TANGGUNG JAWAB KOMANDO
1 Disampaikan Oleh Fadillah Agus pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, Hotel Jogja Plaza, 23-27 Januari 2006
•
•
• •
BENTUK-BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELANGGARAN HKM. HUMANITER & HAM INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY …. Delik komisi … Pelaku STATE RESPONSIBILITY … Negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya .. Imputability CIVIL LIABILITY …. Kompensasi restitusi dan rehabilitasi COMMAND RESPONSIBILITY .. 2
CIVIL LIABILITY Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907 : • A belligerent Party which violate the provisions of the said regulations shall, if the case demands be liable to pay compensation. • It shall be responsible for all act committed by persons forming part of its armed forces ... Pembayaran kompensasi oleh Jepang ke beberapa negara di Asis (termasuk Indonesia ... Gedung Sarinah, Jembatan Ampera ... 3
Sejarah Pertanggungjawaban Komando • • • • • •
Hague Conventions of 1907 Nuremberg Charter Yamashita and Toyoda cases Tokyo Trial Hostage and High Command Cases Post WWII
4
Pasal 3 Konv. Den Haag 1907 • A belligerent Party which violate the provisions of the said regulations shall, if the case demands be liable to pay compensation. • It shall be responsible for all act committed by persons forming part of its armed forces
5
Siapakah Komandan itu? • Dua kriteria berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional : – status berdasarkan hukum (sebagai komandan), dan – kemampuan untuk melaksanakan pengendalian.
• Status berdasarkan hukum saja tidak cukup menjadikan seseorang sebagai komandan, ia harus dalam posisi untuk mampu melakukan pengendalian.
6
Commander in Chief GC I, Art 45
7
TANGGUNG JAWA KOMANDO (Pasal 87 Protokol I 1977) • Komandan harus menjamin bawahannya mengetahui kewajibannya berdasarkan hukum • Komandan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terjadi. • Ketika terjadi pelanggaran, komandan harus menjamin bahwa pelanggaran hukum itu dihentikan dan tindakan disiplin atau pidana dijatuhkan kepada pelaku 8
TANGGUNG JAWAB KOMANDO
4 PRINSIP DASAR BAGI KOMANDAN Komandan harus menjamin penghormatan terhadap Hukum Komando akan lebih mudah jika prajurit memahami Hukum Komandan tidak boleh menutup mata terhadap suatu pelanggaran Jika hukum dilanggar-komandan harus mengambil tindakan 9
Pasal 28 ICC (jo. Pasal 86 par. 2 Protokol I 1977) • Komandan bertanggung jawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengawasan efektifnya, atau yang disebabkan oleh kegagalannya dalam melakukan pengawasan yang patut, jika : - Komandan mengetahui, atau dianggap mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang atau akan melakukan kejahatan; dan - Komandan gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menindak atau melaporkan tindakan tersebut kepada atasannya untuk disidik dan dituntut. 10
Tanggungjawab dari Atasan Sipil Pasal 28 (b) ICC • Semangat dari Hukum Humaniter : Setiap orang yang berada dalam posisi sebagai penguasa atau otoritas, sipil maupun militer harus taat pada aturan konvensi • Atasan Sipil juga bertanggung jawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya sebagaimana tanggung jawab Komandan Militer. 11
Analisis dan interpretasi unsur-unsur Tanggung Jawab Komando (Ps. 28 a. ICC) • Military commander or person efectively acting as a military commander • forces (ref. Ps. 43 Prot. I 1977 : Angkatan Perang dan satuan atau kelompok yang doirganisir yang berada dibawah komando yang bertanggung jawab atasnya) • effective command and control …. de jure atau de facto 12
Analisis dan interpretasi unsur-unsur Tanggung Jawab Komando (Ps. 28 a. ICC) • effective authority and control …. termasuk juga terhadap pasukan yang tidak secara langsung berada dibawah komandonya sesuai dengan tanggung jawab operasionalnya • failure to exercise control properly … ref. Pas. 86 & 87 Prot. I 1977 ; pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan taggung jawab Komandan jika ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui …. • knew or should have known … kewajiban Komandan untuk mengetahui informasi yang relevan 13
Analisis dan interpretasi unsur-unsur Tanggung Jawab Komando (Ps. 28 a. ICC) • knew or should have known … kewajiban Komandan untuk mengetahui informasi yang relevan • failed to take all necessary and reasonable measures within his power …. mencakup tindakan prefentif dan korektif
14
Analisis dan interpretasi unsur-unsur Tanggung Jawab Komando Ps. 28 b. ICC • superior and subordinate relationships not described under (a) …. hubungan atasan dan bawahan yang tidak bersifat militer seperti dilingkungan pemerintahan, parpol, atau bisnis … de jure atau de fakto • superior … mencakup pimpinan politik, pemimpin suatu bisnis, pejabat PNS • subordinates … orang yang berada dibawah seorang atasan 15
Analisis dan interpretasi unsur-unsur Tanggung Jawab Komando Ps. 28 b. ICC • effective authority and control …. kewenangan de jure atau de fakto untuk mengeluarkan perintah atau petunjuk kepada bawahannya • failure to exercise control properly … • knew or consciously disregarde information ….. • failed to take all necessary measures within his or her power … mencegah atau menindak
16
Unsur-unsur utama Tanggung Jawab Komando • Hubungan atasan bawahan • Atasan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bawahannya akan, sedang atau telah melakukan pelanggaran (mens rea) • atasan gagal mencegah, menghentikan atau menghukum bawahannya tersebut (actus reus) 17
SAMPAI TINGKAT MANA ? Commentary Protocols 1977 : … this responsibility applies from highest to the lowest level of the hierarchy, from the commander in chief to the common soldiers who take over as a head of the platoon … TWO STEPS UP & TWO STEPS DOWN TIDAK BERLAKU …. 18
BAGAIMANA DALAM HUKUM DI INDONESIA?
19
PASAL 42 UU 26/2000 (1) KOMANDAN MILITER ATAU SSORG YG SCR EFEKTIF BERTINDAK SBG DANMIL DPT DIPERTGJWBKAN THD TINDAK PIDANA DLM JURISDIKSI PENGADILAN HAM, YG DILAKUKAN OLEH PASUKAN YG BERADA DI BAWAH KOMANDO DAN PENGENDALIANNYA YG EFEKTIF, ATAU DI BAWAH KEKUASAAN DAN PENGENDALIANNYA YG EFEKTIF DAN TINDAK PIDANA TSB MERUP AKIBAT DR TIDAK DILAKUKANNYA PENGENDALIAN SCR PATUT, YAITU : A.
DANMIL/SSORG TSB MENGETAHUI ATAU ATAS DASAR KEAD. SAAT ITU, SEHARUSNYA MENGETAHUI BHW PASUKAN TSB SDG MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YG BERAT; DAN
B.
DANMIL/SSORG TSB TDK MELAKUKAN TINDAKAN YG LAYAK DAN DIPERLUKAN DALAM RUANG LINGKUP KEKSNYA UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHENTIKAN PERBT TSB ATAU MENYERAHKAN PELAKUNYA PD PJBT YG BERWENANG UTK DILAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN 20 PENUNTUTAN
PASAL 42 UU 26/2000 (2) SSORG ATASAN, BAIK POLISI/SIPIL, BERTGJWB SCR PIDANA THD PELANGGARAN HAM YG BERAT YG DILAKUKAN O/ BAWAHANNYA YG BERADA DI BAWAH KEKUASAAN & PENGENDALIANNYA YG EFEKTIF, KRN ATASAN TSB TDK MELAKUAN PENGENDALIAN THD BAWAHANNYA SCR PATUT DAN BENAR, YAKNI : A.
ATASAN TSB MENGETAHUI ATAU SCR SADAR MENGABAIKAN INFORMASI YG SCR JELAS MENUNJUKKAN BAHWA BAWAHAN SDG MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YG BERAT; DAN
B.
ATASAN TSB TDK MENGAMBIL TINDAKAN YG LAYAK DAN DIPERLUKAN DALAM RUANG LINGKUP KEWENANGANNYA UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHENTIKAN PERBT TSB ATAU MENYERAHKAN PELAKUNYA PD PJBT YG BERWENANG UTK DILAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN 21
