A. Kesehatan Indonesia dan Agenda Pembangunan Global Relevansi kesehatan dalam kebijakan global dimulai dengan misi untuk mencegah penyebaran penyakit sebagai akibat dari peningkatan frekuensi perdagagan antar negara. Pada awal abad 21 konvergensi ini kian menguat. Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan secara jelas tergambar dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals / MDGs). Tiga dari delapan MDGs berkaitan secara langsung dengan kesehatan. Dalam banyak kajian MDGs, kesehatan juga dipandang memiliki keterkaitan erat dengan isu terkait lingkungan, perdagangan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan social, keamanan nasional dan hak asasi manusia 1. Laporan Pencapaian Agenda Pembangunan Milenium menunjukkan Indonesia mencapai kemajuan yang tidak merata antar indikator: tercapai untuk target tertentu, tertinggal pada target yang lain. Angka Kematian Balita dan Kematian Bayi, misalnya, telah mengalami penrunan tajam tetapi diperkirakan masih belum mencapai target MDGs pada tahu 2015. Sementara itu, Indikator penurunan Angka Kematian Neonatus dan peningkatan imunisasi campak pada bayi dan anak 6-59 bulan telah memenuhi target MDGs. 2 Disparitas status kesehatan juga terjadi antar tingkat social ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan-pedesaan. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. 3 Dengan demikian, bagi Indonesia, kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Penekanan terhadap kesehatan sebagai elemen kunci pembangunan berkelanjutan pun kembali menemui momentumnya dengan menjadi tujuan ketiga Agenda Pembangunan Pasca-2015: “ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages”. Berbeda dengan MDGs, target kesehatan dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 (Tabel A) menunjukkan perluasan dalam fokus isu kesehatan. Apabila dikelompokkan, maka Agenda Pembangunan Pasca-2015 meliputi agenda MDGs yang belum terselesaikan, ditambah dua isu baru yakni kematian akibat penyakit tidak menular dan kecelakaan serta kemitraan lintas sektor yang berfokus kepada sistem, termasuk jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage). Pengelompokkan tersebut menunjukkan target terkait MDGs yang belum tercapai di banyak negara masih harus dilanjutkan, namun di sisi lain agenda pembangunan harus merespon ada tantangan baru dalam dunia kesehatan. Selain itu, berdasarkan pembelajaran terdahulu, Agenda Pembangunan Pasca-2015 juga mengamplifikasi keberpihakan pada penegakkan hak asasi manusia, kesetaraan, demokrasi dan tata kelola. Hal-hal ini menjadi penting dalam mengeliminasi hal-hal non-finansial yang menghambat pelayanan kesehatan.
1 2 3
Oslo Ministerial Declaration-Global Health : a pressing foreign policy issue of our time (2007) Bappenas (2013. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019
1
Tabel A. Target Tujuan Pembangunan ‘Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia’: Agenda Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)
Penyakit tidak menular (Noncommunicable diseases /NCDs)
Lintas sektor / sistem
3.1 Pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup (KH) 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita (AKBa) hingga 25 per 1.000 KH 3.3 Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terlupakan, serta memerangi hepatitis, penyakit bawaan air air dan penyakit menular lainnya 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental 3.5 Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan 3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga separuh angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, dan dengan target antara pada 2020 menstabilkan dan mengurangi angka kematian dan cedera global dari kecelakaan lalu lintas 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. 3.9 Pada tahun 2030, pengurangan secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah.
B. Pengarusutamaan Agenda Pembangunan Pasca-2015 pada Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Rentang luas wilayah yang besar dengan berbagai tantangan geografis membuat perencanaan pembangunan secara sistematis untuk mencapai tujuan universal menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kesembilan agenda prioritas dalam Nawa CIta memiliki misi yang sama dengan Agenda Pembangunan pasca2105 yakni dirumuskan untuk memastikan kualitas hidup manusia Indonesia mencapai kualitas yang tinggi, maju dan sejahtera. 4 Pembangunan Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia Indonesia yang unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. 5
4 5
Misi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019, poin 4. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, RPJMN 2
Tabel B. Keselarasan Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan RPJMN 2015 – 2019 Tujuan Pembangunan & Target Agenda Pembangunan Pasca-2015 RPJMN 2015 - 2019 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan agrikultur berkelanjutan 2.1 Pada 2030, akan mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun.
