DAFTAR ISI
EDISI Maret - April 2013
Laporan Utama
03 05
Membangun Indonesia Melalui Penyiaran
06 07
PRIYO BUDI SANTOSO: Media Harus Tunduk Pada Kepentingan Publik
08
Tifatul Sembiring: Penyiaran Harus Hadirkan Kepemimpinan Nasional yang Kokoh
09
Hasil Sidang Komisi Rakornas KPI 2013
Djoko Suyanto: Penyiaran Wajib Utamakan Data, Pengetahuan dan Kebenaran!
Linda Amalia Sari: Sadar Media Harus Diawali dari Keluarga
Opini
12 14 16
Sistem Stasiun Jaringan: Usaha Wujudkan Demokratisasi Penyiaran
20
Galeri Komisi Penyiaran Indonesia
Harsiarnas, Literasi Media, dan Tanggung jawab Dunia Penyiaran Harsiarnas: Spirit Nasionalisme Penyiaran
KPI Pusat
22
BJ Habibie Terima Penghargaan Harsiarnas ke-80
24 25 26
KPI Targetkan Semua Wilayah Perbatasan Indonesia Dapat Siaran RRI dan TVRI
ari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) bukanlah peristiwa biasa. Harsiarnas bahkan terinspirasi dari semangat kebangsaan serta filosofi kenabian yang diemban dunia penyiaran. Menyebarkan informasi mengabarkan berita ke pelosok dunia, bahwa inilah sebuah bangsa, Indonesia. Lewat Harsiarnas ke-80 kita kembali diingatkan bagaimana dunia penyiaran selalu ada pada setiap momentum bangsa ini. Pada kemerdekaan RI, pada kisah kepahlawanan Bung Tomo di Surabaya, pada dentum reformasi 1998. Dunia penyiaran selalu berada bersama masyarakat memenuhi hak-hak mereka akan informasi, sehingga semangat kebersamaan sebagai satu bangsa yang senasib sepenanggungan tetap bergelora. Begitulah seyogyanya dunia penyiaran berkontribusi dalam era yang baru saat ini. Ketika bandul reformasi membuka keran informasi demikian luas, dunia penyiaran harus mengambil peran penting yakni mempersatukan dan menghubungkan masyarakat yang hidup tersebar di ribuan pulau ini, untuk tetap bangga pada identitas sebagai bangsa Indonesia Keanekaragaman budaya, kearifan lokal serta adat istiadat yang unik pada setiap daerah yang membentang antara Sabang dan Merauke, adalah sumber pengetahuan yang tak akan habis untuk dapat dibagi hikmahnya lewat medium penyiaran. Keberagaman ini seharusnya menjadi modal untuk dunia penyiaran memperkaya kontennya dan mendekatkan antar masyarakat Indonesia. KPI berharap, momentum Harsiarnas ke-80 ini dapat mengharmonikan gerak laku para pemangku kepentingan penyiaran, guna mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera.Serta bersama-sama membangun negeri tercinta ini lewat dunia penyiaran. Puncak peringatan Harsiarnas tahun ini dipusatkan di Bali, berbarengan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2013. Namun, di Jakarta pun, Harsiarnas turut dimeriahkan dengan penyelenggaraan Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2013 yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan penyiaran untuk berpameran, seminar dan workshop. Semua itu menjadi langkah awal sinergi dari berbagai pemangku kepentingan penyiaran, termasuk masyarakat Indonesia.
Menerjemahkan Semangat Kartini
PENANGGUNG JAWAB Ketua KPI Pusat
Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2013: Spirit Indonesia
DEWAN REDAKSI Dadang Rahmat Hidayat, Nina Mutmainnah, Azimah Subagijo, Ezki Suyanto, Mochamad Riyanto, Judhariksawan, Idy Muzayyad, Iswandi Syahputra, Yazirwan Uyun
KPI Daerah
27
H
Dari Redaksi
Banyak Diadukan Masyarakat, Stasiun TV Perbaiki Skenario Cerita Sinetron
Sosok
28
Shahnaz Haque dan Lagu Anak
29
Imbauan, Peringatan, dan Sanksi
PEMIMPIN REDAKSI Azimah Subagijo REDAKSI Ira Naulita, Rianzi Gautama, Aditya Nur Fahmi, Adil Quarta, Moh. Nur Huda, Hariqo Wibawa Satria, Intantri Kusmawarni, Ria Aprianti. DESAIN GRAFIS DAN ARTISTIK Aditya Nur Fahmi (anurf) FOTOGRAFI Supriyo Hambodo, Eva Navisya Lila. PRODUKSI Budi Taruna, Wijanarko, Rivai Nursetyo ALAMAT REDAKSI Gedung BAPETEN Lt. 6 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120 Telepon : 021 6340713, Fax: 021 6340679 WEBSITE www.kpi.go.id
Laporan Utama
Laporan Utama
Membangun Indonesia Melalui Penyiaran
K
omisi Penyiaran Indonesia
sesuai dengan perkembangan
peningkatan kualitas informasi
(KPI)
tahun
dinamika penyiaran. Sementara
melalui
setiap
melaksanakan
Rapat
Koordinasi
penyiaran.
Karenanya
kegiatan
Harsiarnas adalah suatu momen
KPI berharap partisipasi seluruh
Nasional
untuk memperingati dimulainya
masyarakat,
dan untuk
pemangku
(Rakornas)
yang
dibarengi
aktivitas penyiaran di Indonesia.
kepentingan
Peringatan
Hari
Penyiaran
Pada rangkaian acara Harsiarnas
sama
Nasional (Harsiarnas). Kegiatan
dan Rakornas KPI 2013 ini, KPI
realita
Rakornas KPI 2013 merupakan
mengambil tema “Membangun
penyiaran,
forum
Indonesia
menimbulkan dinamika sosial,
tingkat
nasional
yang
Melalui
Penyiaran”,
berfungsi
untuk
menetapkan
dan diselenggarakan pada 31
Peraturan
dan
bersinergi
bersama-
menghadapi
perkembangan yang
dunia kerap
politik dan budaya.
Keputusan
Maret-3 April 2013 di Bali.
berkenaan dengan wewenang,
KPI berharap, acara ini dapat
Berbagai
tugas, kewajiban, dan Fungsi
mendorong seluruh pemangku
penyiaran terkini dibahas dalam
KPI.
kepentingan
agar
forum Rakornas KPI. Diantaranya
berkontribusi bagi terciptanya
soal Penyiaran Pemilu yang masih
Serta
isu-isu
untuk penyiaran
membahas terkini
penyiaran
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
permasalahan
Laporan Utama | 3
Laporan Utama
memerlukan formulasi tepat bersama
peduli atas dampak yang ditimbulkan
sebagai pemberi sambutan utama,
seluruh
media pada masyarakat.
Wakil
pemangku
kepentingan,
agar regulasi yang dihasilkan dapat
Ketua
DPR-RI,
Priyo
Budi
Santoso. Pada kesempatan tersebut,
bersikap adil bagi semua pihak.
Hal terpenting yang menjadi agenda
KPI
Pada dasarnya, KPI mengharapkan
KPI dalam momen Harsiarnas dan
kepada Kementerian Pemberdayaan
adanya keterlibatan media penyiaran
Rakornas ini adalah, mengembalikan
Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam
misi penting penyiaran bagi bangsa
dan Komisi I DPR RI sebagai instansi
agar
mengedukasi berdemokrasi
masyarakat dengan
baik.
memberikan
penghargaan
ini, yakni menyatukan masyarakat
yang bersinergi baik dengan KPI
Apalagi bangsa ini akan menghadapi
Indonesia
dalam
momentum suksesi kepemimpinan
Sebagaimana kehadiran penyiaran
Penghargaan
nasional pada tahun 2014. Tentunya,
selama ini yang selalu mendampingi
langsung oleh Linda Amalia Sari,
kearifan
media
penyiaran
dalam
melalui
penyiaran.
menata
dunia
penyiaran.
tersebut
diterima
bangsa Indonesia di setiap fase
Menteri PP dan PA serta Mahfudz
menyampaikan informasi yang adil
berdemokrasi,
Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI.
dan
memiliki
berimbang,
masyarakat
akan
menuntun
menentukan
pilihan
penyiaran
juga
strategis
untuk
peran
menumbuhkan rasa cinta tanah air
Pada momen Harsiarnas ini, KPI
terbaik demi hadirnya kepemimpinan
dengan
juga memberikan anugerah kepada
nasional yang kuat.
serta
Pada momen Rakornas pula KPI menandatangani Gerakan
Nota
Literasi
Kementerian
segala
keberagamannya,
menguatkan
kembali
rasa
mantan Presiden Republik Indonesia,
nasionalime atas bangsa pada setiap
Prof Dr Ing BJ. Habibie, sebagai
rakyat Indonesia.
Tokoh
Inspirasi.
tersebut
diberikan
Komitmen
Media
bersama
pada
Habibie
Rangkaian Harsiarnas dan Rakornas
mengingat peran penting Habibie
dan
diawali dengan makan malam bersama
dalam membuka keran informasi
Penyiaran
Gubernur Bali I Made Mangku Pastika
yang berdampak pada kebebasan
Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Dewan Pers,
di rumah dinasnya, di Denpasar.
pers serta pesatnya dunia informasi
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Kemudian
seperti
(ATVSI),
Informatika,
Komunikasi
Penghargaan
Lembaga
Asosiasi
Koordinastor
sekarang
ini.
Namun
Lokal
bidang Politik Hukum dan Keamanan,
mengingat kendala kesehatan yang
Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio
Djoko Suyanto membuka Rakornas
dihadapi BJ Habibie, penghargaan
Siaran Swasta Nasional Indonesia
KPI 2013 pada 1 April 2013, di
tersebut disampaikan langsung oleh
(PRSSNI),
Televisi
Nusa Dua Bali. Pembukaan tersebut
Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto
indonesia (IJTI), serta Aliansi Jurnalis
juga turut dihadiri oleh Menteri
dan Komisioner KPI Pusat bidang
Independen (AJI). Nota Komitmen ini
Komunikasi dan Informatika, Tifatul
Kelembagaan,
merupakan jalan awal bagi seluruh
Sembiring. Sedangkan pada malam
di rumah pribadinya di bilangan
pemangku kepentingan untuk ikut
puncak
Kuningan, Jakarta (25/3).
