PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi antara pusat dan daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691); 2. Undang - Undang . . .

-22. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan juga telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 8. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015); 10. Peraturan . . .

-310. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 22. Peraturan . . .

-422. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan; 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe; 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 10. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 11. Lembaga . . .

-511. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang - undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah; 12. Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah antara Negara; 13. Pulau - Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2; 14. Pulau - Pulau Terluar adalah Pulau yang memiliki titik - titik dasar koordinat geografi yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan Hukum Internasional dan Rasional; 15. Unit Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Bagian Perangkat Daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur - unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan; 16. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu; 17. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha; 18. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan; 19. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat; 20. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur - unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja : a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Lembaga Teknis Daerah; d. Lembaga Lain.

(2)

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat; c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; d Badan Ketahanan Pangan; e. Badan Lingkungan Hidup; f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; g. Badan . . .

-6g. h. i. (3)

Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pulau - Pulau Kecil dan Pulau Pulau Terluar; Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. Satuan Polisi Pamong Praja; b. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu INSPEKTORAT Pasal 3 (1)

(2)

(3)

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah; Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaran pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa; Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 4 (1)

(2)

(3)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan . . .

-7c. d.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan Daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 5 (1)

(2) (3) (4)

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik; Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit; Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat LEMBAGA LAIN Paragraf 1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 6 (1) (2)

(3)

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan . . .

-8a. b. c.

d.

Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya; Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 2 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Pasal 7 (1)

(2)

(3)

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program kantor; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu INSPEKTORAT Pasal 8 (1)

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan. c. Inspektur . . .

-9c.

d.

e.

f.

g. (2)

Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9 (1)

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan. c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : 1. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan; 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya. d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan : 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan; 2. Sub Bidang Sosial Budaya. e. Bidang Perencanaan Kawasan dan Tata Ruang, membawahkan : 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah. f. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahkan : 1. Sub Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri; 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur . . .

- 10 (2)

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 10 (1)

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. c. Bidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat membawahkan : 1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif; 2. Sub Bidang Pembinaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. d. Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, membawahkan : 1. Sub Bidang Pembinaan Ideologi, Persatuan, Kesatuan dan Pembauran Bangsa; 2. Sub Bidang Ketahanan, Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 1. Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang / Lembaga Asing; 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat. f. Bidang Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan, membawahkan : 1. Sub Bidang Politik, Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah; 2. Sub Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dan Pemerintahan. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 11 (1)

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris . . .

- 11 b.

c.

d.

e.

f.

g. h. (2)

Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan : 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan; 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Potensi Masyarakat. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan : 1. Sub Bidang Ekonomi Keluarga dan Usaha Kelompok Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Mikro dan Produksi Pemasaran. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahkan : 1. Sub Bidang Keserasian dan Rehabilitasi Lingkungan; 2. Sub Bidang Pemanfaatan Pesisir dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdesaan. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahkan : 1. Sub Bidang Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna; 2. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna. Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 12 (1)

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. c. Bidang Pengelolah Data, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolah Data; 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian. d. Bidang Perencanaan dan Pengadaan, membawahkan : 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Pengadaan.

e. Bidang . . .

- 12 e.

f.

g.

h. i. (2)

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan, membawahkan : 1. Sub Bidang Mutasi; 2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pembinaan; 2. Sub Bidang Pengawasan. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : 1. Sub Bidang Teknis Fungsional; 2. Sub Bidang Penjenjangan Struktural. Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam BADAN KETAHANAN PANGAN Pasal 13 (1)

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. c. Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi, membawahkan : 1. Sub Bidang Sumber Daya Pangan dan Pengembangan Cadangan Pangan; 2. Sub Bidang Distribusi Pangan, Akses dan Harga. d. Bidang Konsumsi Pangan, membawahkan : 1. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 2. Sub Bidang Teknologi Pangan. e. Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Pangan, membawahkan : 1. Sub Bidang Kerawanan Pangan; 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan. f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh . . .

- 13 Bagian Ketujuh BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 14 (1)

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. c. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan : 1. Sub Bidang Teknis Amdal; 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas. d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Lingkungan; 2. Sub Bidang Perijinan dan Evaluasi. e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan : 1. Sub Bidang Tata Lingkungan; 2. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan. f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pasal 15 (1)

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; 2. Sub Bidang Pengarusutamaan Anak. d. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan; 2. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Program. e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; 2. Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Reproduksi. f. Bidang . . .

- 14 f.

g. h. (2)

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawahkan : 1. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat; 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga. Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan BADAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN, PULAU - PULAU KECIL DAN PULAU - PULAU TERLUAR Pasal 16 (1)

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pulau - Pulau Kecil dan Pulau - Pulau Terluar, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. c. Bidang Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil dan Pulau - Pulau Terluar, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolaan Keutuhan Pulau - Pulau Kecil dan Terluar; 2. Sub Bidang Pengawasan Eksistensi Pulau - Pulau Kecil dan Terluar. d. Bidang Pengembangan Perekonomian, Sarana dan Prasarana, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kerjasama Ekonomi; 2. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana. e. Bidang Kewaspadaan Wilayah Perbatasan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pemantapan Bela Negara; 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pemantapan Hubungan Kerjasama. f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pulau - Pulau Kecil dan Pulau - Pulau Terluar adalah sebagaimana terlampir.

Bagian Kesepuluh KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Pasal 17 (1)

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian . . .

- 15 b. c. d. e. f. (2)

Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perpustakaan; Seksi Arsip; Seksi Dokumentasi; Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas RUMAH SAKIT UMUM LIUN KENDAGE TAHUNA Pasal 18 (1)

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna, terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Pelaporan. c. Bidang Perawatan, membawahkan : 1. Seksi Asuhan Keperawatan; 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan. d. Bidang Pelayanan, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan; 2. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik. e. Bidang Rekam Medis, membawahkan : 1. Seksi Rekam Medis dan Data; 2. Seksi Informasi, Hukum dan Penyuluhan. f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2)

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 19 (1)

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban; d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; e. Seksi Hukum dan Informasi; f. Kelompok . . .

- 16 f. (2)

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Pasal 20 (1)

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari : a. Kepala Sekretariat; b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pengaduan; d. Seksi Pelayanan Perijinan; e. Seksi Pelayanan Non Perijinan; f. Seksi Informasi dan Dokumentasi; g. Tim Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2)

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagaimana terlampir.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Pasal 21 (1)

(2)

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan tugas sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA Pasal 22 (1)

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing - masing. (2) Setiap . . .

- 17 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam penyampaian laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing - masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELON Pasal 23 (1) (2)

(3) (4) (5)

Inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIb; Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa; Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit, merupakan jabatan struktural eselon IIIb; Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, merupakan jabatan struktural eselon IVa. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 24 (1) (2)

(3)

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan berhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati. Pejabat Fungsional diangkat dan berhentikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 25 . . .

- 18 Pasal 25 Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 (1)

(2) (3)

Dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 27 Mekanisme tata kerja, penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1)

(2)

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; Berdasarkan BAB XI Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyatakan bahwa ”Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak - hak Kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa”.

BAB XII . . .

- 19 BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Tahun 1997 tentang Susunan dan Tatakerja Organisasi RSUD Liun Kendage Tahuna, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Luar Daerah Dalam Wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 22 Juli 2008 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO Diundangkan di Tahuna pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2008 NOMOR

- 20 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I.

UMUM Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang - Undang ini ditentukan menjadi Urusan Pemerintah. Rincian urusan pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Dengan berlakunya kedua peraturan perundang - undangan tersebut, keberadaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah perlu diadakan penataan kembali termasuk di dalamnya pembentukan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur Perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 21 Lembaga Teknis Daerah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Disamping Lembaga Teknis Daerah tersebut diatas, dibentuk Lembaga Lain sebagai amanat Undang - Undang. Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Adapun Peraturan Daerah ini terdiri 12 (dua belas) Bab dan 30 (tiga puluh) Pasal.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

- 22 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 23 Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 24 Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

- 25 Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.