PUTUSAN Nomor : 0550/Pdt.G/2014/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Pemohon"; melawan TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati pabrik, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan
Nomor 550/Pdt.G/2014
/PA.Pas. tanggal 14 Maret 2014
dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 1998 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.27.02/PW.01/20/2014 tertanggal 21 Maret 2014 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/19/VII/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon 8 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 4 tahun 4
-2bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, umur 15 tahun; b. ANAK 2, umur 9 tahun; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak
bulan Agustus 2003 keadaannya mulai tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa
awal mula terjadinya
perselisihan
dan pertengkaran
tersebut
disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit, misalnya Termohon pergi rekrerasi bersama teman-teman Termohon meskipun Pemohon telah melarangnya karena ada anak-anak di rumah, namun Termohon tetap tidak perduli. Selain itu Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon agar menutup aurat atau berjilbab, Termohonpun juga bersikap kurang hormat kepada orangtua Pemohon. Pemohon telah berusaha mengingatkan Termohon, namun perilaku Termohon tetap tidak berubah bahkan Termohon berani mengumpat serta melawan Pemohon; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; 6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut : PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
-33. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muaka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.MOH.HOSEN,S.H.sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2014, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permhonan Pemohon tersebut, Termohon
memberikan
jawaban tertulis tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; -
Bahwa sebetulnya boleh dikatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih
sakinah mawaddah warahmah, tetapi tiba-tiba
Pemohon ingin
menceraikan Termohon terus-menerus tanpa alasan yang jelas. -
Bahwa setelah Termohon selidiki ternyata Pemohon diam-diam menyimpan wanita lain. Termohon membaca dan mendengar sms-sms serta telepon dari wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon sebelumnya.
-
Bahwa awalnya Termohon sering mengalami percecokan dengan tuduhantuduhan Pemohon kepada Termohon bahwa Termohon tidak memakai jilbab, sering keluar rumah tanpa ijin, ngelawan dan
tidak hormat pada
mertua.semuanya itu tidak benar; -
Bahwa Termohon tidak mau diceraikan karena masih kasihan sama anakanak dan masih ingin kumpul dengan keluarga lagi dan jika Pemohon tetap menuntut bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut : 1. Nafkah madhiyah selama 10 tahun, karena sewaktu kawin Pemohon masih sekolah dan biaya yang Termohon keluarkan sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ); 1. Hak asuh kedua anak harus ada pada Termohon dan minta nafkah untuk kebutuhan hidup dan sekolah kedua anak sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) per bulan harus tepat waktu.
-42. Mut’ah atau tali asih saya minta sebesar Rp.100.000.000,- ( sertatus juta rupiah ); 3. Mohon pembagian harta gono gini rumah yang sTermohon tempati bersama Pemohon diberikan kepada kedua anak
demi kelangsungan masa
depannya. Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut; 1. Bahwa tuntutan Termohon sebesar Rp. 400.000.000,-( empat ratus juta rupiah ) tersebut
tidak sesuai dengan kapasitas Pemohon sebagai seorang buruk
pabrik; 2. Bahwa selama Pemohon berumah tangga tidak pernah melantarkan Termojoni dan anak-anak , walaupun Pemohon masih sekolah yang membiayai adalah orang tua Pemohon, dan selama sekolah Pemohon menafkahi Termohon dengan berjualan buah walaupun ikut orang lain; 3. Bahwa tuntutan Termohon masalah harta gono – gini (Rumah), Pemohon rasa itu adalah rumah warisan yang diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon dan rumah itu masih dalam masa kredit selama 10 tahun dan masih dibayar 4 tahun dan 1 bulannya
Rp. 1.315.000,-( satu juta tiga ratus lima belas ribu
rupiah ) karena rumah itu masih dalam proses mengangsur dan yang membayar orang tua Pemohon, dan rumah itu bukan sepenuhnya milik Pemohon dan masih milik BANK MANDIRI; 4. Bahwa selama Pemohon berumah tangga kehidupan Pemohon tidak bahagia, dan sering bertengkar hingga Pemohon memberi talak 3 kali yang menurut agama berarti bercerai; 5. Bahwa Pemohon hanya mampu memberi uang idah sebesar Rp. 1.500.000,per bulan selama 3 bulan dan mohon kedua anak di asuh oleh Pemohon; Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secvara l;isan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutanya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: A. Surat:
-51. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : Kk.15.27.02/PW.01/20/2014 tanggal 21 Maret 2014 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/19/VII/1998 tanggal 10 Agustus 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1); 2. Fotokopi Slip Aplikasi setoran/tarnsfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 11 April 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2); 3. Fotokopi Slip Aplikasi setoran/tarnsfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3); 4. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2014 an, Pemohon dari PT.King Jim Indonesia tanggal 27 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4); B. Saksi; 1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat kediaman di Kota Pasuruan,
