1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penyelenggaraan desentralisasi pembangunan di Indonesia pada era
otonomi daerah tidak dapat terpisahkan dari upaya perwujudan demokrasi dalam pembangunan.
Sebagaimana
yang
ditegaskan
dalam
TAP
MPR
No.
IV/MPR/2000, kebijakan otonomi daerah juga diarahkan untuk penguatan demokrasi. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, apa yang sebenarnya menjadi preferensi lokal sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah. Kegagalan pemerintah dalam merespon preferensi lokal akan menghambat penguatan demokrasi dan alokasi sumber daya publik menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Pembangunan di suatu kota pada dasarnya menyangkut bagaimana upaya mengalokasikan sumber daya publik yang tersedia agar efektif dan efisien. Akan
tetapi,
mengingat
keterbatasan
sumber
daya
untuk
pelaksanaan
pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan apa yang menjadi prioritas pembangunan. Dalam penetapan prioritas pembangunan, preferensi lokal sangat penting untuk diketahui agar alokasi sumber daya publik menjadi lebih efektif dan efisien. Aspirasi masyarakat yang ditampung melalui Jaring Asmara, Musrenbang dan forum lainnya dalam penetapan prioritas pembangunan kota belum mencerminkan preferensi lokal yang sesungguhnya. Penetapan prioritas pembangunan kota seringkali hanya melibatkan perencana, pemerintah kota, DPRD dan tokoh masyarakat, namun tidak melibatkan seluruh anggota masyarakat lokal. Masyarakat hanya diminta menyalurkan aspirasinya melalui Jaring Asmara atau forum lainnya yang belum jelas apakah aspirasi tersebut turut dipertimbangkan atau tidak sehingga validitasnya masih dipertanyakan. Selain itu, belum seluruh anggota masyarakat turut berpartisipasi dalam proses perencanaan
2
pembangunan (misalnya dalam Musrenbang). Oleh sebab itu, pemerintah tidak mengetahui secara tepat apa yang sebenarnya menjadi preferensi lokal terhadap prioritas pembangunan kota. Karakteristik kota sebagai tempat terkonsentrasinya penduduk dengan beragam keinginan atau kepentingan, beragam aktivitas, dan berbagai latar belakang ekonomi dan budaya menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah kota dalam mengambil kebijakan yang dapat merefleksikan preferensi dan keinginan masyarakat lokal. Akan tetapi, hal yang sangat fundamental yaitu masyarakat seharusnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, harus dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun prioritas pembangunan kota. Dengan demikian, prioritas
pembangunan
yang
tepat
seharusnya
merefleksikan
preferensi
masyarakat lokal. Dengan mengetahui preferensi lokal secara tepat, penyediaan barang dan jasa publik juga akan efektif dan efisien. Secara teoritis, efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan barang dan jasa publik dapat tercapai apabila preferensi individu dan preferensi lokal (kolektif) teridentifikasi secara tepat. Kinerja pemerintah kota selanjutnya dapat diukur dari besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kota melalui penyediaan barang dan jasa publik tersebut. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi preferensi lokal terhadap prioritas pembangunan kota. Kota Bandung mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek pemanfaatan ruang. Akan tetapi, masih sering ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan atau implementasi kebijakan pembangunan di Kota Bandung. Kendala ini dapat dilihat misalnya dalam hal sulitnya menegakkan peraturan daerah yang diberlakukan, banyaknya proyek pembangunan di Kota Bandung yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat seperti dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan mal, masih sering ditemui konflik antar stakeholder pembangunan, dsb. Dinamika perubahan Kota Bandung yang begitu cepat kurang diimbangi dengan pengembangan kebijakan dan pengelolaan pembangunan kota yang respon
3
terhadap kebutuhan dan preferensi lokal. Kota Bandung masih saja harus menghadapi masalah pembangunan yang kompleks. Masalah tersebut diantaranya adalah memburuknya fungsi fasilitas publik, masalah kemacetan, masalah PKL, masalah lingkungan hidup, masalah hilangnya bangunan-bangunan tua yang merupakan aset berharga yang menjadi identitas kota, kondisi sosial yang timpang, dsb. Oleh karena itu, ingin dikaji secara akademis apa yang sebenarnya menjadi prioritas pembangunan Kota Bandung menurut preferensi lokal. Dengan mengacu pada prioritas pembangunan tersebut, diharapkan implementasi kebijakan pembangunan mendapat dukungan dari seluruh segmen masyarakat di Kota Bandung dan alokasi sumber daya publik menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian mengenai preferensi lokal sebelumnya pernah dilakukan dalam penelitian FTSP ITB 2004 dan Program Riset ITB 2006 oleh Johnny Patta, namun penelitian tersebut difokuskan pada preferensi lokal terhadap penyediaan pelayanan umum dengan mengambil kasus kota-kota di Jabodetabek dan Kota Depok (Johnny Patta 2004, 2006). Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada preferensi local resident dan local business terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa secara garis besar, segmen masyarakat Kota Bandung terdiri dari resident dan business. Kedua segmen masyarakat tersebut pada dasarnya mempunyai orientasi yang berbeda dalam pembangunan. Oleh karena itu, ingin dilihat preferensi local resident maupun local business terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung sehingga dapat disusun prioritas pembangunan yang mengakomodasi preferensi kedua segmen masyarakat tersebut.
