Pemberdayaan Pegawai Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara
FENDY .R. MAMADOA ALDEN LALOMA NOVVA N. PLANGITEN
ABSTRACT This study aims to determine how Empowerment Of Employees In The Agency Public Protection Of National unity North Sulawesi. The data collection was conducted through interviews with 8 informan consist of : 1 leadership of agency heads, 2 heads of field, 1 head of sub fileds, 1 heads subpart, 3 staff. Based discussion Empowerment Of Employees In The Agency Public Protection Of National unity North Sulawesi yet fully based enabling and facilitating, but rather support by aspects conculting and collaborating. Therfore recommended that the Empowerment Of Employees adjustment need employees with different political,social,legal and national defense. And perform additional operational funds for stengthening the capacity of resource activities operatur, office also should include more employees in training activities socialization according to the field of work that the task could be running properly.
Keywords : Employee Empowerment
pelayanan
PENDAHULUAN Paradigma Daerah
yang
akan
menurut
Undang-undang
Tahun
2004
tentang
Daerah
ini
bertumpu
demokratisasi,
desentralistik
Pemerintahan
pemberdayaan
dan
terbukanya
memiliki
keleluasaan
dalam
kewenangannya,
peluang
konsekuensi (opportunities)
untuk
membuktikan
dalam
penyelenggaraan
bidang
pengambilan keputusan yang terbaik dalam
membawa
sekaligus tantangan (threat) bagi daerah
pelayanan yaitu suatu Pemerintah Daerah yang
paradigma
pemerintahan dari sentralistik menjadi
32
nilai
diberikannya
Perubahan
dikembangkan
pada
yang
kepada masyarakat.
Pemerintah
Nomor
publik
pemerintahan
terdesentralisasi
untuk
kemampuannya
dengan
kewenangan secara paradigma
demokratisasi, pemberdayaan aparatur
mengembangkan seluruh potensi yang
dan masyarakat serta pelayanan umum,
dimilikinya dalam mendukung kualitas 1
sehingga harapan
sesuai dan
dengan
keinginan,
kebutuhan
masyarakat
dapat terakomodasi. Tantangan dihadapi
untuk
mewujudkan
yang tujuan
setempat. Berbagai tantangan yang akan
politik dari desentralisasi adalah perlu
dihadapi oleh organisasi pemerintah di era
adanya kesadaran dari semua pihak untuk
globalisasi akan semakin berat, kemajuan
mau berbagi dan mengambil peran sesuai
teknologi
komunikasi,
porsinya masing-masing. Artinya bahwa
semakin
pemerintah dan para elit politik mau
dan
melibatkan masyarakat dalam pembuatan
permintaan
kebijakan dan masyarakat pun diharapkan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan
mau ikut serta dalam proses pembuatan,
akan menjadi hal yang penting. Oleh
pelaksanaan serta melakukan evaluasi
sebab itu, organisasi pemerintah yang ada
terhadap kebijakan publik yang dibuat
sekarang harus terus menata dirinya untuk
oleh elit-elit politik.
informasi
menjadikan
dan
masyarakat
berpengetahuan berpendidikan,sehingga
menciptakan organisasi pemerintah masa
Tantangan
depan yang memiliki kemampuan untuk
mewujudkan
mengantisipasi
adalah
dan
mempunyai
tujuan
lain politik
untuk tersebut
kehidupan perekonomian yang
komitmen untuk menghadapi perubahan
masih terpuruk, karena tanpa kondisi
kebutuhan masyarakat sebagai pengguna
ekonomi yang memadai, para elit politik
jasa yang diberikan pemerintah.
maupun masyarakat luas mudah terbujuk
Menurut Sadu Wasistiono
oleh politik uang. Tujuan administrasi
(2003:7-9) bahwa peluang dan tantangan
adalah agar proses-proses administrasi,
otonomi daerah berkaitan erat dengan
baik yang dijalankan oleh sektor publik
upaya
tujuan
maupun sektor privat menjadi lebih
desentralisasi, yakni tujuan politik, tujuan
efektif, efisien, adil, serta ekonomis.
administrasi serta tujuan sosial ekonomi.
Peluang dan tantangan otonomi
Tujuan politik dari desentralisasi adalah
tersebut diatas perlu disikapi dengan baik
untuk menciptakan demokratisasi pada
dan sebijaksana mungkin oleh pemerintah
tataran infrastruktur dan suprastruktur
daerah
politik. Melalui desentralisasi masyarakat
Provinsi Sulawesi Utara. Badan Kesatuan
di
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
pencapaian
tiga
daerah
dilibatkan
dalam
pembuatan
kebijakan
publik
proses
Pemerintah
Daerah
Utara
sebagai
ogranisasi
perangkat
menyangkut kepentingan mereka dengan
daerah
yang
berdasarkan
Peraturan
demikian aspirasi
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6
dan
yang
termasuk
kebutuhannya 2
Tahun
2011
diberi
jawab
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
dan
Sulawesi Utara sehingga pegawai yang
yang
ada memiliki kemampuan yang baik
bersifat spesifik di bidang kesatuan
untuk menjalankan tugas yang ada. dari
bangsa
penjelasan latar belakang di atas maka
melaksanakan pelaksanaan
tangung
penyusunan kebijakan
dan
daerah
politik.
Berbagai
permasalahan yang berhubungan dengan
penulis
idiologi
Pemberdayaan
dan
wawasan
kebangsaan,
mengambil
judul
Pegawai
Di
:
Badan
kewaspadaan nasional dan penanganan
Kesatuan bangsa dan Perlindungan
konflik, politik dalam negeri, pemantauan
Masyarakat Provinsi Sulawesi utara.
orang dan organisasi kemasyarakatan
METODE PENELITIAN
menjadi tangungjawab Badan Kesatuan
Metode Yang Digunakan
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
Metode yang di gunakan adalah
Utara.
kualitatif Peneliti memilih pendekatan Menyikapi
beban
kerja
yang
kualitatif dalam penelitian, karena sesuai
cukup berat apa lagi yang berkaitan
dengan
dengan pembinaan idiologi dan wawasan
menjelaskan
kebangsaan, penanganan konflik dan
yang dilakukan di Badan Kesatuan
politik dalam negeri seperti kegiatan
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
pemilu dan pemilukada yang banyak
Utara yang dalam hal ini mengenai
menjadi perhatian dewasa ini maka
fenomena-fenomena
diperlukannya aparatur yang memiliki
dengan permasalahan penelitian.
tujuan
penelitian
pemberdayaan
yang
yaitu pegawai
berkatian
kemampuan yang baik untuk dapat Jenis Penelitian
menjalankan tugas dan tangung jawab
Penelitian
yang ada. Upaya mempersiapkan
fenomena-fenomena
Politik Provinsi Sulawesi Utara, dimana
yang tepat, juga dilakukan dengan bentuk
peneliti adalah sebagai alat utamanya.
pegawai.
Peneliti memilih pendekatan kualitatif
Pemberdayaan merupakan aktivitas yang
dalam penelitian, karena sesuai dengan
dilakukan untuk memberikan daya dan kemampuan
kepada
pegawai
pemberdayaan
pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan
melalui kegiatan selaksi dan penempatan
pemberdayaan
menggunakan
pendekatan kualitatif dengan meneliti
sumber
daya aparatur yang siap pakai selain
kegiatan
ini
tujuan
oleh
penelitian
yaitu
menjelaskan
pemberdayaan pegawai yang dilakukan di
organisasi yang dalam hal ini Badan 3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menjelaskan
pemberdayaan
Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal
yang dilakukan di Badan Kesatuan
ini mengenai fenomena-fenomena yang
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
berkatian dengan permasalahan penelitian
Utara dan didasarkan pada kriteria: (1)
(Bogdan & Biklen, 1998).
