Pembuktian : Tanggungjawab Komando I. Pendahuluan Saat ini Pengadilan HAM Tanjung Priok telah memasuki tahap pembuktian, yaitu tahap pemeriksaan saksi. Bahkan, dalam salah satu berkas, yaitu berkas perkara R. ButarButar pada hari Rabu tanggal 31 April 2004 telah memasuki tahap pembacaan tuntutan pidana (requisitor) dari jaksa penuntut umum. Namun, secara keseluruhan tidak terdapat peningkatan kualitas dalam proses persidangan di Pengadilan HAM Tanjung Priok ini. Banyaknya saksi yang mencabut keterangan, beberapa saksi yang dalam memberikan keterangan sering mengungkapkan opini atau pendapat pribadi serta minimnya barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum merupakan faktor yang cukup mempengaruhi tidak adanya perbaikan kualitas dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok. Salah satu dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum kepada para terdakwa, khususnya Pranowo dan Butar-Butar adalah mengenai tanggungjawab komando. Dimana dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kedua terdakwa ini merupakan komandan militer yang mempunyai bawahan atau anak buah yang telah melakukan pelanggaran HAM yang berat. Namun, sampai saat ini, dalam persidangan belum terungkap secara jelas apakah ada anak buah kedua terdakwa ini yang telah melakukan pelanggaran HAM berat 1, sehingga kedua terdakwa ini patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan bawahan atau anak buahnya sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Disamping itu, dalam proses pembuktian, saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, belum dapat secara detail menjelaskan hubungan antara bawahan para terdakwa dan bagaimana rantai komando antara para terdakwa dengan anak buahnya tersebut. Proses pembuktian yang tidak berjalan dengan baik ini akan berakibat pada tidak dapat dihukumnya para terdakwa karena tidak terbuktinya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang didakwakan. Pengalaman pengadilan HAM ad Hoc kasus pelanggaran HAM berat Timor-timur menunjukkan bahwa salah satu faktor kegagalan melakukan penghukuman adalah tidak terbuktinya pelanggaran terhadap pasal 42 (1) UU No. 26 tahun 2000 yang sering dikenal sebagai delik tanggung jawab komando. Sulitnya membuktikan adanya tanggung jawab komando terhadap para terdakwa karena kompleksitas regulasi dan acuan fakta yang akan menunjukkan apakah seorang komandan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Pasal 42 (1) UU No. 26 tahun 2000 sebagai salah satu regulasi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban komando tidak cukup memberikan pengertian dan batas-batasan tentang bagaimana pasal 42 (1) tersebut diterapkan atau bagaimana penjelasan atas unsur-unsur tanggungjawab komando tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya 1 Adapun bawahan R. Butar-Butar, yakni Kapten Sriyanto dan Sutrisno Mascung, saat ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan untuk Pranowo tidak ada bawahannya yang diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan HAM.
1
putusan pengadilan HAM ad hoc Timor-timur yang berbeda satu dengan lainnya dan dengan fakta yang sama, kadangkala putusan bisa berbeda hanya karena perbedaan penafsiran atas delik yang tidak jelas. Oleh karena itulah, sangat penting untuk menyoroti bagaimana konteks tanggung jawab komando ini dimaknai dan akan dibuktikan dalam pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok ini. Konsekuensi pembuktian terhadap terdakwa yang terkait dengan pasal tanggung jawab komando ini harus dibuktikannya seluruh unsur atau element kejahatan baik pembuktian mengenai adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelakunya juga harus dibuktikan adalah bagaimana terdakwa dalam posisi saat itu dapat bertanggung jawab dan dapat bertanggung jawab secara pidana. Meskipun terbukti bahwa terjadi pelanggaran ham berat yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi tidak dapat membuktikan adanya penanggung jawab pelanggaran ham tersebut akan mengakibatkan tidak ada penghukuman atas pelanggaran ham berat yang terjadi sebagaimana beberapa kasus dalam pengadilan HAM ad Hoc Timor-timur. Laporan ini akan secara spesifik menyoroti mengenai proses pembuktian pertanggungjawaban komando di dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok, terutama dalam berkas perkara R. Butar-Butar. Bagaimana para pihak - hakim, penasehat hukum dan terutama jaksa penuntut umum- berusaha untuk menggali bukti-bukti mengenai struktur komando, rantai komando, posisi terdakwa pada saat peristiwa terjadi, dan keterlibatan bawahan terdakwa dalam peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Disamping fakta-fakta yang terungkap di persidangan, laporan ini juga akan memaparkan secara singkat mengenai konsep tanggungjawab komando menurut teori dan praktek peradilan yang telah digelar sebelumnya, yakni Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-tim dan praktek pengadilan internasional.
II. Konteks Kasus Terdakwa R .A. Butar Butar 2.1. Posisi Terdakwa R. Butar-Butar Pada Saat Peristiwa Tanjung Priok Terdakwa R. Butar-Butar menjabat Dandim (Komandan Kodim) 0502 Jakarta Utara pada tahun 1982-1985, dimana tugas pokok Dandim sebagai Komando Teritorial adalah untuk pembinaan wilayah 2, sehingga tercipta kondisi yang kondusif di wilayah Jakarta Utara. Disamping menjabat sebagai Dandim, terdakwa juga menjabat sebagai Dansatpamwil 3 yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan keamanan seluruh wilayah Jakarta Utara. Sebagai Dandim, terdakwa langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pangdam Jaya. Sedangkan sebagai Dansatpamwil, terdakwa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pangkopkamtibda Laksusda Jaya. Disamping menjabat sebagai Dandim dan Daansatpamwil, terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Muspida Jakarta Utara 4. Transkrip pemeriksaan terdakwa R.Butar-Butar dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok tanggal 24 Maret 2004 hal 18 2
3
Ibid, hal 14
4
Ibid, hal 38
2
Berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984, pada saat itu terdakwa sedang berada di PPL tenis Pluit dalam rangka pertandingan persahabatan tenis lapangan. Terdakwa baru mengetahuinya ketika ada laporan dari Kasi Ops Kodim Kapten Sriyanto yang melaporkan bahwa ada ancaman yang dilakukan Amir Biki kepada Kodim bahwa akan melakukan penyerangan apabila permintaan Amir Biki dkk tidak diperhatikan oleh Dandim, yakni untuk membebaskan 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 5. Dengan adanya ancaman tersebut, terdakwa langsung melaporkannya kepada Kodam yang dalam hal ini diterima oleh As Intel Kol. Sampurno dan As Ops Kodam Jaya 6. Dan dari laporannya diperoleh petunjuk bahwa keempat orang tahanan yang merupakan titipan dari Polres tersebut belum dapat dilepaskan, karena belum diperiksa oleh Polres Jakarta Utara 7. Selanjutnya setelah menerima petunjuk As Intel dan As Ops Kodam Jaya, terdakwa mengajukan permintaan perkuatan pasukan Yon Arhanudse 06, dan selanjutnya terdakwa memerintahkan Kapten Sriyanto untuk : Pertama, mengamankan obyek-obyek vital seperti Pertamina Plumpang, Mapolres dan Makodim Jakarta Utara. Kedua, berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari pihak Amir Biki. Ketiga, melaporkan semua kegiatan di lapangan secara langsung melalui radio/HT8. Dari lapangan, melalui HT, terdakwa mendengar bunyi tembakan, kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Kapten Sriyanto, dan dijawab oleh Kapten Sriyanto bahwa itu suara tembakan. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Kapten Sriyanto untuk menghentikan penembakan-penembakan yang dilakukan anak buahnya 9. 2.2 Dakwaan Terhadap Terdakwa R. Butar-Butar Dakwaan terhadap Mayjend TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar berisi dakwaan untuk bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran ham berat yang dilakukan bawahannya (tanggung jawab komando). Terdakwa sebagai atasan, yaitu Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara tidak melakukan pengendalian efektif secara patut dan benar dengan mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya sedang 5
Surat dakwaan hal 5 para 2
6
Transkrip, Op Cit hal 4
7
Ibid, hal 17
8
Surat dakwaan hal 5 para 4
9 Transkrip, Op Cit hal 17. Namun, yang menarik dari keterangan terdakwa tersebut, disatu sisi Kapten Sriyanto telah menyerahkan pasukannya kepad Kaspuskodalops Polres Jakarta Kapten Sidahuruk, disisi lain terdakwa melalui Kapten Sriyanto masih juga memberikan perintah-perintah kepada pasukannya yang telah di-BKO-kan kepada Polres Jakarta Utara.
