Pembangunan Pedesaan:: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan

Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan teknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusun untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, sebagai dokumen latar belakang tentang persoalan dan pilihan-pilihan kebijakan kunci yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai pondasi dalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dari Kemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia". Paparan teknis ini membahas: Pembangunan Pedesaan:: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi: •

Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral

•

Desentralisasi dan Pekerjaan Mengaitkannya dengan MDGs;

•

Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah dan Ekonomi Lokal);

•

Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan;

•

Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan;

•

Mempromosikan Deklarasi ILO mengenai Prinsipprinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;

•

Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak;

•

Perlidungan Sosial bagi Semua;

•

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik di Pasar Kerja dengan memperkuat Tripartisme dan Dialog Sosial;

•

Migrasi: Peluang dan Tantangan bagi Pengentasan Kemiskinan.

•

Jender dan Kemiskinan

yang

Layak:

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004 Pertama terbit tahun 2004 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. _______________________________________________________________________________ ILO Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2004 ISBN 92 2 015540 0 _______________________________________________________________________________ Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas batas negara tersebut. Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional. Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama atau melalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:[email protected] ; [email protected]. Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo, www.ilo-jakarta.or.id Dicetak di Jakarta, Indonesia

PEMBANGUNAN PEDESAAN: AKSES, KETENAGAKERJAAN DAN PELUANG MERAIH PENDAPATAN Sudah lama diakui bahwa pembangunan pedesaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada manfaat langsung dan tidak langsung dari pembangunan prasarana yang sangat signifikan, baik dalam penciptaan kesempatan kerja maupun strategi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

1

Investasi dalam prasarana pedesaan berbasis sumber daya setempat dengan jelas memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan kondisi sosial masyarakat pedesaan. Berbagai indikator ekonomi seperti peningkatan penghasilan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Manfaat sosial meliputi penghematan waktu, akses yang lebih mudah ke sekolah dan sarana kesehatan, serta makin baiknya arus informasi. Pembangunan prasarana pedesaan memberikan kontribusi dalam pencapaian Millenium Development Goals (MGDs = Sasaran Pembangunan Milenium). Ini penting artinya untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan (mengurangi setengah dari penduduk yang hidup dengan pengeluaran di bawah US$ 1 per hari), meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan (menjamin ketersediaan pendidikan dasar, menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu melahirkan), serta memperbaiki kondisi kehidupan (menjamin kelestarian lingkungan dengan, antara lain, mengurangi setengah dari penduduk yang tidak mempunyai akses tetap ke air minum yang aman).

Pendahuluan

Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan

Pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan pedesaan dapat berupa pembangunan pertanian dan prasarana pedesaan. Prasarana pedesaan dalam konteks ini didefinisikan sebagai prasarana berskala-kecil di daerah pedesaan meliputi jalan, air bersih, sistem irigasi, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan pasar. 1

Tinjauan umum pembangunan pedesaan: pertanian

2

Nilai strategis sektor pertanian dalam keseluruhan pembangunan ekonomi di negaranegara berkembang seperti Indonesia, sangat signifikan misalnya sebagai sumber makanan, sumbangannya terhadap dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), kaitannya dengan sektor lain, dan yang terpenting, sektor pertanian menjadi sumber kesempatan kerja. Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB turun dan 24 persen pada tahun 1980 menjadi 16,5 persen pada tahun 2000, sektor ini tetap menjadi penyumbang ketiga terbesar terhadap PDB pada tahun 1999, yang bahkan naik ke posisi kedua setelah krisis. Namun demikian, tingkat pertumbuhan sektor pertanian tergolong lambat, yaitu 3,8 persen per tahun pada kurun waktu 1980an dan menurun menjadi 2,9 persen pada tahun 1990 sampai 1995. 2 PDB per kapita di sektor pertanian pada tahun 2000 hanya seperlima dari PDB per kapita sektor non-pertanian. Rendahnya pertumbuhan di sektor pertanian dihasilkan oleh rendahnya produktivitas, yang terendah dibanding dengan sektor-sektor lain. Kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia tetap tinggi. Meskipun persentase orang yang bekerja di sektor pertanian terus menurun, angka absolutnya tetap saja tinggi. Persentase pekerja di sektor pertanian naik setelah 1

Tim Koordinasi untuk Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (CITRID) mendefinisikan infrastruktur pedesaan sebagai infrastruktur fisik yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti jasa ekonomi dan sosial bagi masyarakat pedesaan. Lihat: Rural Infrastructure for Development by CITRID, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Jakarta, January 2003.

2

Di sektor pertanian, setengah dari nilai tambah datang dari tanaman pangan, diikuti perkebunan dan hortikultura; perikanan, kehutanan, dan peternakan berturut-turut menyumbang 17-19 persen, dan 9-12 persen.

krisis, dari 40,73 persen pada 1997 menjadi 46,54 persen pada tahun 2001, lebih dari separuhnya adalah perempuan (BPS, 2002). Pada saat musim paceklik, banyak pekerja di pedesaan mencari pekerjaan di sektor informal di perkotaan. Sifat pekerjaan yang musiman diikuti juga oleh upah rendah dalam sektor pertanian. Data dari BPS menunjukkan bahwa penghasilan bulanan rata-rata pekerja di sektor pertanian adalah yang terendah di antara sektor ekonomi lainnya. Kondisi pekerja tani perempuan bahkan lebih buruk lagi, sebagian besar tergolong pekerja tidak tetap dan sebagian lagi menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar. Data BPS tahun 2001 menunjukkan bahwa 65 persen perempuan yang bekerja di pertanian dipekerjakan sebagai pekerja tanpa upah. Lebih jauh lagi, pekerja perempuan di sektor pertanian hanya mendapatkan upah setengah dari yang diperoleh pekerja laki-laki. Upah perempuan pekerja adalah 53 persen dari upah laki-laki pada tahun 1997 dan meningkat menjadi 56 persen pada tahun 2000. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika sektor pertanian termasuk kelompok yang paling miskin di Indonesia. Seperti di negara berkembang lainnya, pekerja pertanian di Indonesia tidak disertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja, karena tidak ada program seperti itu yang disediakan untuk mereka atau karena pekerja pertanian tidak disertakan dalam skim jaminan yang umum diberlakukan. Sebagian besar pekerja pertanian dianggap sebagai pekerja informal. Gambaran buruh di sektor pertanian ini memperlihatkan adanya defisit pekerjaan yang layak merembes sampai ke sektor agrikultur.

3

Mengingat begitu pentingnya sektor pertanian, pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijaksanaan dan programnya untuk memberikan prioritas pada pembangunan pertanian (Program Pembangunan Nasional/PROPENAS 2000-2004). Departemen Pertanian telah menetapkan agribisnis menjadi strategi penting dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.


Prasarana

Prasarana mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional Indonesia terutama dalam alokasi pendanaan sektor pemerintah dan swasta berlaku sebagai sektor yang mempromosikan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi lokal, walaupun alokasinya yang rendah menurut standar internasional. Selama periode 1990/91-2000, dana pemerintah yang dialokasikan untuk prasarana sekitar 3,8% dengan tingkat tertinggi mencapai 5% pada 1993/1994. Selama periode tersebut pembangunan lokal dan daerah terisolasi, sektor energi dan jalan menerima alokasi terbesar dari sektor lainnya. Dengan alokasi tersebut, satu masalah yang harus diatasi adalah kesenjangan antar daerah terutama untuk daerah Indonesia Timur. Selama krisis 1997 di Indonesia, terjadi perubahan menuju pekerjaan mandiri baik di perkotaan maupun di pedesaan. Upah riil menurun dan pengangguran terbuka meningkat. Terjadi peningkatan pekerja perempuan dan anak sebagai mekanisme dalam mengatasi penghasilan rumah tangga yang menurun. Tercatat terdapat sekitar 40% pengganggur perempuan baru (terutama akibat dampak penurunan produksi di sektor tekstil) Dengan tabungan pribadi yang rendah dan absennya sistem kesejahteraan sosial yang efektif, orang tidak mungkin dapat menganggur untuk waktu lama. Pendirian CTRD (Tim Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan) merupakan bagian terpenting dalam pembangunan infrastruktur pedesaan sejak adanya upaya bersama berbagai kementrian untuk memecahkan masalah pembangunan infrastruktur pedesaan.

4

Upaya-upaya tersebut menghasilkan perbaikan pada lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan upah rill dan daya beli, serta kenaikan substansial upah pada lapangan kerja di sektor agrikultur berpenghasilan rendah. Berkurangnya tenaga kerja laki-laki yang tidak memiliki ketrampilan pada industri konstruksi, sejak industri tersebut mengadopsi teknik padat karya yang mampu menyerap proporsi terbesar tenaga kerja, yang menjadikan sektor ini menjadi target dalam upayaupaya menanggulangan kemiskinan. Kondisi-kondisi di daerah pedesaan menunjukkan, kebanyakan pekerja (97,2%) adalah

buruh rendah yang terlihat dari kemampuannya pada sektor ini secara dominan menyerap banyak buruh yang tidak atau setengah terlatih yang miskin. Proses desentralisasi di Indonesia telah menetapkan bahwa pelayanan prasarana pedesaan menjadi salah satu di antara berbagai tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Salah satu manfaat utama otonomi daerah adalah bahwa hal itu memungkinkan pemerintah daerah lebih dekat dengan warganya, memungkinkan tercapainya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan warganya, dan menciptakan metode yang lebih efisien dalam penyusunan, pengelolaan dan pelayanan kepada mereka. Kendati desentralisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan, misalnya pemerintah daerah mungkin belum siap dan belum mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang menjadi beban mereka, kemampuan daerah dalam hal sumber daya dan sumber daya manusia (SDM) tidak cukup kuat untuk melaksanakan berbagai fungsi, namun yang lebih penting adalah bahwa sistem perimbangan keuangan antarpemerintah sudah disusun dengan baik dan ada pertanggung-jawaban untuk menghindari terjadinya situasi di mana “korupsi justru didorong ke daerah”. Dengan demikian, nyatalah bahwa pengembangan kemampuan di level pemerintah daerah menjadi salah satu masalah yang sangat penting. Dan ILO lebih lanjut dapat membantu mengembangkan prosedur lebih lanjut dan alat-alat pembangunan prasarana pedesaan (lihat boks di bawah).

5

Pengembangan kemampuan di level pemerintah daerah adalah satu masalah yang sangat penting. ILO Employment Intensive Investment Programme (EIIP), yang di kawasan Asia-Pasifik diwakili oleh ASIST-AP, sudah melaksanakan kegiatan di daerah untuk membantu mengembangkan prosedur dan alat-alat untuk pembangunan prasarana pedesaan di tingkat daerah. Pekerjaan ini didasarkan pada pengalaman desentralisasi yang sama di kawasan Asia 1. Upaya penting dalam kaitannya dengan soal ini sedang dibuat oleh Sustainable Rural Infrastructure Development Project (SRIDP). Proyek ini merupakan kerangka kerjasama antara ILO dan Coordinating Team on Rural Infrastructure Development (CTRID) untuk tahun 2003-2004. Proyek

Perlunya desentralisasi


ini akan memusatkan perhatian pada tiga konsep teknis utama: perencanaan prasarana tingkat daerah, pemanfaatan kontrak-kontrak berskalakecil, dan pemeliharaan prasarana berbasis tenaga kerja. Semua itu akan diimplementasikan dalam satu provinsi yang akan dipilih oleh CTRID untuk dijadikan proyek percontohan. Dengan cara itu bisa diambil kesimpulan dan pelajaran untuk menyusun strategi dan kebijakan lokal dan nasional sebelum akhirnya dikembangkan di daerah lain. Sebagai tambahan, proyek ini akan mengembangkan materi pelatihan dan rambu-rambu untuk pengembangan kemampuan bagi pembangunan prasarana pedesaan di tingkat daerah.

Penciptaan peluang

6

Investasi dalam prasarana pedesaan akan menciptakan peluang pembukaan lapangan kerja dan penghasilan. Infrastruktur di daerah secara tidak langsung akan membuat akses mereka untuk menciptakan peluang kerja dan mendapatkan penghasilan meningkat. Jalan desa memberikan akses ke pasar dan pusat-pusat kesempatan kerja. Jalan desa juga membuka peluang sektor angkutan pedesaan berkembang. Pada gilirannya, angkutan pendesaan ini akan memberikan manfaat baik pemilik dan operator angkutan pedesaan, maupun industri pemasok jasa angkutan pedesaan. Keterkaitan ke depan dan ke belakang akan merangsang pembangunan ekonomi setempat dan dapat membuahkan peluang memperoleh penghasilan tambahan bagi kaum miskin di pedesaan. ILO memperkenalkan penggunaan kebijakan dan praktek investasi berbasis-buruh. ILO juga telah mengembangkan teknologi berbasis buruh (Labourbased Technology/LBT) untuk memaksimalkan peluang kesempatan kerja bagi buruh (terampil atau tidak-terampil) selama masa pembangunan dan pemeliharaan prasarana, dengan dukungan peralatan ringan, di bawah kondisi keuangan yang terbatas, standar mutu rekayasa yang layak, serta pelaksanaan tepat-waktu. Metode kerja berbasisburuh sering memiliki daya saing yang kuat dan dapat memberikan alternatif yang langgeng bagi metode pembangunan yang berbasis peralatan tradisional. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program-program prasarana berbasisburuh:

• Menghabiskan biaya 10-30% lebih murah ketimbang teknik-teknik berbasis peralatan (equipment-intensive techniques); • Mengurangi penggunaan mata uang asing 50-60 persen; • Menciptakan kesempatan kerja 3-5 kali lebih banyak untuk investasi yang sama. Dua komponen pekerjaan ILO yang sedang dilaksanakan di bawah Sustainable Rural Infrastructure Development Project (SRIDP) yang bisa memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja adalah pengembangan prosedur dan ramburambu untuk tender pengadaan barang di daerah dan tender di kalangan pengusaha kecil, serta pengembangan sistem pemeliharaan berbasisburuh. Kontraktor kecil memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana pedesaan di Indonesia. Industri kontraktor yang ingin berkembang di daerah pedesaan membutuhkan lingkungan yang kondusif, dokumentasi kontrak yang sesuai, pelatihan untuk kontraktor lokal, dan pengembangan kemampuan administrasi pembuatan kontrak yang efisien di kalangan pegawai pemerintah daerah.

7

Sistem pemeliharaan prasarana pedesaan yang bagus akan menghemat sumber daya yang terbatas yang dihasilkan dari investasi sebelumnya, dan akan tetap memberikan manfaat atas aset-aset yang baru terutama menyangkut kesempatan kerja dan peluang memperoleh penghasilan. Peningkatan penggunaan sumber daya setempat merupakan kunci pengembangan sistem dan praktek-praktek pemeliharaan yang sekarang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini oleh penguasa setempat dengan memperkerjakan kontraktor kecil dapat menjadi pendekatan yang paling efektif untuk menjamin bahwa prasarana itu tetap dapat dipelihara sebagaimana mestinya.

Penekanan perlu diberikan pada pendekatan berbasis-masyarakat dalam melaksanakan investasi di infrastruktur, dengan mengembangkan kemampuan masyarakat, produsen, dan penyedia

Pemberdayaan masyarakat


jasa pelayanan setempat dalam berorganisasi dan bernegosiasi. Pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan baik dengan manajemen maupun pemeliharaan proyek-proyek prasarana. Pelibatan masyarakat dalam pekerjaan pemeliharaan merupakan wahana lain untuk memberdayakan masyarakat. Dampak dan kelangsungan prasarana pedesaan sebagian didasarkan pada partisipasi unsur setempat selama perencanaan dan pemeliharaan. Penggunaan sumber-sumber daya setempat termasuk buruh dan penguatan kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara prasarana harus dilihat sebagai faktor penentu dalam memberikan akses berkelanjutan di daerah pedesaan. Sistem pemeliharaan berbasisburuh tingkat daerah akan menggunakan kontraktor berskala-kecil untuk kegiatan pemeliharaan. Masyarakat setempat dapat mengambil tanggung jawab memprakarsai pekerjaan ini dan mempelajari, memilih dan mengawasi kontraktor kecil dimaksud. Untuk memerangi diskriminasi, pendekatan berbasis-masyarakat sangat bermanfaat dalam menyediakan apa yang dibutuhkan perempuan miskin, misalnya, dengan mengusahakan pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan akses yang sama terhadap pelatihan dan pekerjaan.

8

Pekerjaan ILO dalam perencanaan di level lokal (IRAP) memperkuat proses partisipasi yang sudah ada di tingkat pemerintah daerah. Alat-alat IRAP dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi prioritas investasi prasarana pedesaan yang akan menjawab kebutuhan riil yang bisa diakses masyarakat miskin (pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, pelayanan transportasi, pemasaran). Masyarakat berpartisipasi dalam proyek ini dengan bersama-sama mengkaji akses mereka dan mengidentifikasi prioritasprioritas untuk investasi. Praktek, prosedur, dan kemampuan masyarakat lokal dalam bernegosiasi dan berpartisipasi akan dikembangkan. ILO saat ini sedang memperkenalkan alat-alat IRAP di 4 propinsi.

9

Pembangunan kemampuan dalam kaitannya dengan pengembangan ketenagakerjaan yang didasarkan pada teknologi untuk infrastruktur investasi publik akan membantu pencapaian target kaum termiskin. Penting artinya bahwa proyekproyek berbasis buruh menetapkan tingkat upah (pada umumnya setara dengan tingkat upah minimum) yang membantu keluarga-keluarga yang terlilit kemiskinan. Tapi, pada yang sama, besarnya upah tersebut jangan sampai menarik pekerja dari sektor-sektor lain. Dengan demikian, dalam konteks pengembangan kemampuan, konsultasi berbasismasyarakat penting artinya dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, sekaligus menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun memang sesuai dengan prioritas daerah setempat.

Pembangunan kapasitas

Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak rakyat Indonesia yang tetap berhadapan dengan kerentanan. Kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan atau tingginya belanja kebutuhan yang di luar perkiraan dapat mendorong orang kembali ke bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan dimana 75% dari orang miskin berada. Pemerintah telah mengembangkan berbagai gagasan untuk menciptakan kesempatan kerja dalam waktu cepat.3 Hasil dari program-program seperti ini menjadi sangat penting di daerah pedesaan. Karena itu, skim penciptaan lapangan kerja berbasis buruh masih tercatat sebagai yang paling berhasil dalam upaya mengatasi dampak krisis dalam jangka pendek.

Perlindungan sosial

Indonesia masih terus mengalami situasi krisis (regional) walaupun ini mungkin tidak terkait dengan krisis 1997. Untuk mengatasi problem pengembangan dan pelaksanaan program yang terburu-buru --tanpa persiapan, partisipasi, rancangan dan pelatihan yang memadai-- dan untuk 3

Di antara yang lain, pemerintah Indonesia telah merevisi program padat karya. Program padat karya secara umum digunakan di Indonesia sejak 1970-an untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan melalui pembangunan infrastruktur. Tapi program ini dihentikan pada tahun 1990-an. Program padat karya menghadapi banyak masalah. Kendati demikian, program jaring pengaman sosial dalam jangka pendek tetap efektif.


memperkuat alat-alat alat yang terbukti ampuh dalam kondisi krisis, dapat dikembangkan suatu strategi menyeluruh yang memanfaatkan model padat karya sebagai jaring pengaman sosial. Hal ini meliputi peran dan tanggung jawab sektor swasta dan masyarakat. Program padat karya dalam jangka pendek untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan penghasilan di daerah pedesaan dapat memberikandampak berarti bagi program pengentasan kemiskinan. Tujuan utama dari pemikiran ini adalah mengembangkan pengaturan kelembagaan standar yang memadai (sekarang Indonesia sudah terdesentralisasi), mekanisme manajemen yang efektif, pendekatan dan petunjuk pelaksanaan pelatihan, ketika merancang dan melaksanakan program padat karya di daerah dalam situasi krisis.

Rekomendasi

• Pembangunan daerah pedesaan yang berkelanjutan diharapkan bisa menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan. Hal ini akan mendorong para pekerja di pedesaan untuk tetap tinggal dan bekerja di desa mereka. Hal ini dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan perekonomian perkotaan dan pedesaan. • Pembangunan daerah pedesaan yang berkelanjutan diharapkan bisa menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan. Hal ini akan mendorong para pekerja di pedesaan untuk tetap tinggal dan bekerja di desa mereka. Keadaan ini dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan perekonomian perkotaan dan pedesaan;

10

• Karena orang miskin di pedesaan menjadi semakin tergantung pada kegiatan non-pertanian sebagai sumber penghasilan mereka, maka langkah-langkah untuk merangsang penghasilan pedesaan non-pertanian menjadi demikian penting dalam upaya pengetasan kemiskinan. Sejalan dengan strategi Departemen Pertanian bahwa usaha pertanian menjadi koridor pembangunan pedesaan, maka pengembangan usaha pertanian skala kecil/mikro bisa digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan penghasilan para petani;

• Pengembangan prasarana pedesaan merupakan instrumen untuk memfasilitasi dan merespon tantangan pembangunan. Melalui pembangunan prasarana pedesaan, kebutuhan dan kesempatan pengembangan ekonomi dan sosial dapat diwujudkan melalui potensi terbesarnya. Pendekatan kesempatan kerja dalam pengembangan prasarana pedesaan merupakan strategi penting untuk membantu kaum miskin; • Memperkuat kemampuan pemerintah setempat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana pedesaan dengan menggunakan pendekatan prasarana pedesaan yang berkelanjutan untuk pembangunan daerah yang reguler dan untuk situasi krisis; • Mengembangkan alat-alat dan program-program yang diarahkan kepada wilayah-wilayah dan masyarakat-masyarakat yang paling miskin dan paling rawan secara berkesinambungan. Sehingga konsultasi dan koordinasi intensif dengan masyarakat setempat merupakan hal penting, selain melibatkan mereka di semua tingkatan program (rancangan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan); • Pendekatan berbasis masyarakat sangat berguna dalam upaya menangani kebutuhan perempuan miskin. Pendekatan ini bisa membantu meningkatkan kesetaraan dan kesejajaran dalam pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam fungsi-fungsi teknis dan pengawasan proyek yang dikelola oleh masyarakat bisa membantu menanggulangi bias berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja perempuan.

11

Pembangunan Pedesaan:: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan

Recommend Documents