Ikatan
Televisi
Menteri
Jurnalis
4 | Laporan Utama
Harsiarnas
ke-80,
hadir
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Azimah
Subagijo,
Laporan Utama
Djoko Suyanto: Penyiaran Wajib Utamakan Data, Pengetahuan dan Kebenaran! Djoko Suyanto Menko Polhukam RI
R
apat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi
Soal besar dalam dunia penyiaran saat ini adalah
Penyiaran Indonesia (KPI) 2013 dibuka oleh
bagaimana
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum
pengetahuan dan kebenaran, ujar Djoko. Dalam
dan Keamanan, Djoko Suyanto, di Bali (1/4). Dalam
banyak praktik kita mengetahui bahwa informasi
pidato kunci yang disampaikannya, Djoko menilai
yang tersedia adalah yang telah diracik dan
peran yang diemban oleh KPI untuk menghadirkan
dikonstruksi sesuai dengan kepentingan yang ada.
penyiaran yang bermanfaat bagi demokrasi dan
Hal ini yang menjadikan informasi bertentangan
perluasan keadilan tidaklah mudah.
dengan kebenaran. “Konsumsi informasi seperti
Djoko
mengutip
pandangan
pemenang
Nobel
Ekonomi, Amartya Sen, bahwa keterbukaan informasi dan penyiaran diperlukan dalam penyelanggaran kebijakan publik yang baik. Dalam studi yang dilakukan Sen mengenai China di masa lalu, bencana kelaparan hebat yang pernah terjadi disana bukan
mendekatkan
informasi
dengan
ini yang merusak masyarakat”, tegas Djoko.
Hal-
hal seperti inilah yang membenturkan kita pada sebuah masalah sosial serius, yakni kebenaran publik menjadi samar. Sehingga mengakibatkan orang lebih menyukai mendengar informasi yang menyenangkan, sensasional ketimbang yang benar.
semata disebabkan kelangkaan pangan. Namun justru
Untuk itulah, kita memerlukan wawasan baru dalam
karena kelangkaan transparansi dan ketertutupan
penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Yakni
birokrasi yangberakibat pembiaran hingga kelaparan
wawasan penyiaran yang mementingkan kedalaman
meluas. Dalam kondisi ini, Djoko menilai, jangan
informasi ketimbang sensasi. Yang menekankan data,
sampai penyiaran malah berfungsi menyebarkan
pengetahuan dan kebenaran, ketimbang sekedar
ketidakmerataan sosial atau ketidakadilan dalam
informasi sambil lalu.
masyarakat.
Urusan penyiaran pada hakikatnya adalah urusan
Saat ini, menurut Djoko, akses informasi sudah
publik yang menyebabkan etika kepublikan tidak
semakin murah dan terjangkau. Namun banyak
terhindarkan. Karenanya, ujar Djoko, sebagaimana
anggota masyarakat yang tidak punya kemampuan
institusi demokrasi lainnya, media penyiaran di
menikmati fasilitas tersebut. Ada kelompok-kelompok
negeri ini juga terikat pada sebuah agenda bersama.
yang menikmati previledge dengan penguasaan
Ia harus mampu meningkatkan kualitas demokrasi
aneka media penyiaran sehingga dengan mudah,
dengan makin mengaktifkan “the use of public
pandangan, ide dan agendanya tersiarkan. Namun
reason”, penggunaan nalar publik. Yakni dengan
banyak pula kelompok yang betul-betul kesulitan
membangun kehidupan publik yang berpengetahuan,
untuk mendapat kemewahan seperti itu, bahkan
kritis sehingga mampu terlibat dalam perbincangan
untuk mempublikasi sedikit saja kebenaran dan ide
dan pengambilan keputusan yang menentukan nasib
versi mereka. Dalam kondisi ini, Djoko menilai, jangan
warga lainnya. Hanya melalui cara itu, ujar Djoko,
sampai penyiaran malah jadi berfungsi memproduksi
penyiaran kita bisa bermanfaat bagi demokrasi dan
ketidakmerataan sosial, atau bahkan memvulgarkan
perluasan keadilan.
ketidakadilan dalam masyarakat. PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Laporan Utama | 5
Laporan Utama
PRIYO BUDI SANTOSO: Media Harus Tunduk Pada Kepentingan Publik Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR-RI
M
edia seharusnya tidak tunduk kepada
Keberadaan KPI, lanjut politisi dari Partai Golkar ini,
kepentingan kelompok tertentu tetapi kepada
dapat menjamin masyarakat mendapatkan informasi
kepentingan yang lebih besar yakni kepetingan
atau berita yang memang layak, terpercaya, baik dan
umum. Pendapat tersebut disampaikan Wakil Ketua
mendidik. “KPI bukan kepanjangtanganan yang lain, KPI
DPR RI, Priyo Budi Santoso, di depan tamu undangan
itu kepanjangtanganan publik,” katanya.
peringatan puncak Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 80 di Ball Room Hotel Ayodya Nusa Dua Bali (1/4).
Menurut Priyo, KPI tidak perlu ragu-ragu memberikan
Terkait hal itu, Priyo mengungkapkan bahwa UU No.32
kedapatan melanggar. “KPI harus siap untuk tidak
tahun 2002 tentang Penyiaran didesain untuk melahirkan
populer di media jika itu menyangkut harkat martabat,
sebuah lembaga negara yang independen yakni
menyangkut NKRI, kemajemukan dan yang lainnya,”
KPI. Amanah yang ada di dalam UU untuk KPI adalah
paparnya.
mempertahankan prinsip keberagamannya yakni diversity
teguran kepada lembaga penyiaran yang memang
of content dan diversity of ownership.
Priyo juga menekankan pentingnya perlindungan kepada
“Pesan saya pertahankan prinsip keberagaman tersebut
anak kita harus dilindungi dari dahsyatnya pengaruh
dan jangan digadaikan dengan apapun. Jangan biarkan
siaran yang tidak bisa dihalangi,” pungkasnya. (RZ)
anak-anak dan remaja dari dampak buruk media. “Anak-
kepemilikan media jatuh kepada satu kelompok tertentu,” tegasnya .
6 | Laporan Utama
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Laporan Utama
Linda Amalia Sari:
Sadar Media Harus Diawali dari Keluarga
T
ahukah
anda,
Linda Amalia Sari Menneg PP dan PA RI
kerusakan
merusak lima bagian otak terutama
PA), Linda Amalia Sari, menilai media
otak akibat pornografi sama
Lobus Frontal yang tepat berada di
penyiaran memiliki fungsi sangat
dengan kerusakan otak yang
belakang dahi. Kerusakan fungsi otak
strategis untuk membangun anak dan
diakibatkan kecelakaan berkendara.
tersebut mengakibatkan penurunan
perempuan. Dalam pandangan Linda,
Kerusakan otak yang disebabkan
kemampuan belajar dan pengambilan
lahirnya anak-anak yang berkualitas
pornografi
bagian
keputusan yang menjadi keunggulan
sebagai generasi penerus bangsa,
otak (bagian Lobus Frontal, Gyrus
manusia sebagai agen perubahan
adalah tanggung jawab semua pihak
Insula, Nucleus Accumbens Putamen,
transformasi sosial.
termasuk media penyiaran.
Sementara itu, Firly Anissa, Direktur
Karenanya Linda memberi apresiasi
Rumah Media Yogyakarta menilai
pada KPI terkait tugas dan fungsi
pentingnya literasi media bagi ibu
sebagai pengawas isi siaran yang
rumah tangga dan remaja. Khusus
disebutnya berkaitan erat dengan
remaja, menurut hasil penelitian,
tugas dan fungsi Kementerian Negara
mereka
merusak
lima
Cingulated dan Cerebellum) yang berperan di dalam kontrol perilaku yang
menimbulkan
perbuatan
berulang – ulang terhadap pemuasan seksual.
Demikian
disampaikan
Elly Risman, merujuk penelitian Dr
lebih
PP dan PA. “Kami apresiasi KPI yang
syaraf dari Amerika Serikat.
banyak mengakses media. Waktu
tugas dan fungsinya untuk kebaikan
yang dihabiskan mereka mengakses
kualitas
Menurut Elly yang juga Ketua Yayasan
media sama dengan waktu mereka
Indonesia,” tutur Linda. Menurutnya,
Kita dan Buah Hati ini, kerusakan otak
belajar di sekolah dan lebih lama dari
KPI harus diberi kewenangan lebih
akibat pornografi sulit untuk dideteksi
waktu yang mereka habiskan dengan
luas dan kuat agar tidak ada lagi
dengan cara-cara konvensional. Oleh
keluarga secara intensif. “Waktunya
pelaksanaan
karena itu dibutuhkan alat – alat yang
hampir enam jam di hari biasa dan
lembaga ini yang tanggung-tanggung.
canggih untuk dapat menegakkan
lebih lama pada saat libur,” katanya.
“KPI harus diberi kekuasaan yang
kembali kerusakan struktural otak di
Dengan adanya literasi bagi kaum ibu,
lebih, supaya tahu kekuatannya. Jadi
lima tempat vital. “Bila tidak ditangani
dirinya berharap muncul kesadaran
tidak tanggung-tanggung lagi dalam
maka dapat mengakibatkan perilaku
yang penuh dalam memanfaatkan
melaksanakan kewenangan,” tegas
yang
media, dan mau meninggalkannya
Linda.
Donald Hilton Jr, dokter ahli bedah
menimbulkan
perbuatan
lebih
lama
atau
berulang-ulang terhadap pemuasan
ketika
seksual,” katanya di depan peserta
didapat. K ebijakan mengakses media,
Rakornas KPI 2013 di Hotel Ayodya
baik televisi ataupun internet, dalam
Nusa Dua Bali (1/4).
keluarga memang memengaruhi pola
Disinilah fungsi keluarga sebagai penyadar
dan
melarang
anak-
anaknya menonton pornografi yang makin marak di media internet, game online, komik serta handphone
tidak
ada
manfaat
yang
konsumsi anak dan anggota keluarga akan media. Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan, agar aktivitas sehat bermedia dapat dimulai sejak dari rumah. Sementara
tersebut tentu akan mempersempit
acara yang sama, Menteri Negara
untuk
Pemberdayaan
atau
membuat
video yang asusila. Karena dapat
daya
tugas
manusia
dan
fungsi
Dalam kesempatan Hari Penyiaran Nasional anugerah
ini,
KPI
kepada
Pemberdayaan
memberikan Kementerian
Perempuan
dan
Perlindungan Anak sebagai mitra strategis KPI untuk menghadirkan penyiaran yang ramah bagi anak dan remaja. Anugerah tersebut diterima oleh langsung oleh Linda Amalia Sari
berkamera. Menurut Elly, larangan melihat
sumber
itu,
masih Perempuan
dalam
yang disampaikan oleh Ketua KPI, Mochamad Riyanto.
dan
Perlindungan Anak (Meneg PP dan PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Laporan Utama | 7
Laporan Utama
Tifatul Sembiring: Penyiaran Harus Hadirkan Kepemimpinan Nasional yang Kokoh
Tifatul Sembiring Menkominfo RI
P
enyiaran harus mampu menghadirkan kepemimpinan nasional yang kokoh guna menjaga bangsa ini tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, seyogyanya media penyiaran dapat lebih arif menyeimbangkan fungsi dan tujuannya, baik sebagai pemberi informasi di masyarakat namun juga ikut memperkukuh integrasi bangsa. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Tifatul Sembiring, dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2013 di Nusa Dua, Bali (1/4). Dalam pandangan Tifatul, memasuki tahun politik di 2013 ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh media penyiaran. “Tahun depan kita akan melewati proses suksesi kepemimpinan nasional” , ujar Tifatul. Dirinya berharap muncul tokoh yang punya dukungan kuat dari masyarakat, sehingga dapat meminimalisir gejolak dalam dinamika suksesi kepemimpinan. Media penyiaran berperan penting dalam menghadirkan pemimpin bangsa yang kuat tersebut, ujar Tifatul. Namun demikian, Tifatul juga mengingatkan pentingnya media penyiaran bersikap lebih bijak dalam menyebarkan informasi pada
8 | Laporan Utama
masyarakat. Terkadang, berdalihkan hak publik untuk informasi, semua hal diungkap lewat medium frekuensi, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada para pemimpinnya sendiri. “Kita sudah punya pengalaman, ketika kepemimpinan nasional tidak kuat, Timor Timur lepas, Ambon dan Poso membara, Sampit berdarahdarah, dan berbagai gejolak lain yang muncul di daerah”, tegas Tifatul. Dirinya menghargai idealisme yang diusung oleh jurnalis penyiaran dalam bekerja. Namun, jangan sampai idealisme jurnalis di newsroom dijadikan alat politik dari para pemilik lembaga penyiaran. Di sisi lain, Tifatul meminta lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas program tayangan demi memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Secara tegas Tifatul juga meminta agar lembaga penyiaran tidak menjadikan rating sebagai satu-satunya tolak ukur kepemirsaan. “Jangan jadikan rating sebagai berhala baru”, ujarnya. Sementara itu, dalam momen Rakornas pula, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Erick Tohir menyampaikan pandangannya atas regulasi penyiaran selama ini. Erick sepakat bahwa lembaga penyiaran harus tetap diawasi lewat peraturan guna menjaga tumbuhnya industri yang sehat. Namun
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
dalam kesempatan talkshow yang dimoderatori Komisioner KPI Pusat bidang perizinan, Judhariksawan, Erick juga menyampaikan bahwa ada tantangan bagi lembaga penyiaran di Indonesia untuk bersaing dengan lembaga penyiaran asing. Di era digital mendatang, ujar Erick, lembaga penyiaran asing dapat bebas bersiaran di wilayah siar Indonesia tanpa berkewajiban memiliki Izin Prinsip Penyiaran (IPP) sebagaimana yang diwajibkan untuk lembaga penyiaran di Indonesia. Padahal ujar Erick, selain bersiaran di Indonesia, lembaga penyiaran asing pun dapat memasang iklan dan meraup keuntungan di pasar atau market yang sama dengan lembaga penyiaran milik bangsa Indonesia sendiri. Hal ini menurutnya, menciptakan kondisi yang tidak adil bagi industri penyiaran dalam negeri. Padahal, selama ini industri penyiaran sudah ikut berperan membangun Indonesia, dengan mengembalikan sebagian besar keuntungan yang diperoleh kepada masyarakat, dengan memenuhi hak-hak masyarakat atas informasi. Selain tentu saja menciptakan lapangan pekerjaandi industri kreatif ini bagi masyarakat Indonesia, pungkasnya.
Laporan Utama
HASIL SIDANG KOMISI BIDANG KELEMBAGAAN RAKORNAS KPI BALI, 2 APRIL 2013
1. PENGUATAN LITERASI MEDIA
1.1. Menguatkan dan meningkatkan akselerasi program sadar media oleh KPI dengan melibatkan pemangku kepentingan penyiaran dan kelompok strategis masyarakat melalui pembentukan Forum Masyarakat Peduli Media Sehat (Format Limas); 1.2. Mencanangkan Gerakan Masyarakat Sadar Media (Gemasada) secara nasional yang menjadi program bersama KPI dan seluruh pemangku kepentingan penyiaran dan kelompok strategis masyarakat; 1.3. Melakukan pendekatan dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan penyiaran dan pihak terkait di pusat dan di daerah untuk menyelenggarakan program sadar media; 1.4. Menyusun dan menetapkan desain gerakan sadar media yang menjadi acuan dan rujukan program sadar media, termasuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang target pencapaiannya; dan 1.5. Menugaskan kepada KPI Pusat dan 7 KPID (DIY, Kalsel, Jateng, Jatim, Sumut, NTT dan Sulsel) untuk menyusun desain program sadar media.
2. STANDARISASI PROGRAM KPI 2.1. Menetapkan standar program KPI yang terdiri dari 17 item sebagai program minimal yang dijalankan KPIP dan KPID, yaitu: 2.1.1. Sosialisasi P3 dan SPS 2.1.2. Pemantauan isi siaran 2.1.3. Penanganan aduan 2.1.4. Penjatuhan sanksi atau penegakan sanksi 2.1.5. Survei, penelitian, atau kajian tentang apresiasi masyarakat terhadap isi Siaran 2.1.6. Peningkatan SDM tenaga pemantauan media penyiaran 2.1.7. Anugerah KPI 2.1.8. Kajian atau penelitian tentang persaingan usaha di penyiaran 2.1.9. Pendataan lembaga penyiaran (database dan profil lembaga penyiaran) 2.1.10. Pelayanan perizinan 2.1.11. Workshop perizinan 2.1.12. Literasi media 2.1.13. Fasilitasi kelompok atau forum masyarakat penyiaran sehat 2.1.14. Sosialisasi KPI secara kelembagaan 2.1.15. Workshop peningkatan profesionalisme SDM penyiaran 2.1.16. Penguatan daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan 2.1.17. Koordinasi dan peningkatan kapabilitas komisioner 2.2. Memberikan keleluasaan kepada KPID untuk menempatkan program-program tersebut sesuai pembidangan yang ada, dengan ketentuan koordinasi antara KPID dengan KPIP didasarkan pada penanggung jawab program tersebut. 2.3. Menetapkan standarisasi program KPI dalam bentuk keputusan KPI sebagai rujukan
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Laporan Utama | 9
Laporan Utama
untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban. 3. PENGATURAN TANDA PENGENAL KPI (LOGO DAN CAP DINAS) 3.1. Menyepakati logo KPI dengan komposisi Lambang Negara di posisi tengah ditambah tulisan ‘Komisi Penyiaran Indonesia’ di bawahnya. 3.2. Logo KPI digunakan oleh KPID dengan menambahkan tulisan daerah yang bersangkutan di bawah tulisan ‘Komisi Penyiaran Indonesia’ dengan posisi tengah. 3.3. Menyepakati bahwa penggunaan cap dinas Komisioner digunakan untuk menyertai tanda tangan ketua : 3.3.1. Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif, Ketua KPIP/KPID berhak menggunakan cap dinas KPI tanpa melalui pleno; dan 3.3.2. Bila berkaitan dengan kebijakan strategis, harus melalui rapat pleno. 3.4. Menyepakati cap dinas/kop surat sekretariat KPID menggunakan lambang/logo daerah setempat, sedangkan cap dinas/kop surat sekretariat KPI Pusat memakai lambang KPI (lambang NKRI dengan tulisan ‘Komisi Penyiaran Indonesia’). 3.5. Kesepakatan mengenai penggunaan logo dan cap dinas KPI akan ditetapkan sebagai Keputusan KPI.
4. PERATURAN PENYIARAN PEMILU 4.1. Menyempurnakan draf Peraturan KPI tentang Penyiaran Pemilu dan Pemilukada yang sudah disusun, dengan berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan pihak terkait. 4.2. Menugaskan kepada tim yang sudah terbentuk (KPI Pusat, KPID Papua Barat, KPID Sulsel, KPID Kalsel, KPID Sumut, KPID NTB, KPID DIY) untuk membahas dan menyelesaikan Peraturan Penyiaran Pemilu. 4.3. Memberikan kesempatan kepada seluruh KPID untuk memberikan masukan terhadap draft Peraturan KPI tentang Penyiaran Pemilu dan Pemilukada dalam waktu selambatlambatnya 16 April 2013 (2 minggu sejak Rakornas KPI 2013 berakhir).
5. PENJELASAN TATA TERTIB KOMISIONER 5.1. Menetapkan mekanisme penyelesaian melalui rapat pleno terhadap kasus-kasus menyangkut potensi pelanggaran tugas dan fungsi komisioner KPI yang tidak diatur dalam tatib Pasal 17 Peraturan KPI No. 1/P/KPI/05/2009. 5.2. Bila rapat pleno tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka dipertimbangkan untuk dibentuk Dewan Kehormatan sesuai Peraturan KPI No. 1/P/KPI/05/2009. 5.3. Merekomendasikan kepada Komisi I DPR RI untuk segera mengesahkan perubahan UU Penyiaran yang penekanannya pada penguatan kewenangan KPI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan publik untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
HASIL SIDANG KOMISI BIDANG ISI SIARAN RAKORNAS KPI BALI, 2 APRIL 2013
1. Sidang Komisi Bidang Isi Siaran merekomendasikan kepada KPI Pusat untuk membentuk tim khusus yang melanjutkan proses penyusunan P3 dan SPS LPB hingga tersusun dan berbentuk draft P3 dan SPS LPB; 2. Proses penyusunan P3 dan SPS LPB akan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dengan LPB; dan Sejumlah aspek pembahasan P3 dan SPS LPB akan dikoordinasikan dengan Bidang Infrastruktur dan Perizinan KPI.
