PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU KEPADA PT. BANK JATIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah; b. bahwa PT. Bank Jatim merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang setiap tahunnya memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kota Batu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT. Bank Jatim.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 1997; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD; 28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu; 29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU KEPADA PT. BANK JATIM
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Batu; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; 4. Walikota adalah Walikota Batu;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu; 6. Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada badan usaha pemerintah dan swasta ; 7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Jatim; BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim adalah : a. menjadi salah satu pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Jatim; b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; d. meningkatkan usaha kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. BAB III BESARAN Pasal 3 (1) Penyertaan Modal yang telah dimiliki Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 2.046 (dua ribu empat puluh enam) lembar saham atau senilai Rp. 2.046.000.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta rupiah); (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. BAB IV SUMBER DANA Pasal 4 (1) Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah kepada PT. Bank Jatim bersumber dari dana APBD Kota Batu dan keuntungan penyertaan modal tahun lalu; (2) Saham penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diarsip dan disimpan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dan /atau instansi yang berkopeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENGURUSAN SAHAM Pasal 5 Semua saham - saham PT Bank Jatim milik Pemerintah Kota Batu tidak dapat dimanfaatkan/ dipakai jaminan apapun ke lembaga keuangan/ perbankan tanpa terlebih dahulu persetujuan dari DPRD Kota Batu
BAB VI DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Pasal 6 (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jatim secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah; (2) Setiap RUPS Wajib dihadiri oleh Pemegang Saham dan hasilnya dilaporkan kepada DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 15 Juni 2009 WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 24 Agustus 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU
ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 19530111 198303 1 009 LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 2 / A
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 21TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU KEPADA PT. BANK JATIM I. Penjelasan Umum Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dimana Penyertaan Modal Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 71 ayat (7) dan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai aplikasinya disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan ditanamkan sebagai saham kepada pihak ketiga harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Batu kepada PT. Bank Jatim yang merupakan kegiatan stategis bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta mengakibatkan terciptanya lapangan pekerjaan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1) Penyertaan modal yang berasal dari keuntungan modal tahun lalu harus terlebih dahulu dianggarkan melalui APBD. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas.
