Pembangunan Global Baru : Perkembangan Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015

Januari 2015

Briefing Paper 01

Pembangunan Global Baru : Perkembangan Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 Hamong Santono Sugeng Bahagijo

www.infid.org

Pembangunan Global Baru

Daftar Isi Daftar Isi

i

Ringkasan

ii

Pengantar

iii

1. Pendahuluan

1

2. Proses Penyusunan Agenda Pasca-2015 2.1. Capaian Terkini Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 2.1.1. Member State-Led 2.1.2. UN General Secretary-Led 3. Dokumen-Dokumen Kunci PBB

1 2 2 3 6

4. Dokumen CSO Indonesia

9

5. Analisa Singkat

10

Daftar Pustaka

14

i


Ringkasan Penyusunan kerangka kerja pembangunan global yang baru akan memasuki tahapan krusial. Dua jalur utama yaitu Member-State Led dan United Nation Secretary General-Led telah merampungkan pekerjaannya, untuk selanjutnya pembahasan kerangka kerja pembangunan baru akan masuk ke dalam proses intergovernmental yang akan dimulai pada Januari 2015. Dua dokumen, yaitu Outcome Document yang dihasilkan oleh Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) dan Laporan Sintesa dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menjadi dokumen utama dalam proses intergovernmental. Kerangka kerja pembangunan global yang baru tersebut akan disahkan pada September 2015. Sejauh ini, hasil yang telah diperoleh menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, setidaknya jika dibandingkan dengan MDGs. Terdapat kemajuan-kemajuan berarti sejak HLP-EP merilis laporannya pada bulan Mei 2013. Hasil sementara dari agenda pembangunan Pasca-2015 telah melangkah lebih

jauh dibandingkan MDGs dalam mengatasi hambatan penting untuk kemajuan pembangunan termasuk persoalan ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif , masyarakat yang damai dan beberapa yang lainnya. Tidak hanya itu, hasil sementara pembangunan Pasca-2015 juga lebih mampu

menyeimbangkan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dibandingkan dengan MDGs. Dalam sisa waktu yang tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi agar tujuan, target dan indikator pembangunan Pasca-2015 dapat menjadi agenda pembangunan bersama baik di tingkat global maupun nasional. Tantangan pertama adalah membentuk sebuah visi yang transformative dan kerangka kerja normatif bagi pembangunan global. Beberapa prinsip yang muncul bisa digunakan sebagai

dasar

bagi

narasi

pembangunan

global

yang

baru

yang

mengartikulasikan

potensi

transformative dan kerangka kerja normative dari agenda pembangunan Pasca-2015. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah leave no one behind, attain equity and prosperity for all dan ensure the

planet capacity to sustain present and future generation. Tantangan kedua adalah transformasi ekonomi seperti apa yang kiranya mampu mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kerusakan ekologi. Ketiga adalah bagaimana kerjasama global yang efektif akan dibangun, terutama untuk memastikan komitmen dan akuntabilitas pembangunan Pasca-2015. Hal ini sangat penting karena penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 dilakukan melalui proses yang terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak termasuk CSO. Keempat

bagaimana strategi pembangunan

berkelanjutan di tingkat nasional telah tersusun agar agenda pembangunan Pasca-2015 bisa diadopsi dan dilaksanakan. Proses multistakeholders yang efektif, inklusif dan akuntabel sangat dibutuhkan baik di tingkat nasional maupun local.

ii


Pengantar Bulan September tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar hajatan besar dan akan memutuskan kerangka kerja pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs). Kerangka kerja ini kemungkinan besar akan berlaku hingga tahun 2030. Berbeda dengan penyusunan MDGs 14 tahun yang lalu, penyusunan kerangka kerja pembangunan global yang baru ini disusun dengan melibatkan banyak pihak dan melalui beragam proses yang dimulai sejak tahun 2010. Sejauh ini, belum disepakati nama dari kerangka kerja pembangunan global yang baru tersebut, namun saat ini sebagian besar menyebutnya sebagai pembangunan Pasca-2015 dan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tulisan ini akan menggunakan istilah pembangunan Pasca-2015. Setidaknya ada tiga urgensi mengapa kerangka kerja pembangunan global harus ada dan dapat membantu politisi, pemerintah serta warga negara, yaitu pertama sebagai pedoman etis-normatif tentang apa yang baik yang harus dicapai oleh pembangunan, tidak hanya pembangunan ekonomi (PDB). Kedua sebagai rujukan teknis tentang ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Misalnya tidak hanya penurunan kemiskinan dan pengangguran tetapi juga penurunan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan gender dan ketiga sebagai pedoman sosial bagi politisi dan warganegara untuk menilai proses dan hasil pembangunan. Tulisan ini bersifat informatif deskriptif dengan maksud untuk menjelaskan kedudukan terakhir dari penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 hingga saat ini. Selain itu tulisan ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan Civil Society Organization (CSO) Indonesia dalam mengadvokasi penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagian pertama tulisan ini menjelaskan secara ringkas tentang pembangunan Pasca-2015, bagian kedua

