DRAFT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.
/PERMEN-KP/2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat daya saing sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan di pasar global maka perlu penguasaan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi; b. bahwa untuk memperoleh sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan serta mempermudah bagi penyelenggara dan peserta dalam permohonan sertifikasi kompetensi; c. bahwa untuk menjamin mutu dan keseragaman penyelenggaraan sertifikasi serta pengembangan kompetensi SDM secara efektif, terpelihara dan terpercaya dibidang kelautan dan perikanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
-2-
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564); 6. Peraturan BNSP Nomor 217 tahun 2009 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi; 7. Peraturan BNSP Nomor 301 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Profesi; 8. Peraturan BNSP Nomor 3 /BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Pedoman BNSP Kompetensi.
305-2015
tentang
Pelaksanaan
Uji
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia di sektor Kelautan dan Perikanan. Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
-3-
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. /PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mengantisipasi persaingan ekonomi global yang menuntut calon tenaga kerja dan tenaga kerja berkualitas dan profesional pada bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam kondisi tersebut menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Untuk memperkuat daya saing SDM di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan adanya komitmen dari berbagai pihak berkepentingan untuk bersama-sama memperkuat SDM kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM berbasis kompetensi. Sertifikat Profesi merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja yang dikuasai oleh lulusan pelatihan atau tenaga kerja yang berpengalaman. Standar kompetensi mencerminkan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan dukungan sikap kerja. Sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan diberikan kepada tenaga kerja yang didapat melalui proses uji kompetensi sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan profesi, yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Upaya tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelatihan kerja, dan pengembangan karir sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, yang selanjutnya diuji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Langkah kongkrit pengembangan SDM berbasis kompetensi terdiri dari; (1) tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang KP, (2) pelaksanaan diklat mengacu pada SKKNI, dan (3) pelaksanaan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang ada pada Sektor KP. Kementerian Kelautan dan Perikanan c/q BPSDMP KP memiliki tanggung jawab moril dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan sertifikasi kompetensi SDM KP mengingat inisiasi pembentukan LSP lingkup KKP baik itu LSP Pihak pertama maupun LSP Pihak ketiga berasal dari Pusat Pelatihan KP. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui proses uji kompetensi, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Internasional dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan
-4-
kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan mutu kompetensi. Untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas di lingkungan LSP Pihak Pertama Lembaga Diklat UPT BPSDMP KP, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan uji kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Penyelenggara Uji Kompetensi dalam menyelenggarakan sertifikasi sumber daya manusia pada sektor kelautan dan perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta penjaminan mutu pelaksanaan uji kompetensi di TUK. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi: 1. Kepesertaan (Hak, Kewajiban dan Sanksi Pemegang Sertifikat dan Pemelihara Sertifikat) 2. Asesor 3. Sarana Prasarana 4. Materi Uji Kompetensi 5. Prosedur Uji Kompetensi 6. Pembiayaan 7. Monitoring dan Evaluasi 8. Pelaporan 9. Administrasi Perangkat Uji Kompetensi Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. 2.
3. 4. 5.
6.
Kompetensi Kerja, adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji Kompetensi dengan mengacu kepada standar Kompetensi kerja. Sistem Sertifikasi adalah rangkaian prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya dalam rangka menerbitkan sertifikasi termasuk pemeliharaannya. Sertifikasi kompetensi, adalah tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, observasi demonstrasi, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi. Skema sertifikasi adalah Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
-5-
7. 8.
9.
10.
11.
12. 13.
14. 15.
Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkupnya dan telah diberikan lisensi oleh BNSP. LSP Pihak ketiga adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi yang didirikan oleh asosiasi profesi,industri dan pemerintah untuk mensertifikasi SDM di sektor Kelautan dan Perikanan yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP. Tempat Uji Kompetensi disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi dan memperoleh lisensi dari LSP. TUK Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang dimiliki oleh lembaga Diklat atau industri yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji kompetensi secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi sertifikasi di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Disamping itu TUK mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP. TUK sewaktu adalah TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidentil. Asesor Kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai Kompetensi yang relevan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dan/atau menilai kompetensi peserta Uji Kompetensi, yang akan diangkat/ditugaskan oleh LSP dalam jangka waktu tertentu. Asesi adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji Kompetensi. Penjaminan mutu adalah proses yang memastikan terlaksananya kegiatan uji kompetensi sesuai dengan prosedur.
-6-
BAB II PROSEDUR UJI KOMPETENSI
-7-
Penjelasan prosedur uji kompetensi : 1) Informasi/Pertimbangan Mengikuti UJK Pada langkah ini peserta mendapatkan informasi mengenai proses UJK, baik secara tertulis (brosur, leaflet, dll) maupun penjelasan secara langsung. Peserta mempelajari dan mempertimbangkan apakah latar belakang pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses UJK pada unit-unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Informasi serta penjelasan mengenai proses UJK diberikan oleh asesor kompetensi, staf LSP atau TUK (Tempat Uji Kompetensi). 2)
Permintaan dan Pendaftaran untuk diproses. Pada langkah ini peserta mengajukan permintaan untuk mengikuti proses UJK dengan mengisi formulir pendaftaran. LSP menjelaskan mengenai persyaratan dan proses UJK yang harus diikuti oleh peserta serta standar kompetensi yang dapat diujikan. LSP harus memastikan bahwa fasilitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proses uji kompetensi sudah tersedia sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh TUK. Berdasarkan keputusan peserta untuk mengikuti proses UJK, peserta menerima formulir aplikasi serta bimbingan dan dukungan dari asesor untuk mengikuti proses selanjutnya.
3)
Pengajuan Aplikasi Proses uji kompetensi dimulai dengan mengisi formulir aplikasi UJK yang disediakan. Pada proses ini peserta diminta untuk secara sistematis menuliskan seluruh data pembelajaran serta pengalaman kerja yang dimilikinya sesuai dengan unit-unit kompetensi yang ingin diakui. Personil yang terlibat dalam proses ini mengarahkan dan meyakinkan peserta bahwa seluruh pembelajaran serta pengalaman yang dimilikinya sudah dicantumkan pada form aplikasi. Dalam implementasinya proses ini memerlukan pengembangan form UJK yang sesuai, serta penetapan mekanisme pendukung untuk mendorong dan memfasilitasi peserta dalam mengikuti proses UJK. Pada langkah ini, penyelenggara uji mulai mengidentifikasi calon asesor yang akan melaksanakan uji kompetensi, orang-orang yang mungkin terlibat dalam proses uji, seperti rekan sekerja, trainer, supervisor serta sumber-sumber penilaian lainnya seperti peralatan, mesin-mesin, ruangan serta fasilitas lain yang dibutuhkan.
4) Pemeriksaan Kelengkapan Aplikasi (Pra-Penilaian) Pada proses pemeriksaan kelengkapan aplikasi peserta atau prapenilaian (pre assessment), difokuskan kepada kesesuaian dan kecukupan antara bukti-bukti atau data-data hasil pembelajaran (pendidikan/pelatihan, pengalaman kerja) yang dicantumkan pada formulir aplikasi dengan bukti-bukti pendukung yang dipersiapkan oleh peserta.
-8-
Dari hasil pemeriksaan bukti - bukti pendukung serta pra-penilaian terhadap peserta, asesor memberikan rekomendasi terhadap kesiapan serta kelayakan peserta apakah dapat mengikuti proses selanjutnya atau harus terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan. 5) Uji Kompetensi Pada langkah ini menggambarkan proses yang diperlukan untuk menilai peserta serta merekomendasikan apakah peserta sudah kompeten atau belum kompeten. Fokus pada tahap ini adalah menetapkan : -
Lingkungan (fasilitas, sumber-sumber) yang mendukung peserta untuk menunjukkan kemampuannya
-
Struktur penilaian yang dapat mengidentifikasi dan memproses pembelajaran serta pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan yang jelas
Metoda utama yang digunakan berupa interview (wawancara) yang bertujuan untuk : -
Menyediakan lingkungan pendukung yang sesuai, agar peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya.