1.2
Rumusan Persoalan Hingga saat ini, prioritas pembangunan kota disusun tanpa mengetahui apa
yang sebenarnya menjadi preferensi atau keinginan seluruh anggota masyarakat lokal. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya mengimplementasikan kebijakan atau program pembangunan yang dibuat berdasarkan prioritas yang
4
telah disusun. Tanpa mengetahui preferensi lokal dengan baik, pemerintah tidak dapat merespon
preferensi
lokal secara
tepat.
Akibatnya,
pelaksanaan
pembangunan masih sering menghadapi kendala berupa tidak adanya dukungan dari masyarakat dan alokasi sumber daya publik menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kota Bandung yang telah mengalami pertumbuhan yang begitu cepat juga masih menghadapi kendala yang serupa. Masalah pembangunan di Kota Bandung juga semakin kompleks dengan beragamnya preferensi antar stakeholder yang terkait dengan pembangunan kota. Oleh sebab itu, perlu diketahui apa yang sebenarnya menjadi preferensi lokal (resident dan business) terhadap prioritas pembangunan
sehingga
dapat
terefleksikan dalam
penyusunan prioritas
pembangunan Kota Bandung. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana sebenarnya preferensi local resident dan local business terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung dan bagaimana merefleksikan preferensi tersebut dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Bandung?”
1.3
Tujuan dan Sasaran Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi local resident dan local
business terhadap prioritas pembangunan dan merefleksikan preferensi tersebut dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Bandung. Tujuan penelitian ini juga berkaitan dengan upaya pengembangan keilmuan di KK (Kelompok Keilmuan) Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan - SAPPK ITB. Dengan mengetahui preferensi lokal dan merefleksikannya dalam penyusunan prioritas pembangunan, maka sasaran alokasi sumber daya publik yang efektif dan efisien dapat tercapai. Upaya implementasi prioritas pembangunan juga mendapat dukungan dari local resident dan local business.
1.4
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi lingkup materi dan lingkup
wilayah, seperti yang diuraikan berikut ini.
5
1.4.1 Lingkup Materi Lingkup materi dalam penelitian ini meliputi preferensi local resident dan preferensi local business terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung. Prioritas pembangunan Kota Bandung yang dimaksud adalah bidang pembangunan yang menempati urutan yang paling penting dalam pengalokasian dana yang meliputi : 1. pembangunan sumber daya manusia (kependudukan dan sosial budaya) 2. pembangunan ekonomi 3. pembangunan perumahan dan permukiman 4. pembangunan transportasi 5. pembangunan sistem jaringan jalan 6. pembangunan fasilitas umum/sosial 7. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.4.2 Lingkup Wilayah Lingkup wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kota Bandung yang mencakup: 1. penduduk yang memiliki hak sebagai voter, bertempat tinggal menetap dan terdaftar di Dinas Kependudukan Kota Bandung 2. usaha bisnis di Kota Bandung yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Peta wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.1.
1.5
Metodologi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mix research methods.
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari desk study dan survey research. Pendekatan studi yang digunakan dalam desk study maupun survey research yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk lingkup materi yang sifatnya terukur. Sedangkan pendekatan kualitatif mengedepankan penggalian informasi yang mendalam dari sumber-sumber informasi untuk lingkup materi yang sifatnya tidak terukur.
6
Dalam desk study, dilakukan kajian literatur yang menjadi landasan penelitian. Kajian literatur mencakup pembahasan mengenai desentralisasi dan demokratisasi pembangunan di Indonesia, teori kebijakan mikroekonomi, public choice theory, public finance dan local preference. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data sekunder untuk memperoleh daftar populasi resident dan business di Kota Bandung dan untuk mengetahui karakteristik populasi tersebut serta kondisi pembangunan di Kota Bandung. Desk study juga dilakukan untuk penyusunan kuesioner yang tepat, melalui pemahaman teori dan konsep yang benar. Survey research dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden resident dan business di Kota Bandung. Kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 responden local resident yang dipilih secara acak proporsional pada setiap wilayah pengembangan Kota Bandung. Selain itu, kuesioner disebarkan kepada 20 responden local business yang dipilih secara acak sederhana. Selanjutnya, hasil pengumpulan data primer diolah dan dianalisis. Analisis yang dilakukan meliputi analisi statistik deskriptif, analisis statistik inferensi analisis statistik preferensi, dan analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan juga mengacu pada teori yang terkait. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.2.
7
8
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran
Sumber : Analisis, 2007
9
1.6
Sistematika Pembahasan Pembahasan dalam studi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing
dapat diuraikan sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Bagian ini mencakup latar belakang, rumusan persoalan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang meliputi lingkup materi dan lingkup wilayah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. BAB 2 KAJIAN LITERATUR Bab ini berisi kajian literatur yang digunakan dalam penelitian, meliputi preferensi lokal dalam demokratisasi dan desentralisasi pembangunan kota, studi-studi mengenai preferensi lokal, dan preferensi lokal dalam konteks pembangunan kota di Indonesia. BAB 3 PREFERENSI
LOKAL
TERHADAP
PRIORITAS
PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG Bab ini menjelaskan survey preferensi lokal dan bagaimana preferensi local resident dan local business terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung. BAB 4 UPAYA MEREFLEKSIKAN PREFERENSI LOKAL DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan bagaimana penyusunan prioritas pembangunan kota pada era otonomi daerah dan mekanisme dalam merefleksikan preferensi lokal terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung. BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini memaparkan hasil temuan studi, kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan pembangunan Kota Bandung. Dalam bab ini juga dipaparkan kelemahan studi dan usulan untuk studi selanjutnya.
