Penanggulangan Kegiatan Destructive Fishing dalam Upaya Menjaga Sustainability Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Jakarta, 12 Juli 2017
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E R I K A N A N TA N G K A P 2017
VISI DAN MISI KKP “Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya…”
Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014
TRISAKTI & NAWA CITA
VISI DAN
MISI KKP 2015-2019 VISI KKP
Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
3 PILAR MISI KKP
Kedaulatan
Keberlanjutan
Kesejahteraan 2
FILOSOFI KEBIJAKAN PERIKANAN
Ecological Functional Flow
Ecological Economics Flow
Ecological Economics Flow
Payment for Ecosystem Services
Keberlanjutan
*Modified from Encourage Capital (2015)
Kesejahteraan
3
REGULASI UNTUK KEBERLANJUTAN PERIKANAN
DASAR HUKUM
MASALAH UTAMA
UU 45/2009 UU 32/2014 INTERVENSI KEBIJAKAN
IUU FISHING
Permen 56/2014 Permen 57/2014 PP 75/2015 : PNBP
Permen 01/2015 *) OVERFISHING
DESTRUCTIVE FISHING
direvisi Permen 56/2016
Permen 02/2015 **) telah direvisi melalui Permen 71/2016
*) tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan **) tentang pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik di WPP-NRI
LANGKAH OPERASIONAL • Peningkatan pengawasan sumber daya • Transparansi perizinan & berbasis kuota • Kapal penyangga • Penetapan pelabuhan pangkalan (designated port)
• Penggantian/alih alat penangkap ikan • Diversifikasi komoditas • Pembiayaan (KUR & JARING OJK) • Pembangunan sentra kelautan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil & kawasan perbatasan
18
PENGELOLAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI INDONESIA Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan (SDI) yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan SDI berdasarkan prinsip pengelolaan SDI Pasal 2 ayat (2) Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016
Sustainable Development Goal (SDG) No. 14
Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Untuk Pengembangan Berkelanjutan
SDG 14.2 Improve ocean health and enhance the contribution of marine biodiversity;
SDG 14.4 Effectively regulate harvesting and end overfishing, destructive fishing practices in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, and produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics;
14.7 Increase the economic benefits to small island developing States through sustainable management of fisheries.
HEALTY ENVIROMENT
LIFE FISHING
FISHING CAPACITY
Pemetaan suatu daerah/habitat penting yang berperan dalam suatu ekosistem untuk menghindari tertangkapnya by-catch, ETP Species, habitat dan ekosistem kritis serta perlindungan keanekaragaman hayati Pemilihan API yang tepat/sesuai dengan target penangkapan dengan memperhatikan aspek/karakteristik biologi dan habitat, ekologi, sosial dan ekonomi Penentuan fishing capacity/total allowable effort terhadap target penangkapan di wilayah tertentu.
MENURUT FAO TAHUN 1995 TENTANG CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) KEGIATAN MALL PRAKTEK DALAM PENANGKAPAN IKAN ATAU PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN YANG SECARA YURIDIS MENJADI PELANGGARAN HUKUM MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 SETIAP ORANG DILARANG MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 6
Code of Conduct for Responsible Fisheries MEMILIKI SELEKTIFITAS TINGGI HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN (BY-CATCH) RENDAH HASIL TANGKAPAN BERKUALITAS TINGGI TIDAK MERUSAK HABITAT/LINGKUNGAN (DESTRUKTIF) MEMPERTAHANKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (BIODIVERSITY) TIDAK MENANGKAP SPESIES YANG DILINDUNGI/ TERANCAM PUNAH PENGOPERASIAN API TIDAK MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN TIDAK MELAKUKAN PENANGKAPAN DI DAERAH TERLARANG DITERIMA SECARA SOSIAL
PENGATURAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TANGGAL 11 Januari 2010
PERATURAN KEPMEN No. KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia
31 Januari 2011
PERMEN No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI yang diubah sebanyak 5 kali
8 Januari 2015
PERMEN No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
25 Juni 2015
Rekomendasi Ombudsman No. 0006/REK/0201.2015/ PBP-24/VI/2015 tentang memberikan masa waktu transisi implementasi peraturan tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun (Poin 3).