10 | Laporan Utama
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Laporan Utama
HASIL SIDANG KOMISI BIDANG PERIZINAN RAKORNAS KPI BALI, 2 APRIL 2013
A. PROSES PERIZINAN PENYIARAN 1. Penyelenggaraan EDP oleh KPI Daerah atau KPI Pusat tidak memungut biaya dari pemohon, baik sebelum penyelenggaraan, saat penyelenggaraan maupun sesudah penyelenggaraan EDP 2. KPI Pusat melakukan pendataan terhadap KPID-KPID yang mengalami permasalahan anggaran dalam pelaksanaan EDP 3. Perlu diadakan pertemuan teknis antara KPID dan LP yang akan membahas mengenai hal-hal yang yang akan dibahas dalam Pra-FRB. Utamanya membahas kekurangan berkas perizinan. 4. Tidak membahas proses perizinan LP yang belum melengkapi dokumen saat FRB diselenggarakan hingga masa FRB berikutnya 5. Membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur KPI Pusat dan KPI Daerah untuk merevisi sistem skoring sebagai kriteria penilaian kelulusan LP dalam EUCS. Sistem penilaian kelulusan EUCS disusun berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan mengacu pada P3SPS dan Proposal awal pengajuan izin oleh LP. 6. Menyusun SOP bersama antara KPI dan Kemenkominfo tentang tata cara pencabutan izin bagi LP yang tidak mengurus perpanjangan IPP dan tidak bersiaran selama tiga (3) bulan berturut-turut 7. Menetapkan flowchart penerimaan dan pemberian IPP melalui Keputusan KPI 8. Apabila ditemukan masalah infrastruktur perizinan di daerah, KPID diharapkan mengirimkan surat yang berisi kronologi masalah kepada KPI Pusat. Tujuan untuk dikumpulkan dalam Crisis Centre Perizinan KPI dan dicarikan solusinya. 9. KPID yang mempunyai draft penilaian EUCS dapat mengirimkan kepada KPI Pusat. Selanjutnya KPI Pusat akan mengundang KPID untuk mempresentasikannya. 10. EDP wajib diikuti oleh pemohon baru dan LP Existing. Landasannya UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 33 Ayat 4, yang berbunyi: Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. 11. Form bagi pemohon baru dan LP Existing sama, tidak usah dibedakan landasannya Permen 28 Tahun 2008 yang jelas menyebut “Permenkominfo Nomor 28/P/M. KOMINFO/9/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran”. Permen ini untuk pemohon baru dan LP Existing B.
BLUEPRINT DIGITALISASI
1. Menerima hasil kerja Tim Digital KPI dan melakukan penyempurnaan Naskah Biru (Blueprint) Sistem Penyiaran Digital Tidak Berbayar di Indonesia dan akan disahkan di Rapimnas KPI 2013. 2. Meminta KPI melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dalam Blueprint Penyiaran Digital Indonesia. 3. Meminta KPI untuk melakukan upaya strategis agar rekomendasi dalam Blueprint dapat dilaksanakan. C. SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ) 1. 2. 3.
Berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan, KPID dan KPI Pusat secara serentak akan mengirimkan surat kepada seluruh Stasiun TV yang berjaringan untuk menyiarkan content local minimal 10%. (Tanggal 12 April 2013) Dalam waktu 3 bulan setelah surat dikeluarkan, KPID dan KPI Pusat akan melakukan evaluasi pelaksanaan 10% content local tersebut. Pelaksanaan content local 10% diharapkan sudah terlaksana di seluruh Indonesia paling lama dalam waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh KPID dan KPI Pusat kepada seluruh stasiun tv yang berjaringan
D. REGULASI PENATAAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (LPB) 1. 2. 3.
Rakornas merekomendasikan kepada KPI Pusat untuk menyusun peraturan tentang penataan perizinan LPB yang menjadi kewenangan KPI bersama pemerintah dan Asosiasi yang terkait dengan LPB. Pembentukan Penataan Perizinan LPB di tentukan 3 Bulan, dan disampaikan dalam Rapimnas KPI 2013. Setiap KPID mengirimkan masukan mengenai Penataan Perizinan LPB ke KPI Pusat.
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Laporan Utama | 11
Opini
Opini
Harsiarnas, Literasi Media, dan Tanggung jawab Dunia Penyiaran
Oleh: Azimah Subagijo*
B
anyak diantara kita yang belum tahu kapan persisnya
Untuk itu, di masa kinipun, media penyiaran kita harapkan
bangsa ini pertama kali mampu mengoperasikan
peran dan kontribusinya untuk kemajuan negara, baik dalam
media penyiaran. Ternyata berdasarkan hasil kajian
arti fisik maupun psikis.
dari Hari Wiryawan, seorang pemerhati media penyiaran dan juga mantan anggota KPID Jateng, bangsa kita telah berhasil mendirikan sebuah radio sejak 1 April 1933. Nama radio tersebut adalah Solosche Radio Vereniging (SRV), yang berdiri di kota Solo. SRV didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegaran VII.
Fungsi Profetik Penyiaran Sejak tahun 2002, kehadiran penyiaran diatur oleh UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jika diperas isinya, semangat yang terkandung dalam undang-undang ini adalah demokratisasi penyiaran yang tercermin dari adanya
Peran Penyiaran pada budaya dan sejarah bangsa
ketentuan mengenai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
Media penyiaran sudah bersama bangsa ini selama 80 tahun.
Komunitas. KPI muncul sebagai wujud peran serta masyarakat
Sesungguhnya usia yang sudah dilalui adalah sebuah usia yang
dalam penyiaran. Penyiaran adalah sebuah media yang
sangat matang bila dikaitkan dengan rata-rata hidup manusia.
menggunakan ranah publik berupa frekuensi, peran serta
Tak mengherankan bila pada momen-momen bersejarah
masyarakat dalam penyiaran memang sudah semestinya hadir
bangsa inipun, terselip peran serta media penyiaran dalam
dan terwakili.
perjuangan bangsa. SRV pada tahun 1937 melakukan diplomasi budaya hingga ke negeri Belanda dengan mengiringi Gusti Nurul menari Srimpi di Denhag melalui siaran radio yang saat itu menggunakan gelombang SW (Short Ware). Gesang (musisi) pun mengakui bahwa dirinya sangat berhutang budi pada SRV. Hal ini karena SRV telah mengenalkan karyakaryanya hingga membuatnya menjadi legenda keroncong
dan Lembaga Penyiaran Publik serta Lembaga Penyiaran
Selain itu, secara nasional kenegaraan Indonesia, undangundang juga mengamanahkan agar penyiaran memiliki peran prophetik. Fungsinya sebagai kegiatan komunikasi massa. Yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta fungsi ekonomi dan kebudayaan. Penyiaran Indonesia secara garis besar
Indonesia.
diarahkan untuk: menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila
Tidak hanya perjuangan budaya. Peran dan kontribusi
1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai
media penyiaran sangat besar pada perjuangan pada saat
agama serta jati diri bangsa; meningkatkan kualitas sumber
merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.
daya manusia; menjaga dan mempererat persatuan dan
Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dikumandangkan hingga
kesatuan bangsa; meningkatkan kesadaran ketaatan hukum
ke mancanegara oleh RRI. Perjuangan arek-arek Surabaya 10
dan disiplin nasional; menyalurkan pendapat umum serta
November 1945 yang berslogan “Merdeka atau Mati” juga
mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan
digaungkan oleh Radio. Pesta olahraga Asean Games pada
nasional
1962 disiarkan oleh TVRI hingga seluruh masyarakat dapat
hidup; mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung
menjadi saksi pagelaran olah raga terbesar sebenua Asia
persaingan yang sehat di bidang penyiaran; mendorong
tersebut. Kemudian momen reformasi pada saat detik-detik
peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan
lengsernya Jend. Purn. Soeharto sebagai Presiden RI, diketahui
pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era
oleh masyarakat secara real time melalui media penyiaran.
globalisasi; memberikan informasi yang benar, seimbang,
12 | Opini
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
dan
daerah
serta
melestarikan
lingkungan
Opini dan bertanggung jawab; dan memajukan
Maka
kebudayaan nasional.
implied term (syarat wajib
sebagaimana
yang tersirat) yang harus dilakukan setiap produsen
Literasi Media: Tanggung jawab Sosial Dunia Penyiaran
untuk menjelaskan manfaat
Tuntutan fungsi dan arah yang sedemikian
produknya, literasi media
baiknya tentu mengandung berbagai
penyiaran adalah implied
tantangan bagi pemangku kepentingan
term produk penyiaran yang
bidang penyiaran. Tantangan ini ada di
bisa dituntut sebagai kewajiban Lembaga
setiap bagian maupun secara keseluruhan.
Penyiaran kepada pemirsanya.
Salah
satunya
adalah
tantangan
bagaimana menciptakan, menyajikan, dan menikmati media. Lembaga penyiaran tentu tidak berniat mengembangkan dirinya untuk melenceng jauh dari fungsi serta arah penyiaran. Namun
demikian,
dipungkiri
bahwa
dan
kemungkinan
samping
negatif
efek dari
dibutuhkan suatu pengembangan konsep, strategi, dan rencana aksi berkenaan kewajiban mencerdaskan pemirsa dalam penciptaan,
penyajian,
dan cara menikmati media penyiaran. tidak
bisa
Seluruh pemangku kepentingan dunia
praktek
media penyiaran sangat penting untuk
juga
dalam
bermedia terdapat berbagai kelemahan
dapat
dan kekurangan, baik secara teknis
prakteknya. Dilihat dari sisi pemangku
maupun kesumberdayaan. Keterbatasan
kepentingan, upaya ini akan menjadikan
ini mempengaruhi kualitas idealisme
program literasi media relatif lebih
penyiaran sebagaimana dinyatakan dalam
efektif, sistematis dan komprehensif.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Pada perspektif pemirsa, upaya ini akan
tentang Penyiaran tersebut. Keterbatasan
memberikan standar yang mendasari
inilah yang wajib dijelaskan oleh lembaga
pemahamannya tentang cara operasi
penyiaran
dengan
media dan cara menyikapinya secara
upaya
utuh dan tidak berbeda-beda antara
minimalisirnya. Perlu dingat bahwa di luar
masing-masing pemangku kepentingan
perannya sebagai lembaga penyiaran,
penyiaran.
kepada
khalayak,
kemungkinan-kemungkinan
secara individu yang bergerak di dunia penyiaran, mereka tetap adalah warga negara Indonesia. Mereka tetap memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
menyatukan
visi,
misi,
dan
Untuk itu, dalam momentum Hari Penyiaran Nasional ke 80, KPI bersamasama Kemkominfo mengambil inisiatif menyatukan para pemangku kepentingan membangun komitmen bersama sebagai tanggung jawab sosial dunia penyiaran untuk mengembangkan gerakan literasi
Tahun
media dalam sebuah nota komitmen.
2002 tentang Penyiaran menyebutkan
Nota komitmen ini ditandatangani secara
bahwa, “Organisasi nirlaba, lembaga
bersama-sama oleh KPI, Kemenkominfo,
swadaya
perguruan
Dewan Pers, asosiasi penyelenggara
tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat
penyiaran (ATVSI, ATVLI, & PRSSNI),
mengembangkan kegiatan literasi dan/
asosiasi SDM bidang penyiaran (IJTI,
atau pemantauan Lembaga Penyiaran.”
Alwari, & AJI), serta Lembaga Penyiaran
Kalimat
Publik (TVRI & RRI).
tekstual
Undang-Undang
pasal
52
Nomor
ayat 32
masyarakat,
demikian
tidak
berarti
melepaskan lembaga penyiaran dalam kewajibannya untuk mengembangkan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran di tengah-tengah masyarakat.
