PEMERINTAH KOTA BATU

PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur lebih lanjut tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118 ); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DESA.

TENTANG

BADAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Batu; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu; c. Walikota adalah Walikota Batu; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu; e. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Batu; f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan; g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

j.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; l. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; m. Panitia adalah Panitia Pengangkatan anggota BPD. BAB II PEMBENTUKAN BPD Bagian Pertama Panitia Pengangkatan BPD Pasal 2 (1). 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti anggota BPD,

Pemerintah Desa dan BPD membentuk Panitia yang dituangkan dengan Berita Acara; (2). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPD dan Aparat Desa dengan jumlah anggota ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota. (3). Panitia yang mengajukan diri sebagai calon anggota BPD atau berhalangan tetap keanggotaannya dinyatakan gugur dan digantikan dari unsur panitia yang sama; (4). Penentuan kedudukan dalam Panitia ditetapkan dengan musyawarah mufakat. Pasal 3 (1). Panitia sebagaimana

dimaksud

dalam pasal 2 mempunyai

tugas : a. Menerima usulan bakal calon anggota BPD; b. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon; c. Melaksanakan fasilitasi pengangkatan calon Anggota BPD; d. Menetapkan besarnya biaya pembentukan BPD; e. Membuat Berita Acara Pengangkatan dan melaporkan pelaksanaan pengangkatan calon anggota BPD kepada Pemerintahan Desa.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Tata Tertib Pengangkatan Anggota BPD yang ditetapkan oleh Panitia. Pasal 4 Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa. Bagian Kedua Persyaratan Calon BPD Pasal 5 Yang dapat diangkat menjadi Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah; c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. Berumur paling rendah 21 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah minimal 2 (dua) tahun tidak terputus-putus; g. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; i. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa; j. Tidak sedang menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintah Desa; k. Bertempat tinggal di desa setempat. Bagian Ketiga Jumlah Anggota BPD Pasal 6 (1). Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa ; (2). Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan : a. Jumlah penduduk 1.500 (seribu limaratus) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota;

b. Jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; c. Jumlah penduduk 5.501 ( lima ribu lima ratus satu) sampai dengan 7.500 ( tujuh ribu lima ratus) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota; d. Jumlah penduduk Lebih dari 7.500 ( tujuh ribu lima ratus) jiwa, 11 (sebelas) orang anggota. (2). Ketentuan jumlah anggota BPD ditetapkan Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dengan Berita Acara. Bagian Keempat Mekanisme Pencalonan dan Pengangkatan Anggota BPD Pasal 7 (1). Bakal calon anggota BPD diusulkan oleh Ketua RT melalui

Ketua RW yang bersangkutan berdasarkan musyawarah RT setempat; (2). Bakal calon yang diusulkan paling banyak sejumlah RT di RW yang bersangkutan; (3). Bakal calon yang dapat diusulkan sebagai anggota BPD dari masing-masing RT dapat berasal dari Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Pasal 8 (1). Panitia melakukan seleksi persyaratan bakal calon anggota BPD

yang diusulkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; (2). Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar urut bakal calon anggota BPD sesuai abjad nama yang ditetapkan oleh Panitia. Pasal 9 Penetapan calon anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh bakal calon yang telah ditetapkan Panitia. Pasal 10 (1). Panitia menetapkan jumlah calon anggota BPD 2 (dua) kali

jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; (2). Jumlah anggota BPD yang diangkat sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; (3). Hasil pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 11 Penetapan dan pengangkatan anggota BPD yang berhak diangkat dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan calon yang telah ditetapkan. Pasal 12 (1). Hasil musyawarah dan mufakat pengangkatan anggota BPD

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia; (2). Laporan pelaksanaan pengangkatan anggota BPD dan Berita Acara Pengangkatan disampaikan oleh Panitia kepada Pemerintahan Desa; (3). Berdasarkan laporan pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintahan Desa menetapkan anggota BPD terpilih sesuai hasil musyawarah dan mufakat dalam Berita Acara; (4). Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pencalonan dan pengangkatan anggota BPD diatur dengan tata tertib panitia. BAB III PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD Pasal 13 (1). Peresmian anggota BPD hasil pengangkatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk ditetapkan menjadi anggota BPD dengan Keputusan Walikota; (2). Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD Pasal 14 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 15 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 16 BPD mempunyai wewenang : a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; f. Menyusun tata tertib BPD. Pasal 17 BPD mempunyai hak : a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat. Pasal 18 (1). Anggota BPD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Memperoleh tunjangan. (2). Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan ; d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. Memproses pemilihan Kepala Desa; f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan; h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 19 (1). Selain kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 19 ayat (2), BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat; (2). Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; (3). Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak. BAB V LARANGAN ANGGOTA BPD Pasal 20 (1). Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap

jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2). Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. Sebagai pelaksana proyek desa; b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. Menyalahgunakan wewenang; e. Melanggar sumpah/janji jabatan. BAB VI KEPENGURUSAN DAN RAPAT- RAPAT BPD Pasal 21 (1). Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu)

orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris; (2). Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus; (3). Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

Pasal 22 Alat kelengkapan BPD seperti Komisi dan/atau Bidang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 23 (1). Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD; (2). Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak; (3). Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; (4). Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD; (5). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB VII KEUANGAN BPD Pasal 24 (1). Pimpinan dan anggota BPD berhak menerima uang

tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa; (2). Tunjangan BPD dan uang sidang selama 1 (satu) tahun

anggaran dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa ; (3). Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa; (4). Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (5). Ketentuan lebih lanjut tentang rincian keuangan BPD diatur dengan Tata tertib BPD. BAB VIII PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD Pasal 25 (1). Pimpinan dan Anggota BPD berhenti bersama-sama pada

saat Anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya; (2). Masa jabatan anggota BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya; (3). Anggota BPD berhenti karena : a. Permintaan sendiri; b. Meninggal dunia;

c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 21. (4). Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pimpinan BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan. Pasal 26 (1). Penggantian antar waktu pimpinan dan anggota BPD

diambilkan dari calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); (2). Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat bersamasama Pemerintah Desa dan BPD; (3). Masa jabatan pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani. Pasal 27 Pengesahan penetapan pimpinan dan/atau anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul diterima. BAB IX HUBUNGAN KERJA Pasal 28 (1). Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa

dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;

(2). Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa. BAB X PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasal 29 (1). Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan

BPD; (2). Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang berlaku; (3). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua BPD kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 7 Desember 2006 WALIKOTA BATU, ttd

IMAM KABUL

Diundangkan di Batu Pada tanggal 7 Desember 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd Drs. SUHARNANTO M.,MM Pembina Tingkat I NIP. 470 044 309 LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2009 NOMOR 2 / D