.Si dan NURWANTO, S,Pd, atas Sengketa tersebut, Termohon tetap menetapkan Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan T'dak Memenuhi Syarat;
Sengketa kedua adalah sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti Bupati Nomor unjt 2 (Dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU. BA: berdasarkan Putusan Panwas tersebut, Bakal Calon
Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA; dinyatakan Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor unjt 2 (Dua); c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT; ')
Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan Verifikasi baik verifikasi admnistrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di
Kabupaten Sarmi melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP); Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas
kependudukan Kabupaten Sarmi yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemiiihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut
diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) -10-
G
o
.melaui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model Sansus kemudian Data hasil Pencocokan dan Penelitian tersebut r
ditetapkan menjadi DPS dan DPS tersebut setelah diumumkan dan mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan
O
menjadi DPT pada tanggal 13 Desember 2016;
o d. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye; r
Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui
r
seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Sarmi.
O
Kampaye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan Debat Publik yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (Dua) Kali dan disiarkan oleh Televisi Lokal,
^
sebagaimana bukti pelaksanaan sosialisasi Pemilihan dan Kampanye (VideBuktiTCOOl):
c:^
Q (.
e. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghrtungan Suara dan Rekaprtulasi Hasil Penghitungan Suara;
Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan
tingkatan kewenangan dari KPPS» PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungaan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD, berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 10 Distrik ditingkat PPD. Hal ini membuktikan bahwa proses
pemungutan dan rekapitulasi penghrtungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 10 (Sepuluh) Distrik yang ada di Kabupaten
Sarmi kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-K\X/K; Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 j^da hM Kamis, Tanggal 23 Februari 2017; (Vide bukti TD.3.CKD1);
-11-
U
o
B. Pokok Perkara;
Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai Tahapan Pelaksanaan
Pemungutan Suara terdapat Pelanggaran-Pelangaran, dapat diuraikan sebagai C
berikut:
1. Bahwa Dalil Pemohon pada point 4.a tentang sebagian KPPS selaku
Penyelenggara/Pelaksanaan Pemungutan Suara tidak disertai dengan
r>
Keputusan Pengangkatan sebagai penyelenggara pemungutan suara di 8 r
Distrik dan 58 TPS adalah TIDAK BENAR karena Pengangkatan KPPS telah
diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sarmi berupa
©
Keputusan Penggangkatan;
o
^
2. Bahwa terhadap Dalil Point IV Hunjf b sampai dengan e, Termohon tanggapan sebagai berikut
Q
-
© {
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 15
Desember 2016, mendapatkan Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas lA Jayapura Nomor : W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan
j
Perkara Tipikor ata nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Perkara Nomor : 1489.K/Pid.SUS/2016, (Vide Bukti TA.005);
-
Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebut pada point 2 (Dua) diatas adalah : MENCADlLi SENDIRl
• Menyatakan Terdakwa Drs. MESAK MANIBOR. M.MT, telah •
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara seiama 6 (Enarn) tahun dan denda seiDesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratusJuta rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan •
seiama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan.
dst..;
(Vide Bukti TA.005);
"
-
Bahwa oleh karena Putusan sebagaimana tersebut diatas adalah Putusan
._
pada tingkat Kasasi, maka seketika itu juga telah berkekuatan hukurn_
U-'
tetap/Final Onkracht):
O
^
Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur.
Bupati, dan Waliota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa salah satu Syarat menjadi Calon Bupati adabh : -12-
C
C' r~-
**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
P
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bag} Mantan Terpidana
p -
C
telah secara Terbuka dan jujur mengemukakan kepada pubHk bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidanar. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Peraturan KPU Nomor 5 tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ayat 1 huruf c menyatakan:
r-)
a. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dUakukan oleh Partai
f
Peliftk atau Cabtmgan Paftai P&l^itlk atau Calon pepseemngan, dalam fial:
n
a, Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan; b. Berhalangan tetap: atau;
r>
c. Dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah l^ckskuma tiukm -
Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2016
p.
