PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah fundamental yang dihadapi Pembangunan Pertanian saat ini antara lain: (1) Laju konversi lahan yang tidak terkendali; (2) Infrastruktur pertanian yang tidak memadai; (3) sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam; (4) Perubahan iklim yang tidak menentu; (5) kurangnya kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju; (6) Keterbatasan permodalan petani; dan (7) Kendala transportasi akibat cuaca buruk dan kerusakan jalan. Untuk mengatasi permasalahan fundamental tersebut, perlu koordinasi baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun antar sektor serta antara pusat dan daerah. Sekretariat Jenderal merupakan satu dari 12 Eselon I yang terdapat di Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 24 Tahun 2010 Pasal 274, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian agar pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik. Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai fungsi koordinasi, pembina dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian menetapkan visi 2015-2019 yaitu menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah: 1.

Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel

2.

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

3.

Menerapkan prinsip good governance dan clean governance

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal tersebut tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Agar pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK Sekjen tersebut secara triwulanan.

1|P a g e


Tahun 2015

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja yang ada di dalam PK lingkup Sekretariat Jenderal yang meliputi capaian atau progress Indikator Kinerja Eselon I lingkup Setjen, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan Proses

pemantauan

dan

evaluasi

capaian

indikator

kinerja

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pertanian merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eselon I maupun II di lingkungan Sekretariat Jenderal bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

2|P a g e


Tahun 2015

BAB II VISI, MISI DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

A. VISI “Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka”. B. MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah : 1.

Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel

2.

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

3.

Menerapkan prinsip good governance dan clean governance

C. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah: 1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

5.

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3|P a g e


Tahun 2015

D. PENYUSUNAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal adalah: 1.

Pimpinan unit kerja (eselon I) Sekretariat Jenderal menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Menteri Pertanian. PK Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ditandatangani pada bulan Maret 2015.

2.

Pimpinan Satuan Kerja Biro/Pusat menyusun Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh pimpinan Biro/Pusat. PK Biro/Pusat Sekretariat Jenderal disusun dan ditandatangani bulan Januari dan Maret 2015.

E. PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. 1.

Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

2.

Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

4|P a g e


Tahun 2015

BAB III PEMBAHASAN

A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Sekretariat Jenderal dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja Sekretariat Jenderal meliputi: Nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM), Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal triwulan II adalah sebagai berikut: 1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian AKIP sebagai suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sakip merupakan instrumen yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dokumen SAKIP mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Rencana Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Tabel 1 Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian Triwulan II Indikator Kinerja

Target

Realisasi Triwulan II

Kemajuan Pelaksanaan (%)

Nilai AKIP Kementerian Pertanian

75

-

60%

Hingga triwulan II kemajuan pelaksanaan kegiatan mencapai 60%. Pada triwulan II ini dilakukan advokasi sakip ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pertanian. 2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK-RI harus melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Seiring dengan berakhirnya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014 oleh BPK pada bulan April 2015, diterbitkanlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014. Opini yang diperoleh Kementerian 5|P a g e


Tahun 2015

Pertanian atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Berdasarkan LHP BPK RI tersebut dapat diketahui permasalalahan dalam Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014, yaitu : a.

Masih terdapat permasalahan atas pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Neraca Kementerian Pertanian

b.

Penatausahaan persediaan yang diserahkan ke masyarakat atau pemda tidak wajar

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan tindaklanjut antara lain: a.

Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementan dan monitoring bersama dengan Eselon I dan Sekretariat UAPPA/B-W.

b.

Melakukan revisi atas Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis Persediaan.

c.

Melakukan revisi atas Penatausahaan Aset Tak Berwujud.

Selain itu, Kementerian Pertanian telah melakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain: a.

Pelaksanaan Workshop 33 Propinsi atas penyusunan laporan keuangan tingkat Satker.

b.

Penyelesaian tindaklanjut Reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementan

c.

Evaluasi dan verifikasi atas laporan keuangan kementan Tabel 2 Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Triwulan II Indikator Kinerja

Opini

Laporan

Keuangan

Target


WTP

WTP-DPP (2014)


Kementerian Pertanian

3. Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan untuk mengetahui mutu kinerja pelayanan unit kerja pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Peningkatan dan pembinaan diprioritaskan pada unsur pelayanan yang paling rendah atau berada di bawah rata-rata.

6|P a g e


Tahun 2015

Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan program perbaikan, sedangkan yang mempunyai nilai mutu pelayanan publik cukup tinggi atau di atas rata-rata agar tetap dipertahankan. Pengukuran IKM dilakukan terhadap 9 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dan 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2014, nilai IKM Kementerian Pertanian 3,21, nilai konversi IKM 80,24 dengan mutu pelayanan B (baik) dan kinerja baik. Unsur pelayan tahun 2014 yang perlu diperbaiki adalah prosedur, persyaratan, kecepatan dan kepastian jadwal pelayanan. Tabel 3 Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Triwulan II Indikator Kinerja

Target



Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

80

-

50%

Pada tahun 2015, pengukuran IKM juga dilakukan dengan melibatkan 9 UKPP dan 160 UPT yang ada di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ekspose pengukuran IKM Kementan akan dilakukan pada bulan Desember 2015. Sampai dengan triwulan II progress pelaksanaan kegiatan sebesar 50%. 4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian merupakan nilai hasil evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Tabel 4 Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Triwulan II Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementan

Target



72

-

75%

Progress pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperoleh target nilai reformasi birokrasi Kementan sebesar 72, telah mencapai 75%. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II ini antara lain telah dilakukan pembahasan finalisasi data penyesuaian tunkin di 7 K/L dimana salah satunya adalah Kementan oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu. Permasalahan yang dihadapi adalah penyampaian LHKASN Pegawai Kementan masih sangat rendah. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut adalah disampaikan ke seluruh pengelola

7|P a g e


Tahun 2015

kepegawaian di unit kerja eselon I Kementan agar segera mengumpulkan LHKASN dari seluruh pegawai yang ada. 5. Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Pada akhir triwulan II, kegiatan kerjasama telah terlaksana sebanyak 48 kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah terdapat beberapa kegiatan yang direvisi dan terdapat sidang bilateral yang dijadwal ulang. Solusinya adalah perlu koordinasi lebih intensif. Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional atau Negara Mitra, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan mendiseminasikan informasi hasil kesepakatan sidang, beserta langkah tindaklanjutnya.

Tabel 5 Capaian Kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Triwulan II Indikator Kinerja

Target

Realisasi Triwulan I


Persentase Kerjasama Luar Negeri yang

80%

27 kegiatan

34%

Ditindaklanjuti

(kumulatif 48 kegiatan)

B. Capaian Kinerja Masing-Masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Adapun capaian kinerja triwulan II masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: 1.

Biro Perencanaan Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

8|P a g e


a.

Koordinasi

dan

penyiapan

penyusunan

Tahun 2015

kebijakan,

rencana

dan

program

pembangunan pertanian; b.

Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;

c.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;

d.

Koordinasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

pertanian; dan e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan adalah perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Biro Perencanaan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan. Terdapat 3 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan. Indikator tersebut adalah: Nilai AKIP Sekretariat Jenderal, Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan dan Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut: a.

Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. Pada triwulan II ini Itjen melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan AKIP Sekretariat Jenderal 2014 berdasarkan dokumen-dokumen AKIP yang telah disiapkan oleh Biro Perencanaan. Hingga akhir triwulan II, Biro Perencanaan telah melakukan 60% persiapan dokumen yang diperlukan. Tabel 6 Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Triwulan II

b.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

82

REALISASI TRW II

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 60,00

Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa banyak revisi yang dilakukan. Semakin sedikit revisi anggaran semakin tepat perencanaan anggarannya. Hingga akhir triwulan II telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 2 kali.

Jumlah

revisi

tersebut

merupakan

akumulasi

dari

revisi

triwulanan 9|P a g e


Tahun 2015

sebelumnya. Revisi anggaran tersebut terkait Kebijakan Menteri Pertanian dalam rangka realokasi anggaran yang difokuskan untuk mendukung UPSUS dan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Revisi anggaran yang dimaksud adalah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015. Tabel 7 Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA Jumlah Revisi Anggaran

c.

