PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU KEPADA PT. BANK JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu dan menggerakkan roda perekonomian masyakarat serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Batu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu meningkatkan permodalan PT. Bank Jawa Timur (Bank Jatim) melalui pernyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jawa Timur; bahwa PT. Bank Jatim merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, termasuk Pemerintah Kota Batu, sehingga perlu penyertaan modal Pemerintah Daerah guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD); bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT. Bank Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/E); Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D); Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2/A); Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1/A);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU KEPADA PT. BANK JAWA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Batu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. Walikota adalah Walikota Batu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang. PT. Bank Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bank Jatim adalah Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Dalam Penyertaan berdasarkan asas-sas: taat peraturan perundang-undangan; akuntabilitas; transparan; keadilan; dan kepatutan.
Modal
Daerah
dilakukan
Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip mendapatkan keuntungan (profit oriented).
BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 4 Penyertaan modal kepada Bank Jatim ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sampai dengan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Jatim secara komulatif sebesar Rp2.970.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2010 secara kumulasi berjumlah Rp2.046.000.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta rupiah); b. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah). Penyertaan Modal kepada Bank Jatim untuk Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Penyertaan Modal kepada Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan setelah disahkan dan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 5 Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 6 Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Bank Jatim wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kota Batu paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 8 Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran Bank Jatim. Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jatim, Walikota membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(1),
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT. Bank Jatim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.
LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 NOMOR 4/A PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU KEPADA PT. BANK JAWA TIMUR
PENJELASAN UMUM Bank Jawa Timur adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota seJawa Timur yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Batu sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PT. Bank Jatim merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kota Batu. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan asas: taat peraturan perundang-undangan adalah bahwa Penyertaan Modal Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan; transparan adalah bahwa dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, masing-masing pihak yang terkait harus terbuka dalam menyampaikan informasi yang diperlukan; keadilan adalah bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah harus seimbang dalam penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait; kepatutan adalah bahwa pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah harus dilakukan dengan wajar dan proporsional. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas
-o0o-
