PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN
INSPEKTORAT Jalan A. Yani No. 17 Telp.(0517) 21833 Kandangan 71211
PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
09 TAHUN 2015 TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018 INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN , Menimbang : a. bahwa
sebagai
penjabaran
lebih
lanjut
dalam
rangka
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1
tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Pembangunan
Nomor
Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana
2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun
2012
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 2
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20142018); 13.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 163). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
REVISI
RENCANA
STRATEGIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018. Pasal 1 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun
2014-
2018, yang selanjutnya disebut RENSTRA INSPEKTORAT adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2014 sampai dengan 2018. Pasal 2 1) Renstra Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2) Penyusunan Renstra Inspektorat berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bersifat indikatif.
3
Pasal 3 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur ini. Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur. Pasal 5 Peraturan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 17 Desember 2014
4
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan
kerja,
lapangan
pengambilan
kebijakan,
berdaya
saing,
berusaha,
akses
maupunpeningkatan
terhadap indeks
pembangunan manusia. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
5
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
5 (lima) tahun.
8. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi
adalah
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 14. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 15. Indikator
kinerja
adalah
alat
ukur
untuk
menilai
keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 16. Musyawarah
Perencanaan
Musrenbang adalah forum
Pembangunan
yang
selanjutnya
disingkat
antarpemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah. 6
17. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7
