Pemilihan Umum di Rote

Bab Enam

Pemilihan Umum di Rote Memahami peran pemerintah dalam merespon berbagai persoalan politik adalah sesuatu yang sangat penting di tengah lebarnya kesenjangan antara berbagai persoalan publik di satu sisi dan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikannya di sisi lain. Kesenjangan tersebut sering bermuara tidak saja pada ketidakpercayaan publik pada pemerintah tetapi, pada titik yang lebih ekstrim, memicu delegitimasi peran dan posisi pemerintah yang tadinya dikontrak oleh publik sebagai agen yang harus melaksanakan berbagai misi publik. Bagi negara-negara tradisional dengan sejumlah perubahan fundamental di dalamnya seperti Indonesia, isu tersebut menjadi semakin penting mengingat masa depan demokrasi seringkali menjadi taruhannya. Derajat kemampuan pemerintah dalam merespon berbagai isu publik seringkali dijadikan prasyarat oleh publik untuk mendukung atau mempertanyakan sebuah tatanan baru pasca transisi yang umumnya dibahasakan sebagai tatanan yang lebih demokratis. Pemilihan Umum adalah salah satu proses demokrasi yang harus dilalui, bab ini secara khusus membahas tentang pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu Nasional di Rote.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bagi Indonesia, isu tentang kemampuan pemerintah dalam menjawab berbagai permasalahan publik menemukan relevansinya, justru dan terutama ketika Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi. Kemampuan pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan kebutuhan pokok, untuk menegakkan hukum, menjaga stabilitas sosial dan keamanan, serta membebaskan diri dari KKN adalah beberapa contoh yang mempertegas kerisauan publik tentang bagaimana sebenarnya

129

Relasi Negara dan Masyarakat di Rote

menempatkan peran dan posisi pemerintah. Isu lain yang tidak kalah gaungnya adalah kemampuan pemerintah dalam mengawal bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi kunci yang sebagian besar baru diinstalasi pasca transisi menuju demokrasi. Salah satu lembaga demokrasi kunci yang sering disoroti adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sejak Tahun 2005 dilakukan secara langsung (sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Masalah dalam Pilkada Langsung ini merupakan permasalahan politik yang sedang berkembang belakangan ini. Pilkada yang seharusnya menjadi langkah pembaharuan politik di daerah, ternyata malah menimbulkan masalah baru dengan munculnya konflik-konflik politik di dalamnya, termasuk dalam proses Pilkada di Kabupaten Rote Ndao.

Pilkada Rote Ndao Tahun 2003 Tahun 2003 merupakan tahun bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Rote karena untuk pertama kalinya dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati definitif untuk jangka waktu lima tahun (2003-2008) sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199999 tentang Pemerintahan Daerah di mana Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketika masa penjaringan calon bupati dimulai, terdapat Empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yaitu: pertama, pasangan Drs. Melkianus Adoe (Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Rote Ndao/Kepala Biro Humas NTT)-Drs. Fritz Oscar Fanggidae, M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi-Universitas Kristen Artha Wacana Kupang); Kedua, pasangan Christian Nehemia Dillak, S.H (Penjabat Bupati Rote Ndao)-Bernard E. Pelle, S.IP (Anggota DPRD Rote Ndao dari Partai PKP); Ketiga, pasangan dr. Charles Mesang (Anggota DPR RI dari 99

UU Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah adalah secara langsung dan tidak melalui lembaga perwakilan rakyat (DPRD).

130

Pemilihan Umum di Rote

Partai Golkar)-Drs. Leonard Haning, M.M (Kepala UPTD Samsat NTT) dan keempat pasangan Benyamin Messakh, B.A (Mantan Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao)-Drs. J.J. Lona (Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang). Setelah melalui dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan di antara partai politik dan para pasangan di atas, akhirnya DPRD Rote Ndao melalui Keputusan DPRD Rote Ndao Nomor: 43/PIMP.DPRD/RN/2003 tertanggal 7 Oktober 2003 kemudian menetapkan pasangan Drs. Melkianus Adoe dan Drs. Fritz Oscar Fanggidae, M.Si (diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan) serta pasangan Christian Nehemia Dillak, S.H dan Bernard E. Pelle, S.IP (diusung oleh Partai di Fraksi Gabungan DPRD Rote Ndao) sebagai kandidat yang akan dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao periode masa jabatan 2003-2008. Dua pasangan lainnya yakni dr. Charles Mesang-Drs. Lens Haning, M.M serta Benyamin Messakh, B.A-Drs. J.J. Lona harus tersingkir karena tidak mendapat pintu dari partai politik. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao akhirnya dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2003 oleh DPRD Rote Ndao yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rote Ndao Zacharias Manafe yang juga Ketua DPD Partai Golkar Rote Ndao dan hasilnya dimenangkan oleh pasangan Christian Nehemia Dillak, S.H-Bernard E. Pelle, S.IP dengan 11 suara dan 8 suara untuk pasangan Drs. Melkianus Adoe dan Drs. Fritz Oscar Fanggidae, M.Si serta 1 surat suara dinyatakan rusak. Untuk melihat ada tidaknya demokratisasi maka paling tidak ada tiga ukuran yang dapat digunakan dalam penggambaran hal tersebut, yaitu: (1) Adanya kontrol masyarakat; (2) Adanya penegakan hukum; dan (3) Adanya kebebasan masyarakat dalam memberikan suaranya. (Suwondo, 2005). Pada uraian di atas nampak dengan jelas bahwa Pilkada Tahun 2003 merupakan Pilkada pertama untuk Kabupaten Rote Ndao namun belum bisa dikatakan sebagai sebuah Pilkada yang demokratis karena lemahnya posisi masyarakat dalam 131


melakukan pengawasan pada semua tahapan Pilkada maupun kebebasan dalam memberikan suaranya karena dibatasi oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 yang berlaku saat itu bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui lembaga perwakilan rakyat (DPRD).

Pilkada Rote Ndao Tahun 2008 Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang semua sentralis di masa Orde Baru, menuju paradigma yang desentralis dan demokratis di masa reformasi, dalam pelaksanaannya di tingkat lokal tidaklah mudah dan memunculkan beberapa masalah yang hampirhampir tidak pernah timbul sebelumnya. UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan UU pertama tentang Pemerintahan Daerah yang dilahirkan di masa reformasi. UU ini “sangat menjanjikan” dipandang dari sudut pandang demokratisasi dan pemberdayaan politik lokal. Namun karena UU tersebut lamban dalam menciptakan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan pemerintah pusat sendiri cenderung “setengah hati” dalam mendorong otonomi daerah, sehingga akhirnya setiap daerah menginterpretasikan UU No. 22 Tahun 1999 sesuai dengan kepentingan masing-masing. Akibatnya muncul konflik-konflik di daerah dan mismanagement seperti maraknya KKN di tingkat lokal. Di samping itu semangat dan paradigma birokrasi lokal untuk berotonomi masih diwarnai oleh semangat dan paradigma “orde baru” dan kedaerahan/ kesukuan, sehingga memperumit keadaan. Meskipun muncul beberapa negative-unintended consequences dari implementasi UU No. 22 Tahun 1999 seperti di atas, good practices dan inovasi-inovasi muncul di beberapa daerah. Munculnya keinginan masyarakat di beberapa daerah untuk menghidupkan kembali adat dan local wisdom yang hampir punah karena salah urus Orde Baru, usahausaha pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta tumbuhnya bibit-bibit civil society di daerah, merupakan beberapa “buah” atau hasil dari reformasi kebijakan otonomi daerah. 132