Dengan
adanya
masyarakat
Indonesia
komitmen tentang literasi media para pemangku untuk
kepentingan
berkomitmen
mengembangkan
strategi
bersama literasi media penyiaran yang menyatukan sumber daya dari semua pemangku
kepentingan
penyiaran,
baik dari pemerintah, lembaga negara independen berkenaan penyiaran, serta asosiasi penyelenggara penyiaran dan sumber daya manusia bidang penyiaran. Para pemangku kepentingan ini juga akan merumuskannya secara bersama-sama termasuk dalam menyusun rencana aksi nasional ‘pengembangan literasi media penyiaran
sebagai
gerakan
nasional
pemberdayaan masyarakat’,.
Penutup Dunia penyiaran berkembang begitu dinamis
(2)
Secara
pemberdayaan
dapat terbangun. Selain itu, melalui nota
Untuk melaksanakan kewajiban tersebut
memahami
literasi media penyiaran dalam rangka
seiring
teknologi
dengan
komunikasi
kemajuan
dan
budaya
masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan
beragam
suku
bangsa dan agama tentu membutuhkan kontribusi dan peran dunia penyiaran untuk
dapat
mengintegrasikan
dan
meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Nota komitmen bersama para pemangku kepentingan
dunia
penyiaran
yang
ditandatangani pada momentum 80 tahun Harsiarnas semoga dapat menjadi pintu
awal
tanggung
jawab
sosial
dunia penyiaran bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia. *Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013
gerakan
bersama
literasi media penyiaran ini diharapkan kesamaan persepsi mengenai kebutuhan PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Opini | 13
Opini
Harsiarnas:
Spirit Nasionalisme Penyiaran D
alam
perkembangannya
Hari
Penyiaran
Nasional
(Harsiarnas) yang diperingati
*Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013
tidak
sedikit.
uangnya Penggalan
Mangkunegoro
dan
yang sejarah
SRV
menjadi
setiap 1 April mulai populer di bangsa
gambaran betapa pengorbanan besar
ini. Terlebih Harsiarnas setiap tahun
ditunjukkan kaum pribumi dalam
digelar oleh insan penyiaran. Tahun
mendirikan media penyiaran yang
ini Harsiarnas diselenggarakan di Bali.
mandiri. Bisa dibayangkan, dalam
Peringatan Harsiarnas 2013 adalah
era penjajahan, eksistensi budaya
untuk yang kelima kalinya meskipun
bangsa
secara
Maka
historis
kita
mengawali
menjadi SRV
sangat
waktu
itu
penting. berperan
penyiaran negeri ini sejak 80 tahun
sebagai sarana perjuangan politik
lalu.
dan kebudayaan melalui siaran yang
Kita
Oleh: Idy Muzayyad*
menyumbangkan
pun
menyadari
Harsiarnas
merepresentasikan jati diri bangsa.
bukan peristiwa biasa. Harsiarnas
Kontak sejarah penyiaran tak bisa
didorong dan bahkan terinspirasi dari
dilupakan,
semangat sejarah kebangsaan, filosofi
Untuk itulah Harsiarnas diperingati
penyiaran,
dan semangat masa lalunya terus
terhadap
dan dunia
tentang
harapan
penyiaran
yang
apalagi
dihidupkan
dalam
diabaikan.
setiap
zaman
kini berkembang pesat. Itu artinya,
tak
Harsiarnas bukan semata dipandang
kekinian.
sebagai kegiatan ritual tahunan, atau
bukan saja berbicara tentang sosok
sekadar menggugurkan kewajiban,
dan kejadian masa lalu penyiaran.
apalagi dimaknai sebatas pertemuan
Tapi, tentang pengalaman sejarah
layaknya pesta.
tersebut dapat kita hidupkan dalam
Berbicara soal Harsiarnas, tak etis bila konteks histori tidak dipaparkan.
terkecuali Bahasa
dalam lain,
konteks Harsiarnas
mengawal penyiaran yang sehat dan bermartabat.
Sebagaimana disinggung di awal, deklarasi Harsiarnas pada 2009 di Solo yang kemudian setiap tahunnya diperingati—memiliki relasi dengan sejarah. Sekadar mengingatkan saja, semangat Harsiarnas diilhami dari langkah Mangkunegoro VII (19161944) yang mendirikan Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai lembaga penyiaran radio yang pertama dimiliki oleh pribumi pada 1 April 1933. Untuk mendirikan SRV, Mangkunegoro 14 | Opini
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Spirit Harsiarnas Spirit Harsiarnas harus selalu kita hidupkan. Di sinilah dibutuhkan peran serta partisipasi aktif berbagai pihak. Pemerintah, regulator (baca: KPI), lembaga penyiaran, forum masyarakat peduli penyiaran sehat, kalangan akademisi,
Lembaga
Swadaya
Masyarakat, dan komponen bangsa lain—dapat melakukan sinergisitas
Galeri Komisi Penyiaran Indonesia
Training Of Trainers Literasi Media | Malang - Jawa Timur
Komisioner KPI Pusat, Azimah Subagijo, memberikan materi literasi media (28/2)
Pemaparan dari Hikmat Darmawan, pengamat perfilman, dalam ToT Literasi Media yang diikuti oleh KPI Daerah se-Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (28/2)
Herry Margono (Persatuaan Perusahaan Periklanan Indonesia P3I) memberikan materi kepada peserta ToT Literasi Media (28/2)
Kelompok praktek lapangan Sosialisasi Literasi Media dengan masyarakat Batu, Malang (1/3)
Panitia dan Peserta dari kelompok-kelompok masyarakat di Batu-Malang, dalam Praktek Lapangan Sosialisasi Literasi Media, di kantor Walikota Batu-Malang, Jawa Timur (1/3)
Neneng Athiatul F (KPID Jawa Barat) dan Syukri Aruman (KPID Nusa Tenggara Barat) saat presentasi kelompok (28/1)
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Galeri KPI | 15
Galeri Komisi Penyiaran Indonesia
Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-80 tahun 2013
Forum Literasi Media di Universitas Udayana, Bali (29 Maret 2013)
Penyerahan Penghargaan kepada Mantan Presiden Prof Dr Ing Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Tokoh Inspirasi Indonesia, oleh Ketua KPI Mochamad Riyanto dan Komisioner KPI Pusat Azimah Subagijo
Pemberian Anugerah Mitra KPI Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi I DPR RI
Penyerahan Souvenir kepada Gubernur Bali dalam acara Welcome Dinner
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memberikan pidato kunci dalam Malam Puncak Peringatan Harsiarnas 2013
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyampaikan sambutan dalam Malam Puncak Peringatan Harsiarnas 2013.
16 | Galeri KPI
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Pusat 2013: Bali 1-3 April 2013
Galeri Komisi Penyiaran Indonesia
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, bersama Komisioner bidang Kelembagaan Azimah Subagijo, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman Gerakan Literasi Media oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, di pembukaan Rakornas KPI 2013. (1 April 2013)
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2013, di Bali. (1 April 2013)
Nota Komitmen Gerakan Literasi Media antara KPI, Kemenkominfo, LPP TVRI, LPP RRI, asosiasi televii dan organisasi profesi. (1 April 2013)
Penutupan Rakornas KPI 2013 bersama komisioner KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Ezki Suyanto, Azimah Subagijo, Iswandi Syahputra, Nina Mutmainnah, Idy Muzayyad, Dadang R Hidayat, Judhariksawan dan Yazirwan Uyun (2 April 2013)
Penandatanganan Nota Kesepahaman KPI dan Kementerian Sosial (1 April 2013)
Sarasehan KPI dengan Komisi I DPR-RI, bersama Ketua Komisi I DPR-RI Mahfudz Siddiq dan Komisioner KPI Pusat Dadang R Hidayat (2 April 2013)
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Galeri KPI | 17
Galeri Komisi Penyiaran Indonesia
Sosialisasi dan Workshop P3 dan SPS
Sosialisasi P3 dan SPS - NTT
Workshop P3 dan SPS - Bogor
18 | Galeri KPI
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Opini
dalam mewujudkan harapan bersama
musik Barat merupakan perlawanan
penyiaran di era kontemporer begitu
tersebut.
budaya terhadap penjajah di samping
sangat massif. Tidak dapat dipungkiri,
menumbuhkan kecintaan terhadap
media
khazanah kesenian lokal.
menjadi
Pada konteks yang lebih spesifik, jika
kita
lihat
dan
renungkan
sekarang
sudah
industri.
Ini
berubah
menjadikan
media tidak bisa melepaskan sama
bahkan membuat catatan, apakah
Membuka
dunia penyiaran kita sudah sesuai
penyiaran
dengan apa yang menjadi spirit
nasionalisme, kebangsaan, dan rasa
Harsiarnas maupun insan penyiaran
cinta terhadap tanah air. Artinya,
di republik ini? Pertanyaan lain,
media
apakah kekompakkan berbagai pihak
mengangkat
penyiaran sudah optimal berjalan
tayangan yang bernuansa kearifan
equilibrium. Dalam diri media juga
sehingga pengawalan terhadap dunia
lokal. Tampaknya semangat itu yang
melekat
penyiaran yang diinginkan bersama
belum muncul secara dominan di
(social responsibility) yang tidak
terjadi?
dalam dunia penyiaran kita saat ini.
bisa diabaikan. Di sampaing tentu
Berbagai pertanyaan fundamental
Di sisi lain, mengarahkan wajah
tersebut,
penyiaran seperti yang kita inginkan
patut
kita
renungkan/
lembaran kita
sejarah
disajikan
penyiaran
dahulu
serta
spirit
banyak
mengapresiasi
sekali
dari
kepentingan
bisnis.
Hanya saja, kepentingan bisnis dan orientasi provit itu jangan sampai mengorbankan kepentingan publik. Harus
ada
keseimbangan
tanggung
jawab
atau sosial
tanggung jawab kebangsaan juga harus
diemban
Mengingat
insan
penyiaran.
dampak
media
wujudkan. Soal isi siaran kita pernah
membutuhkan
diberikan gambaran oleh seorang
komitmen kolektif berbagai pihak.
sejarawan
melalui
Meskipun KPI secara legal formal
tulisannya tentang Mangkunegoro
melalui Undang-Undang Penyiaran
dan
Adam
No 32 Tahun 2002, mengemban tugas
(2010), pernah menulis bahwa SRV
sebagai regulator penyiaran, namun
Oleh karena itu, pengawalan terhadap
menyiarkan berita, program agama
begitu KPI tak bisa berjalan maksimal
penyiaran membutuhkan solidaritas,
dan kebatinan, pembacaan dongeng
tanpa partisipasi aktif komponen
pengorbanan sekaligus ketulusan.
anak-anak, petunjuk praktis bagi
masyarakat
Sinergisitas,
Sejarah Mangkunegoro dengan SRV
pendengar (aneka masakan, bordir,
dukungan, dan juga keaktifan pihak
serta tokoh-tokoh penyiaran lain,
dan olah raga) serta musik tradisional.
lain dalam membantu kerja-kerja
membuktikan hal itu. Peringatan
kelembagaan KPI adalah hal yang
Harsiarnas dapat mengambil spirit
penting, bahkan sangat dibutuhkan.
tersebut lalu melakukan reaktualisasi
SRV.
