EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Disertasi
Oleh: I Ketut Sukawati Lanang P Perbawa 107010103111008
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 `
Persetujuan Untuk Ujian Terbuka Disertasi Judul: EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA Oleh: I Ketut S Lanang P Perbawa 107010103111008
Menyetujui: Promotor,
Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S. NIP. 19510825 197903 1 004 Ko-promotor 1,
Ko-promotor 2,
Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H. M.S.
Dr. Jazim Hamidi, S.H.M.H.
NIP. 19441231 197303 1 003
NIP. 19661116 199702 1 001
Mengetahui: Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S. NIP. 19510825 197903 1 004 `
JUDUL DISERTASI: EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Nama Mahasiswa NIM
: I Ketut Sukawati Lanang P Perbawa : 107010103111008
Program Studi
: Ilmu Hukum
Minat
: Hukum Tata Negara
KOMISI PROMOTOR PROMOTOR KO-PROMOTOR 1 KO-PROMOTOR 2
: Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S. : Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H. M.S. : Dr. Jazim Hamidi, S.H.M.H.
TIM DOSEN PENGUJI Dosen Dosen Dosen Dosen
Penguji Penguji Penguji Penguji
Ujian Tertutup
`
1 2 3 Tamu
: Prof. Dr. Isrok,S.H.M.S. : Prof.Dr. Mukti Fadjar, S.H.M.H. : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.,M.S. : Prof. Dr. Sukowiyono, S.H.,M.H.
: tanggal 24 Agustus 2013
Motto:
Suka cita terletak pada perjuangan, usaha, termasuk dalam penderitaan, bukan pada kemerdekaan itu sendiri. (Mahatma Gandhi)
Disertasi ini saya persembahkan kepada: 1. Bapak (alm) dan Ibu kandung tercinta 2. Bapak dan Ibu mertua 3. Kakak-kakak kandung 4. Istri dan Anak-anak (Mahes, Nidya, Kareena, dan Radit) tersayang 5. Kawan-kawan KPU semuanya
`
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam NASKAH DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan Gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatakan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku.
Malang, Juli 2013 Mahasiswa, Nama NIM
`
: I Ketut Sukawati Lanang P Perbawa : 107010103111008
Ringkasan
Disertasi ini merupakan penelitian untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem pemilu di Indonesia. Problematika filsafatnya adalah tergangggunya hakekat perwujudan kedaulatan rakyat yang bersumber pada kehendak rakyat melalui system pemilu di Indonesia, terusiknya rasa keadilan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu yang kurang adil dan jujur, serta tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu baik pemilu legeslatif maupun eksekutif. Problematika teoritisnya mengenai tuntutan perkembangan kebutuhan hak sipil dan politik rakyat apakah sejalan dengan perkembangan kebutuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia, dan pergeseran teori demokrasi representatif kepada teori demokrasi partisipatif (demokrasi perwakilan kepada demokrasi langsung) yang belum menjamin penyelenggara pemilu (KPU) berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Problematika yuridisnya adalah adanya kekaburan/ketidakjelasan norma terhadap lembaga KPU yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, mengenai lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Adanya konflik norma kewenangan KPU, yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 119 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Pertama, mengapa KPU sebagai penyelenggara pemilu eksis ditinjau dari landasan filosofis, historis dan yuridis konstitusional. Kedua, bagamaiana eksistensi KPU dalm penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenanganya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan pelaksanaanya. Ketiga, apakah eksistensi KPU menunjang upaya pelaksanaan pemilu menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Dari permasalahan di atas teori yang dipergunakan untuk menganalisa adalah teori kedaulatan rakyat, teori lembaga negara, teori pemilu dan sistem pemilu, serta teori kewenangan dan pertanggungjawaban. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum tata negara, yaitu dalam kaitannya dengan Eksistensi KPU Dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat dan masyarakat tentang keberadaan KPU dan peranannya bagi negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian hukum normatif dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder serta melalui pendekatan Undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan perbandingan, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian, pertama, Landasan filosofis tentunya dilihat dari nilai-nilai Pancasila baik sebagai filsafat hidup (Weltanschaung, Volksgeist), maupun sebagai dasar negara dan ideologi negara, ideologi nasional yang berfungsi sebagai jiwa bangsa dan jati diri nasional. Esensinya KPU sebagai penyelenggara pemilu dari kesejarahan tetap diakui dan legitimate dari tahun 1955 sampai dengan pemilu 2009, walaupun dengan berbagai penyebutan nama. Keberadaan KPU dari segi yuridis konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, Kedudukan dan kewenangan KPU dalam peraturan perundangundangan. Hal ini menyangkut penyelenggara pemilu di beberapa Negara, kedudukan, tugas dan fungsi KPU dalam peraturan perundang-undangan, hubungan dan kewenangan antar penyelenggara pemilu, pertanggungjawaban KPU terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketiga, eksistensi KPU dalam sistem pemilu berdasarkan UUD 1945, yaitu menyangkut problematika yang dihadapi KPU di Indonesia, konstruksi kewenangan dan tugas KPU dalam mewujudkan `
kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis, kontribusi keberadaan KPU dalam menunjang upaya pelaksanaan pemilu menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan kesimpulan di atas direkomendasika sebagai berikut: Pertama, kepada pembentuk undang-undang disarankan adanya perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (legal reform), berkaitan dengan kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan KPU. Penyusanan paket Undang-undang politik yang ada kaitannya dengan penyelenggara pemiu seperti Undang-undang pemilu untuk legeslatif, pilpres dan pemilukada serta yang mengatur parpol tidak perlu dilakukan pada setiap kali ada pemilu atau terus ada perubahan, hal ini supaya ada kepastian hukum dan kejelasan proses yang dilakukan baik bagi penyelenggara, peserta pemilu maupun bagi masyarakat. Kedua, Kepada KPU, penguatan kelembagaan tentunya dibarengi dengan peningkatan kemampuan, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana. Sekaligus kesamaan visi dan misi dari komisioner sampai pada staf paling bawah. Ketiga, Kepada peneliti berikutnya, terbuka lebar untuk melakukan penelitian terkait efektivitas keputusan KPU tentang hasil pemilu yang sering kali digugat oleh peserta pemilu yang kalah.
`
Summary
This dissertation is a research to detect the existence of the Election Commission in Indonesia election system. The philosophical background of the problem is the nature of the disruption of the embodiment of people sovereignty which is based on the people will, through the electoral system in Indonesia, the disturbance to public sense of justice in the implementation of election that are less honest, and the lack of legal certainty in legislatives and executives elections. The theoretical background is the demands of development needs in civil and political rights of the people, is it related to the development of fundamental human rights, and the theory shift from representative democracy to participatory democracy theory (representative democracy to direct democracy) that does not guarantee KPU, as the election organizer can run an honest, fair, and democratic election. The juridical problem is regarding to the lack of clarity on the KPU norms set out in section 22 E, article (5) Constitution Amendments 1945, about KPU as an independent, permanent, and national institution. The conflict norms occurrence relating to the duties, authority and accountability of KPU as the election organizer in the execution of his duty to ensure the implementation of fair, independent, and clean election; as stated in section 1 article 5, section 3 article (3), section 37 article (1), and section 119 article (4) UU no 15/2011 about election implementation. Problems identified in this research are, first, why KPU as the election organizer exist in terms of philosophical, historical, and juridical fundamental. Second, the existence of KPU in implementing its duty, function, and authority based on the Constitution Amendments 1945 and its regulation. Third, whether or not, the existence of KPU will give the significant contribution in implementing people sovereignty and democratic governance. In order to analyze the problems stated before, this research will make use of people sovereignty theory, the state institution theory, elections and its system theory, as well as the authority and responsibility theory. The aim of this research is to give contributions and ideas for the development of the law, especially constitutional law, in its relation with the existence of Election Commission in Indonesia election system. The result of this research is expected to bring benefits toward the election organizer, politic parties, the candidates, and also the society regarding with its existence and contribution to Indonesia. This research uses normative legal research by tracing the primary and secondary legal materials and law approach, also historical approach on some of the Constitutional Courts’ decisions, comparative approaches, as well as philosophical approaches. The research findings are, First, philosophical fundamental must be seen from the values of Pancasila as the philosophy of life, as well as the basic ideology of the state, which will also functioned as the soul and national identity. The existence of KPU essential from 1955 election until 2009 election will remain the same as stated in Constitution Amendments 1945 although with different forms of name. The constitutional philosophical fundamentals of KPU existence is stated in section 22E article (5) Constitution Amendments 1945, and then supported by UU 15/2011 about Election Implementation. Second, the position and authority of KPU in laws. This is relating to election implementation in some states, as well as the position, duty, and responsibility among election organizers, KPU responsibility toward the election organizer. Third, the existence of KPU in Indonesia, the construction of duty, authority of KPU in order to create the people sovereignty and democratic governance, also the contribution of KPU in supporting the implementation of clean election in order to achieve people sovereignty and democratic governance. `
Based on the conclusions stated above, it can be suggested these following recommendations: First, it is suggested to those who form UU no.15 2011 in Election implementation (legal reform) is strongly recommended, regarding to the duties, functions, and authorities of KPU. It is also suggested to form a package of laws designed especially for legislatives, president election, as well as executives election, so that it will be unnecessary to form it in every single election held in the state; this will also help in managing the politic parties as also implementing the law independency for election organizer, society, and also the election participant. In the other words, changes is not needed in every single election, so there will be legal certainly and process assurance both for the organizers, participants and the general election for the community. Second, in KPU itself, strengthening the institutional capacity accompanied by upgrading the human resources capability together with improving the infrastructures is strongly needed; as well as the unity in vision and mission of commissioner, from top to the bottom. Third, for upcoming researcher, further research and discussion relating to the effectiveness of KPU decisions on election results which are often sued by participants who lost the election.
`
`
KATA PENGANTAR Puji syukur yang mendalam saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya Penelitian Disertasi ini dapat saya selesaikan. Disertasi ini merupakan penelitian untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem pemilu di Indonesia. Tujuan penelitian ini Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum tata negara, yaitu dalam kaitannya dengan eksistensi lembaga KPU dalam sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini dharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilu, partai poltik, kandidat dan masyarakat tentang keberadaan KPU dan peranannya bagi negara Indonesia. Dalam proses pendalaman materi disertasi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi, saran dan data dari berbagai pihak. Atas segala bantuannya, dengan ketulusan hati dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Dr. Sihabudin, SH.,MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan berbagai fasilitas penunjang terlaksananya kegiatan akademik dalam penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Hukum, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. 2. Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan sekaligus selaku Promotor atas segala ketulusannya untuk selalu membimbing saya dengan wawasan dan pengetahuann dalam penyelesaian penelitian ini. 3. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS. Ketua Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum kerjasama Universitas Udayana dan Universitas Brawijaya dan sekaligus ko-promotor I dalam penulisan disertasi ini, dengan segala ketelitian dan wawasan intelektualnya memberikan pemahaman dan bimbingan dengan tulus dan tanpa mengenal waktu. 4. Dr. Jazim Hamidi, SH.,MH, ko-promotor II dalam penulisan disertasi ini, dengan segala kearifan dan penguasaan ilmu pengetahuan selalu membimbing dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. 5. Prof. Dr. Made Subawa, SH.,MS, sekretaris pengelola Program Doktor Ilmu Hukum kerjasama Universitas Udayana dan Universitas Brawijaya dengan penuh perhatian selalu berupaya memberikan masukan dan motivasi untuk dapat terselesainya penelitian ini. 6. Semua pengasuh mata kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas segala ilmu pengetahuannya dan seluruh staf administrasi atas pelayanan administrasi dan teknik perkuliahan, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang mendalam. 7. Orang tua saya, Drs, I Tjening Dasi (Alm) dan Ni Luh Sukamurni, SPd, atas doa dan dorongan untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. 8. Kakak kandung, kakak ipar, adik ipar yang juga ikut mendoakan dan mendorong agar bisa terselesaikannya penelitian ini. 9. Istri Ni Made Kariani, ananda Maheswara, Nidya, Kareena, dan Raditya yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. 10. Bapak dan Ibu mertua, I Nyoman Kasna dan Ni Luh Soma yang dengan keikhlasan selalu memberikan kesempatan dan dorongan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 11. Teman-teman KPU RI, KPU Bali dan KPU se-Bali, yang terus memberikan masukan untuk bisa menyelesaikan penelitian ini, khusus untuk Santi Chovarida yang terus membantu dalam proses awal sampai selesai penelitian ini. 12. Dekan Fakultas Hukum, Teman-teman dosen, staf Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang turut jadi teman diskusi dan memberikan masukan, dan motivasi untuk bisa menyelesaikan peelitian ini. `
13. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga turut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Denpasar, Penulis
I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
`
DAFTAR ISI
Halaman Judul
i
Halaman Persetujuan
ii
Motto dan persembahan
iii
Pernyataan
iv
Ringkasan
v
Summary
vii
Kata Pengantar
ix
Daftar Isi
xi
Daftar Tabel
xiv
Daftar Gambar
xv
Singkatan
xvi
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………..
1
1.2 Rumusan Masalah…………………………..……………………………………
15
1.3 Tujuan Penelitian ………………………………………………………………..
16
1.4 Manfaat Penelitian………………………………………………………………..
16
1.5 Orisinalitas Penelitian……………………………………………………………
17
1.6 Desain Penelitian………………………….………………………………………
18
1.7 Metode Penelitian …………………………..……………………………………
19
1.7.1
Jenis dan Pendekatan Penelitian .………..…………………..…..
19
1.7.2
Sumber Bahan Hukum ………………………....…………………….
21
1.7.3
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum ……………………………..........……….…
1.8 Sistematika Penulisan……………………………………………………………
`
22 24
BAB II Kerangka Teoritik 2.1 Kerangka Teoritik …………………………………………………………….
25
2.1.1 Teori Kedaulatan Rakyat………………..………………………………..
25
2.1.2 Teori Lembaga Negara……………………………….……………………
37
2.1.2.1 Trias Politika dan Lembaga Negara .........................
40
2.1.2.2 Perkembangan Lembaga Negara ............................
41
2.1.3 Teori Pemilu
…………...........................………………………..
44
2.1.4 Teori Kewenangan ……………………………………..………………….
55
2.1.4.1 Hakekat Kewenangan ………………………………….………
55
2.1.4.2 Sumber Kewenangan …………………………………………..
58
2.1.5 Teori Pertanggungjawaban…....………………………………………
59
BAB III Landasan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional Eksistensi KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu 3.1
Nilai-nilai filosofis keberadaan KPU
……..........................
68
3.2
Landasan Historis Keberadaan KPU .................................
76
3.3
Landasan Yuridis Konstitusional .......................................
135
BAB IV Kedudukan dan Kewenangan KPU dalam Peraturan Perundang-undangan 4.1
`
Penyelenggara Pemilu di beberapa Negara ………………………...
186
4.1.1
KPU di Amerika Serikat ..............................................
186
4.1.2
KPU di Kanada .........................................................
188
4.1.3
KPU Inggris ..............................................................
190
4.1.4 KPU Philipina ............................................................
196
4.15
KPU Malaysia .............................................................
201
4.2
Kedudukan KPU dalam Peraturan Perundang-undangan ……….
206
4.3
Hubungan dan Kewenangan antar Penyelenggara Pemilu ………
246
4.4
Pertanggungjawaban KPU dalam Pelaksanaan Pemilu ….…….
252
BAB V Eksistensi KPU Dalam Sistem Pemilu Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 5.1
Problematika Yang dihadapi KPU ….………………….……..........…..
5.2
Konstruksi Tugas dan Kewenangan KPU dalam
261
mewujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan Yang Demokratis .................................................................. 5.3
285
Kontribusi Keberadaan KPU dalam Menunjang Upaya Pelaksanaan Pemilu Menuju Terwujudnya Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan yang Demokratis …….…………………...................
296
BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan …..…………………………………………………………………….……… 6.2 Saran
………………………………………………………….......……….…………
DAFTAR PUSTAKA …………………..……………………...………………………………………………
Lampiran-lampiran
`
310 311 312
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR ...........
93
2. Tabel 2. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante
95
3. Tebel 3. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1971 .........................................
100
4. Tabel 4. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1977 .........................................
111
5. Tabel 5. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1982 ..........................................
112
6. Tabel 6. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1987 ..........................................
114
7. Tabel 7. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1992 ...........................................
115
8. Tabel 8. Peserta Pemilu dan Hasil Pemilu 1997 ............................................
116
9. Tabel 9. Partai yang tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999 ......................
120
10.Tabel 10. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 1999 ...........
123
11.Tabel 11. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2004 ..........
126
12.Tabel 12. Hasil Perolehan Suara Putaran Pertama .........................................
128
13.Tabel 13. Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua
129
14.Tabel 14. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ........
132
15.Tabel 15. Landasan Historis Keberadaan Pemilu dan KPU ……….…………….....
133
16.Tabel 16. Pemilih terdaftar, Suara sah/tidah sah …………………………………......
135
17.Tabel 17. Kesimpulan Pendapat fraksi di DPR untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu
167
18.Tabel 18. Persoalan Mandiri atau Independen RUU Penyelenggara Pemilu .…..
169
19.Tabel 19. Perbandingan Penyelenggara Pemilu di beberapa Negara …………..…
204
20.Tabel 20. Undang-Undang Pemilu dari 1955 s/d 2014 ……………………………..…
261
21.Tabel 21. Problematika yang dihadapi KPU ………………….……………………….…..
282
`
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1. Demokrasi ,KPU dan Pemilu ………………..................................…
213
2. Gambar 2. Hubungan Asas-Asas Pemilu, Asas –Asas Penyelenggara Pemilu, KPU dan Pemilu……………….........................................…..………
218
3. Gambar 3. Kedudukan Lembaga Utama dan State Auxiliary ………………...…….
223
4. Gambar 4. Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ……..……
225
5. Gambar 5. Struktur Organisasi KPU RI berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 …………………………………………………………………….………..……..
239
6. Gambar 6. Struktur Organisasi Sekjen KPU RI …………………….………………………
239
7. Gambar 7. Struktur Organisasi KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota ……………..…
240
8. Gambar 8. Struktur Sekretaris KPU Propinsi …………………………………………………..
241
9. Gambar 9. Tugas dan Tanggung Jawab KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu ……
244
10. Gambar 10. Hubungan dan Kewenangan antar Penyelenggara Pemilu …….……….
245
11. Gambar 11. Tugas dan Kewenangan Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 …………………………………………………………………..
250
12. Gambar 12. Komposisi KPU didalam Organisasi Internal ………………………………….
269
13. Gambar 13. Lembaga yang terkait dengan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu (Problemática dalam Electoral Body) ………………………………………….
274
14. Gambar 14. Konstruksi Tugas dan Kewenangan KPU dalam mewujudkan Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan yang Demokratis ..................
291
15. Gambar 15. Kontribusi KPU dalam menunjang Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan yang Demokratis …………................................………..
`
304
DAFTAR SINGKATAN APBD
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu
BPP
Bilangan Pembagi Pemilih
BUMN
Badan Usaha Milik Negara
BUMD
Badan Usaha Milik Daerah
DKPP
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR
Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD
Dewan Perwakilan Daerah
Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPU
Komisi Pemilihan Umum
KPUD
Komisi Pemilihan Umum Daerah
Panwaslu
Panitia Pengawas Pemilu
Parpol
Partai Politik
Pemilu
Pemilihan Umum
PPK
Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS
Panitia Pemungutan Suara
KPPS
Kelompok Panitia Pemungutan Suara
UUD 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU
Undang-undang
`
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. BIODATA Nama
: I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa
Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 11 Juli 1974 Pekerjaan
: Ketua KPU Bali
Alamat rumah
: Jl. Tukad Balian Gang Bule No. 8 Sidakarya – Denpasar
Alamat kantor
:Jl. Cok Agung Tresna No. 8 Denpasar
Nama Istri
: Ni Made Kariani, SE.SH. M.Kn
Nama Ayah
: Drs. I Tjening Dasi (alm)
Nama Ibu
: Luh Sukamurni, S.Pd.
Nama Anak
: Maheswara Perbawa Sukawati Nidya Kameswari Perbawa Kareena Prameswari Utami Perbawa Raditya Abinawa Sukawati
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Riwayat Pendidikan SD N 1 Bebetin- Sawan Kab. Buleleng (1986) SMPN 2 Singaraja (1989) SMN 1 Singaraja (1992) Fakultas Hukum (S1), Universitas Merdeka Malang (1996) Magister Hukum (S2) Universitas Diponegoro Semarang (2002) Program Doktoral (S3) Universitas Brwaijaya Malang.
C. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Legal Drafting, Departemen Hukum dan HAM (1996-2002) 2. Anggota KPU Bali, Divisi Hukum dan Advokasi (2003-2008) 3. Ketua KPU Bali (2008-2013) 4. Dosen Kopertis pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati - Denpasar
`