menjelaskan tentang proses penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015, bagian ketiga

menjelaskan tentang dokumen-dokumen utama yang telah dihasilkan oleh PBB, bagian keempat menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh CSO Indonesia dan pada bagian terakhir merupakan analisa singkat terhadap agenda pembangunan Pasca-2015. Sumber-sumber bacaan dari tulisan ini berasal dari catatan hasil pertemuan yang diselenggarakan oleh CSO, dokumen-dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beberapa dokumen lain yang terkait. Harapannya, tulisan ini dapat

memberikan informasi terbaru mengenai proses yang sedang

berlangsung dan memberikan inisiatif-inisiatif yang bisa dan harus dilakukan CSO Indonesia dalam melakukan advokasi agenda pembangunan Pasca-2015. Tidak hanya itu, mengingat proses yang masih berlangsung setidaknya hingga satu tahun ke depan, tulisan ini diharapkan akan terus diperbaharui secara reguler.

iii


1. Pendahuluan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai kerangka kerja pembangunan global akan berakhir pada tahun 2015. Untuk mempersiapkan kerangka kerja pembangunan global selanjutnya, masyarakat internasional dan pemangku kepentingan lainnya sedang menegosiasikan sebuah kerangka kerja baru untuk menggantikan MDGs. Kerangka kerja yang baru diharapkan akan terdiri dari narasi secara keseluruhan dan prinsip-prinsipnya ditambah dengan satu perangkat tujuan pembangunan global beserta

target dan indikatornya.

Kerangka kerja ini akan disepakati pada bulan September 2015 dan berlaku pada bulan Januari 2016. Untuk lebih memahami perjalanan dan proses menuju September 2015, beberapa momentum penting sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk keterlibatan CSO Indonesia dalam mengawal proses penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 (gambar 1).

Gambar 1 Tonggak Penting Penyusunan Pembangunan Pasca-2015

Desember 2014, sekretaris Jenderal PBB merilis Laporan sintesa

Januari 2013, pertemuan Nasional CSO Indonesia untuk Pembangunan Pasca-2015

Mei 2013, HLP-EP merilis laporan

Maret 2013, Pertemuan High Level Panel of Eminent Person HLP-EP ke-4 di Bali

Juli 2014, Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) merilis laporan

2. Proses Penyusunan Agenda Pasca-2015 Berbeda dengan penyusunan MDGs yang minim konsultasi publik, agenda pembangunan Pasca-2015 disiapkan melalui banyak proses yang melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil. Penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pertama member state-

led,

yang

merupakan

proses

antar

negara

untuk

membangun

dan

mengembangkan

tujuan

pembangunan berkelanjutan. Proses ini sering disebur sebagai jalur SDGs. Jalur kedua adalah United Nations (UN) Secretary General-Led, yaitu proses yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB

melalui serangkaian diskusi dan didukung melalui berbagai konsultasi baik

1


di tingkat nasional, regional dan global. Jalur ini sering disebut sebagai jalur Post-MDGs. Kedua jalur tersebut kemudian digabungkan pada bulan September 2014, menuju proses intergovernmental yang perundingannya akan berlangsung mulai Januari 2015.

2.1. Capaian Terkini Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015

2.1.1. Member State-Led Jalur ini bermula dari United Nations Conference on Sustainable Development yang berlangsung pada bulan Juni 2012 di Rio de Jeneiro Brazil (Rio+20 atau Earth Summit 2012). Berdasarkan pertemuan Rio+20 disepakati pembentukan Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs). Selain OWG on SDGs, Rio +20 juga menyepakati dibentuknya Intergovernmental Committee of

Experts on Sustainable Development Financing (ICESDF) dan High Level Political Forum (HLPF). OWG on SDGs memiliki mandat untuk melakukan proses intergovernmental yang inklusif dan transparan yang menghasilkan satu set tujuan pembangunan global yang akan dipertimbangkan oleh Sidang Umum PBB di bulan September 2014.

Kepemimpinan OWG on SDGs dilakukan bersama oleh Csaba

Corosi (Perwakilan Tetap Hungaria untuk PBB) dan Macharia Kamau (Perwakilan Tetap Kenya untuk PBB). Keanggotaannya terdiri dari 30 kursi yang diisi oleh 70 negara. Indonesia bergabung bersama China dan Kazakhstan. Hasil akhir dari OWG on SDGs adalah Outcome Document yang dirilis pada akhir Juli 2014. Mekanisme utama bagi keterlibatan masyarakat sipil dan aktor-aktor lainnya dalam OWG on SDGs adalah melalui Major Group System, yang mewakili 9 kelompok yaitu perempuan, anak dan pemuda, masyarakat adat, bisnis dan industri, serikat pekerja, otoritas lokal, CSO, ilmuwan, dan petani. Sedangkan ICESDF dibentuk

untuk

mengevaluasi dan mengusulkan pilihan untuk pembiayaan

pembangunan berkelanjutan yang efektif. Kepemimpinan ICESDF dilakukan secara bersama oleh Pertti Majanen (Perwakilan Tetap Finlandia untuk PBB) dan Mansur Muhtar (Perwakilan Tetap Nigeria untuk PBB) dengan anggota sebanyak 30 orang ahli yang mewakili 5 kelompok regional (Asia Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Afrika, Eropa Barat dan Eropa Timur)1. ICESDF bekerja secara paralel dengan OWG on SDGs dan telah merilis laporannya pada bulan Agustus 2014. Sementara itu, HLPF merupakan institusi baru yang menggantikan Commission on Sustainable

Development-CSD2 dan merupakan badan tertinggi untuk pembangunan berkelanjutan di bawah sistem PBB. HLPF memberikan panduan dan kepemimpinan politik, meninjau kemajuan dan menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, mengatasi tantangan baru yang muncul dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan integrasi dimensi ekonomi, politik dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. HLPF bertemu setiap tahun di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial, sedangkan untuk level pemimpin negara HLPF akan bertemu setiap 4 tahun sekali di bawah naungan Majelis Umum PBB3.

Indonesia diwakili oleh Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Bappenas Commission on Sustainable Development (CSD) merupakan Komisi yang dibentuk pada tahun 1992 untuk menindaklanjuti efektifitas pelaksanaan Earth Summit (KTT Bumi) 3 Pertemuan pertama HLPF di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial berlangsung pada tanggal 23 September 2013 di New York 1 2

2


2.1.2. UN General Secretary-Led Jalur yang dipimpin Sekjen PBB merupakan mandat dari pertemuan “The 2010 High Level Plenary

Meeting of The General Assembly on The MDGs”. Pertemuan tersebut meminta Sekjen PBB untuk memberikan laporan tahunan dari kemajuan pelaksanaan MDGs dan membuat rekomendasi tentang langkah-langkah selanjutnya untuk kemajuan agenda pembangunan Pasca-2015. Proses ini berlangsung mulai akhir tahun 2011. Beberapa proses yang berlangsung di dalam jalur Post-MDGs ini antara lain:

UN System Task Team (UNTT). UNTT merupakan kelompok yang mendukung Post-MDGs deliberations dengan menyediakan masukan-masukan analitis, keahlian dan outreach. Terdiri dari 60 entitas dan badan PBB ditambah dengan organisasi internasional lainnya. Dalam proses OWG on SDGs, terdapat UN Technical Support Team (TST) yang menyediakan dukungan kepada OWG merupakan bagian dari UNTT. Salah satu dokumen yang dihasilkan dari UNTT adalah laporan kepada Sekjen PBB pada Juni 2012 “Realizing the Future We Want for All”. Konsultasi Tematik, Nasional dan Global. Proses ini dipimpin oleh UN Development Group (UNDG). Selain melakukan konsultasi terhadap 11 tema dan melakukan konsultasi di 88 negara, proses ini juga membuat survei global secara online - My World. Dalam konteks Indonesia telah dilakukan 2 kali konsultasi salah satunya adalah “Dialogue on Partnerships with Civil Society in Indonesia” yang berlangsung pada tanggal 18-19 Juni 2014 di Jakarta4. Proses ini juga telah menghasilkan laporan sintesa pada bulan September 2013 yang berjudul A Million Voices; The World We Want

High Level Panel of Eminent Person (HLP-EP). HLP-EP beranggotakan 27 orang yang mewakili pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta dibentuk pada bulan Juli 2012. Proses ini dipimpin bersama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dalam prosesnya, HLP-EP mengadakan beberapa kali pertemuan yang pertama di New York pada bulan September 2012, London bulan Oktober 2012, Monrovia bulan Januari 2013 dan Bali pada bulan Maret 2013. HLP-EP telah menghasilkan laporan yang berjudul “A

New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development” . Laporan Sekretaris Jenderal PBB. Proses ini menyediakan laporan rekomendasi dari Sekjen PBB untuk agenda pembangunan Pasca-2015. Terdapat dua laporan yang sudah dirilis yaitu “A Life of Dignity

for All” dan “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting The Planet”. Proses-Proses Lainnya.

Selain proses-proses di atas, terdapat beberapa proses lainnya, yaitu UN

Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), UN Global Compact (UNGC), UN Non Governmental Liaison Service (UN-NGLS), dan President The General Assembly (PGA) Events on The Post-2015 Development Agenda.5

Sebagai kelanjutan dari Konsultasi Nasional tersebut, pada tanggal 20-21 Oktober 2014 berlangsung pertemuan global “Partnerships with Civil Society” yang berlangsung di Siem Reap Kamboja. Pada pertemuan ini CSO Indonesia diwakili oleh INFID, AMAN Indonesia dan Perkumpulan Prakarsa. Sedangkan dari Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. Pada pertemuan ini CSO Indonesia menyampaikan hasil Konsultasi Nasional yang berlangsung pada bulan Juni 2014. 5 Beberapa event yang dilakukan UN-PGA antara lain adalah “water, energy, and sustainable energy” (18-19 February 2014), “contributions of women, the young and civil society” (6-7 Maret 2014), “role of partnerships” (9-10 April 2014), “ensuring stable and peaceful societies” (24-25 April 2014), “contributions of North-South, South-South, triangular cooperation and ICT 4

3


Tabel 1 Proses dan Hasil Agenda Pembangunan Pasca-2015

Proses

Hasil/Laporan

Member State-led (SDGs) 1. Open Working Group on Sustainable Development Goals – OWG on SDGs 2. Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing – ICESDF 3. High Level Political Forum – HLPF

UN Secretary General-Led (Post-MDGs) 1. High Level Panel of Eminent Persons - HLP-EP 2. Laporan Sekjen PBB

Outcome Document (Open Working Group Proposal for Sustainable Develepment Goals) – Juli 2014 Report of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing – Agustus 2014 Ministerial Declaration of the UN High-Level Political Forum – Juli 2014

A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development – Mei 2013 A Life Dignity for All – September 2013 Laporan Sintesa - The Road to Diginity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting The Planet – Desember 2014

3. UN System Task Team 4. Konsultasi Tematik, Nasional dan

Realizing the Future We Want for All – Juni 2012 A Million Voices: The World We Want – September 2013

Global 5. Proses-Proses lainnya – UN SDSN,

UNSDSN – An Action Agenda for Sustainable Development

UN

– Juni 2013

Global

Compact,

Konsultasi Regional

UN

NGLS,

UN Global Compact – Corporate Sustainability and UN

Post-2015 Development Agenda – Juni 2013 UN NGLS – Advancing Regional recommendations on Post2015 Development Agenda – November 2013 Konsultasi Regional – Regional Perspectives on The Post2015 UN Development Agenda – Juni 2013

Setelah kedua proses tersebut, penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 akan memasuki tahap berikutnya yaitu proses intergovernmental. Dua dokumen utama yang akan menjadi acuan proses intergovernmental adalah “Outcome Document” dari OWG on SDGs dan Laporan Sintesa Sekjen PBB (lihat gambar 1).

for development” (20-21 Mei 2014), “human rights and the rule of law” (17-18 Juni 2014), “ a high level stocktaking event” (11-12 September 2014)

4


Gambar 2 Proses Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015 Member state-led Outcome document OWG On SDGs

Proses Intergovermental September 2014 – September 2015

UN Secretary General-Led Laporan Sintesa Sekjend PBB High Level Post-2015 Summit September 2015

Selain itu setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, proses intergovernmental ini dipastikan akan tetap terbuka, transparan dan inklusif, sehingga keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan aktor pembangunan lainnya dijamin dalam proses ini. Agenda spesifik dari proses intergovernmental adalah sebagai berikut: 

19-21 January 2015 [3 days] – Stocktaking



17-20 February 2015 [4 days] – Declaration



23-27 March 2015 [5 days] - Sustainable Development Goals and Targets



20-24 April 2015 [5 days] - Means of Implementation and Global Partnership for Sustainable Development



18-22 May 2015 [5 days] – Follow up and review



22-25 June 2015 [4 days] – Intergovernmental negotiations on the outcome document



20-24 July 2015 and 27-31 July 2015 [10 days] – Intergovernmental negotiations on the outcome document.

Selain proses intergovernmental, juga akan berlangsung Konferensi Pembiayaan Pembangunan di Addis Ababa Ethiopia, pada tanggal 13-16 Juli 2015. Persiapan dari konferensi telah berlangsung sejak Oktober 2014.

Konferensi ini memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan sebuah hasil negosiasi

intergovernmental yang diharapkan dapat mencakup kontribusi penting dari para sektor terkait; pemerintah, masyarakat sipil, sektor bisnis, dan lain–lain,

yang mendukung agenda pembangunan

pasca 2015.

5


Gambar 3 Final Roadmap

Ongoing efforts to achieve the MDGs

Implementation

2015 Road Map

13-16 July Addis

28-30 Sept NYC

30 Nov-11 Dec Paris

Ongoing efforts to achieve the MDGs

3. Dokumen-Dokumen Kunci PBB Setelah berproses sejak tahun 2010, terdapat beberapa dokumen yang telah dihasilkan baik oleh PBB maupun respon atau tanggapan dari kelompok masyarakat sipil. Beberapa dokumen yang dihasilkan oleh PBB tersebut antara lain: Laporan HLP-EP. Laporan HLP-EP berjudul A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform

Economies through Sustainable Development dirilis pada bulan Mei 2013. Di dalam laporan ini mengusulkan 12 tujuan pembangunan Pasca-2015 dan 54 target. Selain itu laporan ini juga mengusulkan 5 perubahan transformative yaitu leave no one behind, put sustainable development at

the core, transform economies for job and inclusive growth, build peace and effective, open and accountable institutions for all, forge a new global partnership. Laporan ini juga memberikan pesan untuk menyelesaikan apa yang tertinggal pada Millenium Development Goals, menekankan pada isu lingkungan sehingga agenda pembangunan selaras dengan kelanjutan lingkungan. Laporan HLP-EP ini

digunakan sebagai kickstarter untuk proses

negosiasi

agenda pembangunan pasca-2015.

6


Laporan Sekjen PBB “A Life of Dignity for All”. Laporan Sekjen PBB ini dirilis pada bulan Juli 2013. Secara umum laporan ini berisi tentang hasil yang telah dicapai secara global oleh MDGs, analisa tentang kebijakan yang memungkinkan tercapainya hasil dari MDGs serta langkah dan isu-isu penting yang

harus diselesaikan dalam agenda pembangunan Pasca-2015,

yang

antara lain

adalah

pembangunan yang inklusif, pekerjaan yang layak dan perlindungan social, mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan memastikan akses terhadap pembangunan yang universal. Laporan ini menekankan bahwa agenda pembangunan pasca 2015 membutuhkan kerangka kerja yang responsive dengan visi yang baru, dimana laporan ini mengusulkan 15 agenda penting untuk pembangunan Pasca-2015.

Outcome Document OWG on SDGs. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, OWG on SDGs merilis laporannya yang berjudul Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals pada tanggal 19 Juli 2014. Laporan ini mengusulkan 17 tujuan dan 169 target untuk pembangunan Pasca-2015.

Outcome Document ini mencakup ke tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu isu social, ekonomi, dan lingkungan, ditambah dengan dua isu pendukung yaitu good governance dan pelaksanaan yang berarti serta merata dalam tujuan dan targetnya. Laporan Intergovernmental Committee of Expert on Sustainable Development Financing (ICESDF). Laporan ICESDF diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2014. Dimana ICESDF sendiri telah 5 kali melaksanakan pertemuan pada Agustus 2013, December 2013, Maret 2014, Mei 2014, dan yang terakhir pada bulan Agustus 2014 yang menghasilkan laporan tersebut. Laporan ICESDF mencatat bahwa solusi yang dibutuhkan untuk pendanaan pembangunan adalah dengan menyelaraskan insentif swasta dengan tujuan publik dan membentuk sebuah kerangka kebijakan yang mendorong investasi di area – area tersebut bersamaan dengan mobilisasi sumberdaya publik untuk aktivitas pembangunan. Pilihan-pilihan pembiayaan pembangunan Pasca-2015 yang diusulkan dalam laporan ini adalah

domestic public financing, domestic private financing, international public financing, international private financing, dan blended finance. Laporan Sintesa Sekjen PBB “The Road to Dignity by 2030”. Laporan sintesa Sekjen PBB dirilis pada awal Desember 2014, dengan mengusulkan 6 elemen kunci untuk pembangunan Pasca-2015 yaitu

dignity, people, prosperity, planet, justice dan partnership. Melalui elemen-elemen kunci tersebut, laporan ini berharap dapat mendorong para sektor terkait, khususnya pemerintah untuk menargetkan tujuan yang tinggi dalam tujuan pembangunan yang baru. Selain itu laporan sintesa ini juga menekankan pentingnya hasil yang telah dikeluarkan oleh OWG on SDGs yang mengusulkan 17 tujuan untuk bisa tetap dijaga dan dipertajam dalam proses negosiasi selanjutnya. Laporan-laporan penting lainnya yang terkait dengan penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 adalah: 1)

The Future We Want yang merupakan outcome document dari pertemuan Rio+20 di bulan Juni 2012,

2)

A Million Voices: The World We Want, Delivering on The Post 2015 Agenda: Opportunities at

7


the National and Local Level dan My World Survey adalah usulan-usulan dari warganegara dan 3) 4)

masyarakat sipil di seluruh dunia untuk agenda pembangunan Pasca-2015, Laporan An Action Agenda for Sustainable Development , merupakan hasil kerja-kerja UN Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), Laporan Corporate Sustainability and UN Post-2015 Development Agenda yang merupakan usulan dari kelompok bisnis (UN Global Compact), dan Laporan Independent Expert Advisory Group on The Data Revolution for Sustainable Development yang berisi tentang pentingnya peningkatan akses terhadap kualitas data, meningkatkan ruang publik untuk memperoleh data dan sebagainya.

Tabel 2 Perbandingan Beberapa Dokumen Kunci dengan MDGs Laporan Sekjen PBB Fokus Area

MDGs

HLP-EP

“A Life of Dignity for All”

8

12

tujuan

tujuan

15 tujuan

OWG on SDGs

Laporan Sintesa Sekjen PBB

17 tujuan

6 elemen

dan 169

kunci

target Ketimpangan

-

-

V

V

-

-

V

V

V

-

Kemiskinan

V

V

V

V

-

Pangan

-

V

-

Sumberdaya air, air

-

V

V

V

-

Energi

-

V

-

V

-

Lingkungan Hidup

V

V

V

V

-

Pendidikan

V

V

V

V

-

Kesehatan

V

V

V

V

-

Hak Perempuan

V

V

V

V

-

Kerjasama Global

V

V

V

V

-

(inequality) Tata Kelola, Masyarakat Yang Damai -

bersih dan sanitasi

dan Perubahan Iklim

8


4. Dokumen CSO Indonesia Keterlibatan CSO Indonesia untuk mengawal penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 telah dimulai sejak akhir tahun 2012. Beberapa dokumen telah dihasilkan baik untuk advokasi di tingkat nasional mauun internasional. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah: Deklarasi CSO Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015. Dokumen ini merupakan hasil dari Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung pada bulan Januari 2013. Deklarasi ini berisi prinsip-prinsip dan isu-isu penting yang harus dikedepankan dalam pembangunan Pasca-2015. Penyusunan Buku “Ketidakadilan, Kesenjangan dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berklanjutan Pasca-2015”. Buku ini disusun bersama oleh Civil Society Organization (CSO) Indonesia menjelang pertemuan HLP-EP ke 4 di Bali. Beberapa isu yang terkait dengan persoalan Ketidakadilan dan Ketimpangan diangkat dalam buku ini. Komunike Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015. Dokumen ini merupakan hasil dari pertemuan masyarakat sipil global termasuk Indonesia pada saat berlangsungnya pertemuan HLPEP di Bali pada bulan Maret 2013 di Bali. Komunike ini berisi isu-isu penting yang harus didorong oleh HLP-EP dalam menyusun agenda pembangunan Pasca-2015. Respon CSO Indonesia terhadap Laporan HLP-EP. CSO Indonesia memberikan respon terhadap laporan HLP-EP yang dirilis pada bulan Mei 2013. Beberapa isu yang direspon antara lain adalah ketimpangan, Hak-hak Perempuan, perdamaian, Pangan, Lingkungan dan sebagainya. Surat Terbuka CSO Indonesia untuk OWG on SDGs. Pada bulan Desember 2013, CSO Indonesia menyampaikan surat terbuka yang ditujukan untuk OWG on SDGs. Surat ini berisi tentang usulan CSO Indonesia mengenai pentingnya isu ketimpangan dan akuntabilitas dalam pembangunan Pasca-2015. Selain itu surat ini juga berisi tentang pentingnya keterlibatan CSO dalam proses OWG on SDGs. Rekomendasi CSO Indonesia untuk OWG on SDGs. Pada bulan Februari 2014, CSO Indonesia menyampaikan dokumen rekomendasi untuk OWG on SDGs. Rekomendasi berisi tentang isu-isu yang kiranya penting untuk dibahas dalam negosiasi OWG on SDGs yaitu ketimpangan, perdamaian, kerjasama global dan pembiayaan pembangunan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi. Usulan CSO Indonesia untuk OWG on SDGs. Pada bulan April 2014, CSO Indonesia kembali menyusun usulan untuk OWG on SDGs. Usulan ini berisi tentang pentingnya isu ketimpangan, akses terhadap keadilan dan tata kelola sebagai tujuan dalam pembangunan Pasca-2015. Selain itu, usulan ini juga berisi tentang pentingnya Indonesia untuk mempertimbangkan pencapai-pencapain yang telah diperoleh saat ini seperti Open Government Partnership (OGP), Bali Democaracy Forum dan sebagainya, sebagai basis dalam melakukan negosiasi di OWG on SDGs. Respon CSO Indonesia terkait Laporan Sintesa Sekjen PBB. Pada bulan Desember 2014, CSO Indonesia menyusun dokumen respon terhadap laporan sintesa Sekjen PBB. Dokumen ini menyoroti kurangnya laporan sintesa tersebut dalam memberikan arahan tentang pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam

pembangunan

Pasca-2015,

mengatasi

persoalan

ketimpangan

khususnya

ketimpangan

pendapatan dan akuntabilitas pembangunan Pasca-2015.

9


Respon terhadap Outcome Document OWG on SDGs. Pada bulan Juli 2014, INFID terlibat bersama dengan Beyond2015 dalam penyusunan respon terhadap dokumen “zero draft” yang disusun oleh OWG on SDGs. Dokumen ini berisi beberapa tanggapan terhadap beberapa tujuan dan target yang diusulkan dalam “zero draft” tersebut. Penyusunan “Outcome Document” Beyond2015. INFID terlibat secara aktif dalam penyusunan outcome document Beyond2015. Dokumen ini merupakan hasil dari Konferensi Beyond2015 yang berlangsung di Kopenhagen Denmark pada bulan November 2014, yang menekankan kesetaraan sebagai kunci dalam agenda pembangunan Pasca-2015. Dokumen ini juga diharapkan menjadi salah satu dokumen kunci CSO dalam melakukan advokasi pembangunan Pasca-2015 di tingkat nasional.

5. Analisa Singkat MDGs telah mendapatkan apresiasi karena memberikan pedoman dan dokumen ringkas, konkrit serta fokus.

Tetapi di saat bersamaan, telah melahirkan beragam kritik. Kritik-kritik tersebut antara lain

tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang birokratis dan teknokratis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan Ketimpangan dan Kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs.

Ketiga, tujuan, target dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada.

Keempat kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs. Agenda pembangunan Pasca-2015, perlu dan penting disusun dengan mempertimbangkan kritik-kritik tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Perubahanperubahan tersebut misalnya fakta yang menunjukkan bahwa tiga per empat orang miskin saat ini justru tinggal di negara menengah, kesadaran bahwa persoalan kemiskinan bersifat dinamis dan tidak semua dimensi kesejahteraan hanya diukur dari pendapatan seperti yang ditangkap oleh MDGs selama ini (material goods, pendidikan, kesehatan dan lain-lain). Area-area baru sekarang muncul seperti Eksklusi sosial, Kekerasan dan rasa takut. Krisis ekonomi global, meningkatnya jumlah penduduk, Kerusakan lingkungan ditambah dengan kehadiran negaranegara ekonomi baru turut mewarnai penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015. Sejauh ini, hasil yang telah diperoleh menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, setidaknya jika dibandingkan dengan MDGs. Terdapat kemajuan-kemajuan berarti sejak HLP-EP merilis laporannya pada bulan Mei 2013. Hasil sementara dari agenda pembangunan Pasca-2015 telah melangkah lebih

jauh dibandingkan MDGs dalam mengatasi hambatan penting untuk kemajuan pembangunan termasuk persoalan ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif , masyarakat yang damai dan beberapa yang lainnya. Tidak hanya itu, hasil sementara pembangunan Pasca-2015 juga lebih mampu

menyeimbangkan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dibandingkan dengan MDGs.

10


Tabel 3 Kekuatan dan Kelemahan Beberapa Dokumen Kunci Pasca-2015 Nama Dokumen

Kekuatan

HLP-EP

     

Kelemahan

ringkas dan fokus disusun secara partisipatif memasukkan tata kelola yang efektif sebagai tujuan memasukkan masyarakat yang damai sebagai tujuan memasukkan akses terhadap keadilan sebagai tujuan memasukkan illicit financial flow sebagai target



disusun secara partisipastif memasukkan ketimpangan sebagai tujuan memasukkan tata kelola yang efektif dan inklusif sebagai tujuan memasukkan masyarakat yang damai sebagai tujuan memasukkan akses terhadap keadilan sebagai tujuan memasukka illicit financial flow sebagai target memasukkan pendekatan HAM sebagai prinsip dasar memasukkan pendekatan HAM sebagai prinsip menekankan universality



   

tidak memasukkan ketimpangan sebagai tujuan target belum terukur memiliki potensi pencapaian yang parsial tidak terlalu kuat dalam pendekatan HAM mekanisme akuntabilitas belum jelas

-

Outcome Document OWG on SDGs

      

Laporan

Sintesa



Sekjen PBB 

Pertanyaan mendasar yang bagaimana

  

 

terlalu banyak tujuan dan target sehingga kurang fokus mekanisme akuntabilitas belum jelas memiliki potensi pencapaian yang parsial jika diterapkan aspiratif tetapi tidak actionable

mekanisme akuntabilitas belum jelas tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan pendapatan

muncul terkait dengan agenda pembangunan Pasca-2015 adalah

relevansi dan manfaat agenda pembangunan

Pasca 2015 bagi Indonesia dan sejauh

mana kesiapan yang dimiliki Indonesia sendiri. Sebagai negara menengah ( middle income), Indonesia tidak akan mengandalkan diri pada bantuan pembangunan internasional dari negara-negara maju (ODA). Indonesia akan bertumpu pada pendanaan yang berasal dari pajak. Sebagaimana diketahui, Indonesia selama ini telah menderita kerugian pelarian pajak ke luar negeri sebesar 1.300 triliun tiap tahun, sebagai akibat praktik pelarian dan penghindaran pahak ( tax evasion

and tax avoidance), yang dimungkinkan dan difasilitasi oleh sistem dan rejim pajak internasional, termasuk

keberadaan

dan

operasi

negara-teritori

“Surga

Pajak”.

Masuknya

pencegahan

dan

11


penghapusan illicit financial flows dalam agenda pembangunan Pasca-2015 tentu menjadi penting. Pemerintah Indonesia akan memperoleh dukungan internasional untuk mengatasi kendala perolehan pajak yang dipatok tinggi tetapi sesuai dengan kinerja dan profil ekonomi Indonesia (dari 12% menuju 26% PDB dalam waktu

15 tahun ke depan.