TARGET

REALISASI TRW II

5 kali

2 kali

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang berjalan. Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2014 ditindaklanjuti tahun 2015. Salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan pada tahun 2014 adalah monev terpadu. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan tetapi melibatkan pula Eselon I terkait. Hasil evaluasi, terdapat 4 rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti yaitu: (1.) diperlukan alat/mesin penebang tebu agar panen tebu tidak terlambat; (2.) Program SL-PTT agar diakhiri dan diganti dengan GP-PTT; (3.) perlunya peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi semen beku, IB (termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku) merupakan kegiatan prioritas pada tahun 2015; dan (4.) hasil evaluasi yang diinformasikan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Ditjen PKH berupa instruksi kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Kab. TTS dalam penyidikan, pengujian dan pengobatan/ pemberantasan penyakit pada kelompok peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan pada 8 kelompok di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tabel 8 Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI TRW IV

6

4


10 | P a g e


Tahun 2015

Progress kegiatan evaluasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: sampai dengan akhir triwulan II akhir, sebagian besar kegiatan evaluasi telah dilakukan. Evaluasi yang dilaksanakan secara triwulanan, yaitu untuk mengukur kegiatan triwulan sebelumnya seperti Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian. Kegiatan evaluasi lain antara lain evaluasi komoditas strategis padi, jagung, kedelai, sapi, tebu dan bawang merah, cabai); Swakelola Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian 2016; pemantauan evaluasi subsidi pupuk dan benih, kredit program dan asuransi pertanian 2014/2015; pemantauan DAK Bidang pertanian 2015/telaah anggaran pertanian di daerah.

2.

Biro Organisasi dan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, fungsi pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian. Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,

serta

pengelolaan

kepegawaian.

Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja;

b.

Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;

c.

Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;

d.

Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Biro Organisasi dan Kepegawaian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Terdapat 8 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian. Indikator tersebut adalah: (1) Dokumen Penataan Kelembagaan, (2) Laporan Pembinaan Jabatan

Fungsional,

Pelayanan

Publik,

dan

Budaya

Kerja;

(3)

Laporan

Ketatalaksanaan; (4) Laporan Reformasi Birokrasi; (5) Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; (6) Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai; (7) Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan; (8) Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan,

11 | P a g e


Tahun 2015

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

Dokumen Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan II kemajuan pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan sebesar 60%. Progress yang telah dilaksanakan adalah telah terbit Perpres Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian. Tabel 9 Capaian Kinerja Dokumen Penataan Kelembagaan Triwulan II



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Dokumen Penataan Kelembagaan

4

1

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 60,00

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Target kinerja kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2015 sebanyak 6 laporan. Hingga akhir triwulan II, dari target kinerja yang ditetapkan telah terealisasi 4 laporan (akumulasi dari triwulan I dan II) atau sebesar 60%. 4 laporan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2015, Permentan Nomor 13 Tahun 2015, Permentan Nomor 28 Tahun 2015 dan Permentan Nomor 29 Tahun 2015. Tabel 10 Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja



TARGET

REALISASI TRW II

6

4

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 60

Laporan Ketatalaksanaan Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari 4 target yang ditetapkan, hingga akhir triwulan II telah terealisasi 2 laporan yaitu Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Kementan dan Unit Kerja Eselon I Periode 2010 - 2014 dan Permentan No 31 Thn 2015.

