PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG KANTOR POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, maka dipandang perlu
membentuk
lembaga
yang
rnampu
memberikan
dukungan
penyelengaraan ketenteraman, ketertiban umum dan untuk menegakkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur dari Keputusan Gubernur, perlu menetapkan Kantor Polisi Pamong Praia Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan -ketentuanriya dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Dengan Persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG KANTOR POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tirnur; 2. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ; 5. Polisi Pamong Praja, adalah unsur penunjang tugas dan kewajiban Gubernur di bidang pembinaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksanaannya ; 6. Kantor Polisi Pamong Praja, adalah Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur; 7. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur; 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ; 9. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Pelaksanaan, adalah Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur dan yang bersifat mengatur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Kantor Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
(2) Kantor Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .
Pasal 3
Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum,
penegakan
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Pelaksanaannya.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: a. perumusan masyarakat
kebijakan dan pelaksanaan serta
penegakan
ketenteraman dan ketertiban
Peraturan
Daerah
dan
peraturan
pelaksanaannya ; b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ; c. pengawasan
dan
pengendalian
Peraturan
Daerah,
dan
peraturan
pelaksanaannya; d. pelaksanaan pengamanan, penertiban dan pengawasan ; e. penyelenggaraan pembinaan umum, pemberdayaan personil Polisi Pamong Praja dan PPNS, ketenteraman dan ketertiban umum serta penyuluhan ; f. pelaksanaan penyidikan
koordinasi
pengamanan,
dengan
Instansi
penertiban,
Propinsi
pengawasan dan
maupun
Pemerintah
Kabupaten/Kota yang terkait; g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
3
BAB III ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri atas : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Program ; d. Seksi Pembinaan Umum ; e. Seksi Operasional ; f. Seksi Penyidikan; g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Pasal 6
Kepala Kantor
mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan
pemantauan serta pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan
pengelolaan urusan
rumah tangga, surat menyurat,
kearsipan, humas dan keprotokolan ; b. melaksanakan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
dan
kesejahteraan pegawai ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. melaksanakan
pengelolaan
dan
pengadministrasian
terhadap
perlengkapan Kantor; e. melaksanakan
penataan
organisasi,
tatalaksana
dan produk hukum
lainnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
4
Pasal 8
Seksi Program, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran ; b. mengkoordinasikan usulan program, kegiatan dan anggaran ; c. membuat kajian hasil pengolahan data sebagai bahan informasi guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya ; d. melaksanakan
pemantauan,
pengendalaian
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan; e. menyusun pelaporan, publikasi program dan kegiatan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor.
Pasal 9
.
Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan koordinasi dengan Instasi terkait di bidang pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS; b. menyiapkan
bahan
peryusunan
pedoman
pelaksanaan
kebijaksanaan umum, prosedur tetap, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban
umum,
penegakan
Peraturan
Daerah
dan
peraturan
pelaksanaannya; c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan
dalam
rangka
pembinaan
pemeliharaan ketenteraman
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ; d. melaksanakan peningkatan kvvalitas
sumberdaya Polisi Pamong Praja
dan PPNS ; e. melaksanakan penyuluhan di bidang ketenteraman dan ketertiban ; f. melaksanakan
pemantauan
dan
pelaporan
peningkatan
kwalitas
sumberdaya Polisi Pamong Praja dan PPNS ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Pasal 10
Seksi Operasional, mempunyai tugas : , a. mengumpulkan dan menganalisis data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan
penegakan
Peraturan
Daerah dan peraturan
pelaksanaannya serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
5
b. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan tindakan
atas
pelanggaran
Peraturan
Daerah
dan peraturan
pelaksanaannya; c. melaksanakan operas! dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; d. melaksanakan kegiatan penyelidikan di bidang ketentraman dan ketertiban, penegakan
Peraturan
Daerah
dan
peraturan pelaksanaannya;
e. melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup; f. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan/perselisihan dan kerja sama
operasional
Polisi
Pamong
Praja
dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota ; g. melaksanakan
koordinasi/pengendalian
pengamanan
Instalasi
Pemerintah Propinsi; h. mencegah/rnenangkal ketertiban
baik
segala
berupa
bentuk
kejahajan
gangguan
ketenteraman
maupun
pelanggaran
dan serta
gangguan ketertiban lainnya ; i.
melaksanakan tindakan represif tahap. pertama terhadap segala bentuk kejahatan dan pelanggaran maupun gangguan ketertiban dan
keamanan
lainnya guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum ; j.
memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum ;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
Pasal 11
Seksi Penyidikan, mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
koordinasi
bidang
penyidikan dan penindakan ; b. mengkaji
aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyidikan dan
penindakan ; c. melaksanakan pengaturan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ; d. melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya ; e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait lain dalam hal penyidikan ; f. menyusun laporan kegiatan penyidikan dan penindakan ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
6
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas teknis Kantor Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud' pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
(4) Jenis jabatan fungsional.sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 14
Semua unit kerja di lingkungan Kantor Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan pririsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
Pasal 15
(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Polisi Pamong Praja bertanggungjawab rnemimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksariaan tugas bawahan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
7
(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan
laporan
pelaksanaan
tugas
secara
beikala
kepada
atasannya ;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan ;
(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16
(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraiurari perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan dibsrhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan . peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Bagan Susunan Organisasi Kantor Polls! Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
8
Pasal 19
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
supaya
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lernbaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2002
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
9
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 14 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
Drs. SOENARJO, Msi
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 12 TAHUN 2002 SERI D.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
10
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG KANTOR POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 huruf f dan Pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sehubungan hal tersebut dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta menunjang kebijakan Pemerintah Propinsi, maka perlu rnembentuk Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur yang merupakan unsur penunjang dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur sebagai perangkat Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, diatur ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 9
:
Cukup Jelas
Pasal 10 huruf (a)
:
Cukup Jelas
huruf (b)
:
Cukup Jelas
huruf (c)
:
Cukup Jelas
huruf (d)
:
Cukup Jelas
huruf (e)
:
1. Yang dimaksud Penjagaan dan Pengamanan Terbuka ialah Penjagaan dan Pengamanan yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan dengan memakai seragam dan atribut yang jelas dan dapat diketahui oleh siapapun yang melihat petugas tersebut dimanapun tempat dan
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
kedudukannya ; 2. Yang
dimaksud
Pengamanan
yang
Pengamanan masyarakat
Pengamanan
yang urnunv
dilakukan tidak
dapat
narnun
dapat
Tertutup oleh
ialah Petugas
diketahui
oleh
diketahui
oleh
petugas Pengamanan yang lain, dan bertugas secara khusus (mengadakan pengamatan, penyelidikan dan Informasi
awal
terhadap
kejadian-kejadiaan
yang
menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebelum ada penindakan lebih lanjut).
huruf f sampai dengan h
:
Cukup Jelas
huruf i
:
Yang dimaksud tindakan represif tahap pertama adalah tindakan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
huruf j dan k
: Cukup Jelas
Pasal 11 sampai dengan 19 : Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