memahami
Sumber Data
pegawai
kegiatan
yang
pegawai
pemberdayaan
dilakukan
di
Badan
Data yang dikumpulkan melalui
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
penelitian ini adalah data yang sesuai
Sulawesi Utara; (2) menyatu dengan
dengan
yaitu
aktivitas di Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan organisasi. Jenis data
Politik Provinsi Sulawesi Utara, (3) aktif
dalam penelitian ini dapat dibedakan
terlibat
menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
(2) Data sekunder. Data primer diperoleh
Sulawesi Utara;(4) memiliki waktu untuk
dalam bentuk verbal atau kata-kata atau
dimintai informasi oleh peneliti; dan (5)
ucapan lisan dan perilaku dari subjek
Subjek yang tidak mengemas informasi,
(informan)
dengan
tetapi relatif memberikan informasi yang
pegawai
sebenarnya.Informan yang rencananya
yang dilakukan di Badan Kesatuan
akan diwawancarai dalam penelitian ini
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
berjumlah 8 orang yang terdiri dari :
Utara.
Unsur Pimpinan(Kepala Badan/Sekretaris
Data sekunder yaitu berupa tulisan-
Badan)
: 1 Orang
tulisan,
Unsur Kepala Bidang
: 2 Orang
gambar atau foto-foto, peta, grafik yang
Unsur Kepala Sub Bidang
: 1 Orang
semuanya
berhubungan
dengan
Unsur Kepala Sub Bagian
: 1 Orang
menjelaskan
pemberdayaan
pegawai
Unsur Staf
: 3 Orang.
fokus
yang
menjelaskan
penelitian,
berkaitan
pemberdayaan
rekaman-rekaman,
gambar-
yang dilakukan di Badan Kesatuan
dalam
kegiatan
di
Badan
E. Instrumen Penelitian
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
Untuk dapat memahami makna
Utara.
dan
D. Informan
fenomena pemberdayaan pegawai yang
kualitas
penafsiran
terhadap
Para informan dalam penelitian
dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan
ini ditentukan berdasarkan kebutuhan
Politik Provinsi Sulawesi Utara maka
data sebagaimana permasalahan yang di
instrumen dalam penelitian ini adalah
kaji
peneliti sendiri yang secara langsung
yaitu
yang
berkaitan
dengan 4
berhadapan dengan subjek-subjek yang
pegawai
diteliti dan tidak dapat digantikan oleh
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
alat lain ataupun oleh orang lain. Dalam
Sulawesi Utara serta kenyataan yang
penelitian ini selain peneliti sebagai
sebenarnya
instrumen utama, peneliti menggunakan
dokumen yang berhubungan langsung
alat bantu seperti alat perekam suara (tape
dengan pemberdayaan pegawai yang
recorder),
(video
dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan
recorder), alat tulis, serta laptop untuk
Politik Provinsi Sulawesi Utara yang
menyimpan data hasil penelitian serta
terkait baik yang bersifat kajian teoritik
pedoman wawancara yang sebelumnya
maupun dokumen yang ada pada objek
telah disusun oleh peneliti yang berkaitan
penelitian.
dengan pemberdayaan pegawai yang
tujuan untuk mendapatkan data yang
dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan
mendalam sehingga dapat memahami
Politik Provinsi Sulawesi Utara.
pemberdayaan pegawai yang dilakukan di
alat
rekam
visual
yang
dilakukan
di
Badan
terjadi;(3)penggunaan
Hal ini dilakukan dengan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
F. Teknik Pengumpulan Data
Provinsi Sulawesi Utara.
Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya
G. Teknik Analisis Data
digunakan pada pendekatan kualitatif
Penganalisaan
data
kualitatif
dimana peneliti sendiri sebagai instrumen
dalam penelitian ini dilakukan dengan
dalam penelitian dengan menggunakan :
mengunakan rancangan analisis data
(1) pedoman wawancara terbuka (peneliti
menurut model interaksi analisis data
bertatap
kualitatif menurut Miles & Huberman
muka
langsung
dengan
informan). Teknik pengumpulan data ini
(1984).Kegiatan
yang
komunikasi
dengan mengumpul data di lapangan,
langsung dengan informan yang dianggap
mereduksi data, menyajikan data, dan
mengetahui
serta
akhirnya menarik kesimpulan/verifikasi.