3
melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham berat serta tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk menghentikan perbuatan tersebut (pasal 42 ayat (1) huruf a dan b. Adapun pelanggaran ham berat yang didakwakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 UU No 26 Tahun 2000) berupa pembunuhan (pasal 9 huruf a), penganiayaan (pasal 9 huruf h) dan perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang (pasal 9 huruf e). 2. 3. Konsekuensi atas beban pembuktian pembuktian Dengan melihat posisi terdakwa dan surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwa, maka beban pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan hubungan terdakwa dengan pasukan atau anak buah terdakwa yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan, disamping membuktikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti. Dalam konteks terdakwa sebagai seorang Komandan Kodim, dimana terdakwa sebagai seorang komandan tidak melakukan pengendalian terhadap anak buahnya yang melakukan penembakan sehingga menimbulkan korban baik meninggal maupun lukaluka dalam hal ini pasukan Arhanudse 06 yang di BKO kan dan anak buah terdakwa yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dengan dicantumkannya ............. 2.4 Tuntutan (Requisitor) Terhadap R. Butar-Butar Sesuai dengan sistematika proses persidangan, maka setelah pembacaan dakwaan dan proses pembuktian, maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan yang didakwakannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Uraian di bawah ini akan mencermati bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur penting dalam Pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan kepada R. Butar-Butar. Dalam tuntutannya, pertama-tama jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan kepada terdakwa merupakan dakwaan yang bersifat kumulasi, yaitu telah melanggar : Pertama : Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 Kedua : Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000 Ketiga : Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No. 26 tahun 2000 Selanjutnya jaksa penuntut umum menguraikan unsur-unsur yang akan dibuktikannya dari dakwaan yang diajukan kepada terdakwa, yaitu :
4
1. Komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada didalam yurisdiksi Pengadilan HAM 2. Mempunyai pasukan, mempunyai komando dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya, tidak melakukan pengendalian terhadap pasukannya secara patut. 3. Mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelangggaran hak asasi manusia yang berat. 4. Tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 5. Kejahatan kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya serangan tersebut berupa pembunuhan; penganiayaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Unsur Pertama Komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada didalam yurisdiksi Pengadilan HAM. Terhadap unsur pertama ini, dalam analisa yuridisnya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa R. Butar-Butar sebagai Komandan Kodim 0502 dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah pengendaliannya yang efektif. Hal ini terungkap di persidangan bahwa selain menjabat sebagai Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara, terdakwa juga menjabat sebagai Dansubgar dan Dansatpamwil Jakarta Utaraa, yang mempunyai anak buah. Selain itu, pada tanggal 12 September 1984 terdakwa sebagai Komandan Kodim telah menerima BKO dari Batalyon Arhanudse 06 ditugaskan untuk menghadang massa yang melakukan demonstrasi ke Makodim dan Mapolres Jakarta Utara, dimana terhadap pasukan yang melakukan penghadangan, yaitu Regu III dari Batalyon Arhanudse 06 terdakwa sebagai Komandan Kodim berhak untuk memerintahkan dan sekaligus bertanggungjawab terhadap pasukan yang berada dibawah kendalinya tersebut 10. Unsur Kedua Mempunyai pasukan, mempunyai komando dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya, tidak melakukan pengendalian terhadap pasukannya secara patut. Terhadap unsur kedua ini, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa sebagai seorang Komandan Kodim merangkap Dansubgar dan Komandan Satuan Pengamanan Wilayah (Dansatpamwil) Jakarta Utara sebenarnya terdakwa mempunyai komando dan pengendalian yang efektif terhadap pasukannya, baik pasukan organik maupun pasukan yang di-BKO-kan ke Makodim 0502 Jakarta Utara.
III. Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) 10
Surat Tuntutan No Reg. Perkara : 02/HAM/TJ. Priok/09/03, hal 135
5
3.2 Tanggungjawab Komando Dalam UU No. 26 tahun 2000 Ketentuan dalam UU No.26/2000 merumuskan delik tanggung jawab komando (command responsibility) dalam pasal 42 ayat (1). Ketentuan mengenai tanggung jawab komando ini mengacu pada pasal 28 Statuta Roma (mahkamah Pidana Internasional yang dengan sedikit perubahan dijabarkan kembali dalam rumusan seperti yang tertuang dalam UU No. 26/2000 tersebut. Namun pasal 42 ayat (1) UU No. 26/2000 ini mempunyai beberapa kelemahan dengan konsekuensi hukum yang besar. Rumusan tanggungjawab komando dalam pasal ini dijabarkan sebagai berikut: Komandan militer atau seseorang yang secara aktif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan tehadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan ham, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian secara patut, yaitu : a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham yang berat, dan b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Berdasarkan pengaturan yang demikian ada beberapa kelemahan dalam rumusan pasal 42 (1) UU No. 26/2000 tersebut, kelemahan itu adalah : “komando militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, …” Pengertian di atas, yang menggunakan kata “dapat” (should) dan bukannya “akan” atau “harus” (shall), secara implisit menegaskan bahwa tanggung jawab komando dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang diatur melalui UU No.26/2000 ini bukanlah sebuah hal yang bersifat otomatis dan wajib. Pasal ini secara tegas menguatkan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 yang cenderung ditujukan pada pelaku langsung di lapangan. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum harus dapat menunjukkan dan membuktikan adanya “keperluan” (urgensi) untuk mengadili para penanggung jawab komando, dan bukan hanya pelaku lapangan saja. Lebih lanjut, pasal 42 ayat 1 (a) mensyaratkan penanggung jawab komando untuk “seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.” Padahal, sumber dari pasal spesifik tersebut, yaitu pasal 28 ayat 1 (a) Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa komandan militer
6
seharusnya “mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau hendak melakukan kejahatan…” 11 Distorsi ini mengabaikan adanya kewajiban dari pemegang tanggung jawab komando untuk mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun dalam pasal 42 ayat 1 (b) pengabaian ini dikoreksi dengan kalimat “komando militer tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut, …”.Namun tidak ada definisi dan batasan yang tegas tentang apa yang “layak” dan “perlu” dilakukan oleh penanggung jawab komando. 12 Selain itu, pasal ini berimplikasi pada pengadilan terpaksa menekankan fokus perhatiannya pada proses, yaitu apakah tindakan yang dilakukan sudah layak atau tidak, apakah perlu atau tidak (obligation of conduct), dan secara otomatis mengabaikan pada kenyataan apakah tindakan yang diambil oleh penanggung jawab komando berhasil mencegah dan menghentikan kejahatan atau tidak (obligation of result). Padahal, selain harus bertanggung jawab jika menjadi pelaku langsung, penganjur, atau penyerta, seorang atasan seharusnya juga bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian melaksanakan tugas (dereliction of duty) dan kealpaan (negligence). Standar hukum kebiasaan internasional untuk “kealpaan” dan “kelalaian” dalam arti yang luas menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab secara pidana jika: (1) ia seharusnya mengetahui (should have had knowledge) bahwa pelanggaran hukum telah dan atau sedang terjadi, atau akan terjadi dan dilakukan oleh bawahannya; (2) ia mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan; dan (3) ia gagal mengambil tindakan korektif yang seharusnya dilakukan sesuai keadaan yang ada atau terjadi saat itu. 13 Tentang apakah seseorang tersebut “seharusnya mengetahui” harus diuji sesuai keadaan yang terjadi dan dengan melihat juga orang/pejabat lain yang setara dengan tertuduh. Berbagai kelemahan rumusan dalam pasal 42 (1) UU No. 26/2000 dilanjutkan dengan tidak adanya penjelasan yang memadai atas pasal tersebut. Implikasi atas tidak adanya penjelasan yang memadai atas rumusan tersebut akan berakibat pada tafsir yang berbeda antara majelis hakim, jaksa bahkan penasehat hukum terdakwa dalam melakukan pembuktian atas suatu perkara yang berkenaan dengan tanggung jawab komando tersebut.
11 Pasal 28 ayat 1 (a) Statuta Roma: “That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes;” (garis bawah dari penulis) 12 Batasan definitif tanggung jawab komando yang kabur ini juga diulangi pada pasal 42 ayat 2 yang mengatur tentang tanggung jawab atasan (polisi dan pejabat sipil). 13 Lihat artikel Jordan J. Paust “Superior Orders and Command Responsibility” dalam M Cherif Bassiouni (ed.), International Criminal Law, Volume I, Kluwer International, 1999, hal 236-237; Lihat juga artikel Anthony D’Amato, Superior Orders vs Command Responsibility, American Journal of International Law, edisi 80 (1986), hal. 604, 607-608; Penjelasan yang lebih panjang lebar dapat dilihat pada tulisan William Eckhardt, Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard, Military Law Review, edisi 97 (1982).
7
3.3 Praktek Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-tim IV. Analisis 4.1. Keterangan Saksi a. Sriyanto b. Herry Siswoyo 4.2. Keterangan Terdakwa 4.3. Keterangan Ahli a. PLT Sihombing b. Hikmahanto Juwono 4.5. Dokumen Pengadilan/Alat Bukti lainnya
V. Kesimpulan dan Rekomendasi
8
