PEMERINTAH KOTA BATU

PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang

Mengingat

:

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran diatas, maka perlu mengatur tentang Retibusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4844);

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.

18. 19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Penetapan Komponen Tarip Retribusi ; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu ; 3. Walikota adalah Walikota Batu ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batu ; 6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kota Batu ; 7. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian dari tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya termasuk memberikan pelayanan kesehatan pada perorangan dan masyarakat bertempat di Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu, Pondok bersalin desa, serta posyandu ; 8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang perawatan beserta sarana penunjangnya untuk pasien rawat inap ; 9. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas Perawatan yang mampu memberikan pelayanan penanggulangan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar ; 10. Pelayanan kesehatan adalah seluruh kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan baik pada perorangan maupun masyarakat dengan lokasi di Puskesmas dan jaringannya ;

11. Pelayanan rawat jalan adalah seluruh kegiatan pelayanan kepada perorangan mulai dari anamnesa, diagnosa, pengobatan, pemberian tindakan tanpa menginap ; 12. Pelayanan rawat inap adalah seluruh kegiatan pelayanan kepada perorangan mulai dari anamnesa, diagnosa, pengobatan, pemberian tindakan yang mengharuskan pasien untuk menginap dan menggunakan fasilitas ruang perawatan di Puskesmas perawatan ; 13. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan pelayanan kepada perorangan yang dilaksanakan secepatnya dan bertujuan mengurangi resiko kecacatan dan kematian ; 14. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lain yang menempati tempat tidur di Puskesmas Perawatan kurang dari 1 (satu) hari; 15. Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama proses persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai ; 16. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ; 17. Pengujian Kesehatan Umum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk maksud pemberian surat keterangan sehat atau sakit yang dipergunakan untuk keperluan tertentu ; 18. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk menegakkan diagnosa atau untuk mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi ; 19. Pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan pendampingan dan konsultasi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan untuk melaksanakan studi banding, magang, praktek atau penelitian di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya ; 20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau tenaga ahli lain yang diberikan untuk kepentingan Pengadilan (Pro Justicia) ; 21. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan atau tidak menggunakan tindakan anestesi yang dibedakan dalam kategori kecil, sedang, sedang dengan keahlian khusus, besar, dan tindakan jahit; 22. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan yang dikelompokkan dalam kategori kecil, sedang dan besar ; 23. Visite dokter adalah kunjungan pemeriksaan oleh tenaga medis terhadap pasien diluar atau pada jam dinas, baik atas dasar kebutuhan medis maupun atas dasar permintaan pasien ; 24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi ; 25. Dokter umum adalah tenaga professional yang melaksanakan tugas memeriksa, menegakkan diagnosa penyakit, menentukan terapi dan menentukan tindakan medis terhadap pasien ; 26. Dokter spesialis adalah dokter umum yang telah melanjutkan pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya masing-masing ;

27. Peserta PT ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dan keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan kesehatan dan mempunyai kartu tanda pengenal yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 28. Tarip adalah seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan, kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien atau penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima ; 29. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya ; 30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya ; 31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 32. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling ; 33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; 34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah ; 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peratauran perundang-undangan Retribusi Daerah ; 42. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti.Bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas ; (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah : a. Pelayanan pendaftaran ; b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan pihak swasta Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas diukur berdasarkan frekuensi, jenis, klasifikasi dan kelas perawatan (2) Tingkat penggunaan mobil puskesmas keliling diukur berdasarkan jarak tempuh

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 7 (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksud adalah untuk meningkatkan mutu serta aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; (2) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan rawat jalan rawat inap, rawat darurat, dan perawatan kesehatan dasar lain yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat ; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 8 (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan ; (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan di Puskesmas untuk semua jenis pelayanan dan kelas perawatan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII JENIS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 9 (1) Jenis pelayanan kesehatan menurut klasifikasinya meliputi : a. Rawat Jalan ; b. Rawat Inap ; c. Pengujian kesehatan ; d. Pelayanan gawat darurat ; e. Pelayanan kesehatan gigi ; f. Pelayanan medis non operatif ; g. Pelayanan medis operatif ; h. Pelayanan rawat sehari ( One Day Care ) i. Pelayanan persalinan ; j. Pelayanan perawatan neonatal ; k. Visite tenaga medis ; l. Pemeriksaan penunjang ; m. Pemeriksaan laboratorium ; n. Pelayanan pendidikan dan pelatihan ; o. Jasa mobil puskesmas keliling ; p. Pelayanan medico legal

