PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL AGROPOLITAN TELEVISI BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang :
a. bahwa untuk menjaga dan memberdayakan potensi serta budayabudaya serta berbagai ikon di Kota Batu guna menjamin terciptanya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang perlu diselenggarakan media penyiaran televisi secara lokal ; b. bahwa penyelenggaraan UPTD Agropolitan Televisi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu, dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, maka perlu segera dilakukan penyesuaian agar memiliki kepastian dasar hukum ; c. bahwa perlu segera dibentuk lembaga penyiaran publik lokal Agropolitan Televisi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 1 ayat (3) ; d. bahwa di dalam areal siaran Malang yang meliputi wilayah Kota Batu, tidak terdapat adanya stasiun penyiaran berupa lembaga penyiaran publik TVRI ; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d konsideran diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44485) ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD ; 14. Peraturan KPI No. 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran ; 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor II/D); 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor III/D) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL AGROPOLITAN TELEVISI BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah daerah Kota Batu;
2. 3. 4. 5.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu. Walikota adalah Walikota Batu ; DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu ; Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu yang membidangi komunikasi dan informasi ; 6. Dinas dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan Kota Batu ; 7. Siaran ialah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,karakter,baik yang bersifat interaktif maupun tidak,yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran ; 8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekkuensi radio melalui radio, kabel, dan atau melaui media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ; 9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan ; 10. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang,yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum,baik terbuka maupun tertutup,berupa program yang teratur dan berkesinambungan ; 11. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat ; 12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi ; 13. Lembaga penyiaran adalah lembaga penyiaran ,baik lembaga penyiaran publik,lembaga penyiaran swasta,lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran ; 15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Batu, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat ;
16. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik ; 17. Sekretariat Dewan Direksi adalah unit kerja yang berada di bawah direksi yang bertugas membantu dewan pengawas yang bertanggungjawab kepada dewan direksi ; 18. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik ; 19. Pengawasan Intem adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik ; 20. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan intemasional; 21. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki identitas kependudukan. BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 (1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
Lembaga Penyiaran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berbentuk badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal ; Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi, milik Pemerintah Kota Batu selanjutnya disebut ATV ; ATV berkedudukan di Kota Batu ; Tugas ATV adalah ikut membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya lokal Kota Batu dan bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televise ; Fungsi ATV adalah melakukan pembinaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik lokal kepada masyarakat dan melakukan pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi penyiaran ; ATV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat madiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa ; ATV berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
BAB III SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI Pasal 3 Susunan Organisasi ATV terdiri atas : a. Dewan Pengawas ; b. Dewan direksi ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Stasiun Penyiaran ; e. Satuan Pengawas Intern. Paragraf satu Dewan Pengawas Pasal 4 (1)
(2)
(3)
(4)
Dewan Pengawas adalah organ pada ATV yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Batu, dan Unsur ATV yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan ATV yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas ATV ; Anggota Dewan Pengawas ATV berjumlah 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pengawas ; Dewan Pengawas ATV melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut : a. menetapkan dan mengawasi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya agar sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mempertahankan dan mengawasi independensi dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi ; d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi; e. menetapkan jumlah dan pembagian tugas setiap direktur ; Dewan Pengawas ATV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Paragraf dua Dewan Direksi Pasal 5
(1) (2)
Dewan Direksi ATV adalah organ pimpinan ATV yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ATV ; Anggota Dewan Direksi ATV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
(3) (4)
Jumlah Dewan Direksi ATV minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan ATV ; Dewan direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; (penjlas) ; b. memimpin dan mengelola ATV sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna ; c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ATV; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala ; f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Paragraf ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6
(1)
(2)
(3)
Sekretariat adalah unit kerja yang berada dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi di bawah Dewan Direksi ATV serta membantu dan memfasilitasi tugas Dewan Pengawas ; Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Sekretaris yang dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Ketentuan lebih lanjut tentang Sekretariat diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi ATV setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Paragraf keempat Stasiun Penyiaran Pasal 7
