Pemberantasan Korupsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Martabat Bangsa Indonesia Eko Soesamto Tjiptadi Deputi Pencegahan Jakarta, 4 Maret 2011
Daftar Isi
q Gambaran Korupsi Di Indonesia q Kebijakan Anti Korupsi di Dunia Usaha q Strategi Pemberantasan Korupsi KPK q Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi q Tantangan Pemberantasan Korupsi
1. Gambaran Korupsi di Indonesia Country Risk ?
• Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 (2,8) dan 2010 (2,8) • Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik
• Survei Integritas Sektor Publik à Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50) dan Tahun 2010 (5,42)
PERC – Tahun 2010 survei PERC menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.
Mutu Pelayanan Publik ? Daya saing ?
• Global Competitiveness Index 2006: Indonesia ranking 50; 2007 ranking 55 , 2008 ranking 55, 2009 ranking 54 dan 2010 ranking 44 dari 139 negara
• Doing Business (pengukuran kemudahan berusaha) à Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara
Survei Integritas Sektor Publik KPK •
Pendekatan : mencari akar permasalahan korupsi dalam layanan publik
•
Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvey pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan).
•
Membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi
•
Mendorong lembaga publik untuk melakukan upaya aktif pencegahan korupsi
•
Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik, sebagai mekanisme check & balances antara penyedia dan pengguna layanan publik (Keberpihakan Keberpihakan kepada Masyarakat) Masyarakat
Survei Integritas Sektor Publik Indeks Integritas Instansi Pusat , Vertikal dan Pemerintah Kota Tahun 2010 Instansi Vertikal
Instansi Pusat 7
6,61
6,40
6 5,21 5
Pemkot
4,60
5,26
5,46
5,60
5,47 4,94
5,07
5,23
4 3 2 1 0
Sumber : KPK- SI 2010
Persentase dan Frekuensi Pengguna Layanan Yang Membayar Biaya Tambahan (Gratifikasi) Secara Nasional The image cannot be displayed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
Apakah Anda pernah memberikan biaya tambahan di luar biaya yang telah Anda keluarkan dalam layanan ini ?
Berapa kali Anda memberikan uang tambahan untuk satu kali mengurus layanan ? The image cannot be displayed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may hav e to delete the image and then insert it again.
Lebih dr 2 kali 11%
Tidak 53%
2 kali 11%
Ya 47%
Sekali 78%
Sumber : KPK- SI 2010
Tujuan Pengguna Layanan Memberikan Gratifikasi
Sumber : KPK- SI 2010
Peringkat Nasional Integritas Sektor Publik di Indonesia Tahun 2010
Sumber : KPK - SI 2010
Hasil Survei Persepsi Masyarakat (SPM) KPK Tahun 2010 Poin penting dalam SPM mengukur persepsi masyarakat mengenai kesadaran korupsi: à98,7% responden menyatakan pernah mendengar atau mengetahui kasus korupsi dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap korupsi tetapi…. àSebagian besar responden menyatakan korupsi adalah hal yang lazim di Indonesia (94,1%). à Sebaliknya hasil survei yang sama di Hong Kong yang mana memperlihatkan 71,2% responden pada 2008 menyatakan korupsi adalah hal yang tidak biasa. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung keberhasilan Lembaga Anti Korupsi (ICAC) dalam merubah persepsi kelaziman korupsi à Menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ‘kebiasaan’ yang lazim di Indonesia
2. Kebijakan Anti Korupsi di Dunia Usaha
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Article 12 : private sector. l
G20 Anti-Corruption Action Plan antara lain : mendorong Undang-Undang dan peraturan lain yang melawan international bribery dan memperkuat kerjasama internasional dan memberikan contoh upaya penyelesaian suap dan korupsi.
l
Draft Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui strategi pencegahan dan langkah-langkah strategis dalam upaya penindakan.
l
Undang Undang--Undang Anti Korupsi UU No. 20 tahun 2001/Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 l
3. Strategi KPK dalam Pemberantasan Korupsi
Perumusan Strategi KPK • Solusi total, sistematis, komprehensif dan terintegrasi. • Mencakup upaya preventif dan represif dengan peran serta masyarakat. • Dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. l Strategi jangka pendek → strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh dalam pemberantasan korupsi. l Strategi jangka menengah -->strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK - Perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara l Strategi jangka panjang → diharapkan mampu merubah budaya/ pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap korupsi
Strategic Map KPK
Strategi Pencegahan : Pemetaan dan Intervensi Menyeluruh
I N T E R V E N S I
4. Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi
Penanganan Perkara TPK
Penanganan Perkara TPK
Perbaikan Sistem l Badan Pertanahan Nasionall Ditjen Bina Marga (Jalan Nasional) l Ditjen Imigrasi l SIN/NIK Depdagri l Ditjen Bea dan Cukai l Hutang Luar Negeri l Ditjen Pajak l Yayasan l Ditjen Anggaran l Rangkap Jabatan l Ditjen Perbendaharaan l Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh) l TKI l Kemdiknas l Ditjen Planologi Kehutanan l Ditjen Imigrasi l Ditjen LAPAS
Pelaporan Gratifikasi 2010
Pengaduan TPK oleh Masyarakat JUMLAH LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT S.D. 31 DESEMBER 2010
JUMLAH SURAT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT S.D. 31 DESEMBER 2010 PNBP per 31 Desember 2010 yg telah disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 192.430.877.162 yang berasal dari penanganan TPK sebesar Rp. 189.371.372.650,00 dan penanganan gratifikasi sebesar Rp. 3.059.504.512
5. Tantangan Pemberantasan Korupsi
Tantangan Pemberantasan Korupsi #1. Perlawanan Balik • Keppres 275/1963 yang diberi nama Operasi Budhi terkendala oleh adanya resistensi birokrasi dan pejabat negara yang dekat dengan presiden. • Pembentukan Komite Empat pada awal 70-an akibat desakan mahasiwa tidak benar-benar dapat menjalankan tugasnya • Tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada jaman Presiden AR Wahid, akhirnya harus dibubarkan MA. Menurut MA (melalui judicial review), keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak lazim • Pengadilan umum belum memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Banyak vonis berujung bebas • Rendahnya komitmen antikorupsi di kalangan DPR : • Tahun 2007 : KPU dan Komisi II • Tahun 2011 : KPK dan Komisi III • Banyaknya agenda legislasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terangkum dalam program legislasi nasional sampai saat ini masih belum disahkan
Strategi KPK dalam Menghadapi Tantangan S1. Penindakan yang Kuat dan Efektif : Meningkatkan pengembalian hasil TPK dari eksekusi, Meningkatkan keberhasilan perkara yang disupervisi dan meningkatkan keberhasilan penuntutan di Pengadilan Tipikor S2. Tercegahnya Kesempatan Korupsi : Percepatan Reformasi Sektor Publik, Korsup Pencegahan, Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah, Meningkatkan Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi S3. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat : Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap Bahaya Korupsi, Meningkatkan Partisipasi publik dalam pencegahan dan penindakan korupsi, Meningkatkan partisipasi Mitra Kerja KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi
Pentingnya Reformasi Birokrasi Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi NO
PROSES
PROGRAM
DAMPAK
Program percepatan pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
•Tidak ada perilaku koruptif dan meningkatnya kualitas pelayanan publik •Hilangnya “citra negatif” birokrasi
1
Membangun kepercayaan masyarakat
2
Mendorong partisipasi pegawai, dunia usaha dan masyarakat
Manajemen perubahan
Perubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing-masing
3
• Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja • Mengentaskan kemiskinan
Penataan sistem manajemen
Perbaikan ketatalaksanaan dan peningkatan sistem pengawasan
Memperkuat sistem pengelolaan SDM
Pembangunan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan merit
SDM yang tepat kualitas dan kuantitas dengan sistem remunerasi yang layak dan adil.
4
Terima Kasih Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: mailto:
[email protected]@kpk.go.id