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(')
Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :
' )
**Penggantfan Bakat Caton atau Bakat Pasangan Caton sebagarmana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dUakukan pada tahap sebagai
^
berikut:
^
a. sampai dengan tahap verifikasipersyaratan calon; b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
Q
€. sej^ pefietapan Basangan^ Calon sampai dengan 30
puluh}
hari sebelum haripemungutan suara**.
-
'
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang memutuskan : 3, Menyatakan saudara Drs, MESAKH MANIBQR. M=MT, Calsn Bupati Sarmi Nomor Unjt 2 (Dua) tidak memenuhi Syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017;
b. Hasil rapat Pleno selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sarmi;
c. Segera setelah Rapat Pleno ini, memberitahukan kepada Partai
^j
Pengusung untuk mengajukan Caion Pengganti dalam jangka
waktu dan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) telah tfi
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kronologis sebagai berikut ;
-
Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Partai Pengusung Pasangan
^ ^
calon Nomor urut 2 (Dua) mengajukan Calon Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama BERTHUS KYEU KYU, BA disertai dengan
i.
Persyaratan Penf^lcnan dan Persyaratan CalQn= -13-
r
c* r
-
Proses verifikasi terhadap persyaratan Calon dan persyaratan Calon
-
dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan yang bberlaku: Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Termohon mengeluarkan
r
Keputusan
Nomor
:
Ol/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017
yang
^
BERTHUS KYEU KYEU, BA dinyatakan tidak memenuhi Syarat
menyatakan bahwa Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama Administrasi.
n
-
r.'
-
Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut, Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama BERTHUS KYEU KEYU, BA mengajukan Gugatan sengketa ke PANWASLU Kabupaten Sarmi;
Bahwa atas Cugatan dari Calon Penggantr Nomor urut 2 (Dua) atas nama
'
BERTHUS
KYEU
KYEU,BA
Panwaslu
Kabupaten
Sarmi
melaksanakan sidang sengketa yang dihadiri oleh Termohon, dalam Sidang Sengketa tersebut PANWASLU mengeluarkan Nomor 002/KS/PWSLSRM.33.14/I/ 20"I7 yang amamya menyatakan:
:
r'l
Menetapkan :
o
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau
C)
sebagian; 2. Membatalkan
J
Putusan
KPU
Kabupaten
Sarmi
Nomor
:
Ql/KPTVKPy-Sm030,434I81/^^ Tentans Penetapan Hasil Penelitlan Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 Atas Nama BERTHUS
•C.
^
KYEU-KYEU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
Q
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sarmi Untuk Menerima Berkas Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan dari Bakal calon pengganti No. Urut 2 Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dan Menetapkan Bakal calon pengganti No. Urut 2 Atas Nama
"
BERTHUS KYEU KYEU Memenuhi Syarat (MS) Administrasi
sebagai Calon Pengganti Bupati Nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Paling lambat Tanggal 15 Januari 2017 Jam 12 :00 WIT. 4. Meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Putusan ini; (Vide Bukti TA,006):
'> 'j
•
'3
Bahwa berdasarkan Putusan Panwas terebut, Termohon menetapkan
Calon Pengganti Nomor Urut 2 Atas Nama BERTHUS KYEU-l^EU dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017
sebagaimana Surat Keputusan Nomor ; 02/KPTS/KPU-SRM.030.
-^7
434181/2017 tntang Pencabutan Keputusan Nomor : Ol/KPTS/KPUSRM.Q3a434-181/2Q17 tentang Penetapan Hasil Penelitian Adminstrasi
1^'.,
dan kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal
'l
Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU, BA dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sarmi tahun 2017; Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPU-
^
SRM.03b.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Itomisi
® -
-14-
I .- 'i
O r r
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Sarnrti
Nomor
:
19/KPTS/KPU-
^
SRM,030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
C
Wakil Bupati dalam pemilihan Bupatr dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti TA.OOl); Termohon juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
-
C
Kabupaten Sarmi Nomor : 06/KPTS/KPU-SRM.030.43418V2017
r
tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016
f
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun
C>
2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti TA.003.); Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan
-
penjelasan terhadap proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) melalui Surat Nomer: 96/KPU/H/2017, tanggal 3 Februari 2017, perihal : Penjelasan Pemilihan pada PILKADA kabbupaten Sarmi tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pergantian Calon Bupati nomor urut 2 (Dua) telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (Vide Bukti TA.007);
r
i
(
Rahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017sebagaimana Surat •
Keputusan KPU Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017; (Vide Bukti TD.3.001) tersebut, tidak ada
^
keberatan menyangkut perhitungan selisih suara, melaikan ketjeratan
0
tentang pelanggaran pemilihan yang disampaikan kepada Termohon dan telah dikoordinasikan keberatan tersebut kepada Panwas Kabupaten Sarmi pada saat itu juga. Dalam proses tahapan rekapitulasi
C'
tingkat KPPS hingga tingkat PPD berjalan sangat lancar dan tersistematis sesuai dengan jadwal tahapan nasional dan sama sekali tgidak ada
'
^
keberatan dari setiap Saksi pasangan Calon. Oleh karenanya dalil
pemohon yang berdasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaranpelanggaran
^
dan
bukan
kewenangan Mahkamah
selisih
perhitungan
Konstitusi
Suara
sebagaimana
dalam menangani sengketa
perselisihan perolehan hasil pada Pilkada tahun 2017;
4. Bahwa
permohonan
Pemohon
lebih
dlfokuskan
peianggaran-pelanggaran pemilihan yang merupakan
pada
dugaan
kewenangan dari
Pengawas TPS, PPU Panwas Kecamatan/Distrik dan Panwas Kabupaten
Sarmi dan bukan kewenangan Mahkamah; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,
PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setriap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib nrienindaklanjuti
®
laporan paling lama 3(Tiga) hari setelah laporan diterima;
0-15-
'3
o r, r
6. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
r
2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
r
Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota r
menjadi Undang-Undang, perkara persetisihan penetapan perolehan suara
r
hasi! pemilihan dlperlksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus:
r
r
7. Bahwa memperhatikan
Dalil-dalil
Pemohon
dalam
Permohonanya
r
ternyata sama sekali tidak terkait dengan Perselisihan Perolehan Suara,
^
tetapi lebih dominan pada
proses Tahapan Pencalonan, sengketa
pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik Administrasi
^
maupun yang diduga pelanggaran Pidana sehingga berdasarkan uraian
f
fakta dan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak benA»enang untuk memeriksa dan mengadii perkara
C
permohonan Pemohon, sehingga sangat patut dan beralasan hukum
^
permohonan Pemohon dinyatakan ^//to/ai^rdan/atau tidalc dapatditerima;
C
^
a. Bahwa dengan uraian Termohon pada poin a, b, cdan ddi atas, maka tidak ada kesalahan/Pelanggaran yang Terstruktur, SIstematis, dan Masif
C-
yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Termohon mohon
(
kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon.
111. PETITUM
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada i---
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:
•
Mengabulkan eksepsi Termohon;
DAIAM POKOK PERKARA:
•
Menolak permehenan PemehoR untuk seluFuhnya;
[g
• Menyatakan Benar dan tetap beriaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum
^
Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan
Rekapltulasi Hasil
penghitungan perolehan Suara pada
-16-
•3
c
e
r
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
< r
• C
Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:
r
JUMLAH
NO
|r-
PEROLEHAN
NAMA PASANGAN CALON
SUARA
I I
Pasangan Calon nomor urut 1 (Satu) Drs.
if I
1
ir
EDUARD FONATABA, MM YOSINA T. INSYAF, SE, MM.
Pasangan
r
Calon
dan
nomor
urut
2
KYEU,
BA
dan
Sdr.
(Dua)
2
BERTHUS KYEU SHOLEH, SPd
3
ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY
r
7.692 Suara
Sdr.
3.178 Suara
Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) Ir.
r
(
SENIS, AMd. Tek
Q
Pasangan Calon nomo.r urut 4 (Emp^t) 4
if
DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH. M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.SI, TOTAL SUARA SAH
5.768 Suara
3.633 Suara
20.271 Suara
c
ۥ
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilI
,r
adilnya (ExAequo Et Bono) Hormat kami, KUASA HUKUM TERMOHQ
STEFANUSBU01MAN,SH NATHALIA RUMYAAN, SH
DIMAN, SH,
V. r
ITT
©
©
-17-
o