12 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 11 Capaian Kinerja Ketatalaksanaan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

4

2

Laporan Ketatalaksanaan




Laporan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan II kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 50%. Dari target sebanyak 4 laporan reformasi birokrasi telah terealisasi 2 laporan reformasi birokrasi yaitu Laporan Pelaksanaan RB Kementan Tahun 2010 - 2014 dan Laporan Pelaksanaan Entry Meeting Evaluasi RB Kementan 2015. Tabel 12 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Laporan Reformasi Birokrasi



TARGET

REALISASI TRW II

4

2


Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai merupakan output kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi di bidang formasi kepegawaian, peningkatan kualitas kompetensi pegawai dan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan II, dari 19 target laporan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai telah terealisasi sebanyak 9 laporan yaitu: (1.) Permentan No.10 Tahun 2015; (2.) Laporan Validasi Data SIMPEG Trw II 2015; (3.) Laporan Pelaksanaan Lelang Terbuka JPT Madya dan Pertama di Lingkungan Kementan; (4.) Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; (5.) Laporan Pelaksanaan Sidang Etika Trw II 2015; (6.) Laporan Pelaksanaan MCU Pejabat Struktural; (7.) Laporan Pelaksanaan Pembinaan K3; (8.) Laporan pelaksanaan pengembangan pegawai (Diklat Prajabatan); (9.) Laporan Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karyasatya X, XX, dan XXX, Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Rekam Kartu Pegawai. 13 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 13 Capaian Kinerja Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai



TARGET

REALISASI TRW II

19

9


Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 salah satunya mengatur mengenai tugas dan fungsi Bagian Mutasi. Adapun tugas Bagian mutasi adalah melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian dan melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi : a. Penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Pertanian; b. Pelaksanaan pengumpulan data pegawai, monitoring pegawai pusat dan daerah serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian; c. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui bimbingan teknis jabatan fungsional serta diklat analis kepegawaian. Hingga triwulan II akhir telah terealisasi 4 laporan dari 9 target. 4 laporan tersebut adalah Laporan Pengadaan CPNS, Laporan Pengelolaan Adm Pegawai Baru, Laporan Pengelolaan Adm Pegawai Satu Atap Kenaikan Pangkat dan Persiapan Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik.

Tabel 14 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

9

4

Laporan Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai




Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Hingga akhir triwulan II, pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan adalah Pelaksanaan Pembinaan SDM Melalui Organisasi Kedinasan Semester I 2015. 14 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 15 Capaian Kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan



TARGET

REALISASI TRW II


2

1

50

Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan Hingga akhir triwulan II telah terlaksana 5 laporan dari target sebanyak 7 laporan atau kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 70%. Ke 5 laporan tersebut adalah Laporan Kinerja Biro OK 2014, Laporan Tahunan Biro OK 2014, Petunjuk Operasional Anggaran Biro OK 2015, Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAK) Biro OK 2015, dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Biro OK 2015. Tabel 16 Capaian Kinerja Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Triwulan II

3.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

7

5


Biro Hukum dan Informasi Publik Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a.

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

b.

Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;

c.

Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

d.

Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

15 | P a g e


Tahun 2015

Peran Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi lebih penting sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu: (1.) Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Program Legislasi Nasional (prolegnas) dan prolegtan; (2.) Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan; (3.) Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan dan (4.) Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM). Capaian Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik triwulan II adalah sebagai berikut: a. Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan Hingga akhir triwulan II, telah terealisasi sebanyak 7 perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan. Program legislasi pertanian tahun 2015 yang sudah terbit antara lain: (1.) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Pedoman Cara Produksi Kopi Luwak Dengan Sistem Pengandangan Yang Memenuhi Kaidah Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare); (2.) Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Perubahan atas Permentan No 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman

Yang Baik (Good

handling practices); (3.) Permentan Nomor 23/Permentan/PK.320/4/ 2015 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan; (4.) Permentan

Nomor 35/Permentan/KP.590/6/2015 tentang Pedoman Umum

Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun Anggaran 2015; (5.) Permentan Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2015; (6.) Permentan Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015; dan (7.) Permentan Nomor 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan adakalanya terjadi penggabungan tentang peraturan menteri karena dalam pembulatan materi perlu digabung. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah: 1.) Penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam

rangka pembulatan materi dan 16 | P a g e


Tahun 2015

pemahaman; 2.) Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum memprioritaskan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Program Legislasi Pertanian (Prolegtan). Tindak lanjut yang dilakukan adalah Evaluasi Prolegtan. Tabel 17 Capaian Kinerja Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II


Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan

70 %

7

12

b. Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Hingga akhir triwulan I, telah dilakukan 9 layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan atau 21% dari target. Tabel 18 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan

REALISASI TRW II


71%

9

21

c. Prosentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan Pada triwulan II, perjanjian yang dihasilkan sebanyak 8 naskah. Jika diakumulasikan dengan triwulan I, naskah perjanjian yang dihasilkan sebanyak 24 buah. Tabel 19 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan

80 persen

8


d. Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM) Hingga triwulan II akhir nilai IKM belum diterbitkan. 17 | P a g e


4.

Tahun 2015

Biro Keuangan dan Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 1.

Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

2.

Pelaksanaan akuntasi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;

3.

Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

4.

Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Biro Keuangan dan Perlengkapan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Indikator Kinerja yang terdapt pada Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP, (2) Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai; (3) Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual; (4) Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan; (5) Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian; (6) Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan; (7) Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian dan (8) Kecepatan Layanan Kearsipan. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP Hingga triwulan II akhir peningkatan sumber-sumber potensi PNBP mengalami kemajuan 15% dari target sebanyak 10%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan peningkatan sumber-sumber potensi PNBP sebesar 20 Satker. Tabel 20 Capaian Kinerja Sumber-Sumber Potensi PNBP Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW II

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP

10 %

REALISASI TRW II


15

18 | P a g e


b.

Tahun 2015

Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai Hingga triwulan II akhir ketepatan pengelolaan belanja pegawai mengalami kemajuan sebesar 38% dari target triwulan II sebanyak 38%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai sebsar 90%. Tabel 21 Capaian Kinerja Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai c.

TARGET TRW II

REALISASI TRW II

38%


38

Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Hingga triwulan II akhir Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual mengalami kemajuan sebesar 50% dari target triwulan II sebanyak 50%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual telah terlaksana sebesar 100%. Tabel 22 Capaian Kinerja Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual

d.

TARGET TRW II

REALISASI TRW II

50%


50

Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan Hingga triwulan II akhir Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan mengalami kemajuan sebesar 50% dari target triwulan II sebanyak 50%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan sebanyak 60 orang. Tabel 23 Capaian Kinerja Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan

TARGET TRW II 50%

REALISASI TRW II


50

19 | P a g e


e.

Tahun 2015

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian Hingga triwulan II akhir Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian mengalami kemajuan sebesar 30,8% dari target triwulan II sebanyak 27%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1,3 Trilyun. Tabel 24 Capaian Kinerja Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian Triwulan II

f.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW II

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian

27%

REALISASI TRW II


30,8

Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Hingga triwulan II akhir Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan mengalami kemajuan sebesar 29% dari target triwulan II sebanyak 30%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan telah terlaksana sebesar 100%. Tabel 25 Capaian Kinerja Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Triwulan II

g.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW II

Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan

30%

REALISASI TRW II


Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian Hingga triwulan I akhir Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian mengalami kemajuan sebesar 40% dari target triwulan II sebanyak 50%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian Tahun Berjalan telah terlaksana sebesar 70%. Tabel 26 Capaian Kinerja Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan II Kementerian Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW II

Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian

50%

REALISASI TRW II


20 | P a g e


h.

Tahun 2015

Kecepatan Layanan Kearsipan Hingga triwulan II akhir Kecepatan Layanan Kearsipan mengalami kemajuan sebesar 30% dari target triwulan II sebanyak 30%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Kecepatan Layanan Kearsipan sebanyak 30menit. Tabel 27 Capaian Kinerja Kecepatan Layanan Kearsipan Triwulan II

5.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW II

Kecepatan Layanan Kearsipan

30%

REALISASI TRW II


Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan 3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol 4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro

Umum

dan

Hubungan

Masyarakat

menyusun

Perjanjian

Kinerja

yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Hubungan

Masyarakat

sebagai

berikut:

(1)

Jumlah

Laporan

Ketatausahaan

Kementerian Pertanian, (2) Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal; (3) Jumlah Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintahan, Organisasi Profesi dan Asosiasi; (4) Jumlah Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan serta Pelaksanaan Ketatausahaan Menteri; (5) Meningkatnya Program Pembangunan Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Hubungan Masyarakat sebagai berikut: a. Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan) Hingga triwulan II akhir kegiatan penyusunan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian baru sebesar 0% dari target sebanyak 10 laporan.

