PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah fundamental yang dihadapi Pembangunan Pertanian saat ini antara lain: (1) Laju konversi lahan yang tidak terkendali; (2) Infrastruktur pertanian yang tidak memadai; (3) sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam; (4) Perubahan iklim yang tidak menentu; (5) kurangnya kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju; (6) Keterbatasan permodalan petani; dan (7) Kendala transportasi akibat cuaca buruk dan kerusakan jalan. Untuk mengatasi permasalahan fundamental tersebut, perlu koordinasi baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun antar sektor serta antara pusat dan daerah. Sekretariat Jenderal merupakan satu dari 12 Eselon I yang terdapat di Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 24 Tahun 2010 Pasal 274, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian agar pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik. Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima. Dalam melaksanakan visinya tersebut, misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, adalah: 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat;

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian;

3.

Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien;

4.

Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik;

5.

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan;

6.

Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan Protokol serta hubungan masyarakat;

7.

Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian;

8.

Meningkatkan kualitas data dan mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;

1


9.

Tahun 2015

Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas.

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal tersebut tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Agar pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK Sekjen tersebut secara triwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja yang ada di dalam PK lingkup Sekretariat Jenderal yang meliputi capaian atau progress Indikator Kinerja Eselon I lingkup Setjen, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan Proses

pemantauan

dan

evaluasi

capaian

indikator

kinerja

Sekreatriat

Jenderal

Kementerian Pertanian merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eselon I maupun II di lingkungan Sekretariat Jenderal bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

2


Tahun 2015

BAB II VISI, MISI DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

A. VISI “Menjadikan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas serta Memberikan Pelayanan Prima”. B. MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian adalah : 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur Kementerian Pertanian dan masyarakat;

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian;

3.

Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Pertanian yang proporsional, efektif dan efisien;

4.

Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi publik;

5.

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kearsipan;

6.

Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan Protokol serta hubungan masyarakat;

7.

Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian dan mensosialisasikan kerjasama luar negeri bidang pertanian;

8.

Meningkatkan kualitas data dan mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;

9.

Menyelenggarakan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas.

C. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

3


Tahun 2015

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja 1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur ;

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;

3.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

5.

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

D. PENYUSUNAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal adalah: 1.

Pimpinan unit kerja (eselon I) Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Menteri Pertanian.

2.

Pimpinan Satuan Kerja Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan Biro/Pusat.

E. PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. 1.

Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

2.

Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

4


Tahun 2015

BAB III PEMBAHASAN

A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Sekretariat Jenderal dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja Sekretariat Jenderal meliputi: Nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM), Nilai reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal triwulan III adalah sebagai berikut: 1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian AKIP sebagai suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja. Sakip merupakan instrumen yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dokumen SAKIP mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Rencana Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada triwulan IV ini MenPANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh nilai 72,17 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pertanian sudah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

5


Tahun 2015

Tabel 1 Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian Triwulan IV Komponen yang Dinilai

2014 Bobot

2015 Nilai

Bobot

Nilai

a

Perencanaan Kinerja

35

24,88

30

22,32

b

Pengukuran Kinerja

20

13,56

25

17,91

c

Pelaporan Kinerja

15

11,38

15

12,61

d

Evaluasi Kinerja

10

7,16

10

6,67

e

Capaian Kinerja

20

14,05

20

12,66

Nilai Hasil Evaluasi

100

71,03

100

72,17

Tingkat Akuntabilitas KInerja

B

BB

Hasil evaluasi dan observasi menunjukkan, sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam penerapan dan penguatan manajemen berbasis kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kementerian Pertanian juga telah mencoba untuk menerapkan pembagian atau penjenjangan kinerja mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh tingkat eselon IV. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: a.

Kementerian Pertanian telah menyusun Indikator Kinerja Utama, namun dari hasil evaluasi MenPANRB masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur. Kondisi tersebut mengganggu proses pengukuran dan simpulan capaian kinerja kementerian dan unit kerja.

b.

Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mempersyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening serta pagu anggaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai. Praktik ini tidak mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.

c.

Praktik pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati perjanjian atau kesepakatan kinerja, belum dikaitkan dengan sistem remunerasi atau pengakuan, sehingga berpotensi mengurangi makna dan semangat pihak-pihak yang bersepakat.

6


Tahun 2015

Adapun rekomendasi dari permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut: a.

Memastikan tersedianya Rencana Strategis Kementerian dan Unit Kerja mandiri yang berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.

b.

Mereviu dan menyempurnakan IKU, baik tingkat kementerian maupun unit kerja dibawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut.

c.

Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerjadapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya).

d.

Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kinerja yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Menteri, eselon I, II, III dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin.

e.

Melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan atas capaian kinerja yang pantas.

f.

Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di kemneterian. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan.

g.

Kementerian Pertanian lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak diketahui oleh publik (seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU dan Laporan Kinerja) ke dalam laman (website) resmi milik Kementerian Pertanian dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (updated).

h.

Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerpaan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah.

7


Tahun 2015

2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK-RI harus melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap indikator kinerja opini laporan keuangan tahun 2014 yang diukur pada tahun 2015. Realisasi target ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2014 melalui LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2014 Nomor: 9.A/LHP/XVII/05/2015 tertanggal 29 Mei 2015. Namun, walaupun BPK memberikan WTP sebagai opini atas laporan keuangan Kementerian Pertanian, opini tahun 2014 tersebut masih Dengan Paragraf Penjelasan. Opini BPK tahun 2014 hanya disertai dengan 1 (satu) paragraf penjelasan, yaitu persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat namun belum disertai dengan berita acara serah terima. Untuk itu, maka rekomendasi perbaikan ke depan terhadap permasalahan ini adalah memperbaiki implementasi

prosedur

pengelolaan

persediaan

barang

yang

diserahkan

kepada

masyarakat.

Tabel 2 Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Triwulan IV Indikator Kinerja Opini

Laporan

Keuangan

Target

Realisasi Triwulan IV

WTP

WTP Dengan Paragraf

Kementerian Pertanian

Kemajuan Pelaksanaan (%)

Penjelasan

Perolehan opini yang semakin tahun semakin baik tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan akan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi catatan pemeriksaan tahun sebelumnya. Ada 3 (tiga) upaya tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan aset, yaitu : 1.

Memastikan bahwa semua Pengelolaan PNBP, Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Aset lebih tertib di tahun 2014.

2.

Melakukan monitoring dan penyelesaian atas aset–aset yang berasal dari satker inaktif.

3.

Dalam rangka kepastian hukum kepemilikan aset tetap berupa tanah telah dilakukan pensertifikatan sebagian tanah milik Kementerian Pertanian yang belum bersertifikat.

8


Tahun 2015

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait dengan permasalahan hibah diupayakan dengan melakukan penertiban pengelolaan hibah yang diterima oleh Kementerian Pertanian dan melakukan rekonsiliasi penerimaan hibah dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan serta menetapkan Pusat Kerjasama Luar Negeri (Pusat KLN) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pengelola satu pintu atas hibah. Upaya tindak lanjut terkait dengan permasalahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu : 1.

