PEMBANGUNAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Oleh : Dr. Ir. Hj. Aida Vitayala S. Hubeis
Batasan Istilah
Pemberdayaan
masyarakat
(community
emporwerment) adalah perujudan dari
pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat.
Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi, permodalan usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat kita terutama di pedesaaan.
Komposisi penduduk yang mencari nafkah pada bidang pertanian masih berkisar pada angka 60 %. Oleh karena itu memberdayakan masyarakat adalah sangat terkait dengan memberdayakan petani.
Kurang berdayanya petani merasuk pada hampir segenap
aktifitas usaha yang dilaksanakannya. Pada awal musim tanam petani dihadapkan pada masalah pemakaian jenis benih, yang karena ketidak berdayaan dalam mengontrol tidak sedikit petani yang tertipu menggunakan benih palsu. Dalam masa pemeliharaan tanaman, ketersediaan pupuk ataupun harga pupuk tidak dapat disuarakan apalagi disolusikan oleh petani. Mereka cenderung menerima apa adanya, sehingga sampai panenpun mereka tidak dapat berbuat banyak ketika harga produksinya anjlok dan jatuh di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Petani tidak berdaya, masyarakat tidak berdaya.
1
Faktor-faktor Pemicu Ketidakberdayaan Masyarakat
Ketidakberdayaan masyarakat cenderung teraktualisasi pada berbagai jenis usaha yang ditekuni akibat rendahnya tingkat pendidikan.
Misalnya posisi rebut tawar dalam
pemasaran produk apapun yang dihasilkan cenderung rendah (tidak hanya pada produk pertanian tetapi juga pada jenis usaha lainnya seperti kerajinan, home industri, dll).
Selain pendidikan, ketidak berdayaan dapat ditimbulkan oleh rendahnya motivasi, penentuan kebijakan yang bersifat Top Down tanpa mengutamakan nuansa dan potensi khusus daerah, disintergrasi kebijakan, dan perubahan kebijakan yang terlalu cepat dengan tidak didahului oleh kesiapan lapangan dalam mengaplikasikan kebijakan dimaksud. Sebagai contoh tidak siapnya ketersediaan pupuk di lapangan ketika dana KUT sudah diluncurkan ke petani pada periode September 1998 – Maret 1999 sehingga pinjaman petani kepada pemerintah tidak sepenuhnya tepat sasaran. Kalaupun petani memperoleh pupuk, itupun harus dibeli dengan harga yang berlipat ganda. Sedangkan sebaliknya, pada saat ketersediaan pupuk sangat berkecukupan pada periode September 1999 – Maret 2000 pemerintah tidak siap meminjamkan dana kepada petani untuk membeli pupuk.
Beberapa Strategi Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat lebih didominasi pada pemberdayaan aspek sikap mental, oleh karena itu landasan utama strategi pemberdayaan masyarakat adalah strategi “memanusiakan manusia”.
Konsep pemberdayaan mengandung dua variabel; yang
diberdayakan “dan” yang memberdayakan ” Pihak “ yang memberdayakan” dapat berasal dari luar sistem “yang diberdayakan” atau dari “yang diberdayakan” itu sendiri. Akan tetapi karena demikian lemahnya posisi “yang diberdayakan” sehingga ia memiliki kemampuan terbatas untuk memberdayakan diri, maka masalah ini lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat yang dipadukan oleh sistem di luar sistem kelompok sasaran.
2
Strategi “memanusiakan manusia” sebagai dasar pemberdayaan masyarakat merupakan langkah awal dan paling penting sebelum mulai menjalankan serangkaian kegiatan memberdayakan masyarakat, pihak-pihak yang memberdayakan harus mengawali programnya dengan sudut pandang berikut :
1.
Poksar (“yang diberdayakan”) adalah manusia yang memiliki potensi diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
2.
Jika poksar belum mampu menemukan potensi diri tersebut maka tugas “yang memberdayakan” adalah menumbuhkan dan memperlihatkan potensi tersebut pada poksar yang bersangkutan.
3.
Bantuan pihak luar dalam bentuk materi dan non materi dalam memberdayakan diri harus diposisikan hanya sebagai pelengkap.
4.
Motivasi atau semangat hidup sebagai manusia yang bermartabat yang harus menjalankan perannya secara profesional, apapun bentuk peranan tersebut harus digali dan ditumbuhkan.
Aplikasi sudut pandang tersebut di tingkat lapangan adalah menempatkan batasan sebagai pihak yang diberdayakan sebagai mitra sejajar pihak “yang memberdayakan”. Seorang PPL harus menempatkan petani sebagai rekan kerja bukan sebagai manusia yang bodoh, petani adalah orang yang paling pintar di dunianya. Sikap arogansi dan perasaan “lebih” yang umumnya dimiliki oleh pihak pemberdaya harus dihilangkan.
Beragam kegiatan dapat dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka meningkatkan dan kesejahteraan hidupnya.
Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di masyarakat setempat.
1. Peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal Peningkatan pendidikan merupakan suatu usaha untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Pendidikan
3
tidak selalu harus bernuansa formal, tetapi dapat juga dituangkan sebagai pendekatan pendidikan non formal. Misalnya melalui pelatihan , praktek lapangan, magang, studi banding, dll)
2. Peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan Penyuluhan adalah salah satu dari contoh pendidikan non formal yang pembahasan materinya sangat fleksibel (disesuaikan dengan kebutuhan sasaran), penyuluhan diterapkan dengan sistem pendidikan orang dewasa dengan sasarannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya .
3. Kegiatan Pendampingan Untuk membantu masyarakat menemukan potensi diri untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Pendampingan masyarakat konsepnya adalah menjembatani masyarakat untuk lebih akses terhadap berbagai kebutuhan baik yang bersifat materil maupin non materil. Tenaga Pendamping berperan sebagai fasilitator untuk menstimuli pensolusian masalah dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Tenaga Pendamping juga memfasilitasi untuk mendekatkan masyarakat kepada berbagai akses misalnya akses informasi, akses pemodalan, hukum, undang-undang dan berbagai fasilitas yang memang diperuntukkan guna pengembangan usaha produktif masyarakat.
4. Penyebaran informasi Kurangnya akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat disebabkan oleh 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama karena informasi yang masih bersifat eksklusif (dengan sengaja informasi tidak tersebar kepada umum, kecuali dengan korbanan tertentu misalnya informasi yang ada di internet, informasi yang ada di PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia), informasi yang ada di berbagai lembaga pemerintah yang tidak disebarluaskan. Tidak aksesnya masyarakat terhadap informasi jenis ini perlu dibantu oleh pemerintah dengan lebih mensosialisasikan informasi “mahal” tersebut kepada masyarakat misalnya melalui brosur, terbitan berkala, radio dan televisi. Informasi dimaksud contohnya berkaitan dengan produk unggulan, sumber-sumber bahan baku, dan informasi pemasaran. Kedua adalah kelemahan masyarakat sendiri
4
dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh motivasi masyarakat yang rendah untuk mengakses informasi tersebut atau keterbatasan masyarakat karena buta huruf. Dalam kasus kedua ini pemberdayaan dapat diupayakan dengan kampanye pentingnya informasi bagi masyarakat.
5. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelembagaan masyarakat desa yang selama ini dijadikan sarana pemberdayaan petani adalah koperasi/KUD dan kelompoktani (Poktan). Akan tetapi, upaya pemberdayaan terhadap dua lembaga ini tak pernah tuntas dilakukan. Karena itu, menjadi wajar jika pemberdayaan petani juga berlangsung setengah hati. Padahal, secara stastistik petani atau penduduk desa merupakan kelompok masyarakat terbesar.
Di
lain
pihak
kita
juga
sadar
bahwa
selama
ini
pemerintah
menggantungkan harapan pemenuhan ketersediaan pangan nasional di tangan dan di pundak para petani tersebut. Harapan ini menjadi termunculkan ketika badai krisis ekonomi yang mempurukkan konglomerat agung ternyata masih dapat diatasi oleh petani. Bukankah hanya pertanian yang masih memiliki reit pertumbuhan positif (walau relatih kecil) dibandingkan sektor ekonomi lain yang negatif dan nyaris mati.
a. Penumbuhan kelompok produksi masyarakat Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk menggabungkan potensi ekonomi dan berbagai sumberdaya masyarakat yang akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Pembentukan kelompok juga ditujukan untuk meningkatkan “bargaining position” dalam berbagai kepentingan misalnya untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya pemasaran produk.
b. Pemberdayaan Koperasi Pemberdayaan kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menguatkan koperasi-koperasi yang sudah ada atau menumbuhkan yang belum ada tetapi potensial untuk dimunculkan (contohnya; pengembangan kelompoktani menjadi koperasitani)
5
1. Pengembangan dan penguatan basis koperasi Pengembangan dan penguatan koperasi/KUD memerlukan ragam program aksi
yang
mencakup
aspek
penerapan
prinsip-prinsip
perkoperasian,
pengembangan organisasi dan manajemen perkoperasian, pengembangan usaha dan permodalan, dan pembinaan perkoperasian. a. Penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, yaitu
Menumbuhkan
kemandirian
koperasi
dengan
mengurangi
intervensi pemerintah (ulurtangan boleh)
Memfungsikan rapat anggota sebagai sarana keputusan usaha
Meningkatan wawasan dan pemahaman pembina, anggota dan masyarakat,
sehingga
prinsip
dan
semangat
serta
jiwa
berkoperasi dapat diterapkan secara serius dan konsekuen
Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat luas (anak-dewasa) dalam bentuk advokasi perkoperasian yang kontinyu.
Konsultasi perkoperasian bagi pengurus, pengelola dan seluruh anggota koperasi.
b. Pengembangan organisasi koperasi melalui:
Mempermudah izin dan proses pendirian koperasi (sekarang sudah difasilitasi)
Peningkatan kualitas sumberdaya insani; pendidikan, pelatihan dan pemagangan (untuk pengurus, menejer) tentang manajemen bisnis dan kewirausahaan
Kejelasan tugas dan tanggungjawab pengurus dan menejer
Restrukturisasi organisasi koperasi; ditambah dengan divisi pendidikan
Istilah pengurus koperasi sebaiknya diubah menjadi dewan direksi (agar terkesan global)
Kualifikasi menejer atas dasar profesionalisme (pendidikan, insentif yang bagus dan kontrak kerja yang jelas)
c. Pengembangan usaha dan permodalan mencakup :
6
Peningkatan kemampuan pengurus dan menejer melalui pelatihan (manajemen kewirausahaan, penyusunan rencana usaha dan kelayakan usaha)
Merekrut menejer profesional untuk mengelola usaha koperasi atas dasar kemitraan bisnis.
Pengintegrasian vertikal koperasi (primer-sekunder) tidak hanya KUD (PUSKUD-INKUD) tetapi juga untuk koperasitani (KoptanInkoptan)
Menyebarluaskan
informasi
skim
kredit
dan
tatacara
pengaksesannya Secara keseluruhan , program aksi yang menumbuhkembangkan koordinasi yang efektif antara Kantor Menegkop PKM, Dekopin dan PUDKUD perlu dilakukan,; penambahan tanaga lapangan (seperti PKL atau tenaga independen) agar pembinaan usaha kecil dan perkoperasian dapat intensif.
2. Menumbuhkan Koperasi Penumbuhan koperasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kelompokkelompok yang telah eksis di masyarakat, contoh konkritnya adalah kelompoktani (termasuk kelompok wanitatani) yang kini telah difasilitasi menjadi koperasitani (KOPTAN). Akan tetapi realisasinya acap masih tersendat dengan BIROKRASI, Contohnya, izin pendirian yang masih lama, walaupun sudah ada peraturan tentang hal ini. Jelas ada oknum, tetapi hal ini harus disadari dan direformasi untuk kemajuan koperasi sebagai landasan ekonomi rakyat di Indonesia.
Selama ini sudah sangat jelas bahwa sumberdaya insani potensial dalam pembangunan sektor pertanian adalah petani-nelayan beserta keluarganya. Pembangunan pertanian tidak akan terujud tanpa peranserta aktif petaninelayan beserta anggota keluarganya, termasuk wanita tani-nelayan. Persoalannya adalah: (1) Bagaimana program pemberdayaan ekonomi rakyat, dalam hal ini perkoperasian dan usaha kecil menengah (UKM) dapat
7
dirumuskan dan dilaksanakan dengan pendekatan keadilan dalam kewajaran dan kewajaran dalam keadilan; (2) Bagaimana wanitatani dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui koperasi. Lalu bagaimana komitmen kerjasamanya dapat direalisikan dengan semangat kontiyuitas dan bukan asal buat program sekedarnya. Lalu di mana dan bagaimana pembinaan wanitatani nelayan melalui koperasi ?
6. Penggalangan kemitraan dengan pihak luar Pemberdayaan masyarakat melalui upaya kemitraan dapat berlangsung dengan mempertemukan kesesuaian usaha antara pengusaha besar dengan usaha-usaha yang berkembang di masyarakat. Bidang usaha yang dapat dikembangkan melalui kemitraan meliputi bermacam pola kerjasama, misalnya penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi yang dipasarkan secara masal oleh Bapak angkat. Penggalangan kemitraan juga sangat membutuhkan kehadiran Tenaga Pendamping, karena antara pengusaha besar (bapak angkat) dengan pengusaha kecil
(masyarakat)
permodalan,
skill,
terdapat
berbagai
manajemen,
dll.
ketimpangan
Tenaga
misalnya
Pendamping
pengetahuan,
dibutuhkan
untuk
menjembatani berbagai perbedaaan antara kedua pemitra tersebut.
7
Pemberdayaan kelembagaan asli masyarakat yang terbukti masih eksis
8. Memperbanyak temuan-temuan teknologi tepat guna dalam berbagai aspek 9. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat sesuai peranan yang ada dimasyarakat tersebut., misalnya perbaikan saluran irigasi untuk petani, bimbingan teknologi baru untuk para pengrajin makanan tradisional dan sebagainya.
8
