PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) BATU WISATA RESOURCE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
bahwa Pemerintah Kota Batu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah menyongsong era globalisasi, dipandang perlu mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ; bahwa keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam Badan Usaha Milik Daerah agar jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku perlu menetapkan Badan Usaha Daerah berbentuk hukum Perseroan Terbatas ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran diatas, maka dipandang perlu membentuk Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
: 1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ; 2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ; 4.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5.5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6.6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438); 7.7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1998); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor II/D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) BATU WISATA RESOURCE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; 5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu; 6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Batu; 7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksananya ; 8. Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resourse adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Batu bertugas mengembangkan sarana untuk kemajuan ekonomi Kota Batu melalui Usaha Pelayanan Jasa Keuangan, Jasa Perdagangan, dan jasa pariwisata; 9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource; 10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource; 11. Saham adalah Bukti Pemilikan Modal Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource baik berupa uang maupun barang; 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource; 13. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar (PT) Batu Wisata Resource; 14. Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource; 15. Holding Company adalah Perusahaan Induk yang dapat membentuk anak perusahaan / divisi yang bergerak di bidang jasa keuangan, jasa perdagangan, dan jasa pariwisata. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource; (2). Walikota diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dalam semangat Otonomi Daerah. BAB III STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk Divisi atau anak perusahaan; (2) Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batu.
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi peluang daerah serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batu ; (2). Tujuan Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource adalah : a. Memberikan fasilitas lapangan kerja ; b. Menarik minat pihak swasta dalam dan luar negeri untuk bersama Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dalam mengembangkan usaha jasa keuangan, jasa perdagangan, dan jasa pariwisata; c. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemerintah Kota mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. BAB V LAPANGAN USAHA Pasal 5 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource melakukan usaha yang meliputi : a. Pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggungjawab; b. Upaya menyangga pertumbuhan perekonomian masyarakat sektor riil dalam hal pembangunan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara profesional dan bertanggungjawab; c. Kerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun swasta asing sebagai upaya pengembangan jasa keuangan, jasa perdagangan, dan jasa pariwisata. BAB VI PENGELOLAAN Pasal 6 (1). Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten yang profesional dan berintegritas; (2). Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisaris dan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang yang profesional dan berintegritas;
(3). Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam anggaran dasar perseroan; (4). Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota; (5). Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen. BAB VII LABA PERUSAHAAN Pasal 7 Laba Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dan Divisi atau anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disetor langsung secara Netto ke Kas Daerah. BAB VIII KARYAWAN Pasal 8 (1). Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; (2). Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan peundang-undangan ketenagakerjaan. BAB IX MODAL DAN SAHAM Pasal 9 (1). Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2). Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah ; (3). Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas (PT). Batu Wisata Resource diatur dalan anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10 (1). Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi ; (2). Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainya ; (3). Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainya ; (4). Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ; (5). Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ; (6). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan perundangundangan yang berlaku. BAB XI RENCANA KERJA ANGGARAN Pasal 11 (1) Rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan ; (2) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan tahun berakhir. Pasal 12 (1). Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); (2). Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3). Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pemerintah Kota batu sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah); b. Koperasi Karyawan Pegawai Negeri Pemerintah Kota Batu sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4). Penambahan Modal Pemerintah Kota Batu terhadap Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD ;
(5). Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesui dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; (6). Untuk pertama kali saham Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi Karyawan Pegawai Negeri Sipil Kota Batu ; (7). Untuk selanjutnya Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dapat menjual saham kepada swasta dan / atau masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pasal 13 (1). Saham Pemerintah Kota terdiri dari uang tunai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan aset barang tidak bergerak; (2). Aset berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah kebun di wilayah Kelurahan Sisir Kecamatan Batu dengan luas ± 5 Ha; (3). Aset berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemisahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4). Penggunaan aset tidak bergerak, status pengelolaan aset disesuaikan dengan penggunaannya. Pasal 14 (1). Saham yang dikeluarkan Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource adalah saham atas nama. (2). Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. (3). Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII PELAPORAN Pasal 15 (1). Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 16 (1). Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource bubar berdasarkan : a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; b. Jangka waktu berdirinya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir ; c. Penetapan pengadilan. (2). Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang saham dan penetapan pengadilan mengacu pada Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; (3). Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar. BAB XIV PENGAWASAN Pasal 17 (4). Pengawasan kebijaksanan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku ; (5). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh audit independen; (6). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada DPRD. Pasal 18 Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dalam membentuk Divisi atau Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Walikota yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 28 Agustus 2009 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Diundangkan di Batu pada tanggal 16 September 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 19530111 198303 1 009 LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 2 / E
