PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR…..TAHUN……… TENTANG TATA KELOLA HOTEL, PENGINAPAN DAN KOS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Bahwa dengan perkembangan Kabupaten Pamekasan yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan hotel, penginapan dan kos; bahwa dengan semakin meningkatnya usaha hotel, penginapan dan kos di Kabupaten Pamekasan, perlu diadakan upaya terpadu antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman baik pengelola, penginap maupun lingkungan sekitarnya; bahwa sejalan dengan perkembangan usaha hotel, penginapan dan kos serta bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur usaha hotel, penginapan dan kos, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel, penginapan dan kos; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan dan Kos di Kabupaten Pamekasan.
1
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2
11.
12.
13. 14. 15.
16.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG TATA KELOLA HOTEL, PENGINAPAN DAN KOS. 3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah DPRD Kabupaten Pamekasan 6. Hotel adalah usaha penyediaan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Penginapan adalah usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan pembayaran harian. 8. Rumah kos adalah usaha penyediaan tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu menggunakan seluruh/sebagaian rumah tinggal atau bangunan khusus untuk usaha tersebut. 9. Pimpinan usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha. 10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola hotel dan penginapan/kos. 4
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. BAB II RUANG LINGKUP, AZAS, & TUJUAN Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hotel, penginapan dan rumah kos. Pasal 3 Pengelolaan hotel, penginapan dan rumah kos diselenggarakan berazaskan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan, kearifan lokal dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengahtengah masyarakat setempat. Pasal 4 Pengelolaan hotel dan penginapan dan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan: a. Mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang religius; b. Mencitrakan Kabupaten Pamekasan sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal; c. Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat; d. Mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial dan kultur; e. Mendorong berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Pamekasan. BAB III BENTUK USAHA Pasal 5 (1) Usaha hotel, penginapan dan rumah kos dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.
5
BAB IV PENGGOLONGAN USAHA Bagian Kesatu Hotel Bintang (1) (2)
(3)
Pasal 6 Usaha hotel berbintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dengan piagam bertanda bintang. Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dengan tanda bintang 1 (satu) atau tanda bintang 2 (dua), dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koeprasi atau Yayasan. Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dengan tanda bintang 3 (tiga), tanda bintang 4 (empat) atau tanda bintang 5 (lima) berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Pasal 7 Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (1)
(2)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 8 Golongan kelas usaha hotel bintang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang, sedangkan golongan kelas usaha hotel bintang terendah dinyatakan dengan piagam bertanda 1 (satu) bintang. Dalam hal usaha hotel bintang dapat melampaui pesayaratan golongan kelas usaha hotel denga tanda (lima) bintang, maka Bupati memberikan piagam khusus golongan kelas usaha hotel. Pasal 9 Piagam golongan kelas usaha hotel bintang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Piagam golongan kelas usaha hotel bintang dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum. Penetapan golongan kelas usaha hotel bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persayaratan yang dapat dipenuhi. Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas usaha hotel bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Hotel Melati
(1)
Pasal 10 Usaha hotel melati digolongan dalam 3 (tiga) kelas dan dinyatakan dengan piagam bertanda bunga melati. 6
(2)
Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel melati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 11 Golongan kelas usaha hotel melati tertinggi dinyatakan dengan 3 (tiga) bungan melati, golongan kelas usaha hotel melati menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga melati, sedangkan golongan kelas usaha hotel melati terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati. (1) (2) (3)
Pasal 12 Piagam golongan kelas usaha hotel melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penetapan golongan kelas usaha hotel melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persyaratan yanga dapat dipenuhi. Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas usaha hotel melati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 13 Piagam golongan kelas usaha hotel melati dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum. Bagian Ketiga Penginapan (1) (2)
Pasal 14 Usaha penginapan dapat menyediakan jasa pelayanana makan dan minum sebagai jasa tambahan. Kriteria dan persyaratan usaha penginapaN ditetapkan dengan peraturan Bupati. Bagian Keempat Rumah Kos
(1) (2)
Pasal 15 Usaha rumah kos dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan. Kriteria dan persayaratan usaha rumah kos ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB V KEWAJIBAN
(1)
Pasal 16 Pimpinan usaha yang mengelola hotel, penginapan dan rumah kos dalam menjalankan usahanya wajib: 7
a. b. c.
(2) (3)
(4)
(1)
(2)
Memberi perlindungan kepada tamu; Menghormati kearifan & budaya lokal Kabupaten Pamekasan Tidak menggunakan hotel, penginapan dan rumah kos untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum; d. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan tempat usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; e. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharga ditempat penyimpanan barang berharga yang disediakan; f. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; g. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan h. Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati. Untuk penyelengaraan penginapan dan rumah kos tidak diwajibkan menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana diwajibkan bagi usaha hotel. Pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pimpnan usaha hotel yang memilki fasilitas diskotik dan karaoke, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Ramadhan dan hari-hari bersar keagamaan lainnya, serta waktu-waktu yang ditentukan wajib mentaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 17 Dalam penyelengaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayait (1) huruf a, pimpinan usaha bertanggung jawab atas: a. Untuk hotel, penginapan, dan rumah kos, tidak menyediakan dan/atau menjual minuman keras; b. Pemeliharaan sanitasi dan pemeliharaan lingkungan; c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum; d. Memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu di kamar dari kemungkinan pencurian dan/atau kerusakan. Persyaratan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kelaikan 8
teknis alat perlengkapan sebagaiamna dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Pasal 18 Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d melampuai jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditemukan, maka pimpinan usaha hotel, penginapan dan rumah kos dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya. (1)
(2)
Pasal 19 Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf h meliputi: a. Laporan tingkat hunian kamar bulanan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dikirimkan selambat-lambatnya pada minggu kedua dari bulan pertama triwulan berikutnya. b. Laporan tahunan statistik, dikirim selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak akhir tahun takwin pelaporan. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 20 Pimpinan usaha hotel, penginapan dan rumah kos menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 21 Pimpinan usaha hotel, penginapan dan rumah kos dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajibannya. BAB VI PERUBAHAN USAHA (1) (2) (3)
Pasal 22 Terhadap pemindahtanganan kepemilikan usaha hotel, penginapan dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan akta peralihan hak. Terhadap perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati. Dengan adanya pemindahtanganan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan dan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin usaha wajib diperbaruhi sebagaimana izin baru. 9
(1)
(2)
Pasal 23 Usaha hotel, penginapan dan rumah kos yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Perubahan fasilitas dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.
Pasal 24 Ketentuan mengenai perizinan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PIDANA (1)
(2)
Pasal 25 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VIII PENYIDIKAN
(1) (2)
Pasal 26 Selain penyidik umum, penyidikan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; 10
e. f. g.
h. i. j.
k.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokume dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini; mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pasal 27 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait. Bupati dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkal melakukan penelitian terhadap persyaratannya. Untuk memudahkan pengawasan izin usaha dipasang pada tepat yang mudah dilihat dan dibacan oleh umum. Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Dalam
menyelenggarakan
Pasal 28 kegiatan usahanya, 11
pimpinan
usaha
melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus sesui dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP (1) (2)
Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sajak Peraturan Daerah ini diundangkan
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal BUPATI PAMEKASAN,
Diundangkan di Pamekasan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN
12
NOMOR