memahami informasi yang berkaitan
Reduksi data dilakukan terus-menerus
dengan pemberdayaan pegawai yang
sesuai siklus gambar di atas selama
dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan
pengumpulan data berlangsung baik yang
Politik
Utara;(2)
berhubungan dengan berbagai kegiatan
observasi langsung kelokasi penelitian
yang telah dilakukan berkaitan dengan
dengan cara mengamati secara langsung
pemberdayaan pegawai yang dilakukan di
proses yang terjadi dalam pemberdayaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
digunakan
dan
Provinsi
melalui
menguasai
Sulawesi
5
analisisnya
dimulai
Provinsi
Sulawesi
yang
Dan Polotik Provinsi Sulawesi Utara.
kesemuanya berkaitan dengan membuat
Dan untuk menjabarkannya lebih lanjut
mampu(enabling),memperlancar(fasilitati
Peraturan
ng),berkonsultasi(consulting),berkerjasa
dikeluarkanlah
ma(collaborating),membimbing(mentorin
Sulawesi Utara Noimor 22 tahun 2012
g), dan mendukung (supporting).Reduksi
tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan
data adalah bagian dari kegiatan analisis
Bangsa Dan politik Provinsi Sulawesi
data
Utara.
yang
Utara
digunakan
selama
pengumpulan data. Penyajian data dimuat
Daerah
tersebut
peraturan
maka
Gubernur
Badan kesatuan Bangsa Dan
dalam bentuk deskripsi hasil penelitian
Politik
dan dianalisis. Setiap data hasil reduksi,
tugas Gubernur yang dimiliki tugas
dianalisis
pokok melaksanakan penyusunan dan
dan
ditarik
kesimpulan
merupakan
unsur
kebijakan
pendukung
sementara. Jika data yang disajikan
pelaksanaan
belum dapat disimpulkan, data tersebut
bersifat
direduksi dan disesuaikan dengan data
bangsa dan politik.. Untuk melaksanakan
lain untuk diperbaikinya. Apabila data
tugas dimaksud maka Badan Kesatuan
tersebut telah dianggap layak untuk
Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi
disimpulkan, maka ditarik kesimpulan-
Utara mempunyai tugas :
kesimpulan.
1) Perumusan Kebijakan Teknis.
spesifik
dibidang
2) Penyusunan
PEMBAHASAN
Pengkoordinasian,
Politik Provinsi Sulawesi Utara, adalah
Pelaksaaan Tugas.
satu
perangkat
daerah
3) Pemberi
yang
yang
kesatuan
Perencanaan,
Bangsa Dan
Badan Kesatuan
salah
daerah
Dan
Pembinaan
dukungan
atas
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
penyelenggaraan pemerintah daerah
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun
dibidang
2008 sebagaimana telah diubah dengan
perlindungan masyarakat.
peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Penyelenggaraan
kesatuan
bangsa
dan
urusan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi
administrasi kesekretarian, bina ideolagi,
dan
wawasan
Tata
Perencanaan
Kerja
Inspektorat,
Pembangunan
Badan
kebangsaan,
kewaspadaan
nasional, perlindungan masyarakat dan
Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
politik
Lain,
dalamnya
mengaktualisasikan tugas pokok dan
pemvbentukan Badan Kesatruan Bangsa
fugsi maka berdasarkan Peraturan Daerah
termasuk
di
6
dalam
negeri.
Dalam
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun
Fasilitasi Parpol, Pemilu, Pilpres dan
2011, Badan Kesatuan Bangsa Dan
Pilkada.
Politik Provinsi Sulawesi Utara terdiri
Berdasarkan hasil wawancara dan
dari 1 (satu) Kepala Badan, 4 (empat)
pengamatan di lokasi penelitian, pemenili
Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretaris, 3
menilai
(tiga) Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan)
pemberdayaan
Kepala Sub Bidang,yang terdiri dari :
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
a) Kepala Badan
Sulawesi Utara lebih banyak berkaitan
b) Sekretaris Badan. Sekretariat terdiri
dengan enabling, facilitating, conculting
dari
Sub
Bagian
Kepegawaian,
Hukum
Sub
Dan
bahwa
permasalahan
pegawai
di
Badan
dan, collaborating. Permasalahan yang
Bagian
berkaitan
dengan
mentoring
dan
Perencanaan Dan Keuangan dan Sub
supporting dinilai oleh peneliti banyak
Bagian Umum
berkaitan
dengan
aspek
conculting.
c) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Sehingga pembahasan dalam penelitian
Kebangsaan membawahi : Sub Bidang
ini hanya berkaitan dengan dengan
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
enabling, facilitating, conculting dan,
dan
collaborating atau membuat mampu,
Sub
Bidang
Nilai-Nilai
Kebangsaan d) Bidang
memperlancar,
Kewaspadaan
Nasional
1. Aspek Enabling
Konflik dan Sub Bidang Pemantauan
Membuat
Orang Dan Lembaga Asing.
mampu
dipahami
dengan memastikan bahwa pegawai yang
e) Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Ekonomi,
dan
bekerjasama.
membawahi : Sub Bidang Penanganan
Budaya,
berkonsultasi
Agama
ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan
dan
Politik Provinsi Sulawesi Utara yang
Kemasyarakatan membawahi : Sub
akan diberdayakan mempunyai segala
Bidang
sumber daya yang diperlukan untuk dapat
Fasilitasi
Organisasi
Keagamaan dan Sub Bidang Fasilitasi
diberdayakan secara penuh.
Organisasi
sebuah tangungjawab Badan Kesatuan
Kemasyarakatan
Seni,
Budaya dan Ekonomi. f) Bidang
Politik
Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi
Dalam
Negeri,
Utara untuk pegawai yang ada menjadi
membawahi : Sub Bidang Politik
semakin
Pemerintahan
menjadi
dan
Menjadi
Sub
Bidang
berdaya mampu
sehingga dalam
mereka
menjalankan
pekerjaan dalam bidang kerjanya masing 7
masing sehingga tujuan organisasi dapat
mencapai tujuan organisasi. Demikian
tercapai dengan baik.
pula halnya dengan pegawai yang ada di
2. Aspek Facilitating
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pemberdayaan
aspek
Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan
facilitating atau memperlancar dalam
kerja sama diperlukan bukan hanya pada
penelitian
dengan
masing masing seksi, atau dalam bidang
ketersediaan sarana dan prasarana kantor,
masing-masing akan tetapi antar bidang
keuangan untuk operasional.
pun
3. Aspek Consulting
mensinergikan program kerja dan dalam
ini
melalui
berkaitan
diperlukan
kerjasama
guna
Dalam pelaksanaan tugas sehari-
upaya mempermuda tercapainya tujuan
hari, pegawai harus dapat menyelesaikan
atau visi Badan Kesatuan Bangsa Dan
setiap
Politik
permasalahan
Apabila
yang
pegawai
menyelesaikan
dihadapi.
tidak
sendiri
dapat
Provinsi
Sulawesi
Utara.
Pemberdayaan mendatangkan manfaat itu
permasalahan
dengan
meniadakan
halangan
dan
yang dihadapi, diperlukan konsultasi
hambatan kerja yang diakibatkan oleh
untuk mencari jalan keluar. Konsultasi
pengendalian ketat akibat pendekatan
yang
manajemen
utama
merupakan
tugas
dan
tradisional.
Bennis
dan
tangungjawab dari pimpinan. Pimpinan
Mische (1995:45) menjelaskan bahwa
berkewajiban untuk menediakan waktu
pemberdayaan
kapanpun
batasan
untuk
berkonsultasi
pegawai
sehubungan
yang dengan
berarti
birokrasi
menghilangkan
yang
mengkotak-
kotakan orang dan membuat mereka
permasalahan yang dihadapi sehubungan
menggunakan
seefektif
mungkin
dengan pekerjaan pada bidang tugasnya.
keterampilan, pengalaman, energi dan
4. Aspek Collaborating
ambisinya. Kebiasan para birokrat yang
Kerjasama antara pegawai baik
membatasi diri pada level jabatan tertentu
unsure staf maupun dengan pimpinan
membuat yang bersangkutan tidak dapat
merupakan tujuan terakhir dari setiap
berkerja sama dengan orang lain.
program
pemberdayaan
yang
dalam
Oleh karenanya pemberdayaan
artian bahwa pegawai yang ada melalui
pemberdayaan pegawai diperlukan untuk
kerjasama yang dilakukan secara bebas,
menjawab kekuatan sosial yang tidak
terbuka, dan penuh dapat memanfaatkan
seimbang oleh karena itu diperlukan
seluruh kekayaan kecakapan atau potensi
intervensi
dan pengetahuan dalam organisasi untuk
ditujukan 8
yang tepat dan langsung kepada
pegawai
untuk
mengatasi kesenjangan. Pemberdayaan
Oleh karenannya penting dalam
adalah upaya untuk membangun daya itu
pemberdayaan
dengan mendorong, memotivasi,
dan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi
membangkitkan kesadaran akan potensi
Sulawesi Utara dalam peningkatan aspek
yang dimilikinya serta berupaya untuk
collaborating baik untuk masing – masing
mengembangkannya sehingga pegawai
program
dapat
benar
–
benar
pegawai
kerja
antara
di
antar
Badan
bidang
menjalankan
maupun dalam bidangnya itu sendiri
pekerjaan yang dipercayakan kepadanya
maupun collaborating penetapan program
berdasarkan bidang pekerjaan berjalan
kerja sehinga pegawai menjadi lebih
dengan baik. Pemberdayaan yang berupa
berdaya dan mandiri.
dorongan bekerja keras merupakan upaya
KESIMPULAN DAN SARAN
memacu semangat yang ada dalam diri
A. Kesimpulan
setiap orang untuk mampu melakukan
Berdasarkan hasil penelitian dan
sesuatu hal yang lebih. Menciptakan
pembahasan
suasana atau iklim yang memungkinkan
pemberdayaan pegawai yang dilakukan di
potensi dalam diri pegawai berkembang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
diawali dengan dorongan bekerja keras
Provinsi
yang dilakukan oleh pimpinan melalui
sepenuhnya berdasarkan enabling dan
kerjasama yang ditunjukkan dalam setiap
facilitating, akan tetapi lebih ditunjang
pekerjaan
oleh aspek conculting dan collaborating.
dengan
siaf
yang
ada.
teruangkap
Sulawesi
Utara
bahwa
belum
Pimpinan dapat memberikan contoh dan B. Saran
teladan dalam bekerja. Dengan contoh
Berdasarkan kesimpulan, maka
dan teladan yang ditunjukkan maka staf yang
ada
dengan
sendirinya
penelitian ini menyarakan beberapa hal
akan
yaitu : (1). Perlunya penyesuaian pegawai
mebgikuti apa yang ditunjukkan oleh
dengan latar belakang social, politik,
pimpinan. Kerja keras akan mendorong terjadinya
peningkatan
hukum
produktivitas
maupun
(2).Melakukan
(hasil) kerja. Selain dengan kerjasama ini
ketahanan penambahan
nasional. dana
operasional untuk kegiatan penguatan
akan tercipta semangat kerja yang tinggi
kapasitas sumber daya aparatur. (3).
dalam diri pegawai sehingga berkinerja
Melakukan
baik bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan
penyusunan
pelatihan
pegawai yang berkaitan dengan masalah
Politik Provinsi Sulawesi Utara.
social, politik, hukum maupun ketahanan 9
nasional.
(4).Mengikutsertakan
lebih
banyak lagi pegawai dalam kegiatan pelatihan dengan
maupun
sosialisasi
bidang
sesuai
Sumber-Sumber Lain :
pekerjaannya.
(5).Melakukan perbaikan pada sarana
Undang – Undang No 32 tahun 2004.
kantor seperti gedung dan penambahan
Undang – Undang No 12 tahun 2008.
fasilitas kantor lainnya. DAFTAR PUSTAKA
Bungin Burhan,. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencan. Clutterbuck David. 1995. The Power of Empowerment. Release the Hidden Talents of your Empoloyees. London : Clutterbuck Asociates. Cook, Sarah and Steve, Macaulay, 1997. Perfect Empowerment Pemberdayaan yang Tepat. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Rohidi dan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press. Pranarka.1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS
Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia; Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Widodo, .Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akontabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekia. 10