Klenengan
Indonesia Asvi
Warman
atau
gamelan,
kemudian keroncong sering juga diperdengarkan radio ini, di samping
Kita
wayang kulit purwo sekali sebulan.
perkembangan
Memutar lagu tradisional dan menolak
iklim
partisipasi
lain.
sama-sama serta
dunia kompetisi
bahkan
mafhum, penyiaran, industri
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
penyiaran yang sangat besar, maka sesungguhnya warna dan kondisi bangsa antara lain ditentukan oleh media penyiaran.
terhadap dunia penyiaran saat ini. Selamat
Harsiarnas
dan
semoga
dinamika penyiaran kita semakin lebih baik.
Opini | 19
Opini
Sistem Stasiun Jaringan:
Usaha Wujudkan Demokratisasi Penyiaran
Oleh: Yazirwan Uyun*
B
erbicara
Sistem
kerja. Selama ini, pelaksanaan SSJ
local atau berjaringan. Jika mereka
Stasiun Jaringan (SSJ), selalu
mengenai
mengalami hambatan beberapa kali,
ingin menjangkau wilayah siaran yang
saja memunculkan pertanyaan
baik dari pihak Pemerintah yang
lebih luas wajib membentuk stasiun
dari sejumlah pihak, apakah SSJ
belum siap secara regulasi maupun
local berjaringan setiap daerah untuk
ini dapat berjalan atau tidak? Jika
dari pihak industry yang menemukan
bersiaran. Jika sebelumnya stasiun
dijalankan,
sesuai
kesulitan dalam menerapkan sistem
televisi
dengan prinsip UU Penyiaran yaitu
ini. UU mengamanatkan SSJ berjalan
nasional dari Pusat (Jakarta), dengan
keberagamaan kepemilikan (diversity
sejak tahun 2007 kemudian oleh
sistem ini mereka wajib membentuk
of
Pemerintah mengalami penundaan
jaringan di sejumlah daerah siaran.
sampai dengan Desember 2009.
Tentu saja, terlebih dahulu harus
apakah
ownership)
dan
sudah
keberagaman
isi (diversity of content), yang ingin menghapus hegemoni televisi yang selama ini bersiaran nasional dengan memberikan
keberadilan
bagi
Dalam Rapat Koordinasi Nasional KPI
tahun
2013,
salah
satu
dapat
membentuk
bersiaran
badan
secara
hukum
local
sebagai wadah siaran mereka.
daerah-daerah?
pembahasannya mengenai Sistem
Sistem stasiun jaringan dilaksanakan
Stasiun Jaringan.
KPI mengupas
dengan membentuk induk jaringan
UU no 32 tahun 2002 tentang
lebih dalam mengenai pelaksanaan
dan anak jaringan. Induk jaringan
Penyiaran menyebutkan dalam sistem
dan pengawasan terhadap sistem
sebagai coordinator yang siarannya
penyiaran nasional dikembangkan
ini agar industry memiliki kepastian
direlai oleh anggotanya.
melalui stasiun jaringan dan stasiun
hukum dalam menjalankannya dan
jaringan berkedudukan di ibukota
local. SSJ merupakan pencerminan
KPI se-Indonesia memiliki pandangan
provinsi sementara stasiun anggota
dari sebuah negara demokrasi dalam
dan sikap yang sama mengenai
dapat
menciptakan kesempatan yang sama
hakikat Sistem Stasiun Jaringan serta
provinsi, kabupaten, dan/atau kota.
bagi
pengawasannya.
Jumlah induk jaringan atau anggota
daerah
untuk
berkembang
yang berujung pada keadilan dan kemaslahatan masyarakatnya. Ide besar Sistem Stasiun Jaringan adalah
ingin
meningkatkan
pendapatan local, mengembangkan konten local (kearifan local), SDM local
dan
20 | Opini
memperluas
lapangan
Dua Sisi Penerapan Sistem Stasiun Jaringan
di
ibukota
jaringan didirikan sesuai dengan persentase
jumlah
stasiun
relay
yang dimiliki di ibukota provinsi.
Penerapan SSJ, harus melihat dari 2 sisi, yakni badan hukum dan konten siaran. Pertama, dari sisi badan hukum,
berkedudukan
Induk
stasiun
televisi
diminta
memilih apakah mau menjadi stasiun PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Tahun pertama berjumlah sekurangkurangnya
50%
dari
jumlah
provinsi yang terdapat stasiun relay, tahun kedua berjumlah sekurangkurangnya 75% dari jumlah provinsi
Opini
yang terdapat stasiun relay, tahun
maksimal sudah harus dilaksanakan
Selain badan hukum dan content
ketiga berjumlah 100% dari jumlah
di seluruh Indonesia dalam waktu
siaran,
provinsi yang terdapat stasiun relay.
1 tahun sejak dikeluarkannya surat
jaringan)
Persentase ini sebanyak-banyaknya
pemberitahuan
wajib
50% di Pulau Jawa.
tanggal 12 April 2014.
Kedua,
dari
Berkaitan
sisi
konten
dengan
siaran.
pelaksanaan
Dengan ini
tersebut
keputusan
diharapkan
semua
yaitu
Rakornas lembaga
penyiaran melaksanakan SSJ ini dan
dan KPID seluruh Indonesia secara
KPI memiliki sikap yang sama dalam
serentak yaitu tanggal 12 April 2013
mengawasi
mengirimkan surat kepada seluruh
stasiun jaringan. Ruh dari kebijkan
stasiun tv yang berjaringan untuk
ini adalah semua pihak termasuk
menyiarkan content local sebesar
KPI ingin agar SSJ dapat diterapkan
10%. Dalam waktu 3 bulan setelah
untuk menjaga keseimbangan dan
surat dikeluarkan KPID yaitu tanggal
keadilan informasi baik di Pusat
12 Juli 2013, KPI Pusat dan KPID akan
maupun
melakukan
pelaksanaan
kemampuan daerah dan mendorong
tersebut.
sehatnya industry tv di daerah baik
10%
evaluasi
content
Pelaksanaan
lokal
content
local
10%
daerah,
yang
penyiaran ingin
mengindahkan
(anak
bersiaran ketentuan
teknik operasional sbb: memiliki
sistem stasiun jaringan, KPI Pusat
pelaksanaan
lembaga
sistem
mengembangkan
studio siaran dan kelengkapannya, memiliki ruang pengendali siaran (master
control)
dengan
segala
kelengkapannya, memiliki transmisi, pengiriman gambar melalui satelir, serat
optic,
microwave
untuk
menyebarluaskan tayangan televisi, memiliki peralatan post produksi yang memenuhi
standard
kelengkapan
gedung kantor dan peralatan kantor yang menjadi pusat operasional. *Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013
yang local maupun jaringan.***
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Opini | 21
KPI Pusat
KPI Pusat
BJ Habibie Terima Penghargaan Harsiarnas ke-80
22 | KPI Pusat
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
KPI Pusat
K
omisi Penyiaran Indonesia
mewujudkan demokrasi dengan
yang beragam lewat media massa
(KPI) memberikan
keberadaan pers sebagai pilar ke-
dan media penyiaran, menurut
penghargaan kepada
empatnya, setelah lembaga legislatif,
Habibie adalah sebuah anugerah.
yudikatif dan eksekutif.
Masyarakat dapat memilih sendiri
Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Tokoh Inspirasi Nasional. Pemberian penghargaan ini dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 80 tanggal 1 April yang puncak acaranya dilangsungkan
Bagi Habibie sendiri, keputusan yang diambilnya pada tahun 1998 tersebut adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan gambaran yang
informasi yang layak dan cocok untuk dikonsumsi. “Jauh lebih baik ketimbang monopoli informasi seperti masa yang lalu”, ujarnya.
di Bali.
obyektif tentang keberlangsungan
Bagaimanapun juga, menurut pria
pemerintahan lewat pers yang bebas.
yang lebih suka dipanggil Eyang
Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto,
Selain itu, dirinya menilai kebebasan
Habibie ini, industri penyiaran saat
pers merupakan prasyarat untuk
ini berkembang demikian pesat,
menjadikan bangsa ini maju dan
dan harus digunakan sebesar-
sejajar dengan bangsa lain. “Saya
besarnya untuk membangun bangsa
memutuskan untuk membebaskan
dan mampu bersaing di dunia
pers mengoreksi diri saya sebagai
global. Kualitas informasi harus
(25/3).
presiden, sebab saya tidak mampu
semakin ditingkatkan sehingga
mengoreksi diri saya sendiri”, ujar
kemanfaatannya bagi masyarakat
Dalam pandangan KPI, Habibie
Habibie.
semakin besar. Dengan demikian
didampingi Komisioner KPI Pusat, Azimah Subagijo, menyerahkan secara langsung plakat penghargaan kepada B.J Habibie dikediaman beliau dibilangan Kuningan Jakarta
memiliki peran penting dalam membuka sumbatan informasi pada masa Order Baru dengan memulainya kebebasan pers. Momen tersebut, menjadi sebuah era baru bagi bangsa ini untuk ikut
Seiring dengan kebebasan pers, maka tumbuh pula dunia penyiaran yang ditandai dengan hadirnya berbagai stasiun televisi di tengah
dunia penyiaran juga punya kontribusi menghadirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas tinggi, pungkasnya.
masyarakat. Kehadiran informasi
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
KPI Pusat | 23
KPI Pusat
KPI Targetkan Semua Wilayah Perbatasan Indonesia Dapat Siaran RRI dan TVRI
K
omisi Penyiaran Indonesia (KPI) menargetkan dalam kurun waktu empat tahun berjalan setelah nota kesepahaman atau MoU dengan Kominfo dan RRI tentang siaran daerah perbatasan, seluruh warga Indonesia yang ada di wilayah perbatasan sudah dapat merasakan siaran RRI dan TVRI. Hal itu disampaikan Koordinator bidang Perizinan KPI Pusat, Iswandi Syahputra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Selasa, 9 April 2013.
Target lainnya, lanjut Iswandi, KPI akan meningkatkan kualitas perangkat, isi siaran radio dan televisi Indonesia di perbatasan, sehingga dapat bersaing dengan lembaga penyiaran asing. KPI akan menguatkan peran fungsi KPID perbatasan. keberagaman
kepemilikan
dan
isi
siaran
lembaga
KPI juga akan menciptakan
penyiaran
di
perbatasan,
katanya.