21 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 28 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian

10 laporan

REALISASI TRW II


b. Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal (Persen) Hingga triwulan II akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal sebesar 15%. Kegiatan yang telah terlaksana adalah terpenuhinya Sarana dan Prasarana dengan standar minimum. Kegiatan peningkatan kepuasan penguna terkendala oleh SDM dan Anggaran yang masih dalam proses pencairan. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut yaitu diadakannya Pelatihan SDM dan Mempercepat proses pencairan anggaran. Tabel 29 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW II

Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal

65

REALISASI TRW II


c. Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen) Hingga triwulan II akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian sebesar 2%. Pemberitaan Positif pada Triwulan II cukup banyak, isu negatif sedikit dan sudah di respon dengan berbagai berita yang menciptakan citra postif di masyarakat. Isu Negatif yang beredar adalah dampak kemarau panjang yang mengakibatkan produksi pangan menurun dan gagal panen. Respon isu, advertorial di media cetak, press release dan press conference, sosialisasi serta bantuan-bantuan yang mengarah kepada swasembada pangan dan stop impor.

22 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 30 Capaian Kinerja Peningkatan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen)

7

REALISASI TRW II


Berdasarkan hasil monitoring media cetak selama triwulan II tahun 2015 (Januari hingga Juni 2015), jumlah pemberitaan di media cetak sebanyak 4.675 berita dengan tendensi pemberitaan berikut: 2.403 berita (51%) bertendensi positif, 427 berita (9%) bertendensi negatif, serta 1.845 berita (40%) bertendensi netral. Tabel 31 Tone Pemberitaan di Media Cetak Tahun 2015 (Hingga Juni 2015)

Tone Berita

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

TOTAL

Positif

381

371

410

424

372

445

2.403

Negatif

88

51

101

60

63

64

427

Netral

243

295

353

269

366

319

1.845

Jumlah

712

717

864

753

801

828

4.675

40%

Positif

51%

Negatif Netral

9%

Gambar 1 Tone pemberitaan di media cetak tahun 2015 (Januari hingga Juni 2015)

Berdasarkan hasil monitoring media online selama triwulan II tahun 2015 (Januari hingga Juni 2015), jumlah pemberitaan di media online sebanyak 511 berita dengan tendensi pemberitaan berikut: 133 berita (26%) bertendensi positif, 29 berita (6%) bertendensi negatif, serta 349 berita (68%) bertendensi netral.

23 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 32 Tone Pemberitaan di Media Online Tahun 2015 (Hingga Juni 2015)

Tone Berita

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

TOTAL

Positif

35

28

30

18

13

9

133

Negatif

16

1

9

1

0

2

29

Netral

91

125

59

49

16

9

349

Jumlah

142

154

98

68

29

20

511

26%

Positif

6%

68%

Negatif Netral

Gambar 2 Tone Pemberitaan di Media Online Tahun 2015 (Januari hingga Juni 2015)

d. Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi dan Asosiasi (Laporan) Hingga triwulan II akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi sebesar 0%.

Tabel 33 Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi (Laporan)

2

REALISASI TRW II


24 | P a g e


Tahun 2015

e. Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan) Hingga triwulan II akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan sebesar 0%. Tabel 34 Capaian Kinerja Penyusunan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan Triwulan II

6.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan)

2

REALISASI TRW II


Pusat Kerjasama Luar Negeri Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksu, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 1.

Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang pertanian

2.

Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional di bidang pertanian

3.

Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang pertanian

4.

Pelaksanaan urusan atase pertanian

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri

Pusat Kerjasama Luar Negeri menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut: (1) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral, (2) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti; (3) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran; (4) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan; (5) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma dan (6) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut:

25 | P a g e


Tahun 2015

1.) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Hingga akhir

triwulan

II

kemajuan

pelaksanaan

untuk

tersusunnya

Nota

Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral sebesar 35%. Tabel 35 Capaian Kinerja Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral

10 Dokumen

REALISASI TRW II


2.) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Pada akhir triwulan I, kegiatan kerjasama telah terlaksana sebanyak 21 kegiatan. Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional atau Negara Mitra, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan mendiseminasikan

informasi

hasil

kesepakatan

sidang,

beserta

langkah

tindaklanjutnya. Tabel 36 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Triwulan II Indikator Kinerja

Target

Realisasi


Triwulan II Jumlah

Dokumen

Kesepakatan

yang Ditindaklanjuti

113

27 kegiatan

Dokumen

34% (kumulatif 48 kegiatan)

3.) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Hingga akhir triwulan II penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran belum dilaksanakan.

26 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 37 Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Triwulan II Indikator Kinerja

Dokumen

Perencanaan

Target

dan

Realisasi

Kemajuan Pelaksanaan

Triwulan II

(%)

1 Dokumen

0

Pengelolaan Anggaran

4.) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Hingga akhir triwulan II, kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebesar 15,70%. Tabel 38 Capaian Kinerja Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Triwulan II Indikator Kinerja

Target

Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Realisasi

Kemajuan Pelaksanaan

Triwulan II

(%)

2 Laporan

15,70

5.) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma Hingga

Akhir

triwulan

II,

kemajuan

penyusunan

Dokumen

Pembinaan/

Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma sebesar 20%. Tabel 39 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Dokumen Pembinaan/ Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma

TARGET

4 Dokumen

REALISASI TRW II


6.) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran Hingga akhir triwulan I kemajuan pelaksanaan dukungan kegiatan kerjasama internasional dan layanan perkantoran sebesar 30%.

27 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 40 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran

7.

TARGET

REALISASI TRW II

12 Bulanan


Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program dan anggaran; 2. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian; 3. Penyediaan dan pelayanan data dan inromasi non komoditas pertanian 4. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut: (1) Laporan Data Pertanian, (2) Laporan Analisis Data Pertanian; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian; (4) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih; (5) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut: 1.) Laporan Data Pertanian (Laporan) Hingga triwulan II akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Data Pertanian baru sebesar 75% dari target sebanyak 10 laporan.

28 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 41 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Laporan Data Pertanian

TARGET

REALISASI TRW II

10 laporan


2.) Laporan Analisis Data Pertanian (Laporan) Hingga triwulan II akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Analisis Data Pertanian baru sebesar 67% dari target sebanyak 10 laporan. Tabel 42 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Analisis Data Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Laporan Analisis Data Pertanian

TARGET

REALISASI TRW II

10 laporan


3.) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian (Sistem) Hingga triwulan II akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian sebesar 60% dari target sebanyak 7 sistem. Tabel 43 Capaian Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian

TARGET

7 Sistem

REALISASI TRW II


4.) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih (Orang) Hingga triwulan II akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih sebesar 70%.

29 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 44 Capaian Kinerja Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih

527 Orang

REALISASI TRW II


5.) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (Bulan) Hingga triwulan II akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 50% dari target 12 bulan. Tabel 45 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian

8.

TARGET

REALISASI TRW II

12 Bulan


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan rencana, program dan anggaran serta kerjasama 2. Pemberian layanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman 3. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian 4. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan, permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman dan Perizinan Pertanian 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 30 | P a g e


Tahun 2015

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagai berikut: (1) Laporan Data Pertanian, (2) Laporan Analisis Data Pertanian; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian; (4) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih; (5) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut: 1. Jumlah Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT Hingga triwulan II akhir, telah dilakukan pelayanan proses permohonan hak PVT sebanyak 20 varietas atau sebesar 36% dari target sebanyak 55 varietas. Tabel 46 Capaian Kinerja Jumlah Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT (varietas)

55

20


2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT Pada triwulan II telah diterbitkan sertifikat Hak PVT sebanyak 16 sertifikat atau 36% dari target yang direncanakan. Tabel 47 Capaian Kinerja Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT (sertifikat)

45

16


3. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman Hingga triwulan II akhir, telah diterbitkan 71 tanda daftar. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 41%. Tabel 48 Capaian Kinerja Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman (tanda daftar)

175

71


31 | P a g e


Tahun 2015

4. Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS Hingga triwulan II akhir, belum ada pemeriksanaan Uji BUSS, dari target sebanyak 50 varietas yang dilakukan pemeriksaan terhadap Uji BUSS. Tabel 49 Capaian Kinerja pemeriksanaan Uji BUSS Tanaman Triwulan II INDIKATOR KINERJA

Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS (varietas)

TARGET

REALISASI TRW II

50

0


5. Jumlah Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Hingga triwulan II akhir, telah dilakukan 72 tanda daftar varietas hortikultura dalam rangka peredaran atau 36% dari target sebesar 200 tanda daftar. Tabel 50 Capaian Kinerja Jumlah Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)

200

72


6. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida Hingga triwulan II akhir, telah dilakukan penerbitan 2.241 surat izin pupuk dan pestisida atau 107% dari target sebesar 2.100 surat izin. Tabel 51 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida (surat izin)

2.100

2.241


7. Jumlah Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Hingga triwulan II akhir, telah dikeluarkan 507 rekomendasi teknis bidang peternakan atau 461% dari target sebesar 110 rekomendasi. Tabel 52 Capaian Kinerja Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi)

110

507


32 | P a g e


Tahun 2015

8. Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Hingga triwulan II akhir, telah dikeluarkan 534 surat izin Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak atau 53% dari target sebesar 1.010 surat izin. Tabel 53 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak (surat izin)

1.010

534


9. Jumlah Terbitnya Surat Izin Bidang Peternakan Hingga triwulan II akhir, telah dikeluarkan 283 surat izin Bidang Peternakan atau 98% dari target sebesar 290 surat izin. Tabel 54 Capaian Kinerja Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II

Terbitnya surat izin bidang peternakan (surat izin)

290

283


10. Jumlah Laporan Administrasi dan Manajemen Laporan Administrasi dan Manajemen disusun pada akhir tahun 2015. Tabel 55 Capaian Kinerja Jumlah Laporan Administrasi dan Manajemen Triwulan II INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW II


Administrasi dan Manajemen (laporan)

4

0

0,00

33 | P a g e


Tahun 2015

BAB IV KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada triwulan II Tahun 2015, kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar berkisar antara 3475%. Sedangkan Indikator Kinerja Opini yang diperoleh Kementerian Pertanian atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014 sudah dinilai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). AKIP Kementerian Pertanian, Kualitas Pelayanan Publik (IKM) dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian masih dalam proses penilaian. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Biro maupun Pusat di Sekretariat Jenderal mengalami kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar berkisar antara 0-461%. Progress pelaksanaan kegiatan sebesar 0% salah satunya disebabkan karena kegiatan tersebut berupa laporan tahunan yang baru dapat terealisasi setelah akhir tahun. Kegiatan yang mengalami kemajuan melebihi 100% adalah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida sebesar 107% dan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi) sebesar 461%. Beberapa Permasalahan dan tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut: 1. Permasalalahan dalam Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014, yaitu : a. Masih terdapat permasalahan atas pencatatan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Neraca Kementerian Pertanian b. Penatausahaan persediaan yang diserahkan ke masyarakat atau pemda tidak wajar Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan tindaklanjut antara lain: a. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementan dan monitoring bersama dengan Eselon I dan Sekretariat UAPPA/B-W. b. Melakukan revisi atas Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis Persediaan. c. Melakukan revisi atas Penatausahaan Aset Tak Berwujud. 2. Permasalahan yang dihadapi adalah penyampaian LHKASN Pegawai Kementan masih sangat rendah. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut adalah disampaikan ke seluruh pengelola kepegawaian di unit kerja eselon I Kementan agar segera mengumpulkan LHKASN dari seluruh pegawai yang ada. 3. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah terdapat beberapa kegiatan yang direvisi dan terdapat sidang bilateral yang dijadwal ulang. Solusinya adalah perlu koordinasi lebih intensif.

34 | P a g e

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents