Sistem Pemilihan Umum Sistem pemilihan mekanis
Melihat bahwa rakyat terdiri atas individu-individu. Sistem ini dalam pelasanannya dilakukan dengan dua cara yaitu sistem perwakilan distrik/mayoritas dan sistem perwakilan berimbang. Sistem pemilihan organis Rakyat ditempatkan sebagai jumlah kelompok imdividu atau dengan perkataanlain rakyat dibagi dalam organorgan kelompok individu. Kelopok ini biasanya di dasarkan misanya lapisan sosial, organisasi kelembagaan, dan sebagainya.
Sistem Pemilihan Umum Singe-member constituency Sistem Distrik
Multi-member constituency Sistem Perwakilan Berimbang
Didasarkan kesatuan geografis Setiap kesatuan geografis
Gagasan pokonya bahwa jumlah kursi
mempunyai satu wakil dalam DPR Calon yang dalam satu ditrik memperoleh suara terbanyak menang, suara-suara lain yang dutujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan. Sistem ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan India.
yang diperoleh oleh suatu golongan/partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Jumlah total anggota DPR ditentukan atas dasar perimbangan suara. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk teknis administrasindibagi dalam daerah pemilihan yang besar. Setiap suara dihitung, tidak ada suara yang hilang. Sistem ini dipakai di Belanda, Swedia, Belgia.
Kelemahan Singe-member constituency Sistem Distrik
Multi-member constituency Sistem Perwakilan Berimbang
Sistem ini kurang memperhitungkan
Sistem ini mempermudah fragmentasi
adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu ditsrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Dimungkinkan jumalah suara yang hilang lebih besar dari jumlah suara yang memenangkan pemilu. Sistem ini dipakai di Inggris, Kanada, Dapat terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen.
partai dan tombulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus kepada integritas bermacam-macam dalam masyarakat; mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaanperbedaan yang ada, kirang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat pada parta daripada kepada daerah yang telah memilihnya. Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang satabil.
Keutungan Singe-member constituency Sistem Distrik
Multi-member constituency Sistem Perwakilan Berimbang
Karena kecilnya distrik, maka wakil yang
Lebih bersifat representatif dalam arti
terpilih dikenal oleh penduduk distrik. Sehingga hubungan yang memilih dan yang terpilih sangat dekat. Sistem ini lebih mendorong kearah integritas partai-partai politik karena kursi diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada cenderung berkeja sama. Mempermudah membentuk pemerintahan yang stabil. Sistem ini sederhana dan memakan biaya yang sedikit utuk penyelenggaraannya.
bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Setiap golongan bagaimanpun kecilnya dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan laryat. Wakil rakyar yang dipilih dengan cara ini diharapkan lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerahnya
Ilustrasi Singe-member constituency Sistem Distrik Calon
Distri A
Distri B
Distrik C
Multi-member constituency Sistem Perwakilan Berimbang Jumlah
I
400
900
400
16000
II
600
100
600
13000
Calon I mendapatkan 1 kursi Calon II mendapatkan 2 kursi
Suara sah ynag terkumpul 1.000.000. orang Perbandingan kursi 1 : 100 Calon
Suara
kursi
A
500 5
B
100 1
C
400 4
Multi-member constituency Sistem Perwakilan Berimbang Sistem perwakilan berimbang dapat dilakukan dengan bervariasi Hare system, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari tempat pemilih yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan, dan segera jumlah keutamakan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan dapat dipindahkan kepada calon berikutnya. List system, pemilih diminta memilih di antara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.
Tujuan Pemilihan Umum 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan
kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai. 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 4. Untuk melasanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Dasar Hukum Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2007
tentang penyelenggara pemilihan umum UU nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
Pemilihan Presiden Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) UUDRI 1945 Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 6 ayat (2) UUDRI 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak Sesudah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUDRI 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 6 A ayat (1) UUDRI 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Peserta Pemilu Pasal 6 A ayat (2) UUDRI 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.
Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat (electoral threshold) sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.
Pemilu DPR.DPD Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik sedangkan Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
Asas-asas Pemilihan Umum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntabel, Edukatif, dan Praktis. Asas yang dianut dalam Pemilu Indonisia ialah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