(2) Seluruh jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, kecuali pelayanan rawat jalan tanpa tindakan, dikenakan tarif retribusi yang besarnya diatur dalam lampiran Peraturan Daerah ini. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PENGELOLAAN Pasal 14 (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Puskesmas Keliling disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kota Batu ; (2) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan

anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Batu dengan prosentase jasa pelayanan ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total besaran retribusi (3) Pembagian jasa pelayanan kepada pemberi pelayanan di Puskesmas ditetapkan menggunakan sistem remunerasi ; (4) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan ke Puskesmas diperuntukkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ; (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribus, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ; (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ; (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retibusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksaan penagihan retibusi. Pasal 19 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan ; (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah; (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari ; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retibusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi, terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persertatus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retibusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan memberi : a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ; b. Masa Retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan melalui Pos Tercatat ; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti asal permohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ; (2) Dalam keadaan bencana atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka masyarakat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah ; (3) Bagi masyarakat miskin yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, seluruh retribusi pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah baik pusat untuk peserta jamkesmas maupun Pemerintah Daerah untuk peserta jamkesda ; (4) Untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tanpa tindakan di Puskesmas bagi seluruh masyarakat di Kota Batu seluruh retribusi ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui rekening bantuan sosial ; (5) Bagi penderita yang membayarnya dijamin oleh Asuransi Kesehatan (Askes), pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana ; (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (tetap) BAB XX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan terhadap tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu Pada tanggal 15 Juni WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 24 Agustus 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 19530111 198303 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 1 / B

2009

Lampiran Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 3 Tahun 2009 Tanggal : 15 Juni Tahun 2009

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POLINDES DI DINAS KESEHATAN KOTA BATU

NO

JENIS PELAYANAN

JASA SARANA (Rp)

1 A

2

3

RAWAT JALAN

1

Karcis pengobatan

B

PELAYANAN GAWAT DARURAT

1

Perawatan & pengobatan gawat darurat

C 1

PENGUJIAN KESEHATAN Pengujian kesehatan calon pengantin/ orang Pengujian kesehatan untuk melanjutkan sekolah Pengujian kesehatan untuk mencari pekerjaan PELAYANAN KESEHATAN GIGI

JASA PELAYA NAN (Rp) 4

BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp) 5

KETERANGAN 6

3.000

2.000

5.000

9.000

6.000

15.000

4.500

3.000

7.500

2.100

1.400

3.500

3.000

2.000

5.000

Pencabutan gigi sulung

3.000

2.000

5.000

a. Pencabutan gigi tetap seri, taring, pre molar 1,2, molar 1, 2 atas

9.000

6.000

15.000

b. Pencabutan gigi tetap seri, taring, pre molar 1,2, molar 1, 2 bawah

6.000

4.000

10.000

a. Pencabutan gigi molar 3 atas

12.000

8.000

20.000

15.000

10.000

25.000

18.000

12.000

30.000

5

b. Pencabutan gigi molar 3 bawah Pencabutan gigi dengan komplikasi kecuali molar 3 Tumpatan gigi sementara

3.000

2.000

5.000

6

Tumpatan gigi tetap dengan amalgam

9.000

6.000

15.000

7

Tumpatan gigi tetap dengan komposit

45.000

30.000

75.000

8

Perawatan saraf gigi

6.000

4.000

10.000

Pembersihan karang gigi per regio

6.000

4.000

10.000 Tarif per regio

4.500

3.000

7.500

b. Tindakan sedang

18.000

12.000

30.000

c. Tindakan besar

30.000

20.000

50.000

2 3 D 1 2

3 4

9 E

TINDAKAN MEDIS/ GAWAT DARURAT NON OPERATIF a. Tindakan kecil

F

TINDAKAN MEDIS/ GAWAT DARURAT OPERATIF a. Tindakan kecil

36.000

24.000

60.000

180.000

120.000

300.000

600.000

400.000

1.000.000

900.000

600.000

1.500.000

3.000

2.000

5.000

12.000

8.000

20.000

240.000

160.000

350.000

270.000

180.000

450.000

- Normal

330.000

220.000

550.000

- Tak normal tanpa alat

360.000

240.000

600.000

- Tak normal dengan alat

450.000

300.000

Perawatan Neonatal/ hari

24.000

16.000

40.000

Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari

30.000

20.000

50.000

Perawatan Neonatal/ hari

21.000

14.000

35.000

Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari

27.000

18.000

45.000

Perawatan Neonatal/ hari

18.000

12.000

30.000

Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari

24.000

16.000

40.000

Perawatan Neonatal/ hari

15.000

10.000

25.000

Perawatan Neonatal dg Inkubator/ hari

18.000

12.000

30.000

Rawat Inap dengan perawatan di kelas Utama/ hari

30.000

20.000

50.000

Makan rawat inap di kelas Utama/ hari

45.000

b. Tindakan sedang c.Tindakan sedang khusus

dengan

keahlian

d. Tindakan besar e. Tindakan luka Jahit/ jahitan G

PELAYANAN RAWAT SEHARI Pemeriksaan & pengobatan tanpa tindakan

H

PERSALINAN

1

Ditolong tenaga bidan - Normal

2

Ditolong tenaga dokter umum - Normal

3

Ditolong tenaga dokter spesialis

I

PERAWATAN NEONATAL

1

Kelas Utama

2

3

4

Untuk sectio (khusus Puskesmas PONED)

Khusus Puskesmas PONED Khusus Puskesmas 750.000 PONED

Kelas I

Kelas II

Kelas III

J

RAWAT INAP

1

Kelas Utama

-

45.000

2

3

4

K

Kelas I Rawat Inap dengan perawatan di kelas I/ hari

24.000

Makan rawat inap di kelas I/ hari

40.000

M

-

40.000 40.000

Kelas II Rawat Inap dengan perawatan di kelas II/ hari

18.000

Makan rawat inap di kelas II/ hari

35.000

-

35.000

Rawat Inap dengan perawatan di kelas III/ hari

12.000

8.000

20.000

Makan rawat inap di kelas III/ hari

30.000

-

30.000

12.000

30.000

Kelas III

VISITE DOKTER a. Dokter umum - Rawat Inap dengan perawatan di kelas Utama/ hari - Rawat Inap dengan perawatan di kelas I/ hari - Rawat Inap dengan perawatan di kelas II/ hari - Rawat Inap dengan perawatan di kelas III/ hari b. Dokter spesialis - Rawat Inap dengan perawatan di kelas Utama/ hari - Rawat Inap dengan perawatan di kelas I/ hari - Rawat Inap dengan perawatan di kelas II/ hari - Rawat Inap dengan perawatan di kelas III/ hari

L

16.000

-

30.000

30.000

-

25.000

25.000

-

20.000

20.000

-

10.000

10.000

-

50.000

50.000

-

40.000

40.000

-

30.000

30.000

-

20.000

20.000

PEMERIKSAAN PENUNJANG a. Pemeriksaan USG

24.000

16.000

40.000

b. Pemeriksaan ECG

24.000

16.000

40.000

c. Pemeriksaan Fetal Heart Monitor

15.000

10.000

25.000

d. Pemeriksaan radiologis

30.000

20.000

50.000

a. Pemeriksaan darah rutin

9.000

6.000

15.000

b. Pemeriksaan Gula Darah

9.000

6.000

15.000

c. Pemeriksaan Fungsi hati SGOT

4.500

3.000

7.500

d. Pemeriksaan SGPT

4.500

3.000

7.500

e. Pemeriksaan Cholesterol

9.000

6.000

15.000

f. Pemeriksaan trigliserida

9.000

6.000

15.000

g. Pemeriksaan HDL cholesterol

9.000

6.000

15.000

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Kerja sama dengan RS Paru

N

O

P 1

h. Pemeriksaan LDL cholesterol

9.000

6.000

15.000

i. Pemeriksaan Urin rutin

9.000

6.000

15.000

j. Pemeriksaan feses lengkap

6.000

4.000

10.000

k. Pemeriksaaan Bakteri Tahan Asam

3.000

2.000

5.000

l. Pemeriksaan Preparat GO

9.000

6.000

15.000

m. Pemeriksaan jamur

3.000

2.000

5.000

n. Tes kehamilan

9.000

6.000

15.000

o. Pemeriksaan golongan darah

9.000

6.000

15.000

p. Pemeriksaan WIDAL

4.500

3.000

7.500

q. Pemeriksaan Hb sahli

1.800

1.200

3.000

r. Pemeriksaan Hb Spektrofotometer

4.500

3.000

7.500

s. Pemeriksaan ureum

9.000

6.000

15.000

t. Pemeriksaan kreatinin

9.000

6.000

15.000

u. Pemeriksaan asam urat

9.000

6.000

15.000

9.000

6.000

15.000

1.800

1.200

3.000

20.000

20.000

JASA MOBIL PUSKESMAS KELILING a. Pemakaian s/d 5 km Pertama termasuk BBM b. Pemakaian > 5 km termasuk BBM dikenai biaya tambahan per kilometernya c. Tarif crew per orang untuk 1 kali PPs PELAYANAN MEDICO LEGAL a. Visum luka luar

12.000

8.000

20.000

b. Visum jenazah PELAYANAN PENDIDIKAN & PELATIHAN Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan :

60.000

40.000

100.000

a. Studi Banding Min. 10 Orang

90.000

210.000

300.000

- Fasilitator Dinas

50.000

350.000

400.000

- Fasilitator Puskesmas

50.000

250.000

300.000

100.000

250.000

350.000 Per orang

b. Studi Banding :

c. Konsultasi d. PKL ( Praktek Kerja Lapangan)

Per orang

- SLTA/ SMK

1.000

4.000

5.000

- DI

5.000

10.000

15.000

- D II

5.000

15.000

20.000

- D III

7.500

17.500

25.000

- SI

10.000

20.000

30.000

- S II

15.000

35.000

50.000

- S III

30.000

70.000

100.000

e. Penelitian - SLTA/ SMK

Per orang 5.000

15.000

20.000

- DI

10.000

25.000

35.000

- D II

15.000

30.000

45.000

- D III

25.000

50.000

75.000

- SI

30.000

70.000

100.000

- S II

50.000

150.000

200.000

- S III

100.000

200.000

300.000

WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO

MEMORI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka semua pungutan retribusi daerah harus ditinjau dan disesuaikan dengan jiwa dan prinsip-prinsip dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Puskesmas Keliling diatur dalam suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

:

Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Pengertian-pengertian yang terdapat pada pasal 1 mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Retribusi Daerah.

Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 19 ayat 1

Ayat 2 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28

:

: : : : : : : : : :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Peraturan Daerah ini tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dengan selektif dapat mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjawsamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas