Pemberantasan Korupsi p : Antara Asset Recovery dan Kurungan B d Badan
Adnan Topan Husodo Wakil Koordinator ICW Hotel Santika, 30 November 2010 1
Tren Global Pemberantasan Korupsi • Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan ekonomi trans‐ nasional krn sifatnya yang lintas negara dan batas. nasional krn sifatnya yang lintas negara dan batas. • Tingginya perhatian warga dunia, diantaranya : Î
UN melalui konvensi Antikorupsi, 2003 (UNCAC). p , ( )
Î
ADB/OECD Anti‐corruption Initiative.
Î
World Bank (StAR Initiative).
Î
Inter‐American Convention Againts Corruption (1996).
Î
Î
Konvensi UNCATOC (United Nation Convention Against Trans‐ national Organized Crime), 2000. G‐20 Anticorruption Action Plan, 2010.
2
Usaha Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi • Meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi dan UNCATOC. Meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi dan UNCATOC • Membentuk berbagai tim ad hoc seperti UKP4, Satgas Mafia Hukum, Tim Pemburu Harta Koruptor. Î
Î
Î
Î
Memilih Ketua KPK pengganti Antasari Azhar dan memilih Basrief Arief selaku Jaksa Agung baru. Menyusun Stranas Pemberantasan Korupsi sebagai lanjutan RAN‐PK. Reformasi Birokrasi (Renumerasi) di 5 lembaga pusat (Depkeu, Reformasi Birokrasi (Renumerasi) di 5 lembaga pusat (Depkeu MA, Bappenas, Menpan, BPK). Dll. 3
Menilai Indonesia Dalam Survey • Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2,8 (2010), atau sama p p , ( ), dengan tahun sebelumnya. • Indonesia adalah negara terkorup di Asia Pasifik (survey PERC, 2010). 2010) • Indeks Pembangunan SDM Indonesia peringkat 111 dari 182 negara yang disurvey (2010) negara yang disurvey (2010). • Indeks Integritas Sektor Publik (2010) : 5,42 (IIN) atau turun dibandingkan tahun sebelumnya (6,5). • Indeks Persepsi Korupsi Kota Indonesia (2010), dari 50 kota disurvey, hanya 3 kota mendapat rentang skor 6, 22 kota rentang skor 5 21 kota rentang skor 4 dan 3 kota rentang skor 3 skor 5, 21 kota rentang skor 4 dan 3 kota rentang skor 3. 4
Pemberantasan Korupsi Dalam Fakta (1) • Penegak hukum terlibat skandal (kriminalisasi KPK, Ayin, Gayus, rekening gendut, dst). • KPK belum sama sekali menyentuh pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum. • KPK : Tingkat pengembalian harta koruptor menurun dari : Tingkat pengembalian harta koruptor menurun dari tahun ke tahun (45 M/2007), (407 M/2008), (142 M/2009). • Kejagung : 2004‐2009 telah diselamatkan 4,9 triliun + USD 18 juta, namun audit BPK (2008) menunjukkan hanya 581 M yang berhasil ditagih.
5
(2) • Rata‐rata vonis koruptor di pengadilan tipikor 4,4 tahun (2008). , ( ) • Rata‐rata vonis koruptor di pengadilan umum 6 2 bulan (2009) 6,2 bulan (2009). • Kebijakan grasi dan remisi turut mempercepat selesainya hukuman kurungan penjara bagi selesainya hukuman kurungan penjara bagi koruptor. 6
Kendala Bagi Timbulnya Efek Jera dalam kasus Korupsi • Suasana kebatinan UU Tipikor tidak sejalan lagi dengan semangat membangun efek jera. • Hukuman penjara bagi koruptor tidak memadai (kombinasi antara peraturan, tuntutan dan vonis pengadilan). pengadilan) • LP adalah tempat yang rentan dengan suap (banyak koruptor diam‐diam koruptor diam diam bisa bebas keluar penjara). bisa bebas keluar penjara) • Denda dan pengganti bagi koruptor tidak menimbulkan efek memiskinkan. 7
• Pengertian nilai kerugian negara tidak memasukkan nilai dampak k korupsi dan motif ekonomi dari perbuatan korupsi. d f k d b k • Mekanisme untuk membekukan, menyita dan merampas harta y g yang diduga hasil kejahatan pidana (korupsi) menyulitkan (asset g j p ( p ) y ( tracing mengalami kendala). • Canggihnya teknik menyembunyikan dan melarikan harta hasil korupsi (money laundering) korupsi (money laundering). • Tiadanya mekanisme perdata maupun administrasi untuk menyita harta koruptor, kecuali dengan pendekatan pidana. • Komitmen yang rendah dalam membuktikan pidana korupsi (“The alleged massive claims for corruption had never materialised”, “There There are no extant criminal investigations into Mr. Putra are no extant criminal investigations into Mr. Putra'ss activities in Indonesia”).
8
Peluang Memiskinkan Koruptor (1) Peluang Memiskinkan Koruptor (1) • Menerapkan konsep asset forfeiture dan asset seizure dalam sistem dan praktek hukum kita. • Mengkuantifikasi dampak korupsi dalam UU Tipikor yang baru. • M Memperkaya konsep hukuman badan bagi koruptor (seumur hidup, k k h k b d b ik t ( hid kerja sosial, dll). • Menjadikan success story Depkeu versus Tommy Soeharto sebagai preseden hukum. • Memaksimalkan UU Pencucian Uang yang baru. • M Membangun sistem komunikasi yang terintegrasi antar aparat b i k ik i i i penegak hukum dan wakil pemerintah dalam bernegosiasi untuk pengembalian asset koruptor di luar negeri. 9
• Mengesahkan UU Perampasan Aset. • Mempercepat usaha dalam menerapkan prinsip‐prinsip internasional antikorupsi pada sistem hukum Indonesia (konvensi UNCAC, 2003). , ) • Memperbaiki komitmen politik, baik dalam skala domestik maupun global untuk pemberantasan korupsi.
10