Melaksanakan pungutan atas kekurangan PNBP serta meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pengamanan atas pemanfaat aset

2.

Melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern diantaranya: membuat pedoman pencatatan

aset

tak

berwujud,

pedoman

pengelolaan

persediaan,

pedoman

pengawasan dan pengendalian pengelolaan Aset, revisi PP 48 tahun 2012 tentang Tarif PNBP. Upaya tindak lanjut lainnya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah: 1.

Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan di 33 Provinsi untuk memastikan penyelesaian penyusunan laporan keuangan tingkat satker dan tingkat wilayah serta tindak lanjut rekomendasi BPK per Provinsi.

2.

Melakukan verifikasi atas laporan keuangan satker dan UAPPA/B-W dimana khusus untuk tahun 2014 jumlah satker Kementerian Pertanian sebanyak 1.440 satker.

3.

Melakukan reviu atas laporan keuangan satker dan UAPPA/B-W oleh Inspektorat Jenderal.

4.

Melakukan koordinasi lebih intensif antar semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI.

5.

Membuat peta atas semua permasalahan – permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan opini BPK-RI, yang menggambarkan permasalahan utama, Eselon I terkait, satker terkait, nilai rupiah serta volume, yang untuk selanjutnya telah dibuat kesepakatan dengan semua Eselon I mengenai rencana aksi penyelesaiannya.

BPK mengakui bahwa upaya Kementerian Pertanian yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan rata-rata di atas 70% tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan upaya paling baik diantara lima K/L di bawah Auditorat KN IV BPK

9


Tahun 2015

RI. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian Pertanian dalam memperbaiki kinerja keuangan secara konsisten dan berkesinambungan. 3.

Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan untuk mengetahui mutu kinerja pelayanan unit kerja pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Peningkatan dan pembinaan diprioritaskan pada unsur pelayanan yang paling rendah atau berada di bawah rata-rata. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan program perbaikan, sedangkan yang mempunyai nilai mutu pelayanan publik cukup tinggi atau di atas rata-rata agar tetap dipertahankan. Pengukuran IKM dilakukan terhadap 9 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dan 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2014, nilai IKM Kementerian Pertanian 3,21, nilai konversi IKM 80,24 dengan mutu pelayanan B (baik) dan kinerja baik. Unsur pelayan tahun 2014 yang perlu diperbaiki adalah prosedur, persyaratan, kecepatan dan kepastian jadwal pelayanan. Pada tahun 2015, pengukuran IKM juga dilakukan dengan melibatkan 9 UKPP dan 160 UPT yang ada di Lingkungan Kementerian Pertanian. Target indikator kinerja IKM tahun 2015 adalah sebesar 80 dengan realisasi sebesar 80,39. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 100,49% atau sedikit diatas IKM yang ditargetkan pada tahun 2015. Tabel 3 Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Triwulan IV Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Target


80

80,39


Tercapainya target IKM tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian efektif dan efisien. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah petugas pemberi layanan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai budaya pelayanan prima, sehingga direncanakan pada tahun depan akan diselenggarakan diklat penerapan budaya pelayanan prima. 10


Tahun 2015

4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian merupakan nilai hasil evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Hasil penilaian terhadap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian disampaikan melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B.13194.1/ M.PANRB/ 09/ 2015 tertanggal 30 September 2015. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Pertanian adalah 71,88 dengan kategori “BB”, meningkat dari 65,02 (B) pada tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4 Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Triwulan IV No.

Komponen Penilaian

A.

Pengungkit

1.

Manajemen Perubahan

2.

Penataan

Peraturan

Nilai Maksimal

Perundang-

Nilai Capaian

% Capaian

5,00

3,24

64,85%

5,00

4,38

87,50%

undangan 3.

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

4,51

75,17%

4.

Penataan Tatalaksana

5,00

3,47

69,35%

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

11,06

73,74%

6.

Penguatan Akuntabilitas

6,00

2,72

45,40%

7.

Penguatan Pengawasan

12,00

8,43

70,24%

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

4,50

74,92%

60,00

42,30

70,51%

kinerja

20,00

13,83

69,13%

Pemerintah yang bersih dan bebas

10,00

7,74

77,43%

Kualitas Pelayanan Publik

10,00

8,01

80,00%

Sub Total Komponen Hasil

40,00

29,58

73,95%

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

71,88

71,88%

Sub Total Komponen Pengungkit B

Hasil

1.

Kapasitas

dan

akuntabilitas

organisasi 2.

KKN 3.

11


Tahun 2015

Berdasarkan penilaian MenPANRB beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Organisasi Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian adalah 71,03 (B) yang berarti pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Pertanian sudah baik, pedoman akuntabilitas kinerja pun telah disusun. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi antara lain dengan melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Nilai survei kapasitas organisasi dengan hasil 3,22 dari skala 5. Adapun hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapsitas dan akuntabilitas kinerja organisasi Kementerian Pertanian adalah: 1.)

Melibatkan peranan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

2.)

Menyediakan

media

komunikasi

yang

reguler

untuk

mensosialisasi

program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan 3.)

Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi

4.)

Mengumumkan tahapan administrasi dan hasil seleksi kompetensi promosi terbuka melalui IT dapat melalui website panitia seleksi dan website institusi yang dapat diakses secara mudah

5.)

Memperhatikan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

6.)

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dan menjadikannya

dasar

untuk

pemberian

tunjangan

kinerja

serta

dasar

pengembangan karir 7.)

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan/disiplin/kode etik/kode perilakuk instasni secara berkala

8.)

Membangun sistem pemberian sanksi dan imbalan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemneterian Pertanian

9.)

Meningkatkan peranan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan renstra, PK dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya serta peranan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala

12


Tahun 2015

10.) Membangun sistem pengukuran kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi 11.) Melakukan pemutakhiran data secara berkala 12.) Menyusun dokumen secara tertib sebagai evidence dalam pelaksanaan program dan kegiatan b.

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Pencapaian sasaran pemerintah yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementan belum tercapai dengan baik, terlihat dari indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh KPK sebesar 3,00 (skala 4). Hal ini berkaitan dengan program-program reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga belum terlihat perubahanperubahan yang signifikan walaupun telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian adalah: 1.) Melakukan public campaign tentang gratifikasi secara berkala 2.) Melakukan penilaian resiko pada seluruh unit organisasi 3.) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas whistle blowing system 4.) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut 5.) Memfokuskan fungsi pengawasan internal pada client dan audit berbasis resiko

c.