Diawal, Iswandi bercerita bagaimana siaran asing terutama di wilayah Bengkalis dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, siaran radio dan televise dari negeri Jiran merambah wilayah Indonesia di perbatasan. Di Bengkalis ada belasan radio Malaysia yang siaran bisa diterima masyarakat disana, sedangkan di Kalimantan Barat tiga stasiun televisi mereka dapat menjangku wilayah perbatasan kita, jelasnya di depan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR. Namun begitu, KPI mengalami beberapa kendalam dalam penataan penyiaran perbatasan. Beberapa kendala itu antara lain KPI tidak memiliki kewenangan regulatif dalam hal mengatur infrstruktur penyiaran perbatasan, KPI tidak masuk dalam keanggotaan BNPP yang secara khusus mengurusi masalah perbatasan, dan KPI tidak dilibatkan dalam joint meeting dengan negara tetangga dalam hal pengaturan infrastruktur (frekuensi dan perangkat) penyiaran perbatasan. Anggaran khusus penataan penyiaran perbatasan yang tidak dengan luas, jauh dan sulitnya
menjangkau
wilayaj
perbatasan
juga
menjadi
kendala
KPI,
tambah
Iswandi.
Menurut catatan KPI dari laporan KPID perbatasan, sampai dengan 2012 lalu, kurang lebih 45 kabupaten/kota di Indonesia belum terjangkau TVRI dan RRI. Jangkauan siaran TVRI dalam laporan Dadan Wildan masih 75% sampai dengan tahun 2012. Sedangkan RRI baru dapat menjangkau 85% wilayah tanah air. Red
24 | KPI Pusat
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
KPI Pusat
Menerjemahkan Semangat Kartini
P
erempuan Indonesia memiliki
Kartini
tantangan yang begitu berat
sebagai mitra setara untuk bersama
Perempuan
di masa depan. Perempuan
menghadapi
mengekspresikan
menjadikan
perempuan
tantangan
Indonesia
mengukur
tingkat
kepemirsaan.
Indonesia
harus
pandangannya
sebagai ibu di rumah kini harus
di masa depan. Dalam kesempatan
terhadap
bersaing dengan media penyiaran
yang sama Niken Widiastuti (Dirut
penyiaran
dalam hal mengasuh anak. Anak lebih
RRI) mengingatkan bahwa mendidik
kebutuhan
banyak
waktunya
perempuan sama dengan mendidik
khususnya perempuan. Jangan hanya
untuk mengonsumsi media penyiaran.
sebuah generasi. Narasumber yang
menyerahkan
Efeknya anak mengambil lebih banyak
lain, Endang Syarwan Hamid (Anggota
masyarakat Indonesia kepada rating,
nilai dari media dibandingkan dari
Komisi 8 DPR RI) mengilustrasikan
perempuan Indonesia harus berdaya
ibunya sendiri. Demikian disampaikan
bahwa bangsa Indonesia akan sehat
mengangkat harkat dan martabat
Azimah Subagijo (Komisioner KPI
ketika perempuan Indonesia terdidik
bangsa Indonesia di muka media
Pusat) dalam peringatan Hari Kartini di
untuk mengonsumsi makanan dengan
penyiaran.
Pendopo Museum Kartini, Rembang.
sehat. Pada acara yang disiarkan
Indonesia di muka media penyiaran
Pada kesempatan itu juga Azimah
secara nasional oleh RRI langsung
saat ini lebih menonjolkan wajah
mengajak perempuan Indonesia untuk
dari Rembang ini dihadiri pula oleh
cantik atau tampilan yang seksi,
turut mengkritisi isi media penyiaran
GKR Hemas (Anggota DPD RI) yang
tidak
agar selaras dengan nilai budaya luhur
mengingatkan perempuan Indonesia
sebagai manusia yang utuh dan
Indonesia.
harus
ketertinggalannya
punya kekuatan sejajar dengan pria.
karena perempuan Indonesia memulai
Perempuan Indonesia harus tampil
kebangkitannya terlambat.
sebagai sosok yang cerdas, tangguh,
menghabisikan
Bersama
dengan
narasumber
lain
mendari
representasi
yang
mengejar
Kartini modern, Azimah mencoba
Azimah
mengangkat
mendapat saingan dari rating untuk
kembali
semangat
menyinggung
bahwa
KPI
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
penyiaran dapat
agar
media
mengakomodasi
masyarakat selera
Tampilan
menampilkan
Indonesia
kepermirsaan
perempuan
perempuan
dan berprestasi.
KPI Pusat | 25
KPI Pusat
Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2013: Spirit Indonesia
I
ndonesia Broadcasting Expo
menjalankan fungsi informasi,
juga menjadi ajang pertukaran
(IBX) 2013 yang pertama kali
pendidikan, hiburan yang sehat serta
informasi dan pengetahuan antar
diselenggarakan di Indonesia
kontrol sosial dan menjadi mitra
stakeholder penyiaran baik daerah,
secara resmi dibuka oleh Menteri
masyarakat menuju Indonesia yang
nasional maupun mancanegara serta
Koordinator bidang Perekonomian,
dicitakan bersama.
memberikan gambaran terhadap
Hatta Rajasa (18/4) di Balai Kartini, Jakarta.
Dalam sambutanya, Hatta Rajasa mengharapkan, kegiatan IBX dapat diselenggarakan secara berkelanjutan setiap tahun. Selain itu, Hatta mengatakan, kegiatan IBX harus mampu memberi manfaat yang positif untuk dunia penyiaran khususnya dan masyarakat secara umum. “Penyiaran harus memberi manfaat baik terutama bagi pendidikan yang mencerdaskan masyarakat dan juga bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya. Selanjutnya pada IBX 2013 pula, Gerakan Masyarakat Sadar Media (GEMASADA) dideklarasikan secara nasional oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Gerakan nasional ini adalah untuk mengajak seluruh masyarakat agar dapat menyikapi perkembangan media serta memanfaatkannya secara baik dan benar. Nantinya GEMASADA akan mengawal media agar seimbang 26 | KPI Pusat
masyarakat mengenai perkembangan IBX 2013 yang terselenggara
mutakhir industri penyiaran di
atas kerjasama semua pemangku
Indonesia.
kepentingan penyiaran di tanah air berlangsung mulai tanggal 18 – 20 April 2013 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Perhelatan yang baru pertama kali di Indonesia ini diisi berbagai kegiatan antara lain: seminar, workshop, job fair, hiburan dan pameran seputar dunia penyiaran. Selama tiga hari tersebut, setidaknya tiga belas ribu pengunjung hadir di IBX, baik untuk mengunjungi stand-stand pameran ataupun menghadiri seminar dan workshop tentang dunia penyiaran yang sarat
Adapun pemangku yang terlibat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Badan Layanan Umum Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Asosiasi
ilmu.
Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),
Sesuai dengan tema “Spirit
(IJTI), Aliansi Wartawan Radio
Indonesia”, IBX 2013 menjadi wahana bagi segenap stakeholder penyiaran agar melakukan peneguhan komitmen sekaligus refleksi untuk selalu berkontribusi menjaga semangat Indonesia yang bersatu, maju, beradab dan berkeadilan berdasarkan Pancasila. IBX 2013 PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Indonesia (ALWARI), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Persatuan Perusahaan periklanan Indonesia (PPPI) dan Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA).Red
KPI Pusat
Banyak Diadukan Masyarakat, Stasiun TV Perbaiki Skenario Cerita Sinetron
M
araknya sinetron televisi
didalamnya.
tersebut
“Sebenarnya aduan dari masyarakat
dengan
telah memunculkan persepsi buruk
ini merupakan feedback yang baik
tentang
dalam
untuk stasiun televisi agar mau
hal yang negatif, mengundang protes
agama Islam, dan jelas hal ini
meningkatkan kualitas siarannya”, ujar
masyarakat
sangat
Azimah Subagijo. Dirinya berharap,
atribut
Islam
namun mengaitkan pada ke
Komisi
Indonesia (KPI) Pusat.
Penyiaran
Tayangan
tokoh
panutan
meresahkan
masyarakat.
Masyarakat
aduan sinetron yang dinilai SARA ini
Televisi Sehat Indonesia, mengadukan
Mengenai sinteron Tukang Bubur
menjadi awal menjadikan pendapat
keresahan
KPI
Naik Haji, menurut Bayu Prioko,
masyarakat sebagai acuan atau rating
Pusat, melalui perwakilannya Ardy
awalnya sinetron ini cukup baik jalan
alternatif, sehingga kualitas siaran
Purnawansani dan Bayu Prioko, yang
ceritanya. Namun lama kelamaan
televisi dapat semakin meningkat.
juga didampingi Fahira Idris dari
justru
Rumah Damai Indonesia. Ketiganya
menyorot cerita Haji Muhidin yang
Sebagai tindak lanjut dari aduan
ditemui oleh Wakil Ketua KPI Pusat
digambarkan
masyarakat
Ezki Suyanto, Komisioner KPI Pusat
“Kami menyoroti penggunaan titel
mengundang stasiun televisi RCTI,
bidang Kelembagaan Azimah Subagijo
Haji dalam cerita ini”, ujar Bayu.
SCTV dan Trans 7 guna memberikan
dan Komisioner KPI Pusat bidang
Bagaimanapun
klarifikasi. Pada pertemuan berikutnya
Perizinan Iswandi Syahputra (15/4).
bagian dari Rukun Islam, dan menjadi
(22/4),
terdegradasi maknanya lewat balutan
memenuhi panggilan KPI Pusat dan
cerita dalam sinetron seperti ini.
bertemu dengan Masyarakat Televisi
Dalam
tersebut
surat
yang
pada
disampaikan
sinetron
ini
malah
berperilaku
juga
Haji
lebih buruk.
adalah
kepada KPI Pusat, Masyarakat TV
ini,
ketiga
KPI
stasiun
kemudian
tersebut
Sehat Indonesia. Pada dasarnya baik
Sehat Indonesia menilai, tayangan
Aduan
dilakukan
SCTV, RCTI ataupun Trans 7 menerima
seperti Tukang Bubur Naik Haji (RCTI),
elemen masyarakat kepada KPI ini
dengan baik masukan dari masyarakat
Ustad Foto Copy (SCTV), dan Islam
mendapatkan
tersebut.
