RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR …. TAHUN ……. TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI PAMEKASAN, Menimbang :
a. bahwa usaha untuk menumbuhkembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam pembentukan rukun tetangga dan rukun warga; b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai wujud lembaga kemasyarakatan akan mendorong inisiatif dan peran serta masyarakat di Kabupaten Pamekasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
:
1
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); 12. Peraturan Daerah Kab Pamekasan Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa 13. Peraturan Daerah Kab Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2
14. Peraturan Daerah Kab Pamekasan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DAN BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH TENTANG TETANGGA DAN RUKUN WARGA
RUKUN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pamekasan. 3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pamekasan. 4. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Kab. Pamekasan. 5. Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan pada Kab. Pamekasan 6. Lurah adalah perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan pada Kab. Pamekasan. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahannegara kesatuan Republik Indonesia. 8. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 9. Tokoh Masyarakat adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan (Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat lingkungannya. 10. Penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
3
11. 12. 13.
14. 15.
16.
17.
18.
19. 20. 21.
22.
23.
24. 25.
Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun atau yang telah/pernah kawin. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah / Desa Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atau Kepala Desa. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah atau Kepala Desa. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di kelurahan. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/ atau RW ke dalam RW lain yang bersandingan. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. Rapat adalah pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu. Rapat RW adalah kegiatan rapat yang pesertanya meliputi pengurus RW dan Pengurus Harian RT dalam RW tersebut.
4
BAB II LANDASAN, TUJUAN, KEDUDUKAN Pasal 2 (1) RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) RT dan RW bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya; (3) RT dan RW mempunyai kedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorialnya masingmasing. (4) Maksud Pembentukan RT dan RW adalah : a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan; b. Sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau dengan instansi pemerintah lainnya; c. Sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya; d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. (5) Tujuan Pembentukan RT dan RW untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat. BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Tugas dan kewajiban pengurus RT dan pengurus RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman kepada upayaupaya dalam rangka: (1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat; (3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat; (4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat; (6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; (7) Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
5
(8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanakan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD yang berasal dari wilayah RW yang bersangkutan.
BAB IV PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 4 (1) Di kelurahan dan di desa dibentuk RT dan RW. (2) pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih. (3) pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah atau Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat. Pasal 5 (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dalam satu cakupan wilayah tertentu. (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu. Pasal 6 (1) RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah atau Kepala Desa melalui ketua RW. (2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah atau Kepala Desa setempat. (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa. (4) Keputusan Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.
6
Bagian Kedua Pemecahan dan Penggabungan Pasal 7 (1) RT dalam satu kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru, atau digabung dengan RT lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat. (2) RW dalam satu kelurahan, dapat dipecah menjadi dua atau lebih RW baru, atau digabung dengan RW lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat. (3) Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT atau RW baru hasil pemecahan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). (5) Pemecahan atau penggabungan RT dan/atau RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT atau RW. Pasal 8 (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah atau Kepala Desa. (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari peserta Rapat RT tersebut. (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa. (4) Keputusan Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat. Pasal 9 (1) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah atau Kepala Desa. (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut. (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa. (4) Keputusan Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat.