(1) (2)
(3)
Stasiun Penyiaran adalah unit kerja yang berada di bawah Dewan Direksi ATV yang bertanggung jawab secara khirarckis ; Pada unit kerja Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang penanggungjawab yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Ketentuan lebih lanjut tentang Stasiun Penyiaran diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi ATV setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ATV dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Paragram Kelima Satuan Pengawas Intern Pasal 8 (1)
(2)
Satuan Pengawas Intern bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasi lainnya serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi ; Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukanya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada dewan direksi. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 9
(1) (2)
(3)
Kepegawaian adalah beberapa orang personil yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan operasional pada ATV ; Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Ketentuan lebih lanjut tentang Kepegawaian diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi ATV setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ATV dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 10
Susunan Organisasi, Tata Kerja, Rincian Tugas dan Fungsi ATV ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota BAB VI KEKAYAAN DAN ASET Pasal 11 (1)
(2)
(3)
Kekayaan dan Aset ATV adalah seluruh sumber daya baik berupa sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang berada di bawah kekuasaan ATV; Kekayaan dan Aset ATV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan milik pemerintah Kota Batu, yang dikelola dan dimanfaatkan untuk keperluan ATV sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Kekayaan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : a. Seluruh kekayaan dan aset yang sudah dimiliki oleh UPTD ATV. Tata cara peralihan kepemilikan seluruh kekayaan dan aset dari UPTD ATV kepada ATV, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ATV mengacu kepada ketentuan yang berlaku ;
(4)
b. Kekayaan dan aset yang diadakan kemudian setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ATV dengan mekanisme pengadaan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Status kekayaan dan aset sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. BAB VII SUMBER PENDANAAN Pasal 12
(1) Sumber pendanaan ATV adalah sumber-sumber dana yang dapat diperoleh secara terrencana dan pasti dalam setiap tahun anggaran yang dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan operasional ATV ; (2) Sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari : a. iuran penyiaran; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu; c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. (3) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan usulkan oleh Dewan Direksi bersama Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah Kota Batu secara terencana setiap tahun sebagaimana ketentuan yang berlaku ; (4) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e,merupakan penerimaan daerah yang dapat dikelola langsung secara transparan untuk membiayai ATV sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 13 (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih yang diperoleh selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran merupakan pendapatan asli daerah Kota Batu dan wajib disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan pada tahun anggaran berikutnya ; (2) Besarnya penggunaan laba bersih ATV sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan secara rinci sebagai berikut : a. Untuk pemerintah Daerah ; b. Untuk Cadangan Umum ; c. Untuk Jasa Produksi ; d. Untuk Dana Kesejahteraan Karyawan (termasuk pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, dan pegawai yang akan pensiun). (3) Besarnya penggunaan laba bersih ATV sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BAB IX KERJA SAMA Pasal 14 (1) Direksi ATV dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang kerja sama management, kerja sama bidang produksi, kerja sama bidang jasa, kerja sama sumber daya manusia, dan bantuan tekhnik ; (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas siaran dan pengembangan modal ATV ; (3) Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas. BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 15 (1) Rencana induk adalah kerangka kerja yang disusun oleh Dewan Pengawas yang berfungsi acuan kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ; (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi ATV. Pasal 16 (1) Rencana Kerja dan Anggaran adalah rencana kerja tahuanan dan besaran anggraan yang dibutuhkan untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran ; (2) ATV wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan diajukan kepada Walikota ; (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi ATV. BAB XI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 17 (1) Laporan Pertanggungjawaban ATV adalah laporan yang wajib dibuat secara periodik dan sistimatis oleh Dewan Direksi ATV dengan mengetahui Dewan Pengawas ATV sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ATV yang disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kota Batu ; (2) Laporan paling sedikit memuat tentang : a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai ; b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja ; c. Perhitungan anggaran yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan dan data lainnya yang dianggap perlu. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara periode bulanan, triwulanan, dan tahunan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Dewan Pengawas ATV harus segera dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan ; (2) Setelah terbentuk Dewan Pengawas ATV, harus segera membentuk Dewan Direksi ATV selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan ; (3) Selama Dewan Pengawas maupun Dewaksi belum dibentuk Walikota dapat menunjuk pejabat sementara direktur ATV ; (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penjabaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Agropolitan Televisi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu . Ditetapkan di Batu pada tanggal 28 Agustus 2009 WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 16 September 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU
ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 19530111 198303 1 009
LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 3 / E