11 Februari 2016
Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPP-NRI. sampai Des 2016
30 Desember 2016
PERMEN No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP NRI
3 Januari 2017
Surat Edaran No. B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang Beroperasi di WPPNRI s/d 30 JUNI 2017
19 Juni 2017
Surat Edaran No. 664/DJPT/PI/VI /2017 tentang Perpanjangan Peralihan API Pukat Hela dan Pukat Tarik di WPP NRI s/d 31 DESEMBER 2017 (kapal < 10 GT)
SUBSTANSI PERMEN No. 71/PERMEN-KP/2016
Kelestarian SDI
Tekanan SDI berkurang Di 11 WPP
Selektifitas Alat Penangkap Ikan
Nelayan sejahtera
SUBSTANSI PERMEN No. 71/PERMEN-KP/2016 1. Perlindungan Habitat dan Kesetaraan Akses thd SDI a. Jalur di WPP-NRI, b. Penempatan Alat Penangkap Ikan sesuai sifat dgn Karakteristik Perairan c. Tingkat selektifitas dan kapasitas Alat Penangkap Ikan dan
d. GT kapal perikanan. 2. Pelarangan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak a. Kelompok Pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; b. Kelompok Pukat hela (trawls) 3. Monitoring dan evaluasi operasional API Dilakukan oleh Pusat (KKP) & Daerah (DKP Prov/Kab./Kota) 4. Pencabutan PERMEN
✓ PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011 ✓ PERMEN KP No. 2/PERMEN-KP/2015
1. Pukat Tarik (Cantrang) 11
Cantrang
Bersifat Destructive
Tidak Selektif
Merusak Habitat Dasar Perairan
Area Sapuan Luas
ILUSTRASI OPERASI CANTRANG Panjang Tali Selambar 1,000 m 3,000 M 6,000 m P
P
Diameter 320 960 1920
Luas Lingkaran 8 Ha 72 Ha 289 Ha
Luas area yang terganggu oleh tali selambar dari pengoperasian cantrang Fakta yg ada: 1. akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk menahan jaring. 2. Rata2 kedalaman laut jawa 60-100 m, maka jaring mulai terangkat jika sisa tali selambar mendekati 2x kedalaman sekitar 200 m 3. Pada kapal yg menggunakan > 3.000 m tali selambar, maka luas daerah sapuan (swept) adalah 1.300 m
Usaha Cantrang di Jawa Tengah - 3.209 unit (2004) dan meningkat 5.100 unit (2007) - CPUE menurun dari 8,66 ton (2004) menjadi 4,84 ton (2007)
SKEMA OPERASIONAL KEBIJAKAN CANTRANG (s.d. 31 Desember 2017) IZIN AKTIF
IZIN MATI
(Cantrang, Dogol, Payang, Lampara)
Tidak Mau Ganti API
STOP
Tidak Mau Ganti API
Mau Ganti API
Kapal < 10 GT
Kapal > 10 - 30 GT
Kapal > 30 GT
Fasilitasi PENGGANTIAN API
Fasilitasi Pendanaan & Pengembangan Usaha
Fasilitasi SIPI dan Relokasi DPI Baru
Bantuan API Ramah Lingkungan
GERAI PERMODALAN
GERAI PERIZINAN
STOP
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN NELAYAN TERDAMPAK
PEMBENTUKAN POKJA PENANGANAN DAMPAK
FASILITASI PENDANAAN BANK & NON BANK TIDAK ADA PENRBITAN SIPI BARU UNTUK AT DILARANG
PENDAMPINGAN & PELATIHAN PENGOPERASIAN ALAT TANGKAP PENGGANTI FASILITASI DAN KEMUDAHAN PENEBITAN IZIN BARU
RELOKASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN 15
KAPAL BERUKURAN HINGGA 10 GT ATAU AKUMULASI HINGGA 10 GT DI TETAPKAN DISKAN KAB/KOTA DIBUKTIKAN KARTU NELAYAN/PASS KECIL/PASS BESAR ATAU KETERANGAN DARI DISKAN SETEMPAT
MEMILIKI KARTU NELAYAN DIBUKTIKAN DENGAN SCAN/FOTOCOPY DAN FOTO BAGI YANG SEDANG PROSES (FORM REGISTRASI DARI KAB/KOTA)
TERGABUNG DALAM KUB YANG TERDAFTAR DI SIM PUPI ATAU KOPERASI BERSEDIA MELAKUKAN PEMUSNAHAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYTAAN ASLI 16
MEKANISME USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARPI
ALTERNATIF ALAT TANGKAP PENGGANTI Tim BBPI merekomendasikan 4 (empat) kelompok alat penangkapan ikan yang lebih sesuai sebagai pengganti Pukat tarik khususnya CANTRANG meliputi : alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear), pancing (hook and lines), jaring insang (gillnet) dan perangkap (traps) dengan rincian sebagai berikut: 1.Kapal cantrang berukuran >10 GT, alternatif pengganti: ➢alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear) : cast net besar; ➢pancing (hook and lines) : pancing rawai dasar besar; ➢jaring insang (gillnet) : gillnet millennium dasar, gillnet millennium permukaan; ➢perangkap (traps) : bubu kakap, long bag set net (LBSN). 2. Kapal cantrang berukuran <10 GT, alternatif pengganti: ➢ alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear) : cast net kecil; ➢ pancing (hook and lines) : pancing rawai dasar kecil; ➢ jaring insang (gillnet) : gillnet millennium dasar, gillnet millennium permukaan, trammel net (khusus daerah yang sumberdaya udangnya masih potensial); ➢ perangkap (traps) : bubu rajungan.
SURAT EDARAN, JANUARI 2017
SETELAH 30 JUNI 2017 PERMEN NO. 2/PERMENKP/2015 BERLAKU
SURAT EDARAN, JUNI 2017
IMPLEMENTASI ARAHAN PRESIDEN RI Untuk Menuntaskan Pengantian API Sampai DESEMBER 2017
Kepada Nelayan Kecil Menggunakan KAPAL (UU NO. 7/2016 Perlindungan Nelayan)
≤ 10 GT
2. BAGAN BERPERAHU 21
SOLUSI PENANGANAN BAGAN BERPERAHU
1
2
3
4
22
Pengukuran Ulang kapal > 30 GT dengan Alat tangkap Bagan Berperahu di Provinsi Sumatera Barat
Pelaksanaan Gerai Perizinan Ukur Ulang di PPS Bungus (610 Februari 2017)
Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2011 jo. Permen KP No. 42 Tahun 2014 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan API dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
Permen KP 71 / 2016
Revisi Kepmen KP No. 61 Tahun 2014 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
Kepmen KP 86 / 2016
Revisi PP No. 75 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada KKP
Proses pembahasan Tarif PNBP untuk tarif PNBP bagan berperahu) atau menerbitkan Permen untuk menyetarakan tarif PNBP Bagan Berperahu sesuai PP 75/2015
PENGUKURAN ULANG KAPAL BAGAN BERPERAHU Ukuran > 30 GT Bagan Berperahu di Provinsi Sumatera Barat Lokasi: PPS Bungus (6-10 Februari 2017) No
Domisili Hukum
API Bagan Berperahu
1.
Agam
3
2.
Padang
47
3.
Pariaman
2
4.
Pasaman
-
5.
Pasaman Barat
41
6.
