PEMUDA PANCASILA DAN REZIM REPRESIF ORDE BARU

PEMUDA PANCASILA DAN REZIM REPRESIF ORDE BARU SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh: Abdul Arif 107033201333

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H/2013 M

ABSTRAK

Abdul Arif Peran Pemuda Pancasila Dalam Perpolitikan di Indonesia (Study Kasus pemuda pancasila pasca reformasi)

Pemuda Pancasila menjadi kesatuan pendukung Ikatan kemerdekaan Republik Indonesia, untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang dasar 1945 dari tangan komunisme. Setelah berhasil melakukan tugasnya kemudian Pemuda Pancasila memberikan aspirasi politiknya terhadap beberapa partai politik, yang pertama Partai Demokrasi Indonesia, namun Pemuda Pancasila menarik dirinya dan memberikan aspirasi penuh kepada partai Golongan Karya. Seiring berjalannya waktu, Pemuda Pancasila di era Orde Baru menjadi sebuah alat kekuatan pemmerintah, dan melakukan kegiatan serta aksinya dengan cara represif maupun ideology, namun lebih sering melakukan kegiatannya dengan cara represif. Diakhir era Orde Baru, Pemuda Pancasila mulai merubah citra kekerasan didalam ormasnya. Memasuki era Reformasi, Pemuda Pancasila mulai menghilangkan citra negative didalam ormasnya, mereka mulai melakukan kegiatan social dan kemasyarakatan di Indonesia, namun, pasca Reformasi ini, Pemuda Pancasila masih saja menunjukkan sifar represif didalam ormasnya dengan cara konflikkonflik antar ormas kepemudaan diberbagai wilayah di Indonesia. Skripsi ini ditulis dengan penelitian kualitatif. Untuk data primer dilakukan wawancara kepada narasumber yang terpilih. Memberikan pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan tema tulisan. Dan untuk data sekunder, didapat dari library research (kajian pustaka), internet, artikel terkait, dan sebagainya.

iv

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil’ Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya baik nikmat Iman, Islam dan Ihsan yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya semoga senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan syafaatNya. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya pada saat proses penyusunan skripsi, terutama kepada bapak Gunung R Hutapea selaku Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga skripsi ini bisa selesai. Dan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Komaruddin Hidayat selaku rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Prof. Bahtiar Effendi selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Dr. Hendro Prasetyo, MA. Selaku Wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Ali Munhanif, Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

5. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan sekaligus menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, saran beserta kritik yang membangun motifasi kepada penulis. 6. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penguji I bapak Armein Daulay, M.Si dan penguji II bapak Chaider S. Bamualim, MA. 7. Para dosen tercinta Fisip yang selama empat tahun lebih memberikan arahan dan pengetahuan bagi penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. 8. Staf dan Karyawan FISIP, terutama pak Jajang yang selalu bersedia memberikan waktunya dalam memudahkan surat menyurat. 9. Untuk tercinta kedua orang tua penulis, yang sejak lahir hingga saat ini sudah memberikan dukungan yang begitu besar, belas dan kasih sayangnya serta Do’a dan perjuangannya tak pernah henti untuk terus menyukseskan penulis. 10. Keluarga tercinta, Aulia Rahman selaku adik. Sepupu, tante Eka Dian Buana, om Elfino Munanda, keponakan dan lainnya, yang selalu memberi sumbangan berupa moril dan materil terhadap penulis. 11. Untuk seseorang yang tidak henti-hentina memberikan dukungan terhadap penulis, Nunu Uswatun Hasanah dan keluarga beserta teman-temannya. 12. Untuk teman kelas Ilmu Politik angkatan 2007, terutama Iqbal Muzakki, M Irvan Rosyadi, Eko Prasetyo dan Ono Rusyono yang telah banyak membantu penulis, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

vi

13. Untuk teman-teman penulis yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada penulis baik pagi, siang dan malam hari, Ananda Rizki Pasto, Alvadino Syukra, Wahyu Hidayat, Fikri, Rahmi Akram, Riyan Bewok, Ode, Ricardo Taufano, dan anak FISIP lainnya. 14. Terima kasih saya ucapkan juga kepada anak-anak Komisariat PMII Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atas support yang telah diberikan. 15. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan, Muhammad Satria, yang sudah banyak membantu dan memberi motivasi bagi penulis. Thanks buat kalian semua. 16. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan hingga berhasil mendapatkan gelar sarjana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin agar semua informasi dan data yang diberikan dan didapati oleh penulis tidak ada kekeliruan, akan tetapi dengan segala kerendahan hati dan ketulusan yang amat besar penulis memohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dalam penulisan ini. Penulis berharap adanya kritik dan saran dalam rangka memperbaiki tulisan ini agar lebih baik, dan semoga hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih mendalam lagi oleh para generasi muda, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas khususnya bagi penulis pribadi.

Jakarta, 28 Januari 2013 Abdul Arif

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................

i

LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................

ii

LEMBAR PERNYATAAN ..........................................................................

iii

ABSTRAK .....................................................................................................

iv

KATA PENGANTAR ...................................................................................

v

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN.................................................................. A. Latar Belakang Masalah...................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...............................

6

C. Tujuan dan manfaat Penelitian.......................................... 7

BAB II

D. Metodelogi Penelitian.......................................................

7

E. Sisitematika Penulisan......................................................

8

KERANGKA TEORI............................................................. A. Ideologi………………………………………………. . 10 B. Negara dan Kekerasan..................................................... 12 C. Premanisme……………………………………………. 19

BAB III

PEMUDA PANCASILA DAN KONFIGURASI POLITIK ORDE BARU A. Sejarah Pemuda Pancasila.................................................. 23 B. Kiprah Pemuda Pancasila Pada Masa Orde Baru............... 26 C. Gambaran Umum Pemuda Pancasila Pasca Reformasi….. 30

BAB IV

KIPRAH PEMUDA PANCASILA DAN MUNCULNYA PREMAN-PREMAN BERIDEOLOGI AGAMIS DAN ETNIK PASCA REFORMASI A. Kiprah Pemuda Pancasila................................................... 34 B. Konfigurasi Premanisme Baru Agamis dan Etnik............. 42

BAB V

PENUTUP................................................................................. A. Kesimpulan......................................................................... 48 viii

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 51 LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 54

ix

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Tidak dapat dipungkiri bahwa, kemerdekaan republik Indonesia ini tidak lepas dari peran organisasi kemasyarakatan. Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah ormas pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Organisasi yang mencuat pada tanggal 20 Mei 1908 itu menjadi garda depan dalam kebangkitan nasional.1 Namun demikian, sejarah bangsa juga mencatat pasang-surutnya peran Ormas seiring dengan dinamika sosial politik yang muncul dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peran Ormas kembali bangkit dengan maraknya pembentukan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang mencapai puncaknya hingga tahun 1970-an, peran Ormas kembali mengalami kemunduran dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru yang cenderung bersikap represif terhadap ide gagasan serta sikap terhadap kebijakan pembangunan, kontrol dan pembungkaman suara kritis Ormas serta penghilangan aktivis ormas yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru yang sudah semakin jauh dari kepentingan rakyat. Ormas yang tidak mau mengikuti kehendak Pemerintah dapat dengan segera dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah.2

1

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-kini- situs ini diakses pada 21 Juli 2012. 2 http://www.leimena.org/id/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no.-8tahun-1945-tentang-ormas situs ini diakses pada 21 Juli 2012.

2

Akhirnya banyak sekali Ormas-ormas kepemudaan yang lahir dari kalangan pemerintah Orde Baru untuk melindungi kinerja pemerintahaan mereka. Dalam konteks ini, kita bisa lihat pada masa Orde Baru, rezim Soeharto memobilisasi preman-preman lokal kedalam organisasi-organisasi seperti Pemuda Pancasila. Langkah ini ternyata berguna untuk mematahkan pemogokan atau untuk membubarkan demonstrasi pihak oposisi dan mengumpulkan masa pada rapat-rapat umum pro-pemerintah pada waktu pemilihan umum. Pada akhirnya para pemimpin organisasi-organisasi tersebut menjadi mahir dalam mencari sumber daya dari pihak penguasa berupa pemberianpemberian, pekerjaan atau kontrak-kontrak pemerintah. Ratusan pemimpin dan alumni Pemuda Pancasila dan organisasi-organisasi sejenisnya kini duduk diparlemen sebagai anggota terpilih sebagai pemimpin di tingkat pusat maupun lokal, mereka memanfaatkan koneksi-koneksi mereka dengan pihak militer dan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas serta sering menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan unuk membangun mesin politik disemua tingkatan pemerintahan dan partai.3 Ketika oposisi terhadap rezim Soeharto semakin kuat dan terbuka, jumlah dan variasi kelompok-keompok preman pembela kepentingan keluarga Soeharto semakin bertambah. Dalam kapasitasnya sebagai Danjen Kopassus, Letjen Prabowo Subianto yang pada waktu itu mempunyai peranan besar menumbuhkan kelompok-kelompok tersebut. Mulai dari kelompok Anak-anak Tidar, yakni

3

Awalnya laporan ini ditulis dalam bahasa inggris “From Reformasi to Institutional Transformation”, copyright President and Fellows of Harvard College, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Indonesia Menentukan Nasib Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, Jakarta: Kompas, September 2010, h.165

3

sejumlah lulusan Akabri Darat di Magelang. Ada pula Prabowo dan kawankawannya sesama anggota seperti Mayor Jendral Zaky Anwar Makarim, juga sudah menjadi pelindung bagi sekelompok pemuda asal Timor Leste di Jakarta, yang dipimpin pemuda bernama Hercules.4 Namun pasca runtuhnya rezim Orde Baru, terdapat Ormas-ormas yang bermunculan di Indonesia. Beberapa ormas yang berdiri pasca runtuhnya Orde Baru yaitu, Forum Betawi Rempug atau disebut dengan FBR, yang didirikan oleh KH Fadoli el-Muhir. Forkabi dideklarasikan di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Kelompok Laskar Merah Putih pimpinan Eddy Hartawan. Angkatan Muda Kei atau biasa disebut dengan AmKei didirikan oleh keluarga Kei dengan ketua John Refra atau John Kei, organisasi ini terbentuk pascakerusuhan Tual, Maluku pada maret 1999. Front Pembela Islam (FPI) didirikan oleh Muhammad Rizieq bin Husein Syihab di jalan petamburan III Nomor 83, Jakarta Pusat. Beberapa perwira tinggi TNI dan Polri mendukung pendirian FPI, di antaranya mantan Kepala Polda Metro Jaya Komisaris Jendral Nugroho Jayusman. Selanjutnya warga Betawi Tanah Abang mendirikan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia didirikan pada tanggal 12 September 1978 yang bertepatan dengan ulang tahun Pepabri di gedung Wanita Nyi Ageng Serang Kuningan Jakarta, oleh Drs. Surya Paloh sebagai Ketua Umumnya dan Karel S. Waas sebagai Sekjendnya yang dikukuhkan melalui SK dari Pengurus Besar Pepabri.5

4

George Jenus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, Yogyakarta: LKiS 2006, h.21 5 Majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/INT/mbm.20101115.INT135105.id.ht ml situs ini diakses pada 21 Juli 2012.

4

Hampir dari semua ormas pada masa itu bergerak didalam dunia kekerasan, mereka melakukan pekerjaan menjadi keamanan hiburan malam, jasa penagihan hutang bahkan menjadi pasukan pelindung pribadi atau pasukan keamanan pemerintahan, juga tataran basis masa politik. Dari banyaknya ormas-ormas kepemudaan yang berkembang dari dulu hingga sekarang ini, Pemuda Pancasila yang salah satunya masih aktif di Indonesia, kita ketahui bahwa Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru menjadi kekuatan rezim pada saat itu. Mereka melakukan gerakan serta kegiatan untuk menghentikan semua kegiatan yang dirasa akan mengancam kepemimpinan Soeharto dengan cara represif, banyak sekali kontroversi-kontroversi Pemuda Pancasila pada masa itu, baik dengan kalangan militer, masyarakat ataupun tokoh pemimpinnya iu sendiri. Namun, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Pemuda Pancasila masih tetap bertahan melewati era Reformasi ini, mereka ingin merubah citra negatifnya menjadi positif dengan melakukan banyak sekali kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahkan ormas ini merubah dirinya menjadi partai politik yaitu Partai Patriot. Partai ini didirikan pada 1 Juni 2001, mulanya partai ini bernama Partai Patriot Pancasila. Namun menjelang Pemilu 2009 diubah menjadi Partai Patriot.6 Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang merupakan kekuatan dari partai IPKI,

yang orientasi perjuangannya adalah

mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara UUD 45 sebagai landasan ideologi serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6

http://partaipatriot.blogspot.com/ diakses pada 21 Juli 2012 situs ini diakses pada 23 Juli

2012.

5

Dalam Perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus partai ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971. Para kader Pemuda Pancasila dihimbau untuk memberikan aspirasi politiknya kepartai IPKI, namun gagal, maka IPKI bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. setelah bergabungnya IPKI ke PDI maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan dirinya tidak lagi berafiliasi partai IPKI, tetapi menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya (GOLKAR).7 Organisasi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku dan golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan organisasi kemasyarakatan pemuda harus mempunyai motto. Maka motto dan yelyel dari organisasi Pemuda Pancasila adalah “PANCASILA ABADI” dan “SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG“ yang artinya kalau sudah dimulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi.8 Salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang aktif dalam perpolitikan di Indonesia yaitu Ruhut Sitompul. Dan menjadi salah satu simpatisan Golkar. Selain aktif di Golkar, Ruhut juga menjadi pengurus aktif di beberapa organisasi seperti KNPI Dati I DKI Jaya, DPP Pemuda Panca Marga, DPP IKADIN, DPP Pemuda Pancasila. Saat ini, Ruhut adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Perannya di partai pemerintah ini cukup penting. Hampir di setiap kasus selalu

7

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini diakses pada 23 Juli 2012 8 http://tabloidpemudapancasila.com/?Organisasi situs ini diakses diakses pada 23 Juli 2012.

6

bersuara mewakili kepentingan partainya.9

Ada juga Yoris Raweyay yang

menduduki kursi parlemen dari Golongan Karya (Golkar). Namun, tidak dapat dipungkiri jikalau mereka akan lebih mementingkan partai daripada kepentingan organisasinya. Karena telah

menjadi salah satu ormas yang ikut andil didalam

perpolitikan Indonesia, oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang Pemuda Pancasila, faktor Pemuda Pancasila masuk kedalam dunia poitik di Indonesia, aksi-aksi premanisme Pemuda Pancasila di Indonesia pada masa Orde Baru, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan Pemuda Pancasila pasca Reformasi. Maka penulis mebatasi tulisan ini dengan tema “Pemuda Pancasila dan Rezim Represif Orde Baru”. A.

Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah Agar pembahasan ini tidak terlalu jauh, maka penulis membatasi

permasalahan tersebut mengenai Pemuda Pancasila pada masa Orde baru, serta munculnya preman-preman baru yang berideologikan agama dan entik. Agar permsalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini jelas dan terarah maka, diperlukannya perumusan masalah, yaitu : 1.Bagaimana pola relasi antara premanisme Pemuda Pancasila dengan negara? 2.Bagaimana kiprah pemuda pancasila dan munculnya preman-preman berideologi agamis dan etnik pasca revosmasi?

9

http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html situs ini diakses pada 23 Juli 2012

7

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemuda Pancasila pasca Reformasi, baik dibidang politik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta aksi-aksi premanisme Pemuda Pancasila pada massa Orde Baru. 2. Untuk memenuhi persyaratan akademik bagi penulis dalam menyelesaikan studi Sarjana Program Strata 1 (S1), di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Manfaat dari penelitian ini bertujuan agar diketahui serta difahami oleh penulis serta masyarakat adalah : Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menyumbang ilmu pengetahuan di bidang politik, khususnya organisasi Pemuda Pancasila pasca reformasi. Masyarakat akan mengetahui bagai mana tindakan represif Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru, serta siapa yang berada dibelakang ormas tersebut. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran organisasi kepemudaan terutma Pemuda Pancasila di Indonesia. Diharapkan skripsi ini mampu menambahkan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan potensi dalam penulisan karya ilmiah yang sistematis. C. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Penelitian

ini

menggunakan

metode

penelitian

kualitatif

yang

dilatarbelakangi pemikiran rasional dan menekankan objektivitas dan dipaparkan

8

secara deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.10

2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan tokoh yang bersangkutan sebagai narasumber skripsi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Serta melakukan studi kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah tersebut. 3. Teknik Analisa Data Data kualitatif yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada mencari pemahaman.11 Sebagai pedoman penulisan karya ilmiah ini, teknik penulisan berdasarkan kepada buku Pedoman Akademik 2008-2009, pada Bab Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan olah Center for Quality (CeQDA) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terinci sebagai berikut: 10

Bogdan, dan Tylor. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya 1989, h.3 LexMoelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Karya, 1990, h.8

11

9

BAB I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian. BAB II membahas mengenai kajian teori, yang didalamnya menjeaskan teori apa saja yang dipakai guna menjelasi kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila. BAB III Menjelaskan mengenai sejarah Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru, serta gambaran umum Pemuda Pancasila pasca Reformasi. BAB IV merupakan bagian terpenting dalam penulisan skripsi ini. Karena pada bab ini akan dikaji hasil penelitian penulis tentang premanisme dan Pemuda Pancasila, serta munculnya Premanisme berbentuk Etnik dan Agamis. BAB V merupakan kesimpulan, serta jawaban dari rumusan dan batasan masalah yang telah dianalisa di bab sebelumnya.

10

BAB II KERANGKA TEORI

A. Ideologi Ideologi berasal darikata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disama artikan dengan cita-cita. Cita-cita disama artikan sebagai hal yang telah ditetapkan dan harus tercapai, sehingga citacita bersifat tetap itu merupakan sekaligus dasar, pandangan, atau paham.12 Ideologi membentuk suatu sistem pemikiran yang secara normatif memberikan landasan yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai citacita yang diterapkannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya sekedar merupakan usaha saja, namun sekaligus mencakup hasil usahanya yang dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dalam mencapaicita-cita. Secara substansia ideology merupakan hasil usaha pemikiran atau kesadaran manusia.13 Ideologi lebih merupakan pemikiran tentang cita-cita yang dapat diterapkan sebagai tujuan terakhir, bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang objektif, ideologi memikirkan mengenai kebenaran yang dapat dijadikan pedoman hidup, dan tidak sibuk memikirkan mengenai saran-saran dan pemecahan masalah teknis. Ideologi lebih berkaitan dengan tujuan dan kepentingan dari orang atau golongan

12

Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia, Agustus, 2004, h. 113 13 Ibid h. 113

11

yang mendukungnya. Tujuannya lebih untuk mempertahankan kebutuhan dan kepentingan dari sistem sosial yang bersangkutan daripada prihatin akan kebenaran.14 Dalam uraian tersbut dapat ditemukan beberapa fungsi ideologi bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa, dalam masyarakat yang mengalami stagnasi, dimana irama hidup mencapai titik jenuh, ideologi sering dapat menggairahkan lagi hidup kelompok masyarakat atau bangsa untuk menyongsong situasi baru yang dipromosikan,

Ideologi

sebagai

pedoman hidup

bernegara

dapat

mempersatukan bangsa, memberikan rumusan situasi negara dimasa lampau, masa kini dan dapat mengatur langkah-langkah strategi untuk mencapai situasi yang diinginkan. Ideologi memberikan aturan permainan bagi kehidupan politik dan masyarakat dalam usaha bersama mencapai kesejahteraan bansa sebagai kesatuan yang kuat. Selalu memberikan arti pada masa lampau dan masa kini, Ideologi juga menunjukakan dunia baru yang akan dicapai bersama.15 Melihat pengaruh ideologi semakin besar bagi keterlibatan masyarakat, sebagai eksesnya bisa terjadi manusia dikorbankan untuk ideologi, dan bukan ideologi untuk manusia. Dan karena ideologi menyangkut sebagai masalah strategi bernegara, tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat menggunakan ideologi sebagai alat untuk memertahankan dan memperoleh kepentingan diri secara sepihak dengan merugikan pihak-pihak lainya. Dan dalam rangka

14

Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia, Agustus, 2004, h. 113 15 Ibid h. 115

12

memperalati ideology untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri sepihak itu sering terjadi penghianatan terhadap ilmu dan kebenaran.16 Berdasarkan ruang lingkup isinya, ideologi mempunyai arti luas, istilah ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar keyakinankeyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif, dan dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ideologi dalam arti luas ini disebut dengan Ideologi terbuka. Sedangkan dalam arti sempit disebut dengan Ideologi tertutup, karena kemutlakannya tidak mengizinkan orang untuk mengambil jarak terhadapnya.17

B.

