PEMERINTAH KOTA BATU

PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN /PEMBAKARAN JENASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU,

Menimbang

: a. bahwa peristiwa kematian pasti terjadi dalam kehidupan manusia, maka setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimakamkan di tempat pemakaman umum, bukan umum maupun khusus tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu, Badan Sosial atau Badan Keagamaan ; b. bahwa dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu ditingkatkan pengaturan penataan penggunaan, penguasaan atau pemilikan tanah untuk tempat pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenasah termasuk pengelolaanya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor ); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tabahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581) ;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah nomor 4118); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyedian dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Prundangan-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT-RW) (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN PEMAKAMAN JENAZAH

DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PENGABUAN/PEMBAKARAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Batu; 2. Kepala Daerah adalah Walikota Batu; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu; 4. Dinas adalah aparat pelaksana daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pemakaman dan pengabuan/pembakaran jenazah ; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah stu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pemakaman dan pengabuan/pembakaran jenazah ; 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batu ; 7. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah; 8. Tempat Pemakaman Umum adalah suatu areal tanah yang disediakan dan diperuntukkan bagi keperluan pemakaman mayat/ jenazah yang pelayanannya diberikan oleh Pemerintah Daerah ; 9. Tempat Pemakaman Khusus adalah suatu areal tanah yang disediakan dan diperuntukan bagi keperluan pemakaman mayat/jenasah dengan ketentuan khusus seperti pemakaman bagi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angakatan Darat, Angakatan Laut dan Angakatan Udara ataupun Kepolisian dan atau pemakaman mayat/jenazah yang dikerenakan faktor khusus dengan nilai sejarah dan kebudayaan, yaitu pemakaman bagi orang-orang Tionghoa/Cina; 10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah suatu areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/ jenasah yang dikelola oleh Lembaga keagamaan dan Badan Sosial lainnya; 11. Prosesi pemakaman adalah aktifitas yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan perampungan pemakaman dari seseorang yang telah meninggal dunia; 12. Krematorium adalah tempat yang disediakan untuk keperluan pembakaran jenazah ataupun kerangka mayat/jenazah; 13. Pengabuan/ kremasi jenazah adalah proses pembakaran jenasah dan atau kerangka mayat/ jenasah di krematorium ;

14. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; 15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau perseroan ; 16. Retribusi prosesi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman/penguburan, pembakaran/ pembuangan jenazah yang diberikan oleh pemerintah Daerah ; 17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk pemakaman dan pengabuan mayat ; 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batu ; 19. Bendahara Khusus Penerima, yang selanjutnya disebut BKP, adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ; 20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi ; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang ; 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKRDLBT), adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut ( SKDRLB) adalah surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda ; 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ; 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ; 27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

28. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk penyimpanan/menempatkan jenazah, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat –sifat khusus dibandingkan dengan tempat yang lain. BAB II PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN/PEMBAKARAN JENASAH Pasal 2 (1) Walikota berwenang mengatur tentang Tempat Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenasah; (2) Tempat Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Tempat Pemakaman umum ; b. Tempat Pemakaman Bukan Umum ; c. Tempat penyimpanan Jenasah ; d. Tempat Pengabuan/ Pembakaran Jenasah. (3) Untuk keperluan Tempat Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Walikota bertanggungjawab terhadap : a. Pembatasan pemakain tanah bagi pemakaman jenasah seseorang ; b. Keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. (4) Walikota dapat menunjuk Orang atau Badan Hukum sebagai pengelola makam. Pasal 3 (1) Pengelola makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini wajib memiliki Ijin pengelolaan Makam dari Walikota ; (2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Ijin Pengelolaan Makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Proposal kegiatan pengelolaan makam dan pengelola ; b. Salinan Akta Pendirian Badan ; c. Salinan Nomor pokok Wajib pajak (NPWP) ; d. Salinan Surat Pembayaran Pajak dan Retribusi untuk tahun yang lalu dan atau tahun berjalan ; e. Pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan makam yang akan dan atau telah dikelola ; f. Mengisi daftar isian yang telah ditetapkan ; g. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemohon atau penanggungjawab Badan. (3) Khusus tata cara dan persyaratan tempat penyimpanan jenasah diatur lebih lanjut dengan Keputusan walikota.

Pasal 4 Setiap pemegang Ijin Pengelolaan Makam memiliki hak mendapatkan layanan perijinan sesuai kaidah-kaidah layanan prima serta kepastian dalam pengelolaan makam. Pasal 5 (1) Setiap pemegang Ijin dalam Pengelolaan Makam berkewajiban untuk : a. Setiap akhir tahun memberikan data makam dalam pengelolaan pemegang ijin ; b. Melaporkan makam-makam yang telah habis masa sewa tanah makamnya ; c. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; d. Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan makam ; e. Mencegah penggundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan ; f. Membantu Pemerintah Daerah memungut retribusi pemakaman baru dan perpanjangan ; g. Mencipkakan lingkungan yang nyaman asri dan indah penanaman pohon/bunga hias ; h. Memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berlaku. (2) Setiap pemegang ijin dalam pengelolaanya dilarang : a. Memindahtangankan ijin pengelolaan makam kepada pihak lain ; b. Mengadakan perluasan tanah/lahan makam tanpa ijin Walikota ; c. Memakamkan jenasah diatas tanah/lahan yang belum memiliki ijin dari instansi yang berwenang. BAB III PEMBINAAN Pasal 6 (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pemegang ijin pengelola makam dan/ atau subyek retribusi ; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Pemberian ijin pengelolaan ; b. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan ; c. Pembinaan teknis pengelolaan ; d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja ; e. Pembinaan teknis. BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7 (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memiliki ijin pengelolaan makam maka Walikota berwenang menutup dan menghentikan kegiataannya ;

(2) Setelah mendapat peringatan dalam waktu yang cukup, setiap Orang atau Badan yang memiliki ijin melakukan pelanggaran kewajiban ijin pengelolaan makam, Walikota dapat mencabut ijin pengelolaan makam ; (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi denda administrasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan penerimaan Pemerintahan Daerah. BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 8 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenasah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan/Pembakaran Jenasah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Obyek Retribusi adalah meliputi pelayanan : a. Pengabuan/ pemakaman ; b. Pembakaran/ pengabuan jenasah ; c. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan jenasah. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah : a. Pemakaman jenasah secara massal; b. pengabuan jenasah secara massal; c. Pemakaman dan atau pengabuan jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit dan atau pihak lain karena sebab tidak terdapat pihak yang bertanggung jawab. Pasal 10 Subyek Retribusi adalah Ahli Waris atau salah satu ahli waris ataupun para ahli waris dan atau orang serta badan hukum yang bertanggungjawab terhadap prosesi pemakaman dan atau pengabuan jenazah Pasal 11 Retribusi prosesi Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenazah termasuk golongan/ jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah jenasah yang dimakamkan dan atau diperabukan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 13 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan jenasah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ; (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ; (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 15 Masa retribusi penggunaan tanah untuk pemakaman adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun lagi atas permintaan ahli waris dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah. Pasal 16 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 17 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaman atau pengabuan jenasah diberikan. Pasal 18 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT ; (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 a. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi ; b. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV SANKSI Pasal 22 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ; (2) Apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar berturut-turut selama 2 (dua) tahun, makam dianggap tidak ada dan dapat dibongkar.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priibadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan mulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Disahkan di Batu pada Tanggal 2 Desember 2005 WALIKOTA BATU, ttd

IMAM KABUL

Diundangkan di Batu Pada tanggal 2 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd

M. HARIYONO ANWAR, SH., MH Pembina Utama Muda NIP. 510 072 664 LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2005 TANGGAL 2 DESEMBER 2005 NOMOR 2 / C