Arah pembangunan nasional: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
Arah kebijakan dan strategi peningkatan kedaulatan pangan: (i) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) stabilisasi harga bahan pangan; (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Buku I, halaman: 6-147 2.2 Arah pembangunan nasional: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Pada 2030, akan mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional: mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan Kesehatan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, 1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen): 17 (tahun 2019) d. wanita hamil dan menyusui, serta lansia Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (persen): 28 (tahun 2019) Buku I, Hal 6-74 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia 3.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional: Pada 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di hidup di bawah Kesehatan 70 per 100.000 kelahiran 1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup: 306 (2019) Buku I, Hal 6-74 3.2 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional: Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, Kesehatan dengan seluruh negara berusaha menurunkan AKB setidaknya hingga 1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat 12 per 1.000 KH dan AKBa 25 per 1.000 KH Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup: 24 (2019) Buku I, Hal 6-74 3.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional:
3
Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya
3.4 Pada 2030, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental
3.5 Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan 3.6 Pada 2030, mengurangi hingga separuh angka kematian dan cedera karena kecelakaan lalu lintas, dan untuk sementara pada 2020 menstabilkan dan mengurangi angka kematian dan cedera global dari kecelakaan lalu lintas
Kesehatan 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a) Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk: 245 (2019) b) Prevalensi HIV (persen): <0,50 (2019) c) Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria: 300 (2019) Buku I, Hal 6-74 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional: Kesehatan 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular d. Prevalensi tekanan darah tinggi: 23,4% (2019) e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun: 15,4% (2019) f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun: 5,4 (2019) Buku I, Hal 6-74 Pembangunan Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama Arah kebijakan kesehatan dan strategi pembangunan bidang gizi dan kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan pengendalian dan penyehatan lingkungan melalui: c. Pelayanan kesehatan jiwa Buku II, Hal 2-97 Arah pembangunan nasional: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Arah kebijakan dan strategi: Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba 1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyelahgunaan
narkobaside); demand ( 2.Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan
korb Buku I, Hal 6-61 Arah pembangunan nasional: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya siang di pasar internasional Sasaran pembangunan: Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan: Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyeleng- garaan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi melalui: 1. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline
4
2.
3.7 Pada 2030, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. 3.9 Pada 2030, pengurangan substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah.
Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada Air Operator Certificate (AOC) 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle; 3. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun; dan 4. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api. Buku I, halaman 6-68 Arah pembangunan nasional: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Sasaran Pokok Pembangunan Nasional: Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 1. Angka kelahiran (Total Fertility rate) = 2,3 per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun (2019) 2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru) = 9,9% (2019) 3. Angka prevalensi kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara (all methods) = 66,0% perempuan usia 15-49 tahun 4. Penggunaan metda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) = 23,5% 5. Tingkat putus pakai kontrasepsi = 24,6% Buku I, Hal 6-65 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional : 1. Sasaran makro pembangunan manusia dan masyarakat (d) meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan minimal 95% (2019) Buku I, halaman 5-6 Arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui: a. peningkatan kualitas air melalui (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestic; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk) b. Peningkatan kualitas udara melalui: (i) pengendalian pencemaran udara dari sector industri, transportasi dan pertambangan, (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, (iii) pemantauan kualitas udara ambien c. Pengendalian kerusakan ekosistem dan kawasan terkontaminasi B3
5
3.a Memperkuat implementasi FCTC WHO di seluruh negara, jika diperlukan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang mempengaruhi terutama negara-negara berkembang, menyediakan akses kepada obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang Kesepakatan TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuanketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan, pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang. 3.c Secara substansial meningkatkan pembiayaan kesehatan serta rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama negara-negara tertinggal dan negara bagian pulau kecil yang sedang berkembang 3. d Memperkuat kapasitas seluruh negara, khususnya negara-negara berkembang dalam hal peringatan dini, penurunan risiko serta pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global
Buku I, halaman 6-170a Arah Pembangunan Nasional: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Sasaran pokok pembangunan nasional : 2. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakatPengendalian penyakit menular dan tidak menular persentase merokok penduduk usia ≤ 18 tahun= 5.4% (2019) Buku I, halaman 6-74 Arah pembangunan nasional : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Sasaran pokok pembangunan nasional: -Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi= 95% (2019) -Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan. 4.Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas = 90 % (2019) 5. Persentase Obat yang memenuhi syarat = 94% (2019) Buku I, halaman 6-74 Arah pembangunan nasional : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Sasaran pokok pembangunan kesehatan : Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan. 2.Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan = 5600 (2019) 3.Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis= 60% (2019) Buku I, halaman 6-74 Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana: 3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan, melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah. b. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan. c. Penyediaan dan pengoperasian sistem peringatan dini. Buku II, halaman 10-63
6
5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan perempuan 5.3 Arah pembangunan nasional: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok marjinal, dengan arah kebijakan: anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan. 1. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya 3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal Buku I, halaman 6-62 – 6-63 5.6 Arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana: Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi 1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui, sesuai berkualitas, baik antarsektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem SJSN Programme of Action of the International Conference on Population Kesehatan, dengan menata fasilitas kesehatan KB and Development serta Beijing Platform for Action berikut dokumen Buku I, halaman 6-65 hasil konferensi kajiannya
7
C. Tantangan Kesehatan Indonesia di Era Agenda Pembangunan Pasca-2015 Pekerjaan Rumah Terkait MDGs Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Angka Kematian Ibu di Indonesia menurun yaitu dari 390 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 1994) menjadi 228 (SDKI, 2007) tetapi kemudian menunjukkan peningkatan menjadi 359 (SDKI, 2012). Temuan statistik ini adalah sebuah anomali karena Indonesia menyatakan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 40,70% (1992) menjadi 83,10% (2012) sebagai hasil dari program Bidan Desa yang digalakkan pemerintah sejak 1990. Merujuk pada Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019 yang menetapkan target AKI berada pada angka 306, maka target 3.1 pada Agenda Pembangunan Pasca-2015 sebesar 70/KH pada tahun 2030 dan tidak lebih dari 140 untuk negara manapun, menjadi sangat ambisius. Maka, persoalan peningkatan cakupan persalinan yang tidak diikuti dengan perbaikan kualitas layanan harus segera diatasi. Implementasi arah kebijakan seputar (1) Penguatan pelayanan kesehatan primer, (2) Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care), dan (3) dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Faktor kesehatan Ibu selama kehamilan dan persalinan, akan berkaitan erat dengan kematian neonatal, angka kematian bayi, dan balita, yang tercantum pada Target 3.2. Target 3.3 memvisualisasikan dunia yang bebas dari AIDS dan penyakit menular lainnya sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengendalikan dan menghentikan tren epidemi HIV dan penyakit menular yang cenderung meningkat melalui sasaran pembangunan RPJMN “meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular”, yang mencantumkan target prevalensi <0,50 persen pada tahun 2019. Perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok marjinal menjadi salah bagian dari butir Agenda Pembangunan Nasional “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”. Sejalan dengan Target 5.3, perlindungan tersebut dilakukan dengan perkuatan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan, serta peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal. Konsisten dengan Beijing Platform of Action dan Target 5.6, akses semesta terhadap layanan kesehatan reproduksi tercantum sebagai bagian dari arah kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tantangan Dunia Kesehatan Masa Depan Salah satu fenomena pembangunan yang berimbas langsung pada capaian indikator kesehatan adalah pergeseran dalam struktur demografi penduduk. Saat ini, pemuda berusia di bawah 24 tahun mencapai jumlah terbesar dalam piramida penduduk, dan akan berpotensi menjadi ‘bonus demografi’ apabila negara berinvestasi untuk memastikan pemudanya tumbuh menjadi produktif dan sehat secara fisik dan mental. Di lain pihak, populasi pun menua seiring perbaikan kualitas layanan kesehatan. Penduduk berusia tua dengan pola hidup yang tidak sehat akan lebih berisiko terjangkit penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, pernafasan, stroke, dan diabetes. Maka Indonesia akan segera berhadapan dengan beban kesehatan ganda, karena permasalahan penyakit menular seperti
8
malaria, diare, dan tuberculosis masih belum terselesaikan. 6. Target 3.4 yang sebelumnya tidak menjadi fokus MDGs menjadi salah satu tantangan pembangunan ke depan. Agenda pembangunan yang baru juga mengangkat migrasi sebagai isu yang penting. Urbanisasi menjadi tantangan dalam penyediaan akses terhadap infrastruktur dan layanan kesehatan bagi penduduk wilayah miskin perkotaan, yang kerap memiliki profil kesehatan yang sama buruknya dengan masyarakat miskin pedesaan. Selain itu, kecelakaan lalu lintas diam-diam telah menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia pada tahun 2015 7. Target 3.6 menjadi respon terhadap peningkatan ancaman kesehatan yang semakin meningkat ini 8, karena kondisi kendaraan yang tidak layak, infrastruktur jalanan yang buruk, dan tidak tersedianya tempat pejalan kaki. Tantangan lain yang tercermin didalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 adalah munculnya penyakit baru dengan potensi epidemic global, seperti SARS atau virus H7N9 akibat peningkatan migrasi antar negara. Penanggulangan ancaman kesehatan ini membutuhkan kerjasama global dalam peningkatan kapasitas layanan kesehatan antar negara dan integrasi data dan informasi kesehatan. D. Langkah ke Depan: Amunisi untuk Perbaikan Tabel B menunjukkan bahwa hampir seluruh poin dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 telah tercantum dalam RPJMN 2014-2019. Maka jelaslah bahwa tantangan pembangunan kesehatan ke depan tidak lagi berada dalam proses pengarusutamaan Agenda Pembangunan Pasca-2015 kepada agenda pembangunan nasional, melainkan pada tahapan implementasi. Sistem informasi kesehatan nasional Pengelolaan system informasi nasional akan memperbaiki kesenjangan dan memastikan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang merata bagi semua tanpa kecuali. Berbagai sumber data terkini termasuk pencatatan sipil dan statistik vital, survei berbasis populasi, dan sistem informasi fasilitas dan administrasi kesehatan menjadi kebutuhan tidak terelakkan. Ketersediaan baseline data terkini yang valid dan reliable akan menjadi modal penting mengukur dari upaya-upaya pemantauan dan evaluasi capaian target pembangunan. Kapasitas kepemimpinan dari lembaga negara yang berwenang untuk pengumpulan dan kompilasi data, analisis dan sintesis, serta diseminasi informasi dari hasil penggunaannya menjadi kunci, selain tentunya komitmen politik dan investasi oleh negara maupun mitra internasional. Mekanisme monitoring dan evaluasi Untuk menjaga momentum, mekanisme monitoring dan evaluasi yang akuntabel perlu dibangun untuk memantau implementasi dan mengukur pencapaian target pembangunan. Pemahaman terhadap relevansi Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan pembangunan nasional Indonesia perlu dimiliki tidak hanya oleh pemerintah dan pemangku kepentingan di 6
Health Sector Review to support RPJM: ‘Changing Demand for Health and Health Services, 2014 Health Sector Review to support RPJM: ‘Changing Demand for Health and Health Services, 2014 8 World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health Organization, 2004 7
9
level nasional, namun juga di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk memperkuat sistem pelaporan pencapaian pembangunan oleh pemerintah, partisipasi publik dapat memberikan jangkauan yang lebih luas untuk memantau upaya-upaya pembangunan terjad di akar rumput, dan menjadi alat akuntabilitas untuk memastikan upaya pembangunan dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Inovasi dan teknologi Berkaca dari implementasi MDGs, banyak negara diprediksi tidak akan mencapai target kesehatan pada tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan baru untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi potensial untuk mempercepat pencapaian target pembangunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Saat ini, inovasi mungkin telah terjadi di banyak tempat di Indonesia. Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah menemukannya untuk diangkat dan direplikasi dampaknya dapat terjadi di skala yang lebih besar. Menempatkan fokus kepada solusi kesehatan yang tepat guna dan ekonomis dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Indonesia mengingat keterbatasan dalam kapasitas fiskal nasional. Inovasi dari sisi teknologi kesehatan dapat membuka peluang signifikan dalam upaya pencegahan, diagnosa, perawatan, manajemen, dan kontrol terhadap penyakit dan kesehatan ibu dan anak. Investasi dalam inovasi yang terkoordinasi, dan mencangkup siklus kehidupan secara keseluruhan, akan menghasilkan dampak berkelanjutan. Penerapan sistem jaminan kesehatan Indonesia membuktikan komitmennya dalam menjaga kesehatan rakyat dengan meluncurkan Jaminan Kesehaan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat pada tahun 2014. UU No. 24/2011 menetapkan cakupan semesta untuk tercapai pada tahun 2019. Skema jaminan kesehatan nasional yang ambisius ini berpotensi mendorong pencapaian target 3.8 di tengah berbagai tantangan dari sisi perluasan kepesertaan dan perbaikan cakupan kesehatan yang dijamin terutama untuk masyarakat miskin pedesaan dan pekerja sector informal. Pendekatan multi-sektor dalam kebijakan dan upaya kesehatan Pendekatan lintas sector menjadi pembelajaran berharga dari implementasi MDGs dan proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Indonesia telah membuktikan bahwa isu kesehatan memerlukan pendekatan multi-sektor dan multi-level pemerintahan. Di tengah perbaikan pada sisi ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, misalnya, permasalah seputar akses jalan menuju fasilitas layaan kesehatan, ketiadaan sumber air bersih dan rendahnya pengetahuan ibu mengenai kehamilan dan persalinan secara nyata berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu. Tanpa perbaikan signifikan pada indikator-indikator pembangunan di luar sektor kesehatan, seperti pendidikan, infrastruktur dan lingkungan maka “kesehatan untuk semua” akan sulit terwujud. Sejalan dengan hal tersebut, perumusan kebijakan publik di setiap sektor pun harus sejalan dengan prinsip paradigma sehat. Keputusan yang memperhitungkan implikasinya pada kesehatan masyarakat akan memastikan bahwa lingkaran upaya pencapaian kesejahteraan tidak terputus.
10
