PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
68
07
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
04
68
07
5
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 07
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 950.000.000
SDM
8 ORANG
WAKTU PELAKSANAAN
12 BULAN
Penanganan Perkara/Sengketa Hukum di Pengadilan (litigasi)
3 Perkara
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
45 Kasus
Pendapat Hukum (Legal Momerandum)
2 Dokumen
Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
1 Dokumen
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)
3,50 pada Tahun Anggaran 2016
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75,13 % padaTahun Anggaran 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur dan Masyarakat Provinsi Banten
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
68
08
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08
Peningkatan Perlindungan Hukum & HAM
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
04
68
08
5
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 08
Peningkatan Perlindungan Hukum & HAM
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 300.000.000
SDM
7 Orang
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
Harmonisasi RAPERDA Provinsi Banten
1 Kegiatan
Sosialisasi/Diseminasi HAM bagi Masyarakat Kab/Kota Provinsi Banten
3 Kegiatan
Sosialisasi/Diseminasi HAM bagi Mahasiswa Kab/Kota Provinsi Banten
4 Kegiatan
HASIL
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % pada TA 2016
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)
3,50 pada TA 2016
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75,13 % pada TA 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur dan Masyarakat Provinsi Banten
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
68
09
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum
LOKASI KEGIATAN
:
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 09
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum
Lokasi Kegiatan
:
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
04
68
09
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 950.000.000
waktu pelaksanaan
12 bulan
personil
9 orang
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kabupaten Lebak Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kab. PandeglangSebanyak 60 Kepala Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kabupaten Serang Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kab. Tangerang Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kota Tangerang Selatan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kota Tangerang Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kota Serang Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum/KADARKUM di Kota Cilegon Sebanyak 60 Kepala Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Kepala Keluarga
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Lebak Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Pandeglang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Serang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Tangerang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Tangerang Selatan Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Tangerang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Serang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kota Cilegon Sebanyak 60 Keluarga
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Lebak Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Pandeglang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Serang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Tangerang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Lebak Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dan Ormas di Kabupaten Pandeglang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarkat dan Ormas di Kabupaten Serang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Penyuluhan Hukum bagi Masyarkat dan Ormas di Kabupaten Tangerang Sebanyak 60 Orang
1 (satu) kali Pelaksanaan Sebanyak 60 Orang
Laporan akhir kegiatan
2 (dua) Dokumen/Buku Laporan Akhir kegiatan
HASIL
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
20 % (persen) tahun 2016
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,50 tahun 2016
KELUARAN
DAMPAK Kelompok Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :
Masyarakat dan Ormas
75,13 % (persen) tahun 2016
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
68
10
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 10
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
04
68
10
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 550.000.000
Waktu Pelaksanaan
12 (dua belas) bulan
Personil
6 (enam) orang
Bimbingan Teknis Pengelolaan JDI Hukum
1 (satu) Kegiatan
Rakor Bidang Hukum Kab/ Kota se-Provinsi Banten
1 (satu) Kegiatan
Pengiriman Peserta Diklat/ Bimtek/ Pertemuan Berkala JDI Hukum Tingkat Nasional
6 (enam) orang
Pengadaan Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia dan Buku Literatur Hukum
2 (dua) paket HPPRI, 1 (satu) paket Literatur Hukum
Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten
600 (enam ratus) Buku Perda, 120 (seratus dua puluh) Kepgub, 120 (seratus dua puluh) Pergub
Penyebarluasan Informasi Perda Provinsi Banten Melalui Media Cetak
5 (lima) Halaman Koran
Kompilasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 - 2015
100 (seratus) Keping DVD
Pengelolaan Website JDIH Online Provinsi Banten
4 (empat) Laporan
Pengelolaan Sistem Informasi Hukum
4 (empat) Laporan
Pengelolaan Perpustakaan Hukum
4 (empat) Laporan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kab/ Kota
2 (dua) Laporan
Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Banten
1 (satu) Dokumen
HASIL
Ketersediaan Dokumen Produk Hukum
100 % Tahun 2016
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,50 Tahun 2016
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75,13 % Tahun 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Provinsi dan Kabupaten/ Kota
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.23
04
72
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.23 . 1.20
Urusan Wajib Statistik
ORGANISASI
:
1.23 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.23 . 1.20.04 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
KEGIATAN
:
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.23
04
72
03
5
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.23 . 1.20
Organisasi
:
1.23 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.23 . 1.20.04 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kegiatan
:
1.23 . 1.20.04 . 72 . 03
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Urusan Wajib Statistik
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Data dan Informasi Pembangunan Biro Hukum
1 Paket Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 50.000.000
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
Personil
8 Orang
Penyusunan Data Pembangunan Biro Hukum
2 Laporan
Up-Dating Data Pembangunan ke Kabupaten/Kota
1 Laporan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum
4 Laporan
Forum Data dan Informasi Pembangunan Biro Hukum
1 Kegiatan
HASIL
Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan
100 %
MANFAAT
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
80 % Tahun 2016
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
75,13 % Tahun 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pemerintah Provinsi Banten
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
01
04
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
04
01
04
5
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 01 . 04
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 125.000.000
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
Personil
6 Orang
Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset Biro Hukum
2 dokumen
Penyusunan Laporan TLHP Biro Hukum
4 dokumen
Sosialisasi Perpajakan dan Penatausahaan Keuangan
1 dokumen
Pengelolaan SIMDA Biro Hukum
2 kegiatan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1 dokumen
Penyusunan Laporan Realisasi Barang dan Jasa Biro Hukum
2 dokumen
Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset Biro Hukum
4 dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 % Tahun 2016
MANFAAT
Tingkat capaian sasaran RPJMD
80 % Tahun 2016
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
75,13 % Tahun 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Biro Hukum Setda Provinsi Banten
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
01
12
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
04
01
12
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 450.000.000
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
Personil
9 orang
Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum
2 dokumen
Penyusunan DRPK Biro Hukum
2 dokumen
Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Biro Hukum
2 dokumen
Penyusunan RKA dan DPA Biro Hukum TA.2017
2 dokumen
Penyusunan Bahan LPPD Biro Hukum
1 dokumen
Penyusunan LKPJ Biro Hukum
1 dokumen
Penyusunan TAPKIN Biro Hukum
1 dokumen
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Biro Hukum
2 dokumen
Fasilitasi Pengelolaan dan Penyusunan Administrasi Kepegawaian Biro Hukum
1 kegiatan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum
1 dokumen
Penyusunan TEPPRA Biro Hukum
2 dokumen
Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan Biro Hukum
4 dokumen
Penyusunan Prognosis/Semesteran Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum
2 dokumen
Evaluasi Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Biro Hukum
1 dokumen
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Biro Hukum
2 dokumen
Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip
2 dokumen
Pelaksanaan Forum SKPD
1 dokumen
Penyusunan RUP Biro Hukum
2 dokumen
Penataan Arsip Dinamis In-Aktif Produk Hukum TA. 2002 s.d 2006
2 dokumen
Pertelaan Arsip Salinan Produk Hukum
1 dokumen
Pemindahan Arsip In-Aktif TA. 2002
2 dokumen
Pertelaan Arsip Surat Menyurat TA. 2013 dan 2014
2 dokumen
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
100 %
MANFAAT
Tingkat capaian sasaran RPJMD
80 % Tahun 2016
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
75,13 Tahun 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Biro Hukum Setda Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
68
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 525.000.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 03
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
04
68
03
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 525.000.000
SDM
11 Orang
Waktu Pelaksanaan
12 bulan
Dokumen Pendukung
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2012
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah I
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah II
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah III
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah IV
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah V
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah VI
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah VII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah VIII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah IX
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah X
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XI
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XIII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XIV
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XV
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XVI
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XVII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XVIII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XIX
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XX
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXI
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXIII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXIV
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXV
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXVI
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXVII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
KELUARAN
KELUARAN
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXVIII
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXIX
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
Penyusunan Legal Drafting Keputusan Kepala Daerah XXX
10 (sepuluh) Keputusan Kepala Daerah
HASIL
Rasio ketersediaan dokumen produk hukum
20% pada Tahun 2016
MANFAAT
Skala kepuasan masyarakat
3,5% pada Tahun 2016
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75,13% pada Tahun 2016
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
SKPD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
04
68
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.04
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05
Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
H. SAMSIR, SH, M.Si
NIP
:
19611214 198603 1 008
JABATAN
:
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
04
68
05
5
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Organisasi
:
1.20 . 1.20.04
Sekretariat Daerah
Program
:
1.20 . 1.20.04 . 68
Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.04 . 68 . 05
Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Sumber Dana
:
1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 550.000.000
Waktu Pelaksanaan
12 bulan
Personil
11 orang
Klarifikasi Perda Kab/Kota I s.d. XV
15 Perda Kab/Kota
Evaluasi Raperda Kab/Kota I dan II
2 Raperda Kab/Kota
Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota I dan II
2 Produk Hukum Kab/Kota
HASIL
Tersedianya Dokumen Produk Hukum dan HAM
100 % Tahun 2016
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
3,50 Tahun 2016
DAMPAK
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75,13 % Tahun 2016
KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pemerintah Kabupaten/Kota
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1