-
Mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan
-
Menyediakan diperlukan) tepat.
tenaga ahli pada subyek UJK (apabila sehingga dapat membuat keputusan yang
Selain wawancara, metoda-metoda penilaian yang dapat digunakan adalah demonstrasi, observasi, tes tertulis, portofolio serta metoda lain yang relevan. Berikut ini penjelasan langkah-langkah uji kompetensi : -
Langkah ke satu : Menetapkan standar kompetensi yang akan diujikan.
Pada langkah ini, peserta uji dibimbing untuk mengidentifikasi unit unit standar kompetensi yang akan dinilai berdasarkan permintaan serta kebutuhan peserta, dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang dimilikinya serta kualifikasi yang akan diambil. Dari hasil identifikasi diatas dapat ditentukan pula apakah penilaian akan dilakukan untuk satu kompetensi atau pada sekelompok kompetensi (clusters). Jadi hasil pada langkah satu ini adalah menetapkan standarstandar kompetensi yang siap untuk dinilai sesuai dengan kondisi peserta, dengan didukung oleh kesiapan TUK dan team asesor untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penilaian.
-9-
-
Langkah ke dua : Mempelajari standar kompetensi yang akan diujikan. Pada langkah ini, peserta dibimbing untuk betul-betul memahami isi serta hal-hal lain yang tercakup dalam standar unit kompetensi yang akan dinilai. Item-item yang harus diperhatikan dan dipelajari mendalam pada setiap unit standar kompetensi meliputi : -
Nomor dan judul unit kompetensi
-
Deskripsi unit kompetensi
-
Elemen kompetensi
-
Kriteria unjuk kerja
-
Batasan variabel
-
Panduan Penilaian
-
Kompetensi Kunci
secara
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian terutama peserta uji, disarankan untuk mempelajari pedoman belajar (learning guide/ package) atau modul pelatihan yang dikeluarkan oleh LDP. Hal ini diperlukan karena selain terdapat informasi singkat mengenai konsep dan sistim pelatihan dan penilaian berbasis kompetensi, dalam pedoman belajar juga terdapat bagian-bagian yang berisi item-item soal/latihan yang mengarah kepada materi penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta terhadap kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan. -
Langkah ke tiga : Merencanakan uji kompetensi/penilaian. Pada langkah ini, sub-sub langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :
-
Menentukan dengan jelas bukti-bukti yang dipersyaratkan
Menentukan metoda-metoda uji/penilaian
Mengembangkan perlengkapan uji/penilaian yang sesuai
Merencanakan aktifitas uji/penilaian
Menetapkan fasilitas uji dan sumber daya yang dibutuhkan
Menetapkan jadwal uji kompetensi
Langkah ke empat : Melaksanakan Penilaian Mandiri. Sebelum masuk kedalam proses uji kompetensi, disarankan untuk melaksanakan penilaian secara mandiri (Self assessment). Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terhadap standar unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- 10 -
Pada langkah ini peserta diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang ada secara obyektif, sehingga kesiapan peserta dapat diidentifikasi secara dini sebelum masuk kedalam proses uji. Apabila peserta menilai dirinya belum siap sepenuhnya, maka peserta disarankan untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang diperlukan. Manfaat penting dari langkah penilaian secara mandiri ini adalah mendorong peserta untuk belajar secara mandiri serta pelaksanaan uji kompetensi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dimungkinkan karena peserta betul-betul sudah siap sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya uji ulang. -
Langkah ke lima : Melaksanakan Konsultasi Pra Uji/Penilaian. Pada langkah ini asesor melaksanakan konsultasi dengan peserta uji yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
-
Penjelasan dan diskusi proses dan hasil uji kompetensi
Penjelasan dan kompetensi
Pembahasan standar kompetensi yang akan diujikan
Pembahasan hasil penilaian mandiri
Penjelasan, diskusi dan kesepakatan perencanaan penilaian termasuk jadwal uji
Penjelasan tata tertib uji kompetensi, aturan dan etika di tempat kerja (TUK) serta hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja.
