PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU, Menimbang
:
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
b.
Minum Kota Batu; bahwa dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu secara berdaya guna dan berhasil guna,
c.
Mengingat
:
1.
2.
maka perlu mengatur Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu; bahwa pengaturan Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10,tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13.
14. 15.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinttah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor Tahun tentang Kewenangan Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BATU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Batu; 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri dari Walikota sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif, yang didalam pelaksanaan tugas-tugasnya mencerminkan kemitraan; 3. Daerah adalah Kota Batu; 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Walikota adalah Walikota Batu; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; 7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu; 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu; 9. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu;
10. Pegawai, adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi; 11. Isteri adalah seorang isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku; 12. Suami adalah suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai ketentuan yang berlaku; 13. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang syah; 15. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM; 16. Penghasilan, adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya; 17. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi; 18. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta; 19. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas; 20. Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistim kerja jangka waktu tertentu; 21. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
BAB II ORGAN Pasal 2 Organ PDAM terdiri dari : a. Walikota selaku Pemilik Modal; b. Dewan Pengawas; c. Direksi.
BAB III DIREKSI Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 3 (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas; (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; (5) Calon Direksi memenuhi persyaratan: a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1): b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM; e. bersedia bekerja penuh waktu: f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (7) Sebelum Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota. Pasal 4 Direksi terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Direktur
Pasal 5 (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan; (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 6 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 7 Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM; b. membina pegawai: c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas. f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dart Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
Pasal 8
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota; (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota. (6) Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal 9 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan: e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM; f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas; h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
Pasal 10
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun. Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 11
(1)
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
(2)
Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4)
Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti Pasal 12
(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, dan tunjangan. (2)
Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini terdiri dari : a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; b. tunjangan lainnya.
(3)
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
(4)
Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
(5)
Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak
boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
Pasal 13 (1)
Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
(2)
Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
(3)
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
Cuti Pasal 14
(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM. (2)
Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 15
(1) Direksi berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan f. tidak dapat melaksanakan tugasnya. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah.
dimaksud pada ayat (2)
Pasal 16
(1)
Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 17
(1)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)
Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
(3)
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
(4)
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 18
Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi. BAB IV DEWAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 19 (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota; (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, professional/perorangan yang diangkat oleh Walikota; (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menguasai manajemen PDAM; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota / dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
Pasal 20 Jumlah Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota
Tugas dan Wewenang Pasal 21 (1) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat. Pasal 22 Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
Pasal 24
(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas. (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM. (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 25 Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa Pasal 26 (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur; (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur; (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur. Pasal 27
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Pasal 28 Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM. Pasal 29 (1)
Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
(2)
Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun;
(3)
Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 30 (1)
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas: f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM: dan g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; (3)
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 31
(1)
Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
(2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 32 (1)
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
(3)
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4)
Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pasal 33 Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Walikota.
Pasal 34 (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM adalah : a. Warga negara Indonesia; b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik Instansi Pemerintah / Swasta; f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan POLRI setempat; h. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai dari Instansi / Perusahaan lain; j. Lulus seleksi. (1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
(2) Selama masa percobaan terhadap Calon Pegawai dilakukan penilaian meliputi : a. Loyalitas; b. Kecakapan; c. Kesehatan; d. Kerjasama; e. Kerajinan; f. Prestasi Kerja; g. Kejujuran. (3) Calon Pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pasal ini diangkat menjadi pegawai; (4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon; (5) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan. Pasal 35
(1)
Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota.
(2)
Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan. Pasal 36
(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,
Bagian Kedua Kepangkatan Pasal 37 (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu; (2) Pengangkatan Pegawaii dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
Pasal 38 (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan; (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler; (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.
Pasal 39 Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut : 1. Pegawai Dasar Muda 2. Pegawai Dasar Muda I 3. Pegawai Dasar 4. Pegawai Dasar I 5. Pelaksana Muda 6. Pelaksana Muda I 7. Pelaksana 8. Pelaksana I 9. Staf Muda 10.Staf Muda I 11.Staf 12.Staf I 13.Staf Madya 14.Staf Madya I 15.Staf Utama Madya 16.Staf Utama
Golongan A ruang 1 Golongan A ruang 2 Golongan A ruang 3 Golongan A ruang 4 Golongan B ruang 1 Golongan B ruang 2 Golongan B ruang 3 Golongan B ruang 4 Golongan C ruang 1 Golongan C ruang 2 Golongan C ruang 3 Golongan C ruang 4 Golongan D ruang 1 Golongan D ruang 2 Golongan D ruang 3 Golongan D ruang 4
Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama Pasal 40 Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut : a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1 ; b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2 ;
c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1 ; d. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2 ; e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf dan Golongan ruang C/1; Pasal 41 Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Badan Usaha sejenis : 1. Tidak diberhentikan a. dengan tidak hormat ; b. dengan hormat tanpa predikat ; c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya. 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki. b. Badan Usaha tidak sejenis : 1. Tidak diberhentikan a. dengan tidak hormat ; b. dengan hormat tanpa predikat ; c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu pertiga). 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pasal 42 (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun ; (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. Kenaikan pangkat biasa; b. Kenaikan pangkat pilihan; c. Kenaikan pangkat penyesuaian; d. Kenaikan pangkat istimewa; e. Kenaikan pangkat pengabdian; f. Kenaikan pangkat anumerta. (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PDAM.
Pasal 43 (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syaratsyarat yang ditentukan ; (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir. (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya sebagai berikut : a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan ruang B/1; b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2 ; c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan ruang C/1; d. Berijazah D III sampai dengan Golongan ruang C/2 ; Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan ruang D/1. Pasal 44 (1)
(2)
(3)
Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai PDAM yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan . Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir ; c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
Pasal 45 Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada Pegawai memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
karena
Pasal 46 (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan ; (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas. Pasal 47 Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. Pasal 48 Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.
Bagian Kelima Pengangkatan dalam Jabatan Pasal 49 Tata cara dan Pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan. Pasal 50 (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a. Sekurang-kurangnya telah (1) satu tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
Bagian Keenam Pembinaan Karier Pegawai Pasal 51 (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan Pegawai antar PDAM. (2) Pemindahan Pegawai antar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 52 Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistim karier PDAM melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.
Bagian Ketujuh Hak- hak, Penghasilan, Penghargaan dan Cuti Pasal 53 (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Tunjangan pangan; b. Tunjangan Kesehatan; c. Tunjangan lainnya. (3) a. Tunjangan Keluarga terdiri dari : - Tunjangan Istri / Suami; - Tunjangan Anak b. Tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai isteri / suami dan anak; (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan; (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi; (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM. Pasal 54 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsipprinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diretapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 55 (1) Besarnya tunjangan isteri / suami adalah 10 % ( sepuluh perseratus) dari gaji pokok ; (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % ( lima per seratus ) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :Jumlah anak sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang; a. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu ) tahun; b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri ; c. Tidak menikah atau belum pernah menikah. (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima ) tahun apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah / Dekan; Pasal 56 (1) Jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi; (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 57 (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi: b. cuti tahunan; c. cuti besar; d. cuti sakit; e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; f. cuti nikah; g. cuti bersalin;dan h. cuti di luar tanggungan PDAM. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM; (3) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perusahaan; (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 58 Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan Pasal 59 Apabila setelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. Pasal 60 (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala; (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 61 Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 62 Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gajji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus ) dari gaji pegawai. Pasal 63 Direksi memberikan penghargaan kepada : a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus – menerus selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata baik, diberikan penghargaan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM; b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direksi; c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
Pasal 64 Setiap tahun setelah tutup buku kepada Pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahhaan. Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan Pasal 65 Setiap Pegawai wajib : a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan pribadi dan golongan; c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan PDAM; d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan; f. Mematuhi / mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian. Pasal 66 Setiap Pegawai dilarang : a. Melakukan kegiatan – kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM dan atau Negara; b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan PDAM; c. Melakukan hal – hal yang mencemarkan nama baik PDAM dan atau Negara; d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi. Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin Pasal 67 (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin; (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari : a. Tegoran lisan ; b. Tegoran tertulis ; c. Penundaan kenaikan gaji berkala ; d. Penundaan kenaikan pangkat ;
e. Penurunan pangkat ; f. Pembebasan jabatan ; g. Pemberhentian sementara ; h. Pemberhentian dengan hormat ; i. Pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Direksi . Bagian Kesepuluh Pemberhentian Pasal 68 Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena : a. Sesuai dengan bukti, disangka telah melakukan tindakan merugikan PDAM; b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana. Pasal 69 Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % ( lima puluh per seratus ) dari gaji. Pasal 70 (1) Selambat – lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan PDAM; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima; (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 71 (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena : a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal ); b. Permintaan sendiri; c. Kesehatan tidak mengijinkan, keterangan Dokter; d. Meninggal dunia; e. Reorganiasai; f. Tidak dapat melaksanakan tugas.
yang dibuktikan
dengan
surat
(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini mendapat pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi; (3) Bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam pasal ini ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. Pasal 72 Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena : a. melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan; b. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; c. merugikan keuangan PDAM. BAB VI DANA PENSIUN Pasal 73 (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan; (2) Penyelenggara program penslun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
BAB VII ASOSIASI Pasal 74 PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 75 Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindah tugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 77 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Daerah kota Batu Nomor 56 Tahun 2003 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 78 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 19 Juli 2008 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 19 Juni 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 070 020 932 LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2008 NOMOR 8 / D