Pesisir Selatan
53
Total
146
23
SIUP telah terbit. Penerbitan SIPI/SIKPI menunggu penerbitan ketentuan yang mengatur (pungutan tarif PNBP bagan perahu)
PENGATURAN BAGAN BERPERAHU (PERMEN KP 71/2016) PERMEN KP 42 / 2014 Jo. PERMEN KP 02 / 2011
PERMEN KP 71 / 2016
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan API dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI Bagan Berperahu, LNB-BP, 05.2.0.1 a. Dasar − Peraturan yang berlaku, bagan berperahu diperbolehkan beroperasi dengan kapal sampai dengan ukuran 30 GT dijalur I dan II; − Saat ini di Perairan Sumatera Barat berkembang bagan berperahu dengan kapal > 30 GT dengan daerah operasi sampai di atas 12 mil; − Surat Edaran Nomor 362 Tahun 2016 tentang Operasional Alat Penangkapan Ikan Bagan Perahu oleh Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Besar dari 30 GT di Provinsi Sumatera Barat berakhir tanggal 31 Desember 2016.
24
PENGATURAN BAGAN BERPERAHU (PERMEN KP 71/2016) b. Pengertian Merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis (SNI 7277.9:2008). c. Tata cara pengoperasian Pengoperasian alat penangkapan ikan bagan berperahu dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling dan dapat berpindah-pindah dengan menggunakan kapal/perahu dan dilengkapi lampu sebagai pengumpul ikan. Pengoperasian bagan Berperahu Ilustrasi Pengoperasian Bagan Berperahu 25
PENGATURAN BAGAN BERPERAHU (PERMEN KP 71/2016) d. Analisis ▪ Bagan berperahu termasuk kelompok Alat Tangkap yang bersifat PASIF dan pengoperasiannya berdampak minimal terhadap lingkungan; ▪ Hasil tangkapan bagan berperahu dengan kapal > 30 GT adalah ikan pelagis besar (tongkol, tuna mata besar dan cakalang); ▪ Bagan berperahu dipertimbangkan untuk diperbolehkan beroperasi dengan pengaturan antara lain: – Mesh size yang disarankan yaitu ≥ 2.5 inch; – Daerah penangkapan untuk kapal > 30 GT yaitu jalur III di seluruh WPP-NRI; – Penggunaan ABPI lampu sebagai pengumpul ikan sebesar 16.000 watt yang disesuaikan dengan ketentuan pada API bouke ami.
26
PENJELASAN SUBSTANSI KEPMEN KP NO. 86/2016 KEPMEN KP 61 / 2014
KEPMEN KP 86 / 2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan − Kapal Penangkap Ikan dengan jenis alat penangkapan ikan Bagan Berperahu, memiliki produktivitas sebesar 0,97 − Hasil tangkapan ikan dari kapal dengan jenis API Bagan Berperahu meliputi: No.
27
Nama Ikan
Nama Latin
Komposisi Ikan Hasil Tangkapan
Auxis thazard, Euthynnus affinis
66,9
Thunnus albacares
2,2
1.
Tongkol Krai, Tongkol Komo
2.
Madidihang
3.
Cakalang
Katsuwonus pelamis
14,9
4.
Kembung
Rastrelliger spp
5,6
5.
Ikan Lainnya
-
10,4
TINDAK LANJUT PENANGANAN BAGAN BERPERAHU
28
Pengusulan revisi PP No. 75/2015 terkait besaran pungutan PNBP untuk Bagan Berperahu atau menerbitkan Permen untuk penyetaraan tarif PNBP Bagan Berperahu sesuai PP 75/2015 agar kapal bagan berperahu ukuran > 30 GT dapat diproses SIPI nya di pusat Pelaksanaan pengaturan daerah penangkapan bagan berperahu dan pengaturan ukuran mata jaring yang diperbolehkan Pembinaan pelaku usaha penangkapan bagan berperahu agar memenuhi ketentuan yang berlaku
TERIMA KASIH