Negara dan Kekerasan Presiden Soekarno berbicara atas nama rakyat dalam melanjutkan revolusi,

namun dalam perspektif lain, ketika Soekarno berbicara untuk rakyat, ia mengintegrasikan mereka kedalam Negara, tidak bisa disangkal bahwa Presiden mereka berbicara untuk mereka. Ketika Soekarno ditumbangkan dan Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto mulai menanjak, politik populis dipinggirkan.18 Setiap aksi kekerasan besar-besaran menghidupkan berbagai macam momok dari sejarah bangsa, untuk menjelaskan mengapa bangsa Indonesia membunuh orang-orang yang menyerupai diri mereka, salah satu contoh pembantaian terhadap mereka yang disebut penjahat pada tahun 1983 dan 1984. 16

Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia, Agustus, 2004, h. 115 17 Ibid h. 116 18 Ibid, h 5

13

Waktu itu orang-orang ini, kebanyakan tubuhnya bertatto, dibunuh oleh orang berpakaian preman. Biasanya orang-orang bertopeng, bersenjata dan naik jeep mendatangi rumah-rumah mereka yang disangka penjahat ditengah malam, menciduk menikam atau menembak dan menaruh mayatnya dijalan atau sungai agar menjadi tontonan. Kejadian ini terjadi pada masa Orde Baru dan dikenal dengan sebutan Petrus.19 Pada titik inilah, ketika rakyat ditekan, pengertian kriminalitas dibangun oleh Negara di Indonesia, kejadian ini disebut Aparatus Represif Negara, berbicara tentang teori ini, tradisi Marxis sungguh tegas dalam menyebutkan dalam tulisan-tulisan Communist Manifesto dan Eighteenth Brumaire, Negara secara eksplisit dipandang sebuah Aparatus Represif Negara merupakan sebuah mesin represi kelas-kelas yang berkuasa ialah kelas borjuis dan kelas pemilik lahan besar untuk mendominasi kelas buruh, sehingga memungkinkan kelas yang pertama untuk mendudukan kelas yang kedua kedalam proses memeras nilai-lebih atau eksploitasi kapitalis.20 Dalam konteks teorinya tentang ideologi, althusser memperkenalkan konsep tentang Aparatus Ideologis Negara. Sebelumnya dalam teori Marxis dikenal konsep Aparatus Negara. Jadi, Negara pada intinya merupakan apa yang disebut oleh para penganut marxis klasik sebagai aparatus negara. Istilah ini memiliki arti bukan hanya aparatus yang memiliki bidang kerja yang spesialis, yang eksistensi dan keharusannya, seperti misalnya polisi, pengadilan, penjara,

19

James T. Siegel, Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kejahatan, Yogyakarta, LKiS 2000, h. 3 20 Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007, h.161

14

namun juga tentara yang mengintervensi secara langsung karena posisinya sebagai sebuah kekuatan represif suplementer yang paling menentukan ketika polisi serta korps lain tidak mampu menguasai keadaan, diatas itu juga ada kepala Negara, pemerintah, dan birokrasi.21 Di Indonesia sendiri kekerasan negara sering sekali terjadi, kita lihat pada masa Orde Baru, banyak sekali lembaga-lembaga kekerasan fisik langsung, mulai dari ABRI dan cabang-cabang kekuatan seperti kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, lembaga-lembaga intelijen yang bernaung dihampir seluruh departemen, serta organisasi-organisasi pramiliter seperti Pemuda Panca Marga, Pemuda Pancsila, dan kelompok-kelompok preman yang dibina oleh militer maupun polisi.22 Dengan adanya itu semua maka terbentuklah apa yang disebut Altusser sebagai Aparatus Represif Negara. Represif disini menyatakan bahwa Aparatus menjalankan

fungsinya

dengan

kekerasan,

atau

paling

tidak

akhirnya

menggunakan kekerasan. Diluar aparatus represif tersebut, menurut Althusser ada aparatus lain yang menjaankan fungsinya tidak dengan kekerasan, melainkan dengan Ideologi Negara. Mereka ini menjalankan fungsinya dengan masis dan terutama dengan ideologi, secara halus, diam-diam bahkan dengan cara simbolik.23 Sebenarnya, menurut Althusser bahwa peran yang dijalankan oleh Aparatus Negara, Aparatus Represif Negara dan Aparatus Ideologi Negara saling 21

Mandan, Arif Mudatsir, Krisis Ideologi (catatan tentang ideology politik kaum santri study kasus penerapan ideologi), Pustaka Indonesia Satu, 2009, h. 8 22 Indo Progres, Agama dan Negara: Jejak Persilangan Kekerasan, Yogyakarta: Resist Book, 2007, h. 37 23 Ibid, h. 9

15

melengkapi. Karena sebenarnya tidak ada aparatus yang semata-mata bersifat represif sepenuhnya, begitu juga sebaliknya, tidak ada aparatus yang sepenuhnya bersifat ideologis. Melalui kedua bentuk aparatus itulah negara mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Dan secara lebih spesifik, dalam konteks marxis, kedua aparatus inilah yang menjaga tetap terjaminnya produksi dan relasi-relasi produksi.24 Tetapi, untuk membahas teori negara, kita harus mempertimbangkan bukan hanya pembedaan antara kekuasaan Negara dan aparatus Negara, namun juga realitas lain yang meski memang berbeda dipihak yang sama dengan Aparatus Negara (yang represif), namun tidak boleh dikacaukan dengannya. Konsep itu disebut dengan aparatus ideologis Negara, apparatus ideologis negara tidak boleh dikacaukan dengan Aparatus Represif Negara. Bahwa Aparatus negara terdiri dari pemerintahan, birokrasi, tentara, polisi, peradilan, penjara dan sebagainya. Represif disini menyatakan bahwa Aparatus Negara menjalankan tugasnya dengan kekerasan.25 Dalam konteks teorinya Althusser yang memperkenalkan konsep tentang Aparatus Ideologis Negara (AIN). Beberapa jumlah realitas yang bisa disebut sebagai Aparatus Ideologis Negara, institusi-institusinya: AIN keagamaan (sistem Masjid, Gereja dll), AIN pendidikan (sistem persekolahan negeri dan swasta yang

24

Mandan, Arif Mudatsir, Krisis Ideologi (catatan tentang ideology politik kaum santri study kasus penerapan ideologi), Pustaka Indonesia Satu, 2009, h. 8 25 Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007, h. 167

16

bermacam-macam), AIN keluarga,26, AIN hukum,27, AIN politik (sistem politik, termasuk partai-partai politik yang beraneka ragam), AIN serikat buruh,, AIN komunikasi (pers, radio dan televise, dan sebagainya.), AIN kebudayaan (kesusastraan, seni, olahraga, dan sebagainya.)28 Tampak jelas bahwa terdapat Aparatus Represif Negara, maka di sisi lain ada pluralitas AIN. Aparatus Represif Negara sepenuhnya termasuk kedalam wilayah publik, sedangkan Aparatus Ideologis Negara merupakan bagian wilayah privat. Tempat ibadah, partai politik, serikat buruh, keluarga, sekolah-sekolah, Koran-koran,usaha-usaha kebudayaan, dan sebagainya bersifat privat.29 Merupakan fakta bahwa Aparatus Represi Negara menjalankan fungsinya secara massif dan terutama dengan represi termasuk represi fisik, sementara secara sekunder menjalankan fungsinya dengan ideology. Misalnya, tentara dan polisi menjalankan fungsinya dengan ideology baik untuk menjamin kohesi maupun gerak reproduksi mereka sendiri. Dengan cara yang sama, namun kebalikannya bahwa AIN menjalankan fungsinya secara massif dan terutama dengan menggunakan ideologi. Namun secara sekunder menjalankan ideologinya dengan represi, walaupun pada akhirnya represi ini dilakukan secara halus dan diam-diam atau bahkan secara simbolis.30

26

Keluarga tentu saja memiliki fungsi-fungsi lain selain AIN. Keluarga berfungsi juga turut terlibat dalam proses reproduksi kekuatan tenaga kerja. Dalam modal-modal produksi yang berbeda, keluarga merupakan unit produksi atau unit konsumsi. 27 Hukum bisa termasuk dalam Aparatus Represif Negara maupun system AIN 28 Althusser, Louis. Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007, h. 168 29 ibid, h.168 30 Ibid, h. 170

17

Pernyataan-pernyataan diatas harus diperhatikan dan disusun dalam bentuk fitur-fitur sebagai berikut: 1. Semua Aparatus Negara menjalankan fungsinya baik dengan represif maupun dengan ideologi, dengan perbedaan bahwa Aparatus Represif Negara menjalankan fungsinya secara massif dan terutama dengan represi, sedangkan Aparatus Ideologi Negara menjalankannya dengan ideologi. 2. Sementara Aparatus Represif Negara membentuk sebuah totalitas terorganisir dimana bagian-bagian yang berbeda tersentralisir dibawah satu kesatuan tugas, yaitu politik perjuangan yang diterapkan oleh para wakil politik yang berkuasa yang memegang kekuasaan Negara, sedangkan AIN bersifat beragam, berbeda-beda yang relative otonom dan bisa menjadi sebuah medan objektif bagi pertentanganpertentangan yang mengekspresikan dalam bentuk yang terbatas maupun ekstrem dari perbenturan antara perjuangan kelas kapitalis dengan perjuangan kelas ploretarian. 3. Sementara kesatuan Aparatus Represif Negara dilanggengkan oleh organisasi yang satu dan tersentralisir dibawah kepimpinan para penguasa, kesatuan dari AIN yang berbeda-bedadialnggengkan dalam bentuk yang berbeda pula antara satu dengan yang lain oleh ideologi berkuasa.31

31

Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolus,. Yogyakarta: Resist Book, 2007, h. 175

18

Peran Aparatus Represif Negara, sepanjang dia menjalankan perannya sebagai aparatus yang represif, pada esensinya terdiri dari pelanggengan secara paksa baik bersifat fisik maupun tidak, kondisi-kondisi politik yang diperlukan bagi reproduksi relasi-relasi produksi, yang pada intinya merupakan relasi-relasi eksploitasi. Bukan hanya aparatu Negara itu terlibat dengan senang hati dalam reproduksinya, karena terdiri atas dinasti-dinasti politik, militer dan sebagainya, namun juga apparatus Negara yang melanggengkan dengan represif mulai dari kekuatan fisik sampai yang paling brutal sekalipun, via sekedar komando dan larangan administratif, baik terbuka maupun diam-diam, kondisi-kondisi politik bagi pelaksanaan aksi Aparatus Ideologis Negara.32 Didalam ini, saya menggambarkan bahwa teori aparatus negara represif di zaman orde baru bahwa, Pemuda Pancasila menjadi alat kekuatan rezim orde baru untuk menghalangi serta melawan semua organisasi ataupun individu yang menentang rezim Orde Baru, baik secara kekerasan fisik maupun nonvisik, guna berjalannya rezim tersebut. Bukan hanya itu saja, Pemuda Pancasila juga menjadi salah satu basis massa pendukung Partai politik yang berkuasa pada masa Orde Baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pemuda Pancasila bisa disebut sebagai alat penghancur musuh-musuh politik rezim tersebut, maka pada masa Orde Baru banyak sekali terbentuk ormasormas pendukung yang bersifat premanisme politik guna mengamankan partai ataupun organisasi melakukan kegiatan politik baik didalam maupun diluar ruangan. Makanya terdapat milisi-milisi semacam inteligen swasta yang berfungsi

32

Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolus,. Yogyakarta: Resist Book, 2007, h.176

19

memata-matai rakyat sipil dan lain sebagainya, yang kemudian dilaporkan kepihak berwenang jika ditemukan sesuatu aktivitas yang mencurigakan.33

C. Premanisme Kamus Besar Bahasa Indonesia menaruh preman dalam dua entri, yang pertama preman dalam arti bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri dan preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Sedangkan dalam level kedua, yakni preman sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Disini preman merupakan sebuah tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil menontonkan kegagahan yang menakutkan.34 Preman itu bisa dijadikan menjadi berbagai kategori golongan, mulai dari perorangan sampai pada kelompok yang terorganisasi. Keberadaan preman ini, baik yang perorangan maupun kelompok yang terorganisasi ini, menjadi kebutuhan banyak pihak di negeri ini, terutama politisi, baik dari tingkatan nasional ataupun di daerah, semua membutuhkan dan selalu memanfaatkan para preman dalam merebut dan mempertahankan jabatan-jabatan politik.35 Preman ini termasuk kedalam teori gerakan sosial baru dan mobilisasi sumberdaya, jika dalam studi-studi gerakan sosial yang berkembang pada tahun 1940-1960-an gerakan sosial dianggap sebagai gejala penyimpangan atau deviant, 33

Gunawan Rudy FX, Premanisme Politik, Yogyakarta. LKiS. 2000, h. 9 Eep Saefullah Fatah, Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi atas Fase Awal Demokrasi, Jakarta: Republika, 2004, h.74 35 http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/473131/ ditus ini diakses pada 28 Desember 2012. 34

20

irasional, dan dianggap penyakit sosial, maka dalam studi yang berkembang pada tahun 1960-1970-an hingga sekarang, gerakan sosial dipandang sebagai gejala positif yang kelahirannya didasari oleh alasan-alasan rasional. Lahirnya pandangan positif merupakan implikasi dari perkembangan gerakan sosial yang dinilai telah berhasil mendorong proses demokratisasi. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan perjuangan hak-hak sipil, gerakan anti kolonial, gerakan anti komunis, dan geakan anti-rasial. Demi memperjuangkan kepentingan dan tujuan-tujuannya termasuk strategi dan taktik yang dijalankannya.36 Jadi, kita tidak bisa memungkiri, bahwa kelompok-kelompok preman baik yang terorganisasi maupun perorangan memiliki pegangan dari kalangan pejabat penegak hukum seperti Polri dan Tentara di negeri ini. Maka, tidaklah heran apabila mereka dapat bebas bergerak menjalankan misinya atau mendapatkan peluang guna menjadi sumber pendapatan untuk kelompok dan anggotanya. Pada hal tertentu, para oknum aparat pem-back up-lah yang menjadi bagian dari penyalur untuk pemanfaatan jasa preman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya kepada para pebisnis dan pejabat politik. Hal seperti itulah yang menjadikan kekuatan mereka semakin bertambah. Semakin besar jumlah keanggotaan mereka maka, semakin besar pula jasa mereka dibutuhkan guna melakukan pengamanan, mobilisasi massa, atau bargening politik.37 Dalam konteks ini, dapat dilihat pada masa Orde Baru, rezim Soeharto memobilisasi preman-preman lokal kedalam organisasi-organisasi seperti Pemuda

36

Jurnal Analis Sosial, Perdebatan Konseptual Tentang Kaum Marginal, Bandung: Yayasan Akatiga, h.27 37 http://video.tvonenews.tv/arsip/view/53997/2012/02/29/kekerasan_preman_mengancam _kita.tvOne situs ini diakses pada 28 Desember 2013.

21

Pancasila. Langkah ini ternyata berguna untuk mematahkan pemogokan atau untuk membubarkan demonstrasi pihak oposisi dan mengumpulkan masa pada rapat-rapat umum pro-pemerintah pada waktu pemilihan umum. Pada akhirnya para pemimpin organisasi-organisasi tersebut menjadi mahir dalam mencari sumber daya dari pihak penguasa berupa pemberian-pemberian, pekerjaan atau kontrak-kontrak pemerintah.38 Ratusan pemimpin dan alumni Pemuda Pancasila dan organisasiorganisasi sejenisnya kini duduk diparlemen sebagai anggota terpilih sebagai pemimpin di tingkat pusat maupun lokal, mereka memanfaatkan koneksi-koneksi mereka dengan pihak militer dan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas serta sering menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan unuk membangun mesin politik disemua tingkatan pemerintahan dan partai.39 Sebenarnya bila preman itu jumlahnya hanya sedikit maka ia tidak begitu berbahaya dan menakutkan, preman yang sedikit itu mungkin hanyalah oknum, tetapi preman itu kini meluas dimana-mana. Dan telah merubah menjadi sistem premanisme. Dan premanisme itu menakutkan, bagai mana tidak, ia ada dimanamana tidak mengenal tempat, bulu, dan waktu. Siapa saja bisa menjadi preman, preman yang dijalanan, di rumah-rumah, kampung-kampung, gedung dan

38

Awalnya laporan ini ditulis dalam bahasa inggris “From Reformasi to Institutional Transformation”, copyright President and Fellows of Harvard College, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Indonesia Menentukan Nasib Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, Jakarta: Kompas, September 2010, h.165 39 Ibid, h.165

22

perkantoran, tempat-tempat umum dan ruang-ruang public tebuka maupun tertutup.40 Premanisme bisa dilakukan oleh siapa saja, baik secara individu maupun secara kolektif. Dari rakyat kecil sampai pejabat tinggi pemerintah, dari pengangguran. Premanisme beroperasi melalui institusi-institusi swasta dan pemerintaha yang bersembunyi menggunakan ideologi dan politik, Non Government Organization (NGO) sampai lembaga-lembaga keagamaan. Mereka berlindung didalam seragam itu semua karena mereka mengabaikan tatanan dan aturan apa pun disetiap tempat dan wakt. Dengan segala taktik dan strategi muslihatnya, premanisme beroprasi dengan metode represif baik santun maupun tidak santun. Tujuannya adalah untuk menguasai dan mendapat untung sebanyakbanyaknya dan secepat mungkin dengan resiko yang kecil, bila perlu dengan cara teror.41

40

Suka Harjana, Jas Wakil Rakyat dan Tiga Kera Percikan Kebijaksanaan, Jakarta: Kompas, 2008, h. 43 41 Ibid, h. 44

23

BAB III PEMUDA PANCASILA DAN KONFIGURASI POLITIK ORDE BARU

A.

Sejarah Pemuda Pancasila Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang

anggotanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa mebatasi latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan-kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan di masa akan datang.42 Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 28 oktober 1959 di Jakarta oleh A.Yani, A.H.Nasution, Gatot Subroto.43 Bertujuan untuk melawan Partai Komunis yang ingin merubah Indonesia menjadi faham komunis di Indonesia, pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis tercermin dari sikap dan komitmen yaang teguh untuk memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara.44 Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang merupakan anak dari partai IPKI, 42

yang berjuang mempertahankan Pancasila

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini diakses pada 23 Juli 2012. 43 . http://pemudapancasila.or.id/profil/sejarah/ 44 http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayang-pandang-pemudapancasila.html situs ini diakses pada 21 Maret 2013

24

sebagai dasar Negara UUD 45 sebagai landasan ideologi serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mulailah IPKI membentuk barisan-barisan Pancasila seperti, Pemuda Pancasila, Mahasiswa Pancasila, Tani Pancasila, Wanita Pancasila, Pelajar Pancasila dan Buruh Pancasila, untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan dari komunis.45 Dalam perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus partai ikut dalam pemilihan umum pada tahun 1971. Para Kader Pemuda Pancasila dihimbau untuk memberikan aspirasi politiknya kepartai IPKI, namun usah itu tidak mendapatkan hasil sama sekali didalam parlemen. Maka IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Setelah bergabungnya IPKI ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan dirinya keluar dari IPKI, dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya (GOLKAR).46 Salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang aktif dalam perpolitikan di Indonesia yaitu Ruhut Sitompul. Dan menjadi salah satu simpatisan Golkar. Selain aktif di Golkar, Ruhut juga menjadi pengurus aktif di beberapa organisasi seperti KNPI Dati I DKI Jaya, DPP Pemuda Panca Marga, DPP IKADIN, DPP Pemuda Pancasila. Saat ini, Ruhut adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Perannya di partai pemerintah ini cukup penting. Hampir di setiap kasus selalu bersuara mewakili kepentingan partainya.47

Ada juga Yoris Raweyay yang

menduduki kursi parlemen dari Golongan Karya (Golkar). Namun, tidak dapat 45

Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012. 46 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini diakses pada 23 Juli 2012. 47 http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html situs ini diakses pada 23 Juli 2012

25

dipungkiri jikalau mereka akan lebih mementingkan partai daripada kepentingan organisasinya.

Pada tahun 1981 tokoh-tokoh

Pemuda Pancasila dari Sumatera Utara

seperti Amran YS, Hamril YS, Faisal Abdullah, M L Tobing, Effendi Nasution, melakukan pertemuan di Ancol, dan akhirnya sepakat menunjuk Yapto Suryo Soemarno

menjadi

ketua

umum

menggantikan

ML

Tobing

guna

menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila.48 Setelah diadakannya Musyawarah Bersama pada tahun 1981 akhirnya terpilihlah Yapto sebagai ketua umum Pemuda Pancasila di Cibubur, Tujuan utamanya pada waktu itu adalah untuk menguatkan eksistensi Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga dekrit presiden, dengan Visi dan Misi membangun Indonesia yang kuat, kokoh, mandiri, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sekaligus membentuk kader bangsa, kader nasional dan pancasilais.49 Dengan tujuan memenuhi kebutuhan strategis dan kebutuhan faktual, maka, Pemuda Pancasila merekrut anggotanya melalui semua golongan, seperti para sarjana masuk kedalam komponen sarjana Pancasila, mahasiswa masuk kedalam komponen mahasiswa Pancasila, yang pelajar masuk didalam pelajar Pancasila, wanita pun ikut kedalam komponen wanita Pancasila. Namun, pada umumnya anggota Pemuda Pancasila adalah orang-orang yang direkrut dari

48

Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012. 49 .ibid

26

penjaga keamanan bioskop, pasar-pasar, dan parkiran liar, karena citra awal Pemuda Pancasila menggunakan kekerasan didalam melakukan kegiatannya.50 Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa melakukan perubahan didalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda Pacasla selalu melakukan tindakannya dengan cara represif yang mengutamakan kekuatan fisik, harus dirubah dengan mengutamakan pola fikir, ide-ide dan strategi untuk memberikan banyak manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat. Dengan

adanya

perubahan

ini,

diharapkan

Pemuda

Pancasila

dapat

menghilangkan citra negatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas.51 Pemuda Pancasila merasa bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, Oleh karena itu, demi memajukan nama bangsa, Pemuda Pancasila mendukung para kadernya yang menjadi anggota legislatif diberbagai partai politik. Karena kepeduliannya terhadap bangsa dan negara, Pemuda Pancasila melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran di Indonesia.52

B. Kiprah Pemuda Pancasila Pada Masa Orde Baru Kedekatan Pemuda Pancasila dengan Golongan Karya dalam menyalurkan aspirasi politik, menghasilkan banyaknya anggota Pemuda Pancasila yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka lebih melilih

50

.Ibid. http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 situs ini diakses pada 10 Desember 2012. 52 .http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 situs ini diakses pada 10 Desember 2012. 51

27

mendahulukan partai tersebut ketimbang ormasnya, akan tetapi banyak juga yang tidak bisa lepas dari didalam Pemuda Pancasila. Tidak hanya pada Golongan Karya (Golkar) tetapi kedekatan Pemuda Pancasila dengan kalangan Militer pun juga terlihat pada kasus yang terjadi pada 27 Juli 1996, Pemuda Pancasila terlihat jelas sebagai alat represif negara, Pemuda Pancasila mengerahkan massa untuk mengepung sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro. yang dimana pada mulanya kasus ini memang dipelopori oleh Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P).53 Untuk mengungkapkan kasus tersebut, polisi sendiri meminta keterangan sebanyak 29 saksi dari jajaran militer dab 29 saksi dari jajaran Polri, serta 92 saksi adalah warga sipil dari berbagai kelompok.54 Besarnya dari jumlah saksi serta banyaknya anggota militer yang disidik memperlihatkan bahwa bobot kasus tersebut sangatlah besar, akan tetapi, janji pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini ternyata belum terenuhi.55 Ada banyak kejanggalan yang muncul dalam penyidikan kasus tersebut. Terhadap pelaku sipil, misalnya, hanya dengan sekali pemeriksaan tokoh-tokoh PDI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut langsung dikenakan status tersangka dan dikenai tahanan di Mabes Polri pada pertengahan April 2000.

53

Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.140 54 Masyarakat sipil Dallam penyelidikan tersebut dibagi menjadi lima kelompok, yakni Kelompok PDI, Kelompok Johar Baru, Kelompok 124 (korban penyerbuan), Kelompok Pasar Induk, dan Kelompok Cengkareng. Kompas, 8 Juni 2000 55 Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.139

28

tokoh-tokoh PDI tersebut antara lain Soejardi, Butu Hutapea, dan Alex Widya Siregar, serta seorang tokoh Pemuda Pancasila, Yorrys Raweyai.56 Namun, tersangka dari pihak militer, sampai dengan proses akhir penyidikan, tidak satupun dikenai tahanan. Mereka hanya dijadikan saksi. Kalaupun ada yang jelas terbukti, mereka hanya dikenakan sanksi yang bersifat internal, yakni dikeluarkan tidak hormat dari kesatuannya. Padahal berbagai keterangan yang diberikan para petinggi militer banyak yang mengindikasikan keterlibatan mereka dalm kasus tersebut, meskipun hal itu disampaikan dengan saling lempar tuduhan diantara mereka sendiri.57 Menurut kuasa hukum Yorrys, Sophar Maru Hutagalung, dalam penyidikan tersebut Yorrys memberikan keterangan bahwa sebelum terjadi kasus 27 Juli, pada 20 Juli 1996 Yorrys diminta datang ke Kodam Jaya oleh Mayor Rudy yang pada saat itu menjabat menjadi Staff Intel Kodam Jaya, untuk bertemu dengan Kolonel Haryanto. Ketika itu, Haryanto yang menjabat sebagai Assisten Intel Kodam Jaya memberitahukan kepada Yorrys bahwa aparat keamanan akan melakukan operasi pembubaran mimbar bebas di Jalan Diponegoro no.58. Yorrys ditugaskan menyiapkan 90 orang untuk mengamankan tiga tempat sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sedangkan mimbar bebas merupakan tugas aparat keamanan.58 Terhadap pengakuan Yorrys, Sutiyoso yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Jaya mengatakan bahwa dirinya tidak memberikan perintah kepada Yorrys Raweyai selaku Ketua Pemuda Pancasila untuk mengerahkan massa diseputar secretariat DPP PDI pada 27 Juli 1996. “Yang jelas, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Ya bisa saja, orang ngomong kan boleh saja,” ujarnya.59

56

Ibih, h.139 Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.140 58 Ibid, h.140 59 Ibid, h 141 57

29

Namun, dalam kesaksian yang diberikan pada 4 Mei 2000, di depan aparat Penyidik, Sutiyoso mengaku berada disekitar lokasi kejadian. Dia menegaskan bahwa keberadaan dirinya hanya untuk memeriksa kesiapan pasukan untuk mencegah kemungkinan meluasnya kerusuhan. Dalm pemeriksaan yang berlangsung selama sepuluh jam, dia juga menjelaskan bahwa kasus 27 Juli berawal dari prakarsa politik yang dilatari oleh berkembangnya analisis terhadap perkembangan situasi politik, yang ketika itu dukungan terhadap PDI Megawati terus meluas. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman potensial terhadap eksistensi pemerintah pusat beserta komponen pendukungnya.60 Selama masa Orde Baru Pemuda Pancasila mengembangkan tiga prinsip, yaitu otot, omong dan otak. Maksudnya bahwa organisasi Pemuda Pancasila membutuhkan anggota yang kuat dan berani mengandalkan fisik, pandai berbicara dan memiliki pikiran yang cerdik serta pandai. Pemuda Pancasila mengatakan bahwa orang kuat disegani, pandai omong, tidak mudah diperdaya dan mempunyai otak yang cerdas agar tidak ditipu orang. Untuk mengandalkan kekuatan fisik, para anggota Pemuda Pancasila bukanlah hal yang sulit, karena mereka sudah ditempa oleh kekerasan dijalanan dan perkelahian bukanlah hal baru bagi mereka.

setelah melakukan tiga prinsip tersebut, maka Pemuda

Pancasila merubah seragamnya dari jingga polos menjadi orange loreng, guna menampilkan power Pemuda Pancasila.61

60

Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.141 61 http://andre6295.blogspot.com/2012/05/sejarah-pemuda-pancasila-sumut.html situs ini diakses pada 20 Desember 2012.

30

Setelah banyaknya anggota yang aktif, akhirnya Pemuda Pancasila merubah citra otot tersebut menjadi otak, dengan cara membuat satuan-satuan pelajar, satuan mahasiswa, lembaga hukum, lembaga buruh, kaitan itu semua guna merubah paradigma otot menjadi otak, untuk menghilangkan citra kekerasan, tapi tetap harus memiliki citra militansi berideologi Pancasila.62

C. Gambaran Umum Pemuda Pancasila Pasca Reformasi Pemuda Pancasila pasca reformasi mempunyai target dan tujuan untuk merubah citra negatif, Semua kader dihrapkan dapat memberikan peranannya secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat akan lebih memahami, dan juga harus bisa memberikan nilai-nilai positif dimasyarakat. Citra

bahwa Pemuda Pancasila itu adalah sebuah organisasi preman harus

dirubah. tetapi kadernya harus berani, karena Pemuda Pancasila harus siap mati demi membela ideologi Pancasila. Tetapi, jangan sampai menyalah artikan bahwa kader Pemuda Pancasila harus identik dengan unsur-unsur kekerasan dan premanisme.63 Dalam merubah citra tersebut, Pemuda Pancasila akhirnya memperbanyak Lembaga-lembaga yang bekerja dan mengabdi untuk masyarakat secara langsung. Diantaranya adalah Lembaga Hukum (LPPH), Lembaga Bela Negara (Koti Mahatidana), Lembaga Perempuan (Srikandi), Lembaga Pelajar dan Mahasiswa (Sapma, Koperasi, Lembaga Buruh dan Lembaga-lembaga lainnya) yang

62

Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012. 63 http://danielmsy.com/pemuda-panacasila-mendidik-kader-mandiri/ situs ini diakses pada 20 Desember 2012.

31

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang disesuaikan. Pemuda Pancasila kedepannya akan mendapat simpati dari masyarakat dan disegani tapi bukan untuk ditakuti. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja keras agar masyarakat dapat merasakan manfaat organisasi secara langsung.64 Dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Cipayung, Yapto mengatakan bahwa Pemuda Pancasila sudah siap dan sudah waktunya untuk membentuk partai politik dan menyatakan diri sebagai organisasi independen. Dua tahun kemudian dengan mengambil waktu hari lahir Pancasila 1 Juni 2001, akhirnya terbentuklah Partai Patriot Pancasila yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta. Dua tahun kemudian pada tahun 2003, partai ini secara resmi didirikan dengan akta notaris. Pendirian partai resmi ini bertujuan guna memenuhi persyaratan legal sebagai peserta pemilu 2004. Rapat pimpinan paripurna memperkuat pendirian bahwa satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila adalah Partai Patriot.65 Meski Pemuda Pancasila mendirikan Partai Patriot Pancasila, namun Partai Patriot Pancasila justru mempersentasekan suara anggota partainya dari organisai Pemuda Pancasila hanya sebesar 30 persen saja. Sementara sisanya 70 persen sengaja diberi tempat untuk peran serta masyarakat umum dan kelompokkeompok lainnya yang ada dimasyarakat,seperti kelompok profesional atau gabungan pengusaha. Ini tidak hanya untuk menunjukkan bahwa Partai Patriot Pancasila terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, karena kelompokkelompok usaha ini memang turut dalam kegiatan mensosialisasikan partai ke 64

http://dankotimahatidanappbara.blogspot.com/2012/11/sejarah.html situs ini diakses pada 20 Desember 2012. 65 Ibid, h.408

32

masyarakat. Dengan kekuatan basis masa pendukung ini, Partai Patriot Pancasila optimis bisa meraih persentase suara minimal dua pesen dalam pemilu 2004.66 Partai Patriot ini tidak terlalu banyak berharap dalam memasang tagetnya menghadapi Pemilihan Umum pada tahun 2004, Partai yang mengklaim bahwa memiliki potensi sebanyak 6 juta pemilih dari seluruh anggota Pemuda Pancasila seindonesia ini cukup puas jika pada keikutsertaannya yang pertama dalam pemilu dapat meaih lima persen suara pemilih untuk melewati batas minimal electoral threshold (dua persen suara) pemilih, agar pasti lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2009.67 Pada hasil Pemilihan Umum tahun 2004, Partai Patriot Pancasila mendapatkan 1.073.139 suara atau sebanyak 0.95% suara. Karena tidak mencapai target sebesar lima persen dan tidak mendapatkan kursi di parlemen, maka Partai Patriot Pancasila merubah nama menjadi Partai Patriot guna mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2009.68 Gunung R Hutapea, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, mengatakan banyak sekali anggota-anggota Pemuda Pancasila yang aktif di partai politik lain, namun Pemuda Pancasila ini mengatakan bahwa kita boleh dimanamana tetapi tidak kemana-mana.Artinya anggota Pemuda Pancasila harus tetap menyuarakan ideologi Pancasila. Karena potensi Partai Patriot tidak mencukupi, maka Partai Patriot memberi pesan kepada anggota Pemuda Pancasila yang aktif di Partai lain, meminta supaya benar-benar membicarakan hal-hal yang berkepentingan dengan 66

Sugia, Aritasius, Partai-partai Politik Indonesia : ideologi dan program 2004-2009, Jakarta : Kompas, 2004, h.410 67 Sugia, Aritasius, Partai-partai Politik Indonesia : ideologi dan program 2004-2009, Jakarta : Kompas, 2004, h.408 68 http://partai.info/pemilu2009/ situs ini diakses pada 26 Desember 2012.

33

masyarakat. Terdapat tiga hal yang diminta Pemuda Pancasila yaitu pendidikan, lapangan pekerjaan dan penegakkan hukum. Karena tiga hal itu menjadi program kerja Pemuda Pancasila di Indonesia Pasca Reformasi.69 Kesimpulan dari semua bahasan diatas memang awalnya Pemuda Pancasila didirikan untuk memperjuangkan ideologi pancasila dari faham komunisme yang ingin merubah faham Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berhasil mempertahankan itu, Pemuda Pancasila mulai aktif didalm pemerintahan dan bergabung dengan Golongan Karya yang mendapatkan hasil kursi parlemen untuk Pemuda Pancasila. Kedekatan Pemuda Pancasila dengan kalangan militer terlihat jelas didalam peristiwa DPP PDI yaitu kerusuhan 27 Juli 1996 yang dimana militer menginstruksikan Pemuda Pancasila sebagai barisan depan untuk mengamankan kerusuhan, akan tetapi dibantah oleh Pangdam Jaya yang mengatakan tidak menggunakan organisasi Pemuda Pancasila sebagai parisan keamanan militer. Kedekatan Pemuda Pancasila dengan Golongan Karya terlihat jelas dimana petinggi organisasi Pemuda Pancasila mendapatkan jabatan penting di Golkar serta menduduki kursi parlemen pemerinthan. Pasca runtuhnya Orde Baru dan keluarnya Pemuda Pancasila dari Golongan Karya, akhirnya Pemuda Pancasila membentuk Partai Politik yang bernama Partai Patriot Pancasila untuk mengikuti pemilihan umum. Namun, karena suara partai tersebut tidak mencapai lima persen, maka Partai Patriot Pancasila gagal mendapatkan kursi di parlemen. 69

Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012.

34

BAB IV KIPRAH PEMUDA PANCASILA DAN MUNCULNYA PREMANPREMAN BERIDEOLOGI AGAMIS DAN ETNIK PASCA REFORMASI

A. Kiprah Pemuda Pancasila Lorn Ryter mengatakan didalam bukunya “Pemuda Pancasila The Loyalist Free men of Soeharto Order” mengatakan bahwa, organisasi-organisasi kepemudaan ini dimanfaatkan oleh elite-elite politik untuk melakukan sejenis kegiatan premanisme dengan menggunakan ancaman dan kekerasan sebagai metode utamanya untuk mendapatkan keuntungan politik. Militer pun berupaya kuat agar kelompok pemuda berpartisipasi demi membasi musuh-musuh politik pemerintahan dan kemudian kelompok kepemudaan itu dijadikan sebagai mitra guna memberantas masalah keras selama Orde Baru.70 Mengenai Pemuda Pancasila menurut Loren Ryter patut diperhatikan. Menurutnya, muncul dan mengemukanya Pemuda Pancasila di akhir zaman Soeharto adalah akibat dari kebutuhan yang sudah dirancang atau direncanakan sejak awal Orde Baru itu terbentuk, yang bertujuan untuk mentransformasikan nasionalisme revolusioner pemuda setelah kemerdekaan kedalam nasionalisme yang

diekspresikan

melalui

negara.

Transformasi

ini

dilakukan

tanpa

mengorbankan pengorbanan semangat yang dimiliki pemuda. Karenanya

70

Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free men of Suharto’s Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998, h.45-73

35

perjuangannya itu harus selalu memperoleh dan menghasilkan imbalan material yang bersifat pribadi, para pemuda itu lalu berubah menjadi preman.71 Pada tahun-tahun saat mulai kebangkitan Pemuda Pancasila, Yapto diundang untuk menghidupkan kembali Pemuda Pancasila, karena Yapto dianggap sebagai sosok yang sangat berkualitas dan memiliki kharismatik tinggi khususnya ketika masih merajai geng Siliwangi.72 Berbicara mengenai pemimpin Pemuda Pancasila tentu tidak luput membicarakan Yapto Soerjosoemarno yang pernah terlibat dalam kelompok Siliwangi Boys Club yang banyak disegani masayarakat ketika itu. Siliwangi Boys Club yang dikenal pula dengan nama 234 SC, hal ini dikarenakan anggotanya yang kerap mengisap rokok Ji Sam Soe yang artinya 234. Komunitas ini memiliki sayap yang begitu lebar dan terkenal, sehingga tidak sedikit orang yang menginginkan untuk ikut bergabung. Pemuda pancasila sebagai alat yang digunakan pemerintah suharto untuk membatu kegiatan kepemerintahannya. Dengan kata lain Pemuda Pancasila adalah tangan kanan dari pemerintah Suharto dalam menjalankan fungsinya dalam menyelasaikan “permasalahan vertikal” (pemerintah terhadap rakyatnya). Seperti contohnya menekan aktifis-aktifis “Prodem” (pro demokrasi) dan melakukan perlawanan terhadap demonstran yang menentang rezim suharto, menjaga kantorkantor Non Goverment Organisation (NGO) dan partai-partai politik lain agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepemerintahan suharto, mengintimidasi para akademisi dan aktifis khususnya pada saat sebelum 71

Hairus Salim Hs, KELOMPOK PARAMILITER NU, Yogyakarta: LKiS, 2004, h.14 Ibid, h.19

72

36

pemilihan umum, mencari dan membebaskan tanah-tanah serta memaksa para pemilik tanah untuk menjual tanahnya dengan harga murah, menjadi “body guard” dari Keluarga Cendana, menjadi pengawal Golkar dalam pemilihan umum. Gerakan ini dimotori oleh Yapto dan Yoris. Hal-hal inilah yang menciptkan opini publik bahwa Pemuda Pancasila adalah “Preman, bajingan, penjahat” dan segala sesuatu yang buruk. Maka publik pun menyimpulkan bahwa Pemuda Pancasila adalah “Organisasi Preman” yang tujuan utamanya adalah menjaga seluruh kepentingan Suharto.73 Pemuda Pancasila sering sekali melakukan aksi-aksi represif terhadap para penentang rezim soeharto, bukan hanya para pembangkang dan kelas menengah saja yang merasakn sikap represif Pemuda Pancasila, tetapi juga masyarakat biasa kena imbasnya. Pemuda Pancasila juga bekerja sama dengan Militer yang bertujuan menggusur penduduk demi pembebasan lahan Kawasan Niaga Terpadu Sudirman.74 Yang paling menarik dari kelompok ini yang menandai solidaritas mereka dan seolah membuat kelompok ini menjadi kelompok yang ditakuti adalah ultimatum dari ketuanya yakni: “apabila salah seorang teman kita ada yang disakiti, maka kita semua akan merasa tersakiti dan kita diharuskan membalas siapapun yang mencubit teman kita tersebut. Kita tidak diperbolehkan menyusahkan orang lain. Jika mereka menjual,

73

Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998, h.124-126 74 George Junus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa, Yogyakarta: LKiS, 2006, h. 20.

37

kita bernegosiasi dengan baik. Apabila mereka sudah kelewatan, maka kita borong semuanya”.75 Dari tahun 1980-an sampai dengan 1990, Pemuda Pancasila menjadi gerakan pemuda yang paling menonjol yang sebagai gerakan masyarakat yang menuntut dan memberantas perjudian, prostitusi, peredaran narkoba, pemerasan, dan premanisme. Pada saat itu juga Pemuda Pancasila juga dianggap sebagai pendukung militan rezim Soeharto serta sebagai pengawal pribadi dari keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya baik secara politik maupun bisnis. Keanggotaan Pemuda Pancasila secara nasional diperkirakan bekisar 4-10 juta anggota diakhir tahun 1990-an, Keanggotaannya yang bekisar hampir 4% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia Serta diduduki oleh anak-anak di bawah umur 25 tahun.76 Perubahan situasi politik pasca Orde Baru banyak terjadinya perang antar kelompok dan persaingan antar institusi dan perusahaan. Indonesia telah menjadi saksi perubahan tersebut setelah runtuhnya rezim suharto, dimana pemilihan umum yang relatif kompetitif dan juga parlemen yang lebih aktif dari sebelumnya, semua perubahan itu memberikan definisi baru dari premanisme, konsentrasi terhadap definisi premanisme tersebut pun menjadi semakin penting ketika adanya pemberontakan- pemberontakan di aceh, ambon ketapang dan timor timur. Dapat dikatakan bahwa premanisme bertransformasi ke bentuk yang lain, dan juga bentuk dari pemuda pancasila itu sendiri pun berubah, dan diperlukan tinjau ulang dan observasi atas dinamika premanisme ini.77

75

Loren Ryter, Youth Gangs and Otherwise in Indonesia, h.5 Ibid, h.3 77 Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998, h.154 76

38

Premanisme bertransformasi menjadi suatu ranah sosial lainnya serta menimbukan konsentrasi publik baru, juga memberikan signifikansi baru atas perdebatan tentang “provokator” yang sering muncul berdasarkan laporan dari tim pencari fakta pada “kerusuhan mei” yang dirilis pada November 1998. Pembahasan dan isu-isu tentang provokator pun berkembang dan berlanjut pada kerusuhan-kerusuhan dan perselisihan-perselisihan yang terjadi pada desember 1998 dan januari 1999. bermula di kerusuhan ketapang lalu berlajut kepada kerusuhan yang terjadi di Timor Leste dan juga kerusuhan di ambon.78 Setiap elemen masyarakat dari pengamat sosial hingga polisi pun mengaku bahwa semua kerusuhan dan kericuhan yang terjadi pada saat itu adalah berkat campur tangan para preman yang tak terkendali. Kerusuhan-kerusuhan yang dipelopori oleh preman tidak menyampaikan pesan apapun, seperti “Kerusuhan Mei” yang menyampaikan pesan perlawanan atas otoritas pemerintah Suharto, tidak terdapat unsur politis di dalamnya. Kerusuhan yang dipelopori oleh para preman lebih bersifat “komunal” yaitu perang antar suku, antar agama, yang disebut sebagai konflik horizontal atau antar elemen masyarakat.79 Pembahasan tentang provokator ini membawa Negara ini untuk keembali kepada zaman kepemimpinan suharto, dimana provokator di analogikan sebagai partai ke tiga dan dibawah naungan partai politik yang membiayai mereka untuk menciptakan perubahan situasi politik yang cepat. Dalam konteks Indonesia suharto sebagai pemimpin memiliki seorang Wiranto yang dikenal sebagai “Puppet Masters of Violence”. Tujuan menciptakan konflik horizontal ini 78

Ibid, h.154 Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998, h.152 79

39

melainkan untuk memegang kendali kekuatan militer Dan mengengurangi ancaman kriminal agar para pemegang kekuasaan dapat leluasa untuk menjalankan korupsi dan segala bentuk eksploitasi terhadap kekuasaan yang Ia pimpin.80 Pasca runtuhnya rezim suharto, pemuda pancasila mencoba menjadi lebih rendah hati atau “low profile”, dan menghindari segala macam bentuk dari agitasi secara terang-terangan. Namun orientasi mereka berubah menjadi berpusat kepada kegiatan politik dan kegiatan ekonomi illegal. Pemuda Pancasila memiliki peranan penting dalam menciptakan konflik horizontal di Indonesia, karena mereka dikenal sebagai loyalis soharto. Kerusuhan di Timor Leste pun disebabkan oleh campur tangan dari para “preman” Pemuda Pancasila ini. Tidak hanya di Timor Leste, koflik horizontal yang terjadi di Ambon dan Ketapang juga disinyalir atas campur tangan dari para preman ini, demi mencapai tujuan “atasan” mereka.81 Pada saat ini, berbicara mengenai hubungan antara politik dan kelompok yang ada di Indonesia harus jelas. Sesuatu hal yang mencolok dalam kasus di Indonesia adalah formalisasi gangster menjadi organisasi yang tengah diakui dan relatif stabil selama lebih dari seperempat abad. Di era saat ini kecenderungan adanya geng atau kelompok semacam 234 SC lebih luas dan semakin diminati. Pada tahun 1998 banyak organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang

80

Ibid, h.152 Ibid, h.153

81

40

bermunculan. Dan ditahun yang sama pula pengaruh OKP di jalanan sedikit berkurang meski tidak sama sekali hilang.82 Berubahnya sistem politik Indonesia menjadi multi-partai membuka peluang mereka semakin besar untuk berkecimpung dalam kegiatan politik. Dalam demokrasi parlementer banyak kesempatan yang dapat digunakan pemimpin-pemimpin kelompok yang senior dapat terlibat dalam partai politik, bahkan mungkin ribuan pemimpin OKP saat ini memegang jabatan di parlemen, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kota di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemimpin Pemuda Pancasila didistribusikan di seluruh kepartaian, misalnya Yorrys Raweyai kini memimpin sayap pemuda baru Golkar dan sedang memegang kursi di parlemen setelah sebelumnya dihapus sebagai kroni Soeharto pada tahun 1998, dan ketika itu Japto pun menjalankan partai politiknya sendiri.83 Tidak hanya itu, banyaknya partai politik juga membuat peluang mereka untuk berkamuflase masuk membuat garda pemuda, atau sayap dari partai tersebut. Seperti contohnya PDI Perjuangan mendirikan satgas untuk mengawal Habibi. Juga PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang mendirikan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) semua itu adalah bentukan dari preman-preman yang berkecimpung dalam dunia politik. Namun tidak banyak juga preman-preman yang tetap menjadi pemicu konflik di daerah daerah rawan seperti Maluku dan Ambon.84

82

Loren Ryter, Youth Gangs and Otherwise in Indonesia, 2009, h.21 Ibid, h.21 84 Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998, h.153 83

41

Pada masa kepemimpinan presiden Gus Dur, para preman-preman jebolan Pemuda Pancasila tergabung dalam Banser. Gerakan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Laskar Jihad, ketika cara formal sudah tidak lagi ampuh untuk menyelasaikan masalah ini. Gerakan banser ini adalah bentuk lain dari Pemuda Pancasila di masa suharto dimana gerakan ini digunakan sebagai alat untuk melindungi presiden dari ancaman kriminal yang menggangu jalannya kepemerintahannya.85 Dimasa sekarang ini Pemuda Pancasila serius sekali ingin menghilangkan citra preman, semula Pemuda Pancasila merekrut anggotanya dari pasar-pasar, preman-preman, dan penjaga keamanan dibioskop, pasca Revormasi ini Pemuda Pancasila mulai merekrut anggotanya dari kalangan yang berpendidikan, didalam Pemuda Pancasila kini terbagi menjadi beberapa anggota yaitu, Anggota Biasa, Anggota Kader, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. Semua anggota mempunyai kewajibannya masing-masing dan harus mentaati seluruh ketentuanketentuan serta peraturan-peraturan organisasi.86 Dikalangan kader-kader Pemuda Pancasila, kata preman itu sama sekali tidak menyakiti hati dan membuatnya tersinggung. Bahkan pada umumnya para kader Pemuda Pancasila measa bangga, karena pada era sekarang preman itu lebih dimaksudkan pada orang bebas yang mandiri, seperti yang diungkapkan Jusuf Kalla, beliau mengatakan secara lugas baha di negeri ini masih sangat dibutuhkan

85

Ibid, h.154 Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea. 86

42

sosok preman, tentusaja bukan dalam arti untuk melakukan kejahatan korupsi, tetapi lebih pada sosok orang bebas yang penuh kemandirian.87 Ada istilah yang diucapkan Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto yaitu: ”Kami tidak akan berkecil hati dengan sebutan itu. Lebih baik dikatakan organisasi dengan kader-kader haram jadah yang menuju sajadah, daripada kader sajadah yang menjurus ke prilaku haram jadah”. Kebanggaan disebut preman itu yang justru memunculkan semangat kader-kader Pemuda Pancasila bersatu untuk mandiri. Mereka kuat dalam aksi sosial, tolong menolong sesama anggota dan kompak dalam kesenangan maupun kesulitan”.88

Maka didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, demi merubah citra negatif, hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar ke VIII Pemuda Pancasila, mendirikan Lembaga, Badan, Yayasan dan Koperasi. LembagaLembaga Pemuda Pancasila terdiri dari Lembaga Komando Inti (KOTI) Mahatidana, Lembaga Satuan Pelajar dan Mahasiswaa (SAPMA), Lembaga Srikandi, Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH), Lembaga Pengusaha, Lembaga Buruh dan Pekerja, Lembaga Tani, Nelayan, dan Lembaga Politik.

B. Konfigurasi Premanisme Baru Agamis dan Etnik Kegiatan-kegiatan positif Pemuda Pancasila mulai tercemar karena adanya konflik-konflik yang didasari provokasi-provokasi antar ormas lain, seperti Forum Betawi Rempug (FBR), 87

dan Forum Pembela Islam (FPI) yang mempunyai

http://patriot-indonesia.blogspot.com/2009/03/ketika-preman-bermusyawarah.html situs ini diakses pada 11 Januari 2013 88 Ibid,

43

kemiripan dan perekrutan anggotanya namun dengan mengatas namakan ideologi yang berbeda. FBR yang mengatasnamakan Etnik Betawi bisa dibiang lebih mengena dalam melakukan rekrutmen anggota, karena lebih terfokus ke daerah miskin atu pengangguran.89 Anggota FBR sendiri mengakui bahwa sebelum bergabung dengan Forum Betawi Rempug banyak orang yang berfikir bahwa mereka adalah pembuat onar sehingga tidak ada yang bersedia memberi pekerjaan. Akan tetapi setelah bergabung dengan FBR, justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana setiap anggota dihormati, bahkan tidak jarang yang meminta bantuan mengenai sengketa atau sekedar untuk belajar mengenai kebudayaan Betawi. Mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan sejak berakhirnya rezim Orde Baru merupakan cara untuk mengangkat kepala, yang artinya tidak membiarkan diri menjadi alat politis kaum elit. Melalui FBR orang-orang Betawi khususnya para anggota memiliki kebanggaan terlahir menjadi orang Betawi, yang kemudian akan memperbaiki kondisi dengan langkah-langkah yang nyata. FBR sendiri termotivasi untuk menegakkan teguh keadilan, sehingga mereka sangat menyangkal apabila mereka dianggap sebagai “geng preman”.90 Namun jika dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, FBR terlibat konflik dengan Ikatan Keluarga Betawi (IKB) di Kebayoran Lama yang tidak lain untuk memperebutkan lahan parkir serta kutipan-kutipan pedagang

89

David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007)., h.16 90 Ibid, h.17

44

didaerah sekitar.91 Dilihat dari kejadian ini bahwa, FBR mengenyampingkan ideology etnik betawinya guna memperoleh keuntungan sepihak, dapat terlihat jelas bahwa disadari atau tidak, dan secara langsung atau tidak FBR telah melakukan ancaman pemerasan terhadap pengusaha serta Ormas lain yang ada di Jakarta meski dengan dalih untuk kepentingan masyarakat Betawi. Akan tetapi memang pada kenyataannya banyak pula masyarakat yang meminta bantuan kepada FBR mengenai sengketa tanah dan lain-lain.92 Konflik Pemuda Pancasila juga terjadi di wilayah Ciputat Timur, Pemuda Pancasila sebenarnya tidak ada musuh Menurut Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Gunung R Hutapea, mereka itu dimanfaatkan oknum-oknum. Bahwa ada kepentingan-kepentingan lain untuk meningkatkan eksistensinya, karena salah satu organisasi yang mempunyai nama dan kekuatan yang real hanya Pemuda Pancasila. Akhirnya terdapat beberapa pendapat pasca konflik itu, ada yang bilang bahwa Pemuda Pancasila itu melemah, tapi ada jga yang mengaakan bahwa Pemuda Pancasila lebih dewasa daam menyikapi permasalahan. Penyelesaian permasalahan konflik antar Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rempug (FBR) dengan cara mediasi, kedua pimpinan organisasi tersebut melakukan pertemuan dan melakukan komunikasi.93 Ada pula Front Pembela Islam atau yang dikenal dengan singkatan FPI merupakan kelompok organisasi massa Islam yang bergaris keras. Organisasi FPI

91

http://news.detik.com/read/2007/05/22/141903/783436/10/fbr-vs-ikb-negosiasi-pascabentrok-dipimpin-kapolres 92 David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007), h.28 93 Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012.