7
Pasal 10 (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu kelurahan atau desa. (2) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah atau Kepala Desa. (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu: a. dimulai dalam Rapat RT masing-masing yang akan digabung, b. rapat RW terkait, c. kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah atau Kepala Desa. (4) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut. (5) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut. (6) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa. (7) Keputusan Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat. Pasal 11 (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu: a. dimulai dalam rapat RW masing-masing yang akan digabung, dan; b. selanjutnya dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah atau Kepala Desa. (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT dalam RW tersebut. (3) Hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa. (4) Keputusan Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Bupati melalui Camat. Pasal 12 (1) Bupati mengesahkan Keputusan Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT/RW, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan 8
pengesahan Keputusan Lurah atau Kepala Desa oleh Bupati secara benar dan lengkap. (2) RT/RW yang dipecah atau digabung secara otomatis dihapus dan tidak dianggap lagi keberadaannya sebagai RT/ RW. (3) Pemberian nomor RT/ RW baru hasil pembentukan, pemecahan dan penggabungan RT/ RW diatur dan ditetapkan oleh Lurah atau Kepala Desa. BAB V RUKUN TETANGGA Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 13 Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 14 (1) Anggota RT mempunyai hak: 1. memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW; 2. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW; 3. memilih pengurus RT; 4. dipilih sebagai pengurus RT atau RW; 5. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW. (2) Anggota RT mempunyai kewajiban: a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW; b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW; c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW. (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi oleh forum musyawarah RT. Bagian Ketiga Pengurus Pasal 15 (1) Pengurus RT terdiri dari Pengurus RT Inti dan pengurus RT lainya. (2) Pengurus RT Inti terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara disesuaikan dengan kebutuhan.
9
(3) Pengurus RT lainnya adalah seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan; (4) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT. Pasal 16 (1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ; a. warga negara Republik Indonesia baik laki-laki maupun perempuan; b. berkelakuan baik; c. penduduk dewasa; dan d. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum musyawarah RT. (2) Pengurus RT Inti tidak boleh merangkap jabatan pengurus RW/ dewan kelurahan/ dewan kota. Pasal 17 (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT; (2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah RT; (3) Forum musyawarah RT menetapkan tata cara pemilihan ketua RT; (4) Ketua RT tepilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah. Pasal 18 (1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT; (2) Pengurus RT bertanggung jawab kepada forum musyawarah RT Pasal 19 (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal Ketua RT terpilih; (2) Selambat-lambatnya 15 hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya. Pasal 20 (1) Pengurus RT berhenti sebelurn selesai masa bhaktinya karena: a. meninggal dunia; b. keputusan forum musyawarah RT; c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan; 10
d. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RT; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) (2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya; (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan lurah atas usuI ketua RW. Bagian Keempat Forum Musyawarah RT Pasal 21 (1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT; (2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT; (3) Forum Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk : a. memilih pengurus; b. menentukan dan merumuskan program kerja; c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus. (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT. Bagian kelima Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan Pasal 22 (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah. (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis. BAB VI RUKUN WARGA Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 23 Anggota RW adalah anggota RT.
11
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 24 Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hak dan kewajiban anggota RT Bagian Ketiga Pengurus Pasal 25 (1) Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi, disesuaikan dengan kebutuhan; (2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW. Pasal 26 (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sama dengan untuk menjadi pengurus RT; (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan pengurus RT/BPD/ perangkat desa lainnya Pasal 27 (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RW; (2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah RW; (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan ketua RW; (4) Ketua RW tepilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah. Pasal 28 Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam forum musyawarah RW; (2) Pengurus RW bertanggung jawab kepada forum musyawarah RW. (1)
Pasal 29 Masa bakti pengurus RW selama 3 tahun terhitung sejak Ketua RW terpilih. (2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RW wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1). (1)
12
Pasal 30 (1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai masa baktinya karena : a. meninggal dunia ; b. keputusan forum musyawarah RW ; c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan ; d. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RW ; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;. (2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya; (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah berdasarkan keputusan forum musyawarah RW. Bagian Keempat Forum Musyawarah RW Pasal 31 (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW; (2) Forum musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW; (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RW. Bagian kelima Sumber Dana Pasal 32 Sumber dana RW dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan wajib RT dan sumbangan dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat yang sah. BAB VII SUMBER DANA Pasal 33 (1) Sumber dana RT/RW dapat diperoleh dari : a. swadaya warga RT/RW; b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
13
d. bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan usahausaha lain yang sah. (2) Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi masyarakat RT dan RW dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya keputusan (perda) ini adalah tetap sebagai RT dan RW; (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.
Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal ………… Bupati Pamekasan
_________________ Diundangkan di Pamekasan Pada Tanggal…….. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
________________
Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ….. Tahun ……
14