Pemilihan Kepala Daerah berlangsung berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 (yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999) merupakan langkah lanjutan dari demokratisasi politik lokal yang perlu diapresiasi. Perlu diingatkan bahwa otonomi daerah hanya akan efektif bila melibatkan dan menyentuh langsung kehidupan rakyat hingga di tingkat yang terbawah. Tanpa itu, tujuan otonomi daerah untuk mengembangkan demokrasi lokal dan mensejahterakan rakyat akan sulit tercapai. Pada Pilkada Tahun 2008, terdapat 5 pasangan calon yang ikut meramaikan pesta demokrasi tersebut dan 2 pasangan diantaranya memilih dari jalur perseorangan (calon independen). Para pasangan calon yang dimaksudkan adalah: − Pasangan Christian Nehemia Dillak, S.H100 dan Zakarias P. Manafe (Paket NAZAR) yang merupakan calon perseorangan. − Pasangan Drs. Marthen Luther Henuk, M.H dan Junus Fanggidae, S.E (Paket MAJUS) yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) − Pasangan Drs. Lenonard Haning, M.M dan Drs. Marthen Luther Saek (Paket LENTERA) yang merupakan calon perseorangan. − Pasangan Drs. Alfred H.J. Zacharias, M.Si dan Drs. Steven A. Mbate Mooy (Paket AS) yang diusung Koalisi Ita Esa Membangun Rote Ndao (terdiri dari PDS, PKPI, PPDI dan Partai Patriot Pancasila) − Pasangan Bernad E. Pelle, S.Ip101 dan Nur Yusak Ndu Ufi, SE (Paket BENAR) yang diusung Koalisi Rote Ndao Bangkit (terdiri dari PNBK, PPP, PKB, PBSD, Partai Demokrat, Pelopor, PKPB dan PNI Marhaenis)

100 Bupati Rote Ndao dan kembali bertarung dengan pasangannya yang juga Ketua DPRD Rote Ndao 101 Wakil Bupati Rote Ndao yang sebelumnya mendampingi Bupati Christian N. Dillak dan memilih kembali bertarung menjadi Calon Bupati

133


Sementara itu, Paket DAMAI (Drs. David Detaq, M.Si dan Drs. Yonis Messah, S.H) yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan Daerah (terdiri dari PPD, PKB dan Partai Patriot Pancasila) dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU karena dualisme kepemimpinan pada salah satu partai politik pengusung (Partai Patriot Pancasila).102 Dari ke-6 pasangan calon yang disebutkan di atas, tidak ada satu-pun pasangan calon yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Alpanya Partai Golkar dalam pesta demokrasi ini disebabkan oleh karena konflik internal diantara pengurus partai baik pada aras Kabupaten, Provinsi maupun kepengurusan di tingkat Pusat, selain panjangnya mekanisme pengambilan keputusan di Partai Golkar, perdebatan dan pergesekan kepentingan turut serta menyebabkan alpanya partai Golkar dalam pesta Pilkada Tahun 2008.103 Tabel 6.1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pilkada Rote Ndao Tahun 2008 (Putaran ke-I) NO 1

NAMA PASANGAN CALON Christian N. Dillak, SH – Zacharias P. Manafe (Paket NAZAR) 2 Drs. Marthen L. Henuk, MH-Junus Fanggidae, S.E (Paket MAJUS) 3 Drs. Leonard Haning, MM-Drs. Marthen L. Saek (Paket LENTERA) 4 Drs. A. J. Zacharias, M.Si-Drs. Steven A.M. Mooy (Paket AS) 5 Bernard E. Pelle, S.Ip-Nur Yusak Ufi, SE (Paket BENAR) Sumber: KPU Rote Ndao, 2011

JUMLAH SUARA 18.706 8.439 12.612 12.181 10.584

Sebagaimana proses Pilkada lainnya yang terjadi di Indonesia, kegiatan debat kandidat juga menjadi bagian dalam pesta demokrasi di Rote Ndao, beberapa organisasi non pemerintah (Ornop) di Kota 102 Sumber: http://archive.kaskus.us/thread/1128038 diunduh pada tanggal 20 Oktober 2008. 103 Wawancara dengan Pdt. Besly Messakh, S.Th.,M.Si, Calon Wakil Bupati Rote Ndao yang diusung oleh Partai Golkar Rote Ndao namun kemudian tidak didaftarkan ke KPU karena konflik internal dalam tubuh Partai Golkar Rote Ndao.

134


Kupang seperti Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT)104; Yayasan Mai Ita Fali105 dan Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi (KKJD)106 di Ba’a saling bekerjasama menyelenggarakan acara Debat Kandidat di Ba’a pada tanggal 7 Oktober 2008. Menurut Tom Therik,Ph.D salah satu panelis pada acara Debat Kandidat menuturkan bahwa: Demokrasi di Kabupaten Rote Ndao mundur jauh dari sebelum daerah itu menjalani otonomi daerah. Karena visi, misi dan program yang disampaikan para kandidat hanya mengulangi apa kata orang dan apa yang sudah dibuat orang. Bahkan pendidikan politik tidak lagi diingat apalagi disampaikan oleh para calon saat berkampanye di hadapan para pendukung dan simpatisan mereka. Materi kampanye sudah lari jauh dan lebih banyak saling menjatuhkan. “Ada pengikisan budaya yang terjadi saat ini ketika saya membandingkan isi kampanye para calon yang sudah saling menjatuhkan. Dulu, budaya orang Rote ketika duduk berbicara tentang adat, mereka akan berbicara tentang apa saja dan itu terbuka di hadapan orang yang dibicarakan. Bahkan, kalau pemerintah mau bangun jalan di desa itu dan kepala desa mau tolak, dia akan tolak langsung. Tapi, sekarang dengan melihat kondisi yang ada, maka budaya itu sudah luntur. Apalagi, isi kampanye yang dilakukan sudah jauh menyimpang dan cenderung saling menjatuhkan.107

Selain tahapan kampanye yang menarik perhatian publik, salah satu proses Pilkada yang juga mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak di NTT adalah peristiwa pembakaran Kantor Camat Rote Barat Laut pada hari Sabtu, 18 Oktober 2008 sekitar pukul 11.00 Wita, di Perkumpulan PIAR adalah organisasi non pemerintah (Ornop) yang bergerak untuk menguatkan hak-hak politik warga. Lembaga ini semacam lembaga advokasi yang bekerja untuk memfasilitasi jalannya tuntutan hak publik termasuk pengusutan kasus korupsi di lembaga pemerintahan. Sehingga terkadang terkesan lembaga ini lebih menjalankan fungsi Partai Politik. (Wawancara dengan Paul Sinlaeloe, Staf Divisi Antikorupsi PIAR NTT tanggal 20 Agustus 2009 di Kupang). 105 Yayasan Mai Ita Fali didirikan oleh tokoh masyarakat Rote Ndao yang berdomisili di Kupang dengan tujuan membangun Kabupaten Rote Ndao. (Wawancara dengan J.N. Manafe, B.A. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mai Ita Fali tanggal 26 Desember 2009 di Hotel Maya-Kupang yang sekaligus merupakan sekretariat dari Yayasan Mai Ita Fali) 106 Aliansi beberapa LSM yang berkantor di Rote (Wawancara dengan Paul Sinlaeloe tanggal 20 Agustus 2009 di Kupang). 107 Wawancara tanggal 7 Oktober 2008. 104

135


mana Kantor Camat Rote Barat Laut dijadikan sebagai sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rote Barat Laut, di mana pembakaran terjadi pada saat proses perhitungan suara telah berakhir. Menurut penuturan Robert H. Lona, Ketua KPU Rote Ndao: Ada kelompok massa yang masuk ke tempat penghitungan suara di PPK Rote Barat Laut itu, mereka muncul secara mendadak, saat itu penghitungan suara sudah selesai, petugas PPK juga sudah menanyakan para saksi yang setuju dengan hasil penghitungan sehingga hadirin di kantor camat bertepuk tangan. Namun, muncul sekelompok orang merampas kotak dan surat suara lalu membakarnya di halaman kantor dan akhirnya mereka juga membakar kantor camat. Lanjut lona, peristiwa pembakaran tidak akan mengganggu proses perhitungan suara.108

(Sumber foto: Timor Express, 20 Oktober 2008)

Gambar 6.1. Kantor Camat Rote Barat Laut yang Dibakar Massa

Peristiwa pembakaran Kantor Camat Rote Barat Laut yang belakangan diketahui dipimpin oleh seorang anggota purnawirawan Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat Laut dan kemudian terjun ke politik praktis setelah pensiun, 108

Sumber: www.kompas.co.id diunduh pada tanggal 20 Oktober 2008

136


beliau dan kelompoknya mendukung salah satu pasangan calon, dari sini diketahui bahwa aksi pembakaran Kantor Camat Rote Barat laut atas dasar kekecewaan kelompoknya terhadap hasil perhitungan surat suara pada tingkat PPK Rote Barat Laut.109 Selain aksi pembakaran kantor camat di atas, aksi demonstrasi juga turut mewarnai proses Pilkada di Rote Ndao, dan salah satu tokoh demonstran adalah J. Danny Zacharias, S.H.,M.A110 yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Rote Ndao dan bertindak sebagai juru bicara aliansi. Aliansi ini dalam beberapa kali aksinya menuntut KPU Rote Ndao agar bersikap transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan Pilkada atas dasar ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6 huruf C. Selain itu, aliansi ini juga menuntut Panitia Pengawas Pilkada (Panwaslu) agar mempertanggungjawabkan Keputusan Nomor 09/PAN/RND/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang pemberhentian sementara proses penghitungan suara. Panwaslu juga perlu menindaklanjuti temuan pelanggaranpelanggaran Pilkada yang dilakukan paket Nazar dan memantau proses hukum yang sedang berjalan. Aliansi juga menuntut pihak DPRD agar mendesak Bupati Rote Ndao mempertanggungjawabkan permasalahan yang terjadi selama proses Pilkada yang mengakibatkan timbulnya keresahan masyarakat dan gangguan kamtibmas. Di akhir tuntutan tersebut, aliansi menyatakan mosi tidak percaya kepada dewan yang telah gagal dalam melakukan fungsi kontrol dalam tahapan Pilkada dan tidak menjalankan aspirasi masyarakat yang dibuktikan dengan tidak kuorumnya dewan ketika ada aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan di kantor dewan pada 16, 17 dan 20 Oktober 2008 yang lalu.111

Sumber: http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=27034 Diunduh pada tanggal 26.4.2009 110 J. Danny Zacharias, S.H.,M.A adalah saksi dari Paket AS 111 Wawancara dengan J. Danny Zacharias, S.H.,M.A tanggal 6 Maret 2009

109

137


Sisi lain dari pesta demokrasi Pilkada ini adalah menangnya pasangan Drs. Loenard Haning, M.M112 dan Drs. Marthen Luther Saek113 (Paket LENTERA) atas rivalnya yakni Paket NAZAR (pasangan Christian Nehemia Dillak, S.H114 dan Zacharias P. Manafe115), pada putaran kedua, di mana kedua paket sama-sama memilih jalur perseorangan (independen). Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan partai politik tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat, di mana Paket LENTERA dan Paket NAZAR mampu menyingkirkan rival mereka yang didukung partai politik pada putaran pertama (lihat Tabel 6.1) Tabel 6.2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pilkada Rote Ndao Tahun 2008 (Putaran ke-II) NO 1

NAMA PASANGAN CALON Christian N. Dillak, SH-Zacharias P. Manafe (Paket NAZAR) 2 Drs. Leonard Haning, MM-Drs. Marthen L. Saek (Paket LENTERA) Sumber: KPU Rote Ndao, 2011

JUMLAH SUARA 28.761 32.166

Dari gambaran di atas dapat penulis kemukakan beberapa faktor yang menarik karena saling memiliki keterkaitan yaitu: Pertama, Pilkada Tahun 2008 merupakan Pilkada di mana masyarakat Rote dapat secara langsung memilih pasangan pemimpin yang diinginkannya, berbeda dengan Pilkada Tahun 2002 di mana pemilihannya dilakukan oleh Anggota DPRD; Kedua, Pilkada Tahun 2008 diwarnai dengan gerakan demonstrasi sekelompok massa pendukung paket tertentu yang tidak puas dengan hasil Pilkada Tahun 2008 bahkan sampai dengan aksi anarkis berupa pembakaran salah satu kantor camat, hal ini tidak ditemukan pada Pilkada Tahun 2003; Ketiga, Pilkada Tahun 2008 dilaksanakan hingga dua putaran, di mana pada putaran kedua, tersisa dua pasang calon yang sama-sama Jabatan sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya NTT Jabatan sebelumnya Staf pada Bappeda Rote Ndao 114 Jabatan sebelumnya Bupati Rote Ndao 115 Jabatan sebelumnya Ketua DPRD Rote Ndao 112

113

138


merupakan calon independen yang mengalahkan 3 pasangan calon lainnya yang diusung partai politik pada putaran pertama; Keempat, Partai Golkar terlambat mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU karena konflik internal; dan Kelima, ada pasangan calon yang tidak lolos verifikasi KPU karena dualisme kepengurusan dari partai politik pendukung.

Pemilihan Umum (Pemilu) Dalam sejarah perpolitikan Negara Indonesia, sejak merdeka 1945, Indonesia tercatat melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis pada Pemilu pertama tahun 1955, dengan sistem multi partai dan dalam semangat kebangsaan yang kuat. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu tahun 1971 sampai dengan Pemilu 1997, di masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru hampir hilang makna demokrasi karena pemilu dilaksanakan sebagai syarat bedemokrasi tanpa melihat hakekat pemilu itu sendiri yang harus lebih dikedepankan kebebasan rakyat dalam menentukan sendiri pilihannya artinya Luber ketika itu hanya merupakan kata-kata tanpa makna. Setelah rejim Soeharto jatuh tahun 1998, tahun 1999 bangsa Indonesia melaksanakan pesta Demokrasi, Pemilu dengan sistem multi partai dan menggunakan sistim proporsional dengan daftar calon tertutup artinya pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai politik. Untuk Pemilihan Umum tahun 2004 yang menggunakan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Darah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proposional dengan daftar terbuka yang memberikan ruang yang cukup untuk melahirkan calon legislatif yang legitimate dan acceptable. Kemudian pada pemilu 2009 menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 139


Rakyat, Dewan Perwakilan Darah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebagai pengganti UU Nomor 12 Tahun 2003). Bila dibandingkan antara pemilu 1999, 2004 dan 2009 dari sistimnya memang dapat dikatakan pemilu tahun 2009 lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih wakilnya dengan lebih banyak melihat orang dari pada partai politik peserta pemilu, namun dilihat dari sisi partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pemilu tahun 1999 prosentasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004 maupun 2009 (Putra, 2009).

(Foto: Wilson Therik, 2009)

Gambar 6.2. Suasana TPS 01 Desa Bo’a Pada Pemilu 2009

Pelaksanaan pemilu nasional di Rote tidak mengalami pergesekan politik maupun konflik politik sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada langsung, meskipun wilayah Rote yang sejak era Orde Baru menjadi pendukung Golongan Karya (Golkar)116, namun dengan lahirnya era Reformasi dengan sistem politik yang berbeda, 116 Pada era Orde Lama, Wilayah Rote Ndao merupakan wilayah basis Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Lihat Rupidara, (2002).

140


membuat peta politik di Kabupaten Rote Ndao ikut berubah. Hasil pemilu 2009 menunjukkan bahwa Partai Golkar masih mendapat kepercayaan publik dengan perolehan 4 kursi, disusul Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Persatuan Daerah yang sama-sama memperoleh 3 kursi. Para anggota DPRD Rote Ndao masa bakti 2009-2014 dapat penulis uraikan pada Tabel 6.3. berikut ini: Tabel 6.3. Daftar Anggota DPRD Rote Ndao Masa Bakti 2009-2014 NO NAMA ANGGOTA DPRD 1 Cornelis Feoh, S.H117 2 Drs. David Detaq, M.Si118 3 Adrianus Adu, S.T 119 4 Petrus J. Pelle, S.Pd 5 Adrianus Pandie 6 Anaci N. Saleh Tassie 7 Anwar Kiah 8 Konerlis Lapaan 9 Djanu Dj. I. Manafe 10 Dora L. Natarang 11 Elisabeth Y. Dangku, S.E 12 Filadelfia Fiah, S.E 13 Frans N. Mooy, S.H 14 Hanok Lenggu, S.H 15 Hendrik Henuk 16 Hendrik A. Lapaan, B.A 17 Junianti A.Tamelan, Sp 18 Migel H. Beama, S.Pd 19 Nicolas S. Haning, S.E 20 Simsoni Balukh 21 Urbanus D. Sinlae, S.H 22 Yacob Malelak 23 Yosia A. Lau, S.E 24 Pdt. Yunus E.W. Manu, S.Th 25 Zisendorf Y. Adoe Sumber: KPU Rote Ndao, 2011

PARTAI POLITIK Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Demokrat Partai Gerindra Partai Demokrat PKB PDI Perjuangan Partai Patriot PPD PPD Partai Hanura PKDI PPD PPRN Partai Kedaulatan PPIB PPIB Partai Hanura Partai Golkar Partai Golkar Partai Gerindra Partai Golkar PDS PDI Perjuangan

JUMLAH SUARA 2.190 1.555 1.747 1.250 1.458 2.811 1.159 1.248 989 743 753 952 1.146 1.077 1.101 722 1.265 725 718 1.189 1.783 1.248 3.003 1.074 1.688

Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD 119 Wakil Ketua DPRD 117 118

141


Jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai yang pada akhirnya memperoleh kursi dapat dilihat pada Tabel 7.3. di atas. Secara berturut-turut adalah: Golkar (4 kursi), Partai Demokrat (3 kursi), PPD (3 kursi), Partai Gerindra (3 kursi), PDIP (2 kursi), PPIB (2 kursi), Partai Hanura (2 kursi), PDS (1 kursi), PKB (1 kursi), Partai Patriot (1 kursi), PKDI (1 kursi), PPRN (1 kursi), Partai Kedaulatan (1 kursi). Dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004 nampak tiga partai mengalami pengurangan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Rote Ndao yaitu: Partai Golkar dari 8 kursi menjadi 4 kursi, PDIP dari 4 kursi menjadi 2 kursi, Partai Patriot dari 2 kursi menjadi 1 kursi kemudian PNBK, PKPI dan PPDI masing-masing tidak memperoleh kursi sama sekali. Partai yang perolehan suaranya tetap yaitu PPD 3 kursi, PKB dan PDS masing-masing satu kursi. Dua partai yang memperoleh kenaikan jumlah kursi yaitu PPIB dari 1 kursi menjadi 2 kursi dan Partai Demokrat dari 1 kursi menjadi 3 kursi. Lima partai pendatang baru pada Pemilu 2009 yaitu Partai Gerindra 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, PKDI, PPRN dan Partai Kedaulatan masing-masing 1 kursi. Tingkat pendidikan legislatif baru di DPRD Kabupaten Rote Ndao cukup baik. 13 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan S2 dan sisanya 11 orang berpendidikan SMA. Dilihat dari jumlah quota perempuan yang akhirnya menjadi legislator hanya 12%. Hal ini berarti bahwa quota agar jumlah perempuan dalam legislatif mencapai 30% tidak terpenuhi. Fakta ini menunjukkan bahwa peran perempuan di dalam aspek politik praktis masih tetap terpinggirkan. Adanya keinginan dari banyak pihak yang menghendaki jumlah perempuan yang dapat duduk sebagai legislatif sebanyak 30% nampaknya masih belum bisa di dekati. Lebih dari itu aturan yang menyebutkan bahwa jumlah calon legislatif perempuan diharapkan mencapai 30% (bersifat fakultatif dan bukan merupakan keharusan) nampaknya juga tidak tercapai. Aspek lain yang perlu dikemukakan tentang terbentuknya legislator baru di DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah banyaknya legislator lama (periode 2004-2009) yang kembali menjabat sebagai 142


legislator untuk periode 2009-2014 jumlahnya mencapai 28%. Dilihat dari perolehan suara untuk masing-masing legislator baru menunjukkan variasi yang besar. Yang pertama semua legislator tersebut tidak ada satu pun yang memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Yang kedua, ada caleg yang bisa mengumpulkan suara sampai 3003 suara, namun ada pula yang hanya mengumpulkan 718 suara. Kedua “jenis” caleg tersebut, walaupun sama-sama tidak memenuhi BPP, pada akhirnya dengan dukungan suara dari caleg yang lain dapat menjadi anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Kesimpulan Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan bahwa kemenangan pasangan independen pada Pilkada 2008 menunjukkan bahwa masyarakat (pemilih) tidak lagi percaya pada partai politik, persoalan lainnya yang pasti kelak akan dihadapi oleh rakyat adalah bagaimana melakukan kontrol terhadap legislator busuk (dan sekaligus melakukan kontrol terhadap pemerintahan). Dengan demikian maka untuk melakukan hal tersebut maka proses-proses pengembangan civil society justru harus terus dilakukan pada proses-proses pengambilan keputusan baik di aras desa (lokal) maupun pada aras kabupaten (regional).

143

Pemilihan Umum di Rote

Recommend Documents