pembahasan
tujuan
dan
konteks
uji
Langkah ke enam : Melaksanakan Uji Kompetensi Pada langkah melaksanakan uji kompetensi ini, sub-sub langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Mengatur pelaksanaan kegiatan uji kompetensi
Mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan
Melaksanakan proses pengumpulan bukti
Mencatat setiap pencapaian kinerja yang dipersyaratkan
Memutuskan setiap pencapaian terhadap KUK (Kriteria Unjuk kerja) apakah kompeten atau belum kompeten
Memberikan informasi keputusan kepada peserta uji
Menandatangani pelaksanaan uji kompetensi
Memberikan dan meminta umpan balik (feedback) pelaksanaan dan hasil uji kompetensi terhadap peserta
Membuat Laporan pelaksanaan uji kompetensi
- 11 -
-
Langkah ke tujuh : Mengkaji-ulang Uji Kompetensi Langkah ini dilakukan setelah menyelesaikan uji kompetensi, yaitu dengan melakukan kaji ulang terhadap keseluruhan proses serta membuat rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam melaksanakan kaji ulang, gunakan prinsip-prinsip uji kompetensi untuk mempertimbangkan apakah uji kompetensi sudah Valid, reliabel, fleksibel, adil, efisien dan efektif serta sejalan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam mengkaji ulang materi dan aktifitas uji kompetensi, fokuskan kepada : Peserta, mengenai tingkat kesulitan materi penilaian, kejelasan materi penilaian serta hasil uji kompetensi yang menyangkut tingkat kesuksesan yang dicapai oleh peserta. Dokumentasi, apakah banyak perubahan atau desain uji kompetensi kurang baik serta lakukan perubahan serta perbaikan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi.
6) Rekomendasi Pada proses ini asesor menyampaikan rekomendasi kepada penyelenggara uji mengenai keputusan uji kompetensi terhadap peserta berdasarkan hasil uji kompetensi yang sudah dilaksanakan. Penyampaian rekomendasi keputusan uji kompetensi harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan bagi tim asesor untuk mengambil keputusan akhir. 7) Keputusan dan Pemberitahuan a. Keputusan Pada proses ini dibuat keputusan uji kompetensi terhadap hasil yang dicapai peserta berdasarkan pada rekomendasi yang dibuat oleh asesor dengan menilai seluruh proses uji kompetensi yang sudah dilakukan. Keputusan hasil uji kompetensi ditetapkan oleh tim asesor yang dibentuk oleh penyelenggara uji. Penyelenggara uji yang dimaksud adalah LSP atau BNSP. Ada dua alternatif keputusan penilaian, yaitu : - Memberikan pengakuan
(kompeten)
Keputusan ini menilai bahwa peserta sudah memenuhi seluruh bukti yang diperyaratkan serta dinyatakan kompeten. - Menolak pengakuan
(belum kompeten)
Keputusan ini menilai bahwa peserta belum dapat memenuhi buktibukti yang dipersyaratkan dan dinyatakan belum kompeten. (Contoh form keputusan uji kompetensi – Lampiran 10)
- 12 -
Apabila tim asesor menemui kesulitan untuk memutuskan hasil akhir uji kompetensi, karena bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai jalan keluar tim asesor dapat merekomendasikan dilaksanakannya penilaian lanjut. Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penilaian lanjut adalah : - Menyeleksi metoda penilaian, langkah ini ditujukan untuk menentukan metoda penilaian yang paling sesuai dalam memeriksa pengetahuan atau keterampilan yang spesifik. - Melaksanakan pengkajian ulang (review), langkah ini ditujukan terhadap proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan metode yang sudah dipilih. Dalam implementasi penilaian lanjut, diperlukan : - tim panel (asesor, tenaga ahli) yang sesuai dengan unit kompetensi yang dinilai. - penetapan kriteria yang jelas untuk menetapkan apakah pengakuan diterima atau ditolak. b. Pemberitahuan Setelah tim asesor membuat keputusan penilaian, hasil ini diberitahukan kepada peserta disertai dengan alasan dan penjelasan yang memadai mengenai alasan keputusan tersebut serta langkah selanjutnya yang perlu dilakukan peserta. 8) Proses Banding Pada proses ini, diberikan kesempatan kepada peserta uji yang tidak puas terhadap keputusan penilaian dengan cara mengajukan banding kepada tim asesor untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah dibuat. Pada implementasi proses banding, perlu dipersiapkan : -
Pembentukan team panel (asesor, tenaga ahli) yang sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan.
-
Penetapan kriteria yang jelas pengakuan diterima atau ditolak.
untuk
menentukan
apakah
Penilaian lanjut dapat juga digunakan dalam memproses pengajuan banding. 9) Pencatatan Penilaian Pada langkah ini penyelenggara uji kompetensi melaksanakan pencatatan terhadap setiap hasil dan proses uji kompetensi peserta untuk didokumentasikan sebagai data penilaian serta dijaga kerahasiaannya.
- 13 -
BAB III ASESOR
A. Persyaratan asesor kompetensi Asesor kompetensi harus memenuhi kriteria : 1. Memiliki sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan masih berlaku; 2. Asesor melaksanakan asessmen berdasarkan surat tugas dari Ketua LSP P1 atau Direktur LSP P3; 3. Ruang lingkup kompetensi teknis asesor telah diregistrasi sesuai dengan bidang nya oleh LSP; 4. Asesor Kompetensi/Lead Asesor/Master Asesor harus mempersiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen. 5. Memiliki pengalaman teknis di bidang Kelautan dan Perikanan. Hak dan Kewajiban Asesor: Kewajiban Asesor: 1. 2. 3. 4. 5.
Merencanakan, Mengorganisasikan, Asesmen (MMA); Mengembangkan Perangkat Asesmen (MPA); Mempersiapkan Materi Uji Kompetensi (MUK); Melaksanakan Asesmen (MAK); Memutuskan hasil asesmen secara independen;
Hak Asesor: 1. Memperoleh surat tugas melaksanakan asesmen; 2. Memperoleh sarana dan bahan uji sesuai kriteria; 3. Seluruh asesor sektor KP memperoleh kesempatan untuk melaksanakan uji kompetensi; 4. Memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku A. Lembaga Pelaksana 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP-P1) Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan maupun Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang telah memperoleh lisensi dari BNSP yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi bagi peserta didik/latih di Tempat Uji Kompetensi yang telah disyahkan oleh LSP terkait. 2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang dalam hal ini adalah LSP KP dan LSP Kelautan yang telah memperoleh lisensi dari BNSP yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi bagi calon/tenaga kerja dari industri di Tempat Uji Kompetensi yang telah di lisensi oleh LSP terkait. 3. Seluruh LSP yang ada di sektor Kelautan dan Perikanan harus mendayagunakan seluruh asesor kompetensi sektor KP secara adil dan merata.