di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik Pemohon; b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon 8 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 4 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, umur 15 tahun; ANAK 2, umur 9 tahun; c. Bahwa sekitar bulan 8 tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit, misalnya Termohon pergi rekrerasi ke Bali
bersama teman-teman Termohon meskipun
Pemohon telah melarangnya karena ada anak-anak di rumah, namun Termohon tetap tidak perduli, Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon agar menutup aurat atau berjilbab, Termohon juga bersikap
-6kurang hormat( sewaktu mau pulang tidak mau besalaman ) kepada oranag tua Pemohon; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; 2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman
di Kota Pasuruan,
di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon; b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon 8 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 4 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ; c. Bahwa sejak 8 2003 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tidak berjilbab; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut; 1. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah Pemohon; b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah
-7orangtua Pemohon 8 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 4 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, umur 15 tahun; ANAK 2, umur 9 tahun; c. Bahwa sejak 8 2003 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon ingin kawin lagi dengan perempuan lain; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka; 2.
SAKSI 4,
umur ...tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pijat, tempat
kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon; b. Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon 8 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 4 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ; c. Bahwa sejak 8 2003 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon ingin kawin lagi dengan perempuan lain; d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan; e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
-8Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 1 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada permohonan talaknya dan mengenai tuntutan Termohon hanya sanggup memberi uang iddah sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan dan keberatan rumah diberikan kepada anak; Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpuan seacara tertulis tanggal 29 Juni 2014 yang pada pokoknya Termohon tetap tidak mau ditalak oleh Termohon dan dengan merubah tuntutannya kepada Termohon sebagai berikut; 1. Mut’ah / tali asih sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puiluh juta rupiah ); 2. Biaya hidup dan sekolah kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) perbulan ; 3. Rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon diatas namakan kedua anak, guna kelangsungan hidup kedua anak; Bahwa Pemohon dalam penjelasannya secara lisan tidak keberatan atas perubahan tuntutan Termohon tersebut; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Konvensi: Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.MOH.HOSEN,S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2014, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonn Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit, misalnya Termohon pergi rekrerasi
bersama
teman-teman
Termohon
meskipun
Pemohon
telah
melarangnya karena ada anak-anak di rumah, namun Termohon tetap tidak perduli, Termohon tidak mau berjilbab dan
bersikap kurang hormat kepada
-9orangtua Pemohon, sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal 3 bulan dan selama itu sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami-istri; Menimbang,
bahwa
Termohon
dalam
jawabannya
mengakui
dan
membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalail yang lain; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.4 dan
dua orang saksi,
sedangkan Termohon membuktikan bantahannya mengajukan dua orang saksi; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Fotokopi Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan
antara Pemohon dan
Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan
antara Pemohon dan
Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
- 10 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain , oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR; Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan
antara Pemohon dan
Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya serta perpisahan
antara Pemohon dan
Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain , oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon bukti p.1, saksi 1 dan 2 Pemohon serta saksi 1 dan 2 Termohon terbukti fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 11 1. Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan telah berpisah tempat kediaman
selama 3 bulan ; 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit serta tidak mau berjilbab dan disisi lain karena Pemohon ingin kawin lagi dengan wanita lain; 3. Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah SWT surat AlBaqoroh ayat 229 sebagai berikut ; Artinya :
Maka peliharalah isterimu dengan cara yang baik atau ceraikan dia dengan cara yang baik pula;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi: Artinya:
Menghindari
kerusakan
harus
didahulukan
daripada
menarik
kemaslahatan. Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975.
- 12 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti
cukup beralasan untuk
melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak putusan
penetapan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai tempat perkawinan dan wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon ; Dalam Rekonvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan , akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya merubah gugatan rekonpensinya
kepada
Tergugat Rekonvensi menjadi
sebagai berikut; 1. Mut’ah / tali asih sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puiluh juta rupiah ); 2. Biaya hidup dan sekolah kedua anak sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) perbulan ; 3. Rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon diatas namakan kedua anak, guna kelangsungan hidup kedua anak;
- 13 Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi
gugatan Penggugat Rekonvensi
tersebut, karena tidak
sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvesni dan keberatan rumah diatas namakan kedua anak serta tidak keberatan atas perubahan gugatan tersebut, maka perubahan gugatan tersebut dapat dikabulkan dan masing-masing gugatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang mut’ah sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta
rupiah), Tergugat
Rekonvensi menyatakan tidak sangup memberinya, karena tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI, bahwa mut’ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri ba’da dhukul yang perkawinannya putus karena perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan besarnya didasarkan atas kepatutan selama menjalani kehidupan suami-istri dan kemampuan suami itu sendiri, karena mut’ah itu disamping merupakan kewajiban agama juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedian dan kegelisaan bahkan mungkin keputus-asaan
akibat terjadinya
perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 16 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat
Rekonvensi
dengan
menyerahkan
dan
mengorbankan
segala
sesuatunya demi untuk kebahagiaan rumah tangga bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anak , sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang layak dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi slip gaji telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penerimaan gaji Tergugat Rekonvensi bulan Juni 2014 , bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karayawan
- 14 PT.King Jim Indonesia memperoleh gaji bersih sebesar Rp.3.711.845;( tiga juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah ) setiap bulan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan
sebesar Rp.
8.000.000,- ( delapan juta rupiah ); Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan biaya sekolah dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi atas dalil
Tergugat Rekonvensi dalam konvensi telah terbukti bahwa Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya telah dikaruniai dua orang anak yang masih belum dewasa yang bernama tahun dan
ANAK 1, umur 15
ANAK 2, umur 9 tahun dan keduanya diasuh oleh Penggugat
Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya / penghasilannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal kedua anak itu sendiri sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut yang dapat dikabulkan adalah nafkah dua orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri; Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi agar sebuah rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diatas namakan kedua anak, guna kelangsungan hidup kedua anak. Tergugat Rekovensi keberatan karena rumah tersebut pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan masih dalam kredit yang dibayar oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdaasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi slip Aplikasi setoran / tranfer/kliring/inkaso Bank
- 15 Mandiri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tranfer uang dari ayah Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi bulan April dan Mei 2014, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, maka telah terbukti bahwa rumah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tegugat Rekonvensi dan pembayaran angsuran rumah tersebut juga dari orang tua Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 KHI, bahwa oleh karena rumah tersebut berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, maka rumah tersebut menjadi milik pribadi Tergugat rekonvensi dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas rumah tersebut, sedangkan baik Penggugat Rekonvensi maupun kedua anaknya tidak mempunyai hak dari rumah tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mau
mengatas namakan rumah tersebut kepada
kedua anaknya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat sebagian dan ditolak sebagian ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI Dalam Kopnvensi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 16 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon
(TERMOHON)
depan
sidang
Pengadilan
Agama
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan
untuk
Pasuruan ;
mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan
Agama
Kecamatan
Purworejo,
Kota
Pasuruan,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut; 2.1. Mut’ah sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ); 2.2. Nafkah dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 15 tahun dan ANAK 2, umur 9 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri; 3. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000.- (
seratus sembilan satua ribu rupiah );
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
pada hari
Selasa tanggal
22 Juli 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ASMUIN sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD KHOIRON dan SLAMET, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. A. DARDIRI, S.H
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. AKHMAD KHOIRON
Drs. H. ASMUIN
- 17 Hakim Anggota
SLAMET, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti
Drs. A. DARDIRI, S.H. Perincian Biaya : 1. 2. 3. 4. 5.
Pendaftaran Proses Panggilan Redaksi Meterai Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,00 50.000,00 100.000,00 5.000,00 6.000,00 191.000,00
