PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap jumlah dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Batu guna disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi serta beban kerja perangkat daerah; b. bahwa guna meningkatkan peran dan fungsi lembaga pengawasan serta lembaga teknis daerah agar mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu adanya penguatan kelembagaan inspektorat dan lembaga teknis daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b konsideran diatas maka, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2007 Nomor IV/A) ;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor V/D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor V/D) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan d diubah dan ditambah huruf g, Pasal 26 dan dibaca sebagai berikut : Pasal 3 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, terdiri dari : a. Badan Kepegawaian Daerah; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyaratakat; d. Kantor Lingkungan Hidup; e. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi; f. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; g. Kantor Ketahanan Pangan. 2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A dan dibaca sebagai berikut : Pasal 11A (1) Kantor Ketahanan Pangan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketahanan pangan, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas ketahanan pangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. 3. Ketentuan Pasal 12 dirubah, dan dibaca sebagai berikut : Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. 4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A dan dibaca sebagai berikut : Pasal 19A (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Pasal II Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sepanjang tidak diatur dalam perubahan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku. Pasal III Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu Pada tanggal 28 Oktober 2009 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 4 Januari 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd WIDODO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19591223 198608 1 002
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 3 / D
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR
: 13 Tahun 2009
TANGGAL
: 28 Oktober 2009
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN
WALIKOTA BATU, ttd Garis Komando Garis Koordinasi
EDDY RUMPOKO
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR
: 13 Tahun 2009
TANGGAL
: 28 Oktober 2009
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
WALIKOTA BATU, ttd Garis Komando Garis Koordinasi
EDDY RUMPOKO