Selain persoalan pembiayaan pembangunan, Indonesia juga merupakan negara yang tingkat kerusakan lingkungan hidup dan potensi sumberdaya alamnya

menjadi taruhan masa depan tidak hanya bagi

Indonesia sendiri, namun juga dunia. Perluasan kebun-kebun sawit yang merusak hutan asli dan hilangnya ekologi dan ekosistem dengan seluruh jaminan masa depan termasuk udara dan sebagainya. Apabila target dan indikator “sustainable production and consumption” akhirnya disepakati dalam agenda pembangunan Pasca-2015, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengerem dan mengurangi tekanan permintaan pasar internasional (produksi dan konsumsi) atas tambang, hutan, lahan dan air di berbagai wilayah di indonesia. Peluang itu dapat dijadikan nyata dalam bentuk berbagai regulasi oleh pemerintah Indonesia yang sifatnya mandatori kepada pengaturan lahan, tata ruang dan pengurangan emisi karbon. Peluang itu juga dapat menjadi nyata dalam bentuk pengendalian ekspansi sektor swasta ke sektor-sektor yang selama ini lapar-hutan, lapar-lahan, dan lapar-tanah. Fokus area lain yang kiranya penting adalah masuknya tujuan dan indikator kualitas pemerintah dan akses terhadap keadilan. Jika disepakati, maka pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia akan memperoleh tambahan momentum dan daya dorong yang lebih besar. Hal ini tentu diperlukan mengingat masih sistemiknya korupsi di Indonesia sebagai akibat demokrasi yang masih dikendalikan oleh politisi-oligarki dan sistem birokrasi yang boros, tidak efektif dan tidak imparsial. Demikian pula

dengan target dan indikator pencapaian kesetaraan gender dan hak-hak perempuan

disepakati bersama di luar resistensi negara-negara Timur Tengah maka Indonesia juga akan memiliki peluang besar untuk melompat dalam eliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Dalam sisa waktu yang tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi agar tujuan, target dan indikator pembangunan Pasca-2015 dapat menjadi agenda pembangunan bersama baik di tingkat global maupun nasional. Tantangan pertama adalah membentuk sebuah visi yang transformative dan kerangka kerja normatif bagi pembangunan global. Beberapa prinsip yang muncul bisa digunakan sebagai

dasar

bagi

narasi

pembangunan

global

yang

baru

yang

mengartikulasikan

potensi

transformative dan kerangka kerja normative dari agenda pembangunan Pasca-2015. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah leave no one behind, attain equity and prosperity for all dan ensure the

planet capacity to sustain present and future generation. Tantangan kedua adalah transformasi ekonomi seperti apa yang kiranya mampu mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kerusakan ekologi. Ketiga adalah bagaimana kerjasama global yang efektif akan dibangun, terutama untuk memastikan komitmen dan akuntabilitas pembangunan Pasca-2015. Hal ini sangat penting karena penyusunan agenda pembangunan Pasca-2015 dilakukan melalui proses yang terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak termasuk CSO. Keempat

bagaimana strategi pembangunan

berkelanjutan di tingkat nasional telah tersusun agar agenda pembangunan Pasca-2015 bisa diadopsi dan dilaksanakan. Proses multistakeholders yang efektif, inklusif dan akuntabel sangat dibutuhkan baik di tingkat nasional maupun local.

12


Daftar Pustaka Amy Cutter, Ian Fenn, Freya Seath (2014), “Advocacy Toolkit: Influencing The Post-2015 Development Agenda”,

Civicus

dan

Stakeholders

Forum,

http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Post2015AdvocacyToolkit.pdf Duncan Green, (2012) “How Can a Post-2015 Agreement Drive Real Change? Revised Edition”, Oxfam Discussion

Paper,

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-politics-post-2015-mdgs-

revised-211112-en.pdf Jan Vandemoortele, (2014) “Post-2015 Agenda: A Mission Impossible?”, Development Studies Research: An Open Access Journal, http://www.tandfonline.com/loi/rdsr20#.VK2FyBz60k8 Laporan HLP-EP (2013), “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”, Laporan

Intergovernmental

Committee

of

Expert

on

Sustainable

Development

Financing ,

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/ICESDF.pdf Laporan OWG on SDGs (2014), “Open Working Group Proposal for Sustainable Develepment Goals” Laporan Sekjen PBB (2013), “A Life of Dignity for All” Laporan Sintesa Sekretaris Jenderal PBB (2014) “The Road to Dignity by 2030” Norton, Andrew, Andrew Scott, Paula Lucci and William Avis (2014), “Taking the Sustainable Development Goals from ‘main basis’ to effective vision – what’s the roadmap?”, Working Paper 402, Overseas Development Institute.

13

Pembangunan Global Baru : Perkembangan Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015

Recommend Documents