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemneterian Pertanian sudah cukup baik. Dari hasil survei eksternal kualitas pelayanan, laporan indeks kepuasan masyarakat tahun 2014 menunjukkan angka 3,2 (skala 4). Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian adalah: 1.) Meningkatkan kegiatan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 2.) Menerapkan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dalam meningkatkan budaya pelayanan prima 3.) Menyusun SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif sebagai bentuk perbaikan kualitas pelayanan 13


Tahun 2015

4.) Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan secara berkala 5.) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 5. Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Pada akhir triwulan IV, kegiatan kerjasama secara kumulatif telah terlaksana sebanyak 115 kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah terdapat beberapa kegiatan yang direvisi dan terdapat sidang bilateral yang dijadwal ulang. Solusinya adalah perlu koordinasi lebih intensif. Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional

atau

Negara

Mitra,

atau

bentuk

kegiatan

lain

yang

bertujuan

mendiseminasikan informasi hasil kesepakatan sidang, beserta langkah tindaklanjutnya. Tabel 5 Capaian Kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Indikator Kinerja

Target


Persentase Kerjasama Luar Negeri

80%

115 kegiatan

yang Ditindaklanjuti


(113 kegiatan)

B. Capaian Kinerja Masing-Masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Pada triwulan IV terjadi perubahan anggaran yang ada di 5 Perjanjian Kinerja Biro/Pusat. Ke lima biro/pusat tersebut adalah Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Informasi Publik. Adapun capaian kinerja triwulan IV masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

14


1.

Tahun 2015

Biro Perencanaan Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a.

Koordinasi

dan

penyiapan

penyusunan

kebijakan,

rencana

dan

program

pembangunan pertanian; b.

Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;

c.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;

d.

Koordinasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

pertanian; dan e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan adalah perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Biro Perencanaan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan. Terdapat 3 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan. Indikator tersebut adalah: Nilai AKIP Sekretariat Jenderal, Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan dan Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti. Pada triwulan IV ini terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan. Perubahan pada anggaran yang dialokasikan untuk Biro Perencanaan dari semula Rp. 63.587.600.000,00 menjadi Rp.59.587.600.000,00. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut: a.

Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. Pada triwulan IV ini, Itjen melakukan penilaian terhadap pelaksanaan AKIP Sekretariat Jenderal. Itjen melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh nilai sebesar 86,91 dengan kategori sangat baik (A).

15


Tahun 2015

Tabel 6 Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)

nilai AKIP Sekretariat Jenderal

82

86,91

105,98

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Setjen yaitu Biro Umum dan Humas, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum dan Informasi Publik serta Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan rincian sebagai berikut: 1.) Perencanaan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal tertuang dalam Renstra menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran dalam Renstra hanya 50% yang telah berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) yang telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik hanya sebesar 50%. 2.)

Pengukuran kinerja lingkup Setjen belum ditetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja.

3.) Pelaporan kinerja yang tertuang dalam Lakip tingkat Eselon II di lingkup Setjen belum seluruhnya menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja melainkan hanya menguraikan prose/realisasi kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA), Lakip tingkat Eselon II belum seluruhnya menyajikan informasi keuangan

yang

terkait

dengan

pencapaian

kinerja

melainkan

hanya

menyajikan pembandingan realisasi dengan target, dan pembanding kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, dan informasi yang disajikan dalam Lakip tingkat Eselon II belum seluruhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta untuk penilaian kinerja. 4.) Evaluasi kinerja yang dapat diukur dari perolehan nilai akuntabilitas komponen pemanfaatan evaluasi sebesar 8,13. Evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada lingkup Sekretariat Jenderal meliputi penyerapan anggaran setiap bulan yang dihadiri PPK dan PUMK, evaluasi oleh Satlak PI dan evaluasi intern untuk mengevaluasi target dan realisasi keuangan. 5.) Pencapaian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal perolehan nilai akuntabilitas komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 19,35. Hal tersebut

16


Tahun 2015

menunjukkan bahwa dari delapan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2014 seluruhnya telah mencapai target yaitu nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian tercapai A (sangat baik) dan kualitas laporan keuangan tercapai opini WTP. Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1.) Perencanaan Kinerja a.) Menyempurnakan tujuan dan sasaran dalam renstra agar seluruhnya berorientasi hasil, memperbaiki indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Menambahkan dokumen penetapan knerj di dalam renstra dan melakukan reviu secara berkala terhadap renstra. b.) Menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam dokumen Renstra. c.) Menambahkan komponen program, serta target kinerja dalam dokumen PK agar ditetapkan dengan baik degan menyajikan target jumlah, selain itu dokumen PK agar dimonitor pencapaiannya secara berkala 2.) Pengukuran Kinerja a.) Menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja dan mengukur realisasinya, menyempurnakan Indikator Kinerja Sasaran dalam IKU serta melakukan reviu terhadap IKU secara berkala b.) Mengumpulkan data kinerja dengan mekanisme pengumpulan data kinerja 3.) Pelaporan Kinerja a.) LAKIP Sekjen agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja b.) Menggunakan informasi yang disajikan dalam LAKIP Sekjen untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, serta untuk penilaian kinerja yaitu pada Sekretariat Jenderal 4.) Pemanfaatan Hasil Evaluasi Menggunakan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kinerja dengan mengacu kepada evaluasi Menpan dan RB 5.) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Memaksimalkan

target/sasaran

strategis

Kementerian

Pertanian

yang

ditetapkan agar mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian tercapai A (sangat baik) dan mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan opini WTP 17


Tahun 2015

Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Setjen adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 20152045 dengan pagu anggaran Rp674.000.000,- dan realisasi Rp542.349.570,(80,47%). b. Kegiatan Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 Kegiatan Renstra Pertanian 2015-2019 menghasilkan tiga dokumen yang terdiri dari: Renstra Kementan, Renstra Setjen dan Renstra Biro Perencanaan 20152019. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp981.290.000,- dengan realisasi Rp808.102.050,- (82,35%). c. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp97.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp83.146.000,(85,54%). d. Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp186.180.000,- dan realisasi Rp177.947.000,(95,58%). e. Penyusunan Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 20152019 dengan pagu anggaran Rp690.004.000,- dan realisasi Rp662.196.000,(95,97%). f. Koordinasi

Pelaksanaan

Pra-Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian Nasional dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar

Rp1.066.660.000,- dan

realisasi sebesar Rp1.052.631.360,- (98,68%).

Gambar 1. Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2015

g. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dengan alokasi anggaran sebesar Rp131.630.000,- dan realisasi sebesar Rp125.000.000,- (94,96%).

18


Tahun 2015

h. Koordinasi serta peningkatan kapasitas penyusun Laporan Kinerja Dalam

rangka

Kementerian

meningkatkan

Pertanian,

kualitas

maka

Biro

pelaksanaan Perencanaan

SAKIP

di

Sekretariat

lingkup Jenderal

Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2015 di 2 (dua) wilayah yaitu: Wilayah Timur yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Bali pada tanggal 21-23 Oktober 2015 dan Wilayah Barat yang telah diselenggarakan pada tanggal 28-30 Oktober 2015 bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Peserta dalam Rakor ini adalah para penyusun Laporan Kinerja dari Eselon I dan perwakilan UPT Lingkup

Kementerian

Pertanian

serta

menghadirkan

narasumber

dari

KemenPAN RB, Inspektorat Jenderal, dan Konsultan VA2. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp806.900.000,- dengan serapan sebesar Rp781.239.100,- (96,82%).

Gambar 2 dan 3 Pelaksanaan Rakor SAKIP di Bali dan Yogya

i. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp842.750.000,- dengan serapan sebesar Rp 802.961.850,- (95,28%).

Dalam mencapai indikator Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun

2015,

dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp5.476.614.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp5.035.572.930,- atau sebesar 91,95%.

b.

Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa banyak revisi yang dilakukan. Semakin sedikit revisi anggaran semakin tepat perencanaan anggarannya. Hingga akhir triwulan IV telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 3 kali. Jumlah revisi tersebut merupakan akumulasi dari revisi triwulan I, II dan III.

19


Tahun 2015

Tabel 7 Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA Jumlah Revisi Anggaran

TARGET

REALISASI TRW IV

5 kali

3 kali


Revisi DIPA yang dilakukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, berdasar pada: 1)

Surat Menteri Keuangan No. S-794/ MK.02/ 2014 tanggal 1 Desember 2014, sebagai tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering Kementerian/Lembaga TA. 2015 dan refocusing belanja untuk mendukung Upsus Swasembada Pangan Padi, Jagung, dan Kedelai. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp51.587.600.000,- bertambah Rp71.587.600.000,-

2)

Surat Menteri Keuangan No. S-18/MK.02/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2015. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp71.587.600.000,- berkurang menjadi Rp63.587.600.000,-

3)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 70%. Anggaran Biro Perencanaan yang semula Rp63.587.600.000,- kembali berkurang menjadi Rp59.587.600.000,-

Pada Tahun 2015 ini, telah keluar beberapa peraturan-peraturan baru yang juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran sehingga perlunya dilakukan revisi DIPA. Peraturan-peraturan tersebut adanya kebijakan yang terkait dengan proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya: 1) PMK No: S-798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, dan 2) PMK No: 140/PMK/ 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Revisi-revisi tersebut sangat menyita waktu, bahkan berdampak pada penundaan kegiatan sehingga realisasi menjadi rendah. Selain itu, revisi ini dapat mengakibatkan pagu minus, karena beberapa kegiatan yang sedang berjalan dan belum dibayar terkena penghematan, hal ini berdampak juga pada rendahnya serapan anggaran. 20


Tahun 2015

Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses (upload) nya. Keluarnya beberapa peraturan-peraturan baru terhadap penggunaan anggaran, menyebabkan perlunya revisi DIPA. Tahun 2015, terdapat kebijakan terkait terkait proses revisi yang harus dipatuhi, yakni adanya PMK No: S-798/PB/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pemantauan dan Pengendalian Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan PMK No: 140/PMK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 yakni Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Proses revisi juga tidak terlepas dari fasilitasi software "Aplikasi RKA-KL Online" yang terkadang bermasalah dan mengalami kegagalan dalam proses (upload) nya. Oleh karena itu, untuk mengatasi/memecahkan permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan, antara lain: 1) sejak DIPA diserahkan oleh Presiden kepada Kementerian/Lembaga, masing-masing Satker segera melakukan pengecekan RKA-KL dan menyegerakan proses revisi agar rencana kerja/jadwal kerja tidak terganggu; 2) mematuhi kaidah-kaidah penyusunan anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam peletakan akun belanja; 3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan yang membidangi proses revisi, sehingga apabila terjadi kesalahan di dalam aplikasi RKA-KL atau kegagalan proses revisi dapat segera diatasi; 4) petugas/pejabat pengelola keuangan sebaiknya tidak melegalisasi setiap Tahunnya, sehingga tidak perlu melakukan revisi administratif pergantian pejabat pengelola keuangan; 5) selalu mengikuti perkembangan aplikasi RKA-KL Online melalui jaringan internet http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id. Kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Koordinasi Penyusunan APBN-P 2015 Lingkup Kementan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp292.760.000,dan terealisasi sebesar Rp292.344.108,- (99,86%).

b.

Koordinasi dan Penelitian RKA-KL Kementan TA 2016 Mendukung PJK dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.173.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.169.347.900,- (99,65%).

c.

Penyusunan Rancangan APBN Pagu Anggaran Lingkup Kementan Tahun 2016 dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp697.805.000,dan terealisasi sebesar Rp690.294.500,- (98,94%).

21


d.

Tahun 2015

Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2015 dengan alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 410.541.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 406.551.530,- (99,03%).

e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2016 dan Rakersus.

Gambar 4. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2016

c.

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang berjalan. Tabel 8 Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI TRW IV

6

6


Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, tercapai 100% (sebanyak 6 rekomendasi), yakni: 1.) Merekomendasikan kepada Ditjen Perkebunan untuk memberikan bantuan peralatan berupa alat/mesin penebang tebu agar panen tebu tidak terlambat; 2.) Merekomendasikan kepada Ditjen Tanaman Pangan agar Program SL-PTT yang sudah berakhir, segera ditindaklanjuti dengan Program GP-PTT;

22


Tahun 2015

3.) Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Inseminasi Buatan (IB), termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku yang merupakan kegiatan prioritas pada Tahun 2015; 4.) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menginstruksikan kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu Dinas Peternakan Provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Timor

Tengah

Selatan

dalam

penyidikan,

pengujian

dan

pengobatan/pemberantasan penyakit pada kelompok peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan; 5.) Merekomendasikan kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang semula berjumlah 500 SPR menjadi 50 SPR (sebagai pilot project). Hal ini karena kegiatan tersebut bersifat jangka panjang sehingga harus dijabarkan lagi dalam tahapan setiap tahun dengan sasaran yang terukur dan jelas serta memperhatikan realitas sosial budaya masyarakat; 6.) Merekomendasikan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terkait perbaikan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dengan mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis internet yang memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat pusat hingga ke level desa. 2.

Biro Organisasi dan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, fungsi pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian. Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,

serta

pengelolaan

kepegawaian.

Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan 23


Tahun 2015

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Biro Organisasi dan Kepegawaian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pada triwulan III ini terdapat perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang semula 8 indikator menjadi 9 indikator. Indikator tersebut adalah: (1) Dokumen Penataan Kelembagaan, (2) Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja; (3) Laporan Ketatalaksanaan; (4) Laporan Reformasi Birokrasi; (5) Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; (6) Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai; (7) Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan; (8) Laporan Perencanaan dan pengelolaan anggaran; (9) Laporan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a.

Dokumen Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan IV kemajuan pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan sebesar 100%. 4 dokumen penataan kelembagaan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut: (1.) Permentan No. 43 Tahun 2015; (2.) Kepmentan No.68 Tahun 2015; (3.) Laporan Penataan Kelembagaan

Daerah

(UPT);

dan

(4.)

Dokumen

Peningkatan

Efektivitas

Kelembagaan SKPD. Tabel 9 Capaian Kinerja Dokumen Penataan Kelembagaan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

4

4

Dokumen Penataan Kelembagaan

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 100,00

b. Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Target kinerja kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2015 sebanyak 6 laporan. Hingga akhir triwulan IV, dari target kinerja yang ditetapkan telah terealisasi 7 laporan atau sebesar 116%. 7 laporan tersebut adalah Perber Mentan dan Kepala BKN Tentang JF Analis Ketahanan Pangan, Dokumen Pedoman Uji Kompetensi, Dokumen Tentang Pedoman Formasi Pegawai JF, Dokumen Factor Evaluation System, Dokumen di bidang Pelayanan Publik dan Budaya Kerja, Lap Peningkatan Kualitas Budaya Kerja, Lap Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian. 24


Tahun 2015

Tabel 10 Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Triwulan IV INDIKATOR KINERJA Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja

TARGET

REALISASI TRW IV


6

7

116

c. Laporan Ketatalaksanaan Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari 4 target yang ditetapkan, hingga akhir triwulan IV telah terealisasi 4 laporan atau sebesar 100%. Keempat laporan tersebut adalah (1.) Dokumen Sistem, Prosedur, dan

Pembakuan

Sarana

Kerja;

(2.)

Dokumen

Pembinaan,

Evaluasi

dan

Pengembangan SOP; (3.) Laporan Fasilitas Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja; dan (4.) Laporan Penyusunan Bulletin Biro OK. Tabel 11 Capaian Kinerja Ketatalaksanaan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA Laporan Ketatalaksanaan

TARGET

REALISASI TRW IV


4

4

100

d. Laporan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan IV kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 125%. Dari target sebanyak 4 laporan reformasi birokrasi telah terealisasi 5 laporan reformasi birokrasi yaitu (1.) Draft Road Map RB Kementan 2015-2019; (2.) Laporan PMPRB 2015; (3.) Laporan Penetapan Perubahan Nama Kelas dan Jabatan; (4.) Laporan Program Quick Wins Kementan; dan (5.) Laporan Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan. Tabel 12 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Laporan Reformasi Birokrasi

4

5

125

25


Tahun 2015

e. Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai merupakan output kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

koordinasi

di

bidang

formasi

kepegawaian, peningkatan kualitas kompetensi pegawai dan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan IV, dari 19 target laporan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai telah terealisasi sebanyak 19 laporan atau 100% target telah tercapai. Kesembilan belas laporan tersebut yaitu: (1.) Laporan Pengelolaan Data PNS; (2.) Laporan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; (3.) Laporan Perencanaan Kebutuhan PNS; (4.) Laporan Pengelolaan Identitas PNS; (5.) Laporan Koordinasi Penyampaian LHKPN; (6.) Monev Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; (7.) Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; (8.) Laporan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai; (9.) Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan Mentan; (10.) Laporan Pengembangan Pegawai; (11.) Laporan Penilaian Kompetensi Pegawai; (12.) Seleksi Terbuka JPT Lingkup Kementan; (13.) Laporan Pengelolaan Adm Kepegawaian Setjen; (14.) Laporan Fasilitasi Pengangkatan Pejabat Struktural; (15.) Laporan Penataan Arsip; (16.) Laporan Pembinaan SDM Aparatur Setjen; (17.) Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai; (18.) Laporan Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; (19.) Lap Medical Check Up Tabel 13 Capaian Kinerja Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

19

19

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 100

f. Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 salah satunya mengatur mengenai tugas dan fungsi Bagian Mutasi. Adapun tugas Bagian mutasi adalah melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian dan melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi : a.

Penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Pertanian;

b.

Pelaksanaan pengumpulan data pegawai, monitoring pegawai pusat dan daerah serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian; 26


c.

Tahun 2015

Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui bimbingan teknis jabatan fungsional serta diklat analis kepegawaian.

Hingga triwulan IV akhir telah terealisasi 9 dokumen dari 9 target atau kegiatan telah terlaksana 100%. Sembilan dokumen tersebut adalah (1.) Dokumen Adm Kepegawaian Kenaikan Pangkat; (2.) Dokumen Adm Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun; (3.) Dokumen Adm Kepegawaian Jabatan Fungsional; (4.) Dokumen Adm Kepegawaian Pegawai Baru; (5.) Laporan Temu Koordinasi Pengelola SAPK Kementan; (6.) Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi JF Analis Kepegawaian; (7.) Laporan Bimtek e- PUPNS; (8.) Laporan Monev e-PUPNS; dan (9.) Laporan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Mutasi.

Tabel 14 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Laporan Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai

9

9


g. Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Hingga akhir triwulan IV, pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan adalah Pelaksanaan Pembinaan SDM Melalui Organisasi Kedinasan Semester I dan Semester II Tahun 2015. Tabel 15 Capaian Kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan

TARGET

REALISASI TRW IV

2

2


h. Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan Hingga akhir triwulan IV telah terlaksana 5 laporan dari target sebanyak 5 laporan atau kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 100%. Kelima laporan tersebut adalah (1.) laporan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran; (2.) laporan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan; (3.) laporan Fasilitasi Rakor di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan SDM Aparatur; (4.) laporan Koordinasi, Pembinaan, dan

27


Tahun 2015

Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; (5.) laporan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai. Tabel 16 Capaian Kinerja Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Triwulan IV

3.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

5

5

100

Biro Hukum dan Informasi Publik Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

Peran Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi lebih penting sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Indikator kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik dilihat dari 4 indikator utama yaitu: (1.) Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Program Legislasi Nasional (prolegnas) dan prolegtan; (2.) Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan; (3.) Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan dan (4.) Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM).

28


Tahun 2015

a. Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan Dari 70%

persen target Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan

berdasarkan prolegnas dan prolegtan, hanya 58,11% yang terealisasi. Rendahnya capaian indikator dikarenakan kurangnya prioritas eselon I terkait/pemrakarsa dalam memenuhi

target

dalam

prolegtan

Pemrakarsa/eselon

I

terkait

belum

memprioritaskan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dalam Prolegtan. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut adalah mendorong pemrakarsa untuk memprioritaskan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dalam prolegtan. Tabel 17 Capaian Kinerja Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan Triwulan IV INDIKATOR KINERJA Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan

TARGET

REALISASI TRW IV


70%

40,68%

58,11%

b. Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Hingga akhir triwulan IV, telah dilakukan 71% layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan atau 100% dari target.

Pencapaian keberhasilan

indikator ini didukung dengan adanya sosialisasi Tata Cara Beracara di Pengadilan lingkup Kementerian Pertanian. Permalalahan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dari pihak terkait yang berperkara sehinggga penyelesaian hukum tidak optimal . tindaklanjut dari permasalahan tersebut adalah mendorong instansi terkait untuk lebih berpartisipasi dalam koordinasi terkait penyelesaian permasalahan hukum. Tabel 18 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan

71%

71%

100%

29


Tahun 2015

c. Prosentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan pada triwulan IV sebesar 65% atau 81,25% dari target yang seharusnya yaitu 80%. Rendahnya capaian indikator dikarenakan kurangnya pemahaman oleh pihak terkait atas substansi yang menjadi objek perjanjian. Permasalahan yang dihadapi adalah pihak yang terkait dalam perjanjian masih belum memahami tata cara penyusunan perjanjian yang baik dan benar. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut adalah perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Perjanjian. Tabel 19 Capaian Kinerja Prosentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan

80,00%

65,00%

81,25%

d. Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM) Pada tahun ini Kementerian Pertanian berhasil memperoleh nilai IKM sebesar 81,02. Pencapaian keberhasilan indikator ini didukung oleh kegiatan Informasi Publik melalui Multimedia, serta Kegiatan Pameran dan Peragaan. Adapun permasalahan yang

dihadapi

adalah

masih

kurangnya

pemahaman

tentang

pentingnya

Keterbukaan Informasi Publik. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut adalah diperlukan sosialisasi yang berkesinambungan guna penguatan komitmen dan komunikasi PPID Eselon I Maupun PPID Pembantu Pelaksana. Tabel 20 Capaian Kinerja Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM) Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM)

TARGET

REALISASI TRW IV


80

81,02

81,25%

30


4.

Tahun 2015

Biro Keuangan dan Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 1.

Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

2.

Pelaksanaan akuntasi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;

3.

Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

4.

Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Biro Keuangan dan Perlengkapan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Indikator Kinerja yang terdapt pada Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan; (2) Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP; (3) Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual; (4) Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan; (5) Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian; (6) Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan; (7) Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan Kementerian Pertanian dan (8) Kecepatan Layanan Kearsipan Unit Kearsipan Kemneterian Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Hingga triwulan IV akhir ketepatan pengelolaan belanja pegawai mengalami kemajuan sebesar 150% atau terealisasi sebanyak 600 orang dari target triwulan IV sebanyak 400 orang. Tabel 21 Capaian Kinerja Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai

400 org

600 org

150%

31


b.

Tahun 2015

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP Hingga triwulan IV akhir peningkatan sumber-sumber potensi PNBP mengalami kemajuan 225% atau realisasi 45 satker dari target sebanyak 20 satker. Tabel 22 Capaian Kinerja Sumber-Sumber Potensi PNBP Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP c.

TARGET TRW IV

REALISASI TRW IV


20 satker

45 satker

225%

Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Hingga triwulan IV akhir Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual mengalami kemajuan sebesar 98,4% dari target sebanyak 100%. Tabel 23 Capaian Kinerja Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual

100

98,4

98,4%

Permasalahan yang dihadapi antara lain: masih ada 22 satker dari total satker sebanyak 1.384 yang belum menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang di tingkat pelaporan eselon I maupun ke kementerian. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu secara Intensif melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Wilayah dalam penyusunan Laporan Keuangan lingkup Kementan. d.

Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan Hingga triwulan IV akhir Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan mengalami kemajuan sebesar 100% dari target sebanyak 60 orang. Kegiatan yang mendukung Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan adalah diadakan pelatihan dan sosialisasi di 5 (lima) wilayah sebanyak 280 orang dan adanya sertifikasi bagi Verifikator/Operator bagi Biro KP, UPT Pusat dan Eselon I sebanyak 60 orang.

32


Tahun 2015

Tabel 24 Capaian Kinerja Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan

e.

TARGET

REALISASI TRW IV


60 orang

60 orang

100

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian Hingga triwulan IV akhir Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian mengalami kemajuan sebesar 115,6% atau Rp. 1,5 Trilyun dari target sebanyak Rp. 1,3 Trilyun. penetapan status penggunaan atas barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertanian senilai Rp.1.503.412.934.428,Tabel 25 Capaian Kinerja Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian

f.

TARGET

REALISASI TRW IV


Rp. 1,3 Trilyun

Rp. 1,5 Trilyun

115,6

Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Hingga triwulan IV akhir Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan mengalami kemajuan sebesar 100% atau terealisasi sebesar 100% dari target sebanyak 100%. Total anggaran untuk belanja modal (Akun 53) Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.062.767.625.000. Realisasi belanja modal (Akun 53) TA 2015 sebesar Rp.982.411.714.998,- dan sudah dibukukan senilai Rp. 982.411.714.998,Tabel 26 Capaian Kinerja Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan

100%

100%

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 100%

33


g.

Tahun 2015

Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan Kementerian Pertanian Hingga triwulan IV akhir Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan Kementerian Pertanian mengalami kemajuan sebesar 112,9% atau terealisasi sebanyak 79% dari target sebanyak 70%. Tabel 27 Capaian Kinerja Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan Kementerian Pertanian Triwulan IV

h.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian

70%

79%

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 112,9%

Kecepatan Layanan Kearsipan Hingga triwulan IV akhir Kecepatan Layanan Kearsipan mengalami kemajuan sebesar 100% atau telah terealisasi sebesar 30% dari target sebanyak 30%. Tabel 28 Capaian Kinerja Kecepatan Layanan Kearsipan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

30

30

Kecepatan Layanan Kearsipan

5.


Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan 3. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan 4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol 5. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro

Umum

dan

Hubungan

Masyarakat

menyusun

Perjanjian

Kinerja

yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Hubungan

Masyarakat

sebagai

berikut:

(1)

Jumlah

Laporan

Ketatausahaan

Kementerian Pertanian, (2) Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor 34


Tahun 2015

Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal; (3) Jumlah Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintahan, Organisasi Profesi dan Asosiasi; (4) Jumlah Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan serta Pelaksanaan Ketatausahaan Menteri; (5) Meningkatnya Program Pembangunan Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Hubungan Masyarakat sebagai berikut: a. Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan) Hingga triwulan IV akhir kegiatan penyusunan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian sebesar 100% atau telah tersusun 10 laporan dari target sebanyak 10 laporan. Tabel 29 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian

10 laporan

10 laporan


b. Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal (Persen) Hingga triwulan IV akhir, kemajuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal sebesar 101%. Kegiatan yang telah terlaksana adalah terpenuhinya Sarana dan Prasarana dengan standar minimum. Kegiatan peningkatan kepuasan pengguna terkendala oleh SDM dan Anggaran yang masih dalam proses pencairan. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut yaitu diadakannya Pelatihan SDM dan Mempercepat proses pencairan anggaran. Tabel 30 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal

TARGET

REALISASI TRW IV

65%

65,97%

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 101%

35


Tahun 2015

c. Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen) Hingga triwulan IV akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan Pemberitaan

Positif

Program

Pembangunan

Pertanian

sebesar

142,86%.

Pemberitaan Positif pada Triwulan IV cukup banyak, dari target sebanyak 7%, realisasi

peningkatan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian

sebesar 10%. Isu Negatif yang beredar adalah dampak kemarau panjang yang mengakibatkan produksi pangan menurun dan gagal panen. Respon isu, advertorial di media cetak, press release dan press conference, sosialisasi serta bantuanbantuan yang mengarah kepada swasembada pangan dan stop impor. Tabel 31 Capaian Kinerja Peningkatan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen)

7

10


d. Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi dan Asosiasi (Laporan) Hingga triwulan IV akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi sebesar 100%. Dari target sebanyak 2 laporan telah terealisasi sebanyak 2 laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi dan Asosiasi. Tabel 32 Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi (Laporan)

TARGET

REALISASI TRW IV

2

2


e. Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan) Hingga triwulan IV akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan sebesar 100%. Dari target sebanyak 2 laporan telah terealisasi sebanyak 2 laporan keprotokolan dan pelayanan pimpinan.

36


Tahun 2015

Tabel 33 Capaian Kinerja Penyusunan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

2

2

Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan)

6.


Pusat Kerjasama Luar Negeri Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 1. Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang pertanian 2. Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional di bidang pertanian 3. Penelaahan,

penyusunan

program

dan

penyiapan

pelaksanaan

kerjasama

multilateral di bidang pertanian 4. Pelaksanaan urusan atase pertanian 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri Pusat Kerjasama Luar Negeri menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut: (1) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral, (2) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti; (3) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran; (4) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan; (5) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma dan (6) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut: 1.) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Hingga akhir triwulan IV kemajuan pelaksanaan untuk tersusunnya Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral sebesar 100%.

37


Tahun 2015

Tabel 34 Capaian Kinerja Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral

TARGET

REALISASI TRW IV


10 Dokumen

10 Dokumen

100

Adapun sepuluh dokumen kerjasama kegiatan sebagai berikut: a.) Kerjasama bidang pertanian dalam kerangka bilateral. Beberapa MoU telah ditandatangani namun belum adanya arah kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Oleh karena itu perlu disusun arah kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. b.) Kerjasama Bidang Pertanian Dalam Kerangka Regional. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi di Pusat dan daerah terkait Kerja Sama Luar Negeri. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan tetapi belum ada pendanaannya untuk itu perlu dipetakan jadwal sidang/pertemuan maupun komitmen-komitmen. c.) Kerjasama Bidang Pertanian Dalam Kerangka Multilateral. Kegiatan yang dilakukan adalah Penyelenggaraan Sidang-Sidang Internasional. Permasalahan yang dihadapi adalah kordinasi dalam pelaksanaan pertemuan bilateral dengan negara mitra masih belum optimal sehingga sering terjadi penundaan, oleh karena itu perlu koordinasi dengan pihak terkait. d.) Penyelenggaraan Sidang Internasional di Dalam/Luar Negeri Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tindak lanjut dan implementasi Mou yang telah ditandatangani dengan negara mitra

untuk itu perlu koordinasi

dengan bagian evaluasi terhadap MoU yang telah ditindak lanjuti dan implementasinya. e.) Sekretariat Pinjaman Hibah Luar Negeri Permasalahan yang dihadapi adalah proses penugasan perjalanan Dinas Luar Negeri masih sering mengalami masalah terutama dalam kecepatan proses administrasi di Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri untuk itu perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di Kementerian pertanian.

38


Tahun 2015

f.) Peningkatan komoditas pangan dalam forum internasional menuju swasembada padi, jagung, kedelai, tebu dan gula Permasalahan yang dihadapi Pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan atase pertanian untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Atase Pertanian dan pihak-pihak terkait. g.) Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia h.) Kerjasama internasional terkait dengan pelayanan tamu dan perjalanan dinas luar negeri i.) Workshop/Sosialisasi Kerja Sama Bidang Pertanian Dengan Instansi Terkait. j.) Kontribusi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

2.) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Pada akhir triwulan IV, kesepakatan yang ditindaklanjuti telah terlaksana sebanyak 82% atau 102,5% dari target. Sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan 115 kegiatan kesepakatan yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional atau Negara Mitra, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan mendiseminasikan informasi hasil kesepakatan sidang, beserta langkah tindaklanjutnya. Tabel 35 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Indikator Kinerja

Jumlah

Dokumen

Target

Kesepakatan

80%

Realisasi

Kemajuan Pelaksanaan

Triwulan IV

(%)

82%

102,5%

yang Ditindaklanjuti

3.) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Hingga akhir triwulan IV telah tersedia dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mendukung kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri. Kemajuan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebesar 100%. Tabel 36 Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Indikator Kinerja

Dokumen

Perencanaan

Target

dan

1

Realisasi

Kemajuan Pelaksanaan

Triwulan IV

(%)

1

100%

Pengelolaan Anggaran

39


Tahun 2015

4.) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Hingga akhir triwulan IV, kemajuan pelaksanaan penyusunan Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebesar 100%. Adapun dua laporan kegiatan dan pembinaan sebagai berikut: (1.) Penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan Pusat Kerja Sama luar Negeri dengan output berupa dokumen pembinaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri; dan (2.) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Karakter Tabel 37 Capaian Kinerja Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Triwulan IV Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kemajuan

Triwulan

Pelaksanaan (%)

IV Jumlah

Laporan

Kegiatan

dan

2 Laporan

2 laporan

100

Pembinaan

5.) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma Hingga

Akhir

triwulan

IV,

kemajuan

penyusunan

Dokumen

Pembinaan/

Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma sebesar 100%. Tabel 38 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

Jumlah Dokumen Pembinaan/ Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma

TARGET

REALISASI TRW IV

KEMAJUAN PELAKSANAA N (%)

4 Dokumen

4 Dokumen

100

Keempat Dokumen Pembinaan/ Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma adalah: (1.) Laporan kegiatan Atase Pertanian Tokyo; (2.) Laporan kegiatan Atase Pertanian Roma; (3.) Laporan kegiatan Atase Pertanian Brussel; dan (4.) Laporan

Kegiatan

Atase

Pertanian

Washington. 6.) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran Hingga akhir triwulan IV kemajuan pelaksanaan dukungan kegiatan kerjasama internasional dan layanan perkantoran sebesar 100%. Bentuk kegiatan

Dukungan 40


Kegiatan

Kerjasama

Internasional

dan

Layanan

Tahun 2015

Perkantoran

seperti:

(1.)

Pembayaran gaji dan tunjangan sehingga tersedianya gaji dan tunjangan pegawai. Serta pelaksanaan layanan kegiatan perkantoran berjalan dengan baik; dan (2.) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

berdampak

pada

terfasilitasinya operasional kegiatan perkantoran. Tabel 39 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran

7.

TARGET

REALISASI TRW IV


12 Bulanan

12 Bulanan

100

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1.

Penyusunan rencana, program dan anggaran;

2.

Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;

3.

Penyediaan dan pelayanan data dan inromasi non komoditas pertanian

4.

Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Terdapat perubahan pada dua indikator awal menjadi sebagai berikut: (1) Data Statistik Pertanian, (2) Analisis Data Statistik Pertanian; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian; (4) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih; (5) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian. Pada triwulan IV ini terjadi perubahan anggaran pada PK Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Semula anggaran Pusdatin sebesar Rp. 55.793.300.000,00 menjadi sebesar Rp. 53.593.300.000,00.

41


Tahun 2015

Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut: 1.

Data Statistik Pertanian (Buku) Hingga triwulan IV akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Data Statistik Pertanian sebesar 100% dari target sebanyak 10 buku. Tabel 40 Capaian Kinerja Data Statistik Pertanian Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Data Statistik Pertanian

10 buku

10 buku

100

Dari target sebanyak 10 buku data Statistik Pertanian, telah terealisasi sebanyak 10 ouput buku atau sama dengan 100%. Buku data statistik tersebut adalah sebagai berikut: (1.) Data PDB Sektor Pertanian (1 buku), (2.) Data Survei Penggunaan Jagung (1buku), (3.) Data Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2015 (2 buku), (4.) Angka Ramalan (ARAM) Hortikultura (1 buku), (5.) Data Konversi Karkas (1 buku), (6.) Data Tebu Berkesinambungan (1 buku), (7.) Data Penggunaan Pupuk pada Tanaman Pangan (1 buku), (8.) Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Skala Nasiona (1buku), (9.) Publikasi Statistik Pertanian (1 buku). 2.

Analisis Data Statistik Pertanian (Buku) Hingga triwulan IV akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Data Statistik Pertanian baru sebesar 100% dari target sebanyak 13 buku analisis data statistik pertanian. Tabel 41 Capaian Kinerja Analisis Data Pertanian Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Analisis Data Statistik Pertanian

13 buku

13 buku

100

13 ouput buku Analisis Data Pertanian sebagai berikut: 1. Analisis Data Harga Komoditas Pertanian (1 buku), 2. Analisis Indikator Makro Sektor Pertanian (2 buku),3. Analisis Data Konsumsi, 4. Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian(1 buku),5. Outlook Komoditas Pertanian (2 buku), 6. Analisis Tenaga 42


Tahun 2015

Kerja Sektor Pertanian (1 buku), 7. Penataan Data Lahan Pertanian, Penataan Data Iklim (1 buku), 8. Data OPT dan DPI (1 buku), 9. Penataan Data Sarana Pertanian (1 buku),10. Penataan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani (1 buku), 11.

Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian (1 buku),12.

Outlook Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian(1 buku) buku), 3.

Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian (Sistem) Hingga triwulan IV akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian sebesar 75% dari target sebanyak 7 sistem. Tabel 42 Capaian Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian Triwulan IV

4.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian

7 Sistem

7 Sistem

100

Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih (Orang) Hingga triwulan IV akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih sebesar 100%. Tabel 43 Capaian Kinerja Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih

TARGET

REALISASI TRW IV


639 Orang

639 Orang

100

Terlatihnya Pengelola data di Pusat dan daerah di bidang statistik dan Sistem informasi dari target sebanyak 639 orang tercapai 639 orang yang dilatih atau sama dengan 100% pada kegiatan sebagai berikut: Implementasi dan Pengawalan eform Peternakan , Pemanfatan e-form Hortikultura , Jaringan Komputer, Website Lingkup Kementerian Pertanian, Multimedi, Menuju Satu Data Sektor Pertanian, Outlook Kebutuhan Sarana dna Prasarana Pertanian, Penataan Dan Analisis Data 43


Tahun 2015

Penduduk, Kemiskinan dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Data Sosial Ekonomi Pertanian, Analisis Data Sosial Ekonomi Pertanian. 5.

Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (Bulan) Hingga triwulan IV akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 100% dari target 12 bulan. Terlayaninya pegawai Pusdatin selama 12 bulan layanan atau sama dengan 100% meliputi:

terbayarnya gaji dan terawatnya fasilitas

perkantopran, terkelolanya anggaran, terbinanya pegawai dibidang statistik, komputer dan menejemen, terfasilitasinya pegawai dalam pekerjaan dibidang statistik dan sistem informasi. Tabel 44 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian Triwulan IV

8.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian

12 Bulan

12 bulan

100

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan rencana, program dan anggaran serta kerjasama 2. Pemberian layanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman 3. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian 4. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan, permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman dan Perizinan Pertanian

44


Tahun 2015

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagai berikut: (1) Laporan Data Pertanian, (2) Laporan Analisis Data Pertanian; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian; (4) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih; (5) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut: 1. Jumlah Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT Hingga triwulan IV akhir, telah dilakukan pelayanan proses permohonan hak PVT sebanyak 52 varietas atau sebesar 94,54% dari target sebanyak 55 varietas. Tabel 45 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT (varietas)

TARGET

REALISASI TRW IV

55

52


2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT Pada triwulan IV telah diterbitkan sertifikat Hak PVT sebanyak 30 sertifikat atau 66,66% dari target yang direncanakan. Tabel 46 Capaian Kinerja Penerbitan Sertifikat Hak PVT Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT (sertifikat)

TARGET

REALISASI TRW IV

KEMAJUAN PELAKSANAA N (%)

45

30

66,66

3. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman Hingga triwulan IV akhir, telah diterbitkan 104 tanda daftar. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 59,43%.

45


Tahun 2015

Tabel 47 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman (tanda daftar)

175

104

59,43

4. Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS Hingga triwulan IV akhir, dari target sebanyak 50 varietas, terealisasi 52 varietas yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Uji BUSS . Tabel 48 Capaian Kinerja Pemeriksanaan Uji BUSS Tanaman Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

50

52

Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS (varietas)


5. Jumlah Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Hingga triwulan IV akhir, telah teralisasi 180 tanda daftar varietas hortikultura dalam rangka peredaran atau 90% dari target sebesar 200 tanda daftar. Tabel 49 Capaian Kinerja Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

200

180

Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)


6. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida Hingga triwulan IV akhir, telah dilakukan penerbitan 4.682 surat izin pupuk dan pestisida atau 222,95% dari target sebesar 2.100 surat izin. Tabel 50 Capaian Kinerja Proses Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV


Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida (surat izin)

2.100

3.686

222,95

46


Tahun 2015

7. Jumlah Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Hingga triwulan IV akhir, telah dikeluarkan 682 rekomendasi teknis bidang peternakan atau 620% dari target sebesar 110 rekomendasi. Tabel 51 Capaian Kinerja Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

110

682

Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi)


8. Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Hingga triwulan IV akhir, telah dikeluarkan 1.010 surat izin Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak atau 100% dari target sebesar 1.010 surat izin. Tabel 52 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak (surat izin)

1.010

1.010


9. Jumlah Terbitnya Surat Izin Bidang Peternakan Hingga triwulan IV akhir, telah dikeluarkan 385 surat izin Bidang Peternakan atau 132,76% dari target sebesar 290 surat izin. Tabel 53 Capaian Kinerja Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan Triwulan IV INDIKATOR KINERJA

Terbitnya surat izin bidang peternakan (surat izin)

TARGET

REALISASI TRW IV

290

385


10. Jumlah Laporan Administrasi dan Manajemen Laporan Administrasi dan Manajemen telah tersusun sesuai target. Tabel 54 Capaian Kinerja Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan Triwulan IV INDIKATOR KINERJA Administrasi dan Manajemen (laporan)

TARGET

REALISASI TRW IV


4

4

100

47


Tahun 2015

BAB IV KESIMPULAN

Secara umum kegiatan Sekretariat Jenderal serta Biro maupun Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada triwulan IV Tahun 2015 telah terlaksana sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: (1.) pada AKIP Kementerian Pertanian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur; (2.) prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mempersyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya; dan (3.) praktik pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati perjanjian atau kesepakatan kinerja, belum dikaitkan dengan sistem remunerasi atau pengakuan, sehingga berpotensi mengurangi makna dan semangat pihak-pihak yang bersepakat. Tindaklanjut dari permasalahan yang dihadapi antara lain: 

Memastikan tersedianya Rencana Strategis Kementerian dan Unit Kerja mandiri yang berkualitas, lebih terukur dan menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur.



Mereviu dan menyempurnakan IKU, baik tingkat kementerian maupun unit kerja dibawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut.



Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya).



Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan di 33 Provinsi untuk memastikan penyelesaian penyusunan laporan keuangan tingkat satker dan tingkat wilayah serta tindak lanjut rekomendasi BPK per Provinsi.



Melakukan reviu atas laporan keuangan satker dan UAPPA/B-W oleh Inspektorat Jenderal.



Melakukan koordinasi lebih intensif antar semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI.



Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Organisasi



Pemerintah yang bersih dan bebas KKN



Peningkatan kualitas pelayanan publik

48

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents