PENASIHAT HUKUM

r-

.

r

ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM

Al

r r

STEFANUS BUDIMAN, S.H. M.H.fis REKAN Jin. Cigombong Perumahan PEMDA If Blok ANomor 19 Kotaraja- Jayapura Pravinsi Papua. Mobile 081219137812/081248909202, email: [email protected]

r

Jakarta, 17 Maret 2017

O

Hal: Jawaban Ternnohon terhadap Perkara Nomor 25/PHP.BUP/XV/2017 yang

n

dimohonkan oleh Drs. M6sak Manibor, M.MT dan Sholeh.

^

•

DITKKIMA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan M.§dan Merdekj Barat Nomor 6 /

^

lluri

um

Tan^gal

Jakarta Pusat

I .•

QV-'),o\a3\^

Jam

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

IMAN. H. KEUWAR, S.Sos;

Kewarganegaraan

Indonesia

Pekerjaan/Jabatan

Ketua Komisi Pennilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Alamat

: Jin. Petann Kota Baru Sarmi Kabupaten Sarmi Propinsi Papua;

E-mail <-T

=kpukahupaterLsarmi@gmaiLcom

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarrni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017 dalam hal mi memberikan kuasa kepada:

o

.

STEFANUS BUDIMAN, SH, M.H;

•

NATHAUA RUMYAAN, SH;

(' •'

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Cigombong Perumahan PEMDA II Blok ANo. 19 Kotaraja-Jayapura Propinsi Papua, Telepon/HP 081219137812, e-mail : [email protected], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai \s,l

TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor

25/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Pemohon :

a -1-

(f-j

u

O

>

n

C

1. Nama Warga Negara Pekerjaan

r

Alamat

r

Drs. Mesak Manibor. M.MT Indonesia

Pegawai Negerl Sipil Jalan Perumahan Pennda L Blok I Nomor 4 Neidam,

RT 004/Neidann-Kannpung Sawar. Distrik Sarmi,

p,

Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua 2. Nama

O

Warga Negara

O

Sholeh

Indonesia

Pekerjaan

Karyawan Swasta

Alamat

Kampung Tamar Sari RT/RW 005/002

Yang selengkapnya dapat Termohon uralkan sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI;

,

C I

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadlli, dan memutus perkara Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan penetapan Tidak Memenuhi Syarat yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang kesaiahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang ''}

'[)

benar menurut Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota, khususnya Pasa! 8 Ayat 1 huruf b angka 4 yang menyatakan : "Pokok Permohonan pemohon yang berisi penjelasan tentang kesaiahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon";

2) Bahwa Pemoiicn mengajukan Permoiionan ini berkaitan dengan permasalahan tahapan pencalonan dan tahapan Pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon maupun pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh pasangan calon yang lainnya yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3) Bahwa dengan uraian Termohon pada poin 1 dan 2 diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak Viv

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak permohonan pemohon atau dinyatakan tidak dapat diterima. B. KEDUDUKAN HUKUM (/£C>4Zy7:WP/7V6; PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

{/ega/ standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan -2-

u

O

^

susra tahap akhir hasil pemilihan Calon BupatI dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan : 1. Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan

C

Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017;

C

O

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 15

Desember 2016, mendapatkan Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas lA Jayapura Nomor :

^

W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan

r

Perkara Tipikor ata nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT yang dilampirl dengan Petikan Putusan Perkara Nomor : 1489.K/Pid.SUS/2016, yang pada pokok Amar Putusan :

- Menyatakan Terdakwa Drs. MESAK MANIBOR. M.MT, tefah terbukt! secara sah dan meyaktnkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dHakukan secara bersama-sama

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ohh karena itu dengan O

pidana penjara setama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.

200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan seiama 6 (enam) bulan; (Vide Bukti TA-001) 3. Bahwa berdasarkan Petikan Salinan Putusan Mahkamah Agung

tersebut,

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Sarmi

telah

menetapkan Calon Bupati nomor Urut 2 (Dua) atas nama Pemohon telah dinyatakan dan ditetapkan TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 4r/BA/KPU-SRM.030.44131/Xn/2016 tentang Rapat Pleno tindak lanjut Keputusan Makamah Agung No. 1489 K/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT (Calon Bupati Sarmi Nomor urut 2 (Dua) pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (Vide Bukti TA.002) dan Surat Keputusan Nomor; Nomor i 27/ KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. MESAKH MANIBOR, M.MT, Tidak Memenuhi Syarat

Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017; (Vide Bukti TA.003);

4. Bahwa selanjutnya Termohon menyurati Partal Pengusung Pasangan Calon Nomor urut 2 (Dua) untuk mengajukan Bakal Calon Pengganti Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) masing-masing yaitu : - Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi melalui Surat Nomor: 181/KPU-KS/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal

Pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) An. Drs. MESAKH MANIBOR, M.MT;

- Partai Amanat Nastonal Kabupaten melalui Surat Nomor :

182/KPU-KS/xn/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal

Pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) An. Drs. MESAKH MANIBOR, M.MTi -3-

- Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sarmi melalui Surat Nomor : 183/KPU-KS/XU/2016 tanggal 23 Desember 2016,

perihal Pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) An. Drs.

MESAKH MANIBOR, M.MT

(Vide Bukti TA.004)

5. Bahwa ke-3 (Tiga) Surat tersebut diatas telah diterima oleh Pengurus Partai dan atau Tim Pasangan Calon pada tanggal 24 Desember 2016,

sebagai mana formulir tanda terima Surat (Vide Bukti TA.004);

6 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 47, SK Nomor 27 tersebut

pada tanggal 29 Desember 2016, Partai Pengusung Pasangan Calon

nomor urut 2 (Dua), yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Amanat

Nasional mengajukan Calon Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua)

atas nama Bapak BERTHUS KYEU KYEU, BA:

7 Bahwa dalam berkas Persyaratan calon Pengganti Nomor urut 2

(Dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU. BA; salah satu berkas pengusulan Calon Pengganti yaitu Form Model B.3-KWK KPU tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Poiink dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yaitu Partai

^)

Golkar, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang sepakat mengajukan Pasangan Calon Pengganti yaitu Calon Bupati Sarmi : BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH salah

satu pihak yang menandatangani surat Pernyataan tersebut adalah

i

Ketua Partai GOLKAR Kabupaten Sarmi yaitu Bapak Drs. Mesak Manibor, MMT (Pemohon dalam perkara aquo): (Vide Bukti

.,

TA.005);

(•'

8. Bahwa selain Form model Model B.3-KWK KPU tersebut, Pemohon

,

Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yang menyatakan Sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH dalam pemilihan Bupati dan

juga menandatangani Form Model B.2-KWK.KPU yaitu Surat Pernyataan kesepakatan Gabungan Partai Politik daiam pencalonan

fi

^ tr /•

»

Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, dan sepakat tidak akan menarik dukungan terhadap. Calon yang sudah diusulkan; (Vide Bukti TA.006); 9. Bahwa Pemohon juga menandatangani Form Model B-KWICKPU Parpol yaitu Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahuR 2017 atas Pasangan Calen BERTHUS KYEU KYEU dan Calen Wakil Bupati Sarmi SHOLEH; (Vide Bukti TA.007);

10. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mengeluarkan Keputusan : R-449/GOLKAR/X1I/2016 tentang

Persetujuan Pasangan Calon Bupati Sarmi dan Wakil Bupati Sarmi -4-

yang memberikan Persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH,

S.Pd; sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (Vide Bukti TA.008);

11 Bahwa berdasarkan beberapa Dokumen Pengusulan Bakal Calon

*Pengganti Bupati atas nama BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil

Bupati Sarmi SHOLEH yang secara sadar ditandatangani oleh

Pemohon, maka sesungguhnya Pemohon sejak awal menyetujui dan

menerima proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua)

r-

C:-

0 C)

sebagaimana yang telah diproses oleh Termohon;

12. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan, Pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan/Gugatan atas proses pergantian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Sarmi dan Panwaslu Kabupaten Sarmi sama sekali tidak memberikan rekomendasai terkait proses Pergantian Calon Bupati tersebut;

e

P

13-§ahwa KQmisi Pemilihan Umiirn. Republik indonesia t?lah memberikan penjelasan terhadap proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) melalui Surat Nomor : 96/KPU/II/2017, tanggal 3 Februari 2017, perihal : Penjelasan Pemilihan pada PILKADA Kabupaten Sarmi tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pergantian Calon Bupati nomor urut 2 (Dua) telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (Vide Bukti TA.009);

14. Bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi

' s y a r a t oleh Termohon dan proses pergantian Calon Bupati juga telah diproses oleh Termohon dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati

BERTHUS KYEU KYEU dan' Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH

sebagai Peserta dalam Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun

2017 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

^-

Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Pembahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarmi Nomor: 19/KPTS/KPU-SRM.03e.434181/2016 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti ,

TA.010); dengan Nomor urut 2 (Dua); 15 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

"sarmi

Nomor

09/KPTS/KPU.SRM.030.43418V2017

Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, Peraih suara terbanyak pertama adaiah Pasangan

Calon Nomor Urut 1 (Drs. Eduard Fonataba. MM dan Yosina T.

Insyaf, SE, MM) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 7.692, -5-

c'

Peraih suara terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir Albertus Supripno dan Adrian Roi Senis, Amd.Tek) dengan

perolehan jumlah suara sebanyak 5.768, Peraih suara terbanyak ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Demianus Kyeuw-

kyeuw, SH, MH daan Ir. Musriadi HP, M.Si) dengan perolehan Jumlah suara sebanyak 3.633, dan Peraih suara terbanyak ke empat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Berthus Kyeu kyeu BA dan Sholeh. S,Pd) dengan perolehan jumlah suara sebanyak

Sedangkan Pemohon bukanlah merupakan peserta pemilihan

sehingga tidak memiliki jumlah suara yang bisa dihitung prosentase selisih suaranya dengan peraih suara terbanyak untuk mendapatkan

perbedaan selisih suara sebanyak 2% (dua persen), Dengan demikian

menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajul
PMK No. 1 Tahyn 2017 atau Pasal 8 PMK No, 2 Tahun 2016 sebagairnana telah diubah dengan PMK No. 2Tahun 2017.

16.Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing sebagai Pemohon dalam Permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, sehingga mohon yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon:

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Junao Pasal 5 ayat

(1) PMK No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1tahun 2016 tentang Pedoman beracara

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat

dlajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (t!^) harl

^

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/W Provinsi/Kabupaten/Kota;

2) Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara pada [,• 1

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana Benta Acara Nomor : 08/BA/KPU-SRM-030.434181/ 11/2017 tanggal 23 Febwari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingtet

Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017

(Vide Bukti TD.3.e01) dan Surat Keputusan Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sarmi Tahun 2017 (Vide Bukti TD.3.002) dan diumumkan pada

hari itu iuga dan diserahkan kepada Tim Pemohon pada hari itu juga sekitar Pukui 17.00 Waktu Indonesia Timur (WIT), bahwa dengan © 0

-6-

demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 28 Februari 2017 .

3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tangga^ 1 Maret 2017. Pukul 20.40 WIB, sehingga menumt Termohon, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut

diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon yang Mulia Ketua Mahkamah Konstttusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JEIAS (OBSCUUR LIBBL) 1. Bahwa memperhatikan objek Permohonan Pemohon adalah: - Berita Acara Termohon Nomor : 08/KPTS/KPUSRM.030.434181/11/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten datam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017:

- Keputusan Termohon Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030. 434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekaprtulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh masing-masing Kandidat pada

G'

Pemilukada Serentak tahun 2017 di Kabupaten Sarmi;

Q

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa pertama dalam Pennohonan Pemohon,

Termohon dengan Tegas menyatakan bahwa Termohon ^idak pernah mengeluarkan

Berita Acara Termohon Nomor ; Q8/KPTS/^Py-

SRM6'3a434181/n>^6l7 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Berita Acara Nomor : 08/BA/KPU-SRM-

(. (;

030 434181/11/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017:

I

•/

-

3 Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon pada point 3, Pemohon * memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan NomoFj 08/BA/KPU-SRM-030.434181/ U/2017 tanggal 23 febman 2017

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dt tingM Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017,

Pemohon tegaskan bahwa Termohon tidak pernah mengeluykan

Keputusan Nomor: 08/BA/KPU-SRM-030.434181/ 11/2017 tanggal 23 -7-

o I

n

'

^

Februari 2017 yang dimohonkan oleh Termohon. Dokumen yang

dikeluarkan oleh Termohon adalah Berita Acara Nomor : 08/BA>KPUSRM-030.43418V1I/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapttulasi

Hasi! Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan

r

Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

r

4. Bahwa dalam Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa Kedua oleh Termohon, Berita Acara Termohon Nomor : 08/KPTS/KPU-

C-

SRM.030.434181/1I/2017 tentang

Rekapitulasi

Hasil

Perhitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2017» Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Berita Acara Nomor ; 08/BA/KPUSRM-030.434181/ 11/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan

O

Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017:

< )

r>

1

'

5. Bahwa Pokok permohonan Pemohon tldak jelas karena Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemllukada Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017, namun dalam dalil-dalil Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan 30, hanya menguraikan mengenai Pelanggaran-

pelanggaran Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pelanggaran Prosedur Penggantian Pemohon sebagai Pasangan Calon nomor urut 2 (dua), dan tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi substansi permasalahan. Dan juga Pemohon menguraikan tentang adanya politik Liang (Money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3, menurut Termohon bahwa hal tersebut bukan merupakan Kewenangan

Makamah dan bukan merupakan alasan dalam sengketa Hasil Pemilu. Bahwa Politik Uang termasuk dalam ranah Tindak Pidana PEMILU yang

proses penegakan hukumnya melalui mekanisme di Panwas Kabupaten

Sarmi dan berakhir pada proses peradilan Umum.

6 Bahwa dengan demikian Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua

—/

Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan menyatakan menolak

permohonan pemohon atau Permohonan dinyatakan tidak dapat

diterima;

'3

:)

©

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

A. Pendahuluan;

Q

Bahwa Termohon sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang

® @

diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional sebagaimana diatur dalam -8-

e /•'

V/

C;

G

^

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

^

Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan

O

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

G r. r

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waiikota dan Wakil Walikota tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 7Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

c

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waiikota dan Wakil

c

Waiikota tahun 2017; Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan

Negara Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel dan kepatuhan

c

terhadap aturan terkait pelaksanaan Pemilukada;

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, Penetapan nomor urut. Pelaksanan

Kampanye, pelaksaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat Kabupaten.

a. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calen dan Penetapan Calon;

Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon dimulai dengan Termohon

mengeluarkan

Pengumumun

tentang

Persyaratan

Pencaionan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu

pendaftaran Calon, pengumuman dilaksanakan melalui Media masa (Koran) dan ditempelkan pada beberapa tempat strategis dl Kabupaten Sarmi mulai pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;

Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016

sampai dengan tanggal 23 September 2016. Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 6 (Enam) Bakal Calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencaionan dan

Syarat CalQn. TermQhon menetapkan hanya 4 (Empat) pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagaimana Keputusan Komisi -9-

a

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPUSRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016

tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017; Seianjutya dilakukan pengundian nomor umt sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPUSRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Umt dan daftar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 06/KPTS/KPU-SRM.e30.434181/20t7 tentang Penjbahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa Termohon melakukan proses pergantian Calon Bupati Nomor

urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT dikarenakan setelah dilakukan penetapan Calen Bupati atas nama Dps. Mesak Manibor, MMT dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh karena yang

bersangkutan dipidana dengan Putusan Pengadilan (Putusan Makamah Agung/Inkracht) atas perkara Korupsi yang di dakwakan kepada yang besangkutan.

Proses pergantian Calon tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Calon Bupati nomor unjt 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, MMT digantikan oleh Bhertus Kyeu Kyeu, BA yang

berdampak pada Perubahan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor urut dan daftar Pasangan Calon,

Adapun Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh termohon adalah s,ehagai berikut:

-10-

NO.

r: 1.

r":

r

2, 3.

O

c

4,

NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T.

INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon nomor urut 1(Satu) BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd. Pasangan Calon nomor urut 2 (^la) Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN KUY itNlS. AMd. Tek, Pasangan Calon nomor urut 3 (Trga) DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir.

MUSRIADI HP, M.Si, Pasangan Calon nomor umt 4 (Empat)

b.Sengketa Tata Usaha Negara:

Terdapat 2 (Dua) s.engk^ta yang diajukan di Panwasiu Kabupaten Sarmi yaitu sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan YOHANES SEFA, SE, M.Si dan NURWANTO, S,Pd. atas Sengketa tersebut, Termohon tetap menetapkan Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan T'dak Memenuhi Syarat;

Sengketa kedua adalah sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYEU» BA; berdasarkan Putusan Panwas tersebut, Bakal Calon

Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama Bhertus Kyeu Kyeu, BA; dinyatakan Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor urut 2 (Dua); c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT;

Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan Verifikasi balk verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di

Kabupaten Sanni melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);

Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dar! Dinas

kependudukan Kabupaten Sarmi yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Data tersebut

diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) -11-

I ,

n

^

melaui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model

C

Sensus kemudian Data hasil Pencocokan dan Penelitian tersebut ditetapkan menjadi DPS dan DPS tersebut setelah diumunnkan dan mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 13 Desember 2016 (Vide Bukti TB.004);

r r

C

d. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

C:

Termohon melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye melalui

C

seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempelkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Sarmi.

f

»

Kampaye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan Debat Publik yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (Dua) Kali dan disiarkan oleh Televlsl Lokal, sebagaimana bukti pelaksanaan sosialisasi Pemilihan dan Kampanye (Vide Bukti TCOOl):

C,

e. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara;

V

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan C

tingkatan kewenangan dari KPPS» PPS, dan PPD» baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungaan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS dan PPD» berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan. saksi-saksi

pasangan calon ditingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 10 Distrik ditingkat PPD. Hal tni membuktikan bahwa proses

pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 10 (Sepuluh) Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK; Kemudian Termohon melanjutkan tahapan bempa Penetapan I

T

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 pada Hari Kamis, Tanggal 23 Februari 2017; (Vide Bukti TD.3.002);

t. i I

B. Pokok Permohonan;

Eahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai dalil Permoiionan

Pemohon mengenai Hasil Perhitungan Suara Pemilukada dan penetapan Tidak -12-

Memenuhi Syarat (TMS) (Pleno Tidak Memenuhi Syarat), serta Pelanggaranpelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalikan pada poin 4 (empat) mengenai Berita

Acara dan SuraX Keputusan Termohon diterbitkan Mendahului Sidang Pleno KPU, karena Pleno KPU sesungguhnya baru dilaksanakan pada

f.

tanggal 24 Desember 2016 Jam 04.09 WIT di Ruang rapat KPU Kabupaten Sarmi Kota Baru Petam Sarmi adalah TIDAK BENAR . Bahwa Rapat Pleno KPU Sarmi di laksanakan Pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

C (• c

Kabupaten Sarmi Nomor 27/KPTS/KPU-SRM.O30.434181/2O16 Tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesakh Manibor. M.MT, Tidak memenuhi syarat sebagai peserta

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (Vide Bukti TA.003);

2. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada point 5 (lima) r-

mengenai

Termohon Melaksanakan Pleno Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

terhadap Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Menandatangani seluruh

dokumen resmi pada hari libur resmi adalah TIDAK BENAR, karena sesuai dengan PKPU No. 3 tahun 2016, Pasal 1 ayat 12 disebutkan ; "Hari adalah hari Kalender", sehingga Termohon melaksanakan Pleno

pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai hari Kalender dengan tidak mengenai hari libur. Dengan demikian Rapat Pleno yang dilaksanakan

oleh Termohon telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 6 (enam) mengenai Jadwal

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang diterbitkan Termohon pada Tanggal 5 November 2016, Calon Bupati Sarmi

Nomor Urut 2 (dua) atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT masih melaksanakan Kampanye di 10 (sepuluh) Distrik sesuai Jadwal yang diterbitkan oleh Termohon dan masih mengikuti Debat Kandidat pada

tanggal 17 Desember 2016 adalah karena pada saat itu Drs. Mesak

Manibor, M.MT masih menjadi Calon Bupati K.abupaten Sarmi, Tetapi setelah Termohon mendapatkan Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas lA Jayapura Nomor :

W30-UI/2533/HK.07/X11/2016, Perihal : Salinan P«tikan Putusan

Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung No. 1489 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016, maka Termohon mengadakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupa_ten Sarmi No. 27/KPTVI
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tertanggal

23 Desember 2016. Bahwa sejak di terbitkan Keputusan KPU tersebut Drs. Mesak Manibor, M.MT tidak lagi sebagai Calon Bupati Sarmi nomor urut 2 (dua), sehingga kegiatan Kampanye/Pertemuan Terbatas -13-

e n

^

pada tanggal 10 Februari 2017 yang dilakukan oleh Drs. Mesak manibor, M.MT menjadi tanggung jawab Bawaslu.

^

4. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon poin 7, Termohon menjelaskan porsedur pelaksanaan Keputusan Termohon dalam menetapkan

(

Pemohon tidak memenuhi Syarat sebagai calon adal sebagai Berikut: - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 15 Desember 2016, mendapatkan Surat dari Ketua Pengadilan

r-

Tindak Pidana Korupsi

r

pada Pengadilan Negeri Kelas lA

Jayapura Nomor : \X/30-UI/2533/HK.07/Xn/2016, Perihal : SalinaR Petikan Putusan Per-kar-a Ttpikepata nama Terdakwa Dps.

r

Mesak Manibor, MMT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Perkara Nomor: 1489.K/Pid.SUS/2016, (Vide BuktiTA.001);

^ t

- Bahwa adapun Amar Putusan Makamah Agung sebagaimana disebut pada point 2 (Dua) diatas adalah :

^

MENCADIU SENDIR!

• Menyatakan Terdakwa Drs. MBSAK MANIBOR. M.MT, telah

r

V

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan tindak pidana ^'Korupsi yangdiiakukan secara bersama-sama

^

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seiama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.

^

pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan seiama 6 (enam) buian;

200.000.000.00 (dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabiia

-

• Menjatuhkan pidana tambahan. dst..; Bahwa oleh karena Putusan sebagaimana tersebut diatas adalah Putusan

pada tingkat Kasasi, maka seketika itu juga telah berkekuatan hukum tetap/Final (Inkracht);

-

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Waliota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa salah satu Syarat menjadi Calon Bupati adalah :

tidak pernah sebagai terpidana t^rdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuataa hukum tetap, atau bagi Mantan Terpidana telah secara Terbuka dan Jujur mengemukakan kepada pubUk bahwa

yangbersangkutan adalah mantan terpldanar. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Peraturan KPU Nomor 5 tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ayat 1 huruf c menyatakan:

a. Pen^antian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partal Politik atau Cabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hah

a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan; b. Berhalangan tetap; atau; -14-

c. r

^

c, Dijatuhi pidana berdasarkan Putusan PengadUan yang telah

^

berkekuatan hukum tetap.

-

r C ( .

( f

(

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ;

"Penggant/an Bakal Calon atau Baka! Pasangan Cahn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dllakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampat dengan tahap venfikasi pefsyafatan ealoR;b. sebelum penetapan Pasangan Cahn; atau

c. sejak penetapan Pasangan Cahn sampai dengan 30(tiga puluh) haiisebeium ban pemungutan suara".

c.

5. Bahwa feerda^arkan ha!-ha[ ^ebagaim^na ters?byt diatas, maka Rapat PlenQ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi memutuskan :

1. Menyatakan saudara Drs. MESAKH MANIBOR, M.MT, Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta

^ (

^

^

daiam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017; 2. Hasil rapat Pleno selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU 5armi:

3. Segera setelah Rapat Pleno ini, memberitahukan kepada Partai Pengusung untuk mengajukan Calon Pengganti dalam jangka waktu

dan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa terhadap Dalil Point 8, Termohon tanggapan sebagai be/ikut: Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan penjelasan

V

terhadap proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) melalui Surat Nomor : 96/KPU/II/2017, tanggal 3 Februari 2017, perihal : Penjelasan

Pemilihan pada PILKADA Kabupaten Sarmi tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pergantian Calon Bupati nomor urut 2 (Dua) telah

dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan Logo yang digunakan oleh KPU RI bukan Kapasitas Termohon untuk menanggapinya, (Vide Bukti TA.009);

7. Bahwa terhadap Dalil Point 9 sampai dengan 19, Termohon tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Partai Pengusung Pasangan calon Nomor urut 2 (Dua) mengajukan Calon Pengganti Bupati Nomor

urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYU. BA disertai dengaa Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon. - Proses verifikasi terhadap persyaratan Calon dan persyaratan Calon dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor : OVKPTS/KPU-SRM.OSO,434181/^ yan^ menyatakan bahwa Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama -15-

c

C

BHERTUS KYEU KYU, BA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi.

r

- Bahwa atas Keputusan Termohon tersebut, Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYU, BA mengajukan Gugatan sengketa ke PANWASLU Kabupaten Sarmi; - Bahwa atas Gugatan dari Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas

r r

nama

BHERTUS

KYEU

KYU,BA

Panwaslu

Kabupaten

Sarmi

melaksanakan sidang sengketa yang dihadiri oleh Termohon, daiam Sidang Sengketa tersebut PANWASLU mengeluarkan keputusan Nomor:

(•

002/KS/PWSLSRM.33.14/I/ 2017 yang amarnya menyatakan:

r

Menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Ci

•

sebagian;

- Membatalkan Putusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 01/KPTS/KPUSRM.030.434181/2017 Tentang Penetapan Hasil Penelitian

Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Calon Bakal Calon n

/

C

Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. - Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sarmi Untuk Menerima

Berkas Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan dari Bakal calon pengganti No. Urut 2 (Dua) Atas Nama BERfHUS KYEU KYEU dan Menetapkan Bakal calon pengganti No. Urut 2 Pua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU Memenuhi Syarat (MS) Administrasi

sebagai Calon Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Paling lambat Tanggal 15 Januari 2017 Jam 12:00 WIT. . Meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk melabanakan Putusan ini; (Vide Bukti TA.012);

- Bahwa berdasarkan Putusan Panwas terebut, Termohon menetapkan

f

Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/KPU-

SRM.030.434181/2017 tentang Pencabutan Keputusan Nomor^ : 01/KPTS/KPU-SRM.030.43418iy2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian AcJminstrasi dan kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon Bakal Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYU, BA dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (Vide Bukti TA.013);

- Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 05/KPTS/KPUSRM.030.434181/2017 tentang Penjbahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPUSRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (Vide Bukti TA.010):

V.

•t

-16-

(. r

c'

. Termohon juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016

("•

tentang Penetapan

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januarl 2017 (Vide Bukti TA.014);

C r. r

c:

G

D t

C'

8. Terhadap Dalil Point 20 sampai dengan 23, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 November 2016, Termohon melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Tim Pasangan calon dan PANWASLU Kabupaten Sarmi, juga dihadiri oleh PPD. Rapat pleno terbuka tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/BA/KPU-SRM.030.434181/XI/2016 tanggal 2 November 2016 (Vide Bukt T§-. QOIJ dan SK Nomor: 23/KHS/lCPy-SRM, bsOASiisuioie tentang Penetapan daftar Pemilih sementara untuk

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (Vide Bukti TB.002) yang diserahkan kepada Tim pasangan Calon, dan Panwaslu Kabupaten Sarmi, sebagaimana formulir Tanda terima yang ditandatangani oleh Tim Pasangan Calon dan PANWASLU Kabupaten Sarmi;

- DPS yang ditetapkan tersebut, diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diumumkan di setiap kantor Kelurahan/Desa/Kampung dan tempat

strategis lainnya untuk mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat; C"

Data hasil masukan dan koreksi dari masyarakat tersebut disampaikan

kemball oleh PPS kepada PPD dan selanjutnya diplenokan ditingkat

Kabupaten rmnjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pleno penetapari DPT

tersebut dllaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, PPD dan Panwaslu Kabupaten Sarmi dan Berita

Acara Rapat Pleno (Vide Bukti TB.003) dan SK Nomor: 26/KPTS/KPU-

SRM.030.434181/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (Vide Bukti IB,004), Be.rita Acara rapat Pleno, Salinan DPT dan Surat Keputusan DPT tersebut diserahkan oleh Termohon kepada setiap Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi;

- Bahwa keputusan Termohon terhadap penggunaan DPT tersebut sama sekali tidak mengurangi atau menambah jumlah DPT, terhadap permasalahn DPT Ini, Pasangan Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu kabupaten Sannl, namun Panwaslu kabupaten Sarmi tidak memberikan Rekomendasi terkait DPT kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon sangat berbangga, tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 adalah sebesar 76 %

(Tujuh Puluh Enam Persen), dari Jumlah DPT sebanyak 26.673 (Dua P-uIuh

Enam Ribuh Enam Ratus Tujuh Puluh Dua), jauh diatas target dari Termohon yaitu partisipasi sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen):

- Bahwa terhadap keberadaan DPT tersebut, sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan Calon baik dalam Rekapitulasi tingkat TPS maupun tingkat PPD; -17-

.u

9. Terhadap Dalil Point 24 sampai dengan 30, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang mempermasalahkan

semua pelangaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan yang merukapan kewenangan Panwaslu yang telah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana Data Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Bupatt dan Wakil Bupati Samii tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Sarmi, (Vide Bukti TF.OOl);

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon sangat tidak bersentuhan tentang

perselisihan hasil penetapan perolehan suara dari Termohon

berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, namun Termohon tetap menanggapi dalil-dalil tersebut.:

- Tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan perhitungan

0^

dan rekapitulasi perolehan suara, yang terdapat dalam dalil

permohonan pokok perkara, dapat Termohon jeJaskan bahwa Pemohon telah meiandaskan permohonannya pada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dinilai secara sepihak dan dugaandugan pelanggaran tersebut telah diputuskan oleh Panwaslu

^

C

^

Kabupaten Sarmi:

,

- Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017sebagaimana Surat Keputusan KPU Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030. 434181/2017 tanggai 23 Febmari 2017 (Vide Bukti TD.3.002); tersebut. tidak ada keberatan menyangkut perhitungan selisih suara, melainkan keberatan tentang pelanggaran pemilihan yang

clisampaikan kepada Termohon dan telah dikoordinasikan

keberatan tersebut kepada Panwas Kabupaten Sarmi pada saat itu

juga. Dalam proses tahapan rekapitulasi tingkat KPPS hingga tingkat PPD berjaian sangat lancar dan tersistematis sesuai dengan jadwal tahapan nasional dan sama sekali tidak ada keberatan dari setiap Saksi pasangan Calon. Oleh karenanya dalil pemohon yang berdasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran dan

'

bukan selisih perhitungan Suara sebagaimana kewenangan

(

Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan peiFolehan hasil pada Pllkada ^hun 2017;

I

"C"

'-• ,

" "

3. Bahwa Pemohon membuat sangkaannya didalam permohonan ini hanya berdasarkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran. tanpa

didukung oleh bukti yang akurat dan outentik; sehingga sudah s^patutnya PerrnQhcnan Pemohpa harus dinyataksn ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

-18-

r

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari

Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya

r

dasar hukum yang kuat.

r

HI. PETITUM c\

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI;

• Mengabylkan

r

TermQhQn;

DALAM POKOK PERKARA: k •

• Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; C'-

ri I,'

• Menyatakan Benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.43418V2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

• Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

t

NO.

JUMLAH PEROLEHAN SUARA

NAMA PASANGAN CALON

Pasangan Calon nomor urut 1 (Satu) Drs. 1.

EDUARD

FONATABA,

MM

dan

Sdr.

7.692 Suara

YOSINA T. INSYAF, SE, MM,

Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua) 2.

BERTHUS

KYEU

KYEU,

BA

dan

Sdr.

3.178 Suara

SHOLEH, SPd

Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) Ir. 3.

ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY

5.768 Suara

SENIS, AMd.Tek

Pasangan Calon nomor urut 4 (Empat) 4.

DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan

3.633 Suara

Sdr. Ir. MUSRIADl HP, M.Si, TOTAL SUARA SAH

-19-

<:v

20.271 Suara

6. 0

Atau

r-

Apabila Mahkamah Konrtitusi berpendapat Iain, mohon putusan yang seadiladilnya (Bx Aequo Et Bono) Hermat kami,

T;

KUASA HUKUM TERMOHOJ^^^ c:

ATHALIA RUMYAAN, SH

IMAN, S.H

o

a

\

'

•3

-20-

k-