PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT Jalan A. Yani Nomor 17 Telp. (0517) 21833 KANDANGAN 71211 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018 INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 2018; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
8.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. 2
KETIGA
: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 1 Oktober 2015 INSPEKTUR KABUPATEN,
Ir. RUSMAJAYA, MT Pembina Utama Muda NIP. 19630212 199203 1 009 Tembusan : 1. Bupati Hulu Sungai Selatan Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018 1. Nama Organisasi
: Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas
: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
3. Fungsi
: a. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan bidang pembangunan; c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan bidang pemerintahan; d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan bidang kemasyarakatan; e. pengelolaan urusan kesekretariatan.
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1
2
3
4
1.
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat pengawasan
Makna Indikator : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dituntut untuk memiliki aparatur pengawasan yang kompeten dan profesional. Alasan Pemilihan Indikator : Jumlah Pejabat Pengawas Auditor dan P2UPD belum sepadan dengan jumlah obyek pengawasan. Rumus Perhitungan ∑Jumlah Aparatur Pengawas yg bersertifikat pengawasan ∑Jumlah APIP
5
X 100%
PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
5
6
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Data Jumlah Auditor dan P2UPD .
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1
2
3
4
2.
Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
5
6
Makna Indikator : Sub Bagian Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam Evaluasi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang Pelaporan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good government). Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan Rumus Perhitungan ∑Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun n ∑Rekomendasi Tahun n
6
X 100%
LHP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun n
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
6
2. Persentase Makna Indikator : Sekretariat dan LHP Inspektorat penurunan temuan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan APIP Kabupaten Hulu bersifat keuangan mempunyai misi untuk menciptakan tata Sungai Selatan kepemerintahan yang baik (good government) dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menandakan peningkatan kualitas pengawasan dan dapat mengukur kinerja organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka quality assurance. Rumus Perhitungan ∑TKEU n-1 - ∑TKEU n ∑TKEU n-1
X 100%
Keterangan : ∑TKEU n : Nilai temuan bersifat keuangan pada tahun berjalan (Rp)
∑TKEU n-1 : Nilai temuan bersifat keuangan tahun sebelumnya (Rp)
7
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
6
3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu
Makna Indikator : Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good government).
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan SKPD yang ada temuan Pihak Eksternal
Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Pihak Eksternal dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan Rumus Perhitungan ∑Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun n ∑Rekomendasi Tahun n
8
X 100%
Laporan Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal Tahun n
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
6
4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah
Makna Indikator : Sub Bagian SKPD bertanggungjawab atas temuan yang Evlap dan menimbulkan kerugian Negara/Daerah dan SKPD yang ada menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Pihak temuan Pihak Eksternal tepat waktu. Eksternal Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Pihak Eksternal menandakan kinerja SKPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Rumus Perhitungan ∑TK Eks n -1 -∑TK Eks n ∑TK Eks n-1
Keterangan : ∑TK Eks n
X 100%
: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah pada tahun berjalan (Rp) : Nilai temuan Pihak Eksernal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya (Rp)
∑TK Eks n-1
9
Laporan Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
6
5. Persentase Makna Indikator : APIP penanganan kasus Salah satu grand strategi Inspektorat Kabupaten pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah peningkatan mutu masyarakat pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal serta pengawasan masyarakat. Alasan Pemilihan Indikator : Persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dapat mengukur sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dengan pengawasan masyarakat. Rumus Perhitungan Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dibagi pengaduan masyarakat dalam waktu satu tahun dinyatakan dalam persen. ∑Pengaduan Masy Selesai ∑Pengaduan Masy
10
X 100%
Laporan Instansi, Pengaduan Masyarakat melalui media massa atau perorangan
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
6
3
Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah yang melayani)
1. Opini Audit Eksternal
Makna Indikator : Tim Reviu LHP BPK RI Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan telah LKPD dan ditetapkan beberapa kebijakan dalam DPPKAD mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Alasan Pemilihan Indikator : Dengan adanya indikator tersebut diharapkan agar LKPD sesuai dengan SAP Rumus Perhitungan Opini BPK RI = Wajar Tanpa Pengecualian
2. Persentase SAKIP SKPD yang minimal berpredikat B
Makna Indikator : Tim Evaluasi Nilai Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan telah SAKIP SKPD SKPD ditetapkan beberapa kebijakan dalam mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Alasan Pemilihan Indikator : Dengan adanya indikator tersebut diharapkan agar Laporan Kinerja SKPD sesuai dengan SAKIP
11
SAKIP
No.
KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1
2
3
4
5
6
Rumus Perhitungan Jumlah SKPD dengan SAKIP bernilai “B” dibanding dengan jumlah seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam persen. ∑SKPD Nilai SAKIP B SKPD yang dievaluasi
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Hasil Pengawasan
X 100%
Makna Indikator : Indikator ini adalah sebagai alat ukur atas kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi ∑Responden yang puas terhadap hasil pengawasan ∑ Responden
12
X 100%
INSPEKTUR KABUPATEN,
Ir. RUSMAJAYA, MT Pembina Utama Muda NIP. 19630212 199203 1 009
13