45

juga terlihat sebagai organisasi yang seolah memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kebencian yang dirasakan kaum marginal akibat benturan ekonomi dan sosial, meskipun pada kepemimpinannya FPI tidak tertarik untuk menampilkan diri pada masyarakat yang secara luas. FPI sendiri dianggap sebagai organisasi yang sangat membenci dan menentang segala macam bentuk yang melanggar ajaran agama Islam. Hal tersebut dapat terlihat ketika banyak kegiatankegiatan atau razia-razia yang dilakukan oleh FPI terhadap club-club, atau tempattempat yang dilarang tersebut. Akan tetapi secara faktual banyak pula orang yang menggunakan kekuatan-kekuatan atau mengatasnamakan FPI dalam melakukan sesuatu.94 Dari faktor-faktor yang ada dalam kasus kekerasan yang terjadi dewasa ini, merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harusnya dapat ditangani oleh negara, dan perlu diketahui bahwa kekerasan yang diakomodir dari kelompok-kelompok tertentu merupakan kebingungan mereka akan moral yang kognitif dan secara langsung mereka alami. Seperti yang dikemukakan oleh Hobbesian mengenai model negara, yakni salah satu negara yang kuat adalah negara yang dapat memberikan kerangka kerja politik yang stabil, sehingga dapat menghapus ketidakamanan fisik dan materi yang menimbulkan kekerasan.95 Kekarasan merupakan gambaran yang muncul akibat dari pragmatis atau kepentingan pribadi yang dirasakan oleh individu atau masyarakat yang terpinggirkan. Alasan utama adanya kekerasan oleh sekelompok masyarakat ini 94

Khoo Boo Teik, Vedi Hadiz and Yoshihiro Nakanishi (eds), Islam dan Political Dissent Studies and Comparisons from Asia and the Middle East. Interim Report. (IDE-JETRO : Murdoch University, 2012), h.8 95 David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007), h.28

46

adalah gagalnya negara dalam memberikan kerangka hukum, sosial, dan politik yang secara jelas dan sukses untuk kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. Pembenaran dalam melakukan kekerasan tersebut selain ingin menjaga kesukuan, keagamaan, dan nasionalisme dipandang juga sebagai penyamaran guna untuk terwujudnya kepentingan pribadi. Kekerasan politik tersebut dipahami sebagai gagalnya sebuah negara dalam melegitimasi diri dan menjaga moralitas bangsa, sehingga anomi individu yang mencari cara tersendiri untuk mempertahankan kesukuan, agama, dan nasionalisme semakin berkembang. Maka kemudian yang muncul adalah kekerasan atau benturan emosi antar komunitarian tersebut, yang negara juga dianggap gagal dalam mendamaikan hal tersebut.96 Sebenarnya

marjinalisasi

tidak

selalu

menghasilkan

kekerasan.

Marginalisasi yang muncul disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya asal-usul budaya, ekonomi dan politik, yang paling mempengaruhi adalah perampasan materi yang dirasakan oleh kaum terpinggirkan serta gangguan otoritas mereka. Sehingga

mereka

merasakan

kehilangan

kohesi

sosial

yang

berujung

permasalahan ekonomi. Setelah itu terjadi, beberapa kegiatan dan tindakan mereka tentu terpengaruh atas dasar emosi dan kemudian berkembang ke arah yang kurang rasional.97 Hobbes dalam terminologinya menyebutkan bahwa kecemasan tentang masa depan, ketidaktahuan tentang asal mula penyebab sesuatu, merupakan sumber dari seseorang berperilaku, apakah itu kebaikan atau kejahatan. Sedangkan Roger Peterson mengatakan bahwa ketakutan dan

96

David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007), h.28-29 97 Ibid, h. 12-13

47

kebencian yang diarahkan kepada sebuah kesalahan, maka dapat berkembang menjadi kemarahan yang menyebar sehingga muncullah kekerasan.

48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Awal mula aksi dan tindakan represif Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru, semuanya didasari oleh besarnya keinginan Pemuda Pancasila untuk mempertahankan serta memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah berhasil

mempertahankan ideologi

Pancasila dari faham

Komunisme, kekuatan serta jaringan komunikasi Pemuda Pancasila dimanfaatkan oleh militer untuk menjadi barisan pengamanan serta milisi-milisi yang memberi tekanan kepada rmasyarakat apabila ada yang melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mengancam roda pemerintahan pada masa Orde Baru. Karena Pemuda Pancasila banyak sekali melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, akhirnya Pemuda Pancasila dicap buruk oleh banyak kalangan dimasyarakat. Mereka mengatakan bahwa Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) preman serta menjadi antek-anteknya Orde Baru. Di era Reformasi ini, Pemuda Pancasila ingin merubah pandangan masyarakat terhadap Pemuda Pancasila. Mereka ingin masyarakat tidak menyebut mereka Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) preman. Pemuda Pancasila ingin masyarakat menerima kehadirannya ditengah-tengah masyarakat.

49

Pemuda

Pancasila

banyak

sekali

melakukan

kegiatan

sosial

kemasyarakatan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, kegiatan sosial Kemasyarakatan itu bertujuan agar masyarakat mulai mengerti dan memahami bahwa Pemuda Pancasila serius ingin membuang istilah preman, Pemuda Pancasila kini hanya menjadi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Didalam dunia politik di Indonesia, Pemuda Pancasila melihat, sudah tidak ada lagi partai politik yang serius memperjuangkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka akhirnya Pemuda Pancasila membentuk partai politik yang bernama Partai Patriot Pancasila berdasarkan ideologi Pancasila yang mempunyai sifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah mempunyai suara hak pilih. Berdirinya Partai Patriot Pancasila didalam Pemuda Pancasila, sebenarnya juga ingin menepis anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa Pemuda Pancasila antek-antek Orde Baru, Oleh karenanya berdirilah Partai Patriot Pancasila pada tahun 2001. Banyak sekali anggota Pemuda Pancasila yang aktif diluar Partai Patriot Pancasila, Mereka lebih memilih partai yang mempunyai kekuatan di Indonesia untuk menaikkan nama dan citra politiknya. Anggota-anggota Pemuda Pancasila dibebaskan untuk memilih partai politik mana yang akan diikutinya, untuk menopang namanya didalam dunia politik Indonesia, asalkan mereka tetap memperjuangkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dimasa Reformasi ini, masih saja terlihat aksi-aksi premanisme Pemuda Pancasila yang dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya dengan Organisasi

50

Kemasyarakatan lain, padahal mereka sudah menyatakan dan mengatakan dengan jelas bahwa Pemuda Pancasila akan membuang citra preman didalam organisasinya dan akan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Seiring dengan Reformasi terdapat berbagai macam perubahan level struktural. Pemuda Pancasila menjadi independensi dan tidak menjadi alat Represif Negara. Tetapi, dengan membentuk Partai Politik, Pemuda Pancasila menjadi salah satu alat untuk mengembangkan kiprah Civil Society pada masa Reformasi. Pada masa Revormasi mulai muncul premanisme-premanisme baru yang mengatasnamakan etnis dan agama, premanisme tersebut adalah Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI), mereka melakukan kegiatannya dengan cara represif guna mempertahankan hidupnya, dan memperdanai organisasinya. Sangat sedikit sekali ketiga ormas ini yaitu PP, FPI, dan FBR yang melakukan tugas atau kegiatannya guna mempertahankan ideologinya. Tetapi kebanyakan untuk menguasai lahan-lahan yang dianggap bisa meraup keuntungan organisasinya, bahkan sampai terjadi konflik.

51

DAFTAR PUSTAKA Buku Aditjondro, George Jenus, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Yogyakarta: LKiS 2006. Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007. Arif Mudatsir, Mandan, Krisis Ideologi (catatan tentang ideology politik kaum santri study kasus penerapan ideologi), Pustaka Indonesia Satu, 2009. Aritasius, Sugia, Partai-partai Politik Indonesia : ideologi dan program 2004-2009, Jakarta : Kompas, 2004. Bhakti, Ikrar Nusa, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001. Bogdan, dan Tylor. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya 1989. Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia, Agustus, 2004. Fatah, Eep Saefullah, Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi atas Fase Awal Demokrasi, Jakarta: Republika, 2004. Harjana, Suka, Jas Wakil Rakyat dan Tiga Kera Percikan Kebijaksanaan, Jakarta: Kompas, 2000. Indo

Progres, Agama dan Negara: Jejak Persilangan Kekerasan,

Yogyakarta: Resist Book, 2007. Khoo Boo Teik, dkk, Islam dan Political Dissent Studies and Comparisons from Asia and the Middle East. Interim Report. (IDE-JETRO : Murdoch University, 2012 Moelong, Lex, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya, 1990. Rudy FX, Gunawan, Premanisme Politik, Yogyakarta. LKiS. 2000. Ryter, Lorn, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free men of Suharto’s Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998.

52

_____________Youth Gangs and Otherwise in Indonesia Salim Hs, Hairus, KELOMPOK PARAMILITER NU, Yogyakarta: LKiS, 2004. Siegel, James T. Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kejahatan, Yogyakarta, LKiS 2000. Wilson, Ian and David Brown, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. Western Australia: Murdoch University, 2007. . Internet dan Jurnal http://news.detik.com/read/2007/05/22/141903/783436/10/fbr-vs-ikbnegosiasi-pasca-bentrok-dipimpin-kapolres http://patriot-indonesia.blogspot.com/2009/03/ketika-premanbermusyawarah.html http://partai.info/pemilu2009/ situs ini diakses pada 26 Desember 2012. http://dankotimahatidanappbara.blogspot.com/2012/11/sejarah.html

situs

ini diakses pada 20 Desember 2012. http://danielmsy.com/pemuda-panacasila-mendidik-kader-mandiri/

situs

ini diakses pada 20 Desember 2012. http://andre6295.blogspot.com/2012/05/sejarah-pemuda-pancasilasumut.html situs ini diakses pada 20 Desember 2012. http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 situs ini diakses pada 10 Desember 2012. http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html situs ini diakses pada 23 Juli 2012 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf

situs

diakses pada 23 Juli 2012. http://pemudapancasila.or.id/profil/sejarah/ http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayang-pandangpemuda-pancasila.html situs ini diakses pada 21 Maret 2013

ini

53

http://video.tvonenews.tv/arsip/view/53997/2012/02/29/kekerasan_preman _mengancam_kita.tvOne situs ini diakses pada 28 Desember 2013. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/473131/

ditus

ini diakses pada 28 Desember 2012. Jurnal Analis Sosial, Perdebatan Konseptual Tentang Kaum Marginal, Bandung: Yayasan Akatiga, h.27 Majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/INT/mbm.20101115.IN T135105.id.html situs ini diakses pada 21 Juli 2012. http://partaipatriot.blogspot.com/ diakses pada 21 Juli 2012 situs ini diakses pada 23 Juli 2012. http://tabloidpemudapancasila.com/?Organisasi situs ini diakses diakses pada 23 Juli 2012. Awalnya laporan ini ditulis dalam bahasa inggris “From Reformasi to Institutional Transformation”, copyright President and Fellows of Harvard College, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Indonesia Menentukan Nasib Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, Jakarta: Kompas, September 2010, h.165 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmukini- situs ini diakses pada 21 Juli 2012. http://www.leimena.org/id/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisiuu-no.-8-tahun-1945-tentang-ormas situs ini diakses pada 21 Juli 2012.

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012, bertempat di Cilandak Town Square Jakarta Selatan. Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 15 September 2012, bertempat di MPN Pemuda Pancasila Menteng Jakarta Pusat.