- 14 -
Hak dan Kewajiban LSP-P1 Lembaga Pendidikan atau Pelatihan KP: Kewajiban: 1. Satuan Pendidikan dan Satuan Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai LSP-1 oleh BNSP. membuat perencanaan pelaksanaan sertifikasi dalam satu tahun anggaran berjalan, meliputi calon asesi, waktu dan lokasi pelaksanaan uji, materi uji, serta calon asesor (sesuai format terlampir); 2. Satuan Pendidikan dan Satuan Pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dengan pihak LSP; 3. Melaporkan rencana dan hasil pelaksanaan sertifikasi setiap bulan kepada Kapuslat/Kapusdik KP selaku Ketua Dewan Pengarah LSP P1 dan LSP P3; 4. Menyediakan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi purnawidya pelatihan dan Alumni pendidikan; 5. Memfasilitasi penerbitan sertifikat kompetensi berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan KP; 6. Satuan Pendidikan dan Satuan Pelatihan mengoptimalkan pemanfaatan asesor kompetensi sektor kp dan mengusulkan calon asesor untuk dapat disetujui dan ditetapkan oleh kepala pusat pendidikan dan pelatihan selaku ketua dewan pengarah; Hak: 1. Memperoleh anggaran sertifikasi dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan LSP P1; 3. Membangun jejaring kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja maupun industri KP dalam rangka pengembangan system sertifikasi.
- 15 -
BAB IV PEMBIAYAAN Pembiayaan terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KP c/q Balai Diklat KP dan satuan pendidikan KP yang dimanfaatkan untuk uji kompetensi, mengacu kepada peraturan pemerintah terkait PNBP. Dalam pemanfaatan sarana prasarana milik pemerintah untuk keperluan uji kompetensi diadakan perjanjian sewa menyewa sarana prasarana antara satker dengan TUK. Komponen biaya uji kompetensi terdiri dari beban biaya langsung (tetap) serta beban biaya tidak langsung (tidak tetap), dengan perincian sebagai berikut : - Komponen Biaya langsung: 1. Bahan uji kompetensi; 2. Biaya penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan uji kompetensi; (biaya sarpras sesuai peraturan) 3. Biaya Asesor uji kompetensi; - Biaya tidak langsung: 1. Administrasi persuratan uji kompetensi (Kesekretariatan). 2. Biaya lainnya. Pembiayaan untuk uji kompetensi dapat berasal dari: a. Pemerintah (APBN); b. Pemerintah Daerah (APBD); c. Swadaya; d. Swadaya Industri; dan/atau e. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 16 -
BAB V KEPESERTAAN A. Persyaratan peserta Peserta Uji Kompetensi: terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan sertifikasi kompetensi dan memenuhi persyaratan sebagai peserta uji. Peserta uji kompetensi yang dibiayai oleh LSP-1 harus memenuhi syarat : 1. Peserta latih yang telah mengikuti pelatihan (purnawidya) pada Balai Pelatihan kelautan dan perikanan serta alumni satuan pendidikan KP; 2. Peserta uji kompetensi diusulkan oleh LSP Balai Diklat + LSP satker pendidikan dan mendapat persetujuan Kepala Pusat Pelatihan KP/pusat pendidikan kp sebagai Ketua Dewan Pengarah; Peserta uji kompetensi yang dibiayai oleh Pemerintah melalui LSP-3 harus memenuhi syarat : 1. Calon tenaga kerja/tenaga kerja atau pelaku utama/usaha di bidang Kelautan dan Perikanan yang telah berpengalaman dibidang Kelautan dan Perikanan dengan pengalaman minimal 2 tahun sesuai dengan bidang kompetensiya. B. Prosedur pengusulan calon peserta Prosedur pengusulan calon peserta diatur tersendiri dalam SOP LSP terkait sesuai dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi yang mengacu pada SKKNI/SK3/Standar kompetensi Internasional di bidang Kelautan dan Perikanan.
- 17 -
BAB VI TEMPAT UJI KOMPETENSI A. STATUS LEMBAGA LSP yang akan mengadakan uji mendapatkan lisensi dari pihak BNSP.
kompetensi
haruslah
sudah
Dalam rangka pembinaan SDM di lingkungan Kelautan dan Perikanan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mendapat mandat untuk melakukan pembinaan kelembagaan kepada LSP terkait sektor KP dan juga bertanggung jawab serta dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi B. TEMPAT UJI KOMPETENSI 1. Tempat Uji Kompetensi yang digunakan adalah merupakan jenis TUK Mandiri, LSP P1 Lembaga dan satuan pendidikan. 2. TUK mandiri dan TUK sewaktu LSP Pihak Ketiga. 3. TUK harus menyediakan fasilitas/sarana prasarana yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan lisensi dari LSP induknya yang selanjutnya telah dilakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi dan dituangkan dalam keputusan tertulis. 4. TUK dilakukan surveilan setiap periode sesuai dengan pedoman BNSP. 5. TUK harus melaksanakan/menetapkan urutan praktek kerja sesuai Panduan Mutu TUK. 6. TUK wajib merencanakan dan mempromosikan kegiatan sertifikasi sesuai ruang lingkup kerjanya.
- 18 -
BAB VII MATERI UJI KOMPETENSI A. Materi Uji Kompetensi Materi uji kompetensi yang digunakan harus memenuhi syarat: 1. Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/Standar Kompetensi Kerja Khusus maupun Standar Kompetensi Internasional. 2. Penggunaan Materi Uji Kompetensi bersifat setengah terbuka harus sepengetahuan LSP dan dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan KP setelah dilegalkan oleh BNSP. 3. Materi uji kompetensi dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan lingkup kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. B. Ruang lingkup dan Metode Uji Kompetensi 1. Ruang lingkup Ruang lingkup pelaksanaan uji kompetensi mencakup bidang penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, budidaya perikanan, pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengawas mutu perikanan, perikanan berkelanjutan, wisata bahari, permesinan kapal, mitigasi bencana dan adaptasi perubah iklim. 2. Metode Uji Kompetensi Pelaksanaan uji kompetensi dengan mengacu pada standar BNSP yaitu metode SKKNI Merencanakan, Mengorganisasikan Asesment (MMA). Dengan cara pengujian secara lisan, tertulis dan observasi demonstrasi.
- 19 -
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PEMEGANG SERTIFIKAT DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKAT A. Hak Pemegang Sertifikat 1. Melayani jasa kegiatan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kode etik profesi. 2. Mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi tanpa melalui Konsultasi Pra Asesmen (KPA). B. Kewajiban Pemegang Sertifikat 1. Menjunjung tinggi kode etik profesi. 2. Memenuhi ketentuan unit Kompetensi seperti tercantum dalam sertifikat. 3. Menggunakan sertifikat kompetensi sesuai dengan kewenangannya. C. Sanksi Pemegang Sertifikat 1. Pemegang sertifikat yang melanggar kode etik profesi dapat dicabut sertifikatnya sementara atau permanen oleh LSP Pihak Kesatu, dan atau LSP Pihak Ketiga dengan memperhatikan pertimbangan komisi etika LSP; 2. Sertifikat Kompetensi yang dicabut secara permanen wajib dikembalikan oleh pemegang sertifikat kepada LSP Pihak Kesatu atau LSP Pihak Ketiga. D. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi 1. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP dan LSP memiliki masa berlaku 4 Tahun, dan dapat diperpanjang melalui pelatihan up grading yang diselenggarakan oleh LSP; 2. Sertifikat asesor kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui up grading asesor kompetensi dan up grade / RCC metode uji oleh LSP.
- 20 -
BAB X MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring 1. Proses asesmen dimonitoring oleh Tim dari Instansi Pembina yang ada pada lingkup KKP. 2. Pendokumentasian pelaksanaan proses monitoring dilaksanakan oleh manajer mutu LSP baik itu LSP Pihak Pertama maupun LSP Pihak Ketiga. 3. Fokus monitoring pada proses asesmen, segmen peserta, keputusan asesmen. 4. Monitoring dilakukan untuk memberikan jaminan kualitas atas output yang dihasilkan dari pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP. 5. Monitoring dilaksanakan secara periodik, tindakan koreksi dan verifikasi tindakan koreksi, serta rekaman monitoring tindakan koreksi dan verifikasi tindakan koreksi. 6. Monitoring pelaksanaan uji kompetensi harus didokumentasikan dalam sistem manajemen mutu LSP sesuai dengan pedoman BNSP 201 dan 202. 7. Cakupan Monitoring i. apa yang dimonitor; ii. bagaimana memonitornya, iii. dimana dilakukan, iv. frekuensi melakukan monitoring, dan v. siapa yang melakukan monitoring. 8. Hal-hal yang dimonitor dalam proses uji kompetensi adalah kriteria kesesuaian langkah-langkah untuk melaksanakan uji kompetensi dengan pelaksanaan uji kompetensi. 9. Dalam proses monitoring apabila terdapat ketidaksesuaian maka harus segera dilakukan tindakan koreksi untuk menjamin mutu uji kompetensi. 10. Untuk menjamin bahwa tindakan koreksi dilakukan dengan benar dan ketidaksesuaian tidak akan terulang lagi, maka harus dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah proses uji kompetensi kembali normal, antara lain: i. Bila ketidaksesuaian diakibatkan oleh metode yang salah, maka harus dilakukan tindakan perbaikan modifikasi terhadap metode, dan dilakukan verifikasi dengan revalidasi metode; ii. Bila ketidaksesuaian diakibatkan oleh peralatan yang salah, maka harus dilakukan tindakan perbaikan alat, dan dilakukan verifikasi dengan rekalibrasi alat; iii. Bila ketidaksesuaian diakibatkan oleh kesalahan personil (asesor/tenaga yang mempersiapkan uji kompetensi), maka harus dilakukan tindakan retraining, dan dilakukan verifikasi dengan reases kompetensi tenaga. 11. Tindakan koreksi yang gagal dilakukan, maka proses uji kompetensi harus dihentikan sementara dan harus segera dilaporkan kepada kepala bagian sertifikasi. Kepala bagian sertifikasi harus mengevaluasi dan memutuskan proses uji kompetensi untuk ditunda atau diteruskan.
- 21 -
B. Evaluasi 1. Bagian manajemen mutu LSP melakukan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan mengkaji ulang secara berkala melalui kaji ulang dari data hasil kaji ulang asesor terhadap pelaksanaan asesmen yang mencakupi prosedur pelaksanaan asesmen, konsistensi keputusan asesmen dan laporan hasil kaji ulang asesor. 2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian untuk dilakukan tindakan koreksi. 3. Hasil evaluasi disampaikan dan didokumentasikan kepada manajemen mutu LSP untuk digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan asesmen selanjutnya. untuk uji kompetensi dengan pembiayaan dari APBN melalui UPT Dik dan Lat.
- 22 -
BAB XI PELAPORAN LSP Pihak Kesatu (LSP-P1) Lembaga Diklat KKP dan LSP Pihak Ketiga (LSPP3) wajib melaporkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan sesuai dengan format yang telah disusun kepada Badan yang menangani SDM KP c/q Kepala Pusat Pelatihan KP selaku Pembina teknis LSP sektor KP. Pelaporan hasil uji kompetensi dilengkapi dan diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem uji kompetensi serta persyaratan organisasi/hukum/etika. Pelaporan kegiatan uji kompetensi dilaporkan setiap akhir bulan berjalan.
- 23 -
BAB VIII PENUTUP Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang sesu ai dengan Skema Sertifikasi pada MUK. Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dalam perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan. Melalui Sertifikasi Kompetensi diharapkan terwujud sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang kompeten dan profesional dalam rangka memenuhi kebutuhan DU/DI, maupun perseorangan sebagai pelaku utama/usaha.