KTP (SCTV), semuanya menggunakan
Suyanto. Menurut komisioner KPI
Suratmadji dari RCTI, pihaknya sudah
judul dengan terminologi Islami,
Pusat bidang pengawasan bidang
melakukan
tapi isi dan jalan ceritanya jauh
Isi Siaran ini, sebenarnya mengadu
pada sinetron Tukang Bubur Naik
dari perilaku islami. Bahkan, ujar
lewat sms, email ataupun twitter pasti
Haji. Hal yang sama juga dilakukan
Ardy, tidak jarang dalam tayangan
akan ditindaklanjuti oleh KPI. Namun
oleh SCTV untuk sinetron Ustadz
tersebut, karakter Ustad dan Haji
dengan mendatangi langsung KPI
Fotokopi. Sedangkan untuk sinetron
yang seharusnya merupakan tokoh
untuk mengadu, akan memberikan
Haji Medit, SCTV telah menghentikan
panutan ditengah-tengah masyarakat
ruang bagi KPI untuk berdialog
penayangannya.
melakukan tindakan diluar kepatutan,
lebih
jauh
keberatan
tersebut juga dihadiri oleh Lembaga
suka
yang
disampaikan
masyarakat.
Sensor Film (LSF) dan Majelis Ulama
mencela,
iri,
dengki,
dan
langsung
yang
apresiasi
tentang
dari
Ezki
sama sekali tidak ada pesan islam
Bahkan,
menurut
perbaikan
Acara
Adji
skenario
mediasi
Indonesia (MUI).
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
KPI Pusat | 27
Sosok
Sosok
M
embatasi waktu menonton TV bagi anak-anak adalah sebuah keharusan bagi sosialita seperti
Shahnaz Haque. Hal itu diungkapkan Shahnaz saat menjadi pembicara Workshop Literasi Media di acara Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2013 bersama komisioner KPI Pusat Nina Mutmainnah dan produser acara Kick Andy, Metro TV (19/4). Menurut ibu tiga putri ini, kelebatan gambar di televisi yang demikian cepat, baik itu dalam bentuk cerita film ataupun iklan, berpengaruh terhadap konsentrasi anak-anak di sekolah. “Sehingga tak jarang ditemui anak-anak kesulitan duduk tenang di kelas, lantaran terbiasa dengan kelebatan gambar warnawarni di televisi”, ujarnya. Selain itu, dirinya juga menilai televisi punya peran dalam membuat anak-anak menjadi dewasa sebelum waktunya. Materi film atau bahkan iklan, banyak yang mengajak anak-anak memikirkan sesuatu yang bukan urusannya, tutur Shahnaz. Di sisi lain, perempuan yang masih aktif sebagai presenter televisi ini, menyayangkan betapa terbatasnya lagu-lagu anak saat ini. “Saya tumbuh dan besar dengan lagu-lagu anak yang syairnya masih relevan sampai saat ini”, ujarnya. Namun sekarang, lagu-lagu anak mengalami stagnasi seiring semakin dewasanya anak-anak yang dulu mempopulerkan lagu-lagu tersebut. “Penyanyi lagu anak berhenti sampai Tasya dan Sherina”, ujarnya. Dia mengakui anak-anaknya cukup beruntung karena memiliki ayah seorang musisi. “Kebutuhan anak-anak akan lagu,dapat difasilitasi oleh ayahnya”, ujar Shahnaz. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Karenanya dia sangat mengapresiasi usaha musisi muda saat ini yang di tiap album mereka ikut menyelipkan lagu-lagu anak klasik
Shahnaz Haque dan Lagu Anak
untuk kembali populer dan akrab menemani anak-anak menjalani hari-hari kanak-kanak merekayang bahagia.
28 | Sosok
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Imbauan, Peringatan, dan Sanksi
Sanksi & Imbauan
Imbauan, Peringatan, dan Sanksi KPI Periode Maret - April 2013 No Tanggal
Program
Stasiun
Status
1.
5 Maret 2013
“Dahsyat”
RCTI
Penghentian Sementara
Deskripsi
Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada Program Siaran “Dahsyat” (selanjutnya disebut program) yang ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 06.47 WIB. Pelanggaran yang dilakukan program adalah ditayangkannya adegan Raffi Ahmad bertanya kepada bintang tamu, Chef Renne Tanjung, “Kamu Natal nggak?” dan kemudian Chef Renne menjawab: “Nggak!” Lalu Raffi bertanya, “Kamu nggak Natal ya?” Chef Renne menjawab, Nggak, saya Islam prose*an.” Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan perlindungan anak dan remaja. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 7 dan 14 ayat (2) serta Standar Program Siaran Pasal 6, Pasal 7 huruf a, dan 15 ayat (1). Selain pelanggaran di atas, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran lainnya pada program yang ditayangkan tanggal 27 Desember 2012. Pelanggaran yang dimaksud adalah penampilan Grup “Duo Racun” saat menyanyikan lagu berjudul “Dari Hongkong” yang menampilkan gerakan tubuh dan atau tarian erotis dengan mengeksploitasi tubuh bagian bokong dan pinggul. Selain itu, ditampilkan adegan Limbad yang melakukan atraksi memasukkan paku ke dalam lubang hidung. Program ini telah mendapatkan surat teguran tertulis No. 230/K/KPI/V/09 tertanggal 6 Mei 2009 dan surat teguran tertulis No. 650/K/KPI/11/10 tertanggal 4 November 2010. KPI Pusat juga telah melaksanakan tahap klarifikasi pada tanggal 8 Februari 2013. Berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan program ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Standar Program Siaran dan hasil Rapat Pleno Komisioner KPI Pusat tentang pemutusan sanksi administratif program pada tanggal 27 Februari 2013, KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi administratif penghentian sementara program selama 3 (tiga) hari penayangan. Sanksi administratif penghentian sementara ini wajib Saudara laksanakan di antara tanggal 6 – 20 Maret 2013. Dalam melaksanakan sanksi administratif penghentian sementara ini, kami memperkenankan Saudara untuk menentukan sendiri 3 (tiga) hari waktu pelaksanaan, sesuai dengan batas tanggal yang telah kami tentukan. Saudara wajib melaporkan kepada kami kapan pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan di antara tanggal tersebut. Selain sanksi tersebut, KPI meminta kepada RCTI untuk tidak membuat program pengganti sejenis yang ditayangkan pada waktu yang sama atau waktu berbeda pada saat pelaksanaan pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara. KPI akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi administratif di RCTI.
2.
5 Maret 2013
“Inbox”
SCTV
Penghentian Sementara
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Imbauan, Peringatan dan Sanksi | 29
Sanksi & Imbauan
Imbauan, Peringatan, dan Sanksi KPI Periode Maret-April 2013 Deskripsi
Telah terjadi pelanggaran pada program Siaran “Inbox” yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 7 Januari 2013 pukul 07.07 WIB. Pelanggaran yang dilakukan program adalah ditampilkannya adegan dari para host yang melecehkan seorang perempuan lanjut usia sehingga ibu tersebut menjadi bahan olok-olok. Pada saat perempuan tersebut dipanggil para host untuk naik ke atas panggung, Andhika mengatakan, “Ini cewe Brazil? Yang begini di lampu merah Gaplek banyak!” Selanjutnya Narji berkata kepada ibu tersebut, “Maaf ini Ibu, yang terbalik topinya apa mukanya?” Gading berkata, “Ini sih bukan Brazil… Brantakan!” Selain adegan tersebut, ditampilkan adegan Andhika yang memperlihatkan gambar pada sebuah buku sambil mengatakan kepada host lainnya bahwa ibu yang menjadi bahan olok-olok tersebut masuk ke dalam buku sejarah. Kemudian sambil melihat gambar pada buku tersebut, host wanita berkata, “Ini Pithecanthropus ya pak?” dan Gading berkata, “Pak, ini sih peninggalan budaya Majapahit Pak!” Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, perlindungan anak dan remaja, serta norma kesopanan. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) huruf c serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. Program ini telah mendapatkan surat teguran tertulis pertama No. 443/K/KPI/07/12 tertanggal 20 Juli 2012 dan surat teguran tertulis kedua No. 486/K/KPI/08/12 tertanggal 3 Agustus 2012. KPI Pusat juga telah melaksanakan tahap klarifikasi pada tanggal 23 Januari 2013. Berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan program ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Standar Program Siaran dan hasil Rapat Pleno Komisioner KPI Pusat tentang pemutusan sanksi administratif program pada tanggal 27 Februari 2013, KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi administratif penghentian sementara program selama 1 (satu) hari penayangan. Sanksi administratif penghentian sementara ini wajib Saudara laksanakan di antara tanggal 6 – 20 Maret 2013. Saudara wajib melaporkan kepada kami kapan pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan di antara tanggal tersebut. Selain sanksi tersebut, KPI meminta kepada SCTV untuk tidak membuat program penganti sejenis yang ditayangkan pada waktu yang sama atau waktu berbeda pada saat pelaksanaan pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara. KPI akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi administratif pada SCTV.
No Tanggal
Program
Stasiun
Status
3.
24 April 2013
“Mel’s Update”
ANTV
Teguran Tertulis Kedua
Deskripsi
Program Siaran “Mel’s Update” (selanjutnya disebut program) yang ditayangkan oleh stasiun ANTV pada tanggal 4 Maret 2013 pukul 21.23 WIB kedapatan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan program adalah penayangan adegan yang mengesankan ciuman bibir yang dilakukan oleh bintang tamu pasangan artis Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Adegan tersebut terjadi ketika salah seorang host, Indra Bekti, meminta kedua bintang tamu tersebut melakukan adegan ciuman. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan terhadap anak dan remaja, norma kesopanan, pelarangan dan pembatasan adegan seksual, dan penggolongan program siaran. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat 1 serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 huruf k, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a dan f. Berdasarkan catatan kami, program ini telah mendapatkan surat sanksi administratif teguran tertulis No. 11/K/ KPI/01/13 tertanggal 9 Januari 2013. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Kami akan melakukan pemantauan terhadap program ini. Bila masih ditemukan pelanggaran kembali, kami akan meningkatkan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pembatasan durasi. KPI Pusat meminta kepada Saudara agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
30 | Imbauan, Peringatan dan Sanksi
PENYIARAN KITA | Maret - April 2013
Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2013: 18-20 April 2013
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa membuka IBX 2013, di Balai Kartini 18-20 April 2013, didampingi Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Suyanto, dan Ketua ATVSI Erick Tohir.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring usai menandatangani Deklarasi Gerakan Masyarakat Sadar Media (GEMASADA) di IBX 2013 didampingi Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengunjungi stand KPI Pusat di IBX 2013, didampingi Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang.
Seminar “Regulasi Penyiaran Progresif bagi Pengembangan Dunia Penyiaran” bersama Direktur RRI Niken Widyastuti, Ketua ATVSI Erick Tohir dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Moh Mahfud MD, di IBX 2013
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Moh Mahfud MD, bersama Komisioner KPI Daerah yang hadir dalam acara IBX 2013
Seminar “Strategi dan Reformulasi Kompetisi dalam Bisnis Penyiaran” bersama Ade Armando, Atiek Nur Wahyuni, Ruslan Prijadi dan Nawir Messy di IBX 2013
