PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang dan jasa yang merupakan kekayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, agar dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan memungut retribusi, serta sebagai upaya menertibkan penerimaan dari pemakaian kekayaan dimaksud diperlukan pengaturan ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, serta dalam rangka perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
:
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah tanggal 2 Mei 1987 Nomor 3 Tahun 1987 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya. 6. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-3-
Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di Pos Pemeriksaan Hewan. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi 10. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi. 11. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melaksanakan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan yang dikuasai Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 12. Sarana Laboratorium Perikanan, adalah Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi; 13. Hewan, adalah semua binatang yang hidup didarat balk yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 14. Ternak, adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat berkernbang biak serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bag! kepentingan hidup manusia. 15. Pemeriksaan Kesehatan Hewan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh ahli atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit pada hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan melalui uji laboratorium baik untuk kepentingan konsumsi perdagangan yang dilakukan dari tempat asal atau di Pos Pemeriksaan Hewan. 16. Kandang Peristirahatan Hewan, adalah tempat peristirahatan hewan atau kandang yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi bagi kepentingan peristirahatan hewan yang akan dikirim keluar atau masuk Daerah. 17. Laboratorium Kesehatan Hewan, adalah laboratorium milik Pemerintah Propinsi yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan hewan atau ternak dan uji laboratorium, untuk penyidikan dan penetapan penyakit bagi kepentingan hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan hewan, meliputi laboratorium type B, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. 18. Notifikasi adalah surat keterangan pemberitahuan terhadap tanggapan atau komentar yang dilakukan pada produk-produk barang dan jasa usaha peternakan. 19. Sertifikasi adalah pemberian surat keterangan oleh Dinas Peternakan Propinsi yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk beroperasi dan berakhir dengan sendirinya pada waktu tertentu. 20. Bibit Ternak adalah semua bibit ternak, mani, telur bertunas dan Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-4-
mudigah/embrio yang mempunyai persyaratan tertentu untuk dikembangkan. 21. Obat Hewan adalah obat khusus yang dipakai untuk hewan termasuk hewan air (aqua culture). 22. Laboratorium Jalan adalah laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi yang digunakan untuk pengujian mutu bahan jalan. 23. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. 24. Laboratorium Bahan Galian adalah laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi yang digunakan dalam penentuan kualitas bahan galian secara uji fisik maupun uji kimia dan penentuan kualitas air secara uji fisik, uji kimia maupun uji biologi. 25. Mesin Bor Inti adalah alat yang digunakan untuk mengambil contoh bahan galian dari bawah permukaan tanah atau dari dalam tanah yang bekerja secara mekanis 26. Alat Logging adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis batuan/lapisan batuan dengan cara memasukan alat detektor tersebut kedalam lubang vertikal di bawah permukaan tanah ; 27. Alat Geolistrik adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis batuan/lapisan batuan dengan cara mengalirkan arus listrik dari permukaan tanah ke dalam tanah ; 28. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat elektronik yang memberikan gambaran tentang sumber daya mineral dalam bentuk peta. 29. Tempat Lelang, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi berikut sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan lelang kayu dan hasil hutan ikutan lainnya atau kegiatan lainnya. 30. Sertifikasi Benih, adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta semua memenuhi persyaratan untuk diedarkan ; 31. Benih Dasar, adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar; 32. Benih Pokok, adalah keturunan pertama dari benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok ; 33. Benih Sebar, adalah keturunan pertama dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar; 34. Pestisida, adalah zat atau senyawa kimia zat pengatur dan perangsang tumbuh bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman ; 35. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah ;
36. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-5-
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi; 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; 39. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian atas jasa dan kekayaan Daerah. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah, yang berada dilingkungan : a. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur ; b. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur; c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur; d. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur; e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur; f. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur; g. Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur; h. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; i. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur; j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; k. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; I. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur; l. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur; m. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur; n. Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur; o. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur; p. Badan Koordinasi Wilayah - III Malang ; q. Badan Koordinasi Wilayah - IV Pamekasan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-6-
r. Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur; (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum. Pasal 4 Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Retribusi Jasa Usaha.
Kekayaan
Daerah
digolongkan
sebagai
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah, fungsi dan jenis usaha serta keahlian pada pemakaian kekayaan Daerah, kecuali penggunaan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan ; (2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan tarip pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-7-
(3) Dalam hal tarip pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarip ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi: a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ; (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ; c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek ; (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal. BAB VII JENIS-JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 9 Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut : a. Di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur terdiri atas : 1. pemakaian bangunan ; 2. pemakaian ruangan untuk rapat/pesta ; 3. pemakaian peralatan/kendaraan ; 4. pas masuk wilayah kerja pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan ; 5. pemakaian sarana laboratorium perikanan ; 6. pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan ; b. Di lingkungan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur terdiri atas : 7. jasa Laboratorium Kesehatan Hewan ; 8. pemakaian bangunan dan tanah ; 9. jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; 10. pemakaian Pos Pemeriksaan Hewan untuk pemeriksaan kesehatan hewan atau ternak ; 11. pemakaian Kandang Peristirahatan Hewan di tempat-tempat Pemeriksaan Hewan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-8-
12. jasa ahli teknis (kualitas dan analisa); 13. jasa pelayanan keahlian (sertifikasi, notifikasi dan rekomendasi); c. Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur terdiri atas : 14. pemakaian peralatan mesin gilas jalan ; 15. pemakaian peralatan jalan ; 16. pemakaian jembatan darurat/balley ; 17. jasa laboratorium jalan ; 18. jasa pengujian kualitas air; 19. pemakaian Gedung Serba Guna "Sapta Taruna"; d. Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur, berupa pemakaian gedung pertemuan Graha Airdas. e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur terdiri atas : 1. Pemakaian Jasa Laboratorium Bahan Galian; 2. Pemakaian Jasa Laboratorium Air Bawah Tanah; 3. Pemakaian Jasa Sistem Informasi Geografis; 4. Pemakaian Alat Bor Inti; 5. Pemakaian Geolistrik; 6. Pemakaian Kompas dan Palu Geologi; 7. Pemakaian Planimeter; 8. Pemakaian In Focus/LCD Proyektor. d. Di lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, terdiri atas : 20. pemakaian Tempat Lelang Kayu dan Hasil Hutan Ikutan lainnya; 21. pemakaian gedung dan fasilitas lainnya ; e. Di lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi berupa pemakaian gedung atau ruangan.
Jawa
Timur,
h.
Di lingkungan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur terdiri atas : 1. jasa pemeriksaan di lapangan ; 2. jasa laboratorium.
i.
Di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur berupa pemakaian Mess di Jl.Jemur Andayani Surabaya.
j.
Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, terdiri atas : 1. Jasa Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau ; 2. Jasa Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Industri Kecil (LIK); 3. Jasa Pelayanan Teknis Indistri Keramik ; 4. Jasa Pelayanan Teknis Industri Logam, Perekayasaan dan Lingkungan Industri Kecil (LIK); 5. Jasa Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan ; 6. Jasa Pelayanan Teknis Industri Kayu ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-9-
7. Jasa Balai Latihan Industri dan Perdagangan di Surabaya. k.
Di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, terdiri atas : 1. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja diBLKdanBPPTK; 2. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaa Fasilitas, Dana Pembinaan, Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (DP3TKI) dan pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Penempatan TKI ke Luar Negeri di Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI); 3. Penerimaan dan Pendayagunaan Fasilitas Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
l.
Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timurterdiri atas: 1. pungutan karcis masuk Museum Negeri Mpu Tantular di Sidoarjo ; 2. penggunaan gedung / kompleks Taman Krida Budaya Jawa Timur, Malang ; 3. penggunaan gedung / kompleks Taman Budaya Jawa Timur, Jl. Genteng Kali 85 Surabaya ;
m. Di lingkungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, terdiri atas : 1. penggunaan Panti Sosial Petirahan Anak "Bima Sakti" Batu ; 2. penggunaan Balai Pengembangan Profesi / Manajemen Kesehjahteraan Sosial di Rampal Malang n.
Di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timurterdiri atas : 1. penggunaan gedung / kompleks Bapelkes Murnajati, Lawang ; 2. penggunaan Balai Mitra Medika, Batu ; 3. penggunaan ruang pertemuan akademi perawat, Madiun.
o.
Di lingkungan Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, terdiri atas : 1. penggunaan Asrama Transito Transmigrasi di Jl. Margorejo No. 74 Surabaya ; 2. oenggunaan Balai Pelatihan Transmigrasi di Balong Bendo, Sidoarjo ; 3. penggunaan gedung pertemuan Aula MAKARTI di Jl. Bendul Merisi No. 2, Surabaya.
p.
Di lingkungan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur, berupa penggunaan gedung Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengha di Karanglo, Malang ; Di lingkungan Badan Koordinasi Wilayan - III Malang, berupa penggunaan gedung pertemuan dan sanggar senam ; Di lingkungan Badan Koordinasi Wilayan - IV Pamekasan, berupa penggunaan gedung pertemuan ; Di lingkungan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, berupa penggunaan gedung balai pertemuan serta
q. r. s.
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-10-
asrama (mess) di kompleks gedung Islamic Center;
Pasal 10 (1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan retribusi; (2) Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (3) Penyetoran hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah dapat dilakukan secara netto ; (4) Pelaksanaan terhadap struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat-syarat penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteiapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD Propinsi Jawa Timur. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan ; (2) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Propinsi Jawa Timur sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur adalah koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (4) Terhadap kegiatan pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh petugas dari Pemerintah Kabupaten / Kota, setelah dikurangi biaya operasional, dilakukan bagi hasil sebagai berikut: a. 40 % untuk Pemerintah Propinsi; b. 60 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota. BAB IX SANKSl ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-11-
BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur; (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi ; (3) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-12-
BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; b. Ada pengaduan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang danya tindak pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian an melakukan pemeriksaan ; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda enyegel dari tersangka ; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya engan pemeriksaan perkara ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-13-
h.
i.
menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari enyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya elalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada enuntut umum, tersangka atau keluarga ; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat ipertanggungjawabkan. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 April 2005 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
-14-
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 26 April 2005 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TMUR ttd. Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 SERI C.
Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006
2005 NOMOR 2 TAHUN
