PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Pelayanan Pasar di Kota Batu diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan Pelayanan Pasar terhadap kondisi daerah dan kemampuan masyarakat ; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 37 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ; 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu. 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. 5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu. 6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.
7. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya. 8. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan mengunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagi tempat kegiatan usahanya baik dengan mengunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. 9. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempattempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar. 10. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan pemakaian, bedak/los dan pelataran. 11. Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah. 12. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 13. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar. 14. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain didalam lingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dan jasa. 15. Toko/Bedak adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha barang dan jasa. 16. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. 17. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah. 18. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak. 19. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu. 20. Pedagang Tidak Tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap untuk memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang, dan lain-lain didalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti toko, bedak dan los didalam kawasan pasar yang menjadi aset Pemerintah Daerah. 22. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainya. 23. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Kepala Daerah. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda. 26. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dngan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perijinan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. (2) Prosedur dan tata cara perijinan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah untuk pemakaian tempat berjualan pedagang, pelayanan kebersihan. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lama waktu pemakaian, luas pemakaian tempat dan kelas pasar. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribuasi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Perubahan atas struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VI MASA RETRIBUSI Pasal 8 Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas Pelayanan Pasar. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi Pelayanan Pasar dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan di berikan.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 11 (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD. Bagian Ketiga Keberatan Pasal 12 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 13 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 14 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 15 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD atau kartu langganan dan/atau saat diberikan karcis. (2) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah. (3) Batas waktu pembayaran dan penyetoran yang dilakukan oleh bendahara penerima paling lambat 2 x 24 jam harus disetor ke Kas Daerah Bagian Keenam Penagihan Pasal 17 (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi Pasal 18 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau SKRDKB BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB X KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 20 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 21
(1)
(2)
(3)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB XI PENYIDIKAN Pasal 22
(1)
(2)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priibadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; a. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; b. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; c. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; d. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; f. Menghentikan penyidikan ; g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Pinyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 24 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 37 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuxran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 15 November 2010 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu Pada tanggal 18 November 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU
ttd WIDODO, SH.MH Pembina TK I NIP. 19591223 198608 1 002 LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2010 TANGGAL 15 November 2010 NOMOR 5 / C
Lampiran Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 16 Tahun 2010 Tanggal : 15 November 2010
TARIF RETRIBUSI PASAR BATU I. Tarif Pengenaan Retribusi Langganan.
No
Kelas Tempat
Jenis Jualan
1
2
3
1
2
Golongan A
Golongan B
Toko/Kios 1 M2 / hari (Rp) 4
terdiri dari : Perhiasan Emas dan Perhiasan yang 200 sejenis
Golongan C
160
terdiri dari : Tekstil, bahan bangunan, pracangan, 160 alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung
3
Bedak/Los 1 M2 / hari (Rp) 5
120
terdiri dari : Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ 120 ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bunga-bungaan/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B
105
II. Tarip Pengenaan Retribusi Harian No
1 1.
Kelas Tempat
Jenis Jualan
2
3
Golongan A
Toko/Kios/Bedak/ Dan Pelataran 1 M2 / hari (Rp) 4
terdiri dari : Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis
2.
Golongan B
450
terdiri dari : Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, 375 batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung
3.
Golongan C
terdiri dari : Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ ikan kering, 300 rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/ kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bungabungaan/ tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B
III. Tarip Retribusi Pasar Hewan
No
1 2
Jenis Hewan
Lembu/Kerbau Kambing Domba
Besar Tarip (Rp)
Keterangan
5.000,00 2.000,00
1 (satu) ekor 1 (satu) ekor
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I.
UMUM Bahwa Retribusi Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 37 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu harus diganti dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan rasa keadilan, kemampuan masyarakat dengan memperhatikan budaya masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Yang dimaksud Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas
