PEMANTAPAN PROSES BISNIS MENUJU PERHUTANI EKSELEN CONSOLIDATION BUSINESS PROCESS TOWARDS EXCELLENT PERHUTANI

PERUM PERHUTANI Kantor Pusat Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt. 9–11 Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, 10270 Tel : (021) 5721282 Fax : (021) 5733616 email : [email protected] www.perumperhutani.com

PERUM PERHUTANI | Laporan Tahunan | Annual Report | 2012

Laporan Tahunan | Annual Report | 2012

PEMANTAPAN PROSES BISNIS

MENUJU PERHUTANI EKSELEN CONSOLIDATION BUSINESS PROCESS TOWARDS EXCELLENT PERHUTANI PERUM PERHUTANI


PEMANTAPAN PROSES BISNIS MENUJU PERHUTANI EKSELEN Consolidation Business Process Towards Excellent Perhutani


Laporan Tahunan | Annual Report | 2013 Perum Perhutani


1 1

Daftar Isi | Content

2

Daftar Isi Content

53

Produk, Jasa dan Bidang Usaha Product, Service, and Business Field

5

Menuju Perum Perhutani Ekselen Towards Excellent Perum Perhutani

56

Struktur Organisasi Organizational Structure

58

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Culture

60

Sumber Daya Manusia Human Capital

65

Pengembangan Usaha Business Development

70

Wilayah Kerja dan Peta Work Area and Operational Map

71

Daftar Kantor Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi Listing of Subsidiary Office, Affiliated Company and Branch Office

74

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

76

Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi beserta Strukturnya Subsidiaries and Affiliated Companies

7

Teknologi Informasi Sebagai Business Enabler Information Technology as A Business Enabler

9

Pengelolaan Hutan Lestari Sebagai Syarat Mutlak Kelestarian Bisnis Perum Perhutani Sustainable Forest Management as An Essential Condition to Perhutani Business Sustainability

10

Sejarah Sertifikasi FSC di Perum Perhutani The History of FSC Certification in Perum Perhutani

15

Kilas Kinerja 2012 Highlights of 2012 Performance

16

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

22

Ikhtisar Operasional Operational Highlights

84

23

Peristiwa Penting yang Terjadi di Tahun 2012 Significant Events in 2012

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Professional Institutions of the Company Supporting

85

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board’s Profile

27

Laporan Dewan Pengawas dan Direksi Report of Supervisory Board and Board Of Directors

90

Profil Direksi Board of Directors Profile

28

Laporan Dewan Pengawas Report of Supervisory Board

94

Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders

33

Laporan Direksi Report of The Boards of Directors

95

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

46

Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Responsibility of Annual Report

96

Tinjauan Umum General Review

97

Tinjauan Bisnis Business Overview

49

Profil Perusahaan Company Profile

101

50

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operation Review by Business Segment

Sekilas Perusahaan Company Highlight

123

Analisis Keuangan Financial Analysis

2

Perum Perhutani


Daftar Isi | Content

125 126

127 127

127

128

129

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang The Ability to Pay Debts and Accounts Receivable Collectivity Level Struktur Modal, Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal dan Tingkat Solvabilitas Capital Structure, Management Policy on Capital Structure and Solvability Level Ikatan Material Untuk Perolehan Barang Modal Material Contract of Capital Goods Acquisition Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Characteristically Extraordinary and Rarely Happen Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal Information and Material Fact Happen After The Date of Accountant Report Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (Afiliasi) Transactions Containing Conflict of Interest, and the Nature of Transactions with Affiliated Parties Perubahan Peraturan Perundangundangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan The Amendement of Regulation Having Significant Effects on The Company

132

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

134

Potret Tata Kelola Perusahaan GCG On Snapshot

134

Prinsip Tata Kelola Perusahaan GCG Principle

Perum Perhutani

136

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan GCG Policy

137

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan GCG Structure and Mechanism

137

Pemilik Modal Capital Owner

137

Hak dan Wewenang Pemilik Modal Right and Priviledge of Capital Owner

139

Dewan Pengawas Supervisory Board

140

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas Duties, Authority, and Obligations of Supervisory Board

147

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Supervisory Board’s Meeting and Attendance Frequency

149

Komite-komite Lain di Bawah Dewan Pengawas Other Commitees Under The Supervisory Board

149

Komite Audit Audit Committee

151

Komite Nominasi Nomination Committee

151

Komite Remunerasi Remuneration Committee

151

Komite Manajemen Resiko Risk Management Committee

154

Direksi Board of Directors

154

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi Duties, Authority, and Obligations of Board of Directors

162

Asessment Terhadap Dewan Pengawas dan Direksi Assesment to Supervisory Board and Board of Directors


3

165

Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Determination Procedure and Cost of Remuneration of Supervisory Board and Board of Directors

168

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

170

Satuan Pengawas Intern (SPI) Internal Audit Unit (IAU)

186

Kode Etik Code of Conduct

189

Whistleblowing System Whistleblowing System

191

Perkara Penting yang Dihadapi Oleh Perum Perhutani Important Cases Faced by Perum Perhutani

192

Akuntan Perusahaan Corporate Accountant

193

Teknologi Informasi Information Technology

193

Manajemen Resiko Risk Management

200

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

205

Komitmen dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Commitment and Work Safety and Health Policy

207

Tanggung Jawab Kepada Konsumen Costumers Responsibility

209

Laporan Keuangan Financial Report

4

Perum Perhutani


Menuju Perum Perhutani Ekselen Towards Excellent Perum Perhutani

Menuju Perum Perhutani Ekselen

B

UMN merupakan tangan kedua pemerintah dalam melaksanakan pembangunan setelah APBN. Untuk itu BUMN dituntut untuk menjadi instrument ketahanan nasional di bidang pangan, energy dan air. Selain itu BUMN juga diharapkan untuk menjadi engine of growth yaitu mesin pendorong pertumbuhan nasional dan BUMN harus menjadi pelopor dan kebanggan nasional. Berkaitan dengan ketiga misi BUMN tersebut, Perum Perhutani diberi tugas oleh Negara untuk mengelola kawasan seluas 2,5 juta hektar di Pulau Jawa dan Madura. Menurut Direktur Utama Perum Perhutani, di dalam melaksanakan tugasnya Perum Perhutani harus punya rencana atau road map yang jelas yaitu bagaimana agar Perum Perhutani menjadi pengelola hutan yang ekselen. Target-target harus dilakukan secara terukur, terprogram sehingga tentunya secara bertahap cita-cita menuju Perum Perhutani yang ekselen akan tercapai sesuai harapan.

Perum Perhutani

Towards Excellent Perum Perhutani SOEs are the government’s second-hand to implement development after the state budget. Required for that, SOEs state to become a national security instrument in the field of food, energy, and water. In addition, SOEs are also expected to be engine of growth that is the national growth supporting engine, and SOEs should be the pioneer and national pride. Relates to theat SOEs’ three missions, Perum Perhutani given task by the State to manage an area of 2.4 million hectares in the island of Java and Madura. According to the President Director of Perum Perhutani, in carrying out their duties, Perum Perhutani must have a plan or a clear road map of how to be an excellent forest stewards. The targets should be measurable and programmed, so gradually, the ideals towards the excellent Perum Perhutani will be achieved as expected.


5

Langkah menuju status sebagai pengelola hutan yang ekselen dimulai dengan penataan dan penggolongan bisnis inti. Bisnis inti Perum Perhutani adalah meningkatkan potensi sumberdaya hutan. Sehingga Perum Perhutani selalu mengedepankan penanaman bibit unggul yang sekarang ini sedang dilakukan secara intensif.

Step toward status as an excellent forest stewards began with the arrangement and classification of the core business. Perum Perhutani’s core business is to increase the potential of forest resources. So that Perum Perhutani always puts planting excellent seeds that are now being carried out intensively.

Upaya-upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya hutan itu dilakukan melalui penanaman bibit unggul di tanaman Jati dengan produk Jati Plus Perhutani (JPP) yang didapatkan dengan sistem silvikultur intensif, juga pengembangan tanaman pinus bocor getah, pengembangan tanaman karet, dan penanaman kayu putih bibit unggul.

Efforts to optimize the potential of the forest resources through planting excellent seed in the Teak cultivation with Perhutani Teak Plus (JPP) product which is obtained from intensive silviculture systems, leaking sap pine development also, rubber cultivation, and planting eucalyptus excellent seeds.

Langkah berikutnya adalah revitalisasi industri produk kayu dan non kayu. Hal ini dilakukan dengan diversifikasi jenis tanaman, terutama untuk mendukung industri yang ada. Revitalisasi industri ini diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas industri kayu dan non kayu yang sudah dimiliki Perum Perhutani, lalu melakukan pembangunan industri baru antara lain pabrik derivative gondorukem dan terpentin di Pemalang, pabrik plywood di Kediri, pabrik pengolahan porang di Kediri, pabrik minyak kayu putih dan pengembangan 162 titik wana wisata yang tersebar di seluruh wilayah Perum Perhutani.

The next step is the revitalization of timber and nontimber industryy. This is done with the diversification of plants, especially to support existing industry. The industry rrevitalization is realized by increasing the capacity of timber and non-timber industry that is already owned by Perum Perhutani, then do the construction of new industrial plants such as Gum Rosin and turpentine derivatives factory in Pemalang, plywood factory in Kediri, porang processing factory in Kediri, eucalyptus oil factory and the development of 162 point ecotourism that are scattered throughout the area of Perum Perhutani.

Hal itu sekaligus menegaskan berjalannya proses transformasi bisnis dan revitalisasi industri yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Jika dulu lebih dari 75% bisnis Perum Perhutani ditopang oleh pendapatan dari kayu, dalam lima tahun terakhir kontribusi produk non kayu naik 35%. Bahkan diharapkan kelak 70% pendapatan akan didapat dari industri baik kayu dan non kayu, sedangkan 30% dari penjualan kayu bundar.

It confirmed the passage of business process transformation and the industry revitalization that has been done in recent years all at once. If it was more than 75% of Perum Perhutani’s business income sustained from timber revenue, in the last five years, the contribution of non-timber products rose 35%. Even it’s expected in the future that 70% revenues will be derived from both industry and non-timber wood, while 30% of the sales of log wood.

Jika dilihat dari potensi dan areal yang Perum Perhutani kelola, maka potensi tersebut sudah sangat mencukupi. Langkah untuk peningkatan produktivitas sudah dimulai dan selanjutnya perlu diteruskan dengan langkah-langkah yang lain. Sehingga kebangkitan industri akan membuat Perum Perhutani mencapai kondisi ekselen yang diinginkan.

If it seen of potency and areas which is manage by Perum Perhutani, then the potency is sufficient. Measures to increase the productivity have been started and therefore need to continue with the other steps. So theat industry resurgence will make Perum Perhutani achieve the desired excellent condition.

6

Perum Perhutani


Teknologi Informasi sebagai Bussines Enabler Information Technology as a Bussiness Enabler

Kondisi Teknologi Informasi Perum Perhutani

The Existing of Perum Perhutani Information Technology

ebagai bagian dari penerapan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011tangggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, pasal 2 dan 30 dimana Direksi BUMN wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi, pada tahun 2012 Perum Perhutani melakukan Audit Teknologi Informasi, dengan didampingi oleh PT LAPI ITB (Institut Teknologi Bandung).

As a part of the application of SOEs Ministry Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs, chapters 2 and 30, where the Board of Directors of SOEs are required to implement information technology management; Perum Perhutani doing Information Technology Audit in 2012, accompanied by PT. LAPI ITB (Bandung Technology Institute).

Hasil Audit menunjukkan bahwa pada saat diaudit kematangan Teknologi Informasi Perum Perhutani masih pada tingkatan sangat awal. Secara umum, keselarasan keberadaan TI dalam mendukung strategi bisnis sesuai dengan Business Imperative TI masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh belum adanya strategi dan agenda TI agar selaras dengan strategi dan agenda-agenda bisnis. Demikian pula tingkat kepuasan stakeholder (internal) atas layanan TI dan penciptaan value dari TI saat ini masih kurang.

Audit results showed that at the time of audited, Perum Perhutani’s Information Technology maturity is still at a very early level. In general, the presence of IT alignment supporting business strategy in accordance with Business Imperative IT is still in a low level, as indicated by the lack of its strategy and agendas to align with business’ strategy and agendas. Similarly, the level of stakeholder satisfaction (internal) for IT services and the creation of value from IT is still lacking. Similarly, anticipation and control of IT in the face of risk is still inadequate.

Arsitektur TI Perum Perhutani masih belum optimal dalam mendukung transaksi bisnis maupun proses analitis dan pembuatan keputusan. Perencanaan dan pengelolaan jaringan komunikasi TI terutama di kantor unit dan KPH/KBM masih kurang. Dan demikian pula perencanaan dan pengelolaan Data Center dan DRC (Data Recovery Center) masih belum ada atau masih sangat kurang.

IT architecture of Perum Perhutani still not optimal in supporting business transactions as well as analytical and decision-making processes. Planning and management of IT communication networks, especially in the units office and KPH / KBM is still lacking. And so did the planning and management of the Data Center and the DRC (Data Recovery Center) is still not exists nor lacking.

S

Perum Perhutani


7

Secara keseluruhan, tata kelola TI masih banyak perlu perbaikan. Dari standar skore tingkat kematangan, dari skala 0 sampai 5, diketahui skore kematangan TI Perhutani masih belum mencapai “1”. Idealnya baseline tingkat kematangan adalah “3”. Diketahui kapabilitas dan kapasitas SDM TI masih rendah. Demikian pula kebijakan dan prosedur kerja bidang TI masih belum tersedia. Keterbatasan dukungan TI atas bisnis dan risiko-risiko potensial yang terdapat pada arsitektur sistem informasi dan arsitektur infrastruktur sebenarnya merupakan dampak dari kematangan yang masih sangat rendah tersebut.

In addition, overall, there are still many IT management that needs improvement. Maturity level scores, from 0 to 5 scale, known that the IT maturity score of Perhutani has not yet to reach “1”. Baseline maturity level is “3”. IT human resource capability and capacity still low. Similarly, policies and procedures for IT sector is still not available. Thus the limitations of IT support for the business and the potential risks contained in the information systems architecture and infrastructure architecture is actually an effect of its low maturity level.

Road Map TI

IT Road Map

Berdasarkan analisa lingkungan dan strategi perusahaan ke depan, peran strategis TI Perum Perhutani dirumuskan dalam Keputusan Direksi No. 594/Kpts/Dir/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Master Plan Teknologi Informasi Perum Perhutani jangka 2012-2016. Didalam Master Plan disebutkan tentang peran strategis bagi TI yaitu bahwa Teknologi Informasi Perum Perhutani harus mampu sebagai “Business Enabler”, yang akan dicapai melalui transformasi dan integrasi proses bisnis menuju pengelolaan hutan lestari. Strategi TI kemudian dijabarkan dalam sebuah road map dan perincian kegiatan selama 5 tahun ke depan dalam bidang tata kelola, infrastruktur, sistem informasi serta struktur organisasi dan SDM.

Based on the environmental analysis and corporate strategy forward, the strategic role of Perum Perhutani IT defined in Director’s Decree No. 594/Kpts/ Dir/2012 dated November 12, 2012 on the Information Technology Master Plan 2012-2016 term of Perum Perhutani. The strategic role of IT is mentioned in the Master Plan ii that the Information Technology of Perum Perhutani should serve as a “Business Enabler”, which will be achieved through the transformation and integration of business processes into sustainable forest management. IT strategy then translated into a road map and details of activities during the next 5 years in the areas of governance, infrastructure, information systems and organizational structure and human resources.

Dalam rangka mendukung perbaikan Tata Kelola TI lebih lanjut, dengan SK Direksi Perum Perhutani No 627/Kpts/Dir/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Komite Teknologi Informasi Perum Perhutani, diharapkan perencanaan, pembuatan keputusan strategis bidang TI serta pengendalian kegiatan bidang TI dapat segera diwujudkan.

In order to support improvements in IT management, with the Board of Directors Decree of Perum Perhutani No. 627/Kpts/Dir/2012 dated December 12, 2012 about Information Technology Committee of Perum Perhutani, its expected that strategic planning and decision-making in IT can be realized.

8

Perum Perhutani


Pengelolaan Hutan Lestari Sebagai Syarat Mutlak Kelestarian Bisnis Perum Perhutani

Sustainable Forest Management as An Essential Condition to Perhutani Business Sustainability

U

ni Eropa dan Amerika Serikat saat ini sa-ngat gencar memerangi usaha perusakan hutan (illegal logging) yang pada dasarnya memiliki dampak sangat besar terhadap pemanasan global. Berbagai peraturan telah dikeluarkan terkait dengan penggunaan kayu dan produk kayu yang diijinkan untuk dipasarkan di Uni Eropa dan Amerika. Di Indonesia, khususnya Perum Perhutani, telah mengalami masa suram dalam pengelolaan hutan selama kurun waktu 1998 – 2005. Pada kurun waktu tersebut terjadi penjarahan hutan besarbesaran yang menyebabkan rusaknya potensi sumber daya hutan di wilayah kerja Perum Perhutani. Dampaknya adalah tidak diterimanya produk kayu Perum Perhutani oleh pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sehingga hal ini secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan Perum Perhutani. Untuk dapat kembali memasarkan produk kayunya ke pasar internasional, Uni Eropa dan Amerika Serikat mewajibkan pada Perusahaan dibidang kehutanan untuk memiliki Sertifikasi kayu sebagai tanda Perusahaan tersebut melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari.

Perum Perhutani

European Union and the United States is currently very vigorous effort to combat deforestation (illegal logging) which basically has a very large impact on global warming. Various regulations have been issued relating to the use of wood and wood products which are allowed to be marketed in the European Union and the United States. In Indonesia, Perum Perhutani in particular, have suffered through the dismal forest management during the period 19982005. At this period occurred the massive looting that led to the destruction of the forest resource potential in the region of Perum Perhutani. The impact is the rejection of Perum Perhutani’s wood products by European Union and the United States markets. So this directly affects the financial condition of Perum Perhutani. To be able returning to market its timber products to the international market, the European Union and the United States requires the forestry company to owned the wood certification as a sign that the company is implementing Sustainable Forest Management.


9

Sertifikasi kayu merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong praktik hutan lestari. Sebab, melalui label yang tertera dalam setiap produk akhir akan memudahkan siapa saja memeriksa sumber kayu yang menjadi bahan mentahnya. FSC (Forest Stewardship Council) telah menjadi standar internasional sertifikasi kayu dan produk kayu. Setiap perusahaan yang memiliki sertifikat FSC bisa menggunakan logo atau label pada produknya. Penggunaannya bisa berupa leaflet, plat besi tempel atau cetakan pada carton packing. Seluruh rantai distribusi kayu dari pengelola hutan, distributor kayu, industri pengelola kayu hingga peritel yang menjual produk kayu tersebut ke konsumen harus memiliki sertifikat FSC sebelum bisa menerapkan label pada produk. Di dalam logo harus dicantumkan kode khusus yang bisa dihubungkan ke nama perusahaan produsen. Audit dan pemeriksaan distribusi material pada sertifikat FSC memiliki proses yang panjang dan tidak mudah, sehingga setiap organisasi atau perusahaan yang ingin memiliki sertifikat FSC harus benar-benar mengikuti aturan yang dipandu oleh SmartWood. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management)

Sejarah Sertifikasi FSC di Perum Perhutani

Timber certification is one of the important elements to encourage sustainable forest practices. Therefore, through a label in each final product it will be easier for anyone to check the source of wood raw material. FSC (Forest Stewardship Council) has become the international standard of timber and wood products certification . Any company that has FSC certification can use the logo or label on their products. Its use can be a leaflet, iron plate paste or print on the packing carton. The entire of wood distribution chain which are start from forest management timber distributor, timber management industry up to retailers who sell the timber products to the consumer must have a certificate before it can apply the FSC label on the product. Logo must include special code that can be linked to the name of the manufacturer. Audit and material distribution inspection on FSC certificate has a long process and not easy, so that any organization or company that would like to have FSC certificate must strictly adhere to the rules that guided by SmartWood.

The History of FSC Certification in Perum Perhutani

Pada tahun 1990, Perum Perhutani merupakan perusahaan pertama di dunia yang mendapat pengakuan internasional dengan penghargaan “Certificate of Rain Forest Alliance for Sustainable Forest Management” dari Smartwood Rain Forest Alliance Amerika Serikat untuk seluruh kawasan hutan Perum Perhutani Jawa dan Madura.

In 1990, Perum Perhutani is the first company in the world who gained international recognition with the award “Certificate of Rain Forest Alliance for Sustainable Forest Management” from the SmartWood Rain Forest Alliance, United States for the entire forest area of Perum Perhutani in Java and Madura.

Pada tahun 2002 sertifikat tersebut dicabut, namun Perum Perhutani tetap berkomitmen melakukan sertifikasi kembali dengan membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi berdasarkan Keputusan Direksi no. 614/Kpts/Dir/2002 pada September 2002 dan dikuatkan dengan Keputusan Direksi Nomor 430/ Kpts/Dir/2003. Kelompok kerja melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk proses sertifikasi di lapangan.

In 2002 the certificate is revoked, but Perum Perhutani remains committed to regain the certificate by formed Certification Working Group which established by the Board of Directors Decree no. 614/ Kpts/Dir/2002 in September 2002 and confirmed by the Board of Directors Decree No. 430/Kpts/ Dir/2003. The working group is facilitating and mentoring the certification process in the field.

Berdasarkan Visi Perusahaan, Manajemen Perum Perhutani berkomitmen untuk memperoleh kembali sertifikat Sustainable Forest Management (SFM) standar Forest Stewardship Council untuk seluruh unit forest manajemen pada tahun 2015. Sebuah structure organisasi Biro Pengelolaan Hutan Lestari dibentuk di Kantor Pusat, Kantor Unit Kerja dan kantor KPH untuk meningkatkan tanggungjawab dan komitmen.

Based on the Company Vision, Perum Perhutani Management is committed to regain Sustainable Forest Management (SFM) certificate standards of the Forest Stewardship Council (FSC) for the entire unit of forest management in 2015. An organizational structure of Sustainable Forest Management Bureau is formed in Head Office, Work Unit Office, and KPH Office in order to increase its responsibility and commitment.

10

Perum Perhutani


Pengakuan internasional dalam bentuk sertifikat SFM standar FSC ini secara signifikan mampu mendukung pemantapan proses bisnis Perum Perhutani terutama dalam kegiatan ekspor hasil industri kayu maupun non kayu produksi Perum Perhutani.

International recognition in the form of FSC’s Standard of SMF Certificate was significantly able to support consolidation of Perum Perhutani’s business processes, especially in the export operational of Perum Perhutani’s timber and non-timber industry products.

Berikut perjalanan panjang Perum Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Lestari :

Perum Perhutani’s long journey in Sustainable Forest Management as follow:

1990 Perhutani merupakan perusahaan pertama di dunia yang mendapat “Certificate Of Rain Forest Alliance For Sustainable Forest Management” dari Smartwood Rain Forest Alliance Amerika Serikat untuk seluruh kawasan hutan Perhutani Jawa dan Madura

1990 Perhutani is the first company in the world to be awarded “Certificate Of Rain Forest Alliance For Sustainable Forest Management” from the SmartWood Rain Forest Alliance, United States for the entire forest area of Perum Perhutani in Java and Madura.

1994 Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Perhutani diperbarui oleh Smartwood untuk seluruh wilayah kerja Perhutani. Dimana penilaian untuk sertifikasi menggunakan prinsip dan standar Forest Stewardship Council (FSC) dan dilakukan pada setiap KPH

1994

1998 KPH Kebonharjo, Cepu dan Mantingan Unit I Jawa Tengah pada tahun 1997 dinilai oleh Smartwood Rain Forest Alliance Amerika Serikat dan setahun kemudian KPH tersebut memperoleh Sertifikat PHL Standar FSC dengan nomor sertifikat SW-FMCOC-053

Perhutani’s certificate of Sustainable Forest Management (SFM) updated by SmartWood to the entire working area of Perhutani, where the assessment for certification using the principles and standards of Stewardship Forest Council (FSC) and performed at every KPH 1998 KPH Kebonharjo, Cepu, and Mantingan of Unit I Central Java in 1997 assessed by SmartWood Rain Forest Alliance, United States and a year later the KPHs obtain FSC’s Standard of SMF Certificate with certificate number SW-COC-FM-053

1999 KPH Kendal Unit I Jawa Tengah, KPH Madiun dan KPH Lawu Ds Unit II Jawa Timur mendapat Sertifikat PHL Standar FSC dari Smartwood Rain Forest Alliance Amerika Serikat. Selain itu Industri Kayu Cepu dan Brumbung juga menerima Sertifikasi CoC Standar FSC dari Smartwood

2000

2001

2001 The Perhutani’s FSC’s Standard of SMF Certificate covering 6 KPH suspended by SmartWood, because Perhutani not able to repair the damage of the forest as the deadline

Sertifikat PHL standar FSC Perhutani yang mencakup 6 KPH ditangguhkan oleh Smartwood, karena Perhutani tak mampu melakukan perbaikan atas kerusakan hutan sebagaimana batas waktu yang ditentukan

KPH Kendal of Unit I Central Java, KPH Madiun and Lawu of Unit II East Java got FSC’s Standard of SMF Certificate from SmartWood Rain Forest Alliance, United States. Moreover, Cepu and Brumbung Wood Industry also received FSC’s standard of CoC certification from SmartWood.

2002

2002 Sertifikasi PHL Standar FSC Perhutani dicabut

The Perhutani’s FSC’s Standard of SMF Certificate was revoked

2003 KPH Kendal dan KPH Kebonharjo Unit I Jawa Tengah menyiapkan sertifikasi PHL standar FSC dengan didampingi konsultan TFT

2003 KPH Kendal and KPH Kebonharjo of Unit I Central Java prepare the FSC’s Standard of SMF certification assisted by the TFT consultant

Perum Perhutani


11

2004

2004

KPH Ciamis Unit III Jawa Barat dan Banten menyiapkan sertifikasi PHL standar FSC dengan didampingi konsultan TFT

KPH Ciamis of Unit III West Java and Banten prepare the FSC’s Standard of SMF Certification assisted by the FSC consultant

2005

2005

KPH Cepu dan KPH Randublatung Unit I Jawa Tengah menyiapkan Sertifikasi PHL standar FSC didampingi konsultan TFT. Juga Industri Kayu Cepu menyiapkan Sistem Lacak Balak (CoC) pengendalian kayu dengan dampingan TFT. Begitu pula Perhutani Unit II Jawa Timur menyiapkan 5 KPH yakni Madiun, Saradan, Bojonegoro, Jatirogo dan Banyuwangi Utara menyiapkan sertifikasi PHL. Mereka didampingi konsultan dari WWF Indonesia

KPH Cepu and KPH Randublatung of Unit I Central Java prepare the FSC’s Standard of SMF Certification assisted by the TFT consultant. The Cepu Timber Industry also prepare the Chain of Costudy (CoC) timber control system with TFT consultant. Similarly, Perhutani Unit II East Java prepare 5 KPH : Madiun, Saradan, Bojonegoro, Jatirogo and North Banyuwangi for preparing SFM certification. They assisted by consultant from WWF Indonesia

2006 Pra dan Penilaian Utama dilakukan di KPH Kebonharjo dan KPH Kendal Unit I Jawa Tengah oleh Woodmark Soil Association (WSA)

2006 Pre and Primary Assessment were conducted in KPH Kebonharjo and KPH Kendal of Unit I Central Java by Woodmark Soil Association (WSA)

2007

2007

Perhutani belum menerima keputusan akhir Sertifikasi PHL untuk KPH Kendal dan KPH Kebonharjo dari WSA sampai ada penilaian lapangan dan peninjauan ulang untuk menyelesaikan proses sertifikasi. WSA akan melakukan kunjungan lapangan Desember 2007

Perhutani has not received the final decision of SMF certification for KPH Kendal and KPH Kebonharjo from WSA until existing of field assessment and review to complete the certification process. WSA will conduct site visits in December 2007

2008

2008

Pre-Assessment oleh SGS Qualifor pada lima KPH yaitu Cepu dan Randublatung (Unit I Jawa Tengah), Madiun dan Banyuwangi Utara (Unit II Jawa Timur) dan KPH Ciamis (Unit III Jawa Barat dan Banten). Berdasarkan keputusan akhir WSA untuk KPH Kendal dan KPH Kebonharjo, WSA merekomendasikan supaya Perhutani melakukan partial certification pada 7 KPH yaitu KPH Randublatung, Pemalang, Blora, Purwodadi, Pekalongan Barat, Kedu Utara dan Jatirogo

Main Assessment by SGS Qualifor on five KPH : Cepu and Randublatung (Unit I Central Java), Madiun and North Banyuwangi (Unit II East Java) and Ciamis (Unit III West Java and Banten). Based on WSA final decision for KPH Kendal and KPH Kebonharjo, WSA recommends that Perhutani should perform partial certification at 6 KPH : Pekalongan, Pemalang, Blora, Purwodadi, North Kedu and Jatirogo

2009 Main Assessment oleh SGS Qualifor terhadap 5 KPH yang sebelumnya dilakukan pre-assessment. Selanjutnya sesuai kebijakan baru FSC terhadap perusahaan yang memiliki unit management yang banyak untuk dilakukan partial certification di 18 KPH, antara lain Unit I Jawa Tengah terdiri dari KPH Mantingan, Gundih, Telawa, Pekalongan Timur, Banyumas Barat dan Banyumas Timur. Unit II Jawa Timur terdiri dari KPH Saradan, Lawu Ds, Nganjuk, Jombang, Mojokerto dan Probolinggo. Sedangkan untuk Unit III Jawa Barat dan Banten antara lain KPH Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cianjur dan Bandung Selatan

2009 SGS Qualifor recommend to do partial certification at 16 KPH, among other Unit I Central Java consists of KPH Mantingan, Gundih, Telawa, East Pekalongan, West Banyumas and East Banyumas. Unit II East Java consists of KPH Saradan, Lawu Ds, Nganjuk, Jombang, Mojokerto and Probolinggo. As for the Unit III West Java and Banten, among others KPH Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cianjur and South Bandung

12

Perum Perhutani


2010

2010

WSA dan perwakilan dari FSC International melakukan reassessment untuk KPH Kendal dan KPH Kebonharjo, sekaligus melakukan kembali partial certification ke KPH Blora dan Pekalongan Timur (Unit I Jawa Tengah), KPH Probolinggo dan Parengan (Unit II Jawa Timur). Pada reassessment ini FSC mengeluarkan kebijakan dasar (Policy on Association) berkaitan dengan penerapan dan pengendalian kayu (Controlled Wood)

WSA and representatives of FSC International conducted a reassessment to KPH Kendal and KPH Kebonharjo, as well as perform partial certification to KPH Blora and East Pekalongan (Unit I Central Java), KPH Probolinggo and Parengan (Unit II East Java). At this reassessment FSC issued a basic policies (Policy Association) relating to the implementation and timber control (Controlled Wood)

2011

2011

Perhutani mendapatkan sertifikat FSC untuk 2 KPH, masing-masing KPH Kebonharjo dan KPH Kendal.

Perhutani obtain FSC certification for 4 (four) KPH, respectively KPH Kebonharjo, KPH Kendal, KPH Cepu, and KPH Randublatung

2012

2012

Perhutani kembali mendapatkan sertifikat FSC untuk 3 KPH, yakni KPH Cepu, KPH Randublatung dan KPH Ciamis

Perhutani obtain the FSC certificate for 3 KPH, ie, KPH Cepu, KPH Randublatung, and KPH Ciamis

Perum Perhutani


13

Kilas Kinerja 2012 | Highlights of 2012 Performance

Ikhtisar Keuangan | Financial highlight

Halaman ini sengaja dikosongkan This page intentionally left blank

14

Perum Perhutani




Kilas Kinerja 2012 Highlights of 2012 Performance

Perum Perhutani


15


Ikhtisar Keuangan | Financial highlight Posisi Neraca Perum Perhutani 2010 - 2012 Balance Position of Perum Perhutani Year 2010 - 2012 NERACA

2012

2011

2010

Kas dan setara kas

827,066,696,931

782,611,633,635

914,128,294,666

Cash and cash equivalent

Piutang usaha

179,134,991,069

193,752,991,044

177,567,523,135

Trade receivables

Persediaan

539,660,874,850

566,747,110,802

358,658,942,952

Inventories

ASET LANCAR

Uang muka dibayar

BALANCE SHEET Current assets

27,936,311,450

34,851,202,818

23,624,698,717

Prepaid advanced

Biaya dibayar di muka

9,927,387,223

11,098,013,036

9,419,270,838

Prepaid expenses

Pajak dibayar di muka

127,760,446,573

50,817,426,645

44,304,515,497

Prepaid taxes

Aset lancar lainnya

54,669,659,689

23,172,763,827

16,888,996,653

Other current assets

Jumlah Aset Lancar

1,766,156,367,785

1,663,051,141,807

1,544,592,242,458

ASET TIDAK LANCAR Tanaman belum menghasilkan Aset tetap

Total current assets Non current assets

2,848,821,309

-

-

Unproduces plant

539,553,596,385

386,246,588,510

298,247,376,904

Aset pajak tangguhan

75,950,232,631

78,633,918,253

60,347,848,373

Deferred taxes

Biaya ditangguhkan

33,482,576,664

33,638,166,271

39,939,517,315

Deferred charges

Aset tidak lancar lainnya

25,869,274,604

26,439,202,041

16,115,177,701

Other current assets

Jumlah Aset Tidak Lancar

677,704,501,593

524,957,875,075

414,649,920,293

2,443,860,869,378

2,188,009,016,882

1,959,242,162,751

Utang bank

126,971,769,890

127,221,696,139

6,299,999,999

Utang usaha

71,136,166,601

59,770,422,269

31,199,253,046

JUMLAH ASET LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas lain kepada Negara Uang muka penjualan hasil hutan Biaya yang masih harus dibayar Utang pajak Liabilitas lancar lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Total non-current assets Total assets Current liabilities Bank loan Trade payable

1,590,552,587

2,901,030,513

4,406,992,807

50,445,146,832

30,852,519,975

24,354,684,423

149,545,084,332

113,529,522,483

139,186,640,762

48,967,024,776

20,742,409,712

48,021,882,871

Tax payables

Other liability to state Forest product sales advances Accrued expenses

30,909,015,810

16,381,461,040

55,770,983,112

Other current liabilities

479,564,760,828

371,399,062,131

309,240,437,020

Total current liabilities

9,667,589,237

7,787,452,565

30,167,591,854

Greening fund

LIABILITAS JANGKA PANJANG Dana reboisasi

Fixed assets

Long-term liabilities

Uang muka kerjasama operasional

26,035,978,831

22,706,252,559

15,254,013,829

Joint operational advances

Kewajiban imbalan pasca kerja

99,902,727,149

113,873,192,782

85,351,640,135

Employee benefits liabillities

Liabilitas jangka panjang lainnya

2,747,479

10,182,377,165

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

135,609,042,696

154,549,275,071

130,773,245,818

Total Long-term liabilities

JUMLAH LIABILITAS

615,173,803,524

525,948,337,202

440,013,682,838

Total liabilities

Modal – Berasal dari kekayaan Negara

700,000,000,000

700,000,000,000

700,000,000,000

Equity

Cadangan umum

866,647,783,033

740,759,328,373

590,229,584,365

Reserves

Cadangan tujuan

64,652,038,663

64,652,038,663

64,652,038,663

202,149,873,704

149,762,903,334

156,044,744,008

(4,762,629,546)

6,886,409,310

8,302,112,877

- Other Long-term liabilities

EKUITAS

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Kepentingan Non Pengendali

Equity

Restrictive reserves Unappropriate retained earnings

Jumlah Ekuitas

1,828,687,065,854

1,662,060,679,680

1,519,228,479,913

Total equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

2,443,860,869,378

2,188,009,016,882

1,959,242,162,751

Total liabilities and equity

16

Perum Perhutani




Laporan Rugi Laba Konsolidasian

Pendapatan bersih Beban pokok penjualan Laba bruto

2012

2011

2010

3,555,951,151,000

3,144,313,481,551

2,787,176,210,654

(2,679,388,238,568)

(2,268,915,222,358)

(2,049,177,641,301)

876,562,912,432

875,398,259,193

737,998,569,353

Beban usaha

Consolidated statements of income

Revenue Cost of Revenue Gross Profit Operating Expenses

Beban distribusi

151,992,054,713

139,861,935,378

124,956,803,896

Marketing expenses

Beban administrasi

535,536,678,089

669,465,148,498

472,746,124,713

General and administrative expenses

Beban hutan lindung

842,045,637

2,014,731,098

1,863,340,734

Jumlah beban usaha

688,370,778,439

811,341,814,974

599,566,269,343

188,192,133,993

64,056,444,219

138,432,300,010

Pendapatan lain-lain

120,247,544,932

139,984,266,163

84,498,730,617

Biaya lain-lain

(44,517,909,758)

(20,911,237,321)

(17,189,711,663)

75,729,635,174

119,073,028,842

67,309,018,954

263,921,769,167

183,129,473,061

205,741,318,964

Laba (rugi) usaha Pendapatan / (beban) lain-lain

Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan

Tangguhan Jumlah Laba bersih sebelum hak minoritas

Other income Other expenses Total Other Income (expenses) Profit before income tax

(64,170,381,176)

(54,517,112,750)

(41,057,451,750)

Current tax

(2,683,685,621)

19,724,766,290

(8,630,720,166)

Deferred tax

(66,854,066,797)

(34,792,346,460)

(49,688,171,916)

197,067,702,370

148,337,126,601

156,053,147,048

Total income tax Net income before minority interest The minority shareholders of subsid-

anak perusahaan

iaries 47,549,099

9,282,591

(1,033,910)

PT Perhutani Anugerah Kimia (45%)

5,034,622,235

1,416,494,142

(7,369,130)

Jumlah

5,082,171,334

1,425,776,733

(8,403,040)

202,149,873,704

149,762,903,334

156,044,744,008

Laba bersih

Operating income

Benefit (expense)

Hak minoritas pemegang saham PT Perhutani Alam Wisata (1%)

Total operating expenses Other Income (expenses)

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Kini

Expenses of protected forest

Perum Perhutani

Net profit


17


Ikhtisar Keuangan | Financial highlight Kinerja Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 100/MBU/2002 Performance of Perum Perhutani Based on SOEs Ministry Decree No. 100/MBU/2002 KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO. 100

2012

2011

2010

RASIO KEUANGAN

DECISION LETTER MINISTER OF SOE NO. 100 FINANCIAL RATIOS

Imbalan kepada Pemegang Saham

16.00

20.00

20.00 ROE

Imbalan Investasi

12.00

15.00

13.50 ROI

Rasio Kas

5.00

5.00

5.00 Cash Ratio

Rasio Lancar

5.00

5.00

5.00 Current Ratio

Periode Penagihan

5.00

5.00

5.00 Collection Periods

Perputaran Persediaan

5.00

4.50

5.00 Inventory Turn Over

Perputaran Total Asset

5.00

5.00

5.00 TATO

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

8.00

8.00

8.00 Total Capital Ratio Against Total Assets

RASIO OPERASIONAL

OPERATIONAL RATIO

Rasio Kelestarian

5.00

5.00

5.00 Sustainable Ratio

Rasio Pengolahan

4.00

5.00

5.00 Processing Ratio

Rasio PMDH

1.00

5.00

4.00 PMDH Ratio

Laporan Perhitungan Tahunan

3.00

3.00

3.00 Calculation annual report

Rancangan RKAP

3.00

3.00

3.00 Work plan company budgets

Laporan Periodik

3.00

2.00

2.00 Periodic report

1) Efektifitas Penyaluran Dana

-

-

2) Tingkat Kolektibilitas

2.00

2.00

RASIO ADMINISTRASI

ADMINISTRATION RATIO

Kinerja PUKK

18

PUKK performance

Perum Perhutani

-

1) Effectiveness of channeling funds

1.00 2) Collectibility level



Ikhtisar Keuangan | Financial highlight Pendapatan bersih Revenue 3,555,951,151,000 3,144,313,481,551 2,787,176,210,654

Laba (Rugi) Usaha Operating Income 188,192,133,993

138,432,300,010

64,056,444,219

2011

2012

2010

Total Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensif Profit 202,149,873,704

2012

149,762,903,334

2011

2010

156,044,744,008

Laba (rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax 263,921,769,167 183,129,473,061 205,741,318,964

2012

2011

2010

2012 Perum Perhutani

2011

2010


19


Liquidity Ratio

2010

2011

2012

5.00

4.48

3.68

3.84

2.95

2.56

2010

2011

2012

7.77

5.55

6.59

22.30

21.44

18.39

9.35

8.14

6.59

1.34

1.23

1.46

Current Ratio

Quick Ratio

Efficiency Ratio

Inventory Turnover

Collection Periode

Fixed Asset Turnover

Total Asset Turnover

Leverage Ratio Debt to Total Asset Ratio

2010

2011

2012

1.50

2.43

2.91

4.46

8.86

10.16

Debt to Equity Ratio

20

Perum Perhutani



Profitabilitas Ratio

2010

2011

2012

0.31

0.36

0.25

0.12

0.14

0.07

0.10

0.12

0.06

26.52

30.16

20.12

0.09

0.10

0.05

Gross Profit Margin Ratio

Operating Profit Ratio

Net Profit Margin Ratio

Return on Invesment Operating Margin Rasio(Rasio laba usaha atas penjualan)

2010

2011

2012

ROE

0.17

0.19

0.11

ROA

1.34

1.23

1.46

Perum Perhutani


21


Ikhtisar Oprasional | Operasional highlight

No

Uraian Kegiatan Description

Satuan Unit

2012

2011

2010

1

Pengukuran Trase Baru New Trase Measurement

hm

354

421

454

2

Pengukuran Trase Ulang Trase re-measurement

hm

661

331

160

3

Pembuatan BATB BATB Construction

ha

777

573

-

4

Penataan Hutan Forest Management

ha

475,976

405,237

502,985

5

Pengukuran Alur Path Measurement

hm

22,175

48,481

27,241

6

Pengadaan Benih Jati Teak Seed Procurement

kg

7,816

8,151

28,094

7

Pengadaan Benih Pinus Pine Seed Procurement

kg

851

409

628

8

Pengadaan Benih Damar Damar Seed Procurement

kg

43

49

15

9

Pengadaan Benih Mahoni Mahogany Seed Procurement

kg

9,455

9,901

10,327

10

Pengadaan Benih Kayu Putih Cajuput Seed Procurement

kg

5

6

11

11

Pengadaan Bibit Jati Teak Seed Procurement

batang

28,570,607

36,967,976

37,007,276

12

Pengadaan Bibit Pinus Pine Seed Procurement

batang

8,885,291

6,316,679

6,714,282

13

Pengadaan Bibit Damar Damar Seed Procurement

batang

554,847

487,682

625,307

14

Pengadaan Bibit Mahoni Mahogany Seed Procurement

batang

6,874,019

9,501,985

9,164,668

15

Pengadaan Bibit Kayu Putih Cajuput Seed Procurement

batang

3,670,155

5,679,197

9,944,880

16

Pelaksanaan Tanaman Plantation

ha

46,448

55,796

54,519

17

Pemeliharaan Tanaman Plant Maintaining

ha

93,334

85,557

184,390

18

Perawatan Hutan Forest Conservation

ha

14,335

20,105

264,224

19

Tebangan Kayu Jati Teak Felled Wood

ha

26,317

39,679

35,301

20

Tebangan Kayu Rimba Forest Felled Wood

ha

22,313

25,825

19,824

22

Perum Perhutani




Peristiwa Penting di Tahun 2012 Significant Events in 2012

Perum Perhutani


23


PERHUTANI ekspor kayu jati RP 463 M Perhutani’s Teak Wood Export Amounts IDR 463 Billion PERHUTANIPEMKOT SOLO Eco Edu Park Taman Balekambang, Solo Perhutani-Solo Government Built Eco Edu Park Taman Balekambang, Solo MARUBENI beli gum rosin PERHUTANI MARUBENI Bought Perhutani’s Gum Rosin

02 Pebruari 2012 February 2, 2012

02 Maret 2012 March 2, 2012

PERHUTANI-KORSEL perkuat perlindungan hutan Perhutani-South Korea, Strenghten Forest Conservation

24

7 Juni 2012 June 7, 2012

31 Maret 2012 March 31, 2012

Perum Perhutani

17 April 2012 April 17, 2012

Lantai kayu PERHUTANI tembus pasar Eropa Perhutani’s Wood Floor Break Throught The European Market



PERUM PERHUTANI dan KEJAKSAAN AGUNG tendatangi kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam rangka perlindungan hutan Perum Perhutani and Attorney General signed Coorporation in Civil Law and Administrative Law for Forest Conservation

PERHUTANI ikut kongres produsen gum rosin dunia di Boston

Pabrik sagu PERHUTANI didukung UNIVERSITAS NEGERI PAPUA Perhutani Sago Factory Supported by University State of Papua

Perhutani Participate in Gum Rosin Producer World Congress in Boston

Jakarta, Rabu 8 Agustus 2012 Jakarta, Wednesday, August 8, 2012

Jakarta, 12 Juni 2012 Jakarta, June 12, 2012

26 Juli 2012 July 26, 2012

PERHUTANI gandeng TELKOM Perhutani Hand in Hand With Telkom

Perum Perhutani

Boston, 19 September 2012 Boston, September 19, 2012

22 Agustus 2012 August 22, 2012

PERHUTANI bantu lestarikan Owa Jawa Perhutani Supported Owa Jawa Conservation


25




26

Perum Perhutani


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors

Laporan Dewan Pengawas dan Direksi Report of Supervisory Board and Board Of Directors

Perum Perhutani


27


Laporan Dewan Pengawas Report of Supervisory Board

“Secara umum kegiatan usaha Perum Perhutani pada tahun 2012 masih banyak dipengaruhi oleh kondisi lesunya perekonomian dunia, khususnya yang melanda Eropa dan Amerika. Belum membaiknya harga gondorukem dan terpentin di pasar internasional ikut memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian pendapatan usaha Perum Perhutani. Namun demikian, patut disyukuri dengan kondisi perekonomian Indonesia yang cukup kondusif, sebagaimana tergambar dari pertumbuhan ekonomi 6,23% dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 4,3%, dapat dimanfaatkan secara baik oleh perusahaan sehingga membantu pencapaian kinerja Perum Perhutani tahun 2012”.

28

Perum Perhutani

In general, business activity of Perum Perhutani in 2012 was still much influenced by the global economic slowdown, particularly that swept Europe and America. Lack of improvement in the price of Gum Rosin and Turpentine in the international market contributed significantly to the achievement of Perum Perhutani’s revenue. However, be thankful with the Indonesian economy that is conducive, as illustrated in the economic growth of 6.23% and the under control of inflation rate at 4.3% rate, can be used by the Company so as help the achievement of the performance of Perum Perhutani in 2012 “.



Pemilik Modal dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

D

engan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyampaikan laporan pengawasan atas kinerja Direksi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2012 Perum Perhutani. Tahun 2012 merupakan tahun yang menantang, namun berkat kerja keras seluruh jajaran maka Perum Perhutani dapat melaluinya dengan baik. Secara umum kegiatan usaha Perum Perhutani pada tahun 2012 masih banyak dipengaruhi oleh kondisi lesunya perekonomian dunia, khususnya yang melanda Eropa dan Amerika. Belum membaiknya harga gondorukem dan terpentin di pasar internasional ikut memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian pendapatan usaha Perum Perhutani. Namun demikian, patut disyukuri dengan kondisi perekonomian Indonesia yang cukup kondusif, sebagaimana tergambar dari pertumbuhan ekonomi 6,23% dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 4,3%, dapat dimanfaatkan secara baik oleh perusahaan sehingga membantu pencapaian kinerja Perum Perhutani tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan aset tanaman, yang sebelumnya dikapitalisir berubah menjadi beban biaya pada periode berjalan. Perubahan kebijakan tersebut terjadi sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan pada Perum Perhutani. Laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 telah disajikan kembali (restatement) agar sesuai dan mencerminkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Dampak secara umum atas penyesuaian tersebut adalah meningkatnya Beban Pokok Penjualan (HPP), yang berujung pada turunnya pencapaian laba perusahaan pada tahun 2010 dan 2011.

Pencapaian Kinerja Perusahaan Dewan Pengawas menilai bahwa Direksi dan seluruh jajaran Perum Perhutani telah bekerja sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan, sebagaimana yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Perum Perhutani

Dear Stakeholder,

W

ith utter praise and gratitude to the presence of God Almighty, we are able to deliver a report on the performance monitoring of Board of Directors as set in this 2012 Annual Report of Perum Perhutani. The year 2012 was a challenging year, but thanks to the hard work of its whole range so that Perum Perhutani can get through it fine. In general, business activity of Perum Perhutani in 2012 was still much influenced by the global economic slowdown, particularly that swept Europe and America. Lack of improvement in the price of Gum Rosin and Turpentine in the international market contributed significantly to the achievement of revenue of Perum Perhutani. However, be thankful with the Indonesian economy that is conducive, as illustrated in the economic growth of 6.23% and the under control of inflation rate at 4.3% rate, can be used by the corporate so as help the achievement of the performance of Perum Perhutani in 2012.

In 2012, there is a change in accounting policy related to plant assets, which previously capitalized then turned into a burden costs in the current period. The policy changes occur as a result of the issuance of the Minister of Forestry Regulation P.23/ Menhut-II/2012 about Financial Reporting Guidelines on Perum Perhutani. Financial statements year 2010 and 2011 have been restated to fit and reflect the changes in accounting policies. General impact on the adjustment is increasing Cost of Goods Sold (COGS), which led to the decline in the achievement of Company profits in 2010 and 2011.

Achievement of the Corporate’s Performance Supervisory Board considers that Board of Directors and whole range of Perum Perhutani has worked in accordance with the corporate direction and strategy, as set in the corporate’s work plan and budget.


29


Pendapatan usaha Perum Perhutani Tahun 2012 adalah sebesar Rp3.555,9 miliar, atau 100,2% dari RKAP yang sebesar Rp3.550,1 miliar. Pendapatan Perum Perhutani terutama didorong oleh pendapatan dari sektor dalam negeri, khususnya segmen usaha kayu tebangan (tercapai 118,1%) dan kayu olahan (tercapai 171,8%). Pencapaian tersebut kiranya perlu mendapat apresiasi karena mampu tumbuh 13,1% jika dibandingkan tahun 2011, serta menunjukkan perkembangan yang positif dengan semakin meningkatnya kontribusi segmen usaha non kayu dan kayu olahan terhadap pendapatan usaha Perum Perhutani secara total.

Perum Perhutani business revenues in 2012 amounting to IDR 3,555.9 billion, or 100.2% of the RKAP at IDR 3,550.1 billion. Perum Perhutani revenue was primarily driven by revenue from the domestic sector, especially the segment business of logs (achieved 118.1%) and processed wood (achieved 171.8%). These achievements would have to be appreciated of being able to grow 13.1% compared to the year 2011, and showed a positive trend with the increasing contribution of non-timber business segments and processed wood to Perum Perhutani business revenues in total.

Peningkatan kontribusi segmen usaha non kayu dan kayu olahan tersebut merupakan hal yang baik dan perlu dilanjutkan, dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya kayu yang yang jumlahnya semakin terbatas dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, Perum Perhutani perlu menyusun road map/rencana strategis yang tepat atas arah pengembangan perusahaan ke depan.

Increasing of the contribution of non-timber business segment and processed wood is a good thing and should be continued, in order to reduce dependence on timber resources which are in limited number from year to year. Therefore, Perum Perhutani will need to develop the right strategic road map / plan to the direction of the Company ‘s future development.

Penyusunan road map tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam upaya untuk memanfaatkan peluang dan antisipasi terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi Perum Perhutani. Dewan Pengawas menyarankan Direksi perlu terus melakukan penyempurnaan di berbagai bidang, baik dari proses bisnis, strategi dan operasional perusahaan yang didukung sarana dan prasarana, kompetensi SDM, dan sistem yang terintegrasi.

The road map preparation is expected to be used as guidelines in an effort to take advantage of opportunities and anticipating the challenges and constraints faced by Perum Perhutani. The Supervisory Board advise the Board of Directors to make improvements in many areas continuously, both from its business process, strategy and operations which are supported by infrastructure, human resource competencies, and integrated systems.

Kegiatan investasi diharapkan menjadi perhatian utama bagi manajemen, dan hendaknya dapat dilaksanakan secara optimal guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan ke depan. Manajemen perlu memperbaiki proses perencanaan dan pemenuhan prasyarat legal formal atas pelaksanaan investasi, sehingga keterlambatan program investasi bisa dihindari.

Investment activity is expected to be a major concern for management, and should be implemented optimally to support the Company ‘s future performance improvement. Management needs to improve the planning process and fulfillment of formal legal prerequisite for the implementation of investment, so that investment delays program can be avoided.

Sejalan dengan meningkatnya gangguan keamanan hutan dan konflik tenurial, kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan perlu senantiasa ditingkatkan kinerjanya, khususnya dengan lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif. Direksi perlu lebih aktif melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dan pemberdayaan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

In line with the increasing security threats and conflicts of forest tenure, the forest protection and security activities need to improve continuosly, especially with the emphasizes of preventive and persuasive approach . Board of Directors need to be more actively coordinate with relevant agencies, as well as increasing community participation in forest protection and enforcement activities through CBFM program (Forest Management) and empowerment LMDH (Forest Village Community Institution).

30

Perum Perhutani



Perum Perhutani telah turut berperan dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui pelaksanaan Program GP3K (Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi), dan mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Hal ini perlu untuk lebih ditingkatkan lagi karena potensinya masih sangat besar. Dalam hal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perum Perhutani juga ikut berperan aktif menyalurkan dan melakukan pembinaan kepada mitra usaha kecil dan koperasi di berbagai bidang, serta bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten. Dewan Pengawas mengharapkan agar hal ini ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan tingkat kolektibilitas pinjaman dan segera menyelesaikan piutang PKBL yang macet. Pelaksanaan Program GP3K dan PKBL juga agar dapat diselaraskan dengan usaha-usaha dalam mengatasi gangguan keamanan hutan dan konflik tenurial.

Perum Perhutani has played a role in supporting the implementation of the National Food Security through GP3K Program (A Corporate based Increasing Food Productivity Movement), and able to provide significant results. This needs to be improved because of its huge potency. In terms of the Partnership and Community Development (PKBL), Perum Perhutani also take an active role on channeling and providing guidance to small businesses and cooperatives partners in various fields, as well as working with a competent third party. The Supervisory Board expects that it will be improved by increasing the level of collectibility of loans and immediately resolve the PKBL bad debt. Implementation of GP3K and PKBL Program also to be aligned with efforts to overcome the disturbances and forest tenure conflict.

Implementasi Good Corporate Governance

Implementation of Good Corporate Governance

Dewan Pengawas mengharapkan agar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan secara konsisten di seluruh jajaran dalam perusahaan, dan tidak hanya sekedar slogan, namun benar-benar dapat menjadi pedoman bersama. Dewan Pengawas terus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Dewan Pengawas secara teratur melakukan kontak dengan Direksi untuk membahas dan memberi arahan dalam mengatasi berbagai tantangan, serta mengantisipasi dampak perubahan situasi perekonomian, perundangundangan, dan lingkungan terhadap Perusahaan.

Supervisory Board expects that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) performed consistently at all levels within the Company, and not just as a slogan, but can really be the guidelines together. Supervisory Board continue to monitor and ensure that GCG has been implemented effectively and sustainable. Supervisory Board do contact with the Board regularly to discuss and provide direction in addressing the various challenges, and anticipate the impact of changes in the economic situation, the laws, and the environment against the Company.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat manajemen perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh dua Komite, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi, dan melalui pendelegasian kepada masing-masing Komite terkait.

In carrying out its supervisory function and management company advisory, the Supervisory Board is assisted by two Committees, namely the Audit Committee and Risk Management Committee. This Monitoring and advisory function is carried out through regular meetings held by the Board of Directors, and by delegating to each of the relevant committee.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas

Changes in Composition of The Supervisory Board

Selama tahun 2012 telah terjadi beberapa perubahan komposisi Dewan Pengawas yaitu pengangkatan Sdr. Sarwono Kusumaatmadja melalui Keputusan Menteri BUMN No. KEP-60/MBU/2012 tanggal 6

Perum Perhutani

During the year 2012, there have been several changes in the composition of the Supervisory Board with the appointment of Mr. Sarwono Kusumaatmadja through Minister of SOEs Decree No. KEP-60/


31


Februari 2012 dan pengangkatan Sdr. Adiari Nurcahyanto menggantikan Sdr. Daniel Sparringa melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-190/MBU/2012 tanggal 8 Mei 2012. Pada tanggal 30 November 2012 Sdr. Lex Laksamana Zainal Lan mengajukan permohonan pengunduran diri dan telah dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-01/MBU/2013 tanggal 2 Januari 2013. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Daniel Sparringa dan Sdr. Lex Laksamana Zainal Lan atas kontribusi yang sangat berharga selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani.

MBU/2012 dated February 6, 2012 and the appointment of Mr. Adiari Nurcahyanto replaces Mr. Daniel Sparringa through Minister of SOEs Decree No. SK190/MBU/2012 dated May 8, 2012. At the date of November 30, 2012, Mr. Lex laksamana Zainal Lan submitting a resignation and dismissal affirmed by Minister of SOEs Decree No. SK-01/MBU/2013 dated January 2, 2013. We thank profusely to Mr. Daniel Sparringa and Mr. Lex Laksamana Zainal Lan invaluable contribution during as member of the Supervisory Board of Perum Perhutani.

Dewan Pengawas, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan atas kerjasama, loyalitas dan jerih payahnya dalam melaksanakan seluruh tugasnya masing-masing, sehingga kinerja tahun 2012 dapat tercapai dengan baik. Ke depan, tentu saja kinerja tersebut diharapkan akan semakin meningkat. Akhir kata, Dewan Pengawas juga menyampaikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaannya kepada Perum Perhutani selama ini.

Supervisory Board expressed appreciation to the entire Board of Directors and all employees of the Company for their cooperation, loyalty and his efforts in implementing all of their respective duties, so that the 2012 performance can be achieved in a good way. Looking ahead, of course the performance is expected to further increase. Finally, the Supervisory Board also expressed appreciation to all stakeholders for their support and trust in Perum Perhutani during all this time.

Dewan Pengawas Perum Perhutani The Supervisory Board of Perum Perhutani

Hadi Daryanto Ketua

Chairman

32

Perum Perhutani



Laporan Direksi

Report of The Boards of Directors

“Perhutani Ekselen diwujudkan dengan Kinerja Unggul yang “Excellent Perhutani Berkelanjutan yang bertumpu embodied by the kepada Organisasi yang Kuat Sustainable Superior dan Bisnis yang Sehat.” Performance which is relying on a Strong Organization and Healthy Business.”

Perum Perhutani


33


Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan izinNyalah, Perum Perhutani dapat terus memberikan sumbangsih dalam Pembangunan Bangsa dan Negara yang tercinta ini.

Praise let us always pray to Allah SWT, because of the grace and permission of Him, Perum Perhutani can continue to contribute in the development of our beloved Nation.

Memasuki tahun 2012, Perum Perhutani telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis sehingga patut kami laporkan dalam laporan tahunan ini, sebagai salah satu wujud atau bentuk pertanggungjawaban kami kepada shareholder dan segenap stakeholders.

Entering 2012, Perum Perhutani has implemented strategic policies so should we report in this annual report, as one form of our accountability to shareholders and all stakeholders.

Kinerja 2012 Kebijakan strategis

2012 Performance Strategic Policy

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perum Perhutani tahun 2010-2014, telah ditetapkan tujuan Perusahaan tahun 2012 sebagai bagian dari tujuan jangka pendek RJP 2010-2014 yang merupakan tahapan penyelamatan Sumber Daya Hutan (SDH) dan Perusahaan guna mendukung peran dan fungsi SDH sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system) dan sumber kemakmuran rakyat.

In accordance with the Long Term Plan (CPR) 20102014 of Perum Perhutani, the Company has set goals in 2012 as part of 2010-2014 CPR short-term goal as a rescue phase of Forest Resources (SDH) and the Company to support the role and function of SDH as life support systems and the source of prosperity.

Mengacu pada tujuan pembentukan Perusahaan tersebut maka Perusahaan menetapkan kebijakan strategis sebagaimana diuraikan dibawah ini : a. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara lestari beserta seluruh manfaat dan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system) yang mencakup 3 aspek : People, Planet, dan Profit (3P) sebagai aktifitas utama (core activity) b. Kegiatan pengelolaan industri dan pemasaran sebagai aktiftas bisnis (business activity) yang terdiri dari pengelolaan industri kayu terpadu (integrated wood industri), industri non kayu : gondorukem dan terpentin beserta derivatnya, industri minyak-minyak atsiri (minyak kayu putih, Ylang-ylang, nilam, dll.), industri butiran lak (seedlak), industri sutera alam, industri AMDK, Madu/Minuman air madu, industri berbasis agroforestri (pangan dan bioenergi) dan industri kayu rakyat serta kegiatan pemasaran kayu tebangan dan pemasaran hasil industri kayu dan non kayu.

Referring to the purpose of the Company’s establishing, then the Company establish strategic policies as outlined below:

34

Perum Perhutani

a. The Sustainable Forest Resource Management activities and all the benefits and functions as a life support system which includes 3 aspects: People, Planet, and Profit (3P) as the core activity. b. Industry management and marketing activities as business activity which consists of an integrated wood industries, non-timber industries: gum rosin and turpentine and their derivatives, essential oils industry (eucalyptus oil, ylangylang, patchouli , etc.), seedlak industry, natural silk industry, drinking water industry, honey / drink honey water, agro-based industries (food and bioenergy) and people’s timber industry as well as felling wood marketing activities; and timber and non-timber product marketing.


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors c. Pemasaran dari kegiatan ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry dan usaha lain (trading agroforestry dan trading kayu rakyat) ) sebagai salah satu aktifitas bisnis yang dikembangkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Juga optimalisasi aset perusahaan sebagai aktifitas bisnis yang mampu mendukung pertumbuhan perusahaan. d. Aliansi strategis dan sinergi BUMN dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam kegiatan ekonomi dan pengelolaan hutan serta pemanfaatan lahan hutan dengan azas manfaat mutual (mutual benefit) untuk kesejahteraan masyarakat. e. Menyiapkan aktifitas pendukung (enablers activity) yang dibutuhkan untuk menjadi perusahaan kehutanan yang modern berbasis manajemen mutu, teknologi informasi dengan SDM yang profesional. f. Menjadikan “Riset & Development” sebagai “Sumber Inovasi Tiada Henti” untuk pengembangan perusahaan. g. Terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada segenap stakeholder h. Dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan tersebut di atas, maka terdapat berbagai faktor eksternal dan internal yang penting untuk dicermati karena berpengaruh terhadap kondisi Perusahaan, antara lain: tekanan terhadap sumberdaya hutan, tuntutan penerapan pengelolaan hutan lestari, tuntutan kelestarian lingkungan khususnya tata air, tingginya kemiskinan di sekitar hutan dan angka pengangguran yang relatif tinggi, serta kebutuhan energi masyarakat sekitar hutan yang cukup tinggi. Sementara itu, faktor interenal yang mempengaruhi kondisi Perusahaan, antara lain: kebutuhan kenaikan ”take home pay” (THP), produktivitas karyawan yang masih rendah dan sistem manajemen yang belum efektif, serta Sumber Daya hutan (SDH) belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

c. Marketing of ecotourism activities, environmental services, agroforestry and other businesses (agroforestry trading and timber people trading) as one of the business activities that are developed to achieve Company goals. Also the optimization of the company’s assets as a business activity that is able to support the Company’s growth. d. Strategic alliances and SOEs synergy with the Forest Village Community (MDH) in the economic activity and forest management and utilization of forest land with the principle of mutual benefit for the community welfare. e. Setting up of enablers activity as required to become a modern forestry Company based on quality management, information technology, with professionals human resources. f. Making the “Research & Development” as a “ Non-Stop Innovation Source “ for the Company’s development.. g. Continue to improve the quality of service to all stakeholders h. In order to implement the policies mentioned above, there are a variety of internal and external factors that are important to be observed as effect the condition of Company, which are: the pressure on forest resources, the demands on the implementation of sustainable forest management, demands of environment especially water system, high poverty around forest area and the high relative unemployment rate, and quite high energy needs of the forest communities. Meanwhile, internal factors that affect the condition of Company, inter alia: the need for increase in “take home pay” (THP), the low level on employee productivity, and the yet uneffective management system, as well as forest resources (SDH) which has not been fully utilized optimally yet.

Berdasarkan kondisi eksternal dan internal tersebut maka strategi pengelolaan hutan di Pulau Jawa diarahkan kepada pengembangan bisnis di hulu dari potensi yang ada berupa pengembangan bisnis yang berbasis hutan dan lahan (forestland resources) dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG/Good Corporate Governance).

Based on the external and internal conditions, so that the forest management strategy in Java Island aimed to develop in the upstream business which taken from the exist potency, in the form of business development based on forest-land resources with the principles of Sustainable Forest Management (SFM), Collective Base Forest Management (CBFM) and Good Corporate Governance (GCG ).

Strategi pengembangan bisnis di hilir dengan sasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu dan non kayu, menghemat penggunaan bahan baku dan tentunya laba perusahaan menjadi

The downstream business development strategy with the goal to increase the added value of timber and non-timber products, conserve raw materials and of course corporate profits become very

Perum Perhutani


35

Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors sangat penting bagi perusahaan untuk terus bertumbuh. Pengembangan bisnis di hilir antara lain dengan membangun pabrik plywood dan pabrik derivate gondorukem yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penghasilan di tahun 2013.

important for The Company to continueing grow. Downstream business development, among others, by building a plywood factory and gum rosin derivate factory which expected to contribute to earnings in 2013.

Selain itu, dalam rangka mendukung strategi ketahanan pangan nasional, Perum Perhutani juga berperan aktif dengan membangun Industri Sagu di Papua.

In addition, in order to support national food security strategy, Perum Perhutani also plays an active role with building a Sago Industry in Papua.

Pencapaian Kinerja

The Achievement of Performance

Secara umum, pencapaian kinerja (perbandingan hasil dan target) pada periode 2012, antara lain, dapat kami sampaikan melalui tabel, berikut ini:

In general, the achievement of performance (comparison of results and targets) in the 2012 period, among others, we wish to convey through the table as follow:

Target

Hasil/Realisasi

Perencanaan Sumberdaya Hutan • Realisasi kegiatan penataan hutan sampai dengan Desember 2012 adalah sebanyak 20 KPH (100% dari RKAP 2012 sebanyak Forest Resource Planning 20 KPH) dengan luas 475.976 Ha (100% dari RKAP 2012 seluas 475.976 Ha). • Actual forest planning activities up to December 2012 was as much as 20 KPH (100% of the CBP 2012 as many as 20 KPH) with an area of 475,976 ha (100% of CBP in 2012 covering an area of 475,976 ha). • Perencanaan prasarana hutan sampai dengan Desember 2012, antara lain: pengukuran trase baru sepanjang 354 Hm (93% dari RKAP 2012 sepanjang 382 Hm). •

Planning of forest infrastructure up to December 2012, among others: the new alignment measurements along the 354 Hm (93% of CBP 2012 along 382 Hm).

• Pengadaan bibit sampai dengan Desember 2012, terealisasi sebanyak 72.656.755 batang (103% dari RKAP 2012 sebanyak Reforestation and Rehabilitation 70.211.467 kg). of Forest Resources • Procurement of seedlings up to December 2012, realized as much as 72,656,755 stem (103% of the CBP 2012 amounting to 70,211,467 kg). • Kegiatan tanaman tercapai 46.443 ha (100% dari RKAP 2012 sebesar 46.448. • Activities plants reached 46,443 ha (100 Reboisasi dan Rehabilitasi SDH

Produksi Kayu Timber Production

36

• Luas tebangan Jati tercapai 26.317 ha (70% dari target RKAP 2012 seluas 37.817 ha. Dan menghasilkan kayu sebesar 403.432 m3 (104% dari RKAP 2012 sebesar 387.920m3) • Area of Teak wood harvested reached 26, 317 ha (70% of the CBP 2012 target area of 37,817 ha). And produce 403,432 m3 of wood (104% of the CBP 2012 amounting to 387,920m3) • Luas tebangan Rimba tercapai 22.313 ha (87% dari target RKAP 2012 seluas 25.714 ha. Dan menghasilkan kayu sebesar 525.488 m3 (105% dari RKAP sebesar 502.799 m3) • Forest area broad-over reached 22,313 ha (87% of the CBP 2012 target area of 25 714 ha). And produce 525,488 m3 of wood (105% of CBP by 502,799 m3)

Perum Perhutani


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors Target Produksi Non Kayu Non Timber Production

Hasil/Realisasi • Produksi Getah Pinus sampai dengan Desember 2012 terealisasi sebanyak 101.266 ton (102% dari RKAP 2012 sebanyak 99.498 ton). Produksi Daun Kayu Putih sampai dengan Desember 2012 terealisasi sebanyak 43.505 ton (99% dari RKAP 2012 sebanyak 43.815 ton). Produksi Kopal sampai dengan Desember 2012 terealisasi sebanyak 451 ton (109% dari RKAP 2012 sebanyak 415 ton). Produksi Lak Cabang sampai dengan Desember 2012 terealisasi sebanyak 121 ton (48% dari RKAP 2012 sebanyak 251 ton). •

Production of pine sap up to December 2012 realized as much as 101,266 tons (102% from CBP 2012 amounting 99,498 tons). Eucalyptus Leaf production up to December 2012 realized as much as 43, 505 tons (99% of CBP 2012 amounting to 43, 815 tons CBP). Kopal production up to December 2012 realized as much as 451 tons (109% from CBP 2012 amounting to 415 tons). Branch Lak production up to December 2012 realized as much as 121 tons (48% of the CBP 2012 amounting to 251 tons).

Produksi Hasil Hutan Lainnya, • Produksi Air Minum Dalam Kemasan tercapai 5.553.596 liter Usaha Wisata dan Usaha Lain dari target RKAP 2012 sebesar 10.692.096 liter. Kopi tercapai 1.375.781 kg dari RKAP 2012 sebesar 2.348.583 kg Other Forest Products Production, Travel Business and Other Busi- • ness

Bottled Drinking Water production reached 5,553,596 liters of the CBP 2012 target amounting to 10,692,096 liters. Coffee reached 1,375,781 kg of CBP 2012 amounting to 2,348,583 kg

• Sampai dengan Desember 2012 pendapatan usaha wisata terealisasi Rp 85.700.239.000,- (97% dari RKAP 2012). Jumlah pengunjung sebanyak 3.496.997 orang dan jumlah lokasi sebanyak 162 lokasi. •

Up to December 201,2 tourist revenues realized IDR 85,700,239,000 (97% of the CBP 2012). Number of visitors as many as 3,496,997 people and the number of sites as many as 162 locations.

• Sampai dengan Desember 2012 realisasi produksi Air Madu cup sebanyak 14.079 box (2% dari RKAP 2012 sebanyak 614.840 box) dan botol sebanyak 3.107.box (1% dari RKAP 2012 sebanyak 249.600 box). •

Up to December 2012, the realization of Honey Water cup production as much as 14,079 boxes (2% from CBP 2012 amounting to 614,840 boxes) and in bottle packagingas much as 3,107. boxes (1% from CBP 2012 amounting to 249,600 boxes).

Perum Perhutani


37

Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors Target

Hasil/Realisasi

Industri

• Realisasi kayu Jati yang diolah untuk pengolahan industri kayu penggergajian Perum Perhutani sebanyak 54.073 m3 (71% dari RKAP 2012 sebanyak 76.001 m3).

Industry

Realization of Teak wood industry which are processed for industrial wood processing mills of Perum Perhutani as much as 54,073 m3 (71% of the CBP 2012 amounting to 76,001 m3). • Sampai dengan Desember 2012 Perum Perhutani mengolah Getah Pinus sebanyak 98.459 ton (99% dari RKAP 2012 sebanyak 99.498 ton), dengan hasil Gondorukem tercapai 70.654 ton (98% dari RKAP 2012 sebanyak 72.385 ton) dan Terpentin 15.345 ton (102% dari RKAP 2012 sebanyak 15.107 ton). •

Up to December 2012, Perum Perhutani processing pine sap as much as 98,459 tons (99% of the CBP 2012 amounting to 99,498 tons), with the gum rosin output which reached 70,654 tons (98% of the CBP 2012 amounting to 72,385 tons) and Turpentine output as much as 15,345 tons (102% of CBP 2012 amounting to 15,107 tons). • Sampai dengan Desember 2012 realisasi penyulingan Daun Kayu Putih sebanyak 40.214.201 kg (92% dari RKAP 2012 sebanyak 43.815.000 kg) dengan output Minyak Kayu Putih sebanyak 309.449 kg (90% dari RKAP 2012 sebanyak 345.744 kg). •

• Up to December 2012, the realization of distilling Eucalyptus leaves as many as 40,214,201 kg (92% of the CBP 2012 amounting to 43,815,000 kg) with Eucalyptus Oil output as many as 309 449 kg (90% of the CBP 2012 amounting to 345,744 kg). • Sampai dengan Desember 2012 realisasi produksi Seedlac sebanyak 9 ton (18% dari RKAP 2012 sebanyak 53 ton) dari hasil pengolahan Lak Cabang sebanyak 82 ton (33% dari RKAP 2012 sebanyak 251 ton). • Up to December 2012, Seedlac production realized as much as 9 tons (18% of the CBP 2012 amounting to 53 tons) from the processing of Lak Branch of as much as 82 tons (33% of the CBP 2012 amounting to 251 tons).

Pemasaran Marketing

• Realisasi penjualan dalam negeri kayu pertukangan Jati sampai dengan Desember 2012 tercapai sebanyak 390.288 m3 (124% dari RKAP 2012 sebanyak 314.812 m3). Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 1.167,59 Miliar (124% dari RKAP 2012 sebesar Rp. 938,57 Miliar). •

38

Actual domestic sales marketing of carpentry teak wood up to December 2012 reached as many as 390,88 m3 (124% from CBP 2012 amounting to 314,812 m3). Earned income of IDR 1167,59 billion (124% of the CBP 2012 amounting to IDR 938.57 billion).

Perum Perhutani


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors Target Pemasaran Marketing

Hasil/Realisasi • Penjualan kayu pertukangan Rimba tercapai sebanyak 586.448 m3 (106% dari RKAP 2012 sebanyak 552.724 m3) Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 335,25 Miliar (101% dari RKAP 2012 sebesar Rp. 351,51 Miliar). Sales of Non-teak sawnwood is reached as many as 586,448 m3 (106% from CBP 2012 amounting to 552,724 m3 CBP) earned income of IDR 335,25 billion (101% of the CBP 2012 amounting to Rp. 351.51 billion). • Sampai dengan Desember 2012 hasil penjualan dalam negeri kayu olahan sebesar Rp. 94,64 Miliar (172% dari RKAP 2012).

•

• Up to December 2012, the sale of domestic wood is IDR. 94.64 billion (172% of the CBP 2012). • Sampai dengan Desember 2012 hasil penjualan ekspor finished product sebesar Rp. 190,70 Miliar (71% dari RKAP 2012). Up to December 2012, the sale of finished product exports amounting to IDR 190.70 billion (71% of the CBP 2012). • Pendapatan dari hasil penjualan dalam negeri hasil industri non kayu sampai dengan Desember 2012 terealisasi Rp. 194,75 Miliar (49% dari RKAP 2012 sebesar Rp. 401,21 Miliar). •

•

Revenue from the domestic sale of non- timber industry product up to December 2012 realized IdR 194.75 billion (49% of the CBP 2012 amounting to Rp. 401.21 billion). • Sampai dengan Desember 2012 hasil penjualan luar negeri hasil industri non kayu terealisasi Rp. 1.152,34 Miliar (101% dari RKAP 2012). •

Up to December 2012, the sale abroad of non-timber industry products realized IDR 1152.34 billion (101% of the CBP 2012). • Pendapatan hasil penjualan dalam negeri hasil hutan lainnya sampai dengan Desember 2012 terealisasi Rp. 397,97 Miliar (102% dari RKAP 2012 sebesar Rp. 389,60 Miliar). •

Revenue from the sale of domestic and other forest products up to December 2012 realized IDR 397,97 billion (102% of the CBP 2012 amounting to IDR 389.60 billion).

Perum Perhutani


39


Prospek Usaha

Business Prospects

Sepanjang periode 2012, ditengah hantaman krisis utang di kawasan Eropa yang belum juga kunjung surut, perekonomian nasional terus bertumbuh. Stabilitas keuangan dapat terjaga dan iklim investasi kian hari semakin meningkat. Bahkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Indonesia merupakan segelintir negara Asia yang secara konsisten mampu membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Throughout the period of 2012, amid the region’s debt crisis hit Europe that had not yet subsided, the national economy continues to grow. Financial stability can be maintained and the investment climate is increasing day by day. In fact, within the last three years, Indonesia is a few of Asian countries that are consistently able to record positive economic growth.

Dapat dikatakan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia berada dalam keadaan yang positif dan stabil. Hal ini didukung oleh stabilitas rupiah dan juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi positif berlaku juga untuk beli saham dan surat utang negara. Bahkan, di tengah krisis utang kawasan Eropa sehingga terjadi pemangkasan rating sovereign disejumlah negara kawasan tersebut, Indonesia justru memperoleh memperoleh kembali peringkat investment grade dari lembaga rating internasional Fitch setelah 14 tahun menanti dan bekerja keras. Ini menunjukkan Indonesia tetap menjadi target investor untuk berinvestasi.

It could be said that Indonesia’s macroeconomic conditions in a state of positive and stable. This is supported by the stability of the rupiah and the Composite Stock Price Index (CSPI). Positive conditions also apply to buy shares and government securities. In fact, amid the Eurozone debt crisis so vereign rating cuts that occurred in several countries in the region, Indonesia would regain investment grade ratings from international rating agency Fitch after 14 years of waiting and working hard. This shows Indonesiare mains a target of investors to invest.

Berdasarkan perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat positif tersebut, banyak ahli ekonomi optimis, ekonomi Indonesia tengah memasuki masa ekspansi yang akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, Perum Perhutani optimis bahwa permintaan terhadap produk-produk dan jasa Perum Perhutani, seperti: kayu olahan yang lazim digunakan sebagai barang-barang rumah tangga, seperti furniture, floor tile dan sejenisnya, akan terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian dan/atau kondisi perekonomian yang stabil serta terus bertumbuh. Selain produk kayu jati, produk kayu rimba, seperti: mahoni, pinus, sonokeling dan lain sebagainya, yang lebih banyak dipasarkan di dalam negeri diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan permintaan maupun harga jualnya. Peningkatan kegiatan perekonomian dan membaiknya kondisi keuangan masyarakat luas di Indonesia diperkirakan akan berpengaruh positif pada permintaan produk furniture maupun bahan bangunan dari kayu. Dengan demikian prospek pemasaran produk kayu dari hutan kelolaan Perum Perhutani pada masa mendatang diharapkan akan semakin cerah.

Based on the positive development of Indonesian economy, many economists are optimistic that the Indonesian economy entering a period of expansion that will last for years to come. Thus, Perum Perhutani optimistic that demand for products and services of Perum Perhutani, such as: processed wood which commonly used as household items, such as furniture, floor tile and the like, will continue to increase in line with the improving economy and / or economic conditions that is stable and growing. In addition to teak wood product, jungle wood products, such as: mahogany, pine, sonokeling, etc., which is more heavily marketed domestically is expected to increase continuously in demand and selling price. Increased economic activity and improving public financial condition in Indonesia is expected to be a positive influence on the demand for furniture and building materials from wood. Thus the prospect of wood products marketing from forests managed by Perum Perhutani in the future is expected to be even brighter.

40

Perum Perhutani



Sementara, untuk produk non-kayu yang menjadi unggulan Perum Perhutani adalah gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, madu, air minum dalam kemasan, kepompong dan benang sutera serta berbagai produk hasil hutan non kayu lain. Produk gondorukem, terpentin dan minyak kayu putih yang digunakan dalam industri farmasi mendominasi perolehan penjualan produk dalam kelompok ini. Trend pasar saat ini menunjukkan kecenderungan bahwa pengguna maupun pengolah, sangat menyukai penggunaan produk-produk hasil alam sebagai bahan baku utama pembuatan obatobatan, bukan lagi bahan sintetik. Kecenderungan ”back to nature” untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi tersebut membuat permintaan gondorukem maupun minyak kayu putih cenderung meningkat. Mengingat harga produk olahan gondorukem sebagai bahan baku farmasi dan makanan yang bernilai ekonomis yang jauh lebih tinggi, maka ada peluang bagi Perum Perhutani untuk masuk ke industri hilir dari gondorukem dengan membangun industri pengolahan gondorukem menjadi bahan baku obat setengah jadi. Bahan baku yang melimpah dan industri farmasi dalam negeri yang juga tengah berkembang pesat merupakan peluang yang baik untuk dimanfaatkan.

Meanwhile, for the non-timber flagship products of Perum Perhutani which are gum rosin, turpentine, eucalyptus oil, honey, bottled drinking water, cocoon and silk yarn as well as a variety of other non-timber forest products. Gum rosin products, turpentine and eucalyptus oil which are used in the pharmaceutical industry dominates the acquisition of product sales in this group. The current market trend shows that the tendency of users or processors, very fond of the use of the nature products as the main raw material medicines, no longer synthetic materiasl. The tendency of “back to nature” to meet the needs of the pharmaceutical industry makes the gum rosin and eucalyptus oil demand are likely to increase. Considering the price of the gum rosin refined products as pharmaceutical raw materials and food that is has higher economic value, then there are opportunities for Perum Perhutani to enter the downstream industry of gum rosin by building a semi-finished raw materials industry. Abundant raw materials and domestic pharmaceutical industry which his also growing rapidly either is a good opportunity to be exploited.

Produk unggulan maupun produk berprospek lain dari hasil optimalisasi Sumber Daya Hutan adalah madu dan air minum dalam kemasan (AMDK). Seluruh produk ini memberikan peluang meningkatkan pendapatan Perusahaan pada masa mendatang. Produk lain yang juga menjanjikan adalah pemanfaatan eko turisme, berupa paket- paket wana wisata ke obyek-obyek wisata alam diwilayah kelolaan Perusahaan. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkembangnya kesadaran untuk berpartisipasi pada pemeliharaan kelestarian lingkungan membuat pasar wanawisata ini semakin terbuka. Bagi Perusahaan, meningkatnya kegiatan eko turisme akan memberi dampak positif, berupa semakin tingginya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut memelihara kelestarian kawasan hutan. Disamping itu, kegiatan eko-turisme membuka pasar bagi produk-produk hasil hutan dari masyarakat desa hutan, membuka peluang kerja yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.

The flagship products as well as other prospective product of Forest Resource optimization results are honey and bottled water. All of these products provide the opportunity to increase revenues in the future. Another promising product is the use of eco-tourism, such as ecotourism packages-travel to natural tourism objects in the Company’s management region. Rising incomes and a growing awareness to participate in the maintenance of environmental sustainability make-tourism ecotourism market is more open. For the Company, increasing eco-tourism activities will have a positive impact, such as increasing the support and participation of the community to participate in the forest preserve. In addition, eco-tourism activities open market for forest products from the forest village communities, open job opportunities and ultimately the welfare of society.

Perum Perhutani


41


Implementasi Praktik GCG

Implementation of GCG Practices

erum Perhutani meyakini bahwa seluruh program transformasi dan pencapaian kinerja operasional akan dapat ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan, jika dan hanya jika, Perusahaan secara konsisten dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG atau tata kelola yang baik dengan dilandasi komitmen yang tinggi. Sebagai wujud komitmen peningkatan penerapan praktek GCG tersebut, sejak beberapa tahun terakhir, Perum Perhutani telah melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan Pedoman GCG maupun Code of Conduct yang telah selesai dikaji dan disusun ulang. Sosialisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan intensif kepada pegawai akan pentingnya peningkatan penerapan praktik GCG. Selain itu, dilakukan penanda-tanganan pernyataan kepatuhan sebagai perwujudan komitmen dari segenap jajaran dan seluruh tingkatan organisasi Perum Perhutani untuk melaksanakan aturan-aturan yang terkandung dalam Pedoman GCG dan Code of Conduct. Dapat kami sampaikan pula bahwa Perum Perhutani terus berupaya melengkapi seluruh infrastruktur, baik dari sisi aturan dan sistem (soft structure) maupun dari sisi hard structure (kelembagaan) untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG.

erum Perhutani believe that the entire transformation program and the achievement of operational performance will be improved consistently and continuously, if and only if, the Company can consistently apply the principles of good corporate governance with a high commitment based. As a commitment to increase the implementation of good corporate governance practice, since the last few years, Perum Perhutani has conducted socialization and implementation on GCG Guideline as well as the Code of Conduct which has been completed studied and reassembled. Socialization has done by organized intensive training for employees on the importance of increasing the application of GCG practices. In addition, it have been done the signing statement of compliance as the commitment of all ranks and all organizational levels of Perum Perhutani to implement the rules contained in the Code GCG and the Code of Conduct. We can state that Perum Perhutani also continue to complete the entire infrastructure, both in terms of rules and systems (soft structure) as well as from the side of the hard structure (institutional) to improve the quality of GCG implementation

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran dan umpan balik atas berbagai perbaikan serta menyusun rencana peningkatan implementasi praktik GCG, sejak beberapa tahun terakhir, Perum Perhutani senantiasa melakukan GCG asesment secara berkala dan menindak lanjuti rekomendasi asesor independen yang ditunjuk setelah memperhitungkan konidisi internal dan kelaziman praktik GCG terkini. Pada tahun 2006, Perum Perhutani melakukan asesment penerapan praktik GCG yang dilaksanakan oleh BPKP, dengan hasil tingkat pemenuhan praktik GCG berada pada kategori “sangat kurang”. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat score tingkat penerapan GCG adalah belum memadainya ketersediaan infrastruktur GCG. Seiring dengan pelaksanaan program Transformasi Perum Perhutani, Manajemen Perusahaan telah melakukan berbagai langkah perbaikan baik dari sisi infrastruktur maupun kelengkapan aturan, sesuai dengan rekomendasi asesor dan temuan Tim Transformasi dalam rangka melakukan perbaikan internal di segala bidang.

In an effort to gain description and feedback on various fixes and improvement plan on GCG implementation, since the last few years, Perum Perhutani constantly conduct GCG assesment regularly and follow up on recommendations of independent assessors appointed after considering the internal condition and prevalence of current GCG practices. In 2006, Perum Perhutani did GCG implementation practises assesment which carried out by the BPKP, with the results of its GCG practices compliance level was in the category of “very poor”. The main factors that cause low level score on GCG practices was the inadequate infrastructure of GCG. Along with the implementation of the Perum Perhutani’s Transformation Program, the Company management has taken various steps to improve both in terms of infrastructure as well as the completeness of the rules, in accordance with the assessors’ recommendations and the Transformation Team’s findings in order to make internal improvements in all areas.

P

42

Perum Perhutani

P


Laporan Dewan Pengawas dan Direksi | Report of Supervisory Board and Board Of Directors Selanjutnya, pada tahun 2009 Perum Perhutani kembali melakukan asesmen penerapan GCG, yang dilaksanakan oleh PT Indo Mandala Advisories. Menurut hasil assessment tersebut, Perusahaan mendapatkan total score 73,50, dengan kesimpulan kualitas penerapan GCG cukup baik. Peningkatan hasil assesment tersebut, berasal dari berbagai perbaikan yang telah dilakukan Manajemen Perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG seperti direkomendasikan oleh asesor penerapan GCG pada tahun 2006. Beberapa perbaikan dari sisi kelengkapan infrastruktur maupun softstructure GCG yang telah dilaksanakan pada periode tersebut mencakup diantaranya, adalah pelaksanaan kajian dan penyusunan ulang Kode Etik yang pada periode pelaporan tengah dalam proses penyelesaian, dimana Perhutani mulai melakukan penyusunan Draft COC (Code Of Conduct).

Subsequently, in 2009, Perum Perhutani re-assess the implementation of GCG, which is implemented by PT. Indo Mandala Advisories. According to the assessment results, the Company earned a total score of 73.50, with the conclusion of GCG implementation quality is quite good. The increase on the assessment results derived from the various improvements that have been made by the Company’s management in improving the quality of GCG implementation as recommended by the GCG implementation assessor in 2006. Some improvements in terms of GCG’s infrastructure and softstructure completeness that have been implemented during the period include among others, is the study implementation and rearrangements of the Code of Conduct that held in the middle of the reporting period in the settlement process, which Perhutani has began on the preparation of the COC (Code Of Conduct) Draft.

Seiring dengan implementasi Program Transformasi, Perum Perhutani bertekad melanjutkan perbaikan kualitas penerapan GCG sesuai best practices, dengan menyusun serangkaian rencana aksi peningkatan kualitas penerapan GCG. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan dengan pendampingan dari konsultan yang kompeten dibidangnya. Beberapa rencana aksi untuk memperbaiki kualitas penerapan GCG mencakup berbagai aspek diantaranya:

Along with the implementation of the Transformation Program, Perum Perhutani determined to continue the improvement of the quality of the GCG implementation that is appropriate with best practices, by arranging a series of action plans to improve the quality of GCG implementation. The action plan developed and implemented with the assistance of consultants who are competent in their field. Some action plans to improve the quality of the GCG implementation covers various aspects such as:

• Perbaikan yang terkait dengan Hak dan Tanggung jawab Pemilik Modal, terdiri atas berbagai aspek, diantaranya aturan mengenai: Konsultasi dengan pihak terkait untuk hal yang berdampak signifikan; Transaksi penting dan material yang memerlukan persetujuan Pemilik Modal; Penggantian Direksi melalui prosedur fit and proper test yang transparan; Penetapan jumlah Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Pengawas; Perbaikan risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB) yang harus memuat dinamika rapat, dan lain sebagainya.

• Improvements related to the Rights and Responsibilities of the Capital Owner, consisting of a variety of aspects, including rules regarding: Consultation with relevant parties to the significant impact; important transactions and material requiring the approval of Capital Owner; Replacement of Directors through the transparent fit and proper test procedures; Determination of the number of Independent Supervisor at least 20% of the members of the Supervisory Board; Repair treatise of Joint Discussion Meeting (RPB), which must include the dynamics of the meeting, and so forth.

• Perbaikan menyangkut kebijakan GCG, terdiri atas 3 aspek, yakni: Peninjauan dan penyusunan kembali Charter (Piagam) Komite Audit; Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

• Improvements concerning GCG policy, consists of three aspects, namely: A review and re-drafting of the Audit Committee Charter; the Risk Management Policy Development and the Information Technology Management Policy

• Perbaikan Penerapan GCG, yakni: perbaikan berkaitan dengan aktifitas masing-masing Organ Perusahaan, diantaranya adalah peningkatan peran aktif Dewan Pengawas, yang terdiri atas berbagai aspek perbaikan, meliputi diantaranya: tertib administrasi notulen rapat Dewan Pengawas maupun rapat gabungan

• Repair on GCG implementation, namely: improvements associated with each activity of Company’s Department, including the increase of the Supervisory Board’s active role, which consists of various aspects of the repair, include: the orderly administration of the minutes of the Supervisory Board’s meetings as well as joint meetings.

Perum Perhutani


43


Changes in the Composition of the Board of Directors

Perubahan Komposisi Direksi

P

ada periode 2012, telah dilakukan perubahan komposisi anggota Direksi sesuai dengan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-170/ MBU/2011 tanggal 22 Juli 2011 di Jakarta. Dalam kesempatan ini, atas nama seluruh Direksi mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Morgan S.L. Batu dan Bapak M. Subagja dalam Tim Manajemen Perum Perhutani. Kami percaya, pengalaman beliau berdua akan semakin memperkuat dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Adapun komposisi Direksi Perum Perhutani saat ini dapat disampaikan, sebagai berikut:

I

n the 2012 period, it has made changes to the composition of the Board of Directors in accordance with the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-170/MBU/2011 dated July 22, 2011 in Jakarta. On this occasion, on behalf of the entire Board of Directors congratulate to joined for Mr. Morgan S. L. Batu and Mr. M. Subagja in Perum Perhutani Management Team. We believe his experience will both strengthen and support the smooth implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors. The composition of the current Board of Directors Perum Perhutani can be submitted, as follows:

Direktur Utama President Director

Bambang Sukmananto

Direktur Keuangan Finance Director

Morgan S.L. Batu

Direktur SDM dan Umum Director of Strategic Planning & Development

Achmad Fachrodji

Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis & Development

Director of Strategic Planning

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Director of Forest Resource Management and Forest Community Business Development Forestry Direktur Industri Kayu dan Non Kayu

Mustoha Iskandar Heru Siswanto

Director of Timber and Non Timber Industry Direktur Pemasaran Marketing Director Komposisi ini menggantikan komposisi sebelumnya, yaitu :

Tedjo Rumekso

M. Subagja This replaces the previous composition composition, namely:


Bambang Sukmananto

Direktur KeuanganFinance Director

ANS Kosasih

Direktur SDM dan Umum Director of Strategic Planning & Development

Achmad Fachrodji

Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis Director of Strategic Planning & Development

Tedjo Rumekso

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Director of Forest Resource Management and Forest Community Business Development Forestry

Mustoha Iskandar

Direktur Industri Kayu dan Non Kayu Director of Timber and Non Timber Industry Direktur Pemasaran Marketing Director

44

Perum Perhutani

Heru Siswanto Bambang Sukmananto



Apresiasi

Appreciation

Dalam kesempatan ini, atas nama Direksi, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dewan Pengawas atas pengarahannya kepada Direksi. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Pemilik Modal, pelanggan dan mitra usaha atas dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah dengan penuh dedikasi melaksanakan tugas dan mendukung upaya perubahan Perusahaan dengan meningkatkan kompetensi dan kinerja sehingga memungkinkan Perusahaan mampu meningkatkan kinerja usaha sekaligus menyiapkan landasan yang semakin baik bagi pertumbuhan usaha di masa mendatang.

On this occasion, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude to the Supervisory Board upon his briefing to the Board of Directors. The same award was also presented to the Capital Owner, customers and business partners for the support, trust and cooperation. Board of Directors also expressed thanks and appreciation to all employees who have been dedicatedly perform duties and support the Company change efforts by increasing the competence and performance so that the Company has enable to improve business performance as well as prepare a better foundation for future business growth.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan Perum Perhutani lainnya yang senantiasa memberikan kerjasama terbaik bagi dicapainya peningkatan usaha dan pertumbuhan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

Do not forget a thank you to the entire stakeholders of perum Perhutani who continue to give the best cooperation for the achievement of business improvement and sustainable growth of the Company’s performance.

Semoga Allah SWT selalu bersama kita dan melindungi kita dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

May Allah always be with us and protect us in facing the better future.

31 Desember 2012

December 31, 2012

Bambang Sukmananto Direktur Utama Perum Perhutani President Director of Perum Perhutani

Perum Perhutani


45


Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan

Responsibility of Annual Report

Tanggung Jawab Laporan Tahunan

Annual Report Responsibility

Laporan Tahunan ini merupakan tanggung jawab Manajemen Perum Perhutani, dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

This Annual Report is the responsibility of Perum Perhutani’s Management, and has been approved by the Supervisory Board by affixing his signature below.

Dewan Pengawas

The Supervisory Board

Hadi Daryanto Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board

Harianto

Anggota Member

Sarwono Kusumaatmadja Anggota Member

Ediwan Prabowo Rasiyo Anggota Member Anggota Member

Adiari Nurcahyanto

Sri Puryono KS

Anggota Member Anggota Member

46

Perum Perhutani



Direksi

Board Of Directors

Bambang Sukmananto Direktur Utama President Director

Morgan S.L. Batu Direktur Keuangan Finance Director

M. Soebagja Direktur Pemasaran Marketing Director

Achmad Fachrodji Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs

Mustoha Iskandar Direktur Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Director of Forest Resource Management and Forest Community Business Development

Perum Perhutani

Tedjo Rumekso Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategis Director of Strategic Planning & Development

Heru Siswanto Direktur Industri Kayu dan Non Kayu Director of Timber and Non-Timber Industry


47

Profil Perusahaan | Company Profile


48

Perum Perhutani



Profil Perusahaan Company Profile

Perum Perhutani


49


Sekilas Perusahaan

Company Overview

erum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan (khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.

Perum Perhutani is a company engaged in the field of forestry (especially in Java and Madura) and has duty and authority to enforce the Forest Resource (SDH) management activities with respect to the production/economic aspects, social aspect, and environmental aspects. In its operation, Perum Perhutani is under the coordination of the Ministry of Stae-Owned Enterprise with technical guidance from the Department of Forestry.

Perum Perhutani mempunyai kisah panjang dalam sejarah pembentukannya, diawali dengan terbentuknya Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Sejarah hutan di bawah kekuasaan Hindia Belanda itu segera berakhir setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Perum Perhutani has a long story in the history of its formation, beginning with the establishment of the Forest Service with Gouvernement Besluit (Government Decision) dated February 9, 1897 No. 21, which contained in Bijblad 5164. The forest history under Dutch rule was coming to an end after Indonesia proclaimed itself as an independent state on August 17, 1945. Rights, obligations, responsibilities, and authority over forest management in Java and Madura by the Dutch Forest Service q.q. den Dienst van het Boschwezen, delegated its institutional transition to the Forest Service of the Republic of Indonesia under Article II of the Transitional Provisions of the Constitution of the Republic of Indonesia, which states: “All state agencies and existing regulations are still directly applied, as its has not yet held a new statutory based on this regulation.”

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/ MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraph 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial.

With the passage of MPRS No. 11/MPRS/1960, as mentioned in Annex Book I, Volume III, paragraph 493 and paragraph 595, the forest industry is set to Project B. Project B is a source of income to finance projects A (Supplement of RI Sheet of State No.. 2551). At that time, it planned to change the status of the State Forestry Division into a commercial state-owned company.

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang ”Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”.

Then issued Government Regulation in Lieu of Law Number 19 Year 1960 concerning State Company. To achieve a change in the status of the State Forestry Division to State-owned Company, the Government issued Government Regulation No. 17 to No. 30, 1961, on the “Establishment of the State Forestry Enterprises (PERHUTANI)”.

P

50

Perum Perhutani



Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan diberi tanggung jawab dan hak pengelolaan hutan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972. Wilayah kerja Perum Perhutani selanjutnya diperluas pada tahun 1978 dengan masuknya kawasan hutan Negara di Provinsi Jawa Barat berdasarkan PP Nomor 2 tahun 1978.

Perum Perhutani is the State Owned Enterprises (SOEs), which was originally under the Forestry Department, was given the responsibility and rights of forest management in Java, especially Central Java and East Java since 1972 based on Government Regulation (PP) No. 15 of 1972. Perum Perhutani working area further expanded in 1978 with the inclusion of the State’s forests in West Java Province by Government Regulation No. 2 of 1978.

Dalam perkembangan selanjutnya, penugasan Perum Perhutani mengalami penyesuaian dengan ditetapkannya PP Nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan disempurnakan pada tahun 1999 melalui penetapan PP Nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

In a further development, Perum Perhutani assignment is adjusted with the enactment of Government Regulation No. 36 year 1986 concerning Commercial Companies of the State Forestry and enhanced in 1999 through the establishment of Government Regulation No. 53 Year 1999 about the State Forestry Public Company (Perum Perhutani).

Pada tahun 2001 bentuk pengusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh pemerintah sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT ) Perhutani melalui PP Nomor 14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP Nomor 30 tahun 2003 yang selanjutnya dalam perjalanannya Peraturan Pemerintah tersebut digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

In 2001, the business form of Perum Perhutani set by the government as a State-owned Enterprises in the form of Limited Company (PT) Perhutani through Government Regulation No. 14 year 2001. Based on considerations of social and environmental responsibility owned by PT. Perhutani, PT. Perhutani business forms back into the form of State-owned Enterprises in the form of State Company (Perum) by Government Regulation No. 30 year 2003 which further on its way, this Government Regulation has to be replaced by Government Regulation No. 72 year 2010 which was passed on October 22, 2010.

Dari sejarah awal berdirinya Perhutani tersebut, terlihat ada fungsi strategis yang diemban oleh perusahan ini untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pundi-pundi penerimaan negara. Tugas semacam ini telah Perum Perhutani emban hingga kini, karena sebagai BUMN Perum Perhutani juga harus menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam kumparan waktu 52 tahun, banyak perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap Perum Perhutani. Ambil contoh, pasca reformasi, sebagaimana hutan-hutan yang lain, hutan-hutan Perum Perhutani juga dijarah secara besar-besaran oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hutan Perum Perhutani menjadi kerontang bahkan gundul, hingga bisnis Perum Perhutani juga sempat merosot. Dalam konteks inilah, peran strategis Perum Perhutani juga bertransformasi. Jika sebelumnya hanya berperan dalam system perekonomian nasional, pasca reformasi Perum Perhutani juga

From the early history of the Perhutani establishment, there is strategic functions performed by this company to contribute to the State in the form of coffers state revenue. This kind of task has entailed by Perum Perhutani until now, because as a stateowned enterprises, Perum Perhutani must also be the locomotive of growth in the national economy. In 52 years, there are lots of changes in social, economic and political which influence on Perum Perhutani. For example, post-reform, as well as other forests, Perum Perhutani’s forest also looted massively by the public. This condition causes Perum Perhutani forest become parched and even bald, then the Perum Perhutani’s business also plummeted. In this context, the strategic role of Perum Perhutani also transformed. If at the previous its only plays a role in the national economy system, in the post-reform, Perum Perhutani also play a role

Perum Perhutani


51


berperan dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, dan sistem sosial budaya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat adanya hutan di satu sisi. Pada sisi lain masyarakat juga terlibat dalam mengelola dan mengamankan hutan dari penjarahan.

in supporting environmental sustainability systems, and socio-cultural systems, particularly in empowering communities around the forests, so that they can feel the benefits of the forest on one side. On the other hand these communites are also involved in managing and securing forest looting.

Dalam kondisi hutan yang rusak tersebut, untuk menjalankan fungsi strategis untuk mendukung sistem kelestarian lingkungan hidup, Perum Perhutani kini giat melakukan penanaman hutan. Penanaman pohon ini tak hanya dilakukan oleh korporasi, tetapi juga oleh individu karyawan. Perum Perhutani mewajibkan seluruh karyawannya untuk menanam paling sedikit 25 pohon baik di sekitar rumah, maupun lahan kosong lainnya.

In that bad forests condition, to run a strategic function to support the system of environmental sustainability, now Perum Perhutani viable to conduct forest planting. Planting trees is not only done by the corporation, but also by individual employees. Perum Perhutani require all employees to plant at least 25 trees both around the house, as well as other vacant land.

52

Perum Perhutani



Produk, Jasa dan Bidang Usaha

B

Products, Services and Business Field

idang usaha Perum Perhutani adalah usaha di bidang Kehutanan (khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dengan ungkapan lain dapat kami sampaikan bahwa maksud penyelenggaraan usaha Perum Perhutani adalah:

Perum Perhutani’s field of business is enterprises in the forestry sector (especially in Java and Madura) and have duty and authority to enforce the Forest Resource management activities (SDH) with give respect to the aspects of production / economic, social aspect, and environmental aspects. In other words we can say that the purpose of Perum Perhutani’s business administration is:

•

Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.

• Conducting business in the forestry sector that produces goods and services with high quality and adequate to meet the people’s life and seeking profits.

•

Menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat optimal dari segi ekologi, sosial, budaya dan ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

• Conduct forest management as an ecosystem in accordance with the characteristics of the region to get optimum benefit in terms of ecological, social, cultural and economic for the company and the community. In line with the national development objectives with reference to the forest management plan which prepared under the provisions of the legislation in the field of forestry.

Perum Perhutani memiliki 9 (sembilan) kelompok produk barang dan jasa dan/atau 8 (delapan) produk unggulan. Semuanya terkait dengan dengan pengelolaan hutan. Produk dan jasa dimaksud dapat disampaikan, sebagai berikut:

Perum Perhutani has 9 (nine) groups of goods and services and / or 8 (eight) flagship product. Everything related to forest management. Products and services intended to be delivered, as follows:

1. Sustainable Wood Produk : Perhutani menghasilkan kayu-kayu berkualitas tinggi, dipanen dari hutan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Jenis-jenis kayu bundar yang dipasarkan melalui KBM Pemasaran Kayu adalah: Jati, Pinus, Mahoni, Sonokeling, Damar, Akasia, Jabon, Sengon, Gmelina, Rasamala dan lain sebagainya, termasuk beberapa jenis rotan dan bambu. Perum Perhutani memproduksi barang jadi atau produk industri kayu olahan dari KBM Industri Kayu Cepu, KBM Industri Kayu Brumbung, KBM Industri Kayu Gresik. Beberapa produk kayu olahan adalah: Garden Furniture, Housing Component (Pintu dan Kusen), Indoor Furniture, Flooring (Lantai Kayu), Raw Sawn Timber, TOP ( Teak Overlay Plywood) dan Produk lain sesuai pesanan.

1. Sustainable Wood Products : Perhutani produce high-quality wood, harvested from managed forests with sustainable principles. Round timber species that are marketed through KBM Wood Marketing are: Teak, Pine, Mahogany, Sonokeling, Damar, Accacia, Jabon, Sengon, Gmelina, Rasamala and so forth, including several species of rattan and bamboo. Perum Perhutani produce finished goods or products of the wood processing industry in KBM Cepu Wood Industry, KBM Brumbung Wood Industry, and KBM Gresik Wood Industry. Some wood products are: Garden Furniture, Housing Component (doors and frames), Indoor Furniture, Flooring (Wooden Floor), Raw Sawn Timber, TOP (Teak Plywood Overlay) and other products to order.

Perum Perhutani


53

Profil Perusahaan | Company Profile 2. Forest Chemical Produk: Perhutani menghasilkan Forest Chemical Produks berupa Gondorukem dan Terpentin. Produk Gondorukem dan Terpentin merupakan hasil destilasi getah Pinus yang berkualitas tinggi. Produk lain yang masuk kedalam kategori ini adalah: kopal, minyak kayu putih, lak, minyak ylangylang dan sebagainya.

2. Forest Chemical Products: Perhutani produce Forest Chemical Products such as Gumrosin and Turpentine. Gumrosin and Turpentine is distilled products of high quality pine sap. Other products in this category are: copal, eucalyptus oil, shellac, ylang-ylang oil and so on.

3. Ecotourism and Landscape Beauty: Perum Perhutani mengelola wisata alam di 162 (seratus enam puluh dua) lokasi, berupa wisata rekreasi hutan, wisata pantai, wisata air terjun, wisata telaga, wisata kawah, wisata gua. Beberapa lokasi wisata dilengkapi dengan atraksi-atraksi seni dan budaya yang menarik seperti festival wisata Kawah Putih, petik strawberry dan sebagainya.

3. Ecotourism and Landscape Beauty: Perum Perhutani managing nature tourism in 162 (one hundred and sixty-two) locations, such as forest recreation tourist, beaches tourist , waterfalls, lake tour, tour crater, and cave tours. Some tourist sites are equipped with attractions arts and cultural interest such as Kawah Putih tourist festival, strawberry picking and so on.

4. Forest Food and Health Produk: Perum Perhutani menyediakan produk madu berkualitas tinggi, diproduksi di kebun perlebahan Parung Panjang Bogor, Regaloh dan lokasi lainnya di hutan Jawa Tengah. Produk lain pada kelompok ini adalah Air Minuman Madu dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berlabel “Air Perhutani”. Selain itu, Perhutani memproduksi: kopi, padi, jagung, empon-empon dan bahan pangan lain hasil kerjasama dengan masyarakat desa hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

4. Forest Food and Health Products: Perum Perhutani providing high quality honey products, manufactured in the garden apiary Parung Panjang Bogor, Regaloh and other forest locations in Central Java. Other products in this category are Honey Water Drinks and Bottled Drinking Water labeled “Air Perhutani”. In addition, the forestry produce: coffee, rice, corn, spices and other foodstuffs in collaboration with the forests village community through Joint Forest Management (PHBM).

5. Forest Seed Produk: Benih dan bibit-bibit tanaman kehutanan berkualitas dan bersertifikat dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani di Cepu. Produk pada kategori ini diutamakan untuk menunjang bisnis pengelolaan hutan Perum Perhutani, disamping juga untuk dipasarkan.

5. Forest Products Seed: Seeds and plants seeds of qualified and certified forestry is produced by the Center for Research and Development of Perhutani in Cepu. Products in this category are prioritized to support business Perum Perhutani forest management, besides also to be marketed.

6. Forestry Trainning and Development: Perum Perhutani menyediakan paket training dan konsultasi tentang bisnis kehutanan yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Madiun. Perum Perhutani juga memiliki Assessment Centre yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain.

6. Forestry Trainning and Development: Perum Perhutani provides a package of training and consulting of forestry business conducted at the Center for Training and Human Resource Development (HRD) in Madiun. Perum Perhutani also has Assessment Centre which can be used in cooperation with other parties.

7. Forest Clean Energy Produk: Perum Perhutani mengembangkan usaha energi alternatif melalui teknologi mikrohidro, memanfaatkan sumber-sumber air hutan atau sungai yang memiliki air terjun. Perhutani juga bekerjasama Pemerintah Korea mengembangkan energi alternatif biomassa dari limbah tebangan.

7. Clean Energy Forest Products : Perum Perhutani develop alternative energy businesses through micro-hydro technology, utilizing water sources in the forest or the river which has waterfall. Perhutani also working with the South Korea Government in developing alternative energy from waste biomass harvest.

8. Flora and Fauna Forestry Produk: Perum Perhutani menyediakan produk kokon, benang sutera, penangkaran kera, penangkaran rusa, penangkaran buaya sekaligus untuk konservasi.

8. Flora and Fauna Forestry Products: Perum Perhutani provides products such as cocoon, silk yarn, monkey captive, deer captive , crocodile captive as well as for conservation.

54

Perum Perhutani


Profil Perusahaan | Company Profile 9. Commercial Zone Produk : Perum Perhutani membuka kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi pemanfaatan asset berupa; rest area, papan reklame, tower, penyewaan gedung pertemuan, dan sebagainya.

9. Commercial Zone Products: Perum Perhutani open to cooperation with other parties in the form of optimization of asset utilization such as; rest area, billboards, tower, hall rental, and so on.

Produk-produk tersebut dapat dipetakan menurut pengelolaan hulu dan hilirnya sebagai berikut :

These products can be mapped according to the management of upstream and downstream as follows:

HULU Upstream HUTAN PRODUKSI Production Forest

PRODUKSI KAYU(LOG)/NON KAYU Timber/Non Timber Production

HILIR Downstream

• Kayu Jati Teak Wood

• Industri Kayu Jati Teak Wood Industry

• Kayu Rimba (Pinus, Sengon, Mahoni, Damar, Sonokeling) Non-Teak Wood (Pine, Sengon, Mahogany, Damar, Sonokeling)

• Mengelola 3 Industri Kayu Manage 3 Timber Industry • Kemitraan dalam industri kayu

• Gondorukem & Terpentin Gum Rosin & Turpentine

• Kopal Copal

• Menjual Log Selling Log

• Industri Kayu Rimba Non-Teak Wood Industry

• Getah Pinus Pine Sap

PENGUSAHAAN SAAT INI Current Business

• Daun Kayu Putih Cajuput Leaf

• Minyak Kayu Putih Cajuput Oil

• Lak Lak

• Madu Honey

• Ekowisata Eco-tourism

• AMDK Drinking Water

• Sumberdaya Air Water Resources

• Wanawisata

• Satwa Fauna

• Pengolahan Kopi

Partnership on Timber Industry • Mengelola 7 Pabrik Gondorukem & Terpentin Manage t Gum Rosin & Turpentine Factory • Mengelola 4 Pabrik Minyak Kayu Putih Manage 4 Cajuput Oil Factory • Mengelola 1 Pabrik Lak Manage 1 Lacquer Factory

• Non Kayu lainnya Others Non-Timber

• Mengelola 1 Pabrik AMDK Manage 1 Drinking Water Factory • Mengelola 3 Pabrik Air Madu Manage 3 Honey Water Factory • Mengelola 162 lokasi wana wisata Manage 162 Forest Tourism • Menjual satwa Fauna selling

HUTAN LINDUNG Protected Forest

• Getah Pinus Pine Sap

• Gondorukem & Terpentin Gum Rosin & Turpentine

• Kopal Kopal • Ekowisata Eco-tourism • Sumberdaya Air Water Resources

• Wanawisata Forest Tourism • Pengolahan Kopi

• Satwa Fauna

Coffe Processed

• Tanaman obat-obatan Medical Plants • Kopi Coffe • Non Kayu lainnya Others Non-Timber OPTIMALISASI ASSET Assets Optimization

• Tanah & Bangunan Perusahaan

•

Coporate’s Lands & Buildings

•

Kelola Sendiri Self manage Kerjasama dengan mitra In coorporation with Partner

USAHA LAIN Other Business

• Benih/Bibit

Seed/Seedling

• Agroforestry Agroforestry • Lembaga Pendidikan Educational Institution • Rehabilitasi dan Reklamasi Rehabilitation

• Menjual Benih dan Bibit Selling seed • Mengerjakan Proyek Pemerintah dan BUMN untuk rehabilitasi Construct the Government and SOEs Project for rehabilitazion

Output produk dari seluruh kelompok produk barang dan jasa tersebut sangat beragam, dan terdiri dari lebih 60 (enam puluh) jenis produk barang dan jasa yang bersumber dari areal hutan kelolaan seluas sekitar 2,5 juta Ha di Jawa dan Madura.

Perum Perhutani

Product output of all goods and services the group is very diverse, and consists of more than 60 (sixty) type of goods and services sourced from managed forests covering about 2.5 million hectares in Java and Madura.


55


Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur Organisasi di Perum Perhutani tersusun Berdasarkan Surat Direksi No. 345/Kpts/Dir/2012 tanggal 24 Juli 2012 sebagai berikut :

Organizational Structure of Perum Perhutani arranged based on Board of Directors’ Letter No. 345/ Kpts/Dir/2012 dated July 24, 2012, as follows :

DIREKTUR INDUSTRI KAYU & NON KAYU

DIREKTUR PSDH & PUHR MUSTOHA ISKANDAR Ir

ASDIR REHABILITASI & USAHA PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT & P3K YULIANTO, IR, MSI.

DIREKTUR MOHAMAD SOEBAGJA, SE.

HERU SISWANTO, IR, MBA.

ASDIR PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN & LINGKUNGAN SUWARNO,IR

KEPALA BIRO PROGRAM & MONEV HUTAN RAKYAT

KEPALA BIRO PENGENDALIAN KELOLA SUMBER DAYA HUTAN

TAUFIEK JD RAHARDJO. Ir

MOCHAMAD ISKAK, IR

KEPALA BIRO PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT & P3K MOHAMMAD FAIZ AFIF SALEH, Ir.

KEPALA BIRO KELOLA SOSIAL & PENGEMBANGAN KOPERASI TEGUH PURWANTO,Ir. MBA

ASDIR PRODUKSI & INDUSTRI KAYU ADI PRADANA, IR, MM

KEPALA BIRO INDUSTRI KAYU ANDI RIANA, IR,M.SI

ASDIR PRODUKSI & INDUSTRI NON KAYU SANGUDI MUHAMMAD,IR. MM

ASDIR EKOWISATA, JASA LINGKUNGAN, USAHA LAIN, AGROFORESTRY & OPTIMALISASI ASSET LUCY MARDIANNA.IR

KEPALA BIRO INDUSTRI NON KAYU TRI BAGUS SUMARYUWONO ,R.Ir.MSi

ASISTEN DIREKTUR PEMASARAN & PERDAGANGAN

ANDI PURWADI, IR,MM

KEPALA BIRO AGROFORESTRY

KEPALA BIRO PEMASARAN DICKY YUANA RADY.IR

KEPALA BIRO EKOWISATA & JASA LINGKUNGAN ADI BUANA, IR

KEPALA BIRO ANALISA & PENGEMBANGAN PASAR OMAN SUHERMAN .IR.MP

HEZLISYAH SIREGAR MF,MBA

KEPALA USAHA LAIN & OPSET -

TENAGA PROFESIONAL SETINGKAT KEPALA BIRO DJOKO POERNOMO, IR,MM

KEPALA UNIT PERUM PERHUTANI UNIT I TEGUH HADI SISWANTO, IR.MM

56

Perum Perhutani

KEPALA UNIT PERUM PERHUTANI UNIT II BAMBANG BUDHIARTO, IR, MM

KEPALA UNIT PERUM PERHUTANI UNIT III DADANG HENDARIS,IR.MM



DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI BAMBANG SUKMANANTO

DIREKTUR KEUANGAN MORGAN SHARIEF LUMBUN BATU

ASDIR KEUANGAN FIRASAT ADI,SE, MM

KEPALA BIRO AKUTANSI & PERPAJAKAN

EMILIA DEWAYANTI, DRA.

KEPALA BIRO ANGGARAN & PEMBELANJAAN SUHARTO,SE

ASDIR INVESTASI & PEMBINAAN ANAK PERUSAHAAN AGUS PURWANTO, IR,MM,MBA

DIREKTUR SDM & UMUM ACHMAD FACHRODJI

ASDIR SDM & UMUM JOHN NOVARLY, IR.M.FOR.SCI

DIREKTUR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN STRATEGIS TEDJO RUMEKSO, IR.

ASDIR PERENCANAAN SDH & PERUSAHAAN AGUS SETYA PRASTAWA. Ir.MBA

KEPALA BIRO INVESTASI & MANAJEMEN RESIKO PHILEMON THEOPHILUS TARIGAN,SE

KEPALA BIRO PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA ADRIAN BESTARI, IR, MM

KEPALA BIRO PERENCANAAN SUMBER DAYA HUTAN PRIYADI,IR

KEPALA BIRO PEMBINAAN ANAK PERUSAHAAN

KEPALA BIRO PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KEPALA BIRO PERENCANAAN PERUSAHAAN & ANALISA STATISTIK

DODDY INDRA KUSUMA, SE.

SUBROTO WIDYATMOKO, IR

KEPALA BIRO TEHNIK & PERLENGKAPAN AGUS MOEDJONO, DRS.

DEPUTI DIREKTUR PENGEMBANGAN STRATEJIK & TRANSFORMASI PERUSAHAAN HARYOTO, IR., MM.

SUSILO BUDI WACONO, Ir

ELLAN BARLIAN,IR.MM

KEPALA BIRO PENGAWASAN KEUANGAN DEDY ISKANDAR, SE.

KEPALA BIRO SISTEM MANAJEMEN PERHUTANI JOKO BAROTO ABK,IR.M.Si

KEPALA BIRO ICBHRM RIANTO YUDI CAHYONO,IR,MP

KEPALA BIRO PENGAWASAN OPERASIONAL PRANA INDRAJATIHARTO IR.MM

KEPALA BIRO PENGEMBANGAN PERUSAHAAN MOCH JUDIANTO,IR, MM

KEPALA BIRO PENGAWASAN BID AUDIT SISTEM JOKO TRICIPTONO,IR,MM.

KEPALA BIRO CRM RIRIH PRABOWO.IR

KEPALA BIRO PENGELOLAAN HUTAN LESTARI ABDUL MUNIR, IR., MM.

KEPALA PUSDIKLAT SDM MUDJIJONO BUDI SANTOSO,IR,MM

KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERN

KEPALA CORPORATE SECRETARY AND LEGAL HARI PRIYANTO, Ir,MSc

KEPALA PUSDIKLAT SDH -

KEPALA BIRO HUMAS, PROTOKOLER, & KESEKRETARIATAN SUSETIYANINGSIH, IR., MS.

KEPALA BIRO HUKUM & KEPATUHAN

BAMBANG EKO SUPRIYADI,SH,M. HUM

KEPALA BIRO TEKHNOLOGI INFORMASI ADI PRASETYA UTAMA, M.FOR. IR.

KEPALA BIRO MANAJEMEN RESIKO WAKHID NURDIN,Ir,MSc.

Perum Perhutani


57


Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Corporate Vision, Mission, and Cultures

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/Kpts/ Dir/2009 tanggal 9 Januari 2009, Visi dan Misi Perum Perhutani adalah :

Under The Board Of Directors Decree No. 17/Kpts/ Dir/2009 dated January 9, 2009, Vision and Mission Perum Perhutani is:

VISI

Vision

Menjadi Pengelola Hutan Lestari untuk sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat.

Being a Sustainable Forest Management for the Maximum of People Prosperity.

MISI

Mission

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung daerah aliran sungai, serta meningkatkan manfaat hasil hutan, kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestri serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. 2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi, serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 3. Mendukung dan turut berperanserta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyeleseaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

1. Managing the forest resources with the principles of sustainable forest management based on the characteristics of the region and the carrying capacity of the watershed, and increasing the benefits of forest products, timber and non-timber, ecotourism, environmental services, agro-forestry and forestry-based businesses for generate profits to ensure the sustainable growth of the company .

Budaya Perusahaan Budaya perusahaan merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh insan Perhutani sebagai landasan dan acuan bagi Perhutani untuk mencapai tujuan. Perhutani mendefinisikan budaya perusahaan dalam 8 nilai yang disingkat BERMAKNA yang dijabarkan dalam perilaku utama perusahaan yaitu: Berkelanjutan

3. Support and also participate in regional development regionally and nationally, as well as contributing actively in environmental issues arrangements regionally, nationally and internationally.

Corporate Culture Corporate culture is the values and philosophy that has been agreed and it is believed by all employees of Perum Perhutani as a foundation and reference point to achieve the goal. Perum Perhutani defines its corporate culture into 8 values called BERMAKNA as enlightened into company’s main behavior which is: Sustainable

Selalu melakukan pengembangan dan penyempurnaan terus menerus, dan belajar hal-hal yang baru untuk memperbaruhi keadaan serta berorientasi jangka panjang.

58

2. Build and develop the company, organization, and modern human resource companies, professional and reliable, as well as empowering rural communities through the development of forest cooperative economic organizations of forest villagers or forest farmer cooperatives.

Perum Perhutani

Always perform development and improvement continuously, and learning new things to updating situation as well as long term oriented.



Ekselen Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha keras untuk hasil yang terbaik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Excellent

Responsibilitas Selalu menggunakan penalaran (logika berpikir) dalam mempertimbangkan untung dan rugi, memiliki kesadaran diri yang utuh dalam bertindak, mengembangkan imajinasi untuk antisipasi dan selalu mendengarkan suara hati dalam mengambil setiap keputusan yang diambil.

Responsibility

Matang Selalu bersikap dewasa dan memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun keyakinannya dengan mempertimbangkan pendapat/perasaan orang lain, serta dapat menanggapi maupun memecahkan permasalahan secara bijaksana.

Mature

Akuntabilitas Selalu mengutamakan data dan fakta dalam melaksanakan setiap pekerjaan.

Accountability

Kerja sama tim Selalu mengutamakan kerja sama tim, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.

Teamwork

Nilai Tambah Selalu menghargai kreativitas dan melakukan inovasi, senantiasa belajar untuk mendapatkan cara baru dan hasil yang lebih baik.

Value added

Agilitas Selalu tanggap dan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahanserta melihat perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses di arena persaingan pasar global.

Agility

Perum Perhutani

Always shows the passion of excellence and strive for the best results, in accordance with the required competence thus achieved the satisfaction of all stakeholders.

Always use reasoning (logic thinking) in considering profit and loss statement, have a sense of self intact in the act, developing imagination for anticipation and always listen to the inner voice in taking any decisions taken.

Always be up and have the courage to deliver opinions or his beliefs by considering the opinions/feelings of others, and can respond to or resolve the issue wisely.

Always give priority to the data and facts in performing any job.

Always give priority to teamwork, to produce optimum synergies for the company.

Always appreciate creativity and innovate, always learning new ways and to get better results.

Always responsive and adapt quickly in the face of change as well as see the change as an opportunity to achieve success in the competitive global market arena.


59


Sumber Daya Manusia

Human Capital

Gambaran SDM Perum Perhutani

Human Resource Description of Perum Perhutani

Perum Perhutani diharapkan menjadi organisasi yang profesional di dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Untuk itu perlu didukung oleh struktur organisasi yang dapat berfungsi secara efektif, efisien dan memenuhi azas tata kelola perusahaan yang baik (GCG=Good Corporate Governance) serta didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional perusahaan.

Perum Perhutani is expected to be a professional organization in forest management in Java. For that needs to be supported by a structure of organization to function effectively, efficiently, and meet the principles of good corporate governance (GCG) and supported by competent human resources that are competent in carrying out operational functions of the company.

Mengingat kondisi lingkungan usaha yang cepat berubah dan memerlukan fleksibilitas organisasi yang lebih tinggi, maka organisasi Perum Perhutani perlu disesuaikan sehingga menjadi organisasi yang ramping, flat, fleksibel, responsif, efisien, dan fungsional. Sumberdaya manusia Perusahaan saat ini berjumlah 23.314 orang, terdiri dari 12.157 orang pegawai dan 11.157 orang pekerja pelaksana. Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan s/d Desember 2012

NO

URAIAN Description

1 1

2

TOTAL

Pegawai Corporate Employee Pekerja Pelaksana Pelaksana Field Workers

KONDISI S/D DESEMBER 2011 Condition up to Dec 2011

VOLUME

% THD TOTAL

VOLUME

% THD TOTAL

(4:6)

3

4

5

6

7

8

orang person

12,157

52

11,305

47

108

orang person

11,157

48

12,837

53

87

orang person

23,314

100

24,142

100

97

Jumlah ini apabila dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang dikelola maka perbandingannya adalah 1 orang untuk 90 Ha hutan. Rasio ini sangat tidak ideal dan di luar kewajaran yang dapat menurunkan kelestarian dan produktivitas SDH. Komposisi karyawan sampai dengan Bulan Desember 2012 menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

60

Employee Composition Based on Employee Status up to December 2012

KONDISI S/D DESEMBER 2012 Condition up to Dec 2012

SATUAN Unit

2

Given the conditions of a rapidly changing business environment which requires a higher level of organization flexibility, then the organization of Perum Perhutani needs to be adjusted so that a lean organization, flat, flexible, responsive, efficient, and functional. Now, human resource of the corporate consists of 23,314 people, consisting of 12,157 corporate employees and 11,157 field workers.

Perum Perhutani

%

This amount, while compared with the vast forest areas, then the ratio is 1 person for 90 Ha of forest area. This ratio is not ideal and out of ordinary that could reduce the sustainability and productivity of Forest Resources. Composition of employees up to the month of September 2012 according to education are as follows:



Tingkat Pendidikan Pegawai s/d Desember 2012

NO.

URAIAN Description

SATUAN Unit

Corporate Employee Education Level up to December 2012 PER 31 Desember 2012 Up To December 31, 2012 % THD TOTAL

Volume 1 1

2

2

3

Volume

% THD TOTAL

(4:6)

6

7

8

- Strata 3 Doctorate

orang person

3

0

3

0

100

- Strata 2 Post Graduate

orang person

159

1

170

1

94

- Sarjana Graduate

orang person

390

4

580

5

67

Jumlah 1 Total 1

orang person

552

5

753

6

73

- D III Diploma III

orang person

221

2

256

2

86

D II Diploma II

orang person

357

3

412

3

87

- D I Diploma I

orang person

91

1

109

1

83

- SLTA Senior High School

orang person

6,973

65

6,968

58

100

7,642

71

7,745

65

99

PENDIDIKAN MENENGAH

Jumlah 2 Total 2 PENDIDIKAN RENDAH - SLTP Junior High School

orang person

1,794

17

2,202

18

81

- SD Elementary School

orang person

781

7

1,266

11

62

2,575

24

3,468

29

74

10,769

100

11,966

100

90

Jumlah 3 Total 3 TOTAL

5

%

PENDIDIKAN TINGGI Higher Level

-

3

4

PER 31 Desember 2011 Up To December 31, 2011

orang

Perum Perhutani


61


Tingkat Pendidikan Pekerja Pelaksana s/d Desember 2012 URAIAN Description

NO.

SATUAN Unit

Field Workers Education Level up to December 2012

PER 31 Desember 2012 Up To December 31, 2012 Volume

1 1

2

2

3

6

7

(4:6) 8

orang person

- Strata 2 Post Graduate

orang person

-

-

-

-

-

- Sarjana Graduate

orang person

644

6

644

5

100

Jumlah 1 Total 1

orang person

644

6

644

5

100

-

-

-

-

-

PENDIDIKAN MENENGAH Medium Level - D III Diploma III

orang person

190

2

190

1

100

D II Diploma II

orang person

20

0

20

0

100

- D I Diploma I

orang person

90

1

90

1

100

- SLTA Senior High School

orang person

7,601

68

8,589

67

88

7,901

71

8,889

69

89

PENDIDIKAN RENDAH Elementary School - SLTP Junior High School

orang person

1,644

15

2,065

16

80

- SD Elementary School

orang person

968

9

1,239

10

78

2,612

23

3,304

26

79

11,157

100

12,837

100

87

Jumlah 3 Total 3

62

5

% TOTAL

- Strata 3 Doctorate

Jumlah 2 Total 2

TOTAL

4

Volume

%

PENDIDIKAN TINGGI Higher Level

-

3

% TOTAL

PER 31 Desember 2011 Up To December 31, 2011

orang person

Perum Perhutani


Profil Perusahaan | Company Profile Sedangkan gambaran karyawan Perum Perhutani menurut umur dapat disajikan sebagai berikut :

While the Description of Perum Perhutani employees by age can be presented as follows:

Sebaran Umur Pegawai s/d Desember 2012

Age Distribution of Employees Desember 2012

NO.

URAIAN Description

SATUAN Unit

1

2

3

PER 31 Desember 2012 PER 31 Desember 2011 Up To December 31, 2012 Up To December 31, 2011 Volume

% TOTAL

4

Volume

5

6

% TOTAL

% (4:6)

7

8

A

PEGAWAI Corporate Employee

1

> 55 tahun years old

orang person

645

5

530

5

122

2

50 - 54 tahun years old

orang person

2,388

20

2,940

26

81

3


orang person

3,852

32

2,232

20

173

4


orang person

3,684

30

3,449

31

107

5


orang person

1,165

10

1,546

14

75

6


orang person

376

3

468

4

80

7


orang person

47

0

140

1

34

Jumlah A Total A

orang person

12,157

100

11,305

100

108

B

PEKERJA PELAKSANA Field Workers

1


orang person

128

1.1

47

0

272

2


orang person

734

6.6

705

5

104

3


orang person

1,702

15.3

1,549

12

110

4


orang person

3,160

28.3

2,963

23

107

orang person

3,049

27.3

3,911

30

78

5


6


orang person

2,220

19.9

2,912

23

76

7


orang person

164

1.5

750

6

22

Jumlah B Total B

orang person

11,157

100.0

12,837

100

87

orang

23,314

100

24,142

100

97

TOTAL

Perum Perhutani


63


Apabila disajikan sesuai dengan jabatannya, maka karyawan Perum Perhutani dapat disajikan sebagai berikut : NO.

When presented in accordance with their positions, the employee of Perum Perhutani, may bepresented as

Nama Jabatan Position Name

Jumlah Karyawan Total Employee 2012

2011

1

DIREKTUR / Director

7

6

2

KEPALA UNIT / Unit Head

5

8

3

ASISTEN DIREKTUR / Director Assistant

17

11

4

KEPALA BIRO / Buraeu Head

78

70

5

ADMINISTRATUR / Administrator

6

KEPALA SEKSI / Section Head

7

92

77

443

431

ASISTEN PERHUTANI / Perhutani Assistant

1,297

1,254

8

KRPH / KEPALA URUSAN / Field Head

3,125

2,962

9

STAF PELAKSANA / Operating Staff

18,250

19,323

Jumlah

23,314

24,142

Pendidikan dan Pelatihan SDM

Human Resources Education and Training

Perum Perhutani memiliki sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia (Pusdiklat SDM) yang berlokasi di Madiun Jawa Timur. Pusdiklat SDM mempunyai fungsi sebagai unit pelaksana pelatihan dan pengembangan SDM kehutanan. Dalam melaksanakan fungsinya, Pusdiklat SDM menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM kehutanan berdasarkan kebutuhan, menyediakan informasi SDM kehutanan dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Perum Perhutani has a Training Centre for Education and Human Resources (HR Training Center) located in Madiun, East Java. HR Training Center has function as the implementing unit of forestry training and human resource development. In carrying out its functions, HR Training Center provides forestry training and development of human resources based on the needs, provides forestry HR information and recommendation for decision making.

Sampai dengan Desember 2012 dilaksanakan Diklat Dasar dan Kepemimpinan 15 angkatan dengan peserta 451 orang, PMK 1 angkatan dengan peserta 46 orang, Diklat Teknis dan Pemenuhan Gap Kompetensi 2 angkatan dengan peserta 60 orang. Jumlah peserta diklat reguler sebesar 602 peserta (100% dari RKAP tahun 2012 sebanyak 604 peserta). Diklat PJJ 12 angkatan dengan peserta sebanyak 1.520 orang (101% dari RKAP tahun 2012 sebanyak 1.500 peserta). Secara keseluruhan realisasi Diklat tercapai sebanyak 101% dengan realisasi biaya sebesar Rp.9.513.795.204,atau tercapai 94,91% dari anggaran sebesar Rp. 10.023.700.000,- Di samping Biaya Diklat tersebut, sampai dengan bulan Desember 2012 terdapat beberapa kegiatan maupun pelatihan program Anggaran Kantor Pusat (Diluar RKAP) yang dilaksanakan di Pusdiklat SDM Perhutani sebesar Rp. 2.812.294.915,- Total biaya secara keseluruhan sebesar Rp. 12.326.090.116,-.

As of December 2012, conducted 15 classes of Basic Training and Leadership with 451 participants, 1 class of PMK with 46 participants, 2 classes of Technical Training and Compliance Gap Competence with 60 participants. Number of regular training was 602 participants (100% of RKAP year 2012 with 604 participants). 12 classes of PJJ Training PJJ 12 with 1,520 participants (101% of RKAP in 2012 with 1,500 participants). Overall, training realization achieved as much as 101% at a cost of IDR 9,513,795,204 or reached 94.91 % of the budget IDR 10,023,700,000. In addition to the training costs, up to December 2012, there are several activities and Head Office Budget training programs (Excluding RKAP) conducted in HR Training Center of Perhutani cost IDR 2,812,294,915. Total overall cost of IDR 12,326,090,116

64

Perum Perhutani



Peningkatan Status

Status Improvement

Sebagai salah satu cara untuk memberikan penghargaan atas pengabdian dan kinerja dari pekerja pelaksana, Perum Perhutani memberikan kesempatan untuk menjadi pegawai melalui jalur peningkatan status. Proses peningkatan status dari Pekerja Pelaksana menjadi Pegawai Perum Perhutani tahun 2012 telah berproses pada Triwulan II 2012 sehingga terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 Pekerja Pelaksana yang lolos seleksi peningkatan status sudah diangkat menjadi pegawai. Kuota peningkatan status tahun 2012 direncanakan sebanyak 1.600 orang.

As one way to reward the dedication and performance of field workers, Perum Perhutani provides an opportunity to become employee through increased status. The improvement status process of field workers to Perum Perhutani’s employee in 2012 has stood on the second quarter of 2012 so that starting on July 1, 2012 Field Workers who pass the improvement status selection has of appointed as corporate employee. Increase status quota in 2012 as many as 1,600 people are planned.

Rekruitmen SMK Kehutanan

Forestry SMK Recruitment

Pada tahun 2012 ini Perum Perhutani telah melakukan rekruitmen tenaga kerja dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 65 Orang. Peserta yang lolos seleksi telah mengikuti pratugas dan proses magang di beberapa satuan unit kerja.

In 2012 Perum Perhutani has conducted recruitment of Forestry Vocational School (SMK) graduate as many as 65 people. Participants who pass the selection process has been followed prejob and internships at some of the work unit.

Pengembangan Usaha

Business Development

Perum Perhutani, sesuai yang termaktub dalam PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara adalah sebagai salah satu BUMN yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengelola hutan di Hutan Negara di Pulau Jawa dengan luas kurang lebih 2.522.253 Ha. Pengelolaan hutan tersebut dilakukan DI Hutan Produksi (1.829.502 Ha ) dan Hutan Lindung (692.751 Ha) dengan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perum Perhutani, as set forth in Government Regulation No. 72 Year 2010 concerning Commercial Companies of State Forestry is one of the SOEs who was tasked by the Government to manage the forests in the State Forests in Java with an area of approximately 2,522,253 hectares. Forest management is done in Production Forest (1,829,502 ha) and Nature Reserve Forest (692,751 ha) and is based on the principles of sustainable forest management and the principles of good corporate governance.

Selama ini, Perum Perhutani berjalan seiring dengan maksud dan tujuan perusahaan serta visi dan misinya seperti yang tercantum dalam PP 72 tahun 2010 yaitu menyelenggarakan usaha dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan tata kelola perusahaan yang baik.

During this time, Perum Perhutani go hand in hand with the company’s goals and objectives as well as its vision and mission as set out in Government Regulation No.72 Year 2010, which is to hold a business in order to reach public benefit in the form of the provision of goods or services related to forest management and high quality forest products at prices affordable by the community based on the principles of sustainable forest management and good corporate governance.

Upaya strategis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud adalah menyelenggarakan kegiatan usaha seperti :

Company’s strategic effort to achieve its goals and objectives are to provide the intended business activities such as:

a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;

a. Forest governance and forest management plans.

Perum Perhutani


65

Profil Perusahaan | Company Profile b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; d. Perlindungan hutan dan konservasi alam;

b. Forest use, which includes utilizing its area, environmental services, utilization of timber and non-timber forest, product harvesting of timber and non-timber; c. Rehabilitation and reclamation of the forest; d. Forest protection and nature conservation;

e. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi;

e. Processing of forest products into raw materials or finished material;

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan;

f. Education and training in the field of forestry;

g. Penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan; h. Pengembangan agroforestri; i.

Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat;

j.

Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

g. Research and development in the field of forestry; h. Development of agroforestry; i.

Build and develop Community Forestry and / or Community Plantation Forest;

j.

Trade in forest products and the results of its own production as well as production of other parties..

Selain kegiatan usaha tersebut di atas, Perum Perhutani juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain seperti usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya melalui kegiatan pengembangan usaha

In addition to the above operations, Perum Perhutani can also hold other business activities such as business of optimization potential of its resources for the trading house, agroindustrial complex, agribusiness, property, warehousing, tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, mining excavation C, telecommunications infrastructure, utilization of water resources and other natural resources through business development activitie

Pengembangan Usaha merupakan kegiatan Perum Perhutani untuk melakukan usaha –usaha yang berkaitan dengan badan usahanya dengan memanfaatkan potensi - potensi

Business Development is a Perum Perhutani’s activity to make efforts relating to the business entity by utilizing its potency

Perusahaan, yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan. Kegiatan Pengembangan Usaha dapat dilaksanakan dengan melakukan Kerjasama Usaha dengan pihak lain.

The company, which can support the achievement of the aims and objectives of the Company. Business development activities can be carried out by doing Business Cooperation with other parties..

Selama ini bentuk kegiatan pengembangan usaha yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani dilakukan melalui system kerjasama usaha dengan pihak lain. Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha Perum perhutani selalu berdasar pada prinsip-prinsip penting pengembangan usaha, yaitu dengan tetap memperhatikan

All this time, the form of business development activities that have been performed by Perum Perhutani is done through a system of joint ventures with other parties. In conducting business development activities, Perum Perhutani is always based on the essential principles of business development, with due regard :

a. Kegiatan Pengembangan Usaha dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak lain; b. Tetap terjaminnya eksistensi fungsi, manfaat, status kawasan hutan serta identitas hutan dan Kehutanan;

66

Perum Perhutani

a. Business Development activities can be carried out in cooperation with other parties; b. It still ensuring the existence of the functions, benefits, status of forest and forest identity and Forestry;


Profil Perusahaan | Company Profile c. Selama masa kerjasama ataupun sesudah kerjasama usaha hak kepemilikan dan status aset Perusahaan tidak beralih kepada Pihak lain;

c. During and after the period of cooperation joint ventures, ownership and status of the Company’s assets are not transferred to another party;

d. Tidak beralihnya hak pengelolaan dan status penguasaan hutan negara kepada pihak lain;

d. Not the management rights nor the ownership of the state forest tenure status are owned by another party;

e. Berorientasi pada kelestarian ekosistem sumberdaya hutan dengan memperhatikan kepentingan ekologi, ekonomi maupun sosial; f. Obyek perjanjian kerjasama tidak dapat diagunkan dan atau dipindah-tangankan oleh Pihak lain kepada Pihak ketiga ;

e. It oriented to forest ecosystem sustainability by taking interests on ecological, economic and social; f. The object of the agreement is can not be pledged or alienated by the other party to a third party;

g. Tidak akan menimbulkan beban atau jaminan dalam bentuk apapun, baik bagi Perusahaan maupun Pemerintah di kemudian hari;

g. It will not incur expenses or warranties of any kind, both the Company and the Government in the future;

h. Tidak mengganggu likuiditas Perusahaan dan pemenuhan kewajiban kepada Negara berupa pajak;

h. It does not interfere the Company’s liquidity and the fulfillment of obligations to the State in the form of taxes;

i.

Setiap kegiatan Pengembangan Usaha di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.

i. Every Business Development activities in the forest and outside forest areas undertaken with reference to the procedures and applicable regulations.

Perum Perhutani telah memiliki “blue print” Rencana Jangka Panjang 2010-2014 yang telah disahkan Kementerian BUMN berikut revisi Rencana Jangka Panjang tersebut. Dalam Rencana Jangka Panjang tersebut memuat beberapa kegiatan yang dapat menciptakan pengembangan komposisi potensi sumber daya dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis menuju keberlanjutan usaha melalui kegiatan pengembangan usaha . Beberapa proyek / kegiatan pengembangan yang di persiapkan perusahaan meliputi :

Perum Perhutani has had a “blue print” Long-Term Plan 2010-2014 which was approved by Ministry of SOEs following the Long Term Plan revisions. In the Long Term Plan includes several activities that can create compositions potential resource development and take advantage of business opportunities towards sustainable business through business development activities. Some projects / development activities which has prepared by the company include:

1. Kerjasama Pembangunan Hutan Antara Perum Perhutani dengan PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ( PT KIFC)

1. Forest Development Cooperation Between Perum Perhutani and PT. Korea Indonesian Forestry Cooperative (PT KIFC)

Awal dari kerjasama ini dimulai pada tahun 2007 ketika delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Kehutanan dan diikuti oleh Direktur Utama Perum Perhutani mengunjungi Korea Selatan. Kunjungan tersebut menghasilkan MoU antara Perum Perhutani dengan NFCF – Korea di Korea Selatan dimana pemerintah Indonesia menyediakan lahan hutan seluas 500.000 ha untuk Investor Korea. Pada tahun 2008 NFCF membuka kantor perwakilan di Indonesia atas nama PT KIFC dan pada tahun 2009 dilakukan penandatanganan PKS antara Perum Perhutani dengan PT KIFC tentang kerjasama Pembangunan Tanaman FGS seluas 10.000 ha di Perum Perhutani Unit III. Sampai dengan tahun 2012 telah dilaksanakan penanaman seluas :

Beginning of this cooperation began in 2007 when the Indonesian delegation led by the Minister of Forestry and attended by the President Director of Perum Perhutani visiting South Korea. The visit produced MoU between Perum Perhutani with NFCF - Korea in South Korea where the government of Indonesia provides 500,000 ha of forest land for Korean investors. In 2008, NFCF open a representative office in Indonesia in the name of PT. KIFC, and in 2009, it has conducted a signing of Cooperation Agreement between Perum Perhutani and PT. KIFC about development cooperation on FGS Plant in area of 10,000 ha in Perum Perhutani Unit III. Up to 2012 has been carried out the planting area:

Perum Perhutani


67

Profil Perusahaan | Company Profile a. Berdasarkan addendum PKS No 74/ SJ/2009 tanggal 9 Desember 2009, Penanaman seluas 834,19 ha di RPH Kutapohaci, BKPH Teluk Jambe, KPH Purwakarta dengan tanaman pokok mindi dan sengon.

a. Based on the amended on Cooperation Agreement No. 74/SJ/2009 dated December 9, 2009, planting an area of 834,19 ha in RPH Kutapohaci, BKPH Teluk Jambe, KPH Purwakarta with staple crops of mindi and sengon.

b. Berdasarkan addendum PKS No 191/SJ/ DIR/2010 tanggal 7 September 2010, Bahwa pelaksanaan sampai dengan 10.000 ha dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu 1 daur.

b. Based on the amended on Cooperation Agreement No. 191/SJ/DIR/2010 dated September 7, 2010, that the implementation of up to 10,000 ha has done gradually with a period of 1 planting-cycle.

c. Berdasarkan PKS No 192/SJ/DIR/2010 tanggal 7 September 2010, Rencana penanaman seluas 2.000 ha dengan rincian 1.271,58 ha di KPH Purwakarta dan di KPH Bogor seluas 728,42 ha.

c. Based on Cooperation Agreement No. 192/SJ/ DIR/2010 dated 7 September 2010, the planting plan in area of 2,000 ha with details of 1271.58 ha in KPH Purwakarta and at KPH Bogor in area of 728.42 ha.

d. Berdasarkan PKS No 206/SJ/DIR/2010 tanggal 30 Desember 2010, Penanaman seluas 2.000 ha di KPH Sumedang. e. Berdasarkan PKS No 066/SJ/DIR/2011 tanggal 23 Juni 2011, Penanaman seluas 1.106,1 ha di KPH Sumedang dan KPH Indramayu. f. Berdasarkan No 028/SJ/DIR/2012 tanggal 29 Februari 2012, Penanaman seluas 4.059,71 ha di KPH Banten, KPH Indramayu dan KPH Majalengka.

d. Based on Cooperation Agreement No. 206/SJ/ DIR/2010 dated December 30, 2010, planting of 2,000 ha in KPH Sumedang.

2. Kerjasama Pengembangan Tanaman Biomassa dan Pengembangan Pabrik Wood Pellet (Kerjasama dengan KGPA dan PT Solar Park Indonesia) Awal dari kerjasama ini dimulai pada tahun 2007 ketika delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Kehutanan dan diikuti oleh Direktur Utama Perum Perhutani mengunjungi Korea Selatan. Kunjungan tersebut menghasilkan MoU antara Perum Perhutani dengan NFCF – Korea di Korea Selatan dimana pemerintah Indonesia menyediakan lahan hutan seluas 500.000 ha untuk Investor Korea. Kerjasama ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari MoA (Memorandum of Agreement) antara Perum Perhutani, Korean Green Promotion Agency (KGPA) dan PT Solar Park Indonesia yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2011 tentang pengembangan tanaman biomassa dan industri wood pellet. Menindaklanjuti MoA tersebut, akan dilakukan ujicoba penanaman tanaman biomassa di lahan dengan luasan 500 ha. Hasil dari penanaman tersebut nantinya digunakan untuk kegiatan industri wood pellet Solar Park. Agenda pada tahun 2013 akan disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang uji coba penanaman tanaman biomassa wood pellet tersebut.

68

Perum Perhutani

e. Based on Cooperation Agreement No. 066/SJ/ DIR/2011 dated June 23, 2011, planting an area of 1106.1 ha in KPH Sumedang and KPH Indramayu. f. Based on Cooperation Agreement No 028/SJ/ DIR/2012 dated February 29, 2012, planting an area of 4059.71 ha in KPH Banten, KPH Indramayu and KPH Majalengka. 2. Biomass Plant Development and Wood Pellet Plant Development Cooperation (Cooperation with KGPA and PT Solar Park Indonesia) Beginning of this cooperation began in 2007 when the Indonesian delegation led by the Minister of Forestry and attended by the Director of Perum Perhutani visiting South Korea. The visit produced MoU between Perum Perhutani with NFCF - Korea in South Korea where the government of Indonesia provides 500,000 ha of forest land for Korean investors. This cooperation is carried out as a follow up of the MoA (Memorandum of Agreement) between Perum Perhutani, Korean Green Promotion Agency (KGPA) and PT. Solar Park Indonesia which was signed on October 19, 2011 on the development of biomass plant and wood pellet industry. Following up on the MoA, the tests will be planting biomass crops on land with an area of 500 ha. Results of the planting will be used for the wood pellet industry activity Solar Park. Agenda in 2013, it will be organized Cooperation Agreement (MCC) on trial planting of the biomass wood pellets crops.



3. Kerjasama Pengembangan Hutan Hambalang Bersama Korea

3. Joint Development Cooperation of Hambalang Forest With South Korea

Setelah berproses panjang selama kurun waktu 2006–2011, proses kerjasama Pengembangan Hutan Hambalang sampai pada tahap pembuatan Desain Pengembangan Bagian Hutan Megamendung (kelompok Hutan Hambalang Barat & Hambalang Timur). Pada tanggal 6 September 2012 terbit Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor : 417/ Kpts/Dir/2012 perihal Tim Pengelolaan Sentul Eco-Edu Tourism Forest. Dan pada tanggal 31 Oktober 2012 pada acara workshop yang bertempat di hotel Salak, nama Kawasan Hutan Hambalang dirubah menjadi Sentul Eco Edu Tourism Forest dengan luasan 9.257 ha. Pada saat ini telah disusun program kerja yang berisi kegiatan operasional terkait pengelolaan dan pemeliharaan di kawasan Taman Hutan Hambalang yang merupakan kerjasama antara Perum Perhutani, SNU (Korea) dan Foretika seluas 677,80 ha untuk tahun 2012.

After a lengthy proceeding during the period 2006 - 2011, the Development cooperation of Hambalang Forest reached the stage of making Design Development Section Megamendung Forest (Forest group of West Hambalang & East Hambalang). On September 6, 2012 issuance of Decree of the President Director of Perum Perhutani Number: 417/ Kpts/Dir/2012 about Sentul Eco-Edu Tourism Forest Management Team. And on October 31, 2012 at a workshop held at Hotel Salak, the name of Hambalang Forest Area was changed to Hambalang Sentul Edu Eco Tourism Forest with an area of 9,257 ha. At this time,it has been developed a work program that contains operations related to the management and maintenance in the Hambalang Forest Park which is a collaboration between Perum Perhutani, SNU (South Korea), and Foretika in area of 677,80 ha for year 2012.

Dokumentasi Kerjasama Pengembangan Tanaman Biomassa dan Pengembangan Pabrik Wood Pellet (Kerjasama dengan KGPA dan PT Solar Park Indonesia)

Documentation of Cooperation and Development of the Biomass Plant Wood Pellet Plant Development (Cooperation with KGPA and PT Solar Park Indonesia)

Perum Perhutani


69


Wilayah Kerja dan Peta Operasional

Work Area and Operational Map

Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas 2.522.253 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 1.829.502 Ha dan hutan lindung seluas 692.751 Ha. Luas hutan yang dikelola Perhutani tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata.

Forest areas managed by Perum Perhutani is in the area of 2,522,253 ha , consisting of Forest Production (HP) with an area of 1,829,502 ha and Protected Forest with area of 692,751 ha. Perhutani managed forest area excluding nature reserves forest and tour forest.

Wilayah kerja perusahaan terbagi menjadi 3 Unit dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani didukung pula oleh 13 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), satuan kerja perencanaan sumberdaya hutan (SDH) yang terdiri dari 13 Seksi Perencanaan Hutan (SPH), dengan rincian sebagai berikut :

Working area of the company is divided into 3 units with 57 Forest Management Unit (KPH). In the implementation of corporate governance, Perum Perhutani has supported by 13 Independent Business Unit (KBM), forest resource planning unit (SDH), which consists of 13 Forest Planning Section (SPH), with details as follows:

Unit I Jawa Tengah terdiri dari : 20 KPH ; 2 KBM Pemasaran; 2 KBM Industri Kayu; 1 KBM Industri Non Kayu; 1 KBM Agroforestry dan 1 KBM Jasa Lingkungan dan Produksi lainnya serta 4 SPH ; seluas 630.720 Ha.

Unit I Central Java consists of : 20 KPH; 2 KBM Marketing; 2 KBM Wood Industry; 1 KBM Non Timber Industry; 1 KBM Agroforestry and 1 KBM Environmental Services and other production and 4 SPH; with area of 630,720 ha.

Unit II Jawa Timur terdiri dari: 23 KPH ; 3 KBM Pemasaran; 1 KBM Industri Kayu; 1 KBM Industri Non Kayu; 1 KBM Agroforestry dan 1 KBM Jasa Lingkungan dan Produksi lainnya serta 5 SPH ; seluas 1.126.958 Ha.

Unit II of East Java consists of: 23 KPH; 3 KBM Marketing; 1 KBM Wood Industry; 1 KBM Non Timber Industry; 1 KBM Agroforestry and 1 KBM Environmental Services and other production and 5 SPH; with area of 1,126,958 hectares.

Unit III Jawa Barat dan Banten terdiri dari:14 KPH ; 1 KBM Pemasaran; 1 KBM Industri Kayu Non Kayu; 1 KBM Agroforestry Ekologi dan Jasa Lingkungan (AEJ) serta 4 SPH ; seluas 764.575 Ha. Selain itu Perum Perhutani juga memiliki satuan kerja pendukung yaitu Kantor Pusat, 3 Kantor Unit, 1 Puslibang SDH, 1 Pusdiklat SDM dan 3 Kantor Biro Perencanaan.

Unit III West Java and Banten consists of: 14 KPH; 1 KBM Marketing; 1 KBM Non Timber Wood Industry; 1 KBM Agroforestry Ecology and Environmental Services (AEJ) and 4 SPH; with area of 764,575 ha. In addition, Perum Perhutani also has the support unit which are the Headquarters, 3 Office Units, 1 Puslibang SDH, 1 HR Training Centre and 3 Planning Bureau Offices.

70

Perum Perhutani



Daftar Kantor Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

Subsidiary Office, Affiliated Company and Branch Office List

Alamat Perusahaan Company Address

Alamat Anak Perusahaan Subsidiaries Address

Kantor Pusat Perum Perhutani Head Office Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt. 9–11 Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, 10270 Tel : (021) 5721282 (hunting) Fax : (021) 5733616 email : [email protected] www.perumperhutani.com

PT. Perhutani Alam Wisata (PT PALAWI) Jl. Warung Buncit Raya No. 45 Jakarta Selatan 12740 Telp : (021) 79193080, 79180641 Fax : (021) 79192835 www.palawitours.com

Unit I Jawa Tengah Central Java Jl. Pahlawan No. 15–17 Semarang 50243 Telp: (024) 8413631 (hunting) Fax: (024) 8443142 Unit II Jawa Timur East Java Jl. Genteng Kali No. 49 Tromol Pos 840, Surabaya 6008 Telp : (031) 5343851 (hunting) Fax : (031) 5311784 Unit III Jawa Barat & Banten West Java & Banten Jl. Soekarno Hatta No. 628 KM 14 Bandung 40292 Telp : (022) 7802871 (hunting) Fax : (022) 7802972

PT. Perhutani Anugerah Kimia (PT PAK) Kantor Office Gedung Graha Pratama lantai 14 Jl. MT. Haryono Kav 15 Jakarta 12810 Telp : (021) 83709362 Fax : (021) 83709363 Email : [email protected]/[email protected] www.pak.co.id Pabrik Factory: Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek, Jawa Timur Telp: (035) 5795995 Fax: (035) 5796096 Alamat Unit Penunjang Supporting Unit Address Pusat Penelitian & Pengembangan SDH Forest Resources Research and Development Centre Jl. Wonosari Batokan Tromol Pos 6 Cepu Telp : (0296) 421233 Fax : (0296) 422439 Email : [email protected] Pusat Pelatihan SDM Perhutani Human Resources Training Centre Jl. Rimba Mulya No. 1 Madiun Telp : (0351) 453094 Fax : (0351) 453093 Email : [email protected]

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta-Akuntan Pelayanan Hendrawinata Eddy & Siddharta Public Accounting Firm - Accounting Services

Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl HR Rasuna Said Kavling 5 Bl X-2 Gedung Ariobimo Sentral Lantai 3 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta Telp : (021) 52900918 Fax : (021) 52900917

Perum Perhutani


71


Daftar alamat Kantor Unit Kerja Perum Perhutani Kantor Unit Kerja Work Units Office

List of Work Unit Office Address of Perum Perhutani Alamat Address

Telp Kantor Office Phone

Kantor Unit

Jl. Pahlawan No. 15-17, Semarang 50243

024-8413631

KPH Cepu

Jl Sarogo Cepu

0296-810011

KPH Randublatung

Jl Cepu Blok 111/28 Randublatung

0296-810011

KPH Gundih

Jl Jend Sudirman No.72 Gundih 58172

0292-551075

KPH Purwodadi

Jl Gatot Subroto No. 1 Purwodadi

0242-421020

KPH Telawa

Jl Godong 14 Telawa

0292 658522

KPH Blora

Jl Dr Soetomo No. 56 Blora

0296-531025

KPH Mantingan

Jl P Diponegoro No. 65 Rembang

0295-691011

KPH Kebonharjo

Jl Pos Rembang Kebonharjo

0356-551701

KPH Pati

Jl Tunggul Wulung No. 555 Pati

0295-381472 081228114466

KPH Semarang

Jl Dr Cipto No. 98 Semarang

024-3543426

KPH Kendal

Jl Raya No. 199 Kendal

0294-381314

KPH Pekalongan Timur

Jl Jend Sudirman 21 Pekalongan

0285-421813

KPH Pekalongan Barat

Pos Slawi Tegal

0283-442380

KPH Pemalang

Jl Jend Sudirman Timur No. 1 Pemalang

0284-321617

KPH Balapulang

Jl Raya Selatan No. 1 Tegal

0283-463701

KPH Banyumas Barat

Jl Laksda Yos Sudarso Purwokerto

0281-631417

KPH Banyumas Timur

Jl Gatot Subroto Purwokerto

0281-637071

KPH Kedu Selatan

Jl Ahmad Yani No. 23.A Purworejo

0275 321010

KPH Kedu Utara

Jl Veteran No. 30 Magelang

0293-362252

KPH Surakarta

Jl Gajah Mada No. 45

0271-719696

KBM Industri Kayu Cepu

Jl Wonosari,Batokan Cepu

0296-421233

KBM Industri Kayu Brumbung

Jl Raya Mranggen KM.15 No. 58 Mranggen Demak

024-6722982

KBM Industri Non Kayu

Jl Raya Mranggen KM.15 No. 58 Mranggen Demak

024-6772088

KBM AEJ

Jl Pahlawan No. 15-17 Lt.4 Semarang 50243

024-8413631

KBM Pemasaran Kayu I

Jl Menteri Supeno No. 3 Tegal

0283-351183

KBM Pemasaran Kayu II

Pesangrahan Cepu Jl Sarogo Cepu

0296-422926

Puslitbang SDH

Jl Wonosari,Batokan Cepu

0296-421233

Kantor Unit

Jl Genteng Kali No. 49 Surabaya 60008

031-5343851

KPH Padangan

Jl Diponegoro No. 83 Padangan

0296-421354

KPH Bojonegoro

Jl Imam Bonjol No. 4 Bojonegoro

0353-881043

KPH Parengan

Jl Teuku Umar No. 2 Bojonegoro

0353-881230

KPH Jatirogo

Jl Raya Barat 17 Kec. Jatirogo Tuban

0356-552369

KPH Tuban

Jl Gajah mada 13 Tuban

0356-321467

KPH Ngawi

Jl A Yani No. 10 Ngawi

0351-749477

KPH Madiun

Jl Rimba Mulya No. 6 Madiun

0351-462914

KPH Saradan

Jl Rimba Mulya No. 8 Madiun

0351-464582

KPH Lawu Ds

Jl Rimba Mulya No. 5 Madiun 63116

0351-462463

72

Perum Perhutani



Kantor Unit Kerja Work Units Office

Alamat Address

Telp Kantor Office Phone

KPH Nganjuk

Jl Merdeka No. 6 Nganjuk

0358-321197

KPH Jombang

Jl KH Wachid Hasyim No. 170 Jombang

0321-861738

KPH Mojokerto

Jl HOS Cokroaminoto No. 31 Mojokerto

0321-322688

KPH Madura

Jl Jokotole No. 190 Pamekasan Madura

0324-322549

KPH Kediri

Jl Hasanudin No. 27 Kediri

0354-682709

KPH Blitar

Jl Pahlawan No. 20 Blitar

0342-801892

KPH Malang

Jl Dr Cipto No. 14.A Malang

0341-329829

KPH Pasuruan

Jl Terusan Kawi No. 1 Malang

0341-566219

KPH Probolinggo

Jl Soerojo No. 12 Probolinggo

0335-421457

KPH Bondowoso

Jl A Yani No. 90 Bondowoso

0332-421473

KPH Banyuwangi Utara

Jl Jaksa Agung Soeprapto No. 34 Banyuwangi

0333-421794

KPH Banyuwangi Selatan


0333-421649

KPH Banyuwangi Barat


0333-424327

KPH Jember

Jl Letjen S Parman No. 6 Jember

0331-336841

KBM Industri Kayu Gresik

Jl Kapten Darmo Sugondo Gresik

031-3971211

KBM Industri Non Kayu

Jl Margomulyo 1 Tandes Surabaya

031-7492401

KBM AEJ

Jl Genteng Kali No. 49 Surabaya

031-5343851


Jl Rimba Kaya No. 1 Madiun

0351 472956


Jl Wolter Monginsidi Sukorejo,Komp TPK Bojonegoro

0353 886161

KBM Pemasaran Kayu III

Jl Soekarno Hatta No. 265 Probolinggo

0335-421322

Pusdiklat SDM

Jl Rimba Mulya No. 11 Madiun 63116

0351-453094

Kantor Unit

Jl Soekarno Hatta No. 628 KM14 Bandung 40292

022-7802971

KPH Banten

Jl Letkol Yusuf Martadilaga No. 9 Serang

0254 205810

KPH Bogor

Jl Desa Tengah Komp Perkantoran Pemda Cibinong

021-8790726

KPH Sukabumi

Jl Laks Martadinata No. 27 Sukabumi

0266-221560

KPH Purwakarta

Jl Siliwangi No. 35 Purwakarta

0264-200335

KPH Cianjur

Jl Dr Mawardi No. 120.B Cianjur

0263-261741

KPH Bandung Utara

Jl A Yani No. 276 Bandung

022-7271142

KPH Bandung Selatan

Jl Cirebon No. 4 Bandung

022-7208310

KPH Garut

Jl Raya Samarang No. 64 Tarogong Garut

0262 231140

KPH Ciamis

Jl Raya Ciamis Bogor KM.2 Ciamis

0265-771042

KPH Majalengka

Jl Kehutanan No. 205 Majalengka

0233-284057

KPH Kuningan

Jl Siliwangi No. 222 Kuningan

0232-871144 0232-873126

KPH Indramayu

Jl Gatot Subroto Indramayu

0234-271866

KPH Sumedang

Jl Sema Muchtar 95 Sumedang

0261-208623

KPH Tasikmalaya

Jl Kehutanan No. 6 Tasikmalaya

0265-331701


Jl Dr Wachidin 1 Cirebon

0231 204622


Jl Raya Tajur 206 Bogor

0251 8391638

Perum Perhutani


73


Penghargaan dan Sertifikasi

1. Gold Winner “The Best of State Owned Enterprise Inhouse Magazine” InMA 2012 untuk Majalah Duta Rimba 1. Gold Winner “The Best of State Owned Enterprise Inhouse Magazine” InMA 2012 for Duta Rimba Magazine

74

Awards and Certifications

4. Sertifikat PHL Standar FSC oleh SGS South Africa 3. Sertifikat PHL Standar untuk KPH Ciamis berlaku FSC oleh SGS South 2. Sertifikat PHL dari tanggal 28 Mei 2012 Africa untuk KPH Standar FSC oleh s.d. 27 Mei 2017 Randublatung SGS South Africa berlaku dari tanggal 4. FSC Standard of SMF untuk KPH Cepu Certificate by SGS South 30 Maret 2012 s.d. 29 berlaku dari tanggal Africa for KPH Ciamis valid Maret 2017 28 Maret 2012 s.d. from tanggal May 28, 2012 3. FSC Standard of SMF 27 Maret 2017 until May 27, 2017 Certificate by SGS 2. FSC Standard of SMF South Africa for KPH Certificate by SGS Randublatung valid South Africa for KPH from March 30, 2012 Cepu valid from until March 29, 2017 March 28, 2012 until March 27, 2017 5. SNI ISO 9001:2008 untuk Kesatuan Bisnis Mandiri Jasa Lingkungan dan Produk Lain (KBM JLPL) Ecotourism dan Aktivitas Rekreasional lainnya di lokasi Wana Wisata Kawah Putih, Wana Wisata Curug Cilember, Patuha Resort berlaku dari tanggal 04 Desember 2012 s.d. 04 Desember 2015 5. ISO 9001:2008 for Independent Business Unit Environmental Services and Other Products (KBM JLPL) Ecotourism and Other Recreational Activities in locations Wana Wisata Kawah Putih, Wana Cilember waterfall, Patuha Resort valid from December 4, 2012 sd December 4, 2015 Perum Perhutani



9. Juara Umum Porseni BUMN 2012 : 12 Oktober 2012 9. Champion SOE Porseni 2012: October 8. Sertifikat Sistem Verifikasi 12, 2012 Legalitas Kayu (SVLK) 10. Juara II Laporan untuk Kesatuan Bisnis Humas Anugerah Mandiri Industri Kayu 7. Sertifikat Sistem Media Award Cepu berlaku dari tanggal Verifikasi Legalitas Badan Koordinasi 07 Mei 2012 s.d. 06 Mei Kayu (SVLK) untuk Kehumasan 2015 Kesatuan Bisnis Pemerintah : Makasar, 6. Sertifikat LVLK-003/ Mandiri Industri Kayu 8. Certificate of Timber 06 November 2012 MUTU/LK-047 untuk Legality Verification System Gresik berlaku dari 10. Public Relations Kesatuan Bisnis (SVLK) for Independent tanggal 02 Mei 2012 Reports Second Mandiri Industri Kayu Business Unit Industrial s.d. 01 Mei 2015 Place Award Media Brumbung berlakuk Wood Cepu valid from May Award Coordinating dari tanggal 11 Mei 7. Certificate of Timber 7 2012 sd May 6, 2015 Legality Verification Government Public 2012 s.d. 10 Mei 2015 System (SVLK) for Relations: Napier, 6. LVLK-003/MUTU/ Independent Business November 6, 2012 LK-047 certificate for Unit Industrial Wood Independent Business Gresik valid from May Unit of Wood Industry 2, 2012 sd May 1, Brumbung berlakuk 2015 sd dated May 11, 2012 May 10, 2015 11. Juara III Website Internal Anugerah Media Award Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah : Makasar, 06 November 2012 11. Third Place Award Media Award Website Internal Coordination Agency Government Public Relations: Napier, November 6, 2012

Perum Perhutani


75


Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi beserta Strukturnya

Subsidiaries and Affiliated Company

A. PT. Perhutani Alam Wisata (PT. PALAWI).

A. PT. Perhutani Alam Wisata (PT. PALAWI).

I. Informasi Umum . PT. Perhutani Alam Wisata (PT. PALAWI) merupakan anak perusahaan Perum Perhutani, yang dibentuk bersama antara Perum Perhutani dengan Yayasan Jati Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat dihadapan Lenny Yanis Ishak, SH Notaris di Jakarta Nomor 23 tanggal 28 Agustus 2002 dan perubahannya dengan Akta No. 13 tanggal 21 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama.

I.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.C-22877 HT 01.01 Tahun 2003 tanggal 23 September 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. Perhutani Alam Wisata. PT. PALAWI berkedudukan di Jl. Warung Buncit Raya No. 45 Jakarta Selatan 12740 Indonesia. - Telp (62-21) 79193080, 79180641. - Fax (62-21) 79192835. - Website : www.palawitours.com

Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. C-22 877 01:01 HT 2003 dated September 23, 2003 concerning the ratification Deed of PT. Perhutani Alam Wisata.

II. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalan-kan usaha di bidang jasa dan pariwisata dalam bentuk: 1. Menyelenggarakan kegiatan wisata di alam terbuka beserta pengolaan sumber daya alam seperti penanaman pohon dan rehabilitasi lingkungan. 2. Mengelola kawasan pariwisata, usaha bumi perkemahan, hotel, pondok wisata, motel restoran dan jasa boga. 3. Menyelenggarakan kegiatan pameran, pertunjukkan hiburan, biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

Anak Perusahaan Subsidiary

Lembar Saham Shares

%

PT. Perhutani Alam Wisata (PT. PALAWI) is a subsidiary company of Perum Perhutani, which is established jointly by the Perum Perhutani with Yayasan Jati Sejahtera by Articles of Incorporation are made in the presence of Lenny Yanis Ishak, SH, Notary in Jakarta No. 23 dated August 28, 2002 and its amendment by Act No. 13 dated July 21, 2003, made before the same notary.

PT. PALAWI located at Jl. Warung Buncit Raya 45 South Jakarta 12740 Indonesia. - Ph. (62-21) 79193080, 79180641. - Fax (62-21) 79192835. - Website: www.palawitours.com II. Aims and Objectives Establishment The purpose and objectives of the Company is to engage in the services and tourism in the form of: 1. Organizes outdoor tourism activities and their refineries natural resources such as tree planting and environmental remediation. 2. Managing regional tourism, business campsites, hotels, tourist cabin, motel restaurant and catering services. 3. Organizing exhibitions, entertainment shows, travel agents and travel agencies. III. Shareholders

III. Nilai Penyertaan Saham. No

General Information.

Tahun 2002 Year 2012

Mutasi Mutation

Tahun 2012 Year 2012

%

1

Perum Perhutani

99

12375

12,375,000,000

6,513,500,000

18,888,500,000

98.95

2

YP3 Jati Sejahtera

1

125

125,000,000

75,000,000

200,000,000

1.05

100

12500

12,500,000,000

6,588,500,000

19,088,500,000

100

Jumlah

IV. Susunan komisaris dan Direksi

IV. Commissioners and Directors

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juli 2012 susunan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris : Dr. Ir. Achmad Fachrodji, MM. Direktur Utama : Ir. M. Iman Tawakal, MM. Direktur : Ir. Natalas Anis Hardjanto, Msc.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting held on July 23, 2012 the Board of Commissioners and Board of Directors of the company are as follows:

76

Perum Perhutani

Board of Commissioners Commissioner : Dr. Ir. Achmad Fachrodji, MM. Director : Ir. M. Iman Tawakal, MM. Director : Ir. Natalas Anis Hardjanto, MSc.


Profil Perusahaan | Company Profile V. Komposisi Sumber Daya Manusia - - - - - -

Kantor Pusat = 35 orang (termasuk BOD dan Komisaris) Kantor Perwakilan Bandung = 3 orang Kantor Perwakilan Semarang= 6 orang. Kantor Perwakilan Surabaya = 5 orang. Kantor Perwakilan Coban Rondo = 29 orang. Kantor Perwakilan Baturraden= 27 orang. Total= 105 orang.

V. Composition of Human Resources - Headquarters = 35 people (including BOD and Commissioners) - Representative Office Bandung = 3 - Representative Office Semarang = 6. - Representative Office Surabaya = 5 people. - Representative Office Coban Rondo = 29 people. - Representative Office Baturraden = 27 people. Total = 105 people.

VI. Aspek Operasional PT. Palawi bergerak dibidang pariwisata yaitu dengan mengelola Wana Wisata Pancuran 7 Baturraden Jawa Tengah & Wana Wisata Coban Rondo, Malang Jawa Timur. Selain itu, PT. Palawi telah melaksanakan event internasional yaitu Inacraft di Malaysia, melaksanakan bisnis Tiketing untuk perjalanan Dinas Karyawan Perum Perhutani, serta bisnis tour & travel untuk kalangan umum.

VI. Operational Aspects Palawi engaged in tourism which is manage Wana Wisata Pancuran 7 Baturraden, Central Java & Wana Wisata Coban Rondo, Malang, East Java. In addition, PT. Palawi has conducted an international event that is Inacraft in Malaysia, carrying on business for travel ticketing service of Perum Perhutani employees, as well as tour & travel business to the general public.

VII. Aspek Keuangan

VII. Financial Aspects

PT. PERHUTANI ALAM WISATA II. LAPORAN PERHITUNGAN LABA-RUGI YANG BERAKHIR S.D 31 Desember 2012 DAN 2011

PT. PERHUTANI ALAM WISATA Calculation of Income Statement ended Up To December 2012 and 2011

URAIAN PENDAPATAN USAHA Revenue

2012 (Audit)

2011 (Audit- Restated)

24,044,039,022

33,390,235,344

(16,946,160,129)

(26,740,770,054)

7,097,878,893

6,649,465,290

(202,834,070)

(199,445,751)

(13,237,247,764)

(6,790,019,761)

(13,440,081,834)

(6,989,465,512)

(6,342,202,941)

(340,000,222)

140,294,999

184,709,392

Beban Diluar Usaha Expenses Outside Business

175,052,445

215,775,038

Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha Total Revenue (Expenses) Outside Business

(34,757,446)

(31,065,646)

(6,376,960,387)

(371,065,868)

1,622,050,486

64,265,075

1,622,050,486

64,265,075

(4,754,909,901)

(306,800,793)

BEBAN LANGSUNG Direct Load LABA KOTOR Gross Profit BEBAN USAHA Operating Expenses Beban Pemasaran Marketing Expenses Beban Administrasi dan Umum Administration & General Expenses Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses LABA(RUGI) USAHA Operating Expenses PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA Revenue (Expenses) Outside Business Pendapatan Diluar Usaha Revenue Outside Business

LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Profit (Loss) Before Taxes Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Pajak Kini Income Tax Benefit (Expense) of Current Tax Agency Pajak Tangguhan Respite Tax Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan LABA(RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Amount of Income Tax Benefit (Expense) of Current Tax Agency

Perum Perhutani


77

Profil Perusahaan | Company Profile Pada Tahun 2012 PT. Palawi mengalami kerugian yang cukup significant berdasarkan Laporan Laba Rugi s/d Desember 2012 (Audit) kerugian PT. Palawi yaitu sebesar Rp. 4,7 Miliar yang disebabkan realisasi pendapatan baru mencapai Rp. 24,04 Miliar atau 67,24% dari target dalam RKAP sebesar Rp. 35,7 Miliar, sedangkan HPP yang masih tinggi sebesar Rp. 16,88 M (65,08% dari RKAP HPP tahun 2012 sebesar Rp. 25,9 Miliar).

In the Year 2012 PT. Palawi suffered significant losses based on the Income Statement up to December 2012 (Audit). Losses of PT. Palawi is IDR 4,7 billion due to new revenue reached IDR 24,04 billion or 67.24% of the target in the RKAP of IDR 35,7 billion, while the HPP is still high of IDR 16,88 billion (65.08% of RKAP HPP year 2012 of IDR 25.9 billion).

Dari data tersebut di atas tampak bahwa kinerja PT. Palawi s/d Desember 2012 masih jauh dari target yang ditetapkan, hal ini antara lain disebabkan : 1) PT. Palawi sudah tidak mampu melayani aktivitas perjalanan dinas untuk Perum Perhutani karena kesulitan cash flow dan mempertanggung jawabkan depositnya 2) Adanya berapa biaya yang melebihi RKAP yaitu biaya pemeliharaan sarpra (157,51%), biaya kesejahteraan umum (412,43%), biaya kantor (170,47%) dan biaya koordinasi (207,90%).

From the above data it appears that the performance of PT. Palawi up to December 2012 is still far from the target set, this is partly due to: 1) PT. Palawi are not able to serve tours of duty activity of Perum Perhutani because of the difficulty on cash flow and account for the deposit 2) The existence of multiple charges in excess of RKAP which is the maintenance of infrastructure (157.51%), the cost of public welfare (412.43%), office expenses (170.47%) and the cost of coordination (207.90%).

PT. PERHUTANI ALAM WISATA NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Balance Up To December 31, 2012 and 2011

URAIAN DESCRIPTION

2012 (audit)

2011 (Audit)

URAIAN DESCRIPTION

2012 (Audit)

ASSET Asset

LIABILITAS DAN EKUITAS Liability & Equity

ASSET LANCAR

LIABILITAS LANCAR Current Liability

2011 (Audit- restated)

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Eq.

3,949,201,175

2,210,372,648

Utang Usaha Accounts Payable

Piutang Usaha Accounts Receivable

6,165,569,767

9,539,719,725

Utang Usaha Pihak Ketiga The Third Party Payable Account

5,291,180,827

1,363,190,358

Piutang Lain-Lain Other Receivables

2,494,074,976

Utang Pajak Tax Debt

2,139,048,376

1,858,877,170

Uang Muka Advance

5,771,253,360

Uang muka diterima Advance Gain

13,318,655,588

13,084,905,445

751,050,672

96,967,372

Utang Deviden Devident Debt

3,010,768

3,010,768

Utang lain-lain Others payable

1,171,500

1,171,500

21,504,117,731

16,408,122,613

6,308,440,451

Biaya yang masih harus dibayar Accrued Expenses Jumlah Asset Lancar Current Assets Total

18,380,099,278

18,058,532,824

Jumlah Liabilitas Lancar Current Liability Total ASSET TIDAK LANCAR Non-Current Asset Asset Tetap Fixed Asset Total (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan) Jumlah Asset Tetap Fixed Asset Total

10,438,776,033 (5,381,842,958) 5,056,933,075

8,850,518,021 (3,470,637,964) 5,379,880,057

LIABILITAS TIDAK LANCAR Non-Current Liability Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Payment Liability

463,596,310

275,822,064

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar Total Non-Current Liability

463,596,310

275,822,064

21,967,714,041

16,683,944,677

Modal disetor Paid Shares

12,500,000,000

12,500,000,000

6,588,500,000

6,588,500,000

JUMLAH LIABILITAS Liability Total EKUITAS Equity Modal Saham Share Capital Beban yg ditangguhkan

640,952,011

681,891,152

Amortisasi Amortization

-

-

Tambahan Modal Disetor Extra Paid Shares

Jaminan Collateral

-

-

Laba ditahan Profit Hold

Piutang Tidak Lancar Non-Current Receivable

-

-

Saldo laba dicadangkan Retained Earnings Reserved

269,367,205

269,437,302

(10,111,573,183)

(10,672,799,260)

(4,754,909,901)

(306,800,793)

4,491,384,121

8,378,337,249

26,459,098,162

25,062,281,926

Asset Pajak Tangguhan Differed Tax Asset Asset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Asset Jumlah Asset Tidak Lancar TOTAL AKTIVA Total Assets

78

2,073,138,295

529,131,412

Saldo laba (rugi) tahun lalu etained Earning Last Year

307,975,503

412,846,481

Saldo(rugi) tahun berjalan Retained Earnings Current Year

8,078,998,884

7,003,749,102

26,459,098,162

25,062,281,926

Perum Perhutani

Total Ekuitas Total Equity TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS Total Liability & Equity


Profil Perusahaan | Company Profile Neraca per 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011 menginformasikan:

Balance sheet as of December 31, 2012 to December 31, 2011 informing:

Posisi aktiva dan pasiva mengalami kenaikan sebesar Rp. 10,03 Miliar atau 24,86% dari posisi per 31 Desember 2012 yang disebabkan oleh: a. Kenaikan Akun uang muka sebesar Rp. 7,09 milliar atau 57,92% merupakan Uang Muka Kantor Pusat dan satuan kerja lainnya. b. Adanya Hutang hubungan istimewa senilai Rp 8,5 Miliar merupakan hutang PT. Palawi kepada Perum Perhutani terdiri: 1) Hutang atas proyek Babel Air Show dan Carnival of latern = Rp. 5 M. 2) Hutang atas proyek PKBL BUMN di PT. Sarinah = Rp. 2 M. 3) Hutang untuk operasional Pembayaran gaji karyawan = Rp.1,5 M.

Position of assets and liabilities increased by IDR 10.03 billion or 24.86% from December 31, 2012 due to: a. Account hike down payment of IDR 7.09 billion or 57.92% is the advance from Headquarters and other work units. b. The existing of any related debt worth USD 8.5 B which is PT. Palawi’s debt to Perum Perhutani: 1) Debt over Babel Air Show Project and Carnival of latern ; IDR. 5 M. 2) Debt over SOEs CSR projects in PT. Sarinah IDR 2 B. 3) Debt for operational expenses in payment of employees salaries; IDR 1, 5 B VIII. Special Audit Results

VIII. Hasil Audit Khusus Menindaklanjuti hasil RUPS Sirkuler tanggal 1 Oktober 2012 telah dilakukan Audit Khusus oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi dengan hasil : 1. Prosedur yang disepakati terhadap Proyek Pembibitan. a. Telah terjadi Overstated penyajian saldo persediaan bibit di neraca per 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 1.002.397.525. Kondisi ini terjadi karena nilai persediaan disajikan dengan nilai ekspektasi. Dengan demikian, laporan keuangan pada tahun-tahun tersebut telah disajikan tidak wajar sesuai standar akuntansi di Indonesia, sehingga saldo persediaan tahun 2010 dan 2011 tidak dipastikan kebenarannya. b. Terdapat biaya belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 251.065.705. c. Terdapat beberapa bukti kurang valid karena menyalahi SOP sebesar Rp. 15.000.000. d. Saat ini persediaan bibit sebesar 100 batang mahoni sehingga saldo persediaan bibit seharusnya nol. 2. Prosedur yang disepakati atas Deposit Uang Muka Perjalanan Dinas Perum a. Sistem Pengendalian Intern tidak berfungsi secara utuh yaitu tidak ada pemisahan fungsi antara manajer keuangan, bendahara dan akuntansi pada PT. Palawi. b. Persekot yang belum bisa dipertanggung jawabkan tahun 2011 sebesar Rp.1,3 Miliar. c. Penggunaan dana sebesar Rp. 3,4 Miliar tanpa izin Komisaris ataupun Direksi Perum Perhutani. Perum Perhutani

Following up on the Circular RUPS dated October 1, 2012 which has been carried out by the Special Audit Firm Husni, Mucharam and Rasidi with the results : 1. Agreed procedures for Nursery Project. a. There has been an overstated presentation in inventory balances of seedlings in the balance sheets by December 31, 2009, 2010 and 2011 amounted to IDR 1,002,397,525. This condition occurs because the value of inventories are presented with the expected value. Accordingly, the financial statements during the years has presented unusual accounting standards in Indonesia, so the inventory balances in 2010 and 2011 was not ascertained the truth. b. There is a fee which can not be accounted for amount IDR 251, 065,705. c. There is some evidence of less valid because it violates the SOP of IDR 15,000,000. d. Nowadays, current seed stock of 100 mahogany trunk so that seed inventory balance should be zero.. 2. Procedures agreed upon Deposit Advance Official Travel of Perum a. Internal Control System does not function as a whole that is no separation between the functions of finance manager, treasurer and accounting at PT. Palawi.. b. Advances that can not be accounted for in 2011 amounted to IDR 1, 3 billion. c. Use of funds amounting to IDR 3.4 billion without the permission of the Commissioner or the Board of Directors of Perum Perhutani. Laporan Tahunan | Annual Report | 2012

79

Profil Perusahaan | Company Profile d. Deposit uang muka perjalanan dinas tahun 2011 yang belum dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 9,2 Miliar . e. Adanya pengeluaran tidak jelas peruntukannya sebesar Rp. 200 juta pada tanggal 4 Mei 2011. f. Jadi total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan : Rp. 1,3 M + Rp. 3,4 M + Rp. 9,2M + Rp 200 juta = Rp. 14,1 Miliar.

d. Deposit cash advance business trip in 2011 that can not be accounted for amount IDR 9.2 Billion.

3. Prosedur yang disepakati terhadap proyek pengadaan ATK.

3. Agreed procedures for procurement of stationery projects.

PT. Palawi telah mengalami kerugian dalam rangka kasus pengadaan ATK untuk PT. PLNE yang disebabkan oleh kelalaian manajemen lama PT. Palawi sehingga kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Direksi PT. Palawi senilai Rp. 1.435 juta (karena belum mendapat izin tertulis dari Pemegang Saham).

e. Disbursing unclear allocation of IDR 200 million on May 4, 2011. f. So total that can not be justified: IDR 1,3 B + IDR 3,4 B + IDR 9,2 B + IDR 200 M = IDR 14,1 billion.

PT. Palawi have suffered losses in the case of procurement of stationery for PT. PLNE which caused by the negligence of the past management of PT. Palawi so that the loss is the responsibility of the Board of Directors of PT. Palawi worth Rp. 1,435 billion (because it has not received written permission from shareholders).

4. Prosedur yang disepakati atas Pertanggungjawaban Pinjaman Rp 5 Miliar untuk Penyelenggaran Belitung Airshow 2012 dan Disney Latern Funtasy 2012 serta Warner Bros “Carnival of Latern”.

4. Accountability procedures agreed upon IDR 5 Billion Loan for organizing Belitung Airshow 2012 and Disney Latern Funtasy 2012 and Warner Bros “Carnival of Latern”.

Pinjaman Rp 5 M dan pertanggungjawaban atas event Belitung Air Show 2012 dan Disney Lantern Funtasy 2012 serta Warner Bros” Carnival of Lantern” menjadi tanggung jawab Direksi lama sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 14 November 2012.

The IDR 5 B loan and accountability for the event Belitung Air Show 2012 and the Disney Lantern Funtasy 2012 as weel as Warner Bros. “Carnival of Lantern” is the responsibility of the past Board of Directors in accordance with the provisions Statement Letter made on November 14, 2012. IX. Business Prospects

IX. Prospek Usaha PT. Palawi memiliki 2 (dua) objek wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat sehingga tinggal mengembangkan. B. PT. Perhutani Anugerah Kimia (PT. PAK). I.

B. PT. Perhutani Anugerah Kimia (PT. PAK). I. General Information

Informasi Umum

PT. Perhutani Anugerah Kimia (PT. PAK), didirikan sebagai perusahaan patungan dengan PT. Bina Anugerah Inti Kimia (PT. BAIK) berdasarkan Surat persetujuan Menteri BUMN Nomor S-268/ MBU/2002 tanggal 13 Maret 2002 dengan Akta Pendirian Notaris dari Sri Rahayu H, Prasetyo, SH Nomor 02 tanggal 20 Maret 2002. Akta tersebut disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-1044 HT 01.00 tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2002.

80

PT. Palawi has 2 (two) attractions are already known by the public so live develop.

Perum Perhutani

PT. Perhutani Anugerah Kimia (PT. PAK), established as a joint venture with PT. Bina Anugerah Inti Kimia (PT. BAIK) by virtue of the approval of the Minister of SOEs No. S-268/MBU/2002 dated March 13, 2002 with Notary Deed of Sri Rahayu H. Prasetyo, SH. No. 02 dated March 20, 2002. The deed was approved by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-1044 HT 2002 01:00 June 12, 2002 and published in the Official Gazette No. 70 dated August 30, 2002.


Profil Perusahaan | Company Profile PT. PAK berkedudukan di Graha Pratama Bld. 3th Floor Jl. MT. Haryono Kav 15 Jakarta 12810. - Telp (62-21) 83709362, 83709362. - Fax (62-21) 83709363. - Email : [email protected] - Website : www.pt-pak.co.id

PT. PAK located at Graha Pratama Bld. 3th Floor Jl. MT. Haryono Kav 15 Jakarta 12810. - Ph. (62-21) 83709362, 83709362. - Fax (62-21) 83709363. - Email: [email protected] - Website: www.pt-pak.co.id

II. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

II. Aims and Objectives Establishment

Meningkatkan kemampuan dalam bidang industri dan pemasaran derivat gondorukem dan derivat terpentin sehingga tercapai nilai tambah secara berhasil guna dan berdaya guna.

Improve capabilities in manufacturing and marketing of Gum Rosin and derivatives Turpentine derivatives in order to reach the value-added managed effectively and efficiently.

III. Nilai Penyertaan Saham

III. Value of shares of stock

ANAK PERUSAHAAN Subsidiary

%

PERUM PERHUTANI

55

PT. BAIK

45

JUMLAH Total

100

LEMBAR SAHAM Shares Early Nominal Value 16,500

NILAI NOMINAL DESEMBER 2012 By December 2012

NILAI NOMINAL AWAL Nominal Value 1,000,000

16,500,000,000

(890,752)

(14,697,411,024)

13,500

1,000,000

13,500,000,000

(890,752)

(12,025,154,475)

30,000

2,000,000

30,000,000,000

(1,781,504)

(26,722,565,499)

IV. Susunan Komisaris dan Direksi

IV. Board of Commissioners and Board of Directors

Keputusan Rapat Pemegang Saham yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham oleh Vidhya Shah S.H Notaris Jakarta No. 05 tanggal 13 September 2012 Komisaris Utama : Dr. Ir. Bambang Sukmananto, Msc . Komisaris : F. Budhi Santoso Suwandi Putra. Direktur Utama : Bambang Triadmodjo. Direktur : Ir. Heru Lutfi Nazianto, MM. Direktur : Drs. Gatot Hariono.

Decision Meeting of Shareholders which has been amended several times and the latter through the Statement of Shareholders by Vidhya Shah SH, Notary in Jakarta No. 05 dated September 13, 2012

V. Sumber Daya Manusia

Chairman

: Dr. Ir. Bambang Sukmananto, MSc.

Commissioner : F. Budhi Santoso Suwandi Putra. Director

: Bambang Triadmodjo.

Director

: Ir. Heru Lutfi Nazianto, MM.

Director

: Drs. Gatot Hariono.

V. Human Resources

1. Jumlah Karyawan Kantor Pusat 12 Orang termasuk komisaris dan direksi sedangkan karyawan Pabrik 70 orang. 2. Pada bulan September dan Oktober terjadi Pemotongan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 70 orang sehingga karyawan yang tersisa kantor pusat 9 orang dan karyawan pabrik 11 orang.

Perum Perhutani

1. Number of Employees Headquarters are 12 people including commissioners and directors while factory employees are 70 people. 2. In September and October occurred Termination of Employment (PHK) as many as 70 people so the remaining employees and headquarters 9 plant employees 11 people.


81

Profil Perusahaan | Company Profile VI. Aspek Keuangan PT. PERHUTANI ANUGERAH KIMIA LAPORAN LABA RUGI (AUDITED)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

VI. Financial Aspects PT. PERHUTANI ANUGERAH KIMIA Statement of Income (Audited) For The Year Ended on December 31, 2012 and 2011 (In IDR)

PENJUALAN - BERSIH Net Sale BEBAN POKOK PENJUALAN Cost of Sale LABA KOTOR Gross Profit BEBAN USAHA Operating Expenses Beban penjualan Marketing Expenses Umum dan administrasi General and Adm. Expenses LABA (RUGI) USAHA Operating Income PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Other Income (Exp.) Pendapatan (beban) lain-lain, bersih Other Income, Net Laba (Rugi) selisih kurs Profit (Loss) rate margin Pendapatan jasa giro dan bunga deposito Income of current service and deposit Beban bunga bank dan pihak ketiga Cost on Bank and Third Party Penerimaan kembali piutang yang telah dicadangkan Revenue on Reserved Debt Lain-lain bersih Other Net Profit Kerugian Kebakaran Loss of Fire JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN Other Cost Total LABA SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK Profit Before Income Tax Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan Income Tax Asessment Tangguhan Postponement Pajak kini Current Tax Jumlah taksiran beban pajak penghasilan Cost on Income Tax Asessment Total LABA BERSIH Net Profit

31 Dec 2012 30,509,866,794 27,399,333,167 3,110,533,627

31 Dec 2011 39,688,240,488 38,684,824,221 1,003,416,267

1,249,325,965 3,297,412,248 (1,436,204,586)

1,563,922,414 3,464,073,734 (4,024,579,881)

(261,380,221) 3,176,972 (1,133,726,406)

(59,006,530) 3,705,551 (1,106,336,184) 110,630,647

174,428,093

231,076,729

(8,383,024,587) (9,600,526,149) (11,036,730,735)

(151,318,676) (151,318,676) (11,188,049,411)

(819,929,787) (4,844,509,668)

(620,735,242) (620,735,242) (5,465,244,910)

Pada tahun 2012 PT. PAK mengalami kerugian yang cukup significant berdasarkan Laporan Laba Rugi sd Desember 2012 menginformasikan;

In 2012, PT. PAK suffered significant losses based on the Income Statement up to December 2012 that inform;

a. Pendapatan yang diperoleh berasal dari :

a.

1) Penjualan derivat Gondorukem dan Terpentin menurun sebesar Rp 12,8 milyar dibanding Desember 2011. 2) Usaha perdagangan meningkat sebesar Rp 3,6 M dibanding Desember 2011. b. PT. PAK mengalami kerugian sebesar Rp 11,18 M kondisinya semakin memburuk dibandingkan Desember 2011 karena pada Agustus Pabrik terbakar yang mengakibatkan seluruh bangunan pabrik beserta bangunan habis terbakar (total loss). Sampai saat ini perusahaan berhenti (tidak ada aktivitas) bahkan bahkan beberapa karyawan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan.

82

Perum Perhutani

Income derived from: 1) Sales of Gum Rosin and Turpentine derivatives decreased by IDR 12,8 billion compared to December 2011. 2) The trade increased by IDR 3,6 B compared to December 2011.

b.

PT. PAK suffered a loss of IDR 11,18 B, the condition is getting worse compared to December 2011 because on August, the factory building was on fire which resulted in the whole building went up in flames along with the plant (total loss). To date the company stops (no activity) and even some employees have got Termination of Employment (FLE) by the company.


Profil Perusahaan | Company Profile PT. PERHUTANI ANUGERAH KIMIA PT. PERHUTANI ANUGERAH KIMIA Balance (Audited) NERACA (AUDITED) By December 31, 2012 and 2011 Per 31 Desember 2012 dan 2011 (In IDR) (Dalam Rupiah) 31 Des 2012

31 Des 2011

126,285,624

2,062,789,834

3,678,468,789

4,755,608,712

ASET Asset ASET LANCAR Current Asset Kas dan setara kas Cash or Cash Equivalent Piutang usaha Accounts Receivable -Pihak ketiga Third Party Piutang Klaim Asuransi Assurance Claim Account

18,603,341,142

Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid Cost and Advance Persediaan Stock Pajak dibayar dimuka Prepaid Tax Jumlah aset lancar Current Assets Total

2,516,998,139

14,316,405

984,215,287

6,521,370,364

891,440

564,719,259

25,910,200,421

13,918,804,574

AKTIVA TIDAK LANCAR Non Current Asset Aset pajak tangguhan Deffered Tax Asset

1,237,904,018

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 22.413.554.934 dan Rp. 8.388.900.757 Current Assest after Accumulation Decreased Amounted IDR 22,413,554,934 and IDR 8,388,900,757 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dated on December 31, 2012 and 2011

1,520,381,727

Aset lain-lain Other assets Jumlah aset tidak lancar Non Current Assets Total JUMLAH ASET Total Assets

15,097,730,104

62,744,000

49,610,000

1,583,125,727

16,385,244,122

27,493,326,148

30,304,048,696

8,891,769,890

9,141,696,139

25,198,499,802

20,029,256,509

456,280,522

214,955,048

378,628,850

-

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Equity and Liability KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Short Term Liabilities Hutang bank jangka pendek Short Term Bank Loan Hutang usaha Accounts Payable - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Special Relation Party - Pihak ketiga Third Party Hutang sewa guna usaha-bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang lain-lain Other Payable Hutang pajak Tax Debt

71,102,458

22,130,359

Cadangan manfaat karyawan Employment Benefit Reserve

180,474,376

391,390,979

Jumlah kewajiban jangka pendek Total Short Term Liability

38,176,755,898

29,799,429,034

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Long Term Liability Hutang jangka panjang Long Term Debt

-

Jumlah kewajiban jangka panjang Total Long Term Liability

-

EKUITAS Equity Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham Capital Shares - nominal value of IDR 1,000,000 per shares Modal dasar - 60.000 saham Authorized 60,000 shares Modal ditempatkan dan disetor penuh - Issued and fully paid shares 30.000 saham 30,000 copies Saldo laba

Retained Earnings

Jumlah ekuitas Total Equity JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Total Liability & Equity

Perum Perhutani

30,000,000,000

30,000,000,000

(40,683,429,750)

(29,495,380,338)

(10,683,429,750)

504,619,662

27,493,326,148

30,304,048,696


83


Neraca per 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011 menginformasikan:

Balance sheet as of December 31, 2012 to December 31, 2011 informing:

Posisi aktiva dan pasiva mengalami penurunan sebesar Rp 2,8 milyar dibanding Desember 2011, hal tersebut disebabkan oleh : a) Turunnya nilai persediaan perusahaan (berdasarkan hasil audit Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur disepakati Pos Kas dan Setara Kas, Piutang dan Persediaan PT. PAK Tahun 2011 oleh KAP HMR) yang berdampak pada turunnya ekuitas perusahaan.

Position of assets and liabilities decreased by IDR 2.8 billion compared to December 2011, it is caused by:

b) Adanya kerugian perusahaan akibat kebakaran yang terjadi di pabrik PT. PAK. pada tanggal 05 Agustus 2012 yang menghabiskan Bangunan, mesin-mesin dan perlengkapan lainnya.

VII. Prospek Usaha 1. Setelah terjadi kebakaran pada tahun 2012, PT. PAK berencana membangun kembali pabrik derivate dan terpentin pada tahun 2013, mengingat kebutuhan peluang/pasar yang cukup besar. 2. Produk jadi PT. PAK berupa Rosin Easter sudah memiliki pasar yang cukup baik, selain itu PT. PAK merupakan satu-satunya produsen Rosin Easter di Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk eksklusif. . Kecukupan bahan baku berupa getah dapat diperoleh di Sumatra dan Sulawesi serta dari Perum Perhutani.

a) The fall in the value of company stock (based on the results of audits of Independent Accountant’s Report on the Implementation of the agreed procedure of Cash Post and Cash Equivalents, Accounts Receivable and Inventory of PT. PAK in 2011 by KAP HMR) which have an impact on the decline in the company’s equity. b) The company’s losses due to a fire that occurred at the PT. PAK. on August 5, 2012 were spent building, machinery and other equipment. VII. Business Prospects 1. After a fire in 2012, PT. PAK plans to rebuild the derivatives and turpentine factory in 2013, given the need for opportunities / substantial market. 2. Finished products of PT. PAK in form of Rosin Easter already have a pretty good market, in addition, PT. PAK is the only manufacturer of Rosin Easter in Indonesia, so that the resulting product is a proprietary product. Sufficiency of raw materials in the form of sap can be obtained in Sumatra and Sulawesi, and from Perum Perhutani.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Professional Institutions of the Company Supporting Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta - Akuntan Pelayanan Hendrawinata Eddy & Siddharta Public Accounting Firm - Accounting Services Kantor Pusat Head Office Gedung Ariobimo Sentral Jl HR Rasuna Said Kav 5 Bl X-2 Gedung Ariobimo Sentral Lantai 3 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta (021) 52900918 Fax: (021) 52900917

84

Perum Perhutani



Profile of The Supervisory Board

Profil Dewan Pengawas

Hadi Daryanto Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 20 Oktober 1957 (56 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1981, serta studi S2 dan S3 di Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy - Perancis. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 22 Juli 2011 dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas pada tanggal 6 Februari 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Indonesian citizen, born in Bandung, October 20, 1957 (56 years old). He completed his bachelor degree study in Bogor Institute of Agriculture in 1981, as well as his master and doctoral degree studies at the Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy - France. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since July 22, 2011 and designated as Chairman of the Supervisory Board on February 6, 2012.

Sri Puryono Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Sragen, 29 Februari 1960 (53 tahun). Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada serta studi S3 di Universitas Diponegoro. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 20 Juli 2007 dan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-312/ MBU/2012 diangkat kembali untuk periode jabatan kedua. Saat ini juga menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah. Indonesian citizen, born in Sragen, February 29, 1960 (53 years old). He completed his bachelor and master degree studies at Gadjah Mada University and doctoral study at the University of Diponegoro S3. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since July 20, 2007 and by the Ministry of SOEs Decree No. SK-312/MBU/2012, he reappointed for a second term period. Currently, he also serves as Assistant Economic and Development of Provincial Secretariat of Central Java.

Perum Perhutani


85


Harianto Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja-Bali, 21 Oktober 1958 (55 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982, studi S2 di Institut Pertanian Bogor dan S3 di La Trobe University, Melbourne - Australia. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 20 Desember 2006 dan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP60/MBU/2012 diangkat kembali untuk periode jabatan kedua. Saat ini juga bekerja sebagai Dosen Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor. Indonesian citizen, born in Singaraja-Bali, October 21, 1958 (55 years old). He completed his bachelor and master degree studies at in Bogor Institute of Agriculture. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since Desember 20, 2006 and by the Ministry of SOEs Decree No.. 60/MBU/2012 he reappointed for a second term period. Currently, he also serves as lecturer at Bogor Institute of Agriculture..

Rasiyo Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, 17 Desember 1951 (62 tahun). Menyelesaikan studi S1 di IKIP Negeri Surabaya pada tahun 1978, studi S2 dan S3 di Universitas Tujuhbelas Agustus Surabaya. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 31 Agustus 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Indonesian citizen, born in Madiun, December 17, 1951 (62 years old). He completed his bachelor degree study at IKIP Surabaya in 1978, while master and doctoral degree studies at t University of 17 Agustus Surabaya. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since August 31, 2009. He currently serves as Provincial Secretary of East Java Province.

86

Perum Perhutani



Ediwan Prabowo Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar, 4 Oktober 1961 (52 tahun). Menyelesaikan pendidikan Akademi Militer pada tahun 1984 dan studi S1 Ilmu Politik pada tahun 2003. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 22 Juli 2011. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan dan sejak 8 Maret 2013 menjabat sebagai Panglima Kodam V Brawijaya. Indonesian citizen, born in Makassar, October 4, 1961 (52 years old). He graduated from the Military Academy in 1984 and bachelor degree study on Political Science in 2003. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since July 22, 2011. Previously, he served as Chief of Defense Facilities Agency, the Ministry of Defence then since March 8, 2013, he served as Commander of Military Command Territory V Brawijaya.

Sarwono Kusumaatmadja Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 24 Juli 1943 (70 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974. Pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (1999-2001), Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998), dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993). Sebelumnya pernah menjadi Komisaris Utama PT Energy Management Indonesia (Persero) dan diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 6 Februari 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Penasihat Wakil Presiden RI dan Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Indonesian citizen, born in Jakarta, July 24, 1943 (70 years old). He completed hi bachelor degree in the Bandung Institute of Technology in 1974. He have once officiated as Minister of Marine and Fisheries (1999-2001), Minister of Environment (1993-1998), and Minister of State for Administrative Reform (1988-1993). Previously have been a Commissioner of PT. Energy Management Indonesia (Persero) and was appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since February 6, 2012. He currently serves as an Advisor to the Vice President of the Republic of Indonesia and Advisor to the Minister of Marine and Fishery.

Perum Perhutani


87


Adiari Nurcahyanto Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 10 Juli 1957 (56 tahun). Menyelesaikan studi S2 di University of Haven, USA. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 8 Mei 2012 menggantikan Bapak Daniel Sparringa. Saat ini juga menjabat sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara. Indonesian citizen, born in Yogyakarta, July 10, 1957 (56 years old). He completed his master degree studies at the University of Haven, USA. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since May 8, 2012 to replace Mr. Daniel T. Sparringa. He currently serves as Deputy V of National Intelligence Agency.

Lex Laksamana Zainal Lan Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 Oktober 1952 (61 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 20 Juli 2007 dan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-312/ MBU/2012 diangkat kembali untuk periode jabatan kedua. Telah mengundurkan diri dan terhitung mulai 2 Januari 2013 sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Indonesian citizen, born in Bandung, October 19, 1952 (61 years old). He completed his bachelor degree study at the Bandung Institute of Technology in 1977. Appointed as Supervisary Board of Perum Perhutani since July 20, 2007 and by the Ministry of SOEs Decree No. SK-312/MBU/2012, he reappointed for the second term period. He has resigned and starting from January 2, 2013 was no longer served as Supervisory Board of Perum Perhutani. Previously, he also served as Provincial Secretary of West Java Provinc

88

Perum Perhutani



Daniel T. Sparringa Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1959 (54 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1983, studi S2 dan S3 di Flinders University, Australia. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 22 Juli 2011 sampai dengan 8 Mei 2012 dan digantikan oleh Bapak Adiari Nurcahyanto. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI bidang Komunikasi Politik. Indonesian citizen, born in Sidoarjo, June 25, 1959 (54 years old). He has completed his bachelor degree studies at Airlangga University in Surabaya in 1983, master and doctoral degree studies at Flinders University, Australia. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since July 22, 2011 until May 8, 2012 and was replaced by Mr. Adiari Nurcahyanto. He currently serves as Presidential Special Assistant of Political Communication field.

Wawan Ridwan Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 24 Desember 1956 (57 tahun). Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani sejak 8 Maret 2013 menggantikan Bapak Lex Laksamana Zainal Lan. Saat ini juga menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat. Indonesian citizen, born in Bandung, December 24, 1956 (57 years old). He completed his bachelor and master degree studies at the Bogor Institute of Agriculture. Appointed as Supervisory Board of Perum Perhutani since March 8, 2013 to replace Mr. Zainal Lex Laksamana Lan. Currently, he also serves as Assistant Economic and Development of Provincial Secretariat of West Java.

Perum Perhutani


89


Profil Direksi

Board of Directors Profile

Direksi Perhutani bertanggungjawab pada seluruh aktivitas tata kelola dan performance kinerja perusahaan negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

Board of Directors of Perhutani are responsible for all management activities and corporate state performance that stipulated in Government Regulation No. 72 of 2010.


BAMBANG SUKMANANTO. Lahir pada tahun 1959 (usia 54 tahun). Direktur Utama. Menjabat Direktur Utama sejak sejak 22 Juli 2011 sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-170/ MBU/ 2011. Jabatan terakhir sebelum berkarir di Perhutani adalah sebagai Sekretaris Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI. Merupakan sarjana Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor lulusan 1983. Mendapat gelar Master of Science dari Ateneo De Manila University Philippine tahun 1992, dan Doktor Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 2007. Born in 1959 (age 54 years old). President Director. Appointed as President Director since July 22, 2011 as the Minister of SOEs Decree No.: KEP-170/MBU / 2011. His last position before his career in Perhutani was as Secretary of the Directorate General of Forest Utilization, Directorate General of Forest Utilization, Ministry of Forestry of Republic of Indonesia. He is a Forestry graduate of the Faculty of Forestry, Bogor Institute of Agricultural, graduate in 1983. Received a Master of Science from the Ateneo De Manila University Philippine in 1992, and Doctorate Degree in Agricultural Economics from Bogor Institute of Agriculture in 2007.

90

Perum Perhutani



Direktur SDM dan Umum

Director of HR and General Affairs ACHMAD FACHRODJI. Lahir pada tahun 1960 (usia 53 tahun). Direktur SDM dan Umum. Menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum terhitung 27 Juni 2010. Lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dan meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis tahun 2010 dari perguruan tinggi yang sama, Karir sebelumnya adalah Direktur Industri dan Pemasaran Perum Perhutani sejak tahun 2005. Born in 1960 (age 53 years old). Director of Human Resources and General. Served as Director of Human Resources and General since June 27, 2010. Graduates of the Faculty of Forestry, Bogor Institute of Agricultural, and a Doctorate degree in Business Management in 2010 from the same college. His career previously was Director of Marketing of Perum Perhutani since 2005.

Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis Director of Planning and Strategic Development TEDJO RUMEKSO. Lahir pada tahun 1955 (usia 58 tahun). Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategis. Menjabat sebagai Direktur Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi sejak 22 Juli 2011. Karir sebelumnya adalah Direktur Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat Perum Perhutani. Lulusan Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1978. Born in 1955 (age 58 years old). Director of Strategic Planning and Development. Served as Director of Strategic Planning and Development since July 22, 2011. Previous career was Director of Forest Enterprise Rehabilitation and Business Development of Perum Perhutani. Graduates as Bachelor on Forestry of Bogor Institute of Agricultural in 1978.

Perum Perhutani


91


Direktur Keuangan Director of Finance

MORGAN SYARIF LUMBAN BATU. Lahir pada tahun 1958 (usia 55 tahun). Direktur Keuangan. Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 8 Mei 2012 sampai sekarang. Karir sebelumnya adalah Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I (eselon II) Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Born in 1958 (age 55 years old). Director of Finance. Served as Director of Finance since May 8, 2012 until now. Previous career was Assistant Deputy of Primary Industries I (Echelon II) Ministry of SOEs.

Direktur Industri Kayu dan Non Kayu Director of Timber and Non-Timber Industry

HERU SISWANTO. Lahir pada tahun 1959 (usia 54 tahun). Direktur Industri Kayu dan Non Kayu. Menjabat sebagai Direktur Industri Kayu dan Non Kayu sejak 22 Juli 2011. Karir sebelumnya adalah Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Lulusan Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982. Born in 1959 (age 54 years). Director of Timber and Non-Timber Industry. Served as Director of Timber and Non-Timber Industry since July 22, 2011. Previous career was Head of Perum Perhutani Unit I Central Java. Graduates as Bachelor on Forestry of Bogor Institute of Agricultural in 1982.

92

Perum Perhutani



Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Director of Forest Resource Management and Forest Community Business Development MUSTOHA ISKANDAR. 1960 (usia 53 tahun). Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat. Menjabat Direktur PSDH dan PUHR sejak 22 Juli 2011. Lulusan Sarjana Kehutanan dari Universitas Gajah Mada, Strata 2 Development Management UPLB Los Banos Philippines, memperoleh gelar Doktor Human Resources Management Universitas Padjajaran Bandung. Sebelum berkarir di Perhutani bekerja sebagai Direktur Utama Inhutani IV. 1960 (age 53 years old). Director of Forest Resource Management and Forest Enterprise Business Development. Appointed Director PSDH and PUHR since July 22, 2011. Graduates as Bachelor on Forestry of the University of Gajah Mada, Master Degree on Development Management UPLB Philippines Los Banos, earned a Doctoral Degree of Human Resources Management Padjadjaran University, Bandung. Prior to a career in Perhutani, he work as President Director of INHUTANI IV.

Direktur Pemasaran Director of Marketing M. SOEBAGJA. 1960 (usia 53 tahun). Menjabat Direktur Pemasaran sejak 8 Mei 2012. Menyelesaikan studi S1 Ekonomi di Universitas Islam Nusantara Bandung 1985 dan studi Magister Manajemen di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang 2011. Karir sebelumnya adalah Asisten Direktur Keuangan Perum Perhutani. 1960 (age 53 years old). Appointed as Director of Marketing since May 8, 2012. He completed his bachelor degree on Economic study at theNusantara Islamic University of Bandung in 1985 and Master of Management studies at the Seventeen August University of Semarang in 2011. His previous career was Assistant Director of Finance of Perum Perhutani.

Perum Perhutani


93


Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Profile

Perum Perhutani 100% sahamnya dikuasai oleh Negara. Pernyataan itu berdasarkan PP no 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani.

100% of Perum Perhutani’ share is owned by the State. This statement based on Government Regulation No.72 Year 2010, about Perum Perhutani.

Dengan demikian, tidak ada laporan tentang “Kronologis Pencatatan Saham” dan “Kronologis Pencatatan Efek Lainnya” dalam Laporan Tahunan Perum Perhutani ini.

Thus, there will be no report on Chronology of Stock Listing and Listing Chronology of the Other Securities and Securities Rating in this Perum Perhutani’s Annual Report.

94

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management’s Discussion and Analysis

Perum Perhutani


95


Overview

Tinjauan Umum

M

W

elemahnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa, mulai berimbas ke Indonesia, dengan turunnya ekspor. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2012 masih bisa mencapai 6,23% (YoY) dan angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN serta negara dengan angka inflasi terendah se-Asia Pasifik, namun lebih rendah dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar 6,5%. Pertumbuhan ini juga lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang mampu mencapai 6,5%. Adapun nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 mencapai IDR 2.618,1 trilyun, naik sebesar IDR 153,4 trilyun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai IDR 2.464,7 trilyun.

eakening of economic growth in the United States and Europe, began to affect Indonesia, with declining exports. Despite Indonesia’s economic growth in 2012 could still reach 6.23% (YoY) and the numbers make Indonesia as the country with the highest economic growth in ASEAN and as the lowest inflation rate in Asia Pacific, but it lower than The State Budget Assumptions (APBN) in 2012 amounted 6.5%. This growth is also lower than in 2011 which is able to reach 6.5%. The value of the Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia based on year 2000 constant prices in 2012 reached IDR 2,618.1 trillion, an increase of IDR 153.4 trillion compared to 2011 to reach IDR 2,464.7 trillion.

Sementara itu, tekanan pelemahan ekonomi global berimbas pada melambatnya ekspor nasional karena berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Di tahun 2012 ekspor Indonesia tercatat tumbuh sebesar 2,01% (YoY). Sementara itu, impor tumbuh jauh lebih tinggi yaitu sebesar 6,65% (YoY).Laju pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan komponen ekspor menyebabkan Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan.

Meanwhile, the pressure of the global economic downturn impact on national exports slowing due to reduced demand from export destinations. In 2012, Indonesia’s exports recorded a growth of 2.01% (YoY). Meanwhile, imports grew much higher at 6.65% (YoY). Import growth rates higher than the export component causing Indonesia still has a trade deficit.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu, nampaknya Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya di tahun 2013 ini karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun.

Under conditions of an uncertain global economy, Indonesia still seems to be relying on domestic consumption and investment to boost economic growth in 2013 is due to the contribution of exports can not be expected due to the declining global demand.

96

Perum Perhutani



Tinjauan Bisnis

Business Overview

Kayu Jati dipasarkan dalam bentuk log dan kayu olahan (furniture, FJL, housing component, veneer, flooring, dll). Pelanggan yang membeli kayu Jati berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pelanggan dalam negeri dilayani oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Pemasaran Kayu (untuk log), dan KBM Industri Kayu (untuk kayu olahan). Pelanggan dari manca negara berasal dari Eropa (Perancis, Belanda, Italia, Inggris, Norwegia), Asia (Korea, Jepang, Cina, Singapura, dan Timur Tengah), Amerika Serikat dan sekitarnya.

Teak wood is marketed in the form of logs and processed wood (furniture, FJL, housing components, veneer, flooring, etc.). Customers who bought the Teak wood comes from within the country and abroad. Domestic customers are served by Independent Business Unit (KBM) Wood Marketing (for logs), and KBM Wood Industry (for wood). Customers from foreign countries from Europe (France, Netherlands, Italy, Britain, Norway), Asia (Korea, Japan, China, Singapore, and the Middle East), United States and surroundings.

Kayu Rimba (Mahoni, Pinus, Damar, Sengon, Rasamala, Akasia, Sonokeling) dipasarkan dalam bentuk log dan hasil olahan (housing component, flooring, plywood). Pelanggan Dalam Negeri (80%) dilayani oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Pemasaran Kayu (untuk log), dan KBM Industri Kayu (untuk kayu olahan). Pelanggan Dalam Negeri (20%) berasal dari negara Asia.

Non-Teak wood (Mahogany, Pine, Damar, Sengon, Rasamala, Akasia, Sonokeling) is marketed in the form of logs and processed products (housing component, flooring, plywood). Domestic customers (80%) are served by Independent Business Unit (KBM) Wood Marketing (for logs), and KBM Wood Industry (for wood). Domestic customers (20%) came from Asian countries.

Perbaikan kondisi perekonomian diyakini akan berpengaruh positif pada permintaan kayu olahan. Produk kayu olahan yang banyak digunakan sebagai barang-barang rumah tangga, seperti furniture, floor tile dan sejenisnya diyakini akan semakin meningkat, seiring dengan membaiknya perekonomian.

Improvement in economic conditions is believed to be a positive influence on the demand for processed wood. Wood-based products are widely used as household items, such as furniture, floor tile and the like are believed to be increasing, in line with the improving economy.

Kayu jati sebagai salah satu produk unggulan Perusahaan, memiliki kurva permintaan yang linier seiring dengan kondisi perekonomian, baik untuk permintaan di pasar global maupun nasional. Untuk permintaan di pasar domestik, produk kayu jati Perusahaan baik masih berupa tebangan maupun olahan tetap mendominasi. Sementara untuk memenuhi pasar global, Perusahaan (Indonesia), dengan merk ”java teak” harus siap untuk bersaing dengan produksi kayu jati dari beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, maupun di Asia.

Teak wood as one of the Company’s flagship product, has a linear demand curve in line with economic conditions, both for the global market demand and nationally. To demand in the domestic market, teak wood products is still a good company felled and processed continued to dominate. To supply the global market, the Company (Indonesia), with the brand “java teak” should be ready to compete with teak production of some neighboring countries in Southeast Asia, and in Asia.

Peningkatan produksi kayu jati Myanmar, Thailand, Vietnam dan Malaysia patut diwaspadai, mengingat berbagai negara tersebut telah lama merintis dan meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan produksi kayu jati dengan jenis tanaman jati unggul dengan durasi penanaman yang semakin singkat. Negara lain di kawasan Asia yang harus diwaspadai adalah India, yang telah lama mengembangkan tanaman jati dengan pola

Increased production of teak Myanmar, Thailand, Vietnam and Malaysia should be wary, given the variety of the country has long pioneered and improve the quality of the management of production forests with teak wood with superior teak plants growing increasingly shorter duration. Other countries in the region to watch is India, which has long been developing crops with teak agroforestry patterns. Even though domestic demand is very high,

Prospek Produk Kayu

Prospects of Wood Products

Perum Perhutani


97


agroforestry. Sekalipun permintaan domestik sangat tinggi, namun pola agroforestry yang telah berjalan dan direncanakan dengan matang di India masih mungkin membuat negara itu mampu memasok produk kayu olahan jati ke pasar global.

but the pattern of agroforestry has been running and well planned in India is still possible to make the country capable of supplying teak wood products to the global market.

Selain itu tuntutan masyarakat internasional akan kejelasan asal-usul kayu (tidak hanya untuk kayu jati) yang diproduksi dan dipasarkan di pasar global, membuka peluang tersendiri bagi Perusahaan maupun bagi Indonesia. Hal ini mengingat dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia dengan luas hutan yang jauh lebih besar, volume maupun nilai ekspor produk kayu tebangan maupun kayu olahan bisa kalah oleh Malaysia yang luas hutan pengelolaannya jauh lebih kecil.

In addition to the international community’s demand for clarity the origin of wood (not only for teak) manufactured and marketed in the global market, its own opportunities for the Company and for Indonesia. This is because in recent years, Indonesian forest area is much larger, the volume and value of exports of timber products harvested and processed wood can be defeated by a large Malaysian forest management is much smaller.

Sertifikasi FSC untuk menekan angka pembalakan liar yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya keganjilan tersebut diharapkan mampu mengubah peta kekuatan pemasaran kayu di kawasan Asia Tenggara. Konsep pengelolaan hutan lestari (PHL) dan proses sertifikasi yang kini giat dilaksanakan oleh Perusahaan diharapkan mampu menciptakan peluang bagi meningkatnya pemasaran produk kayu di pasar global.

FSC certification to reduce the number of illegal logging which is suspected to be the cause of the anomaly is expected to change the map timber marketing force in Southeast Asia. The concept of sustainable forest management (SFM) and the certification process is now actively implemented by the Company is expected to create opportunities for increased marketing of wood products in the global market.

Selain produk kayu jati, produk kayu rimba (mahoni, pinus, sonokeling dan sebagainya) yang lebih banyak dipasarkan di dalam negeri diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan permintaan maupun harga jualnya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya operasi penertiban pembalakan liar guna menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Peningkatan kegiatan perekonomian dan membaiknya kondisi keuangan masyarakat luas di Indonesia diperkirakan akan berpengaruh positif pada permintaan produk furniture maupun bahan bangunan dari kayu. Dengan demikian prospek pemasaran produk kayu dari hutan pengelolaan Perum Perhutani pada masa mendatang diharapkan akan membaik.

In addition to teak wood products, Non-Teak woodproducts (mahogany, pine, rosewood and so on) are more heavily marketed in the country is expected to continue to experience an increase in demand and selling price. One reason is the large number of operations in order to curb illegal logging and forest preserve environment. Increased economic activity and improving public financial condition in Indonesia is expected to be a positive influence on the demand for furniture and building materials from wood. Thus the marketing prospects of timber products Perum Perhutani forest management in the future will get better.

98

Perum Perhutani



Prospek Produk Non Kayu

Prospect of Non-Timber Products

Produk SDH hutan non-kayu yang menjadi unggulan Perum Perhutani adalah gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, madu, air minum dalam kemasan, kepompong dan benang sutera dan berbagai produk hasil hutan non kayu lain. Produk gondorukem, terpentin dan minyak kayu putih mendominasi perolehan penjualan produk kelompok ini. Dua produk unggulan, yakni gondorukem dan terpentin diolah dari getah pohon pinus. Minyak kayu putih diolah dari porses penyulingan daun kayu putih. Gondorukem dan minyak kayu putih banyak digunakan pada industri farmasi.

The non-timber forest resources products as flagship product of Perum Perhutani are gum rosin, turpentine, eucalyptus oil, honey, bottled drinking water, cocoon and silk yarn and products various other non-timber forest products. Gum rosin, turpentine and eucalyptus oil product, dominate the product sales gain pf this group. Two flagship products, ie, processed Gum Rosin and turpentine from pine tree sap. Eucalyptus oil is processed from the leaves of eucalyptus distillery porses. Gum Rosin and eucalyptus oil is widely used in the pharmaceutical industry.

Untuk produk-produk obat-obatan dan industri farmasi, saat ini tengah berkembang satu kecenderungan pada pengguna maupun pada pengolah, untuk menggunakan produk-produk hasil alam sebagai bahan baku utama pembuatan obatobatan, bukan lagi bahan sintetik. Kecenderungan ”back to nature” untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi tersebut membuat permintaan maupun harga gondorukem maupun minyak kayu putih cenderung meningkat.

For products medicines and pharmaceutical industries, are currently developing a tendency on the user as well as the processing, for use of products derived from nature as the main raw material of manufacture pharmaceuticals and no longer synthetic materials. The tendency of “back to nature” to meet the needs of the pharmaceutical industry is making demand and the price gondorukem and eucalyptus oil are likely to increase.

Mengingat harga produk olahan gondorukem sebagai bahan baku farmasi yang bernilai ekonomis jauh lebih tinggi, maka ada peluang bagi Perum Perhutani untuk masuk ke industri hilir dari gondorukem dengan membangun industri pengolahan gondorukem menjadi bahan baku obat setengah jadi. Bahan baku yang melimpah dan industri farmasi dalam negeri yang juga tengah berkembang pesat merupakan peluang yang baik untuk dimanfaatkan.

Perum Perhutani

Considering the price of refined products gondorukem as pharmaceutical raw materials is much higher economic value, then there is an opportunity for Perum Perhutani to enter the downstream industry of Gum Rosin Gum Rosin processing industry by building a semi-finished raw materials. Abundant raw materials and growing domestic pharmaceutical industry rapidly is a good opportunity to be exploited.


99


Produk unggulan maupun produk berprospek lain dari hasil optimalisasi SDH adalah madu, benang sutera dan air minum dalam kemasan (AMDK). Seluruh produk ini memberikan peluang meningkatnya pendapatan perusahaan di masa mendatang. Untuk produk AMDK, dengan merk ’Air Perhutani” peluang peningkatan kontribusi-nya terhadap pendapatan semakin terbuka, mengingat Perusahaan telah mendapatkan komitmen pembelian dari luar negeri dalam jumlah yang cukup besar.

Excellent products as well as other prospective product of forest are the result of optimization of honey, silk yarn and bottled drinking water (drinking water). All of these products provide increased revenue opportunities in the future. For bottled water products, with the brands’ Water Perhutani “opportunities to increase revenue contribution of its more open, since the Company has secured a commitment of purchase from abroad in large numbers.

Produk lain yang juga menjanjikan adalah pemanfaatan eko-turisme, berupa paket-paket wana-wisata ke obyek-obyek wisata alam di wilayah pengelolaan Perusahaan. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkembangnya kesadaran untuk berpartisipasi pada pemeliharaan kelestarian lingkungan membuat pasar wana-wisata ini semakin terbuka. Bagi Perusahaan, meningkatnya kegiatan eko-turisme akan memberi dampak positif, berupa semakin tingginya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut memelihara kelestarian kawasan hutan. Disamping itu kegiatan eko-turisme membuka pasar bagi produk-produk hasil hutan dari masyarakat desa hutan, membuka peluang kerja sehingga pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.

Another promising product is the use of eco-tourism, such as ecotourism packages-travel nature tourism objects in the Company’s management. Rising incomes and a growing awareness to participate in the maintenance of environmental sustainability make-tourism ecotourism market is more open. For the Company, increasing eco-tourism activities will have a positive impact, such as increasing the support and participation of the community to participate in the forest preserve. Besides the eco-tourism activities open market for forest products from the community forest villages, employment opportunities and ultimately the welfare of society.

100

Perum Perhutani



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Business Operational Review By Segment

PRODUKSI

PRODUCTION

Produksi Kayu

Timber Production

erum Perhutani menargetkan produksi kayu jati dan kayu rimba pada tahun ini masingmasing akan mencapai sekitar setengah dari total target produksi kayu bundar 839.835 meter kubik.

erum Perhutani targetted on teak wood and non teak wood production this year will each account for about half of wood total production target of 839,835 cubic meters of round wood.

P

Pada awalnya Perum Perhutani lebih fokus pada komoditas kayu jati tetapi saat ini pasar menginginkan jenis kayu yang lebih beragam, sehingga jumlah produksinya kini lebih berimbang, bahkan sedikit lebih banyak pada kayu rimba. Perum Perhutani menargetkan produksi kayu jati dapat mencapai 367.206 m3 atau 43,72% dari total produksi kayu bulat. Sisanya 472.629 m3 berasal dari kayu rimba. Adapun kelompok kayu yang termasuk dalam jenis kayu rimba antara lain mahoni, rasamala, sonokeling, pinus, Sonokembang, Sonobrit, Damar, Akasia, Jabon, Sengon, Gmelina, Rasamala dan Johar. Produk kayu jati Indonesia rupanya mulai diminati pasar Eropa. Perum Perhutani telah memperoleh kontrak kayu jati ke Eropa senilai Rp 324 miliar. Kayu jati Perum Perhutani sudah bersertifikasi sehingga para pembeli yakin kayu tersebut legal. Di Eropa, sertifikasi kayu ini cukup penting. Saat ini, ada lima Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari yaitu KPH Kendal, Kebonharjo, Cepu, Randublatung, dan Ciamis. Selanjutnya menyusul dalam waktu dekat adalah KPH Madiun dan Banyuwangi Utara. Diharapkan ekspor kayu tersebut mampu membantu kinerja Perhutani tahun ini. Pada 2012 ini, Perhutani menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,7 triliun dan laba bersih sebesar Rp 191 miliar. Target pendapatan Perhutani tahun ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp 3,3 triliun. Berdasarkan catatan dari Perhutani, saat ini produk kayu memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan Perhutani. Sekitar 49% kontribusi berasal dari produk kayu sedangkan sisanya adalah pendapatan dari produksi non-kayu, namun krisis ekonomi di Eropa akan berpengaruh terhadap kinerja pendapatan Perhutani. Sebab, lemahnya kondisi perekonomian di Eropa membuat harga dan pesanan Perhutani tersendat. Perum Perhutani

P

Perum Perhutani initially focus more on teak commodity market but now want a wider range of types of wood, so total production is now more balanced, even a little more in the non teak wood. Perum Perhutani teak production target is to reach 367,206 cubic meters or 43.72% of the total roundwood production. The remaining 472,629 cubic meters of wood are from the non teak wood. The non teak group includes the type of wood such as mahogany wood, Rasamala, rosewood, pine, Sonokembang, Sonobrit, Damar, Akasia, Jabon, Sengon, Gmelina, Rasamala and Johar. Indonesian teak products apparently began to attract the European market. Perum Perhutani teak wood has obtaned a contract to Europe valued at IDR 324 billion. Perum Perhutani teak wood has been certified that buyers believe the credibility. In Europe, this wood certification is quite important. Currently, there are five Forest Management Unit (FMU) which certified sustainable forest management ie KPH Kendal, Kebonharjo, Cepu, Randublatung, and Ciamis. Then two FMU will be certified in the near future ie KPH Madiun and North Banyuwangi. The timber exports are expected to assist the performance of Perhutani this year. In 2012, the forestry revenue target is of IDR 3.7 trillion and net profit of IDR 191 billion. Perhutani revenue target this year is greater than last year’s actual revenue of IDR 3.3 trillion. Based on records from Perhutani, the current wood products contributed most to revenue Perhutani. Approximately 49% contribution comes from wood products while the rest income is from non-timber production, but the economic crisis in Europe will affect the performance of forestry revenue. Therefore, the weak economic conditions in Europe made the price and order Perhutani faltered. Laporan Tahunan | Annual Report | 2012

101

Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis Kegiatan produksi hasil hutan kayu Perum Perhutani tahun 2012 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan yang disahkan oleh Perum Perhutani dan disetujui oleh Menteri Kehutanan. Aturan tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/MenhutII/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani.Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor P.01/VIBUHT/2012 tentang Petunjuk Teknik Penataan Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Di Wilayah Perum Perhutani.

Timber production activities Perum Perhutani in 2012 conducted in accordance with Forest Sustainability Plan Settings endorsed by Perum Perhutani and approved by the Ministry of Forestry. The rules are based on the Regulation of the Minister of Forestry No. P.60/Menhut-II/2011 on Guidelines for Setting Forest Sustainability Plan and Annual Plan in The Area Of Perum Perhutani. The Regulation are followed by the Director General of Forestry Enterprises No. P.01/VI- BUHT/2012 Arrangement on Guidelines for Forest Engineering and Forest Sustainability Plan Settings (RPKH) In the area Perum Perhutani.

Berdasarkan RKAP tahun 2012 target produksi kayu bundar sebanyak 839.835 m3, terdiri dari kayu bundar Jati sebanyak 367.206 m3 dan kayu bundar Rimba sebanyak 472.629 m3. Sampai dengan Desember 2012, realisasi luas tebangan jenis Jati mencapai 26.317 Ha (70% dari RKAP 2012 seluas 37.817 Ha), dengan produksi kayu pertukangan Jati mencapai 403.432 m3 (104% dari RKAP 2012 sebanyak 387.920 m3). Terjadinya penurunan produksi kayu Jati ini dibandingkan tahun 2011 disebabkan rencana keluasan areal produksi yang jauh lebih rendah dari tahun 2011. Kondisi ini secara langsung berdampak pada volume produksi kayu Jati yang dihasilkan.

By CBP in 2012 production target as many as 839, 835 m3 of round wood, consisting of round teak wood as much as 367,206 m3 of round wood and the round non-teak wood as many as 472,629 m3. As of December 2012, the realization of the cutting area reach 26,317 ha Teak type (70% of CBP in 2012 covering an area of 37 817 ha), with teak sawnwood production reached 403,432 m3 (104% of the CBP 2012 as many as 387,920 m3). The decrease in the production of this rosewood compared to 2011 due to the breadth of the plan area of production is much lower than in 2011. These conditions have a direct impact on teakwood production volumes resulting.

NO

Uraian / Description

Satuan / Unit

Annual Work Plan & Budget 2012

Realisasi sampai dengan Desember / Realization Up To December 2012

1 1

2

3

4

5

6

102

2

3

4

2011 5

% 5:4

6

7

Tebangan A Felling A Luas Width

Ha

2,614

2,615

2,637

100

Produksi Production

M3

263,017

256,101

259,858

97

Luas Width

Ha

9,868

8,867

8,999

90

Produksi Production

M3

75,104

78,548

77,001

105

Luas Width

Ha

-

-

138

-

Produksi Production

M3

-

-

416

-

Luas Width

Ha

-

213

284

-

Produksi Production

M3

-

31,862

18,869

-

Luas Width

Ha

25,335

14,622

27,622

58

Produksi Production

M3

49,799

36,921

79,258

74

Luas Width

Ha

37,817

26,317

39,679

70

Produksi Production

M3

387,920

403,432

435,402

104

Tebangan B Felling B

Tebangan C Felling C

Tebangan D Felling D

Tebangan E Felling E

Tebangan A-E Felling A-E

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis In the matter of non teak on timber production, a decline in the volume of timber production is due to decline in production acreage breadth plan to plan production area in 2011. Realization of cutting area reach 22,313 ha non teak types (87% of CBP in 2012 covering an area of 25,714 ha) with a production of non-teak sawnwood reaching 525,488 m3 (105% from 2012 to reach 502,799 m3 CBP).

Pada produksi kayu Rimba, juga terjadi penurunan volume produksi kayu yang disebabkan karena penurunan rencana keluasan areal produksi terhadap rencana keluasan areal produksi tahun 2011. Realisasi luas tebangan jenis Rimba mencapai 22.313 Ha (87% dari RKAP 2012 seluas 25.714 Ha) dengan produksi kayu pertukangan Rimba mencapai 525.488 m3 (105% dari RKAP 2012 sebanyak 502.799 m3).

NO

1 1

2

3

4

5

6

Satuan / Unit

Uraian / Description

2

Realisasi sampai dengan Annual Work Plan & Budget Desember / Realization Up To December 2012

%

2012

2011

5:4

5

6

7

3

4

Tebangan A Felling A Luas Width

Ha

1,079

987

571

91

Produksi Production

M3

144,712

121,701

102,636

84

Tebangan B Felling B Luas Width

Ha

12,503

7,554

8,910

60

Produksi Production

M3

209,422

214,579

223,599

102

Tebangan C Felling C Luas Width

Ha

-

-

9

-

Produksi Production

M3

-

-

189

-

Luas Width

Ha

-

2,303

755

-

Produksi Production

M3

-

124,955

77,807

-

Tebangan D Felling D

Tebangan E Felling E Luas Width

Ha

12,132

11,469

15,580

95

Produksi Production

M3

148,665

64,252

129,607

43

Tebangan A-E Felling A-E Luas Width

Ha

25,714

22,313

25,825

87

Produksi Production

M3

502,799

525,488

533,839

105

Perum Perhutani


103


Produksi Non Kayu Perum Perhutani tidak hanya mengandalkan pendapatan dari hasil hutan kayu, tetapi mulai meningkatkan pendapatan dari hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu tersebut meliputi hasil hutan yang belum diolah maupun yang melalui proses pengolahan (pabrikasi),diantaranya :

Non Timber Production Perum Perhutani not rely solely on income from timber harvesting, but began to increase income from non-timber forest products. NTFPs include unprocessed forest products as well as through processing (manufacturing), including: a. Pine sap

a. Getah Pinus Pinus merkusii menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi gondorukem dan terpentin untuk pasar nasional maupun internasional. Melalui proses destilasi, getah pinus diubah menjadi gondorukem dan terpentin. Indonesia kalah jauh dari Cina yang menduduki peringkat pertama produksi getah dunia dengan sadapan hutan pinus seluas 1.3 juta hektar dengan produksi per pohonnya 6 kilogram per tahun.Luas sadapan getah pinus di Indonesia, mencapai 145.000 hektar dengan produksi getah per pohonnya 2.4 kg per tahun. Kontribusi Indonesia pada pasar getah internasional berkisar 5-8 persen. Cina memasok 80 persen pasar getah dunia. Baik Indonesia maupun Cina, pasar terbesarnya sama, Eropa dan Amerika dengan harga pasaran 1.800-2.000 dolar per ton.

Pinus produce sap that is used as a raw material for the production of Gum Rosin and turpentine to national and international markets. Through a process of distillation, pine resin and turpentine turned into gondorukem. Indonesia lost much of China which was ranked first in the world production of sap tapping pine forests covering 1.3 million hectares with a production of 6 pounds per tree per tapping tahun.Luas pine resin in Indonesia, reaching 145,000 hectares with a production of 2.4 kg of latex per tree per year. Indonesia’s contribution to the international market ranges from 5-8 percent sap. China supplies 80 percent of the world gum market. Both Indonesia and China, its biggest market together, Europe and America with a market price of 1800-2000 dollars per ton.

Pada data tahun 2010, produksi getah pinus Perhutani mencapai 77.000 ton/tahun dan diproyeksikan potensi produksi getah dalam 5 tahun ke depan akan meningkat hingga ± 100.000 ton/tahun.

In the 2010 data, Perhutani pine sap production reached 77,000 tons / year and the projected potential latex production in the next 5 years will increase to ± 100,000 tons / year.

Dengan banyaknya industri kimia, farmasi, hingga makanan di berbagai negara, permintaan getah ini akan terus meningkat. Getah pinus ini bahan baku tinta, cat, wipol, kosmetik, tinner, makanan hingga campuran bahan bakar pesawat luar angkasa.

With many chemical industries, pharmaceutical, to food in many countries, this sap demand will continue to increase. This pine resin raw material ink, paint, wipol, cosmetics, paint thinner, food to fuel mixture spacecraft.

104

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis Perum Perhutani menargetkan produksi getah pinus tahun 2012 sebesar 99.498 ton. Pada tahun 2012, Perum Perhutani mampu menghasilkan 101.266 ton getah pinus (102% dari RKAP 2012), naik 1,18% dari tahun sebelumnya yang mencapai 100.080 ton.

Perum Perhutani targets pine resin production in 2012 amounted to 99 498 tonnes. In 2012, Perum Perhutani is able to produce 101 266 tons of pine resin (102% of RKAP 2012), up 1.18% from the previous year to reach 100 080 tonnes.

Terdapat beberapa cara teknik penyadapan yaitu koakan/quarre, bentuk V, goresan/guratan dan bor, dari keempat teknik tersebut yang paling efektif atau banyak menghasilkan getah pinus adalah dengan menggunakan teknik koakan, Perhutani pun menggunakan teknik tersebut dilapangan.

There are several ways that tapping techniques Koakan / Quarre, V shape, scratches / nicks and drill, of these four techniques are the most effective or many pine resin is produced using techniques Koakan, Perhutani also use these techniques in the field.

Pada tahun 2012, Perum Perhutani memiliki luas kawasan hutan pinus produksi sebesar 163.150 hektar, dengan potensi pohon pinus produksi sebanyak 32.088.888 pohon sehingga didapat produktivitas getah pinus komulatif pada tahun 2012 sebesar 10,48 gr/phn/hr. Produktivitas paling tinggi berada di Unit II Jawa Timur sebesar 12,09 gr/phn/hr, posisi kedua dipegang Unit I Jawa Tengah sebesar 10,48 gr/phn/hr dan terkecil dipegang Unit III Jawa Barat & Banten sebesar 8,19 gr/phn/hr. Daftar produktivitas getah pinus dapat dilihat pada tabel berikut :

In 2012, Perum Perhutani has a land area of 163 150 hectares of pine production, with the potential for pine tree production by 32,088,888 trees in order to get pine sap cumulative productivity in 2012 amounted to 10.48 g / tree / hr. Highest productivity was in Unit II of East Java at 12.09 g / tree / hr, the second position is held Unit I Central Java at 10.48 g / tree / hr and held smallest Unit III West Java and Banten amounted to 8.19 g / tree / hr. List of pine sap productivity can be seen in the following table:

UNIT

1

LUAS Width

JUMLAH

PRODUKSI Production

(4 / 2)

(4 / 3)

(Ha)

Pohon Tree

(Ton)

(Ton/Ha)

(gr/Phn/hr)

(Ha)

Pohon

(Ton)

(Ton/Ha)

(gr/Phn/hr)

2

3

4

5

6

UNIT I

80.579

16.133.417

50.733

0,63

10,48

UNIT II

50.877

9.379.240

34.025

0,67

12,09

UNIT III

31.695

6.576.231

16.150

0,51

8,19

Kualitas getah pinus dibedakan atas dua kelas yaitu getah pinus Mutu I dan Mutu II, dibedakan berdasarkan warna dan kadar kotoran juga kadar air yang terkandung di dalamnya, dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Perum Perhutani

Quality pine resin divided into two classes, namely pine sap Mutu Mutu I and II, distinguished by color and moisture content of impurities contained in it, can be seen from the following picture:


105


Pada tahun 2012 getah pinus dengan Mutu I yang dihasilkan Perum Perhutani sebesar 101.058 ton, naik 0,26% dari tahun sebelumnya, sedangkan Mutu II menurun 0,26%.

In 2012 with Mutu I pine sap produced by Perum Perhutani 101 058 tonnes, up 0.26% from the previous year, while Mutu II decreased 0.26%.

URAIAN

2011

2012

PERUBAHAN Changes

Description

(Ton)

(Ton)

(%)

MUTU I MUTU II TOTAL

99,619

101,058

0.26

461

208

(0.26)

100,080

101,266

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi getah : 1. Kesehatan pohon, yaitu jika pohon sehat mungkin menghasilkan getah lebih banyak. 2. Jarak tanam yaitu hutan pinus dengan jarak tanam yang jarang iklim mikronya tidak lembab dan bersuhu tinggi sehingga menghasilkan getah pinus lebih banyak, demikian sebaliknya. 3. Iklim dan tempat tumbuh yaitu pohon pinus yang tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi, dingin atau di daerah dengan tinggi > 700 m dpl menghasilkan getah sedikit, curah hujan rata-rata < 2.000 mm/thn, suhu antara 22-28 °C dan tinggi tempat 400-700 m dari permukaan laut menghasilkan getah optimal. 4. Bonita yaitu pada tanah yang subur memungkinkan menghasilkan getah pinus yang lebih banyak. 5. Upaya stimulansia yaitu upaya perangsangan pada luka sadapan dengan bahan kimia asam, upaya penggunaan stimulansia harus menggunakan pedoman yang teliti agar tetap ramah lingkungan.

Factors that influence the production of sap: 1. Health of the tree, ie, if a healthy tree may produce more sap. 2. Spacing of the pine, forest with sparse spacing micro climate is not humid and high temperature to produce more pine sap, and vice versa. 3. Climate and a place to grow the pine, tree that grows in areas with high rainfall, cold or in areas with high> 700 m asl produce fewer nodes, the average rainfall <2,000 mm / yr, temperatures between 22-28 ° C and high where 400700 m above sea level produces optimal sap. 4. Bonita, ie the fertile soil allows produce more pine sap. 5. The use of stimulant, this effort leads to stimulation of the wound acidic chemicals, the use of stimulants should attempt to use the guidelines carefully in order to remain environmentally friendly.

b. Kopal

b. Copal

Salah satu hasil hutan bukan kayu yang dapat dirasakan memiliki manfaat yang besar bagi kebutuhan indusri saat ini adalah kopal. Kopal biasa digunakan untuk bahan cat, vernis, plastic, tinta cetak, spiritus, tekstil dan lain-lain. Pada tahun 2009, produksi kopal di Indonesia hanya sebanyak 414 ton (Statistik Kehutanan Indonesia 2011).

One of the non-timber forest products that can be perceived has great benefits for industry-current requirement is copal. Copal used for materials of paint, varnish, plastics, printing inks, spirits, textiles and others. In 2009, production of copal in Indonesia just as much as 414 tons (Indonesian Forestry Statistics 2011).

Kopal merupakan komoditas yang mempunyai prospek nilai ekonomi tinggi dan mempunyai nilai harga yang relatif stabil, namun selama ini kopal baru dijual dalam kondisi bahan mentah, namun secara hipotesis sementara kopal bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi jika kita mampu memperoleh produk berupa turunan dari kopal.

Kopal is a commodity that has a high economic value and the prospect of having a relatively stable price value, but for this new copal is sold in the condition of raw materials, but while copal hypothetically could have a higher resale value if we are able to obtain a product derived from copal .

106

Perum Perhutani



Metode penyadapan yang biasannya digunakan di Perum Perhutani adalah metode quarre, sama halnya dengan teknik penyadapan pada produksi getah pinus. Kopal juga dibedakan atas dua kelas yaitu Mutu U dan Mutu P, dibedakan berdasarkan warna dan kadar kotoran yang terkandung di dalamnya.

Tapping methods that are generally used in Perum Perhutani is Quarre method, as well as the tapping technique on the production of pine resin. Kopal is also divided into two classes, namely Quality and Quality U P, differentiated by color and content contained therein dirt.

Perum Perhutani menargetkan produksi kopal tahun 2012 sebesar 415 ton. Pada tahun 2012, Perum Perhutani mampu menghasilkan 451 ton kopal (109% dari RKAP 2012), naik 0,22% dari tahun sebelumnya yang mencapai 450 ton.

Perum Perhutani kopaltahun targeting production in 2012 amounted to 415 tons. In 2012, Perum Perhutani is capable of producing 451 tons of copal (109% of RKAP 2012), up 0.22% from the previous year to reach 450 tons.

Pada tahun 2012, Perum Perhutani memiliki luas kawasan hutan damar produksi sebesar 3.780 hektar, dengan potensi pohon damar produksi sebanyak 371.944 pohon sehingga didapat produktivitas kopal komulatif pada tahun 2012 sebesar 4,04 gr/ phn/hr. Produktivitas paling tinggi berada di Unit III Jawa Barat & Banten sebesar 8,19 gr/phn/hr, posisi kedua dipegang Unit II Jawa Timur sebesar 4,22 gr/phn/hr dan terkecil dipegang Unit I Jawa Tengah sebesar 3,72 gr/phn/hr. Daftar produktivitas kopal dapat dilihat pada tabel berikut :

In 2012, Perum Perhutani has a land area of 3,780 hectares resin production, with the potential of tree resin production by 371 944 copal tree so obtained cumulative productivity in 2012 amounted to 4.04 g / tree / hr. Highest productivity was in Unit III West Java and Banten at 8.19 g / tree / hr, the second position is held Unit II of East Java at 4.22 g / tree / hr and held the smallest unit of Central Java of 3.72 g / tree / hr. List of copal productivity can be seen in the following table:

UNIT 1

LUAS Width

JUMLAH Total

PRODUKSI Production

(4 / 2)

(4 / 3)

(Ha)

Pohon Tree

(Ton)

(Ton/Ha)

(gr/Phn/hr)

2

3

4

5

6

UNIT I

1.917

199.670

223

0,12

3,72

UNIT II

1.797

163.404

207

0,12

4,22

UNIT III

67

8.870

22

0,33

8,19

Pada tahun 2012 kopal dengan Mutu U yang dihasilkan Perum Perhutani sebesar 271 ton, naik 3,80% dari tahun sebelumnya, sedangkan Mutu II menurun 3,80%.

In 2012 copal with Mutu U generated by Perum Perhutani 271 tons, up 3.80% from the previous year, while Mutu II decreased 3.80%.

URAIAN

2011

2012

Description

(Ton)

(Ton)

(%)

MUTU U

253

271

3.80

MUTU P

197

181

(3.80)

TOTAL

450

451

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam produksi kopal adalah penggunaan stimulansia yang tepat, penyempurnaan teknik/metoda sadapan dan penentuan periode pengambilan getah yang optimal. Dengan mengatur jangka waktu pelukaan,

Perum Perhutani

PERUBAHAN Changes

Factors affecting the production of copal is the right use of stimulants, perfecting techniques / methods leads and determining the optimal sap collection period. With a set time period wounding, wounding ie no time lag is likely to have a positive impact on


107


yaitu ada masa jeda pelukaan kemungkinan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pohon, dengan adanya masa jeda kemungkinan tumbuhan akan melakukan recovery sehingga pada pelukaan berikutnya akan dihasilkan produksi kopal yang optimal.

the growth of the tree, with the possibility of future growth will lag the recovery so that the subsequent wounding of copal will produce optimal production.

c. Eucalyptus leaves

c. Daun Kayu Putih Bagian yang paling berharga dari tanaman kayu putih untuk keperluan produksi minyak atsiri adalah daunnya. Daun kayu putih yang akan disuling minyaknya mulai dipangkas atau dipungut setelah berumur lima tahun. Seterusnya dapat dilakukan setiap sembilan bulan sekali sampai tanaman berumur 30 tahun. Di beberapa daerah yang subur, tanaman kayu putih telah bisa dipungut daunnya pada usia dua tahun. Setiap pohon kayu putih yang telah berumur lima tahun atau lebih dapat menghasilkan sekitar 50-100 kg daun berikut ranting.

The most valuable part of the plant for the production of eucalyptus essential oil is its leaves. Eucalyptus leaves will begin to be trimmed or refined oil collected after the age of five years. So on can be done once every nine months until the plants are 30 years old. In some areas the fertile, eucalyptus plants can have leaves collected at the age of two years. Each eucalyptus tree that has been aged five years or more can produce about 50-100 kg of twigs below the leaves.

Dengan memanfaatkan daun (bukan kayu), diharapkan hutan dapat lebih terpelihara kelestariannya.Perum Perhutani sebagai perusahaan pengelola hutan harus dapat memanfaatkan hutan secara maksimal dengan tetap menjaga kelestariannya.Dengan menanam kayu putih, Perum Perhutani berusaha menggali manfaat ekonomi hutan tanpa banyak mengeksploitasi kayunya.

By utilizing the leaves (not wood), is expected to be maintained forest as kelestariannya.Perum Perhutani forest management company should be able to utilize the full potential of forest while maintaining kelestariannya.Dengan planting eucalyptus, Perum Perhutani forest trying to explore the economic benefits without much exploit its timber.

Perum Perhutani menargetkan produksi daun kayu putih tahun 2012 sebesar 43.815 ton. Pada tahun 2012, Perum Perhutani mampu menghasilkan 43.505 ton daun kayu putih (99% dari RKAP 2012), naik 10,40% dari tahun sebelumnya yang mencapai 39.405 ton.

Perum Perhutani targeting eucalyptus leaf production in 2012 amounted to 43 815 tonnes. In 2012, Perum Perhutani is able to produce 43 505 tonnes of eucalyptus leaves (99% of RKAP 2012), up 10.40% from the previous year to reach 39 405 tonnes.

Pada tahun 2012, Perum Perhutani memiliki luas kawasan hutan kayu putih produksi sebesar 22.759 hektar, dengan potensi pohon kayu putih produksi sebanyak 30.626.874 pohon sehingga didapat produktivitas daun kayu putih komulatif pada tahun 2012 sebesar 4,73 gr/phn/hr. Produktivitas paling tinggi berada di Unit II Jawa Timur sebesar 6,76 gr/phn/hr, posisi kedua dipegang Unit III Jawa Barat & Banten sebesar 4,45 gr/phn/ hr dan terkecil dipegang Unit I Jawa Tengah sebesar 3,25 gr/phn/hr. Daftar produktivitas daun kayu putih dapat dilihat pada tabel berikut :

In 2012, Perum Perhutani has a eucalyptus forest area of production of 22 759 hectares, with a production potential of eucalyptus trees in order to get as many as 30,626,874 eucalyptus leaves cumulative productivity in 2012 amounted to 4.73 g / tree / hr. Highest productivity was in Unit II of East Java of 6.76 gr / tree / hr, the second position is held Unit III West Java and Banten 4.45 gr / tree / hr and held the smallest unit of Central Java of 3.25 g / tree / hr. Register productivity eucalyptus leaves can be seen in the following table:

108

Perum Perhutani



UNIT 1 UNIT I

LUAS Width

JUMLAH Total

PRODUKSI Production

(4 / 2)

(4 / 3)

(Ha)

Pohon Tree

(Ton)

(Ton/Ha)

(gr/Phn/hr)

2

3

4

5

6

4.783

9.824.825

9.577

2,00

3,25

UNIT II

7.135

8.913.896

18.068

2,53

6,76

UNIT III

10.841

11.888.153

15.859

1,46

4,45

Tidak tercapainya produksi daun kayu putih disebabkan kondisi tegakan kayu Putih yang sudah tidak produktif, sehingga diperlukan upaya peremajaan tanaman, juga dipengaruhi oleh musim, selain itu pemungutan daun kayu putih sebaiknya dilakukan pada pagi hari.Alasannya, pada waktu pagi hari daun mampu menghasilkan rendemen minyak kayu putih lebih tinggi dengan kualitas baik.

Failure to achieve production of eucalyptus leaves caused White timber stand conditions that are not productive, necessitating replanting efforts, is also influenced by season, in addition to the collection of eucalyptus leaves hari.Alasannya should be done in the morning, in the morning when the leaves are able to produce oil yield eucalyptus higher with good quality.

d. Lak Cabang

d. Lacquer

Perum Perhutani menargetkan produksi lak cabang tahun 2012 sebesar 251 ton. Pada tahun 2012, Perum Perhutani mampu menghasilkan 121 ton lak cabang (48% dari RKAP 2012), pada produksi lak cabang menunjukan kinerja yang kurang menggembirakan dimana produksi lak cabang menurun 58,13% dari tahun sebelumnya yang mencapai 289 ton.

Perum Perhutani targeting production of lacquers in year 2012 up to251 ton. In 2012, Perum Perhutani is capable of producing 121 tons of lacquer branch (48% of RKAP 2012), the production of lacquers showed less encouraging performance which lacquer production decreased 58.13% from the previous year to reach 289 tons.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kultur Lak :

1. For life, Lacquer tick require quite high temperatures, in the temperature below 22 ˚ C, it growth slowly , even under the temperature of 17 ˚ C produced eggs can not hatch.

1. Untuk kehidupan kutu Lak memerlukan suhu yan cukup tinggi, dalam suhu dibawah 22˚C pertumbuhan lambat, bahkan suhu dibawah 17˚C telur yang dihasilkan tidak bisa menetas. 2. Cahaya matahari penuh, tularan yang kurang mendapat sinar matahari banyak diserang parasit sehingga menghasilkan Lak yang kualitas rendah.

Factors that influence the Lacquer culture:

2. In the full sunlight condition, the transmitter with less sunlight gets attacked by many parasites that produce a low quality of lacquer.

3. Angin. Didaerah yang kurang mendapat angin “embun madu” yang dikeluarkan kutu lak tidak dapat jatuh ketanah. Embun madu beserta debu dapat menggumpal menutup lubang pernapasan kutu Lak.

3. Wind. Underserved wind areas, “honey dew” produced by lacquers ticks was can not fall to the ground. Honey dew with dust can agglomerate and cover lacquer ticks breathing hole..

4. Hujan. Hujan dapat mengakibatkan larva yang keluar dari sel induknya terbawa oleh air hujan. Hujan yang terus menerus dapat mematikan larva yang baru menetes. Didaerah yang curah hujannya tinggi, kerak Lak banyak ditumbuhi jamur yang dapat menutupi lubang pernapasan.

4. Rain. Rain may affected larvae that come out of the stem cells carried by rain water. Continuous rains can turn off the new larvae dripping. In high rainfall area, crust Lacquer overgrown fungus that can cover the breathing hole.

Perum Perhutani


109


5. Faktor Hayati. Faktor ini juga disebut faktor hama dan penyakit, yang merupakan musuh utama kutu lak. Tidak jarang faktor ini menjadi gagalnya kultur kutu Lak. Untuk mengatasinya dengan cara masukkan bibit lak kedalam kantong kain sebelum ditularkan. Dengan demikian serat telur menetes menjadi larva, kutu Lak dapat keluar, sedangkan hama penyakitnya tertinggal dalam kantong kain dan mati.

5. Biological factors. This factor is also called a factor of pests and diseases, which is the main enemy of lacquer ticks. Not infrequently these factors play role to the failure of lacquer ticks culture. To deal with it, enter the seedlac into a cloth bag before transmitted. Thus fiber egg drip into larvae, lacquer ticks can exit, while pest disease left in a cloth bag and die.

Berikut ini dikemukakan secara umum permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas lak yaitu:

Here are a general problem that causes the poor quality and quantity of lacquer are:

1. Petani masih awam dalam penularan dan penanganan pasca panen

1. Farmers still lay in the transmission and postharvest handling

2. Penularan bibit lak tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga dikuatirkan suatu saat akan kehabisan bibit

2. Lacquer seed transmission is not conducted on an ongoing basis so it is feared will run out of seeds someday.

3. Pohon kesambi tumbuh secara alami dan penularan juga secara alami sehingga sulit mengetahui ketepatan waktu panen

3. Kesambi trees grow naturally and transmission also naturally so it is difficult to know the timeliness of harvest

4. Tidak dilakukan pemeliharaan yang intensif pada tanaman inang dan tularan

4. Intensive maintenance is not performed on the host and tansmitter

5. Pohon kesambi sebagian sudah berumur tua sehingga sulit menghasilkan ranting yang cocok

5. Some of Kesambi tree are old so it is difficult generate suitable twig

6. Belum adanya budidaya kesambi dan terjadinya penebangan pohon kesambi oleh masyarakat untuk keperluan kayu bakar

6. The absence of kesambi tree cultivation and the felling of kesambi by the public for firewood purpose.

7. Pendampingan terhadap petani belum optimal

7. Assistance to farmers is not optimal

8. Kondisi iklim yang kurang mendukung sehingga mempengaruhi keberhasilan tularan kutu Lak.

8. Unfavorable climate conditions that affect the success of ticks laquer transmitter.

9. Tularan kutu lak gagal akibat serangan jamur parasit. Kedepannya Perum Perhutani akan lebih intensif dalam pengembangan lak tularan.

9. The lacquer ticks transmitter failed due to fungal attack. In the future, Perum Perhutani will be more intensive in the development of lacquer transmitter. 10. It needs to study on the influence of Payton Power Plants that use coal fuel to the environmental conditions around the host stand Kesambi as the lacquer

10. Perlu kajian pengaruh PLTU Payton yang menggunakan bahan bakar batu bara terhadap kondisi lingkungan disekitar tegakan Kesambi sebagai inang lak cabang. URAIAN Description

SATUAN Unit

RKAP 2012

1

2

3

1

Getah Pinus Pine Sap

2

NO.

REAL S/D BLN DESEMBER Realization Up To Dec.

%

2012

2011

5:4

4

5

6

7

Ton

99,498

101,266

100,080

102

Daun Kayu Putih Eucalyptus Leaf

Ton

43,815

43,505

39,405

99

3

Lak Cabang Lacquer

Ton

251

121

289

48

4

Kopal Copal

Ton

415

451

450

109

110

Perum Perhutani



INDUSTRI

INDUSTRY

Industri Kayu

Timber Industry

Realisasi realisasi kayu Jati yang diolah untuk pengolahan industri kayu penggergajian Perum Perhutani tahun 2012 adalah sebanyak 54.073 m3 dan kayu Rimba sebanyak 22.005 m3. Secara keseluruhan pengolahan kayu Jati dan Rimba terealisasi 76.078 m3 dibanding realisasi tahun 2011naik 68%. Realisasi Industri kayu tinggi karena tingginya order sehingga terjadi pelampauan produksi. Realisasi pengolahan kayu oleh industri Perum Perhutani dan mitra KSP Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Realization of processed Teak wood for industrial wood processing mills of Perum Perhutani in 2012 was as much as 54,073 m3 and the forest wood as much as 22,005 m3. Overall Teak wood and Forest wood processing realized 76,078 m3, its 68% increase compared to year 2011. Realization of wood industry is high because of the high order resulting in exceedances of production. Realization of the wood processing industry by Perum Perhutani and KSP and partner in 2012 are as follows

NO

URAIAN Description

SATUAN Unit

RKAP 2012

1

2

3

4

1

2

3

REAL S/D. DESEMBER

%

2012

2011

5:4

5:6

5

6

7

8

Jati Teak Log Vi

m3

-

123

414

Log A III

m3

-

-. Logs AIII Hara

m3

-. Logs AIII Non Hara

-

30

24,285

9,080

17,906

37

51

m3

29,616

36,872

19,524

124

189

Log A II

m3

22,100

5,016

6,061

23

83

KBP

m3

-

2,982

1,246

-

239

Jml Log Jati Total Teak Log

m3

76,001

54,073

45,151

71

120

Mahoni Mahogany

m3

12,679

5,365

-

42

-

Pinus Pine

m3

-

-

-

-

Agathis

m3

-

3

-

-

Rasamala

m3

6,703

-

-

-

-

Acacia Mangium

m3

8,000

-

-

-

-

Campur Mix

m3

20,000

16,637

9

83

184,856

Jml Log Rimba Total Forest Log

m3

47,382

22,005

9

46

244,503

Jml Jati + Rimba

m3

123,383

76,078

45,160

62

168

Pengolah RST Jati Teak RST Processor

m3

-

14,454

14,759

-

98

Rimba Forest

Kayu gergajian Jati produksi Perum Perhutani di tahun 2012 sebanyak 16.256 m3 dan kayu gergajian rimba sebanyak 22.005 m3 (tidak direncanakan), total 38.261 m3, terdiri dari berbagai produk finishing seperti garden furniture, finish flooring, parket block dan sebagainya.

Perum Perhutani

-

Teak sawn timber production Perum Perhutani in the year 2012 as many as 16 256 m3 of sawn timber and jungle as much as 22 005 m3 (not planned), a total of 38 261 m3, consisting of a variety of finishing products such as garden furniture, finish flooring, parquet block and so on.


111


Industri Non Kayu

Non Timber Industry

• Gondorukem dan Terpentin

• Gum Rosin and Turpentine

Salah satu hasil hutan bukan kayu yang melalui proses pengolahan yang dimiliki oleh Perum Perhutani antara lain adalah gondorukem dan terpentin. Gondorukem dan terpentin merupakan produk olahan dari getah pinus. Diproyeksikan dalam 5 tahun kedepan potensi produksi gondorukem sebanyak± 70.000 ton/tahun dan terpentin sebanyak ± 14.000 ton/tahun.

One of the non-timber forest products through the processing of which is owned by Perum Perhutani are Gum Rosin and turpentine. Gum Rosin and Turpentine is refined from pine resin products. Projected in next 5 years gum rosin production potential as much as ± 70,000 tons / year and turpentine as much as ± 14,000 tons / year

Akhir-akhir ini kecenderungan permintaan gondorukem semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bahan baku industri yang besar dan adanya pembangunan pabrik pengolah gondorukem.Tingginya permintaan gondorukem tersebut, disebabkan oleh tingginya kualitas gondorukem Indonesia yang berasal dari pohon pinus jenis merkusii tersebut, yaitu keasamannya yang rendah dan kemampuannya menahan suhu tinggi, tingkat kelengketannya dan aromanya sangat disukai konsumen. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani agar dapat memenuhi permintaan konsumen adalah dengan menambah luas areal tanaman tegakan pinus serta perluasan bidang sadapan.

Lately, gum rosin increasing demand trend. This is caused by the need for large industrial raw materials and the gum rosin processing plant.The high demand of gum rosin, due to the high quality of Indonesian gum rosin which is derived from merkusii types pine trees, namely low acidity and its ability to withstand high temperatures, its sticky rate and aroma is very preferred by consumers. Optimization efforts undertaken by Perum Perhutani in order to meet consumer demand is to increase the acreage of pine stands plant and the expansion of the field leads.

Perum Perhutani menargetkan produksi gondorukem tahun 2012 sebesar72.385 ton dan terpentin sebesar 15.107 ton. Pada tahun 2012, Perum Perhutani mampu menghasilkan 70.654 ton gondorukem (98% dari RKAP 2012) dan terpentin sebesar 15.345 ton (102% dari RKAP 2012) dari hasil pengolahan getah pinus sebesar 98.459 ton, pada produksi gondorukem menunjukan kinerja yang kurang menggembirakan dimana produksi menurun 1,87% dari tahun sebelumnya yang mencapai 71.976 ton dan terpentin menurun 0,05% dari tahun sebelumnya yang mencapai 15.353 ton.

Perum Perhutani targeted gum rosin production in 2012 as much as 72,385 tons and 15,107 tons of turpentine. In 2012, Perum Perhutani was able to produce gum rosin as much as 70,654 tons (98% of RKAP 2012) and turpentine amounted to 15,345 tons (102% of RKAP 2012) from the processing of pine resin by 98,459 tons. The production of gum rosin showed less encouraging performance where production decreased 1.87% from the previous year to reach 71,976 tons and turpentine decreased 0.05% from the previous year to reach 15,353 tons.

Gondorukem dibedakan atas beberapa kelas yaitu Mutu X, Mutu WW, Mutu WG sampai dengan Mutu terjelek yaitu Mutu N. Pada awalnya Perum Perhutani memproduksi gondorukem Mutu WG (mutu terjelek dari tiga mutu godorukem yang diproduksi oleh Perum Perhutani), namun pada tahun 2012 gondorukem mengalami peningkatan mutu dimana mutu tersebut sudah tidak diproduksi lagi dikarenakan Perum Perhutani mendapatkan bahan baku getah pinus yang cukup baik kualitasnya. Dari segi penjualan, gondorukem dengan mutu WW lebih banyak disukai oleh pasar,

112

Perum Perhutani

Gum rosin divided into several classes, namely Quality X, WW Quality, Quality Quality WG up with the worst quality of N. Perum Perhutani initially produce gondorukem Quality WG (worst quality of three quality godorukem produced by Perum Perhutani), but in 2012 gondorukem increased quality where the quality has been discontinued due to Perum Perhutani get pine sap raw material quality is pretty good. In terms of sales, with quality Gum Rosin WW more favored by the market, besides cheaper better also in terms of quality is not much different from the qual-



selain lebih baik harganya lebih murah juga dari segi kualitas tidak jauh berbeda dengan mutu X, sehingga pada tahun 2012 Perum Perhutani lebih mengutamakan untuk memproduksi gondorukem mutu WW. Pada tahun 2012 gondorukem dengan Mutu X yang dihasilkan Perum Perhutani sebesar 21.370 ton, turun 1,76% dari tahun sebelumnya, sedangkan Mutu WW menurun 1,76% dan Mutu WG tidak diproduksi. URAIAN Description

ity of X, so that in 2012 Perum Perhutani more priority to produce quality Gum Rosin WW.

In 2012 gum rosin with quality X Perhutani office generated by 21 370 tonnes, down 1.76% from the previous year, while declining 1.76% WW Quality and Quality WG not producted. Perum Perhutani has eight factories Gum Rosin and

2011 (Ton)

2012 (Ton)

MUTU X

23,035

21,370

MUTU WW

48,941

49,284

1.76

MUTU WG

5

-

(0.01)

71,976

70,654

TOTAL

Perum Perhutani memiliki delapan pabrik gondorukem dan terpentin (PGT) yang tersebar di tiga unit kerja Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat & Banten. Daftar PGT dan kapasitas produksinya dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN Changes (%) (1.76)

Turpentine (PGT) spread across three business units in Central Java, East Java and West Java and Banten. PGT list and production capacity can be seen in the following table: Across the world, there are three major producKapasitas

NO

PGT

UNIT

Capacity (Ton)

Dibangun tahun Year Built

1

Paninggaran

Unit I Jawa Tengah Unit I Central Java

6.750

1968

2

Sapuran


6.300

1988

3

Cimanggu


13.500

1989

4

Winduaji


9.000

1989

5

Sukun

Unit II Jawa Timur Unit II East Java

18.000

1976

6

Garahan


16.500

1981

7

Rejo Winangun Unit II Jawa Timur Unit II East Java

12.000

1994

8

Sindangwangi

10.500

1991

Unit III Jabar & Banten Unit III West Java & Banten

Di seluruh dunia, terdapat tiga Negara penghasil utama gondorukem, yairu China, Brazil dan Indonesia. Produksi total gondorukem negeri tirai bamboo mencapai ± 800.000 ton/tahun, Brazil menempati urutan kedua dengan total produksi sebesar ± 76.000 ton/tahun dan Indonesia berada di urutan ketiga yang produksinya mencapai ± 60.000 ton/tahun.

Perum Perhutani

ing countries gondorukem, yairu China, Brazil and Indonesia. Total production gondorukem bamboo curtain country to ± 800,000 tons / year, Brazil ranks second with a total output of ± 76,000 tons / year and Indonesia ranks third ± production reached 60,000 tons / year. The data in 2008, China exported 400,000 tons gon-


113


Data pada tahun 2008, Cina mengekspor gondorukem sebanyak ± 400.000 ton/tahun, sementara pada tahun 2010 ekspor gondorukem hanya sebesar ± 200.000 ton/tahun. Sama halnya dengan Brazil, pada tahun 2010, Brazil hanya mengekspor 33% gondorukemnya.Sebanyak 67% produk gondorukem diserap industri lokal untuk diproses lebih lanjut menjadi turunannya (derivate).Sementara itu, produksi gondorukem Indonesia, sebagian besar (± 80%) diekspor ke berbagai negara. Fakta tersebut menunjukan, bahwa kecenderungan dunia saat ini adalah semaksimal mungkin mengolah lebih lanjut gondorukem dan terpentin menjadi produk turunannya di dalam negeri dan tidak mengekspornya dalam kondisi mentah. Hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan, karena produk derivate gondorukem dan terpentin memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Produk-produk derivate gondorukem dan terpentin memiliki peluang pasar yang terbuka lebar baik untuk keperluan dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri. Data berbagai jenis produk derivate gondorukem dan terpentin beserta pangsa pasar dalam negeri dan dunia ditampilkan pada tabel berikut : No

Product Name

World Demand

dorukem much as ± / year, while in 2010 exports amounted to only gondorukem ± 200,000 tons / year. Similar to Brazil, in 2010, Brazil exported only 33% gondorukemnya.Sebanyak gondorukem product absorbed 67% of local industry to be further processed into derivatives (derivatives). Meanwhile, production gondorukem Indonesia, the majority (± 80%) exported to various countries. This fact shows that the trend of the world today is as much as possible to process further Gum Rosin and turpentine into derivative products in the domestic and export it in raw condition. This of course would be very beneficial, because derivate products Gum Rosin and turpentine have a higher added value. Derivate products Gum Rosin and Turpentine has a wide-open market opportunities both domestically and unruk purposes for overseas markets. Various types of data products and their derivatives Gum Rosin and Turpentine market share in the country and the world are listed in the following table: Besides having good market opportunities, deriva-

Local Demand

Utility

1

Gliserol rosin ester

360,000 T/yr

12,000 T/yr

Adhesive (pressure sensitive adhesive, hot melt adhesive), coating, bubble gum, cigarette, food emulsifier, fragrance, and aroma

2

Maleic resin

110,000 T/yr

3,300 T/yr

Cat road marking, coating, adhesive, printer ink, papersizing, solder wire, solder flux

600,000 T/yr

19,000 T/yr

Terpineol raw material, camphor, bomeol, turpentine resin, and perfume

1,100 T/yr

500 T/yr

Health oil, aroma, perfume, and medicine

330,000 T/yr

14,500 T/yr

Floatation agent mineral, acid cleaner liquid, detergent perborate, hard surface cleaner, soap, perfume (fragrance) and aroma

75,000 T/yr

2,300 T/yr

Refresh brain effect medicine, analgesic, Chinese traditional medicine, daily care product, and fragrance

3

α- pinen and β- pinen

4

Cineol

5

α- terpineol

6

Borneol

Source : www.rosinnet.com and another sources

114

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis Selain memiliki peluang pasar yang baik, produkproduk turunan gondorukem dan terpentin ini memiliki nilai tambah produk yang sangat tinggi. Sebagai gambaran, daftar harga dan nilai tambah berbagai produknya dapat dilihat pada tabel berikut. No

Product Name

tive products and turpentine gondorukem this has added value products very tinggi.Sebagai picture, price lists and various value-added products can be seen in the following table. Price (USD/ton)

Added value

1

Gliserol rosin ester

3,510

30 %

2

Malein resin

3,348

24 %

3

α- pinen

4,930

45 %

4

β- pinen

5,916

74 %

5

ɗ- limonen

6,630

95 %

6

α- terpineol

8,160

141 %

7

Cineol

12,478

267 %

8

Borneol

13,600

400 %

Source : www.rosinnet.com (January 2011) Peluang pasar yang terbuka cukup luas disertai dengan nilai tambah produk yang tinggi, menjadikan pembangunan pabrik derivate gondorukem dan terpentin akan sangat menguntungkan bagi Perum Perhutani. Dengan adanya industri derivate gondorukem dan terpentin selain mampu meningkatkan pendapatan perusahaan dari produk hasil hutan bukan kayu, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan para penyadap getah pinus.

Market opportunities are wide open along with a high value-added products, making the construction of Gum Rosin and turpentine factory derivate will be very beneficial for Perum Perhutani. With the derivate Gum Rosin and turpentine industry in addition to increasing the company’s revenue from non-timber forest products, also will increase employment and increase the income of tappers.

Pembangunan Pabrik Derivat Gondorukem dan Terpentin (PDGT) Pemalang dilaksanakan di ex-TPK Pemalang seluas +/- 6 Ha dengan total investasi sebesar 208 M dengan kapasitas pabrik sebesar 24.500 ton getah pinus. Pembangunan PDGT Pemalang merupakan sinergi BUMN dengan Perum Perhutani sebagai Pemilik proyek, PT. Rekayasa Industri sebagai pelaksana proyek pembangunan dan PT. Indah Karya sebagai konsultan Manajemen Konstruksi. Pembangunan direncanakan memakan waktu 18 bulan, pada bulan September 2013 direncanakan akan dimulai proses commisioning selama 3 bulan dengan mengolah 3.000 ton getah pinus. PDGT pada awal pengoperasiannya akan memproduksi tujuh produk derivate gondorukem dan terpentin yaitu Gliserol rosin ester, α-pinen, β-pinen, terpineol, D- Limonen dan Cineol.

Derivatives Gondorukem development and Turpentine Factory (PDGT) Pemalang implemented in exTPK Pemalang area + / - 6 hectares with a total investment of 208 M with a plant capacity of 24,500 tonnes of latex pinus.Pembangunan PDGT Pemalang a synergy with Perum Perhutani as project owner, PT. Industrial Engineering as project manager of development and PT. Beautiful work as consultants Construction Management. Construction is planned to take 18 months, in September 2013 will begin the process of commissioning is planned for 3 months to process 3,000 tons of pine resin. PDGT at the beginning of the operation will produce seven Gum Rosin and Turpentine derivate products namely Glycerol rosin ester, α-pinene, β-pinene, terpineol, D-limonene and cineol. • Eucalyptus Oil

• Minyak kayu putih Dilihat dari aspek ekonomi, banyak orang mengakui bahwa nilai ekonomis kayu putih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kayu jati yang dihasilkan Perum Perhutani.Namun demikian, proses produksi tersebut berdampak luas secara sosial.

Perum Perhutani

Seen from the economic aspect, many people recognize that the economic value of eucalyptus is much smaller than that produced by Perum teak Perhutani.Namun Thus, the production process has broad implications for economic sosial.Secara eu-


115

Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis Secara ekonomi tanaman kayu putih memang lebih rendah nilainya ketimbang kayu jati. Tapi usaha minyak kayu putih mampu menyerap ribuan tenaga kerja sehingga memiliki dampak positif yang sangat besar dari kegiatan tersebut.

calyptus plants is lower in value than wood jati.Tapi eucalyptus oil business is able to absorb thousands of workers that have an enormous positive impact of these activities.

Pada tahun 2009, dari usaha minyak kayu putih memiliki nilai yang dihasilkan dalam setengah bulan sekitar 200 hingga 300 kilogram dengan harga jual kisaran Rp 100 ribu per kilogram. Banyak sedikitnya hasil penyulingan tergantung bagus tidaknya bahan baku. Karena selain daunnya yang di manfaatkan,batang dan pohonnya memiliki nilai ekonomi seperti menjadikannya kayu bakar yang di gunakan untuk biaya produksi minyak kayu putih itu sendiri.

In 2009, of eucalyptus oil business has a value that is produced in a half moon around 200 to 300 pounds with a selling price of around Rp 100 thousand per kilogram. More or less good results depending on whether or not refined raw materials. Because besides the leaves are in use, the trunk and the tree has economic value such as making firewood that is used for eucalyptus oil production costs themselves.

Perum Perhutani di tahun 2009 menambah luas hutan kayu putih hingga akhir tahun menjadi 2.500 hektar. Penambahan areal tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan produksi minyak kayu putih.Pada 2007 lalu, produksi minyak kayu putih baru mencapai enam ton per hari, diharapkan penambahan areal hutan bisa memacu produksi minyak kayu putih menjadi sepuluh ton per hari.

Perum Perhutani in 2009 to further expand its eucalyptus forests until the end of the year to 2,500 hectares. The addition of the acreage intended to optimize oil production putih.Pada 2007 wood, eucalyptus oil production reached six tons per day, is expected to spur additional forest of eucalyptus oil production to ten tons per day.

Realisasi penyulingan Daun Kayu Putih tahun 2012 adalah sebesar 40.214 ton dengan output Minyak Kayu Putih sebanyak 309 ton (90% dari RKAP 2012). Sekalipun meningkat 16,46% dari tahun sebelumnya, realisasi produksi ini berada dibawah target. Pasokan Daun Kayu Putih tidak memenuhi target karena tingginya curah hujan yang mempengaruhi kadar minyak dari daun kayu putih.

Realization Leaves Eucalyptus distillery in 2012 amounted to 40 214 tonnes with Eucalyptus oil output as much as 309 tons (90% of the CBP 2012). Though increased 16.46% from the previous year, the actual production is below target. Eucalyptus Leaves supply does not meet the target because of the high rainfall affecting the oil content of eucalyptus leaves.

Perum Perhutani memiliki sepuluh pabrik minyak kayu putih (PMKP) yang tersebar di tiga unit kerja Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat & Banten. Daftar PMKP berdasarkan besar-kecilnya kapasitas produksi dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Perum Perhutani has ten factories eucalyptus oil (PMKP) spread across three business units in Central Java, East Java and West Java and Banten. PMKP list based on large-size production capacity can be seen in the following table:

PMKP dengan kapasitas produksi besar :

PMKP with large production capacity:

NO

PMKP

UNIT

Kapasitas (Ton)


1

Krai


10.000

1969

2

Sukun


12.000

1936

3

Kupang


7.200

1997

4

Jatimunggul I


5.400

1985

5

Jatimunggul II


10.800

1990

6

Jatimunggul II


5.000

1985

116

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis PMKP with small production capacity

PMKP dengan kapasitas produksi kecil :

NO

PMKP

UNIT

Kapasitas Capacity(Ton)


1

Manding


300

1976

2

Bagor


300

1984

3

Ciminyak


810

1978

4

Tonjong


1.390

1982

• Seedlac

• Seedlac

Kebutuhan lak dunia mencapai 9.000 ton lebih dan India memasok 50%.Di Indonesia komoditas lak belum diproduksi secara maksimal padahal sangat potensial sekaligus menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat.

Lak world needs to reach 9,000 tons and India supplying 50%. Lacquer commodity in Indonesia has not been produced to the maximum potential while at the same time protecting the environment and empowering the community.

Hasil budi daya kutu lak dapat diperoleh seedlak yang berguna untuk pembuatan vernis, industri listrik, perekat, plitur, dan kabel. Seedlak juga dipergunakan untuk bahan pewarna (edible dye), pewarna minuman ringan dan makanan. Dapat juga dipergunakan sebagai bahan campuran untuk lapisan luar pada cokelat. Air limbah dari pengolahan lak yang banyak mengandung asam lakaik, berguna untuk proses penyamakan wol, sutra, dan kulit, serta dapat digunakan untuk menetralisir air kolam pada budi daya ikan lele.

Farmed lice can be obtained seedlak shellac useful for the manufacture of varnishes, industrial electrical, adhesive, plitur, and kabel.Seedlak also used for coloring materials (edible dye), soft drinks and makanan.Dapat dyes are also used as ingredients for the outer layer on chocolate. Of wastewater treatment that contains shellac lakaik acid, useful for tanning process wool, silk, and leather, and can be used to neutralize water aquaculture ponds in catfish.

Perum Perhutani hanya memiliki satu pabrik seedlak yang terdapat di Unit II Jawa Timur tepatnya berlokasi di Banyukerto. Kapasitas produksi dari Pabrik seedlak tersebut dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Perum Perhutani has only one factory seedlak contained in Unit II of East Java precisely located in Banyukerto. Seedlak production capacity of the plant can be seen in the following table:

NO

1

UNIT

Kapasitas Capacity(Ton)



1.450

156

Pabrik Factory

Lak Banyukerto

Realisasi produksi Seedlac tahun 2012 adalah sebesar 9 ton, dari hasil pengolahan Lak Cabang sebanyak 82 ton. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh pasokan bahan baku tidak memenuhi target.

Realization Seedlac production in 2012 amounted to 9 tons, from the processing of 82 tons Lak Branch. The low realization caused by the supply of raw materials do not meet the target.

Realisasi hasil industri non kayu Desember 2012 dapat dilhat pada tabel berikut:

The realization of non-timber industry in December 2012 can be seen by the following table:

Perum Perhutani


117


NO

URAIAN Description

SATUAN Unit

RKAP 2012

2

3

4

1 1

REAL S/D. DESEMBER Realization Up To Dec.

%

2012

2011

5:4

5:6

5

6

7

8

Gondorukem dan Terpentin Gum Rosin and Turpentine a. Getah yang diolah Processed sap

Ton

99,498

98,459

100,678

99

98

- Gondorukem Gum rosin

Ton

72,385

70,654

71,976

98

98

- Terpentin Turpentine

Ton

15,107

15,345

15,353

102

100

b. Output

c. Rendemen Residue

2

3

- Gondorukem Gum rosin

%

71

72

71

101

100

- Terpentin Turpentine

%

15

16

15

104

102

Minyak Kayu Putih Cajuput Oil

0

a. Daun yang dimasak Processed Leaves

Kg

43,815,000

40,214,201

37,309,769

92

108

b. Output Minyak Kayu Putih Cajuput Oil Output

Kg

345,744

309,449

265,710

90

116

c. Rendemen Residue

%

1

1

1

98

108

Lak Butiran/Seedlak Seedlac

0

0

a. Lak Cabang yang diolah Processed Lacquer

Ton

251

82

213

33

39

b. Produksi seedlak

Ton

53

9

32

18

29

%

21

11

15

53

76

c. Rendemen

Pemasaran

Marketing

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, pendapatan perusahaan diperoleh dari 5 bidang usaha yaitu : 1) Penjualan kayu tebangan; 2) Penjualan kayu olahan; 3) Penjualan produk industri non kayu; 4) Penjualan produk Agroforestry; 5) Optimalisasi asset dari jasa wisata, trading dan penggunaan asset perusahaan lainnya.

Based on the audited financial statements, the income derived from the 5 business areas, namely: 1) Sale of felled timber; 2) Sales of processed wood; 3) Sales of non-timber products industry; 4) Sales of products Agroforestry; 5) Optimizing assets of tourist services, trading and the use of other company assets.

Dalam struktur organisasi perusahaan, divisi kelola bisnis menjadi tanggung jawab Direktorat Pemasaran dengan jajaran pelaksana di wilayah Kerja Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat & Banten yaitu para General Manager di Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM).

In the company’s organizational structure, business management division is the responsibility of the Directorate of Marketing executive ranks in the Work Unit I Central Java, East Java Unit II and Unit III West Java and Banten is the General Manager at the Independent Business Unit (KBM).

118

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis Berdasarkan laporan keuangan (audited), terdapat kenaikan pendapatan yang signifikan di tahun 2012 terhadap 2011 dan 2010. Berikut tabel terlampir :

Based on the financial statements (audited), there is a significant increase in revenue in 2012 to 2011 and 2010. The following table attached:

No

Uraian Description

RKAP 2012 (dlm ribu rupiah) (in thousands IDR

1

2

3

1

Pendapatan kayu tebangan Felled Wood Revenue

2

Pendapatan kayu olahan Processed Wood Revenue

3

Pendapatan industri non kayu Non-Timber Industry Revenue

4

Pendapatan agroforestry dan wisata Agroforestry and Tourism Revenue

5

Pendapatan hasil usaha lain Others Revenue

Realisasi Realization

2012

2011

2010

4

5

6

1,525,556,627

1,413,849,904

285,338,000

199,809,000

1,347,084,855

1,280,859,607

389,597,162

397,971,145

249,793,688

169,055,785

76,743,000

120,248,000

146,956,000

92,865,000

1,292,000,000 323,860,000 1,544,610,838

1,363,038,000 245,171,000 957,295,251

Berikut kami sampaikan ulasan singkat performa kelola bisnis pada masing-masing produk unggulan yaitu :

Here we would like to briefly review the performance management of each business on its superior product:

a. Penjualan kayu tebangan

a. Sales of logs

Perum Perhutani merupakan salah satu perusahaan kehutanan yang menjual kayu tebangan dengan prinsip kelola lestari. Kayu bundar Jati telah menjadi produk utama perusahaan selama lebih dari 50 tahun dan telah menjadi “trademark” perusahaan, bahwa dimana “Java Teak” disitulah Perhutani. Tahun 2012, total pendapatan penjualan kayu dalam negeri mencapai Rp1.525,56 Miliar, naik 8% dari pendapatan tahun 2011. Sebagai main produk, penjualan kayu tebangan member kontribusi 41% dari seluruh total pendapatan perusahaan, tabel terlampir.

Perum Perhutani is one company that sells forestry logging with the principles of sustainable management. Teak wood round has become the company’s main products for more than 50 years and has become a “trademark” of the company, that where “Java Teak” Perhutani therein. In 2012, total domestic timber sales revenue reached Rp1.525, 56 billion, up 8% of revenues in 2011. As the main products, sales of timber, member contribution of 41% of the total income of the company, the attached table.

Perum Perhutani


119


Pendapatan tersebut, berasal dari penjualan kayu bundar sebesar 976,736 m3 dengan rincian jenis Jati sebesar 390,288 m3 dan jenis rimba sebesar 586,448 m3. Terhadap rencana tahun 2012, terdapat peningkatan volume penjualan hingga 6%, dikarenakan terdapat tambahan penjualan dari sisa persediaan tahun sebelumnya.

The income, derived from the sale of 976.736 m3 of round wood with teak details on the types of 390.288 m3 and 586.448 m3 of forest types. To the plan in 2012, there is an increase in the sales volume of up to 6%, because there are additional sales from the previous year leftover inventory.

NO

URAIAN Description

SATUAN Unit

1

2

3

1

RKAP


2012

2012

2011

5:4

5:6

4

5

6

7

8

126,089

106

93

%

Penjualan DN Kayu Bundar Domestic Log Selling a. Kayu Bundar Jati : Teak Logs - Kayu Bundar Jati A III A III Teak Logs

M3

- Kayu Bundar Jati A II A IITeak Logs

M3

76,867

99,545

91,025

130

109

A I Teak Logs

M3

127,136

158,603

162,491

125

98

M3

314,616

375,660

379,604

119

99

-KBP

M3

193

13,976

14,997

7,241

93

- Kayu Persegian Jati Teak Square

M3

3

652

445

21,747

147

M3

314,812

390,288

395,045

124

99

- Kayu Bundar Rimba Pinus Pine Logs

M3

202,107

176,758

165,232

87

107

- Kayu Bundar Rimba Agathis Aghatia Logs

M3

11,811

13,859

26,286

117

53

- Kayu Bundar Rimba Mahoni Mahogany Logs

M3

156,853

176,197

168,314

112

105

- Kayu Bundar Rimba Jabon/Sengon Jabon/Sengon Logs

M3

80,748

102,475

58,890

127

174

- Kayu Bundar Rimba Rasamala Rasamala Logs

M3

16,552

12,260

9,435

74

130

- Kayu Bundar Rimba Sonokeling Sonokeling Logs

M3

2,020

5,158

3,033

255

170

- Kayu Bundar Rimba Sonobrit Sonobrit Logs

M3

10,834

11,531

11,662

106

99

- Kayu Bundar Rimba Gmelina Gnelina Logs

M3

9,054

9,541

8,604

105

111

- Kayu Bundar Rimba Maesopsis Maesopsis Logs

M3

309

617

808

200

76

- Kayu Bundar Rimba Acacia Mangium Acaccia Logs

M3

21,097

20,262

23,028

96

88

- Kayu Bundar Rimba Puspa Puspa Logs

M3

790

770

2,075

97

37

- Kayu Bundar Rimba Campur Mix Logs

M3

28,651

46,456

43,354

162

107

Jumlah Kayu Bundar Rimba Total Non-Teak Logs

M3

540,828

575,882

520,722

106

111

- Kayu Persegian Rimba Non-Teak Square

M3

11,896

10,566

4,958

89

213

Jumlah Kayu Rimba Total Non-Teak Wood

M3

552,724

586,448

525,680

106

112

Jumlah Kayu Jati dan Rimba Total Teak and Non-Teak Wood

M3

867,536

976,736

920,725

113

106

a. Kayu Bakar Jati Teak Firewood

Sm

11,181

5,821

4,480

52

130

b. Kayu Bakar Rimba Non-Teak Firewood

Sm

27,754

34,467

23,837

124

145

Sm

38,935

40,288

28,316

103

142

- Kayu Bundar Jati A I

Jumlah Kayu Bundar Jati Total Teak Logs

Jumlah Kayu Jati Total Teak Wood

110,613

117,511

b. Kayu Bundar Rimba : Non-Teak Logs

2

Penjualan DN Kayu Bakar Domestic Firewood Selling

Jumlah Kayu Bakar Total Firewood

120

Perum Perhutani


Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis Pembentukkan harga jual dalam negeri, khususnya kayu bundar Jati mengalami kenaikan 11% terhadap harga jual tahun 2011, sedangkan untuk jenis rimba juga mengalami penurunan hingga 8% dari tahun 2011. Penurunan tersebut sebagian besar terjadi pada jenis rimba yang mudah lapuk seperti jenis Pinus, Sono, Rasamala dan Akasia dimana untuk menghindari kerugian akibat perubahan fisik kayu maka dilakukan kebijakan penyesuaian harga supaya segera diserap pasar.

URAIAN Description

NO

1 1

2

Establishment of domestic selling prices, especially teak wood round rose 11% to the selling price in 2011, while for the type of forest was also decreased by 8% from 2011. The decrease occurred mainly on the type of forest that easily weathered as Pinus species, Sono, and Acacia Rasamala where to avoid losses due to physical changes in the timber so that the price adjustment policy was soon absorbed by the market. SATUAN Unit

3

RKAP


%

2012

2012

2011

5:4

5:6

4

5

6

7

8

Penjualan DN Kayu Bundar Domestic Log Selling a. Kayu Bundar Jati : Teak Logs - Kayu Bundar Jati A III A III Teak Logs

Rp/M3

5,069,000

5,551,884

4,760,141

110

117

- Kayu Bundar Jati A II A IITeak Logs

Rp/M3

2,544,000

2,761,571

2,512,536

109

110

A I Teak Logs

Rp/M3

1,431,000

1,335,554

1,343,827

93

99

Rp/M3

2,981,980

3,032,355

2,743,022

102

111

- Kayu Bundar Jati A I

Jumlah Kayu Bundar Jati Total Teak Logs -KBP

Rp/M3

1,859,000

1,944,356

1,462,218

105

133

- Kayu Persegian Jati Teak Square

Rp/M3

10,988,000

1,958,206

4,224,604

18

46

Rp/M3

2,981,368

2,991,600

2,696,068

100

111

- Kayu Bundar Rimba Pinus Pine Logs

Rp/M3

595,401

604,292

637,660

101

95

- Kayu Bundar Rimba Agathis Aghatia Logs

Rp/M3

740,042

655,198

566,022

89

116

- Kayu Bundar Rimba Mahoni Mahogany Logs

Rp/M3

703,338

789,399

749,649

112

105

- Kayu Bundar Rimba Jabon/Sengon Jabon/Sengon Logs

Rp/M3

529,755

417,601

331,425

79

126

- Kayu Bundar Rimba Rasamala Rasamala Logs

Rp/M3

1,082,663

1,101,306

1,208,548

102

91

- Kayu Bundar Rimba Sonokeling Sonokeling Logs

Rp/M3

1,317,289

1,510,544

1,753,581

115

86

- Kayu Bundar Rimba Sonobrit Sonobrit Logs

Rp/M3

457,740

563,663

557,826

123

101

0

474,193

461,355

325,325

97

142

- Kayu Bundar Rimba Maesopsis Maesopsis Logs

Rp/M3

327,752

490,771

358,270

150

137

- Kayu Bundar Rimba Acacia Mangium Acaccia Logs

Rp/M3

432,330

571,668

742,782

132

77

- Kayu Bundar Rimba Puspa Puspa Logs

Rp/M3

675,590

674,589

635,457

100

106

- Kayu Bundar Rimba Campur Mix Logs

Rp/M3

373,855

382,148

632,878

102

60

Jumlah Kayu Bundar Rimba Total Non-Teak Logs

Rp/M3

614,751

609,218

649,236

99

94

- Kayu Persegian Rimba Non-Teak Square

Rp/M3

1,600,173

417,400

1,574,395

26

27

Jumlah Kayu Rimba Total Non-Teak Wood

Rp/M3

635,960

605,762

657,961

95

92

Jumlah Kayu Jati dan Rimba Total Teak and Non-Teak Wood

Rp/M3

1,487,065

1,559,104

1,532,430

105

102

Jumlah Kayu Jati Total Teak Wood b. Kayu Bundar Rimba : Non-Teak Logs

- Kayu Bundar Rimba Gmelina Gnelina Logs

2

Penjualan DN Kayu Bakar Domestic Firewood Selling a. Kayu Bakar Jati Teak Firewood

Rp/Sm

62,022

118,401

178,937

191

66

b. Kayu Bakar Rimba Non-Teak Firewood

Rp/Sm

44,211

59,025

88,202

134

67

Rp/Sm

49,326

67,604

102,556

137

66

Jumlah Kayu Bakar Total Firewood

Perum Perhutani


121

Analisis dan Pembahasan Manajemen| Management’s Discussion and Analysis b. Penjualan kayu olahan

b. Sales of Processed Wood

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang pada Peraturan ketentuan mengenai ekspor kayu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 558/MPP/ KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. dan upaya pembangunan dunia industri kayu di Indonesia maka Perum Perhutani melalui Direktorat Industri telah mengelola 3 (tiga) pabrik pengolahan kayu yang tersebar di beberapa kota di Indonesia yaitu Gresik, Cepu dan Brumbung. Selain ketiga pabrik tersebut, Perhutani juga menjalin kerjasama pengolahan dengan beberapa perusahaan pengolahan kayu milik swasta telah memproduksi berbagai produk barang setengah jadi seperti kayu gergajian (Raw Sawn Timber/RST) dan barang jadi atau finish produk seperti Garden Furniture, Flooring, Housing Component, Veneer dan Lamela. Diantara seluruh produk tersebut, hanya Finish Produk yang mampu menghasilkan devisa melalui eksport ke beberapa Negara di Eropa dan Asia Timur.

In line with Government policy set out in the Regulation on the export of timber etentuan Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-DAG/PER/5/2008 About Terms of Forestry Industry Products, Trade Minister Regulation No. 01/M-DAG/PER / 1/2007 on the amendment to Annex Decision of the Minister of Trade No. 558/MPP/KEP/12/1998 On Export General Provisions. and timber industry development efforts in Indonesia, Perum Perhutani through the Directorate of Industries has been managing three (3) wood processing plants in several cities in Indonesia namely Gresik, Cepu and Brumbung. In addition to three plants, processing Perhutani also formed a partnership with a privately-owned timber processing company has been producing a variety of semi-finished goods products such as sawn timber (Raw Sawn Timber / RST) and finished goods or finished products such as Garden Furniture, Flooring, Housing Component, Veneer and Lamela. Among all these products, only Finish products capable of generating foreign exchange through exports to several countries in Europe and East Asia.

Tahun 2012, Pendapatan Perum Perhutani dari penjualan hasil industri kayu Rp. 285,34 Milyar atau naik 42% terhadap penjualan tahun 2011, dengan komposisi 66% adalah penjualan luar negeri (eksport) dan 34% adalah penjualan dalam negeri. Berikut ini kami sampaikan realisasi penjualan dan harga rata-rata produk hasil industri kayu.

In 2012, revenues from the sale of Perum Perhutani wood industry Rp. 285.34 billion, up 42% to sales in 2011, with a composition of 66% is foreign sales (exports) and 34% were domestic sales. The following are the sales and the average price of the wood products industry.

NO

URAIAN Description

SATUAN Unit

RKAP 2012

1

2

3

4

A

REAL S/D. DESEMBER Realization Up To Dec 2012 5

%

2011 6

5:4 7

5:6 8

Finished Product

1

VL Vinir Slice Veneeer

x Rp.1000,-

22,356,828

12,789,514

9,118,269

57

140

2

Garden Funiture Jati Teak Garden Furniture

x Rp.1000,-

33,301,060

43,958,044

47,564,963

132

92

3

Finish Flooring Jati Teak Finish Flooring

x Rp.1000,-

98,945,700

57,763,680

17,624,124

58

328

4

Plinth/ Skirting

x Rp.1000,-

0

1,121,352

0

-

-

5

Lamela

x Rp.1000,-

41,837,241

792,868

1,568,715

2

51

6

Lamparket Jati Teak Lam-Parquet

x Rp.1000,-

0

2,716,619

2,599,093

-

105

7

Parket Blok Jati Teak Block Parquet

x Rp.1000,-

0

11,335,310

3,533,134

-

321

8

Lainnya Others

x Rp.1000,-

35,653,595

60,222,613

34,062,702

169

177

Jumlah Total

x Rp.1000,-

232,094,424

190,700,000

116,071,000

82

164

B

Harga Rata-Rata Average Price

1

VI Sayat Slice Veneer

Rp/M2

25,303

14,475

10,320

57

140

2

Garden Funiture Jati Teak Garden Furniture

Rp/M3

34,190,000

39,283,328

34,367,748

115

114

3

Finish Flooring Jati Teak Finish Flooring

Rp/M2

17,776,806

10,377,952

3,166,390

58

328

4

Lamela

Rp/M3

69,728,735

58,430,153

38,261,341

84

153

5

Lamparket Jati Teak Lam-Parquet

Rp/M3

-

19,685,645

12,866,797

-

153

6

Parket Blok Jati Teak Block Parquet

Rp/M3

-

13,959,741

10,739,009

-

130

122

Perum Perhutani



Komunikasi Pemasaran

Marketing Communications

Untuk mendapatkan umpan balik dari para konsumen atas berbagai produk dan jasa yang dihasilkan, pada tahun 2012 Perum Perhutani melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei dilakukan oleh pihak independen yang kompeten, dan mencakup seluruh produk unggulan perusahaan dari berbagai kelompok produk. Hasil survei digunakan oleh Perum Perhutani untuk menetapkan strategi pemasaran yang paling tepat untuk masing-masing kelompok produk dan pola pengembangan yang harus dilakukan untuk suatu produk tertentu agar mampu memenuhi harapan konsumen.

To get feedback from consumers on a variety of products and services produced, in 2012 Perum Perhutani conduct customer satisfaction surveys. The survey was conducted by a competent independent party, and covers all the company’s flagship products of various product groups. The survey results are used by Perum Perhutani to establish the most appropriate marketing strategy for each product group and the pattern of development that should be done for a particular product in order to meet consumer expectations.

Dengan dipenuhinya harapan dan kepuasan konsumen maka pemasaran produk tertentu akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Perencanaan produksi maupun investasi yang dilakukan oleh Perusahaan akan semakin efektif dan effisien serta memberikan imbal hasil yang lebih optimal.

With the fulfillment of consumer expectations and satisfaction of the marketing of certain products to be more secure in the long term. Production planning and investments made by the Company will be more effective and efficient and provide a more optimal yields.

Analisis Keuangan

Financial Analysis

Aset, Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar

Assets, Current Assets and Current Assets

Aset perusahaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 2,443 Triliun, naik sebesar Rp 256 Miliar atau 12% dari posisi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan aset lancar sebesar Rp 103 Miliar atau 6% dan aset tidak lancar sebesar Rp 153 Miliar atau 29%.

Assets of the company by December 31, 2012 amounted to Rp 2.443 trillion, an increase of Rp 256 billion or 12% from the previous year. It is caused due to an increase in current assets amounting to Rp 103 billion or 6% and non-current assets amounting to Rp 153 billion or 29%.

Kenaikan pada aset lancar terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar dimuka yang mencapai 151%, sebesar Rp 77 miliar.

The increase in current assets was primarily due to an increase in prepaid taxes which reaches 151%, amounting to Rp 77 billion.

Sementara kenaikan pada aset tidak lancar terutama disebabkan oleh naiknya aset tetap karena realisasi investasi pembangunan gedung asesmen termasuk pembelian tanah dan pengadaan perlengkapan produksi.

While the increase in non-current assets is mainly due to the increase in fixed assets investment for the realization of the construction of buildings, including the purchase of land assessment and procurement of production equipment.

Kewajiban, Kewajiban Lancar dan Kewajiban Tidak Lancar

Liabilities Current Liabilities and NonCurrent Liabilities

Kewajiban lancar tahun 2012 meningkat 29%, sebesar Rp 108 miliar dari posisinya di tahun 2011. Sementara itu, kewajiban jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp 19 Miliar atau 12% dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi karena komponen utama kewajiban tidak lancar, yakni kewajiban imbalan pasca kerja dan kewajiban tidak lancar lainnya turun cukup signifikan. Secara keseluruhan kewajiban tidak lancar turun sebesar 12%.

Current liabilities increased by 29% in 2012, amounting to Rp 108 billion from its position in 2011. Meanwhile, long-term liabilities decreased by Rp 19 billion or 12% from the previous year. The decline occurred because the main component of current liabilities, ie the employee benefit liabilities and other noncurrent liabilities dropped significantly. Overall non-current liabilities decreased by 12%.

Perum Perhutani


123


Pendapatan

Income

Pendapatan tahun 2012 mencapai nilai sebesar Rp 3.556 miliar, naik 13% dari pendapatan tahun 2011. Pendapatan terutama berasal dari penjualan kayu tebangan yang mencapai Rp 1.526 miliar (43% total pendapatan) dan industri kayu dan non kayu sebesar Rp 1.745 miliar (49% total pendapatan). Kontribusi pendapatan produk industri dan hasil hutan lainnya pada tahun 2012 meningkat signifikan, seiring dengan membaiknya harga produk.

Revenues in 2012 reached a value of USD 3.556 billion, up 13% of revenue in 2011. Revenue primarily from sales of timber, which reached Rp 1,526 billion (43% of total revenue) and timber and non-timber industries of Rp 1,745 billion (49% of total revenue). The revenue contribution of industrial products and other forest products in 2012 increased significantly, in line with improving product price.

Beban Pokok Penjualan

Cost of Sales

Beban pokok penjualan meningkat 18% dari tahun 2011, mencapai angka sebesar Rp 2.679 miliar terutama disebabkan adanya peningkatan biaya jasa lainnya sebesar Rp 157 miliar berupa kegiatan RUPHR sebesar Rp 98 miliar.

Cost of sales increased 18% from 2011, reaching a rate of Rp 2,679 billion, primarily due to increased cost of other services amounting to Rp 157 billion in the form of activities RUPHR Rp 98 billion.

Beban Usaha

Operating Expenses

Beban usaha yang terdiri dari beban pemasaran, beban umum & administrasi serta beban hutan lindung turun 15%, terutama disebabkan oleh turunnya biaya pegawai sebesar Rp 126 miliar atau turun 33%.

Operating expenses are comprised of marketing expenses, general and administrative expenses as well as expenses fell 15% protected forest, mainly due to the decline in personnel expenses amounting to Rp 126 billion, down 33%.

Penghasilan / (Beban) Lain-lain

Income / (Expense) Other

Penghasilan net dari selisih pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain menurun sebesar 36% menjadi Rp 76 miliar.

Income net of other income margin reduced other expenses decreased by 36% to USD 76 billion.

Profit before tax

Laba sebelum pajak Peningkatan pendapatan yang lebih besar diikuti dengan turunnya beban usaha dari tahun sebelumnya membuat laba sebelum pajak meningkat sebesar 44% mencapai Rp 81 miliar.

Greater increase in revenue followed by the decrease in operating expenses from the previous year to make profit before tax increased by 44% to reach USD 81 billion.

Laba Bersih

Net Income

Laba bersih Konsolidasian adalah sebesar Rp 202 miliar, naik dari laba bersih tahun sebelumnya, sebesar Rp 150 miliar.

Consolidated net profit amounted to Rp 202 billion, up from the previous year’s net profit of Rp 150 billion.

Arus Kas

Cash Flow

Berdasarkan hasil evaluasi liquiditas tahun 2012, perusahaan memiliki dana likuid yang cukup berupa kas dan setara kas sebesar Rp 827,07 Miliar atau naik sebesar Rp 44 Miliar atau 6% dari dana likuid tahun 2011 sebesar Rp 783 Miliar. Dana likuid tersebut diperoleh dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Based on the evaluation of liquidity in 2012, the company has sufficient liquid funds in the form of cash and cash equivalents amounting to Rp 827.07 billion, an increase of Rp 44 billion or 6% of the liquid funds in 2011 amounted to Rp 783 billion. The liquid funds derived from operating, investing and financing activities.

124

Perum Perhutani



Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Debt Paying Ability and Level Collectible Receivables

Rentabilitas

Profitability

Menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Meningkatnya profitabilitas membuat rentabilitas terhadap ekuitas (Return on equity) naik dari 10% di tahun 2011 menjadi 12% di tahun 2012. Sementara rentabilitas terhadap aset (Return on aset) meningkat dari 8,76% di tahun 2011 menjadi sebesar 13,26% di tahun 2012.

Demonstrate the Company’s ability to generate net income by using available resources. Increased profitability of making earnings to equity (Return on equity) rose from 10% in 2011 to 12% in 2012. While profitability on assets (return on assets) increased from 8.76% in the year 2011 amounted to 13.26% in 2012.

Solvabilitas

Solvency

Menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo. Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset terhadap total kewajiban. Kenaikan jumlah kewajiban yang hanya sebesar 2% dan kenaikan aset yang sebesar 15,5% membuat solvabilitas Perusahaan naik, dari 4,18x menjadi 4,72x, menunjukkan semakin tingginya kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Demonstrate the Company’s ability to meet shortterm liabilities and long-term that will expire. Solvency ratio is calculated by comparing the total assets to total liabilities. The increase in total liabilities of only 2% and an increase of 15.5% of assets that make up the Company’s solvency, of 4.18 x to 4.72 x, indicates the higher the ability of the Company to meet its maturing obligations.

Pada tahun-tahun mendatang, jika rencana investasi Perum Perhutani pada berbagai bidang kegiatan industri pengolahan produk hutan direalisasikan, maka kewajiban Perusahaan akan meningkat, dan solvabilitas perusahaan akan terpengaruh.

In the coming years, if the investment plan Perum Perhutani in various fields of activities of forest products processing industry is realized, then the liability of the Company will be increased, and the solvency of companies will be affected.

Likuiditas

Liquidity

Menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Pada tahun 2012 rasio likuiditas ini meningkat menjadi 5,00x, menunjukkan kuatnya kemampuan Perum Perhutani dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Demonstrate the Company’s ability to meet shortterm obligations with a maturity date, calculated by dividing current assets by current liabilities. In 2012 the liquidity ratio increased to 5.00 x, shows strong ability Perum Perhutani in short-term obligations.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Collectibility of accounts receivable levels

Tingkat Kolektibilitas Piutang/Collection periods merupakan waktu (hari) yang diperlukan Perusahaan untuk menghimpun piutang usaha yang berasal dari penjualan (pendapatan usaha). Pada tahun 2012, nilai Collection period yang dicapai oleh Perum Perhutani adalah 18,39 hari. Sesuai dengan

Collectible level Receivable / Collection periods is the time (days) required the Company to collect accounts receivable derived from sales (business income). In 2012, the value of which is achieved by Collection period Perum Perhutani is 18.39 days. In accordance with the Decree of the Minister of

Perum Perhutani


125


Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, maka Collection period Perum Perhutani dapat dikategorikan Baik dengan pencapaian skor 5,00.

State Owned Enterprises No.: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 about the Rating System of State Owned Enterprises, the Perum Perhutani Collection period can be categorized Neither the achievement score of 5.00.

Struktur Modal, Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal dan Tingkat Solvabilitas

Capital Structure, Policy and Management On Capital Structure Solvency Levels

Modal

Capital

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dinyatakan bahwa modal perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Based on Government Regulation no. 30 of 2003 on Public Company (Perum) Perhutani stated that a company’s capital and the country’s wealth comes from being separated and not divided into shares.

Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Kehutanan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010 ditetapkan besarnya modal perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam perusahaan dengan jumlah sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus miliar rupiah).

The value of state assets determined by the Minister of Finance based on calculations made by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. And Government Regulation No. 72 of 2010 established the amount of capital is equal to the entire value of company equity participation in the company’s state amounting to Rp 700 billion (seven hundred billion dollars).

Ekuitas

Equity

Ekuitas perusahaan naik sebesar Rp 167 Miliar atau 10% dari posisi tahun 2011. Kenaikan disebabkan adanya peningkatan laba perusahaan tahun 2012.

Equity increased by Rp 167 billion or 10% of the position in 2011. The increase is due to an increase in corporate profits in 2012

Modal Kerja Bersih

Net Working Capital

Berdasarkan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pasal 11 ayat 2 bahwa Perum Perhutani tidak diperkenankan untuk melakukan usaha lain seperti investasi jangka pendek dalam bentuk saham dan obligasi. Modal kerja bersih seluruhnya dipergunakan untuk persediaan, piutang usaha serta kas dan setara kas.

Based on the PP. 72 of 2010 of the State Forestry Public Company (Perum Perhutani) of article 11, paragraph 2 that Perum Perhutani is not allowed to take other steps such as short-term investments in stocks and bonds. Net working capital entirely used for inventory, accounts receivable and cash and cash equivalents.

Deviden Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2006 Perum Perhutani tidak menyetorkan deviden dengan pertimbangan Perum Perhutani memerlukan dana untuk menambah sumber dana investasi dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan secara lestari baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

126

Perum Perhutani

Dividend Based on the results of the Joint Discussion Meeting (RPB) The year 2006 was not deposited Perum Perhutani Perum Perhutani dividend on account funds need to add the source of investment funds in the management of forest resources in a sustainable manner both inside and outside the forest area.



Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, deviden tersebut disahkan sebagai cadangan umum dan bukan sebagai cadangan tujuan. Sehingga Perum Perhutani selama ini tidak dapat memanfaatkan deviden tersebut dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan.

From 2006 to 2012, the dividend was passed as a general reserve and not as a backup destination. Perum Perhutani so far can not take advantage of the dividend in forest resource management activities.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

Actual use of proceeds from the public offering

Perum Perhutani merupakan perusahaan yang semua sahamnya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia (100.00%) dan tidak mencatatkan sahamnya di Pasar Modal. Dengan demikian, tidak ada laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Perum Perhutani is the company that all the shares are held by the Government of the Republic of Indonesia (100.00%) and was not listed on the Capital Market. Thus, there are no reports of actual use of proceeds from the public offering.

Ikatan Material Untuk Perolehan Barang Modal

Ties Material For Acquisition of Capital Goods

Ikatan Material untuk Investasi Barang dan Modal

Bonding material for Investment and Capital Goods

Pada tahun 2012, Perum Perhutani tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal.

In 2012, Perum Perhutani has no ties related to capital investments.

Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information The Genesis Containing Characteristically An Extraordinary and Rare

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Information and material facts occurring after the date of the accountant’s report

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi pada kegiatan bisnis Perum Perhutani sepanjang tahun 2012 setelah tanggal laporan akuntan.

There is no material facts and information on the business activities that occurred during the year 2012 Perum Perhutani after the date of the accountant’s report.

Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Information and Material Fact Regarding investment, expansion, divestiture, acquisition or restructuring Debt / Capital

Restrukturisasi Utang/Modal Pada tahun 2012, Perum Perhutani tidak melakukan investasi (penyertaan saham), ekspansi, divestasi dan resrtuktur hutang atau modal.

Perum Perhutani

Restructuring Debt / Capital In 2012, Perum Perhutani not make investments (shares of stock), expansion, divestment and resrtuktur debt or equity.


127


Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepen-tingan dan Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (Afiliasi)

Conflict of Interest Transactions and Transactions with Related Parties Have (Affiliates)

Dalam usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

In business, the Company entered into transactions with parties related parties as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No.. 7, “Related Party Disclosures Related Maintaining”.

Berdasarkan PSAK No. 7, transaksi antar Badan Usaha Milik Negara tidak perlu diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, mencakup diantaranya:

Under SFAS No.. 7 transactions between stateowned enterprises do not need to be disclosed as transactions with parties related parties.

•

Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediate), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries) ;

• through one or more intermediaries (intermediate), controls, or is controlled by, or is under common control with the company (including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries);

•

Perusahaan asosiasi (associated companies)

• Associated companies (associated companies)

•

Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan.

• Companies in which a substantial interest in the voting power is owned directly by a person described in (3) or (4), or the individuals have significant influence over the company. This includes companies owned by commissioners, directors or major shareholders of companies and enterprises that have a member of key management in common with the company.

Contoh Transaksi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Perum Perhutani adalah Transaksi Piutang Usaha dengan Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), Primkopar dan Piutang dalam rangka program RUHPR/Trading. (catatan 5-Piutang Usaha, Laporan Audit Konsolidasian), dengan rincian sebagai berikut :

Examples of Transactions with Related Parties by Perum Perhutani is the Transaction Accounts Receivable Office and Auction Settlement Receivables (KP2LN), Primkopar and receivables in order to program RUHPR / Trading. (Note 5-Accounts Receivable, Consolidated Audit Report), with details as follows:

1. Anak Perusahaan (PT PAK)

1. Subsidiary (PT PAK)

Terdapat piutang berelasi pada tahun 2011 sebesar Rp 4,7 Miliar. Piutang tersebut timbul akibat adanya pembelian getah pinus (bahan baku derivate Gondorukem) oleh pihak berelasi (PT PAK) terhadap Perum Perhutani (selaku induk perusahaan).

128

Perum Perhutani

Parties have a special relationship, include among others:

There are related receivables in 2011 amounted to USD 4.7 billion. The receivables arising from the purchase of pine resin (raw material derivate Gondorukem) by a related party (PT PAK) to Perum Perhutani (as the parent company).



2. Primkopkar Kegiatan primkopkar berupa kegiatan dagang dengan salah satu jenis produk dagangannya diambil dari Perum Perhutani. Secara keseluruhan total piutang berelasi ini sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp 1,48 Miliar. 3. Dalam proses penjualan di Perum Perhutani menggunakan system lelang dan dilakukan oleh KP2LN. sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat piutang berelasi sebesar Rp 6,56 Miliar.

Perubahan Peraturan Perundangundangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

2. Primkopkar Primkopkar activities such as trade activities with one type of product merchandise taken from Perum Perhutani. Overall the total accounts receivable related to the year 2012 amounting to Rp 1.48 billion. 3. In the process of selling at auction system Perum Perhutani uses and performed by KP2LN. until the end of 2012 are related receivables amounting to Rp 6.56 billion.

Legislation and Regulations That Significantly Influence the Company Rule changes

Perubahan Peraturan Terdapat beberapa peraturan baru yang mempengaruhi perusahaan, antara lain : 1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Tata Kelola BUMN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : SK-223/MBU/2012 yang menyatakan bahwa mencabut KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR SK-164/MBU/2012, NOMOR SK-165/MBU/2012 DAN NOMOR SK-166/ MBU/2012 TANGGAL 13 APRIL 2012 sehingga Pendelegasian Dan/Atau Memberikan Kuasa Atas Sebagian Kewenangan Menteri negara Badan Usaha Milik Negara Kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Dan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dicabut Sehingga Mengurangi Efektifitas Pengurusan BUMN 2. Perubahan Peraturan Perundangundangan yang Terkait dengan Tata kelola akuntansi pengelolaan hutan PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.23/Menhut-II/2012 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HUTAN PADA PERUM PERHUTANI yang menyatakan peraturan ini merupakan acuan bagi Perum Perhutani dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan hutan. Dalam peraturan ini ada kebijakan Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pengelolaan Hutan Kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Perum Perhutani

There are some new regulations that affect companies, among others: 1. Changes in Laws and Regulations Related to Governance SOEs THE MINISTER OF STATE OWNED ENTERPRISES NUMBER: SK-223/MBU/2012 stating that repeal MINISTER OF STATE OWNED ENTERPRISES SK164/MBU/2012 NUMBER, AND NUMBER NUMBER SK-165/MBU/2012 SK-166 / MBU/2012 DATED 13 APRIL 2012 so Assignments And / Or Give Up Some Power Authority of the State Minister for State-Owned Enterprises To the Board of Directors, the Board of Commissioners / Board of Supervisors and First Echelon Officials at the Environment Ministry of State-Owned Enterprises Revoked So SOE Reduce Stress Management Effectiveness 2. Changes in the laws and regulations related to forest management accounting governance NUMBER OF FORESTRY MINISTER: P.23/Menhut-II/2012 FINANCIAL REPORTING GUIDELINES ON FOREST MANAGEMENT IN Perum Perhutani stating this rule is a reference to the Perum Perhutani in preparing the financial statements forest management. In this legislation there are policies Revenue Recognition and Measurement Forest Management accounting policy for the recognition and measurement of revenue associated with forest management activities undertaken by Perum Perhutani can be summarized as follows:


129


a. Semua pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dalam rangka kegiatan pengelolaan hutan merupakan pendapatan Perum Perhutani dan diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya; b. Pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dari kegiatan pengelolaan hutan sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan yang menjadi tugas Perum Perhutani.

a. All income earned in the ordinary course Perum Perhutani forest management is Perum Perhutani revenue and recognized as revenue in the period incurred;

Kebijakan Pengakuan dan Pengukuran Biaya Pengelolaan Hutan Kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran biaya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Policy Recognition and Measurement Forest Management Cost accounting policy for the recognition and measurement of costs associated with forest management activities undertaken by Perum Perhutani can be summarized as follows:

a. Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya;

a. Activities of Forest Management and Forest Management Planning all expenses incurred to carry out the activities of forest governance and forest management planning is recognized as an expense in the period incurred;

b. Kegiatan Pemanfaatan Hutan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan.

b. Exploitation activities of all costs incurred to implement forest management activities, including planting and maintenance costs are recognized as expenses in the period incurred. Plants resulting from forest management activities is the utilization of state assets will be used by Perhutani to finance forest management activities.

c. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

c. Forest Rehabilitation and Reclamation activities all expenses incurred to carry out the rehabilitation and reclamation of forests are recognized as an expense in the period incurred.

d. Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

d. Activities of Forest Protection and Nature Conservation of all expenses incurred to carry out the activities of forest protection and nature conservation are recognized as an expense in the period incurred.

130

Perum Perhutani

b. Perum Perhutani income earned from forest management activities as a source of funds to finance forest management activities into tasks Perum Perhutani.



Standar Akuntansi Baru

New Accounting Standards

Perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2012 yang menyebabkan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian diakibatkan adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.23/ MENHUT-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 2012, dimana pada kebijakan pengakuan dan pengukuran biaya pengolahan hutan dinyatakan bahwa seluruh biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

Changes in accounting policies in 2012 that led to the restatement of the consolidated statements of financial position and statement of comprehensive income due to the Minister of Forestry Regulation No.. P.23/MENHUT-II/2012 dated June 11, 2012 which was promulgated on June 12, 2012, where the policy of recognition and measurement of forest processing fee is stated that all the planting and maintenance costs are recognized as expenses in the period incurred.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, semua periode pelaporan harus disajikan kembali untuk menunjukkan bahwa semua nilai asset tanaman telah dibiayakan dan pengaruhnya terhadap akunakun yang terkait sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”, perubahannya diterapkan secara retrospektif.

In connection with the above, all of the reporting period should be restated to show that all the plants have been expensed asset value and its effect on related accounts in accordance with SFAS 25 (Revised 2009), “Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors”, change applied retrospectively.

Penyajian Kembali Atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2010

Restatement of Financial Statements For the Year 2011 and 2010

Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement

Koreksi/ Correction

Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement

Rp

Rp

Rp

2011 LAPORAN POSISI KEUANGAN Financial Position Statement Aset Tanaman Plant Asset

377.629.723.300

(377.629.723.300)

Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non Current Asset:

-

16.535.552.591

16.535.552.591

(361.094.170.709)

1.662.060.679.680

(2.027.527.061.447)

241.388.160.911

2.268.915.222.358

391.151.064.245

(241.388.160.911)

149.762.903.334

Aset PT KIFC PT. KIFC Assets

2.023.154.850.389

Ekuitas Equity

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Comprehensif Income Statement Beban Pokok Penjualan Cost of Sale Laba Bersih Tahun Berjalan Current Year Net Profit 2010 LAPORAN POSISI KEUANGAN Financial Position Statement Aset Tanaman Plant Asset

125.478.499.397

(125.478.499.397)

Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non Current Asset:

-

5.772.489.599

5.772.489.599

(119.706.009.798)

1.519.228.479.913

(1.929.471.631.503)

119.706.009.798

(2.049.177.641.301)

275.750.753.806

119.706.009.798

156.044.744.008

Aset PT KIFC PT. KIFC Assets

1.638.934.489.711

Ekuitas Equity

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Comprehensif Income Statement Beban Pokok Penjualan Cost of Sale Laba Bersih Tahun Berjalan Current Year NetProfit

Perum Perhutani


131


132

Perum Perhutani


Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Perum Perhutani


133


Potret Tata Kelola Perusahaan

GCG on Snapshot

akta empiris menunjukan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) atau “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” merupakan faktor kunci yang sangat penting untuk dapat menjamin peningkatan kinerja suatu organisasi bisnis secara sustainable. Oleh karena itu, Perum Perhutani bertekad untuk menjalankan GCG secara konsisten dan sebaik mungkin pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi, kini maupun pada masa mendatang.

Empirical evidence shows that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a key factor that is very important to ensure the performance improvement of a business organization in sustainable way. Therefore, Perum Perhutani determined to implement GCG consistently and as best as it could at all levels of organization, now and in the future.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

GCG Principle

Bagi Perum Perhutani, GCG merupakan seperangkat tata cara mengenai hubungan antara Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perum Perhutani, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, bank, kreditor lain, regulator, dan lingkungan, serta masyarakat luas. Dalam melaksanakan GCG, Perum Perhutani berupaya keras untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness (TARIF), selaras dengan upaya penanaman values perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan yang pada gilirannya diharapkan menjadi corporate culture yang membumi dan dijunjung tinggi oleh semua karyawan Perum Perhutani.

For Perum Perhutani, GCG is a set of procedures regarding the relationship between the Supervisory Board, the Board of Directors and all parties who have interest directly and / or indirectly to the business activities of Perum Perhutani, such as employees, suppliers, customers, banks, other creditors, regulators, and environment, as well as the community. In implementing GCG, Perum Perhutani strive to apply the principles of GCG which include transparency, accountability, responsibility, independency and fairness (TARIF), aligned with the Company’s growing efforts and values as stated in the Company’s Cultural Values that is expected to be a corporate culture that is grounded and held in highly esteem by all employees of Perum Perhutani.

Perum Perhutani bertekad menerapkan TARIF yang secara garis besar dapat disampaikan, sebagai berikut: • Prinsip Transparansi (Transparency):Perum Perhutani menerapkan prinsip transparansi dengan cara mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh segenap stakeholders terkait sesuai dengan haknya. • Prinsip Akuntabilitas (Accountability): Penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan melalui penetapan dan/atau pengkomunikasian hak, tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang jelas dari masing-masing Organ Perusahaan. Selain itu Perusahaan mendorong seluruh jajaran perusahaan untuk menyadari hak, tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya demi kemajuan perusahaan dan hubungan dengan stakeholder’s sesuai dengan sistim dan prosedur perusahaan.

Perum Perhutani determined to adopt TARIF that could be outlined, as follows:

F

134

Perum Perhutani

• Transparency: Perum Perhutani applies the principles of transparency by disclosing financial and non-financial information in a timely, adequate, clear, accurate, comparable, and easily accessible by all relevant stakeholders in accordance with their rights. • Accountability: Application of the principle of accountability was done through the establishment and / or communication of rights, duties, responsibilities, and authority of each Company’s Organ. In addition, the Company encourages all levels to recognize the rights, duties, responsibilities, and authority for the development and the company’s relationships with stakeholders in accordance with company’s procedures and systems.



• Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) : Perum Perhutani bertekad mewujudkan prinsip pertanggungjawaban melalui kepatuhan kepada peraturan perundangan yang berlaku dan berupaya meningkatkan standar kerja dengan etika yang tinggi dengan paradigma yang ingin dicapai, yaitu: menjadi warga perusahaan yang baik (good corporate citizen). • Prinsip Kemandirian (Independency):Prinsip ini diterapkan dengan cara menghormati peran dan fungsi Organ Perusahaan dan kejelasan mekanisme untuk mencegah benturan kepentingan sehingga dapat dengan mandiri, objektif, dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan. • Prinsip Kewajaran (Fairness): Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan menjamin bahwa Pemilik Modal dan stakeholder’s dapat memperoleh haknya secara wajar dan seimbang sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.

• Responsibility: Perum Perhutani is determined to realize the principle of accountability through compliance with applicable legislation and will work to improve its performance standards with high ethical and paradigm to be achieved, ie: being a good corporate citizen

Tujuan

Objectives

Selain selaras dengan kebijakan Menteri Negara BUMN, penerapan praktik GCG pada Perum Perhutani bertujuan: • Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. • Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efsien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan. • Mendorong Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan. • Meningkatkan kontribusi perusahaaan dalam perekonomian nasional. • Meningkatkan iklim investasi nasional.

In addition to the policy that is in line with the Minister of State Owned Enterprises policy, applying GCG practices in Perum Perhutani aims to: • Maximizing the corporate value by adopting the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and justice so that the company has strong competitiveness, both nationally and internationally. • Encourage the Company management in a professional, transparent, and efficient way, as well as empowering the Company Organ function and independence. • Encourage Company Organ in order to make decisions and perform actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as awareness of corporate social responsibility towards stakeholders and the environment sustainability around the company. • Increase the Company’s contribution in the national economy. • Increase national investment climate.

Perum Perhutani

• Independency: This principle is applied by honoring the role and function of the Company Organ and clarity mechanisms to prevent theconflicts of interest to endure that it can be independent, objective, and free from any side pressure. • Fairness: The Company adopted the principle of fairness to ensure that the capital owner and stakeholders could obtain their rights fairly and recieve equitable treatment in accordance with the applicable regulation and legislation.


135


Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

GCG Policy

Pada dasarnya, struktur Tata Kelola Perum Perhutani terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi. Organ Utama ini menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip bahwa masingmasing Organ berdiri secara independen dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sedangkan, Organ Pendukung terdiri dari Satuan Pengawas Intern, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan unsur manajemen dibawah Direksi. Organ Utama dan Organ Pendukung yang masing-masing mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif.

Basically, Perum Perhutani Governance structure consists of Main Organ and Support Organ. Main Organ consist of capital owners, Supervisory Board and the Board of Directors.To perform its function, The Main Organ function is based on the principle that each organ stands independently and carry out the duties, functions and responsibilities solely for the benefit of the Company. Meanwhile, Support Organ unit consist of Internal Audit Unit, Corporate Secretary, Audit Committee, and management elements below the Board of Directors. Main Organ and Support Organ each have an important role in the implementation of effective GCG.

Organ Tata Kelola Perusahaan

Pemilik Modal memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, namun tidak dapat mengintervensi keputusan operasional yang menjadi wewenang Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus, serta memberi nasihat kepada Direksi.

136

Perum Perhutani

GCG Organ

Capital Owners have the authority to make important decisions relating to capital invested in the Company, but can not intervene in the operational decisions as it become authority of the Supervisory Board and the Board of Directors. The Supervisory Board is a Company Organ in charge of general or specific supervision, and give advice to the Board of Directors.



Sedangkan Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan sehari-hari dan bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dalam kegiatan operasional, Dewan Pengawas dan Direksi dapat membentuk Organ Pendukung yang sesuai dengan kebutuhan untuk membantu kelancaran operasional serta memberi masukan yang diperlukan untuk mengamankan kelancaran operasional Perusahaan. Pembentukan organ pedukung ini dilakukan sebagai bagian dari pembagian wewenang yang jelas untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara efektif dan efsien.

While the Board of Directors is authoritive organ and is fully responsible for the day-to-day management of the Company and act solely for the benefit of the company in accordance with the Corporate purposes and objectives. In its operations, the Supervisory Board and the Board of Directors may establish Supporting Organs that suits their needs to assist in the operations and provide inputs necessary to secure the operation of the Company. Theformation of this supporting organ was carried out as part of a clear division of authority to apply the basic principles of GCG in an effective and efficient mannner.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

GCG Structure and Mechanism

Pemilik Modal

Capital Owner

Hak dan Wewenang Pemilik Modal

Right and Privileges of Capital Owner

Pemilik Modal sebagai instansi tertinggi dalam Perusahaan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas maupun Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Pengawas, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kewenangan Pemilik Modal dilaksanakan melalui Keputusan Menteri, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Untuk melaksanakan tugasnya, Pemilik Modal memiliki hak mencakup: • Memperoleh penjelasan dan informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur. • Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RPB.

The Capital Owner as the highest authority in the company, has the authority that is not given to the Supervisory Board and the Board of Directors within the limits specified in the applicable Statutes and Regulations. This includes the authority to request the responsibilities of The Supervisory Board and the Board of Directors responsibility relating to the management of the Company, appoint and dismiss of the Director and Member of the Supervisory Board, decide the division of tasks and responsibilities in the management of the Director and others. Minister are the Minister that are appointed and authorized to represent the Capital Owner in the Company with respect to the applicable laws and regulations. Authority of the Capital Owner implemented through the Minister, based on the decision of the Joint Discussion Meeting (RPB). To carry out its duties, capital owners have rights include:

Perum Perhutani

• Obtain explanations and material information about company in a timely and orderly manner. • Obtain a full explanation and accurate information relating to the conduct of RPB.


137


Adapun wewenang Pemilik Modal, diantaranya adalah: • Menetapkan dan melaksanakan sistim uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi. • Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi. • Menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Menetapkan jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi. • Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi. • Menetapkan dan melaksanakan sistim penentuan gaji, tunjangan, dan insentif untuk Dewan Pengawas dan Direksi. • Melakukan pembinaan terhadap perusahaan. • Menyetujui transaksi penting, dan sebagainya.

The Capital Owners’ authority, which are:

Akuntabilitas pemilik Modal Akuntabilitas Pemilik Modal mencakup diantaranya: • Melaksanakan kewenanganan sebagai Pemilik Modal dengan mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Perum Perhutani dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha Perum Perhutani. • Tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai Peraturan Pemerintah tentang Perum Perhutani dan perundangundangan lainnya. • Memberi tanggapan atas usulan yang diajukan perusahaan secara tepat waktu. • Pemilik Modal tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan dan kerugian perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan kedalam perusahaan, kecuali terhadap tindakan yang diluar ketentuan perundangan.

Capital Owner Accountability Capital Owner Accountability include:

Pendelegasian Wewenang Pemilik Modal • Menteri BUMN adalah orang yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku Pemilik Modal. • Menteri (selaku Pemilik Modal) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pembagian tugas dan wewenang Direksi kepada Dewan Pengawas dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Delegation of Capital Owner Authority

138

Perum Perhutani

• Establish and carry out due diligence and compliance system (fit and proper test) in order to appoint the Supervisory Board and the Board of Directors. • To appoint and dismiss members of the Supervisory Board and the Board of Directors. • Determine the number and composition of the Supervisory Board and the Board of Directors in accordance with the legislation in force. • Establish positions that should not be held by members of the Supervisory Board and the Board of Directors. • Define the duties and authority of the Board of Directors. • Establish and implement the system of salary, benefits, and incentives for the Supervisory Board and the Board of Directors. • To provide guidance to the company. • Approved important transactions, and etc.

• Implement the authority as Capital Owner to comply with Government Regulation of Perum Perhutani and other laws and regulations relating to the conduct of Perum Perhutani’s business. • Not allowed to interfere in operations of the company which as the responsibility of the Board of Directors as per Government Regulation of Perum Perhutani and other legislation. • Provide feedback on a company filed proposal in a timely manner. • The Capital Owner is not responsible for any legal acts consequences which conduct by the company and the company’s losses exceed the State assets value that have been segregated into the company, except to act out the provisions of law. • Minister of SOEs are appointed and / or authorized to represent the government as the Capital Owner. • Minister (as Capital Owner) may delegate his authority in Board of Director’s duties division and authority to Supervisory Board and set forth in the Company’s Statutes.



• Terhadap perusahaan yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan Pemilik Modal dalam pengesahan RKAP dan dalam hal tertentu perubahan RKAP dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.

• For company declared healthy for 2 (two) consecutive years, the authority of Capital Owner in enacting RKAP, and in certain condition RKAP changes, can be made by Supervisory Board.

Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Joint Discussion Meeting (RPB)

Pemilik Modal memberikan persetujuan atas usulan Direksi dan Dewan Pengawas, memberikan arahan-arahan mengenai perusahaan, dan meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewas Pengawas atas pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing dalam Rapat Pembahasan Bersama.

Capital Owners approve the proposal submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board, and give directions about the company, and ask the responsibility of Board of Directors and the Supervisory Board on implementation of the duties and obligations of each in the Joint Discussion Meeting.

Supervisory Board

Dewan Pengawas Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas Susunan dan Profil Dewan Pengawas Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perum Perhutani adalah sebagai berikut:*) Nama Name

No.

Duties, Authority And Obligations Of The Supervisory Board Composition and Profile of the Supervisory Board The membership composition of the Supervisory Board of Perum Perhutani is as follows:

Jabatan Position

SK Pengangkatan Appointment Decree Letter

1.

Hadi Daryanto

Ketua Chairman

KEP-171/MBU/2011 tgl 22 Juli 2011

2.

Sri Puryono

Anggota Member

SK-312/MBU/2012 tgl 31 Agustus 2012

3.

Harianto

Anggota Member

KEP-60/MBU/2012 tgl 6 Februari 2012

4.

Rasiyo

Anggota Member

KEP-176/MBU/2009 tgl 31 Agustus 2009

5.

Ediwan Prabowo

Anggota Member

KEP-171/MBU/2011 tgl 22 Juli 2011

6.

Sarwono Kusumaatmadja

Anggota Member

KEP-60/MBU/2012 tgl 6 Februari 2012

7.

Adiari Nurcahyanto

Anggota Member

SK-190/MBU/2012 tgl 8 Mei 2012

8.

Lex Laksamana Zainal Lan *)

Anggota Member

SK-312/MBU/2012 tgl 31 Agustus 2012

9.

Daniel T. Sparringa **)

Anggota Member

KEP-171/MBU/2011 tgl 22 Juli 2011

10.

Wawan Ridwan

Anggota Member

SK-177/MBU/2013 tgl 8 Maret 2013

*) Pada tanggal 30 November 2012 mengajukan

*) As at 30 November 2012 to apply for resignation and dismissal affirmed by Ministerial Decree No. SOE. SK-01/MBU/2013 dated January 2, 2013.

**) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK190/MBU/2012 tanggal 8 Mei 2012 sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Pengawas dan digantikan oleh Bapak Adiari Nurcahyanto.

**) Based on Ministerial Decree No. SK-190/ MBU/2012 dated May 8, 2012 are no longer served as the Supervisory Board and was replaced by Mr. Adiari Nurcahyanto.

permohonan pengunduran diri dan telah dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-01/MBU/2013 tanggal 2 Januari 2013.

Perum Perhutani


139


1. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Duties, Obligations, And Authority Of The Supervisory Board

Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai PP Nomor 72 Tahun 2010 serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Supervisory Board is a Company Organ in charged of supervising the general and/or specialized base on Government Regulation No. 72 Year 2010 as well as providing advice to Board of Directors.

Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut: 1) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas akan selalu mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran; 2) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi; 3) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Pengawas; 4) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara belum mengisi jabatan Direksi yang kosong; 5) Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan; 6) Dewan Pengawas dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Pengawas.

Surveillance activities and the provision of advice by the Supervisory Board held with the following principles: 1) In performing supervision, Supervisory Board will always adhere to Government Regulation No. 72 of 2010 and the provisions of legislation and to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness; 2) Monitoring conducted by the Supervisory Board on of the Board of Directors Company management; 3) In conducting surveillance, Supervisory Board acts as the assembly and can not act on their own behalf of the Supervisory Board; 4) Monitoring should not be changed to the discharge of executive duties, except in condition of the Company does not have a Board of Directors, with its obligation that not later than 30 (thirty) days after the Minister of State Owned Enterprises has not filled vacant positions of the Board of Directors; 5) Supervision is done not just by simply approve or disapprove of the actions that require the approval of the Supervisory Board, but monitoring is done on a pro-active way, covering all aspects of the Company’s business; 6) The Supervisory Board may use the services of an independent professional and / or form a committee to assist the Supervisory Board.

a. General

a. Umum 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau Anggaran Dasar; 2) Memiliki itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Ren-

140

Perum Perhutani

1) Comply with the provisions of laws and regulations and / or Company Statutes; 2) It has a good faith, full of prudence and responsibility for running errands and business interests of the company in accordance with the provisions of laws and regulations; 3) To supervise the Company management policy which conducted by Board of Directors and advising Board of Directors, including Company’s development plan, the Long Term Plan, Work Plan and Budget, the implementation of the



4) 5)

6) 7)

cana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemilik Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu; Memantau dan memastikan bahwa praktik Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Pengawas dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance; Menyusun rencana kerja Dewan Pengawas untuk periode tahun berikutnya; Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

b. Pengawasan Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara: 1) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan; 2) Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya; 3) Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi; 4) Menugaskan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. c. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Pemilik Modal Dalam hubungannya dengan Pemilik Modal, Dewan Pengawas bertugas dan berkewajiban untuk: 1) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan penambahannya; 2) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; 3) Melaporkan dengan segera kepada Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; 4) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;

Perum Perhutani

provisions of the Statutes and decisions of Capital Owners and the legislation in force; 4) Perform acts of management companies in certain circumstances for a certain period of time; 5) Monitor and ensure that good corporate governance practices have been implemented effectively and sustainability, such as by holding regular meetings between the Supervisory Board and the Board of Directors to discuss the implementation of good corporate governance; 6) To develop the Supervisory Board’s work plan for for next year period; 7) Accounting for its duties performance to the Minister. b. Supervision Supervision by the Supervisory Board conducted among others by: 1) Ask for written information to the Board of Directors at an issue in the Company; 2) Make a visit to the unit / branch office / specific project, either with (or without) prior notice to the Board of Directors; 3) Provide feedback on periodic reports from the Board of Directors; 4) Assign Audit Committee and Risk Management Committee to perform supervisory duties. c. Duty Performance Related To Capital Owner In its relations with the Capital Owner, the Supervisory Board shall be on duty and obliged to: 1) Provide opinions and suggestions to the Capital Owner on Company’s Annual Budget and Work Plan as well as it changes and addition; 2) Following the development of the Company’s activities, provide opinions and advice to the Capital Owner on every issue that is importance to the management of the Company; 3) To report immediately to the Capital Owner in case of symptoms of Company performance reduced , accompanied by advice on corrective measures to be taken; 4) Researching and reviewing as well as signing the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors;


141


5) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemilik Modal; 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal; 7) Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya biaya.

5) Perform other supervisory duties specified by the Capital Owner; 6) Accounting for its duties performance to the Capital Owner; 7) Asking candidates of External Auditor to the Minister of State Owned Enterprises which are equipped with nomination reasons and the cost. d. Risk Management Governance

d. Pengelolaan Manajemen Risiko Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

The Supervisory Board has a duty to supervise and advise the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of risk management.

e. Sistem Pengendalian Internal Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

The Supervisory Board has a duty to supervise and advise the Board of Directors in order to establish an effective system of internal control.

f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

e. Internal Control Systems

f. Information Disclosure and Confidentiality

1) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemilik Modal, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

1) The Supervisory Board oversees the Board of Directors in order to reveal important information in the Annual Report and Financial Statements of the Company to the Capital Owner, and related Government Agencies in accordance with the applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective.

2) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.

2) The Supervisory Board oversees the Board of Directors to take initiative in order to reveal not only a problem that required by legislation but also important information needed by the Stakeholders.

3) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah material yang dihadapi.

3) he Supervisory Board oversees the Board of Directors to actively express the implementation of Good Corporate Governance principles and its material problems encountered.

4) Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Pengawas harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) The Supervisory Board is responsible for maintaining the confidentiality of company information. Confidential information obtained while serving as The Supervisory Board shall remain confidential in accordance with the legislation in force.

5) Etika Berusaha dan Anti Korupsi. Dewan Pengawas tidak diperkenankan memberikan atau menawarkan atau menerima, sesuatu yang berharga kepada atau dari setiap pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

142

Perum Perhutani

5) Seek Ethics and Anti-Corruption. The Supervisory Board shall not give or offer or accept, anything of value to or from any interested parties to influence or as a reward for what he has done and other measures, according to laws and regulations.



g. Wewenang Dewan Pengawas Kewenangan Dewan Pengawas tertera dalam PP No 72 Tahun 2010, meliputi: a) perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas, dan b) perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik Modal. 1) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal: a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek. b) Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO) dan perjanjian kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu atau yang ditetapkan oleh Menteri. c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas. d) Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. e) Menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati. f) Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. 2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan dan berhak melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, memeriksa kekayaan perusahaan; meminta penjelasan DIreksi dan/atau pejabat lainnya yang menyangkut persoalan pengelolaan perusahaan; mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengatahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas. 3) Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi berindak bertentangan dengan PP No 72 Tahun 2010, terdapat indika-

Perum Perhutani

g. The Supervisory Board Authority Authority of Supervisory Board set forth in Regulation No. 72 of 2010, including: a) the deeds of the Board of Directors must obtain the written consent of Supervisory Board, and b) the Board of Directors acts that can only be done by the Board of Directors after receiving a written response from The Supervisory Board and approval from Capital Owner. 1) The Supervisory Board has authority to approve or reject in written on the Board of Directors plan in the event of: a) pledge of fixed assets for the withdrawal of short-term credit. b) Establish a licensing agreement, contract management, asset leasing, Joint Operation (KSO) and other cooperation agreements with a value or a specified period or specified by the Minister. c) Accept or lend medium / long term, unless the loan (debt or receivable) arising from business transactions and loans granted to subsidiaries with the provisions of loans to subsidiaries are reported to the Supervisory Board. d) Removing and eliminate moving assets with the prevailing economic life in the industry of up to 5 (five) years in general. e) Eliminate bad debt and dead inventory. f) Establish organizational structure up to 1 (one) level below the Board of Directors. 2) Entering the grounds, buildings and offices used by the company and the right to see the books, letters and other documents, cash check for verification, check the company’s assets; asking for Board of Directors explanation and / or other officials about corporate governance issues; know all the policies and actions that have been and will run by The Board of Directors and ask the Board of Directors and / or other officials under the Board of Directors with the privity of them to attend The Supervisory Board meetings. 3) The Supervisory Board may remove members of Board of Directors for the time when the members of Board of Directors acted contrary to Reg-


143

Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance si melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan.

ulation No. 72 of 2010, there are indications do harm Company, neglect their duties or there is a compelling reason for the Company.

2. Pembagian Tugas Dewan Pengawas

2. The Supervisory Board Division Of Duties

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 04/DWAS-PHT/2012 jo. Nomor 08/DWAS-PHT/2012 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas dan Kesekretariatan Dewan Pengawas, maka pembagian tugas Dewan Pengawas Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

Based on The Supervisory Board of Perum Perhutani Decision No. 04/DWAS-PHT/2012 jo No. 08/ DWAS-PHT/2012 on The Division of Duties of The Supervisory Board The Secretariat of the Supervisory Board, thus the division of duties of the Supervisory Board of Perum Perhutani is as follows:

No. 1.

Nama Name Hadi Daryanto

Jabatan Position

Tugas Duties

Ketua

melakukan koordinasi dengan segenap anggota Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas.

Chairman

To coordinate with all members of the Supervisory Board and the Supervisory Board relating to the duties and authority of the Supervisory Board

2.

Sri Puryono

Anggota Member

3.

Lex Laksamana Zainal Lan *)

Anggota Member

menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya kegiatan perusahaan di wilayah Unit I Jawa Tengah. To handle activities related to the duties and powers of the Supervisory Board of the company’s activities in the region particularly Unit I Central Java. menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya kegiatan perusahaan di wilayah Unit III Jawa Barat dan Banten. To handle activities related to the duties and powers of the Supervisory Board of the company’s activities in the region particularly Unit III West Java and Banten.

4.

Rasiyo

Anggota Member

5.

Ediwan Prabowo

Anggota Member

menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya kegiatan perusahaan di wilayah Unit II Jawa Timur. To activities related to the duties and powers of the Supervisory Board of the company’s activities in the region particularly Unit II of East Java. menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Agraria, Hukum, Keamanan dan Perlindungan Hutan, Penghapusan aset, RJP, RKAP, Laporan Berkala, Laporan Tahunan, Pemeriksaan Umum dan Khusus, Good Corporate Governance (GCG). To handle activities related to the duties and authority of the Board of Trustees in particular in the field of Agricultural, Legal, Security and Forest Protection, Removal of assets, CPR, RKAP, Newsletters, Annual Reports, General and Special Examination, Good Corporate Governance (GCG).

6.

Adiari Nurcahyanto

Anggota Member

menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Pemasaran, Industri, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, Humas dan Umum. To handle activities related to the duties and authority of the Board of Trustees in particular in the field of Marketing, Industrial, Organizational and Human Resources (HR), Information Technology, and Public Relations

7.

Harianto

Anggota Member

menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Corporate Social Responsibility (CSR), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Penelitian dan Pengembangan, Investasi dan Pengembangan Usaha. To handle activities related to the duties and authority of the Board of Trustees in particular in the field of Corporate Social Responsibility (CSR), Joint Forest Management (CBFM), Research and Development, Investment and Business Development.

8.

Sarwono Kusumaatmadja

Anggota Member

menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Produksi, Perencanaan Sumber Daya Hutan (SDH), Reboisasi, Rehabilitasi, Konservasi dan Lingkungan Hidup. To handle activities related to the duties and authority of the Board of Trustees in particular in the areas of Production, Forest Resource Planning (SDH), Reforestation, Rehabilitation, Conservation and Environment.

144

Perum Perhutani



Keterangan: *) Terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 tugastugas Bapak Lex Laksamana Zainal Lan digantikan oleh Bapak Wawan Ridwan.

Description: *) As of the date of March 8, 2013 Mr. Lex Laksamana Zainal Lan replaced by Mr. Wawan Ridwan.

3. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 15/DWAS-PHT/2011 tanggal 16 Oktober 2011 tentang Mekanisme Kerja dan Struktur Organisasi Dewan Pengawas Perum Perhutani, maka Program Kerja Tahunan ini disusun dengan mekanisme kerja sebagai berikut: a. Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas secara bersama-sama atau sendiri melakukan kegiatan pengawasan di seluruh wilayah kerja Perusahaan dan/ atau di tempat lain yang berkaitan dengan lingkup tugas Dewan Pengawas. b. Ketua Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengawas, dalam melaksanakan kegiatannya dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi dan/ atau Kepala Unit atau pejabat perusahaan lainnya sesuai dengan keperluannya, kecuali apabila dipandang suatu kegiatan yang bersifat rahasia. c. Ketua Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengawas, apabila dalam melaksanakan kegiatannya menemukan masalah yang dianggap penting dapat disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. d. Untuk mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi, maka mekanisme kerja Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui Kunjungan Kerja, dan Rapat-rapat. e. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas didukung oleh 3 (tiga) perangkat utama yaitu Sekretariat Dewan Pengawas, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko serta memperoleh dukungan informasi dari Laporan Manajemen, SPI, Eksternal Auditor dan laporan lainnya. f. Ketiga perangkat tersebut bertugas menyediakan informasi, serta bahan-bahan yang diperlukan dalam Rapat Dewan Pengawas untuk membahas: Rencana Stratejik (RJP) dan RKAP, Laporan manajemen bulanan & triwulan, Laporan tahunan, Laporan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, Laporan kunjungan kerja Dewan Pengawas, Laporan SPI, Laporan Auditor Eksternal, isu-isu stratejik dan surat-surat masuk yang memerlukan tindak lanjut.

3. The Supervisory Board Working Mechanism Based on the decision of The Supervisory Board of Perum Perhutani Number 15/DWAS-PHT/2011 dated October 16, 2011 on the Mechanism of Work and Organizational Structure of Supervisory Board of Perum Perhutani, the Annual Work Programme is structured with the following mechanism:

Perum Perhutani

a. Chairman of the Supervisory Board and Member of the Supervisory Board jointly or alone conduct surveillance activities in all areas of work of the Company and / or elsewhere relating to the scope of duties of The Supervisory Board. b. Chairman of the Supervisory Board and / or members of the Supervisory Board, in carrying out its activities can inform in advance to the Board of Directors and / or the Head of Unit or other officer of the company in accordance with its needs, except when it is an activity that is confidential. c. Chairman of the Supervisory Board and / or Supervisory Board member, if in carrying out activities considered important finding problems that can be submitted to the Board of Directors for further action. d. To know all the policies and actions that have been and will be run by a Board of Directors, thus the Supervisory Board’s working mechanism can be done through working visits, and meetings. e. In performing its duties, the Supervisory Board is supported by three (3) main device ie the Secretariat of the Supervisory Board, Audit Committee and Risk Management Committee and the support information of the Management Report, SPI, External Auditor and other reports. f. The third device is responsible for providing information and materials needed for the Supervisory Board to discuss: Strategic Plan (RJP) and RKAP, monthly and quarterly management reports, Annual Report, Report of the Audit Committee and Risk Management Committee, Report of the working visit of the Supervisory Board , Report of SPI, External Auditors, strategic issues and incoming letters which require follow-up.


145


g. Hasil Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dituangkan dalam risalah rapat (notulen) dan hal-hal yang memerlukan tindak lanjut disampaikan kepada Direksi dalam bentuk surat persetujuan atau rekomendasi Dewan Pengawas guna ditindak lanjuti Direksi dan/atau sebagai bahan untuk keputusan Pemilik Modal. h. Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas atas jalannya pengurusan perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi disampaikan dalam bentuk laporan kepada Pemilik Modal. 4. Program Kerja dan Anggaran

g. Supervisory Board and Board of Directors meeting result set forth in the minutes of meeting and the things that require followup submitted to Board of Directors in the form of a letter of approval or recommendation of Supervisory Board for further action by Board of Directors and / or as an ingredient for capital owners’ decision making. h. Supervisory duties results of Supervisory Board over the course of management company or the business of the company conducted by the Board of Directors in the form of a report presented to the Capital Owner.. 4. Work Program and Budget

Program kerja Dewan Pengawas Perum Perhutani pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemilik Modal; b. Pengesahan RKAP dan RKA-PKBL; c. Pemantauan dan Pembahasan Perkembangan Kondisi Perusahaan melalui Rapat Rutin Internal Dewan Pengawas; d. Pemantauan dan Pembahasan Perkembangan Kondisi Perusahaan melalui Rapat Gabungan bersama Direksi; e. Kunjungan Kerja dan Monitoring ke Lapangan; f. Pemantauan atas Tindak Lanjut Keputusan/Arahan Pemilik Modal dan Hasil/ Temuan Audit Internal dan Eksternal; g. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan; h. Melaksanakan Kegiatan Lain yang Sifatnya Mendadak dan Mendesak;

he work program of the Supervisory Board of Perum Perhutani in 2012 can be described as follows: a. Performance evaluation of the Company and provide feedback and input to the Capital Owner; b. Ratification of RKAP and RKA-PKBL; c. Monitoring and Discussion of Company’s Development Condition through the The Supervisory Board Internal Regular Meeting; d. Monitoring and Discussion of Company’s Development Condition through the Company’s Joint Meeting with Board of Directors; e. Working visits and Monitoring to the Field; f. Follow-up monitoring of Decision / Capital Owner Direction and Results / Internal and External Audit Findings; g. Activities Increasing Competence and Knowledge; h. Other Conducting and Its Sudden Urge;

Pada tahun 2012, total anggaran Dewan Pengawas Perum Perhutani adalah sebesar Rp5.849,3 juta (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan koma tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a) Biaya Pegawai (Honorarium) Rp 4.906,5 juta

In 2012, the total budget of the Supervisory Board of Perum Perhutani amounted to IDR 5,849.3 million (five billion eight hundred and forty-nine point three million rupiahs), with the following details: a) Employee costs (Honoraria) b) Travel Cost

IDR 4,906,5 Million

b)

Biaya Perjalanan

Rp 141,0 juta

c)

Biaya Penelitian, Pendidikan dan Penyuluhan

Rp 226,0 juta

c) Cost of Research, Education and Extension

IDR 226,0 Million

d)

Biaya Kantor

Rp 575,0 juta

d) Office Cost

DR 575,0 Million

Total

146

Rp 5.849,3 juta

Perum Perhutani

Total

IDR 141,0 Million

IDR 5,849,3 Million



Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas

The Supervisory Board Frequency of Meetings and Attendance

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Perum Perhutani pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

Supervisory duties results of the Supervisory Board of Perum Perhutani in 2012 can be described as follows:

1. Rapat Dewan Pengawas Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Dewan Pengawas melakukan rapatrapat guna me-review perkembangan kinerja perusahaan serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan.

1. Supervisory Board Meeting In carrying out supervisory duties, The Supervisory Board conduct meetings in order to review the performance of companies and the actual problems faced by the company.

Selama tahun 2012, Dewan Pengawas tercatat telah mengadakan 14 (empat belas) kali Rapat Internal dan 14 (empat belas) kali Rapat Gabungan dengan Direksi serta mengikuti 2 (dua) kali Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal.

During the year 2012, the Supervisory Board has held a record of 14 (fourteen) times Internal Meetings and fourteen (14) times Joint Meeting with the Board of Directors as well as the following 2 (two) times Joint Discussion Meeting with Capital Owner.

Rincian pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Details of the implementation of The Supervisory Board are as follows:

No.

Tanggal Date

Jenis Rapat Type of Meeting

Agenda Pokok Highlights Agenda

1.

10 Januari 2012

Rapat Internal Internal Meeting

Pembahasan RKAP Tahun 2012 Discussion of RKAP Year 2012

2.

10 Januari 2012

Rapat Gabungan Joint Meeting


3.

24 Januari 2012



4.

24 Januari 2012



5.

30 Januari 2012



6.

30 Januari 2012



7.

17 Februari 2012


Wawancara calon Anggota Komite Audit Interview of Audit Committee Member Candidate

8.

17 Februari 2012


Pembahasan Kinerja Tahun 2011 (unaudited), KPI Direksi 2012.Performance Discussion Year 2012 (unaudited), Board of Directors KPI 2012

9.

27 Maret 2012


Pembahasan Kinerja s.d. Februari 2012, Perkembangan Audit 2011, Temuan BPK Performance Discussion up to February 2012, 2011 Audit Progress, BPK 2012 findings

10.

27 Maret 2012


Pembahasan Kinerja s.d. Februari 2012, Perkembangan Audit 2011, Temuan BPK Performance Discussion up to February, 2011 Audit Progress, BPK findings

11.

17 April 2012


Pembahasan Pengunduran Direksi, Kinerja s.d. Maret 2012 Discussion on Boar of Directors resignation, Performance Discusiion up to March 2012

12.

17 April 2012


Pembahasan Pengunduran Direksi, Kinerja s.d. Maret 2012 Discussion on Boar of Directors resignation, Performance Discusiion up to March 2012

13.

15 Mei 2012


Wawancara Calon Anggota Komite Audit, Pembagian Tugas Direksi Interview of Audit Committee Member candidate, Board Of Directors Division of Duties

14.

15 Mei 2012


Pengenalan Direksi & Dewas Baru, pembahasan draf audit 2011 Introduction of Board of Directors & Supervisory Board new Member, 2011 Audit Draft Discussion

15.

14 Juni 2012


Pembahasan Kinerja Audited 2011 Discussion on Audited Performance 2011

16.

14 Juni 2012


Pembahasan Kinerja Audited 2011 Discussion on Audited Performance 2011

17.

27 Juni 2012

Rapat Pembahasan Bersama Joint Discussion Meeting

Pengesahan Laporan Tahunan 2011 Annual Report 2011 Ratification

18.

16 Juli 2012


Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2012 & Kinerja s.d. Mei 2012 Discussion on RKAP Year 2012 Revision & Performance Discussion up to May 2012

19.

16 Juli 2012


Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2012 & Kinerja s.d. Mei 2012 Discussion on RKAP Year 2012 Revision & Performance Discussion up to May 2012

Perum Perhutani


147

Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance Tanggal Date

No.

Jenis Rapat Type of Meeting

Agenda Pokok Highlights Agenda

20.

20 Juli 2012

Rapat Pembahasan Bersama Joint Discussion Meeting

Revisi RKAP tahun 2012 RKAP Revision Year 2012

21.

31 Agustus 2012


Pembahasan Kinerja Semester I 2012 Semester I of 2012 Performance Discussion

22.

31 Agustus 2012


Pembahasan Kinerja Semester I 2012 Semester I of 2012 Performance Discussion

23.

28 September 2012


Pembahasan Kinerja s.d. Agustus 2012 Performance Discussion up to August 2012

24.

28 September 2012


Pembahasan Kinerja s.d. Agustus 2012 Performance Discussion up to August 2012

25.

31 Oktober 2012


Pembahasan Kinerja s.d. Triwulan III 2012 Performance Discussion up to III quarter of 2012

26.

31 Oktober 2012


Pembahasan Kinerja s.d. Triwulan III 2012 Performance Discussion up to III quarter of 2012

27.

30 November 2012


Pembahasan RKAP tahun 2013 & Kinerja s.d. Oktober 2012 Discussion on RKAP Year 2013 & Performance Discussion up to October 2013

28.

30 November 2012


Pembahasan RKAP tahun 2013 & Kinerja s.d. Oktober 2012 Discussion on RKAP Year 2013 & Performance Discussion up to October 2013

29.

28 Desember 2012


Pembahasan RKAP tahun 2013 & Kinerja s.d. November 2012 Kinerja Discussion on RKAP Year 2013 & Performance Discussion up to November 2013

30.

28 Desember 2012


Pembahasan RKAP tahun 2013 & Kinerja s.d. November 2012 Discussion on RKAP Year 2013 & Performance Discussion up to November 2013

Realisasi Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas pada tahun 2012 adalah sebesar 72% dengan rincian sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Name

Jabatan Position

Hadi Daryanto Sri Puryono Lex Laksamana Zainal Lan Rasiyo Ediwan Prabowo Adiari Nurcahyanto Harianto Sarwono Kusumaatmadja Daniel T. Sparringa Total

Ketua Chairman Anggota Member Anggota Member Anggota Member Anggota Member Anggota Member Anggota Member Anggota Member Anggota Member

Keterangan: RI : Rapat Internal RG : Rapat Gabungan RPB : Rapat Pembahasan Bersama Tingkat kehadiran rapat disesuaikan dengan masa jabatan selama tahun 2012.

148

Supervisory Board meeting attendance realization in 2012 amounted to 72% with following details:

Perum Perhutani

Kehadiran Rapat Meeting Attendance RI RG RPB Total % 13 13 2 28 93 13 13 1 27 90 6 6 2 14 50 0 0 0 0 0 12 12 0 24 80 7 7 0 14 78 10 10 2 22 92 10 10 2 22 92 6 6 0 12 100 14 14 2 30 72

Description: RI : Internal Meeting RG : Joint Meeting RPB : Joint Discussion Meeting Meeting attendance rate adjusted for tenure during the year 2012.


Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance 1. Kunjungan Dewan Pengawas Dewan Pengawas melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/ jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2012, Dewan Pengawas telah melaksanakan 4 (empat) kali kunjungan dengan rincian sebagai berikut: No. 1. 2.

3.

Tanggal Date

Lokasi Location

2 Oktober 2012 October 2, 2012

Semarang


Yogyakarta


Bandung

1. Supervisory Board Visit Supervisory Board conducts field visits to gain description and information that is more accurate / clear on the field or things that need attention. During the year 2012, the Supervisory Board has conducted four (4) visits with the following details:

Agenda Pokok Highlight Agenda

Peserta Participant

Peninjauan Jati Plus Perhutani

1.

Sarwono Kusumaatmadaja

Perhutani Teak Plus Obsevation

2.

Sri Puryono

Peninjauan hasil penanaman

1.

Sarwono Kusumaatmadaja

Planting Result Observation

2.

Sri Puryono

• Peninjauan usaha gondorukem di Cicalengka

Hadi Daryanto

• Gum Rosin Business Observation in Cicalengka

• Peninjauan PHBM di RPH Burangrang • PHBM Observation in RPH Burangrang

4.

26 Desember 2012 December 26, 2012

Surabaya

Peninjauan industri kayu di Gresik Wood In-

Komite-komite Lain di Bawah Dewan Pengawas Komite Audit Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 07/DWAS-PHT/2011, Nomor 02/DWAS-PHT/2012 dan Nomor 07/DWASPHT/2012, maka susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: 1) Ediwan Prabowo - Ketua Komite Audit 2) Suwanto Hariyadi - Anggota Komite Audit 3) Marselli Wulandari - Anggota Komite Audit Profil Singkat Anggota Komite AuditKegiatan No 1

Nama Name Suwanto Hariyadi

Ediwan Prabowo

dustry Observation in Gresik

Other Committees Under the Supervisory Board Audit Committee Based on decision of Perum Perhutani No. 07/ DWAS-PHT/2011, and No. 07/DWAS-PHT/2012, 02/DWAS-PHT/2012, then the composition of the Audit Committee are as 1. Ediwan Prabowo - Chairman of the Audit Committee 2. Suwanto Hariyadi - Member 3. Marselli Wulandari - Member Brief Profile Member of Audit Committee Profil Singkat Brief Profile

Warga Negara Indonesia, lahir di Ngawi, 16 Mei 1955 (usia 58 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1980. Pensiunan Pemeriksa/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Jendral Kementrian Kehutanan tahun 2011 Indonesian citizen, born in Ngawi, May 16, 1955 (age 58 years).Complating bachelor dehree studies at Gadjah Mada University in 1980. Retired Inspector / Auditor Associate Expert at the Inspectorate General of the Ministry of Forestry in 2011

2

Marselli Wulandari

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 11 Maret 1982 (usia 31 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Universitas Widyatama Bandung tahun 2005. Terakhir bertugas di PT. Bank Mega, TBK sebagai staff Human Resources & General Affairs. Indonesian citizen, born in Bandung, March 11, 1982 (age 31 years). Completing bachelor degree studies at the Widyatama University of Bandung in 2005 Widyatama. Last served in PT. Bank Mega, TBK as a staff Human Resources & General Affairs.

Perum Perhutani


149


Komite Audit

Activities of the Audit Committee

Komite Audit adalah organ/perangkat yang diangkat oleh Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa Komite Audit bertugas untuk: a. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal. c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan. e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugastugas Dewan Pengawas lainnya. Selain tugas-tugas tersebut di atas, Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit. Dalam tahun 2012, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2012. 2) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2012. 3) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2012. 4) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2012. 5) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2012. 6) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2012. 7) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2012. 8) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2012. 9) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2012. 10) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2012.

The Audit Committee is an organ/devices which are appointed by Supervisory Board to assist the duties implementation of the Supervisory Board, in accordance to Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organ of The Board of Commissioners / The Supervisory Board of State Owned Enterprises, stated that the duties of Committee Audit are::

150

Perum Perhutani

a. Assist The Supervisory Board to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditors and internal auditor duties. b. Assess the implementation of the activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and the external auditors. c. Provide recommendations on improving management control system and its implementation. d. To ensure there has been satisfactory review procedures to all information issued by the company. e. To Identify the matters that require attention of the Supervisory Board and the other Supervisory Board duties.. In addition to the duties mentioned above, the Supervisory Board may give another assignment to the Audit Committee are set out in the Audit Committee charter. In the year 2012, the Audit Committee has undertaken the task according to applicable regulations, includes the following activities: 1) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in March 2012. 2) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in April 2012. 3) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in May 2012. 4) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in June 2012. 5) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in July 2012. 6) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in August 2012. 7) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board September 2012. 8) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in October 2012. 9) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in November 2012. 10) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in December 2012.



11) Melakukan proses dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam rangka penyusunan kerangka acuan kerja audit dan negosiasi biaya audit. 12) Melakukan review terhadap kegiatan pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern serta memberi tanggapan/masukan terkait temuan-temuan penting SPI dan temuan-temuan BPK-RI agar segera dilakukan upaya-upaya perbaikan dan pencegahan. 13) Bersama Komite Manajemen Risiko melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Perum Perhutani Kantor Pusat.

11) Perform the process with KAP (Public Accountant) in the preparation of terms of reference of the audit and the audit fee negotiations. 12) To review the internal control activities carried out by the Internal Audit Unit and provide feedback / input regarding key findings and the findings SPI BPK-RI for urgent remediation efforts and prevention. 13) Joint Risk Management Committee examine the implementation of the Partnership and Community Development Office at Perum Perhutani.

Komite Nominasi Pada tahun 2012 di oraganisasi Dewan Pengawas Perum Perhutani tidak dibentuk Komite Nominasi.

Nomination Committee In 2012, in the Supervisory Board of Perum Perhutani organization, the Nomination Committee is not established.

Komite Remunerasi Pada tahun 2012 di oraganisasi Dewan Pengawas Perum Perhutani tidak dibentuk Komite Remunerasi.

Remuneration Committee In 2012, in the Supervisory Board of Perum Perhutani organization, Remuneration Committee is not established the

Komite Manajemen Resiko

Risk Management Committee

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor 01/DWAS-PHT/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Nomor 03/DWAS-PHT/2012 tanggal 28 Februari 2012 maka susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Based on Supervisory Board Decision No. 01/ DWAS-PHT/2012 dated January 10, 2012 and No. 03/DWAS-PHT/2012 dated February 28, 2012 the composition of the Committee were as follows:

1) Harianto-Ketua Komite Manajemen Risiko 2) Ketut Landra Setiasa - Anggota Komite Manajemen Risiko

1) Harianto - Chairman of Risk Management Committee 2) Ketut Landra Setiasa - Member of Risk Management Committee

Profil Singkat Anggota Komite Manajemen Resiko

Brief Profile of Risk Management Committee Member

No 1

Nama Name

Profil Singkat Brief Profile

Ketut Landra Setiasa

Warga Negara Indonesia, lahir di Tabanan, 20 Juni 1954 (usia 59 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Institut Pertanian Bogor tahun 1978. Terakhir bekerja sebagai Tenaga Ahli bidang Kehutanan pada perusahaan perkebunan sawit PT Wilmar Indonesia di Jakarta tahun 2012. Indonesian citizen, born in Tabanan, June 20, 1954 (age 59 years). Completing bachelor degree studies in Bogor Institute of Agriculture in 1978. Last worked as a Forestry Expert on oil palm plantation company PT Wilmar Indonesia in Jakarta in 2012.

Kegiatan Komite Manajemen Risiko Sesuai Keputusan Dewan Pengawas Nomor 01/ DWAS-PHT/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Nomor 03/DWAS-PHT/2012 tanggal 28 Februari 2012 maka tugas-tugas Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Perum Perhutani

Activities of the Risk Management Committee Accordance to Supervisory Board Decision No. 01/ DWAS-PHT/2012 on January 10, 2012 and No. 03/ DWAS-PHT/2012 on February 28, 2012 the duties of Risk Management Committee were as follows:


151


a) Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko, nominasi & remunerasi dan pemberian pendapat kepada Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kebijakan nominasi & remunerasi.

a) To assist The Supervisory Board in evaluating and periodically reviewing the risk management policy, nomination & remuneration and giving opinions to the Supervisory Board for consideration in providing recommendation or approval of risk management policies and nomination and remuneration policies.

b) Membantu Dewan Pengawas dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.

b) To assist The Supervisory Board in reviewing and evaluating the accountability of the Board of Directors relating to the business relationship or business activities that should get a recommendation or approval of the Supervisory Board.

c) Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.

c) To assist The Supervisory Board in evaluating and analyzing any proposal by Board of Directors relating to cooperation in investment, equity participation, joint venture establishment, the establishment of a subsidiary, the release of the company’s assets, and other activities of the company to get a recommendation or approval of the Supervisory Board. d) To assist The Supervisory Board in evaluating and reviewing the Work Plan and Budget (RKAP), Corporate Business Plan and Long Term Plan for the company to get a recommendation or approval of the Supervisory Board.

d) Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang perusahaan untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas. e) Membantu Dewan Pengawas dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.

e) Assist the Supervisory Board in monitoring the key risks faced by the Company and ensure that the Board of Directors have taken the necessary steps to identify, monitor and control measure such risks.

f) Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan nominasi & remunerasi Perusahaan. g) Menjalankan tugas-tugas lainnya yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Pengawas.

f) Provide input to The Supervisory Board in order to repair and development of risk management policy and the nomination & remuneration policy of the Company.

Dalam tahun 2012, Komite Manajemen Risiko telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2012. 2) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2012. 3) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2012. 4) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2012.

In the year 2012, the Risk Management Committee has undertaken the task according to applicable regulations, includes the following activities:

152

Perum Perhutani

g) Running the other tasks at any time given by The Supervisory Board.

1) Prepare study and meetings materials Supervisory Board in March 2012. 2) Prepare study and meetings materials Supervisory Boardin April 2012. 3) Prepare study and meetings materials Supervisory Board in May 2012. 4) Prepare study and meetings materials Supervisory Boardin June 2012.


of the of the of the of the


5) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Pengawas bulan Juli 2012. 6) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Pengawas bulan Agustus 2012. 7) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Pengawas bulan September 2012. 8) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Pengawas bulan Oktober 2012. 9) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Pengawas bulan November 2012. 10) Menyiapkan telaah dan bahan rapat Pengawas bulan Desember 2012.

Dewan

5) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in July 2012.

Dewan

6) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in August 2012.

Dewan Dewan Dewan Dewan

11) Bersama Komite Audit melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Perum Perhutani Kantor Pusat.

7) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in September 2012. 8) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in October 2012. 9) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Board in November 2012. 10) Prepare study and meetings materials of the Supervisory Boardin December 2012. 11) Joint with Audit Committee examine the implementation of Partnership and Community Development at Perum Perhutani Head Office.

12) Melakukan analisa atas Usulan Penghapusan/ Pelepasan Aktiva Tetap di RPH Palir, BKPH Mangkang, KPH Kendal.

12) Conduct an analysis of the Proposed Removal / Disposal of Fixed Assets in RPH Palir, BKPH Mangkang, KPH Kendal.

13) Melakukan analisa atas Penyewaan Aset di Jl. Pandanaran, Semarang.

13) Conduct an analysis of Rental Assets in Jl. Pandanaran, Semarang.

14) Melakukan analisa atas Penghapusan Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor.

14) Conduct analysis on the Elimination of Fixed Assets of Motorcycle Vehicles.

15) Melakukan analisa atas Penghapusan Aktiva Tetap di Eks Kawasan Perum Perhutani.

15) Conduct analysis on the Elimination of Fixed Assets in Ex Perum Perhutani Zone .

16) Melakukan analisa atas Pengembalian pinjaman PT Palawi.

16) Conduct an analysis of PT Palawi repayment.

17) Melakukan analisa atas Usulan Pembangunan Tangki Terpentin.

17) Conduct an analysis of the Proposed Development Turpentine tank.

18) Melakukan analisa atas Pembangunan Industri Sagu Di Papua.

18) Conduct an analysis of the Sago Industry Development in Papua.

19) Melakukan analisa atas Permasalahan Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh PT RNI (Persero).

19) Conduct an analysis of the problem of utilization of forest areas by PT RNI (Persero).

20) Melakukan analisa atas Izin Pemakaian Lahan di KPH Kebonharjo.

20) Conduct an analysis of Land Use Permit in KPH Kebonharjo.

21) Melakukan analisa atas Pembangunan Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sruwi dan Tangki Terpentin.

21) Conduct an analysis of Eucalyptus Oil Plant Development (PMKP) Sruwi and Tank Turpentine.

22) Melakukan analisa atas Penghapusan Persediaan Getah Pinus di Unit I Jawa Tengah.

22) Conduct analysis on the Elimination of pine sap Supplies in Unit I Central Java.

23) Melakukan analisa atas Perum Perhutani sebagai Avalis Program GP3K.

23) Conduct an analysis of Perum Perhutani as GP3K Program avalis

Program Pelatihan Diikuti Dewan Pengawas Selama tahun 2012 Dewan Pengawas belum pernah mengikuti program pelatihan.

Training Program Followed by Supervisory Board During the year 2012, the Supervisory Board have not followed any training program yet.

Perum Perhutani


153


Direksi Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan agar seluruh sumber daya berfungsi secara maksimal, profitabilitas operasional meningkat dengan hasil akhir naiknya nilai Perusahaan secara berkesinambungan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama memiliki kedudukan setara dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Direksi.

Komposisi Direksi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-75/MBU/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perum Perhutani, Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP – 177/MBU/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP–222/ MBU/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Nomor KEP-170/MBU/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Perhutani, susunan Direksi Perum Perhutani adalah sebagai berikut: • • • • •

• •

Direktur Utama Bambang Sukmananto Direktur Keuangan Morgan Syarif Lumban Batu Direktur SDM dan Umum Achmad Fachrodji Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis Tedjo Rumekso Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Mustoha Iskandar Direktur Industri kayu dan Non kayu Heru Siswanto Direktur Pemasaran M. Subagja

154

Perum Perhutani

Board of Directors Duties, Powers And Liabilities Of Directors Directors in charge and collegial responsibility in managing the company so that all resources optimally functioning, increased operating profitability by the end of the rising value of the Company’s results on an ongoing basis. Each member of the Board of Directors perform tasks and make decisions in accordance with the division of tasks and responsibilities, but the execution of tasks by each member of the Board of Directors remains a shared responsibility. Each member of the Board of Directors including the President Director has equal footing with the task of President Director is to coordinate activities of all members of the Board of Directors.

Composition of Board of Directors Based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises (SOEs) Number KEP-75/ MBU/2008 dated 28 April 2008 concerning Termination and Appointment of Board Members Perum Perhutani, Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP - 177/MBU/2009 dated August 31, 2009 on the Transfer Task and Appointment of Directors General (Perum) State Forestry, and Ministry of State-Owned Enterprises No. KEP222/MBU/2010 dated October 7, 2010 on Termination and Appointment of Acting Members Directors General (Housing) State Forestry Number KEP-170/ MBU/2011 dated July 22, 2011 on Termination and Appointment of Board Members Perum Perhutani, Perum Perhutani Board of Directors are as follows: • President Director Bambang Sukmananto • Finance Director Morgan Sharif Lumban Batu • Director of Human Resources and General Affairs Achmad Fachrodji • Director of Strategic Planning & Development Tedjo Rumekso • Director of Forest Resource Management and Community Forest Business Development Mustoha Iskandar • Director of Timber and Non-Timber Heru Siswanto • Marketing Director M. Soebagja



Independensi Direksi

Independence of The Board of Directors

Komposisi Direksi ditetapkan dengan seksama agar senantiasa dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif, responsif pada setiap kondisi operasional dan mempertimbangkan segala risiko dan situasi secara independen. Sikap dan tindakan independen mengandung arti tidak ada kepentingan ataupun benturan kepentingan yang mungkin dapat mengganggu kemampuan setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan memikirkan setiap langkah secara kritis.

Composition of the Board of Directors carefully set up to be able to make decisions quickly, precise, effective, responsive at all operating conditions and consider all risks and situations independently. Attitude and independent action means no interest or conflict of interest that may interfere with the ability of any member of the Board of Directors to carry out their duties independently and critically think about every step.

Untuk mendukung independensi tersebut paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan yang bebas dari pengaruh. Direksi Perusahaan menjalani tugas secara independen juga berarti tidak ada campur tangan pihak manapun yang mempengaruhi pertimbangan operasional Direksi yang bertentangan dengan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri BUMN. Untuk menjaga independensi tersebut, antar seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak ada hubungan kekeluargaan sampai dengan tingkat ke tiga, baik secara garis lurus maupun kesamping.

To support the independence of at least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Directors must come from outside the company that is free from influence. The Company’s directors are independent duty also means no interference whatsoever affecting the operational considerations of Directors as opposed to regulations, Articles of Association and the Minister of SOEs. To maintain the independence, between all members of the Board of Directors and Supervisory Board members no family relationships up to the third degree, both straight-line and laterally.

Tugas Direksi

Board Of Directors Duties

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri.

Directors in charge of running all actions relating to the Management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and to represent the company both inside and outside the court on all things and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association , and / or regulation of the Minister.

Direksi berwenang untuk: a. menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

Board of Directors is authorized to:

Perum Perhutani

a. establish management policies of the Company; b. Directors to manage the transfer of power to one or more members of the Board of Directors to take decisions on behalf of the Board of Directors or the Company representing in and out of court; c. Directors set the handover of power to a company or a person working either individually or together or with others, to represent the Company in and out of court;


155


d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang- undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;

d. set the terms of employment of the Company including remuneration, pension or retirement benefits and other income for the Company under the provisions of labor legislation, the provisions of the determination of salary, pension or retirement benefits, and other income for workers who go beyond the obligations set out regulations - invitation must have prior approval of the Minister;

e. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. hire and fire Companies workers based on labor law and company law provisions;

f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;

f. appoint and dismiss the Corporate Secretary;

g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. do all other acts and deeds of the Arrangement and the ownership of assets of the Company, bind the Company with other parties and / or other parties with the Company, as well as representing the company in and out of court on all matters and all events, with the restrictions as set forth in the provisions of the laws and regulations, the Articles of Association, and / or regulation of the Minister established under the provisions of the legislation.

Direksi wajib untuk: a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; d. membuat risalah rapat Direksi; e. membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; f. menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

Boards Directors are required to:

156

Perum Perhutani

a. try and ensure the operation of the business and activities of the Company in accordance with the purpose, objectives and business activities; b. prepared in time Long Term Corporate Plan, Work Plan and Budget and amendments, and submit it to the Supervisory Board and the Minister for approval of the Minister in accordance with applicable regulations; c. provide an explanation to the Minister regarding the Company’s Long-Term Plan and Work Plan and Budget; d. make minutes of meetings of the Board of Directors; e. make an annual report as a form of accountability Handling Company and financial documents in accordance with the Law on Corporate Documents; f. prepare financial statements based on Accounting Standards and submitted to Public Accountant to audit;



g. menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan; h. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai laporan tahunan; i. memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen lain; j. menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain; k. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan; l.

memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;

m. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya; n. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri; o. menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan; dan p. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. submit an annual report including financial statements to the Minister for approval and approved; h. provide an explanation to the Minister on the annual report; i. maintain minutes of meetings of the Supervisory Board, the Board of Directors meeting minutes, annual reports, company financial documents, and other documents; j. store in the seat of the Company, minutes of meetings of Supervisory Board and Board of Directors meeting minutes, annual reports, financial documents, and other documents; k. construct a system of accounting in accordance with Financial Accounting Standards Board and is based on the principle of internal control, especially the function of Arrangement, recording, storage, and Oversight; l. provide periodic reports in the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Supervisory Board and / or the Minister; m. preparing the Company’s organizational structure complete with details and duties; n. provides an overview of everything that is asked or requested members of the Supervisory Board and the Minister; o. prepare and establish the organizational blueprint for the Company, and p. other obligations in accordance with the provisions stipulated in Government Regulation and determined by the Minister under the provisions of the legislation.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Direksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dapat menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, yang secara garis besar, dapat disampaikan¸ sebagai berikut:

In performing its duties and responsibilities, each member of the Board of Directors pursuant to the provisions set forth in the Articles of Association may assign the duties and authority of each member of the Board of Directors, which in general, can be delivered ¸ as follows:

•

Direktur Utama bertugas menyusun arah, strategi dan kebijakan Perusahaan, serta mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi seluruh Direktorat dalam rangka tercapainya visi, misi dan sasaran perusahaan.

•

Direktur Keuangan bertugas menyusun arah kebijakan dan sasaran strategis serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja keuangan, penerapan Activity Base Costing (ABC) dalam sistem akuntansi keuangan, investasi dan manajemen resiko

• President Director in charge of preparing the direction, strategies and policies of the Company, as well as manage and control all functions of the Directorate of implementation in order to achieve the vision, mission and goals of the company. • Finance Director in charge of preparing the policy and strategic objectives as well as controlling the activities of the Directorate of Finance program implementation in order to achieve financial performance targets, the implementation of Activity Base Costing (ABC) in financial accounting system, risk management and investment and

Perum Perhutani


157


dan pembinaan anak perusahaan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. •

Direktur SDM dan Umum bertugas menyusun arah kebijakan dan sasaran strategis serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Direktorat SDM dan Umum dengan mengimplementasikan ICBHRMS secara menyeluruh, hubungan industrial dan SMK3 serta revitalisasi PUSDIKLAT SDM untuk meningkatkan produktivitas SDM, Penyediaan Sarana/Prasarana, dan Pelayanan Umum yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat spesifikasi dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan.

•

•

Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis bertugas menyusun arah kebijakan, sasaran strategis dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategis dalam hal merumuskan arah kebijakan, sasaran dan inisiatif strategis Perusahaan serta mengawal implementasi Transformasi Bisnis Perusahaan dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan.

•

•

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat bertugas menyusun arah kebijakan dan sasaran strategis serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dalam rangka mencapai pengelolaan hutan lestari, kesejahteraan masyarakat desa hutan, pengembangan hutan rakyat dengan potensi yang berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

•

•

Direktur Industri kayu dan Non kayu bertugas menyusun arah kebijakan dan sasaran strategis serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Industri Kayu dan Non Kayu dalam rangka optimalisasi produksi, peningkatan nilai tambah industri kayu dan non kayu untuk mencapai produksi hasil industri kayu dan non kayu yang berkualitas dan kompetetif serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

•

•

Direktur Pemasaran bertugas menyusun arah kebijakan dan sasaran strategis serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Pemasaran meliputi pemasaran hasil hutan kayu, HHBK dan produk hasil industri kayu, non kayu serta produk lainnya, kegiatan CRM (pengendalian mutu, pelayanan prima, pengembangan produk kayu dan non kayu dan agroforestry, ekowisata, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan serta produk lainnya (sutera, madu, air, benih, kopi, cengkeh,

•

158

Perum Perhutani

development subsidiary to support the achievement of corporate objectives. Director of Human Resources and the General Affairs in charge of preparing the policy and strategic objectives as well as controlling the execution of programs and activities of the Directorate of HR and GA to implement a thorough ICBHRMS, industrial relations and human resources PUSDIKLAT SMK3 and revitalization to improve the productivity of human resources, provision of facilities / infrastructure, and the right of General Services time, right quantity and right specification in order to achieve company goals. Director of Strategic Planning & Development develops the policy direction, strategic goals and controlling the implementation of the program of the Directorate of Strategic Planning and Development in terms of formulating policy, objectives and strategic initiatives and oversee implementation of the Company’s Business Transformation Company in order to achieve company goals. Director of Forest Resource Management and Business Development Forestry develops the policies and strategic direction and control of the implementation of the program activities of the Directorate of Forest Resource Management and Business Development Forestry in order to achieve sustainable forest management, rural welfare forest, community forest development with potential quality to support the achievement of corporate objectives. Director of timber and non-timber industry develops the policies and strategic direction and control of the implementation of the program activities of the Directorate of Industrial Wood and Non-wood in order to optimize production, increase value-added timber and non-timber industry to achieve industrial production of timber and non-timber quality and competitively and to support the achievement of corporate objectives. Marketing Director in charge of preparing the policy and strategic objectives as well as controlling the activities of the Directorate of Marketing program includes marketing timber, NTFPs and timber products, non-timber and other products, CRM activities (quality control, excellent service, and the development of non-timber products timber and agroforestry, ecotourism, land uses and environmental services as well as other products (silk, honey, water, seeds, coffee, cloves,



penangkaran, dan lainnya), serta pengembangan pasar) dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan.

breeding, and others), as well as developing markets) in order to achieve company goals.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi berhalangan, maka ditetapkan sebagai Direktur supervisi pengganti adalah dengan urutan, sebagai berikut:

In the event that a member of the Board of Directors is absent, then the set as a replacement Director is supervised by the order, as follows:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

a. Minister within a period of 30 (thirty) days from the date of vacancy occurred’ve had to appoint members of the Board of Directors to fill the vacancy;

b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri belum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;

b. over the vacant post of member of the Board of Directors and Secretary of the Board of Directors has not filled vacant positions referred to in paragraph a, the Supervisory Board appointed a member of the Board of Directors or the Minister may appoint another party to assume temporary vacant Board member as acting member of the Board of Directors with the task , authority, and obligations;

c. dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif; dan

c. in the case of vacancy of the Board of Directors due to expiration of the term of office and the Minister has not raised a new member of the Board of Directors, members of the Board of Directors whose term of office expired can be appointed by the Minister as acting member of the Board of Directors to assume temporary member of the Board of Directors that the blank with the same duties and authority up with the definitive appointment of members of the Board of Directors, and

d. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

d. executing the duties of the vacant Board of Directors referred to in letters b and c, in addition to an incumbent member of the Board of Directors, a salary and allowances or similar facilities with members of the Board of Directors are empty, not including full benefits of office.

Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong, diatur ketentuan sebagai berikut: a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan sudah harus mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

In the event that all vacant Board positions, set the following conditions:

Perum Perhutani

a. Minister within a period of 30 (thirty) days from the date of vacancy occurred’ve had to appoint members of the Board of Directors to fill the vacancy;


159


b. selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belum mengisi jabatan Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;

b. Directors for vacant positions and the Minister has not filled the vacant Board positions referred to in paragraph a, the Company temporarily administered by the Board of Trustees or other parties designated by the Minister as acting member of the Board of Directors with the duties, powers, and obligations;

c. dalam rangka melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas dapat melakukannya secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih di antara mereka untuk melakukan pengurusan Perusahaan;

c. in order to carry out the maintenance as referred to in paragraph b, the Board of Supervisors can do together or designates one or more of them to do the management of the Company;

d. dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat diangkat oleh Dewan Pengawas atau Menteri untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan

d. in terms of the entire Board of Directors positions vacant since the end of the term of office and the Minister has not raised his successor, all members of the Board of Directors who have ended their term of office may be appointed by the Supervisory Board or the Minister to carry out his job as acting member of the Board of Directors with the duties, powers, and obligations; and

e. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d, selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

e. executing the duties of the vacant Board of Directors referred to in letters b and d, in addition to the Board of Trustees to a salary and benefits and / or similar facilities with members of the Board of Directors is empty, do not include full compensation office.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Pada dasarnya, rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan, sebagai berikut: • Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali atau setiap waktu bila diperlukan. • Rapat Direksi sekurang-kurangnya dihadiri oleh sepertiga jumlah Direksi dan untuk hal-hal yang strategis, rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Direksi atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. • Keputusan rapat Direksi dilakukan melalui prosedur yang adil dan transparan, berdasarkan analisis yang memadai dan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai kata sepakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. • Sebelum suatu keputusan diambil, perusahaan dapat melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk hal-hal yang berdampak signifikan bagi perusahaan.

Basically, the Board of Directors meeting was held with the provisions, as follows:

160

Perum Perhutani

• Board of Directors meetings are held regularly at least once a month or at any time when needed. • Board of Directors Meeting was attended by at least one third of the Board of Directors and to strategic matters, the meeting must be attended by at least half of the number of Members of the Board of Directors or legally represented at the meeting. • Decision of the Board of Directors meeting is done through a fair and transparent procedure, based on appropriate analyzes and by way of deliberation and consensus. If an agreement is not reached, decisions are taken by majority vote. • Before a decision is made, the company can carry out consultations with relevant parties for things that have a significant impact for the company.



•

Salinan risalah rapat didistribusikan kepada semua Dewan Pengawas dan Direksi terkait dengan materi yang dibahas dalam rapat.

•

Risalah rapat asli didokumentasikan dan disimpan oleh Notulis rapat.

•

Aturan pengambilan keputusan lainnya pada Rapat Direksi pada dasarnya sama dengan aturan pada Rapat Dewan Pengawas.

Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2012 adalah 49 kali dan tingkat kehadiran masingmasing anggota, sebagai berikut:

• A copy of the minutes of the meeting distributed to all Supervisory Board and the Board of Directors relating to the material covered in the meeting. • Minutes of meetings are documented and retained by the original reporter meeting. • other decision rule on the Board of Directors Meeting is basically the same as the rules on the Board of Trustees. The frequency of meetings of Directors held during the period of January to December 2012 was 49 times and the attendance of each member, as follows:

Nama

Jumlah Rapat

Jumlah Kehadiran

% Kehadiran

Name

Total Meeting

Total Attendance

% Attendance


9

9

100

Morgan Syarif Lumban Batu Direktur Keuangan Finance Director

3

3

100


9

9

100

Tedjo Rumekso Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis Director of Planning and Strategic Development

12

12

100

Mustoha Iskandar Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Director of Forest Resource Management and Forest Community Business Development

12

12

100

Heru Siswanto Direktur Industri kayu dan Non kayu Director of Timber and Non-Timber Industry

12

12

100

M. Soebagja Direktur Pemasaran Marketing Director

12

12

100

Pelatihan Direksi Sepanjang periode 2012, tidak ada program pelatihan bagi anggota Direksi Perum Perhutani.

Perum Perhutani

Training Directors Throughout the period of 2012, there is no training program for members of the Board of Directors Perum Perhutani.


161


Asessment Terhadap Dewan Pengawas dan Direksi

Assessment Against The Supervisory Board And The Board Directors

Proses Pelaksanaan Pengawas

Dewan

Implementation Process Assessment Board of Trustees

Proses penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri BUMN selaku Pemilik Modal yang akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan/atau jalannya kepengurusan.

Assessment process (assessment) on the performance of the Supervisory Board by the Minister of SOEs as the Capital Owner that will provide an assessment of the performance of duties and responsibilities of the Supervisory Board in overseeing the management policies and / or the course management.

Kriteria (Indikator) Kinerja Dewan Pengawas

Criteria (indicators) performance of the Supervisory Board Indicators used to assess the performance of the Supervisory Board is the implementation of the functions of the Supervisory Board in monitoring and providing advice to the Directors for the benefit of the Company and in particular capital owners and stakeholders in general. Performance indicators or so-called Key Performance Indicators (KPIs) used to measure the performance of the Board of Trustees Perum Perhutani, consisting of three (3) aspects of the 10 (ten) indicators, namely:

Assessment

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Pengawas adalah pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan dan Pemilik Modal khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Indikator kinerja atau yang disebut sebagai Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Dewan Pengawas Perum Perhutani, terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan 10 (sepuluh) indikator, yaitu: Aspek Pengawasan & Pengarahan 1. Review/analisis RKAP dan kinerja perusahaan 2. Rapat Dewas (Jumlah & Kehadiran) 3. Memberikan nasihat/saran kepada Direksi 4. Monitoring atas tindak lanjut keputusan/arahan Pemilik Modal dan hasil/temuan audit internal dan Eksternal

Aspects of Supervision & Direction 1. Review / analysis of CBP and the performance of the company 2. Meeting Dewas (Number & Attendance) 3. Provide advice / suggestions to the Board of Directors 4. Follow-up monitoring of the decision / direction of Owner Equity and the results / findings of the internal and external audit

Aspek Pelaporan 1. Menyusun dan Menyampaikan program kerja tahunan 2. Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemilik Modal 3. Menyampaikan laporan tugas pengawasan 4. Menyampaikan balasan/tanggapan atas surat Direksi

Aspects of Reporting 1. Constructing and Delivering the annual work program 2. Submit reports / opinions / suggestions to the owner of Capital 3. Submit reports stewardship 4. Delivering reply / response to a letter of Directors

Aspek Dinamis/Lain-lain 1. Peninjauan/kunjungan lapangan 2. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan

Dynamic aspects / Other 1. Review / field trips 2. Increased competence and knowledge

162

Perum Perhutani



Realisasi Key Performance Indicators Dewan Pengawas tahun 2012 INDIKATOR Indicator

Realization of Key Performance Indicators of the Supervisory Board in 2012

RUMUSAN Formula

TARGET Traget

Aspek Pengawasan & Pengarahan:

BOBOT Value

REAL Real

SKOR Score

50%

1. Review/analisis RKAP Rapat pembahasan RKAP dan dan kinerja perusakinerja perusahaan bersama haan Direksi

43%

14 kali

10%

14 kali

10%

Jumlah rapat internal Dewas

12 kali

15%

14 kali

15%

% jumlah Dewas yang hadir

90%

10%

72%

8%

12 lap/ ris

10%

14 risalah

10%

3 kali

5%

-

0%

2. Rapat Dewas – Jumlah Rapat – Kehadiran rapat

3. Memberikan nasihat/ Jumlah laporan/risalah yang saran kepada Direksi didalamnya terdapat saran Dewas kepada Direksi 4. Monitoring atas tindak lanjut keputusan/arahan Pemilik Modal dan hasil/ temuan audit internal dan Eksternal

Jumlah laporan monitoring atas tindak lanjut keputusan/ arahan Pemilik Modal dan hasil/temuan audit Internal dan Eksternal

Aspek Pelaporan:

40%

1. Menyusun dan MeJumlah Program Kerja tahunyampaikan program nan kerja tahunan

40%

1 kali

10%

1 kali

10%

3 Surat

10%

6 Surat

10%

Jumlah Laporan Tugas Pen3. Menyampaikan laporan tugas penga- gawasan wasan

1 kali

10%

1 kali

10%

4. Menyampaikan balasan/tanggapan atas surat Direksi

100%

10%

100%

10%

2. Menyampaikan laporan/pendapat/ saran kepada Pemilik Modal

Jumlah Tanggapan yang disampaikan kepada Pemilik Modal

% jumlah surat Direksi yang sudah ditanggapi oleh Dewas

Aspek Dinamis/Lainlain:

10%

1. Peninjauan/kunjungan lapangan

Jumlah kunjungan Dewan Pengawas

4 kali

2. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan

Jumlah seminar/workshop/ lokakarya/ pelatihan yang diikuti

5 kali

Perum Perhutani

5% 5%

5% 4 kali

5%

-

0%


163


Realisasi Key Performance Indicators Direksi tahun 2012 NO

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

NO KPI

INDIKATOR

SAT

RENC 2012

REALISASI 2012

% (8:7)

Bobot (%)

Realisasi Bobot (%)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Rp ( juta)

3,459,396

103

7

7

1 1

Realization of Key Performance Indicators of Directors in 2012

PERSPEKTIF KEUANGAN 1. Peningkatan Pertumbuhan Perusahaan

1 2

Pencapaian pendapatan usaha pokok Pencapaian pendapatan di luar usaha pokok

3

Rp

3,555,951

77,265

120,248

156

3

3

92,551

54,872

59

4

2

( juta)

Pencapaian pendapatan anak perusahaan

Rp ( juta)

4

Ratio biaya umum & administrasi

%

23

16

68

7

7

5

Pencapaian NPM (Laba Sebelum

%

7

7

100

8

8

30

28

pajak/pendapatan total) Jml 1 2

PERSPEKTIF STAKEHOLDER EKSTERNAL 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6

Jumlah koperasi MDH

Unit

10

25

250

3

3

7

Laju penurunan penurunan potensi

%

30

32

105

4

4

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan

8

Customer Satisfaction Index (CSI)

%

80

90

112

4

4

4. Pemenuhan kebutuhan produk

9

Pencapaian volume penjualan

M3

867,534

976,736

113

5

5

10

Pencapaian volume penjualan

Ton

107,455

97,447

91

4

3

20

20

Pelanggan

hasil hutan kayu hasil hutan non kayu Jml 2

3

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL (OPERATIONAL EXCELLENT) 5. Pemantapan Kawasan Hutan

11

Penerbitan Buku RPKH

6. Kelestarian Sumber Daya Hutan

12

7. Meningkatkan kualitas hutan

13 14

Peningkatan potensi SDH

4

3

82

3

2

8. Optimasi Produksi

15

Realisasi rencana produksi kayu

M3

888,779

928,920

105

5

5

9. Pengembangan Usaha

16

Jumlah unit usaha baru

Unit

4

4

100

5

5

10. Sistem Manajemen

17

Implementasi Sistem Manajemen

Sistem

5

5

100

6

6

30

29

Buku

9

9

100

2

2

Peningkatan luas hutan produktif

%

3

17

567

4

4

Prosentase tumbuh tanaman

%

100

100

100

%

Jml 3 4

5

5

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN 11. Peningkatan Kualitas SDM

18

Competency level indeks (CLI)

%

65

62

96

7

6

12. Pengelolaan kinerja

19

Employee satisfaction indeks (ESI)

%

65

80

123

5

5

Orang

598

598

100

6

6

Score

1

1

100

3

3

Jml 4

20

20

TOTAL

100

97

20

Penilaian Kinerja Individu dari jenjang jabatan IA s/d IIIB

13. Teknologi Informasi

164

21

Skor Tata kelola IT

Perum Perhutani


Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance Pihak Pelaksana Assessment

Assessment Implementing Party

Pihak yang melakukan assessment terhadap kinerja Dewan Pengawas adalah Menteri BUMN selaku Pemilik Modal. Assessment dilakukan minimal sekali dalam setahun dan dipertanggungjawabkan hasilnya pada persetujuan laporan tahunan perusahaan.

Parties in assessing the performance of the Supervisory Board is the Minister of SOEs as the Capital owner. Assessment is done at least once a year and accounted for the results on the approval of the company’s annual report.

Pihak yang melaksanakan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Pengawas dan RPB. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Pengawas mengacu kepada indikator KPI Direksi sebagaimana uraian di atas. Pada periode 2012, hasil assessment dapat disampaikan melalui tabel di bawah ini. Kemudian, Dewan Pengawas dan Direksi akan mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja periode 2012, termasuk didalamnya pelaksanaaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi dalam RPB yang akan diselenggarakan pada tahun 2013. Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Parties who carry out an assessment of the performance of the Board of Directors and the Supervisory Board of RPB. In assessing the performance of the Board of Directors, the Supervisory Board of Directors refers to the KPI indicators as described above. In the period of 2012, the results of the assessment can be submitted via the table below. Then, the Supervisory Board and the Board of Directors will be accountable for the achievement of the performance period of 2012, including the pelaksanaaan duties and responsibilities of the Board of Trustees and the Board of Directors in the RPB to be held in 2013. Determination Procedure And Amount Of Remuneration Of The Supervisory Board And Board Of Directors

Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani ditetapkan oleh Menteri BUMN dan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Income members of the Supervisory Board and the Board of Directors appointed by the Minister Perum Perhutani SOEs and state refers to the Minister No.. PER-07/MBU/2010 Income Determination Guidelines Board, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of State Owned Enterprises.

Penetapan Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Income determination of members of the Supervisory Board and the Board of Directors in the form of salary or emoluments, allowances and facilities that are still performed taking into account income, assets, financial condition and ability of the company concerned, the rate of inflation and other factors are relevant, and must not conflict with legislation.

Penetapan Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktorfaktor lain yang relevan (merit system).

Income determination of members of the Supervisory Board and the Board of Directors in the form of allowances and bonuses which are variable done by considering the target factor, the level of health, and financial capabilities, as well as other factors that are relevant (merit system).

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

Remuneration Structure of the Supervisory Board and Board of Directors Members

Dewan Pengawas dan Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri dari: 1. Gaji/Honorarium; 2. Tunjangan; 3. Fasilitas; 4. Tantiem/Insentif Kinerja.

Board of Trustees and Directors receive fixed and variable remuneration consisting of: 1. Salary / Honorarium; 2. Allowances; 3. Facilities; 4. Tantiem / Performance Incentives.

Perum Perhutani


165


Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Nominal Amount / Components Remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani tahun 2012 ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui surat No. S-340/MBU/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Perhitungan Tahunan Perum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Tahun Buku 2011.

Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors in 2012 Perum Perhutani set by the Minister of SOEs through letter No.. S-340/ MBU/2012 dated June 29, 2012 on Approval of the Annual Report and Financial Statements pengesahaan Perum State Forestry (Perum Perhutani) for the year 2011.

Remunerasi Dewan pengawas

Remuneration of Supervisory Board Several factors are considered as the basis for determining the remuneration of Dewas, include:

Beberapa faktor yang dipertimbangkan sebagai dasar penetapan remunerasi Dewas, mencakup: Peraturan Menteri BUMN No PER-02 dan 03/ MBU/2009, pasal 5. • Hasil survey remunerasi. • Keberhasilan memitigasi risiko. • Ketersediaan waktu. • Kompetensi dan pengalaman • Remunerasi Direksi

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02 and 03/MBU/2009, chapter 5. • remuneration survey. • Successful mitigation of risk. • Availability of time. • Competence and experience • Remuneration of Directors

Perusahaan menetapkan besaran remunerasi anggota Direksi berdasarkan keseimbangan antara tugas dan tanggung-jawab serta kinerja. Prosedur ringkas penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

The company set the remuneration of the Directors on the balance between the duties and responsibilities as well as performance. Quick procedure remuneration of Directors is as follows:

•

Direksi merancang usulan remunerasi berdasarkan prestasi pencapaian KPI tahun 2012 dan dituangkan ke dalam usulan hal-hal yang perlu disetujui oleh Pemilik Modal (Kementrian BUMN).

• Board remuneration proposed design is based on the achievement of KPI performance in 2012 and poured into suggestions of things that need to be approved by the Owner Capital (Ministry of SOEs).

•

Usulan tersebut dibahas dengan Dewan Pengawas melalui diskusi dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Pengawas.

• The proposal was discussed by the Board of Trustees through the discussions in the joint meeting of the Board of Directors and Board of Trustees.

•

Usulan yang telah disepakati bersama tersebut kemudian diajukan kepada Pemilik Modal melalui skema Rapat Pembahasan Bersama dengan Kementrian BUMN.

• an agreed proposal is then submitted to the Owner Capital through explanatory meetings scheme Together with the Ministry of SOEs.

•

Penetapan besaran remunerasi bagi Direksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN.

• Determination of the remuneration for the Board of Directors established by the Decree of the Minister of SOEs.

166

Perum Perhutani



Struktur dan Jumlah nominal remunerasi anggota Dewan pengawas dan Direksi

Structure and the Nominal Amount of Remuneration of Board of Directors and Supervisory Board

Dewan Pengawas dan Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap serta asuransi. Hal ini terdiri dari: • Gaji/Honorarium • Tunjangan yang, meliputi: o Tunjangan transport o Tunjangan telepon o Tunjangan pakaian • Insentif • Tantiem

Supervisory Board and Board of Directors receive fixed and variable remuneration and insurance. It is composed of: • Salary / Honorarium • The benefits include: o Transport Allowances o Allowances phone o Allowances clothing • Incentives • Bonus Nominal amount/component of the remuneration of Directors and Supervisory Board and Remuneration Components Amount and each Member of the Supervisory Board, to be delivered through the table, as follows:

Jumlah nominal/Komponen remunerasi Dewan pengawas dan Direksi remunerasi Dewan pengawas Jumlah dan Komponen Remunerasi setiap Anggota Dewan Pengawas, dapat disampaikan melalui tabel, sebagai berikut: No.

Jabatan

Honorarium

Tunjangan Transport

Telepon

Pakaian

Jumlah

1.

Ketua

27.440.000

5.488.000

1.372.000

1.000.000

35.300.000

2.

Anggota

24.696.000

4.939.000

1.234.000

1.000.000

31.870.000

Remunerasi Direksi

Remuneration of Directors

Jumlah dan Komponen Remunerasi setiap Anggota Direksi yang telah terealisasi pada periode 2012, dapat disampaikan melalui tabel, sebagai berikut:

Number and every member of the Directors Remuneration Components that have been realized in the period of 2012, can be submitted through the table, as follows:

Nama / Jabatan

Pendapatan

Tunjangan

Tantiem


93,753,500

57,596,540

68,600,000

Morgan Syarif L. Batu Direktur Keuangan Director of Finance

84,577,250

34,046,886

61,740,000


84,577,250

34,046,886

61,740,000

Tedjo Rumekso Direktur Perencanaan & Pengembangan Strategis Director of Planning and Strategic Development

84,577,250

34,046,886

61,740,000

Mustoha Iskandar Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Director of Forest Resource Management and Forest Community Business Development

84,577,250

34,046,886

61,740,000

Heru Siswanto Direktur Industri Kayu dan Non Kayu Director of Timber and Non-Timber Industry

84,577,250

34,046,886

61,740,000

M. Subagja Direktur Pemasaran Marketing Director

84,577,250

34,046,886

61,740,000

Perum Perhutani


167


Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Nama dan Riwayat Jabatan (Singkat)

Name and Position History (Brief)

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung (liaison officer) antara perusahaan dengan pihakpihak berkepentingan serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan perundangan. Mulai bulan September 2010, Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani dijabat oleh Hari Priyanto. Sekretaris Perusahaan langsung berada dibawah Direksi yang diangkat dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

Corporate Secretary is the liaison (liaison officer) between the company and stakeholders as well as maintaining compliance with laws and regulations. Starting in September 2010, the Corporate Secretary of Perum Perhutani held by Hari Priyanto . Corporate Secretary directly under the Board of Directors who are appointed and directly responsible to the Board of Directors.

Adapun riwayat jabatan singkat Hari Priyanto di Perum Perhutani dapat disampaikan, sebagai berikut:

Hari Priyanto’s history of short positions in Perum Perhutani can be submitted, as follows:

No.

Nama Jabatan

Nama Unit Kerja Perum Perhutani

TMT JaBaTan

1

Pegawai Harian

2

Pembantu Pinlak ADB BKPH Cibenda KPH Majalengka

3

Pembantu Pinlak ADB BKPH Cibaliung KPH Banten

Unit III Jabar & Banten

8 Desember 1988

4

Asper/ KBKPH Rangkasbitung pada KPH Banten


2 Januari 1990

5

Pembantu Pinlak P. Bintan

Perum Perhutani

7 Desember 1991

6

KSS RRH Binhut Unit III Jabar & Banten


18 Agustus 1994

7

Ajun Adm/ KSKPH Indramayu


29 Desember 1994

8

Staf Divisi Orpeg (Mengikuti Program S2 LN, Jerman)

Kantor Pusat Perhutani

1 Juli 1997

9

Staf DPB Divisi Renbang Perusahaan (Staf Khusus)


15 Nopember 1999


29 Desember 1999

10

Staf DPB Div Kankap (Staf Khusus Pembantu Dirut)

11

KSPP RO Canbang Perusahaan Unit II Jatim

12

Pengawas Outlet Perusahaan Patungan dgn Kastraco GMBH di Jerman


Unit II Jatim Perum Perhutani

30 Maret 1988 19 Oktober 1988

7 Juni 2000 1 Maret 2002

13

KSPH III Bandung


16 Januari 2003

14

Adm/ KKPH Bandung Selatan


11 Desember 2003

15

Adm/ KKPH Banten


17 Nopember 2005

16

Adm/ KKPH Randublatung

Unit I Jateng

30 April 2007

17

Kepala Biro Can UHR

Perum Perhutani

13 April 2009

18

Corporate Secretary and Legal Head (CSLH)

Perum Perhutani

30 September 2010

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Secara umum tugas Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan, sebagai berikut: • Menjembatani komunikasi pihak eksternal dan internal perusahaan • Menjalankan fungsi media relation dengan stake holders. • Menyelaraskan kebijakan internal Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Mengkaji dan menerjemahkan peraturan dan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

In general, the task of the Corporate Secretary, can be submitted, as follows:

168

Perum Perhutani

• Bridging external and internal communications companies • Running the media relations function with stake holders. • Aligning the Company’s internal policies with the legislation in force. • Assess and interpret rules and regulations issued by the government relating to the Company’s business.



• Berperan sebagai penghubung komunikasi antara Direksi, Dewan Pengawas, manajemen dalam organisasi Perusahaan, serta pemegang saham. • Mengorganisir kegiatan protokoler, tatalaksana, kesekretariatan dan kerumahtanggaan Direksi.

• Serve as a communication liaison between the Board of Directors, Supervisory Board, the Management Company organization, as well as shareholders. • Organizing activities protocol, management of, secretarial and domesticity Directors.

• Mengorganisir kegiatan rapat Direksi, pendokumentasian hasil-hasil rapat, serta mengkomunikasikan hasil-hasil rapat kepada segenap manajemen untuk ditindaklanjuti.

• Organizing activities of Directors meeting, documenting the results of the meeting, and communicate results to all management meetings to follow up.

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari pimpinan.

• Carry out other tasks that are relevant from the leadership.

Sekretaris Perusahaan kemudian dibantu oleh fungsi-fungsi lain di bawah koordinasinya, yaitu:

Corporate Secretary then assisted by other functions under its coordination, namely:

1. Biro Teknologi Informasi

1. Bureau of Management Information

2. Biro Hukum dan Kepatuhan

2. Bureau of Legal and Compliance

3. Biro Manajemen Resiko

3. Risk Management Bureau

4. Biro Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Kesekretariatan

4. Public Relation, Protocoler, and Secretary Bureau

Pelaksanaan Tugas

Implementation Task

Untuk mengkomunikasikan arah kebijakan Perusahaan dan menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholders, melalui kegiatan Humas, Sekretaris Perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan guna menyampaikan pesan, visi dan misi perusahaan dengan pihak eksternal dan internal dalam rangka tercipta dan terpeliharanya citra, opini, serta peran positif masyarakat terhadap keberadaan Perum Perhutani.

To communicate company policy and establish communication with all stakeholders, through PR, Corporate Secretary carry out various activities to deliver the message, vision and mission of the company with internal and external parties in order to create and image maintenance, opinions, as well as the positive role of the public to the existence of Perum Perhutani.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan, sepanjang tahun 2012, dapat disampaikan, sebagai berikut: • Penyelesaian dan Penetapan Masterplan TI Perhutani tahun 2012 - 2016. • Penyusunan/Pembuatan Pedoman Manajemen Risiko tingkat korporat. • Perum Perhutani berhasil meraih juara II nasional Penghargaan Media Internal yang diselenggarakan oleh Bakohumas Kementerian Informasi. Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholder’s untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi (press release), produk dan aksi korporasi melalui website www.perumperhutani.com

Perum Perhutani

Implementation of the tasks performed by the Secretary of the Company, during the year 2012, can be submitted, as follows: • Settlement and Stipulation Perhutani year IT Master Plan 2012-2016. • Preparation / Preparation Guidelines for Risk Management corporate level. • Perum Perhutani II national champion won Internal Media Awards organized by the Ministry of Information Bakohumas. The company continues to provide convenience for stakeholder’s to access information on financial and corporate information, publications (press release), product and corporate actions through www.perumperhutani.com website.


169


Akses Informasi dan Data Perusahaan: Kantor Pusat Perum Perhutani Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, 10270 Tel: (021) 5721282 Fax: (021) 5743579 email : [email protected] www.perumperhutani.com

Access to Information and Data Company Perum Perhutani Headquarters Mangala Wanabakti Building Jl. Gatot Subroto, Senayan, Central Jakarta, 10270 Tel: (021) 5721282 Fax: (021) 5743579 email: [email protected] www.perumperhutani.com

Bagi stakeholders dapat langsung menghubungi Sekretaris perusahaan dan kepatuhan Corporate Secretary dengan mengirim email ke humas@ perumperhutani. com atau telepon ke (+62-21) 5721282.

For stakeholders to directly contact the Corporate Secretary by sending an email to PR @ perumperhutani. com or call (+62-21) 5721282.

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Internal Audit Unit (IAU)

Gambaran Singkat Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Overview of Internal Control System (SPI)

A. SPI merupakan aparat pengawasan intern perusahaan yang wajib di bentuk pada setiap BUMN dan SPI bertugas : a. Membantu Dirut dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikan. b. Memberikan keterangan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas. c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. B. SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu : a. Lingkungan Pengendalian Intern b. Penilaian Resiko c. Aktivitas Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Monitoring C. Pengawasan Intern adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatan kegiatan operasi awal perusahaan, pengawasan intern, membantu perusahaan untuk mencapai tujuan melalui pendekatan : − Efektivitas Pengelolaan Resiko (risk management) − Pengendalian (Control) − Proses Tata Kelola (Governance Process)

170

Perum Perhutani

A. SPI is a company internal control apparatus is mandatory in every state in the form of duty and SPI: a. Assisting President Director in conducting operational and financial state, assessing control, management and implementation of the company and provide suggestions for improvement. b. Provide information on the results of the examination referred to in item a above. c. Monitor the follow-up on test results that have been reported. B. SPI is part of the Internal Control System consists of 5 (five) main elements are interrelated to each other, namely: a. Internal Control Environment b. Risk Assessment c. Control Activities d. Information and Communication e. Monitoring C. Internal Audit is the assurance and consulting activities are independent and objective, which is designed to add value and improve the company’s initial operations, internal control, helping companies to achieve goals through approaches: - Risk Management Effectiveness (risk management) - Control (Control) - Process Governance (Governance Process)



Kepala dan Struktur (Kedudukan) Satuan Pengawas Intern

Head and Structures (Position) of Internal Audit Unit

Dasar Pembentukan SPI Perum Perhutani Undangundang No.19 tahun 2003 dan PP No.72 tahun 2010. Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh Ellan Barlian sebagai Kepala SPI.

Perum Perhutani SPI Basic Formation is Act 19 of 2003 and Government Regulation No.72 of 2010. Internal Audit Unit (IAU) is the company’s internal watchdog officials led by Ellan Barlian as Head of Internal Audit.

Ellan Barlian menjabat Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 25 Juli 2012 (SKPTS Dirut No. 352/ KPTS/DIR/2012, tanggal 24 Juli 2012). Sebelumnya menjabat Wakil Kepala Perum Perhutani III Jawa Barat Banten (20 Oktober 2011 s/d 24 Juli 2012). Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S – 1) sebagai Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985 dan kemudian menyelesaikan Magister Management di Universitas Budi Luhur Jakarta pada tahun 2001. Selain itu mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya :

Ellan Barlian served as Head of Internal Audit since July 25, 2012 (CEO No. SKPTS. 352/KPTS/DIR/2012, dated July 24, 2012). Previously served as Deputy Chief of Perum Perhutani III West Java, Banten (October 20, 2011 s / d July 24, 2012). Graduated with a Bachelor (S - 1) with a Bachelor of Forestry Bogor Agricultural Institute in 1985 and then completed a Masters in Management at the University of Budi Luhur Jakarta in 2001. Besides attending various trainings, including:

• Workshop Strategy Planning and Corporate Culture (Mei 2011) di Batam, Kepri,

• Workshop on Strategy Planning and Corporate Culture (May 2011) in Batam, Riau Islands, • Special Training Internal Auditor Head of Internal Audit (October 2012) in PPAK Selabintana Sukabumi, • Training / Seminars and FKSPI National Conference (May 2013) in Medan.

• Diklat Khusus Internal Auditor Kepala SPI (Oktober 2012) di PPAK Selabintana Sukabumi, • Pelatihan/Seminar dan Munas FKSPI (Mei 2013) di Medan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 1080/ Kpts/Dir/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani, kedudukan unit kerja SPI Perum Perhutani langsung berada dibawah Direktur Utama. Kedudukan ini menjamin independensi SPI terhadap kegiatan yang diaudit. Selain itu SPI memiliki kewenangan yang cukup untuk mendorong tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil-hasil pemeriksaannya. Kedudukan, kewenangan, mekanisme kerja dan pola hubungan SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam SPI (Internal Audit Charter).

In carrying out the duties, in accordance with the Decision of the Board of Directors Perum Perhutani 1080/Kpts/Dir/2011 number dated December 7, 2011 on the Organizational Structure Perum Perhutani, the position of Perum Perhutani SPI unit directly under the CEO. This position ensures the independence of the activity being audited SPI. Additionally SPI has sufficient authority to encourage follow-up on recommendations from the results of the examination. Position, authority, relationship patterns and mechanisms of SPI work with the Audit Committee and the External Auditor stated in the Charter of Audit (Internal Audit Charter).

Penjelasan lebih rinci mengenai organisasi dan struktur(kedudukan) SPI, dapat dijelaskan, sebagai berikut: 1) SPI yang berkedudukan di Kantor Pusat terdiri dari: a) Kepala Satuan Pengawasan Intern. b) Kepala Biro Pengawasan Operasional. c) Kepala Biro Pengawasan Keuangan dan Umum. d) Petugas Khusus Jenjang IIIA Pengawasan Operasional.

A more detailed description of the organization and structure (position) SPI, can be explained, as follows:

Perum Perhutani

1) SPI is based in Headquarters consists of: a) The Head of Internal Audit. b) Operational Supervision Bureau Chief. c) Head of Financial Supervision and the General. d) Special Officer level IIIA Operational Oversight.


171


e) Petugas Khusus Jenjang IIIA Pengawasan Keuangan dan Umum. f) Petugas Khusus Jenjang IIIA Pengawasan Audit Sistem. g) Petugas Khusus Jenjang IIIB Tata Usaha. h) Petugas Khusus Jenjang IIIB Pengendalian Dokumen i) Petugas Khusus Jenjang IIIB Pelaporan. j) Staf Pelaksana. 2) SPI yang berkedudukan di Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur terdiri dari: a) Kepala Biro Pengawasan SPI Perwakilan Unit. b) Petugas Khusus Jenjang IIIA/Kepala Seksi Pengawasan Wilayah I,II&III. c) Petugas Khusus Jenjang IV dan IIIB Pengawasan Kelola SDH Wil 1, 2, & 3. d) Petugas Khusus Jenjang IV dan IIIB SPI Pengawasan Keuangan Wil1,2&3. e) Petugas Khusus Jenjang IV dan IIIB Pengawasan Prodisar Wil 1, 2, & 3 Petugas Khusus Jenjang IV Bidang Tata Usaha f) Pembantu Pemeriksa Jenjang V / Staf Pembantu Pemeriksa SPI Wilayah 1, 2 dan 3. g) Staf Pembantu Bidang Tata Usaha.

e) Level IIIA Special Officer and General Financial Supervision. f) Special Officer level IIIA Audit Oversight System. g) Special Officer IIIB Study of Administration. h) Special Officer Qualification Document Control IIIB i) Special Officer Reporting Level IIIB. j) Executive Staff. 2) SPI based in Central Java Unit I and Unit II of East Java consists of: a) Supervision Bureau Chief Representative SPI Unit. b) Level IIIA Special Officer / Head of Supervision Region I, II & III. c) Special Officer Level IV and IIIB Supervision Manage SDH Wil 1, 2, & 3. d) Special Officer IV and IIIB level Financial Supervisory Wil1 SPI, 2 & 3. e) Special Officer Level IV and IIIB Supervision Prodisar Wil 1, 2, & 3 Special Officer level IV of the Administrative f) Assistant Inspector Qualification V / Staff Assistant Examiner SPI Region 1, 2 and 3. g) Staff Administrative Assistant Field.

3) SPI yang berkedudukan di kantor Unit III Jawa Barat dan Banten terdiri dari: a) Kepala Biro Pengawasan SPI Perwakilan Unit. b) Petugas Khusus Jenjang IIIA/Kepala Seksi Pengawasan Wilayah I, II & III. c) Petugas Khusus Jenjang IV dan IIIB Pengawasan Kelola SDH Wil 1 & 2 d) Petugas Khusus Jenjang IV dan IIIB SPI Pengawasan Keuangan Wil 1 & 2 e) Petugas Khusus Jenjang IV dan IIIB Pengawasan Prodisar Wil 1 & 2 f) Petugas Khusus Jenjang IV Bidang Tata Usaha g) Staf Pembantu Bidang Tata Usaha.

3) SPI-based office of Unit III West Java and Banten consists of:

Jumlah Personil SPI

Number of SPI Personnel

Jumlah pegawai Satuan pengawas Intern Mengingat tugas pengawasan yang diemban SPI memegang peranan yang sangat penting, maka jumlah dan kualitas personil SPI diupayakan memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.

Number of Employees Unit Intern supervisor Given the task of monitoring carried SPI plays a very important, the number and quality of personnel SPI sought adequate to support the execution of their duties.

172

Perum Perhutani

a) Supervision Bureau Chief Representative SPI Unit. b) Level IIIA Special Officer / Head of Supervision Region I, II & III. c) Special Officer Level IV and IIIB Supervision Manage SDH Wil 1 & 2 d) Special Officer IV and IIIB SPI level Financial Supervisory Wil 1 & 2 e) Special Officer Level IV and IIIB Supervision Prodisar Wil 1 & 2 f) Special Officer level IV of the Administrative g) Staff Administrative Assistant Field.



Pada periode 2012, jumlah pegawai audit internal adalah 53 orang, dengan rincian, sebagai berikut: No

Jabatan

1

2

I

In the 2012 period, the number of internal audit employees is 53 people, with details as follows: Jumlah saat ini 3

Formasi 4

Selisih 5

KANTOR DIREKSI

1

Kepala S P I

1

1

0

2

Karowas Operasional SPI

1

1

0

3

Karowas Keuangan dan Umum SPI

1

1

0

4

Karowas Audit Sistem

1

1

0

5

Petsus Jenjang III A Bid. Operasional SPI

1

1

0

6

Petsus Jenjang III A Bid. Keuangan SDH

1

1

0

7

Petsus Jenjang III A Bid. Audit Sistem

1

1

0

8

Petsus Jenjang III A Tata Usaha

1

1

0

9

Petsus Jenjang III B Pengendalian Dokumen

1

1

0

10

Petsus Jenjang III B Audit Sistem

1

1

0

11

Staff Pelaksana

2

2

0

12

12

0

Jumlah SPI Ktr.Direksi Unit I Jawa Tengah 1

Karowas SPI Perwakilan Unit I

1

1

0

2

Petsuswas III A Wilayah I

1

1

0

3

Petsuswas III A Wilayah II

1

1

0

4

Petsuswas III A Wilayah III

1

1

0

5

Petsuswas SPI Bid. Keuangan Wil I

1

1

0

6

Petsuswas SPI Bid. Keuangan Wil II

0

1

-1

7

Petsuswas SPI Bid. Keuangan Wil III

1

1

0

8

Petsuswas SPI Bid Kelola SDH Wil I

1

1

0

9

Petsuswas SPI Bid Kelola SDH Wil II

1

1

0

10

Petsuswas SPI Bid Kelola SDH Wil III

1

1

0

11

Petsuswas SPI Bid Prodisar Wil I

1

1

0

12

Petsuswas SPI Bid Prodisar Wil II

0

1

-1

13

Petsuswas SPI Bid Prodisar Wil III

1

1

0

14

Petsus Tata Usaha SPI.

1

1

0

15

Staf Pembantu Pemeriksa Wil I SPI

1

1

0

16

Staf Pembantu Pemeriksa Wil II SPI

1

1

0

17

Staf Pembantu Pemeriksa Wil III SPI

1

1

0

18

Staf Pembantu TU SPI.

1

2

-1

16

19

-3

Jumlah Unit I Jawa Tengah Unit II Jawa Timur 1

Kasi Pengawasan bidang Kelola SDH SPI

1

1

0

2

Kasi Pengawasan bidang Prodisar SPI

1

1

0

3

Kasi Pengawasan bidang Keuangan & Umum

1

1

0

4

KSS SPI Wilayah I Bidang Keuangan SPI

1

1

0

5

KSS SPI Wilayah II Bidang Keuangan SPI

1

1

0

Perum Perhutani


173


6

KSS SPI Wilayah I Bid. SDM & Pengadaan Barang & Jasa SPI

1

1

0

7

KSS SPI Wilayah II Bid. SDM & Pengadaan Barang & Jasa SPI

1

1

0

8

KSS SPI Wilayah I Bidang Prodisar SPI

1

1

0

9

KSS SPI Wilayah II Bidang Prodisar SPI

1

1

0

10

KSS Pengendalian Dokumen & Ketata Usahaan SPI.

1

1

0

11

Staf Pembantu Pemeriksa SPI Wil II

1

1

0

12

Staf Pembantu Pemeriksa SPI Wil I.

1

1

0

13

Staf Pembantu PDK SPI.

1

1

0

14


1

1

0

14

14

0

Jumlah Unit II Jawa Timur Unit III Jawa Barat 1

Kasi Pengawasan bidang Kelola SDH SPI

1

1

0

2

Kasi Pengawasan bidang Prodisar SPI

1

1

0

3

Kasi Pengawasan bidang Keuangan & Umum

1

1

0

4

KSS SPI Wilayah I Bidang Keuangan SPI

1

1

0

5

KSS SPI Wilayah II Bidang Keuangan SPI

1

1

0

6

KSS SPI Wilayah I Bid. SDM & Pengadaan Barang & Jasa SPI.

1

1

0

7

KSS SPI Wilayah II Bid. SDM & Pengadaan Barang & Jasa SPI

1

1

0

8

KSS SPI Wilayah I Bidang Prodisar SPI.

1

1

0

9

KSS SPI Wilayah II Bidang Prodisar SPI.

1

1

0

10

KSS Pengendalian Dokumen & Ketata SPI. Usahaan SPI

1

1

0

11

Staf Pembantu Pemeriksa Wil I SPI.

0

1

-1

12

Staf Pembantu Pemeriksa Wil II SPI.

0

1

-1

13


1

1

0

Jumlah Unit III Jawa Barat

11

13

-2

Jml seluruhnya

53

58

-5

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Satuan Pengawas Intern SPI Perum Perhutani harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut: • Jenjang pendidikan minimal SMA/sederajat • Telah memperoleh pelatihan/pengalaman yang cukup di bidang ekonomi/ keuangan/ akuntansi/audit dan bidang usaha perusahaan, • Penetapan wewenang dan spesifikasi yang ketat untuk personil SPI dilakukan sebagai upaya mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, yang meliputi:

174

Perum Perhutani

Qualifications / Professional Certification of Internal Audit Unit SPI Perum Perhutani must be qualified, as follows: • at least high school level / equivalent • Has received training / experience enough in economics / finance / accounting / auditing and corporate business sectors, • Establishment of authority and strict specifications for SPI personnel as part of efforts to develop monitoring systems and internal controls, which include:


Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance Peningkatan lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur. Melakukan aktivitas pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perusahaan. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang meliputi proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku. Melakukan pemantauan, yaitu: proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk pelibatan fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.

• Improved internal control environment is disciplined and structured. • Perform control activities at all levels and units within the organizational structure of the Company, among others, the authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of job performance, job security and company assets. • Improve and develop the information and communication system that includes the process of preparing a report on the operations, financial and observance of rules and regulations. • To monitor, namely: the assessment of the quality of the internal control system including the involvement of the internal audit function at every level and unit organizational structure of the Company.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan KSPI (Kepala Satuan Pengawas Intern)

Parties Appoint / Dismiss The KSPI (Head Of Internal Control Unit)

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan/ pemberhentian Kepala SPI Perum Perhutani adalah Direksi, Dewan Pengawas dan Pemilik Modal. Secara garis besar, proses pengangkatan/ pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak di maksud, adalah sebagai berikut:

Parties involved in the process of appointment / dismissal of Perum Perhutani is the Head of Internal Audit Directors, Supervisory Board and owner of Capital. Broadly speaking, the process of appointment / dismissal of describing the involvement of multiple parties in intent, is as follows:

Prosedur dan proses pengangkatan KSPI dilakukan olehDirektur Utama.

Procedures and process of appointment of Major oleh Direktur KSPI done.

• •

•

•

Tahap/ PHASE 1 TAHAP/ PHASE 2

TAHAP/ PHASE 3

Dilakukan Fit & proper Test untuk para pejabat jenjang I a, diantaranya KSPI.

Fit & Proper Test conducted for the IA level officials, including KSPI.

Komite Eksekutif yang terdiri dari Direksi danSekretaris Komite Eksekutif yakni Asdir SDM dan Kerumahtanggaan melakukan rapat pembahasan mengusulkan calon KSPI untuk disampaikan ke Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

The Executive Committee consists of Directors and Secretary of the Executive Committee of the SDM and household Asdir do KSPI discussion meeting shall nominate candidates to be submitted to the Supervisory Board for approval.

Tahapan selanjutnya jika sudah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, maka KSPI terpilih dapat diangkat dan disahkan dalam sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi.

The next stage if it is approved by the Supervisory Board, the elected KSPI be appointed and authorized in a decree issued by the Board of Directors.

Perum Perhutani


175


Piagam audit Internal

Internal Audit Charter

Piagam Audit Internal (Audit Charter Perum Perhutani) secara garis besar berisi wewenang, kewajiban, ruang lingkup dan tanggung jawab internal audit (SPI). Dalam pelaksanaan tugasnya juga berdasarkan Standar Profesional Internal Auditor Perum Perhutani yang merupakan satu kesatuan dengan Audit Charter Perum Perhutani. Isi Audit Charter Perum Perhutani sebagai berikut:

Internal Audit Charter (Charter Audit Perum Perhutani) in outline contains the authority, duties, responsibilities and scope of internal audit (SPI). In the performance of its duties as well by the Professional Standards Internal Auditor Perum Perhutani which is a unity with Perum Perhutani Audit Charter. Fill Perum Perhutani Audit Charter as follows:

•

Satuan Pengawasan Intern berwenang untuk menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, berwenang untukmengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas, semuacatatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan denganpelaksanaan tugasnya.

• Internal Audit is authorized to determine the focus, scope and schedule audits, authorized To access the full, free and unrestricted, semuacatatan or information about employees, funds, assets and other resources related company denganpelaksanaan duties.

•

SPI berkewajiban memberi penilaian dan rekomendasi konstruktif agar kegiatan manajemen perusahaanmengarah pada pencapaian tujuan secara efisien dan efektif.

•

SPI berkewajiban mendorong unit manajemen dan satuan kerja dilingkungan Perusahaan untuk mengembangkansistem pengendalian internal dalam rangka pencapaianvisi, misi, dan tujuan atau sasaran perusahaan.

•

Ruang lingkup tugas SPI meliputi: Penilaian atas sistem pengendalian manajemen yaitu seluruh sistem organisasi,kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang diterapkandalam mengelola perusahaan telah terselenggara denganprinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) danpenilaian dan pengujian atas kelayakan dalam pelaksanaanpengendalian keuangan, sistem informasi, administrasi danoperasional.

• SPI obliged to give constructive assessment and recommendations for activities perusahaanmengarah management in achieving objectives efficiently and effectifly. • SPI obliged to push units and unit management environment for the Company’s internal control in order mengembangkansistem pencapaianvisi, mission, and goals or objectives of the company. • The scope of the task SPI include: assessment of the management control system that is the whole system of organization, policies, procedures and practices that manage diterapkandalam denganprinsip company has established good corporate governance (GCG) danpenilaian and testing the feasibility of the pelaksanaanpengendalian finance, information systems , dan operasional administration.

•

SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

•

Standar Profesional Internal Auditor Perum Perhutani memuat: • Standar umum internal auditor dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) • Standar pelaksanaan penugasan • Standar pelaporan dan tindak lanjut • Standar mutu pengelolaan SPI Tugas dan Tanggung Jawab Satuan pengawas Intern : Tugas pokok SPI Perum Perhutani diantaranya, adalah: • Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.

176

Perum Perhutani

• SPI is responsible to the Managing Director. • Professional Standards Internal Auditor Perum Perhutani includes: • The general standard of the internal auditors and the Internal Audit Unit (IAU) • Standards implementation assignment • Standard reporting and follow-up • Quality standard SPI management Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit Perum Perhutani’s SPI basic tasks such as, are: • Assist the President Director in carrying out the internal audit of financial and operational, management control and assess its implementation and provide suggestions for improve-



•

Memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasilpelaksanaan tugas SPI tersebut di atas kepada DirekturUtama.

•

Memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

•

Menerbitkan dan menyampaikan laporan hasil audit dan tugas lainnya kepada Direktur Utama. Atas sepengetahuanDirektur Utama laporan Satuan Pengawas Intern dikirimkankepada Dewan Pengawas melalui Komite Audit.

•

Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan evaluasi kesesuaiantujuan program/kegiatan perusahaan dengan tujuanperusahaan.

Agar tugas-tugas pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SPI memiliki berbagai wewenang, diantaranya mencakup: •

Melakukan audit sesuai Surat Tugas dari Kepala SPI yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama.

•

Memperoleh akses atas data, informasi dan hal lain yang berkaitan secara relevan dan dibutuhkan dalampelaksanaan auditnya.

•

Melakukan hubungan kerja dengan instansi pengawasan eksternal dengan sepengetahuan dan persetujuan Direksi.

ment. • Provides information about the results of the examination or assignment hasilpelaksanaan SPI above to DirekturUtama. • Monitor follow-up on test results that have been reported. • Publish and submit audit reports and other duties to the Managing Director. Main sepengetahuanDirektur report on Internal Control Unit dikirimkankepada Supervisory Board through the Audit Committee. • Evaluate the adequacy and effectiveness of the company’s system of internal control and evaluation kesesuaiantujuan programs / activities of the company with tujuanperusahaan. In order for such surveillance tasks can run well, then SPI has many powers, among others include: • Conduct audits in accordance Assignment Letter from the Head of Internal Audit has been approved by the Director. • Gaining access to data, information and other related issues are relevant and needed dalampelaksanaan audit. • Conduct a working relationship with external oversight agencies with the knowledge and approval of the Board of Directors.

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawas Intern Laporan SPI Perum Perhutani per Desember tahun 2012 merupakan gambaran kinerja bidang pengawasan intern yang berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT ) 2012. Sepanjang periode 2012, SPI telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan, yang mencakup: a) Rencana Pemeriksaan Jumlah satuan organisasi di lingkup Perum Perhutani sebanyak 87 obyek yang terdiri :

-Kantor Direksi Office of the Board of Directors -Unit I Jawa Tengah Unit I Central Java -Unit II Jawa Timur Unit II of East Java -Unit III Jawa Barat Unit III West Java -Jumlah Total

Perum Perhutani

Implementation of Internal Control Task Force Perum Perhutani SPI report as of December 2012 is a picture of the performance of the field of internal control based on the Annual Work Program Monitoring (PKPT) 2012. Throughout the period of 2012, SPI has been successfully carrying out various activities, which include: a) Plan of Examination Number of organizational units in the scope of Pe-

: : : : :

3 obyek objects 30 obyek objects 33 obyek objects 21 obyek objects 87 obyek objects

= = = = =

9 LHP 30 LHP 33 LHP 21 LHP 93 LHP


177


Dari 87 Obyek Pemeriksaan diatas, akan dilakukan pemeriksaan rutin terhadap 49 obyek dengan pendekatan audit berbasis resiko (Risk Based Audit). Obyek yang akan diperiksa terdiri :

-Kantor Direksi Office of the Board of Directors -Unit I Jawa Tengah Unit I Central Java -Unit II Jawa Timur Unit II of East Java -Unit III Jawa Barat Unit III West Java -Jumlah Total b) Obyek Audit Mutu Internal (AMI) Pada tahun 2012 berdasarkan disposisi Plt Direktur Utama tanggal 24 Maret 2011 pada surat Deputi Direktur Banstra nomor : 080/Banstra/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Fungsi Audit Internal SMPHT, SPI mendapat tugas untuk melakukan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008 Obyek yang diperiksa tahun 2012 yang terdiri dari: 1) Kantor Pusat Jakarta. 2) Koordinator Area Unit I Jawa Tengah meliputi Kantor Unit I, Kantor KBM, Area Pendukung KBM INK UNIT I Jawa Tengah, Area pendukung KBM IK Unit I Jawa Tengah meliputi IPKJ Cepu dan KPH Pemasok : KPH Banyumas Barat 3) Koordinator Area Unit II Jawa Timur meliputi Kantor Unit II, Kantor KBM, Area Pendukung KBM INK UNIT II Jawa Timur dan KPH Pemasok : KPH Lawu Ds 4) Koordinator Area Unit IIIJawa Barat meliputi Kantor Unit, Kantor KBM, Area Pendukung KBM INK UNIT III Jawa Barat, Area Penerapan PGT Singangwangi dan KPH Pemasok : KPH Sukabumi c) Obyek Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Khusus yang dilakukan SPI dilaksanakan sesuai penugasan dari Direktur Utama, terhadap kasus-kasus Khusus atas pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan Perum Perhutani/Departemen Kehutanan, maupun terhadap temuan hasil pemeriksaan SPI yang dipandang perlu untuk diperdalam. Sampai dengan Desember 2012 tidak terdapat Pemeriksaan Khusus. d) Realisasi Pemeriksaan s/d Desember tahun 2012 Sampai dengan Desembertahun 2012 SPI telah melaksanakan 48 pemeriksaan rutin di wilayah Unit I, Unit II dan Unit III, dengan rincian sebagai berikut :

178

Perum Perhutani

rum Perhutani as many as 87 objects comprising: Examination of 87 objects above, will be made a routine check of the 49 objects with a risk-based audit approach (Risk Based Audit). Objects to be ex-

: : : : :

3 obyek objects 16 obyek objects 18 obyek objects 12 obyek objects 49 obyek objects

= = = = =

9 LHP 16 LHP 18 LHP 12 LHP 55 LHP

amined comprising: b) Internal Quality Audit Object (AMI) In 2012 by the Acting Director of disposition dated March 24, 2011 in a letter Deputy Director Banstra number: 080/Banstra/2011 dated March 18, 2011 of the Internal Audit Function SMPHT, SPI has the task to conduct Internal Quality Audit ISO 9001:2008 Objects are checked in 2012 consisting of: 1) Head Office Jakarta. 2) Coordinating Unit I Central Java area includes Office Unit I, Office KBM, Area Support KBM INK UNIT Central Java, KBM IK supporters Area Unit I Central Java includes IPKJ KPH Cepu and Suppliers: KPH Banyumas West 3) Coordinating Unit II of East Java Area includes Unit II Office, the Office KBM, Area Support KBM INK UNIT II East Java and KPH Suppliers: KPH Lawu Ds 4) Unit Area Coordinator West IIIJawa includes Office Unit, KBM Office, Area Support KBM INK UNIT III West Java Application Areas PGT Singangwangi and KPH Suppliers: KPH Sukabumi c) Object of Special Investigation Special examinations are conducted in accordance implemented SPI assignment of the Director, the Special cases of complaints addressed to the Chairman of Perum Perhutani / Department of Forestry, and the SPI examination findings were deemed necessary to be deepened. As of December 2012 there are no Special Investigation. d) Realization of Examination s / d in December 2012 Up to Desembertahun 2012 SPI has undertaken 48 routine inspections in the area Unit I, Unit II and Unit III, with the following details:



Realisasi Pemeriksaan Rutin sampai dengan Desember 2012

Obrik

1

2

Renc Obrik 2012 3

Routine Inspection realization to December

Realisasi Pemeriksaan Rutin TW I Ren Real 4

5

TW II

TW III

TW IV

%

Ren

Real

%

Ren

Real

%

Ren Real

%

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

Total % thdp Real s/d Renc TW IV Obrik 2012 16

17

1. Ktr Pusat

1

1

-

-

-

-

-

-

0

0

-

1

0

-

-

-

2. PUSDIKLAT SDM

1

1

-

-

-

-

-

-

0

0

-

1

1

100.00

1

100.00

3. PUSLITBANG SDH

1

1

-

-

-

-

-

-

0

0

-

1

1

100.00

1

100.00

4. Unit I

30

16

-

-

-

9

11

122.22

4

3

75.00

3

3

100.00

17

106.25

5. Unit II

33

18

-

-

-

11

11

100.00

4

3

75.00

3

3

100.00

17

94.44

6. Unit III

21

12

-

-

-

6

7

116.67

4

2

50.00

2

3

150.00

12

100.00

87

49

-

-

-

26

29

111.54

12

8

66.67

11

11

100.00

48

97.96

Jumlah

Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin Tahun 2012 sebanyak 48 kali atau 98 % dari Program Kerja Pengawasan Tahunan 2012 (PKPT 2012).Satu (1) pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Rutin Kantor Pusat ditunda pelaksanaannya ke awal Tahun 2013 dikarenakan rencana pada bulan Desember 2012 bersamaan dengan adanya pemeriksaan eksternal (BPK dan KAP).Dari 48 Obyek Pemeriksaan Rutin yang telah diperiksa terdapat total 1.199 temuan yang terbagi dalam 8 bidang dengan rincian sbb: a. Binkonser SDH : b. Industri : c. Keuangan : d. Pemasaran : e. Pengembangan Usaha : f. Perencanaan : g. Produksi : h. Pusdiklat SDM : i. Puslitbang SDH : j.

260 temuan 46 temuan 173 temuan 131 temuan 21 temuan 68 temuan 184 temuan 6 temuan 9 temuan

Umum, SDM & Hukamas: 301 temuan

1) Pemeriksaan Khusus. Sampai dengan Desember 2012 tidak terdapat pelaksanaan Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Satuan pengawasan Intern. 2) Pemantauan Tindak Lanjut Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan 72 kali Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) yang terdiri dari : a. Hasil Pemeriksaan Rutin (Riktin) tahun 2011 sebanyak 33 kali PTL. b. Hasil Pemeriksaan Rutin (Riktin) tahun 2012 sebanyak 39 kali PTL.

Perum Perhutani

2012 Implementation of Routine Examination In 2012 as many as 48 times or 98% of the 2012 Annual Work Programme Monitoring (PKPT 2012). One (1) examination of the Routine Inspection Headquarters postponed in 2013 due to the beginning of the plan in December 2012 together with the external examinations ( CPC and KAP). Routine Examination Of the 48 objects that were examined contained a total of 1,199 findings were divided into 8 fields with details as follows: a. Binkonser SDH : 260 findings b. Industry : 46 findings c. Finance : 173 findings d. Marketing : 131 findings e. Business Development : 21 findings f. Planning : 68 findings g. Production : 184 findings h. HR Training Center : 6 findings i. Center for SDH : 9 findings j. General, HR & Hukamas : 301 findings 1) Special Investigation. As of December 2012 there were no execution carried out by the Special Investigation Unit Intern supervision. 2) Follow-up Monitoring In the year 2012 has been held 72 times Monitoring Follow-up (PTL) which consists of: a. Routine Examination Results (Riktin) in 2011 as many as 33 times PTL. b. Routine Examination Results (Riktin) in 2012 as


179


many as 39 times PTL. Recap PTL results are presented in the following table.

Rekap hasil PTL disajikan dalam tabel berikut. Tabel.2.47.Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Riktin 2011 No.

Objek Riksa

Tabel.2.47. Follow-up monitoring Hasil Riktin Results 2011 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT Jumlah Temuan Tas MDP TT Res CT PT

RT

1

Pusdiklat SDM (Riksa 2011)

20

18

2

0

95

77,5

95

89,8

2

Puslitbang SDH (Riksa 2011)

26

17

9

0

94,2

64,4

91,3

84,1

3

KPH Telawa (Riksa 2011)

33

31

2

0

84,1

69,7

97,7

85,2

4

KPH Kedu Selatan (Riksa 2011)

31

28

3

0

90,3

70,2

97,6

87,2

5

KBM Sar I Tegal (Riksa 2011)

24

23

1

0

87,5

77,1

95,2

87,5

6

KBM Sar II Cepu (Riksa 2011)

27

25

2

0

86,1

71,3

98,1

86,5

7

KBM Agroforestry (Riksa 2011)

41

38

3

0

74,4

70,7

98,2

82,8

8

Biro Renbang SDH (Riksa 2011)

25

23

2

0

92,0

78,0

98,0

90,2

9

KPH Kendal (Riksa 2011)

34

32

2

0

86,8

69,9

97,8

86,1

10

KPH Kebonharjo (Riksa 2011)

32

29

3

0

84,4

76,6

97,7

87,3

11

KBM IK Brumbung (Riksa 2011)

23

21

2

0

69,6

76,1

97,8

82,8

12

KBM JLPL Unit I (Riksa 2011)

17

13

4

0

70,6

67,6

91,2

77,9

13

Kantor Unit I Jateng (Riksa 2011)

26

17

9

0

88,5

71,2

87,5

82,9

14

KPH Probolinggo (Riksa 2011)

26

19

7

0

98,1

63,5

89,4

84,2

15

KPH Jember (Riksa 2011)

21

16

5

0

97,6

54,8

92,9

82,9

16

KPH Jatirogo (Riksa 2011)

18

14

4

0

100

68,1

90,3

86,5

17

KBM Sar Kayu III Pbo (Riksa 2011)

18

13

5

0

95,8

61,1

90,3

83,2

18

KBM Sar Kayu I Mdn (Riksa 2011)

17

16

1

0

94,1

61,8

98,5

86,2

19

KBM Sar Kayu II Bjo (Riksa 2011)

15

12

3

0

96,7

61,7

93,3

84,8

20

KBM IK Gresik (Riksa 2011)

9

8

1

0

100

58,3

97,2

86,4

21

KPH Blitar (Riksa 2011)

22

14

8

0

100

60,2

93

80,4

22

Kantor Unit II Jatim (Riksa 2011)

40

28

12

0

61,9

78,8

89,4

77,9

23

KBM Agroforestry (Riksa 2011)

13

6

7

0

100

63,5

80,8

81,3

24

KPH Tuban (Riksa 2011)

21

14

6

1

100

63,1

82,1

81,8

25

KBM JLPL Unit II (Riksa 2011)

14

6

8

0

92,9

53,6

73,2

73,2

26

KBM INK Unit II (Riksa 2011)

15

12

3

0

93,3

56,7

90

81

27

KPH Pasuruan (Riksa 2011)

17

15

2

0

100

60,3

94,1

85,7

28

KPH Ciamis (Riksa 2011)

18

14

4

0

100

83,3

90,3

91,1

29

KPH Banten (Riksa 2011)

27

18

9

0

100

76,9

87

87,9

30

KBM Sar Kayu Unit III (Riksa 2011)

33

22

11

0

100

59,1

90,2

83,8

31

KBM JLPL Unit III (Riksa 2011)

21

17

4

0

95,2

77,4

92,9

88,9

32

Biro Ren SDH Unit III (Riksa 2011)

28

21

7

0

88,4

76,8

92

86,3

33

Kantor Unit III (Riksa 2011)

20

12

8

0

96,3

68,8

83,8

83

180

Perum Perhutani


Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance Tabel. 2.48. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Riktin Tahun 2012 No. 1

Objek Riksa KBM Sar I Tegal

Table. 2:48. Monitoring results Riktin FollowHASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Jumlah Temuan

Tas

MDP

TT

Res

CT

PT

RT

33

25

8

0

76,5

76,5

93,9

85,8

2

KBM Sar II Cepu

23

16

7

0

85,9

77,2

90,2

85,0

3

KBM Sar I Madiun

26

23

3

0

100,0

61,5

95,2

86,5

4

KBM Sar II Bojonegoro

23

17

6

0

93,5

66,3

88,0

83,2

5

KBM Sar Kayu Unit III

45

26

19

0

87,2

75,0

83,3

82,0

6

KPH Pemalang

32

28

4

0

72,7

74,2

96,1

82,5

7

KPH Gundih

29

25

4

0

77,6

89,7

96,6

88,8

8

KPH Pati

25

21

4

0

71,0

88,0

91,0

84,1

9

KPH Madiun

19

13

6

0

100,0

68,4

86,8

85,3

10

KPH Probolinggo

26

12

14

0

96,2

59,6

76,0

77,1

11

KPH Bojonegoro

22

15

7

0

100,0

56,8

86,4

81,6

12

KPH Purwakarta

36

27

9

0

90,3

72,9

88,9

84,5

13

KPH Indramayu

30

16

14

0

95,0

69,2

85,0

83,3

14

KPH Pekalongan Brt

28

19

9

0

74,1

79,5

92,0

82,9

15

KPH Banyumas Tmr

34

27

7

0

57,4

81,6

91,9

78,5

16 17

KBM Trading Unit I &

14

11

3

0

78,6

80,4

91,1

84,1

SATGAS RUPHR UNIT I

13

10

3

0

40,4

53,8

63,5

53,7

KBM Sar III Pbo

17

10

7

0

100

70,6

80,9

83,5

18

KBM Trading Unit II

5

3

2

0

100

60,0

80,0

80,0

19

KPH Jember

23

14

9

0

100

59,8

84,8

81,8

20

KBM Trading Unit III

18

9

9

0

87,5

62,5

81,9

77,8

21

KPH Cianjur

27

12

15

0

90,7

84,3

78,7

84,0

22

KPH Kedu Selatan

29

26

3

0

88,8

71,6

97,4

87,1

23

KPH Surakarta

33

31

2

0

83,3

87,9

99,2

91,1

24

KPH Cepu

22

17

5

0

80,7

78,4

92,0

84,5

25

KPH Kediri

22

17

5

0

100

64,8

90,9

85,8

26

KPH Saradan

23

20

3

0

100

55,4

94,6

84,5

27

KPH Blitar

20

16

4

0

100

57,5

92,5

84,3

28

KPH Sukabumi

23

22

1

0

96,7

81,5

97,8

92,6

29

KPH Ciamis

24

12

12

0

95,8

66,7

84,4

82,5

30

KPH Banyumas Brt

28

24

4

0

74,1

75,0

93,8

82,2

31

KBM INK Unit I

18

14

4

0

68,1

88,9

88,9

82,6

32

KPH Pekalongan Tmr

39

37

2

0

79,5

77,6

98,7

86,6

33

KBM INK Unit II

16

12

4

0

100

62,5

89,1

84,4

34

KPH Banyuwangi Utr

17

9

8

0

100

54,4

85,3

80,4

35

KPH Mojokerto

19

17

2

0

100

53,9

96,1

84,6

36

KBM INK Unit III

22

14

8

0

76,1

81,8

86,4

81,9

37

KPH Sumedang

29

13

16

0

98,3

70,7

81,0

83,1

38

KBM Agroforestry Unit II

10

4

6

0

97,5

52,5

72,5

74,0

39

KPH Banten

21

16

5

0

81,0

79,8

91,7

84,9

Keterangan Description: * Untuk pemeriksaan & pemantauan tindak lanjut di KBM Trading & Satgas RUPHR Unit I diterbitkan 2 (dua) laporan untuk masing-masing satuan kerja * For inspection and monitoring follow-up in the KBM Trading & Task Unit RUPHR I published two (2) laporanuntuk each work unit

Perum Perhutani

** Tas

: Temuan Tuntas Findings Completed

Res : Respon Response

MDP

: Masih Dalam Proses Still CT : Cegah Tangkal Prevent In Process TT : Tidak Tuntas PT : Penuntasan RT : Rata-rata (tertimbang dari Res, CT & PT) The average (weighted on Res, CT & PT)


181


Tabel 2.49. Rangking Penilaian PTL No.

Up Results of 2012 Nilai

Objek Riksa

Res

CT

PT

RT

a. Unit I Jawa Tengah 1

KPH Surakarta

83,3

87,9

99,2

91,1

2

KPH Gundih

77,6

89,7

96,6

88,8

3

KPH Kedu Selatan

88,8

71,6

97,4

87,1

4

KPH Pekalongan Tmr

79,5

77,6

98,7

86,6

5

KBM Sar I Tegal

76,5

76,5

93,9

85,8

6

KBM Sar II Cepu

85,9

77,2

90,2

85,0

7

KPH Cepu

80,7

78,4

92,0

84,5

8

KPH Pati

71,0

88,0

91,0

84,1

9

KPH Pekalongan Brt

74,1

79,5

92,0

82,9

10

KBM INK Unit I

68,1

88,9

88,9

82,6

11

KPH Pemalang

72,7

74,2

96,1

82,5

12

KPH Banyumas Brt

74,1

75,0

93,8

82,2

13

KPH Banyumas Tmr

57,4

81,6

91,9

78,5

14

KBM Trading Unit I &

78,6

80,4

91,1

84,1

Satgas RUPHR Unit I

40,4

53,8

63,5

53,7

Rata-Rata Unit I

82,63

b. Unit II Jawa Timur 1

KBM Sar I Madiun

100

61,5

95,2

86,5

2

KPH Kediri

100

64,8

90,9

85,8

3

KPH Madiun

100

68,4

86,8

85,3

4

KPH Mojokerto

100

53,9

96,1

84,6

5

KPH Saradan

100

55,4

94,6

84,5

6

KBM INK Unit II

100

62,5

89,1

84,4

7

KPH Blitar

100

57,5

92,5

84,3

8

KBM Sar III Pbo

100

70,6

80,9

83,5

9

KBM Sar II Bojonegoro

93,5

66,3

88,0

83,2

10

KPH Jember

100

59,8

84,8

81,8

12

KPH Banyuwangi Utr

100

54,4

85,3

80,4

13

KBM Trading Unit II

100

60,0

80,0

80,0

14

KPH Probolinggo

96,2

59,6

76,0

77,1

15

KBM Agroforestry Unit II

52,5

72,5

97,5

Rata-Rata Unit II

74,0 82,47

c. Unit III Jawa Barat & Banten 1

KPH Sukabumi

96,7

81,5

97,8

92,6

2

KPH Banten

81,0

79,8

91,7

84,9

3

KPH Purwakarta

90,3

72,9

88,9

84,5

4

KPH Cianjur

90,7

84,3

78,7

84,0

5

KPH Indramayu

95,0

69,2

85,0

83,3

6

KPH Sumedang

98,3

70,7

81

83,1

7

KPH Ciamis

95,8

66,7

84,4

82,5

8

KBM Sar Kayu Unit III

87,2

75,0

83,3

82,0

9

KBM INK Unit III

76,1

81,8

86,4

81,9

10

KBM Trading Unit III

87,5

62,5

81,9

77,8

Rata-Rata Unit III

182

83,66

Perum Perhutani



3) Audit Mutu Internal Iso 9001:2008 Dalam tahun 2012 telah SPI telah melaksanakan Audit Mutu Internal (ISO 9001:2008) di area Industri Kayu dan Non Kayu Perum Perhutani Unit I, Unit II dan Unit III Perum Perhutani. Audit ISO 9001:2008 dilaksanakan pada : 1.

KBM IK Cepu tanggal 24-28 September 2012 dan 01-05 Oktober 2012.

2.

Industri Non Kayu Unit II (Kantor KBM INK,PGT dan KPH Pemasok) tanggal 24-28 September 2012 dan 01-05 Oktober 2012.

3.

Industri Non Kayu Uni` III, KBM JLPL Unit III tanggal 08-19 Oktober 2012

4) Pantauan Temuan Mdp (Masih Dalam Proses) Tahun 2009, 2010 & 2011 Berkaitan masih adanya temuan SPI yang berstatus Masih Dalam Proses (MDP) dari tahun 2009, 2010 dan 2011 maka pada tahun 2012 SPI melakukan Pantauan Penyelesaian temuan MDP Tahun 2009 s/d 2011dengan rincian sebagai berikut : a.

b.

Temuan SPI berstatus MDP dari tahun 2009 s/d 2011 (s/d 31 desember 2011) dari 80 Satuan Kerja sejumlah 1.782 temuan. Hasil Pantauan Penyelesaian temuan MDP adalah 768 temuan (43%) telah Tuntas dan 1.014 temuan (57%) masih tetap berstatus MDP.

Rekapitulasi hasil Pantauan Penyelesaian Temuan MDP per Satuan Kerjasebagai Tabel berikut : Tabel.2.50. Hasil Pantauan Penyelesaian temuan MDP

No

Unit

Table 2:49. Ranking Assessment PTL 3) Iso 9001:2008 Internal Quality Audit In the year 2012 has been implementing SPI Internal Quality Audit (ISO 9001:2008) in the area of Industrial Timber and Non Timber Perum Perhutani Unit I, Unit II and Unit III Perum Perhutani. ISO 9001:2008 audit carried out on: 1.

KBM IK Cepu on 24 to 28 September 2012 and 1 to 5 October 2012. 2. Non Timber Industry Unit II (Office KBM INK, PGT and Suppliers KPH) on 24 to 28 September 2012 and 1 to 5 October 2012. 3. Non Timber Industry Union `III, KBM JLPL Unit III on 08-19 October 2012 4) Monitoring Findings Mdp (Still In Process) Years 2009, 2010 & 2011 Related to the persistence of the status of the SPI findings Still In Process (MDP) of 2009, 2010 and 2011, then in 2012 the SPI did discovery MDP watchlist Resolution 2009 s / d 2011dengan details are as follows: a.

b.

SPI status MDP findings from the 2009 s / d 2011 (s / d 31 December 2011) of some 1,782 Unit 80 findings. Settlement Monitoring results MDP findings are the findings of 768 (43%) had findings Completed and 1,014 (57%) still remain status MDP.

Recapitulation of the findings Settlement Monitoring Kerjasebagai Tabelberikut MDP per Unit: Tabel.2.50. Settlement Monitoring results MDP

Pantauan MDP tahun 2012

Temuan MDP 2009,2010, 2011 s.d 31 Des 2011 (bh)

Tuntas

%

MDP

%

3

4

5

6

7

1

2

1

Unit I

516

243

47%

273

53%

2

Unit II

687

376

55%

311

45%

3

Unit III

579

149

26%

430

74%

1.782

768

43%

1.014

57%

JUMLAH

Perum Perhutani


183


5) Study Banding, Seminar dan Pelatihan. a)

findings 5) Comparative Study, Seminar and Training.

Pelatihan

Sampai dengan Desember Tahun 2012 telah dilaksanakan Kursus/Pelatihan Auditor bagi Pemeriksa di SPI dalam rangka peningkatan kompetensi Pemeriksa SPI. Berikut nama-nama personil SPI yang mengikuti Kursus/Pelatihan Auditor sbb : No.

Nama

a) Training Until December of 2012 has been implemented Courses / Training Auditor for Audit in SPI in order to increase the competence Examiner SPI. Here are the names of the following personnel SPI Course /

Jabatan

Jenis Diklat

Jadwal

1

Widodo B Santoso

Kasi SPI Wil II Unit I

Dasar-dasar Audit

9 s/d 19 Jan 2012

2

Widi Mulyono

Staf Pemeriksa Unit I

Dasar-dasar Audit

9 s/d 19 Jan 2012

3

Imam Fuji Raharjo

Kepala Birowas Unit III

Dasar-dasar Audit

5 s/d 15 Mar 2012

4

Dadang Hendaris

Kepala SPI

Diklat Khusus Kepala SPI

12 s/d 2012

18-Apr-

5

Prana Indrajatiharto

Karowas Operasional

Dasar-dasar Audit

09 s/d 2012

19-Apr-

6

Iwan Hernawan

Petsus IIIA Keuangan

Dasar-dasar Audit

09 s/d 2012

19-Apr-

7

Imam Suyuti

Petsus IIIA Operasional

Dasar-dasar Audit

09 s/d 2012

19-Apr-

8

Budi Haryadi

Petsus IIIA Audit Sistem Dasar-dasar Audit

09 s/d 2012

19-Apr-

9

Indah Handayani

KSS PDK&TU SPI Unit II Dasar-dasar Audit

09 s/d 2012

19-Apr-

10

Yuli Angeli

Staf TU SPI Unit III

Dasar-dasar Audit

09 s/d 2012

19-Apr-

11

Andi Mulya

Petsuswas Wil I Unit III

Audit Kecurangan

12 s/d 2012

18-Apr-

12

Tulus Budyadi

Petsuswas Wil III Unit II

Audit Kecurangan

12 s/d 2012

18-Apr-

13

Imam Fuji R

Ka. Birowas Unit III

Audit Operasional

9 s/d 18 Juli 2012

14

Budi Haryadi

Petsus Sistem

Audit Operasional

9 s/d 18 Juli 2012

15

Dadang Pratikto

Ka. Birowas Unit III

Dasar-dasar Audit

10 s/d 20 Sept 2012

16

Dedi Iskandar

Ka. Birowas Umum

Dasar-dasar Audit

10 s/d 20 Sept 2012

17

Ellan Barlian

Kepala SPI

184

(IIIA)

Perum Perhutani

Audit

Keu

&

Internal KSPI

Audit

Untuk

Oktober 2012



b)

Pengukuhan Profesional Internal Auditor (PIA). Pada tanggal 25-29 Juni 2012 telah dilaksanakan Pengukuhan Profesional Internal Audit (PIA) oleh PPAK bertempat di Batam, personil SPI yang telah memperoleh sertifikat dan berhak menyandang gelar PIA adalah sebagai berikut: (1) Dadang Hendaris ( Kepala SPI) (2) Tulus Budyadi (Petsuswas Unit II) (3) Andi Mulya (Petsuswas Unit III) (4) Prawoto Heru Sujono (Petsuswas Unit II)

c)

Pelatihan ISO 9001;2008 ; ISO 19011:2002 dan SMK3.

Pada tanggal 18 s.d 21 September 2012 telah dilaksanakan Pelatihan ISO 9001;2008 ; ISO 19011:2002 dan SMK3 bertempat di Semarang, pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari : 22 peserta dari SPI, 1 peserta dari Banstra, 1 peserta dari Biro SDM, 1 peserta dari KBM IK Brumbung.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Personil SPI dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008 yang direncanakan akan diadakanbulan September – Oktober 2012.

6)

Management Letter Dalam Tahun 2012 tidak terdapat Management Letter SPI kepada Direktur Utama.

A. Pemeriksaan Eksternal Dalam triwulan I 2012 telah dilakukan pelaksanaan general audit tahun buku 2011 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan rincian sebagai berikut : 1. Dasar pemeriksaan : Surat Meneg BUMN No: S-388/MBU.1/2011 tanggal 11 Desember 2011. 2. Nama KAP : Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy & Siddharta 3. Waktu Pemeriksaan : Desember 2011 s/d Maret 2012. Dalam Triwulan II 2012, BPK melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum berdasarkan surat BPK-RI kepada Dirut Perum Perhutani nomor: 04/TPP-PDC/KT1/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan Surat Tugas nomor: 38/ST/VI-XVII/05/2012 tanggal 16 Mei 2012, jangka waktu pemeriksaan selama 60 hari dari tanggal 21 Mei

Perum Perhutani

Training Auditor as follows: b) Adoption of Professional Internal Auditor (PIA). On 25-29 June 2012 was conducted Creation Professionals Internal Audit (PIA) by PPAK located in Batam, SPI personnel who have been certified and entitled to PIA are as follows: (1) Dadang Hendaris (Head of Internal Audit) (2) Sincere Budyadi (Petsuswas Unit II) (3) Andi Mulya (Petsuswas Unit III) (4) Prawoto Heru Sujono (Petsuswas Unit II) c) Training on ISO 9001; 2008; ISO 19011:2002 and SMK3. On the 18th till 21 September 2012 have been implemented ISO 9001 Training; 2008; ISO 19011:2002 and SMK3 housed in Semarang, the training was attended by 25 participants consisting of: 22 participants from SPI, 1 participant from Banstra, 1 participant from the Bureau of Human Resources , 1 participant from KBM IK Brumbung. This training is intended to prepare personnel for the implementation of SPI Internal Quality Audit ISO 9001:2008 diadakanbulan planned for September-October 2012. 6) Management Letter In the year 2012 there is no SPI Management Letter to the Managing Director. A. External Examination In the first quarter of 2012 has made the implementation of the general audit of fiscal year 2011 by Public Accounting Firm (KAP) with the following details: 1. Basic checks: State Enterprises Minister Letter No: S-388/MBU.1/2011 dated December 11, 2011. 2. Name of the Firm: Public Accounting Firm (KAP) Eddy & Siddharta Hendrawinata 3. Inspection time: December 2011 s / d in March 2012. In the second quarter of 2012, the CPC carry out a preliminary examination of the Citarum Watershed Management by BPK-RI letter to the Managing Director of Perum Perhutani number: 04/TPP-PDC/ KT-1/05/2012 dated May 22, 2012 and Letter of Assignment number: 38 / ST/VI-XVII/05/2012 dated May 16, 2012, the examination period for 60 days from date of May 21, 2012 until August 3, 2012.


185


2012 sampai dengan 3 Agustus 2012. Dalam Triwulan III 2012, BPK-RI melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas Kegiatan Trading Hutan Rakyat dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d. Semester I) pada Perum Perhutani di Jakarta dan Unit III Jawa Barat. Surat Tugas nomor 108/ST/IX-XX.3/06/2012 tanggal 28 Juni 2012. Dalam triwulan IV 2012 telah dilakukan pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan dan Audit PKBLtahun buku 2012 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan rincian sebagai berikut : 1. Dasar pemeriksaan : Surat Meneg BUMN No: S-340/MBU/2012 tanggal 26 Juli 2012. 2. Nama KAP : Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy & Siddharta 3. Waktu Pemeriksaan : November 2012 s/d Triwulan I 2013. Koordinasi Auditor Eksternal Auditor Eksternal adalah pihak yang independen dan profesional yang memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor Eksternal ditunjuk oleh Pemilik Modal dari calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit yang disertai dengan alasan pencalonan dan usulan besarnya imbalan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan Eksternal Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan. Untuk menjaga profesionalitas Perusahaan melakukan pemilihan Eksternal Auditor setiap tahun, dengan ketentuan satu KAP hanya boleh melakukan audit secara berurutan maksimal 3 tahun. Eksternal Auditor yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan opininya atas ketaatan laporan keuangan yang diaudit terhadap standar laporan keuangan yang berlaku.

Kode Etik

Keberadaan Code of Conduct Selaras dengan proses transformasi yang gencar dilakukan beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2010, Perum Perhutani telah berupaya mengembangkan dan/atau menerapkan Code of Conduct (Kode Etik) serta telah menghasilkan kebijakan

186

Perum Perhutani

In the third quarter of 2012, the BPK-RI carry out a preliminary examination on Trading Activity Forestry and Environmental Development Program for Fiscal Year 2011 and 2012 (sd Semester I) on the Perum Perhutani Unit III in Jakarta and West Java. Task number 108/ST/IXXX.3/06/2012 letter dated June 28, 2012. In the fourth quarter of 2012 has made the implementation of the General Audit of Financial Statements and Audit PKBLtahun book 2012 by Public Accounting Firm (KAP) with the following details: 1. Basic checks: State Enterprises Minister Letter No: S-340/MBU/2012 dated July 26, 2012. 2. Name of the Firm: Public Accounting Firm (KAP) Eddy & Siddharta Hendrawinata 3. Inspection time: November 2012 s / d First Quarter 2013. Coordination of External Auditor External auditors are independent parties and professionals who provide express an opinion about the fairness of the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. External Auditor appointed by the Owner Capital of candidates proposed by the Supervisory Board based on the recommendation of the Audit Committee, along with the reason the nomination and the amount of remuneration proposals. To ensure the independence and quality of examination appointed External Auditors should not have any conflict of interest with any level of company officials. Company to maintain professionalism elect External Auditor each year, with the provisions of the accounting firm to audit may only be a maximum of 3 years in a row. Appointed external auditor is responsible for delivering an opinion on the audited financial statements of compliance against the applicable financial reporting standards.

Code of Conduct

Existence Code of Conduct Aligned with the transformation process intensively conducted in recent years, since 2010, Perum Perhutani has been working to develop and / or implement the Code of Conduct (the Code) and has pro-



Code of Conduct sesuai dengan best practices. Keberaadaan Code of Conduct diharapkan menjadi Pedoman Kode Etik dan/atau merupakan salah satu tools Perusahaan dalam meningkatkan integritas insan Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi sehingga implementasi GCG dapat menjadi maksimal.

Pokok-Pokok Isi Code of Conduct Pada dasarnya, Code of Conduct mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, jajaran individu Perusahaan maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan Perusahaan, yang meliputi: • Etika Bisnis Perusahaan Etika Bisnis Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana sikap dasar perusahaan dalam berbisnis dengan semua stakeholders. Aktivitas perusahaan berdasarkan pada Nilainilai Perusahaan, BERMAKNA. Selain itu, menegaskan dan menjelaskan bawa Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para stakeholders, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. • Etika Kerja

duced a Code of Conduct policy in accordance with best practices. Keberaadaan Code of Conduct Code is expected to be guidelines and / or the company is one of the tools in improving the integrity of the human being on every level and the company level so that the organization can be a maximum of GCG implementation.

Principles of Contents Code of Conduct Basically, the Code of Conduct set of things that are the responsibility of the Company, the Company and the individual ranks of others who do business with the Company, which include: • Corporate Business Ethics Corporate Business Ethics is an explanation of how the company’s basic attitude in doing business with all stakeholders. Activities of the company based on company values, Meaningful. Additionally, confirms and explains bring the Company has a commitment to continue to build long-term relationships are mutually beneficial to the stakeholders, in accordance with the principles of good corporate governance. •

Kinerja dan citra perusahaan sangat berkaitan dengan perilaku individu. Individu sebagai penggerak utama perusahaan memiliki peran utama dalam mewujudkan kinerja dan citra perusahaan yang baik. Oleh karena itu setiap individu harus menyadari bahwa citra dan reputasi perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan. Karenanya Pedoman Perilaku juga berisi pedoman perilaku individu di dalam maupun di luar Perusahaan, pedoman berperilaku sebagai atasan dan pedoman berperilaku sebagai bawahan. • Komitmen terhadap hal-hal khusus. Merupakan pedoman mengenai hal-hal yang sifatnya khusus dan sangat penting dilaksanakan untuk menunjang pencapaian best practices penerapan GCG. Beberapa pedoman mengenai hal khusus yang ditetapkan menyangkut diantaranya:

Perum Perhutani

Work Ethic Performance and image of the company is related to individual behavior. Individual as the prime mover companies have a major role in realizing the performance and good corporate image. Therefore, every individual should be aware that the image and reputation of a company and determine the factors that affect the smooth operations and business continuity company. Therefore the Code of Conduct also provides guidance on the behavior of individuals inside and outside the company, the Code of Conduct as a guideline behave as a boss and a subordinate.

•

Commitment To Specific Things. A guideline of things that are special and very important implemented to support the achievement of best practices GCG. Some guidelines on


187


1. Pelaksanaan pengelolaan catatan, dokumen dan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Kewajiban untuk turut mengamankan dan menjaga, memelihara dan menggunakan harta benda Perusahaan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan. 3. Tidak mentolerir adanya praktek-praktek penjualan informasi dari orang dalam (insider trading) dan melakukan tindakan hukum atas pelaku insider trading. 4. Menghindari adanya transaksi benturan kepentingan maupun kegiatan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan. 5. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kerja dan melarang seluruh individu menjadi pengurus partai politik. 6. Melarang adanya tindakan pemberian hadiah/cinderamata, donasi, komisi maupun suap yang tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. 7. Pengungkapan Code of Conduct Bagi Seluruh pegawai 8. Pembuatan Buku Pedoman Perilaku Perusahaan Code Of Conduct (COC) Nomor 127/KPTS/DIR/2011 9. Sosialisasi Code Of Conduct (COC) 10. Pendistribusian Buku Pedoman Perilaku Perusahaan Code Of Conduct (COC) ke Setiap Karyawan Perum Perhutani. 11. Pendistribusian serta Pemasangan Plakat Code Of Conduct (COC) disetiap Kantor Perum Perhutani. 12. Review Penyempurnaan Pedoman Perilaku Perusahaan Code Of Conduct (COC) dengan Banstra dan Konsultan.

Upaya penegakan Code of Conduct • Pemantauan Pelaksanaan Pelaksaanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan yang ditunjuk dan Serikat Pekerja yang pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

188

Perum Perhutani

matters involving special set include: 1. Implementation of records management, document and information that is accurate, timely, and reliable. 2. Obligation to contribute to safeguard, maintain and use the property of the Company as well as possible in accordance with the provisions. 3. Not tolerate sales practices inside information (insider trading) and take legal action over insider trading. 4. Avoid any conflict of interest or activities that cause or potentially lead to a conflict of interest. 5. Not practical political activity in the workplace and prohibit all individuals into a political party officials. 6. Prohibits actions gift / souvenirs, donations, commissions and kickbacks that do not meet the principles of decency and fairness. 7. Disclosure Code of Conduct For All employees 8. Manual creation of Conduct Code Of Conduct (COC) No. 127/KPTS/DIR/2011 9. Socialization Code Of Conduct (COC) 10. Manual distribution of Conduct Code Of Conduct (COC) to Each Employee Perum Perhutani. 11. Plaque distribution and Installation Code Of Conduct (COC) in each office Perum Perhutani. 12. Review Completion Code of Conduct Code Of Conduct (COC) with Banstra and Consultant.

Enforcement Of Code Of Conduct • Monitoring Implementation Of implementation of Code of Conduct overseen by the Honor Council consisting of representatives from the Board of Trustees, Directors, Employees and Workers Union designated the formation and mechanism of action set forth in the Decree of the



• Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct Pelanggaran atas Code of Conduct dilaporkan pada Dewan Kehormatan atau Pimpinan Unit, dengan disertai bukti yang cukup. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti yang cukup dan identitas pelapor. Dewan Kehormatan wajib menindak lanjuti laporan yang valid dan memberikan perlindungan terhadap pelapor. • Sanksi atas Pelanggaran Code of Conduct. Sanksi pelanggaran Code of Conduct diberikan oleh Direksi atau pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pelanggaran dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Pengawas, sanksi diberikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Seluruh sanksi diberikan setelah ditemukan bukti nyata atas terjadinya pelanggaran.

Pernyataan Budaya Kerja Setiap individu Perusahaan diharuskan menanda tangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini saat terjadinya perikatan kerja individu dengan Perusahaan serta saat terjadinya revisi terhadap Pedoman Perilaku ini di masa yang akan datang. Perusahaan memiliki sistem nilai yang dianut dan dijalankan guna membangun budaya perusahaan. Filosofi dasar dalam membangun sistem nilai tersebut adalah “BERMAKNA” (uraian atas nilainilai filosofi ini telah dijelaskan pada bagian “Profil Perusahaan”).

Whistleblowing System Keberadaan Whistleblowing System Perum Perhutani dalam melakukan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu berpedoman pada Prosedur Kerja Pemeriksaan Khusus (Prosedur Kerja PK-SMPHT.18-003) dalam rangka Whistleblowing System. Prosedur kerja ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Pemeriksaan khusus adalah kegiatan pemeriksaan (audit) atas penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan perusahaan (Negara) maupun yang berpotensi untuk menjadi kerugian riil. Penyimpangan yang berindikasi merugikan Perum Perhutani mencakup :

Perum Perhutani

Board of Directors. • Reporting Code of Conduct Violations Violation of the Code of Conduct was reported on the Honorary Board or Head of Unit, accompanied by sufficient evidence. Reports of outsiders shall be acceptable so long supported adequate evidence and the identity of the complainant. Honorary Board shall follow up reports are valid and provide protection to whistleblowers. • Sanctions for Violation of Code of Conduct. Code of Conduct sanction violations given by the Board of Directors or the competent authorities according to applicable regulations. If the offense is committed by the Board of Directors and the Supervisory Board, sanction is given with reference to the applicable regulations. The whole sanctions imposed after the discovery of compelling evidence of the violation.

Work Culture Statement Each individual company is required to sign a statement of compliance and integrity on these guidelines as the Company’s engagement with the individual work as well as the revision of the Code of Conduct in the future. The Company has adopted the value system and executed to build the corporate culture. The basic philosophy in building the value system is “Meaningful” (description of the values this philosophy has been described in the section “Company Profile”).

Whistleblowing System Existence Whistleblowing System Perum Perhutani in doing Special Investigation / Specific Purpose guided by the Special Investigation Work Procedures (Procedures Work-SMPHT.18 PK003) in order Whistleblowing System. The work procedure is a guideline in the implementation of the special inspection activities carried out by the Internal Audit Unit (IAU). Special inspection is inspection activities (audit) the deviation is indicated adverse corporate finance (state) as well as the potential to be a real loss. Adverse deviations indicated Perhutanioffice include:


189


1. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagaimana ditetapkan dalam UU No 31 tahun 1999. 2. Tindak Pelanggaran Hukum Pidana lainnya. 3. Tindak Pelanggaran Hukum Perdata, Tindak penyimpangan yang melibatkan Pejabat/ Pegawai Perum Perhutani yang diharuskan menganti Kerugian –Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). 4. Tindak Pelanggaran Disiplin Pegawai Perum Perhutani sesuai dengan SK Direksi no. 200/ Kpts/Dir/2002. 5. Peraturan Pemerintah lainnya dan PeraturanPeraturan yang berlaku di Perum Perhutani.

Penyampaian laporan pelanggaran Untuk menciptakan organisasi yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kesetaraan serta Kewajaran), Perum Perhutani telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akan pelanggaran tersebut dapat berupa : 1. Surat Pengaduan Masyarakat. 2. Pengembangan temuan hasil pemeriksaan BPK,BPKP, KAP,Inspektorat BUMN dan Irjen Depertemen Kehutanan. 3. Pengembangan Temuan hasil pemeriksaan SPI. 4. Laporan adanya penyimpangan yang dikirim oleh Kantor Unit. 5. Laporan adanya penyimpangan yang dikirim oleh Kantor KPH dan KBM 6. Mass Media baik Elektronik maupun Cetak. Sedangkan untuk pelaporan yang berasal dari Insan Perum Perhutani belum ada pedoman khusus yang mengaturnya. Mengacu pada PKB.

Penanganan pengaduan Pengaduan yang ditindaklanjuti Pemeriksa SPI (atas dasar perintah Dirut) menjadi prioritas dan dilakukan pemeriksaan dengan lebih diutamakan untuk yang berhubungan dengan Kerugian atas keuangan /harta kekayaan Perum Perhutani, Pelayanan Perum Perhutani kepada Masyarakat, Partisipasi Perum Perhutani terhadap pembangunan Negara dan Pelanggaran disiplin Pegawai Perum Perhutani.

190

Perum Perhutani

1. Corruption (TIPIKOR) as stipulated in Law No. 31 of 1999. 2. Other Criminal Violations follow. 3. Civil Law Wrongful Acts, Acts of irregularities involving Officials / Employees who are required to change their Perhutanioffice-demand Treasury Loss / Indemnity Claims (TP / S). 4. Wrongful Acts Employee Discipline Perum Perhutani Directors in accordance with Decree no. 200/Kpts/Dir/2002. 5. Other Government Regulations and Rules applicable in Perum Perhutani.

Submission of Reports of Violations To create a clean organization in accordance with the principles of good corporate governance (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Equality and Fairness), Perum Perhutani has provided an opportunity to submit a report on the allegations of violation of business ethics, code of conduct, company rules and regulations the current legislation. Will report such violations may include: 1. Community Complaint letter. 2. Development of the CPC examination findings, BPK, KAP, and the state Inspector General Inspectorate Department of Forestry. 3. Development of SPI examination findings. 4. Reports of irregularities that are sent by the Unit Office. 5. Reports of irregularities that are sent by the Office of the KPH and KBM 6. Mass both Electronic and Print Media. As for the reporting that comes from Perum Perhutani Insan no specific guidelines that govern them. Referring to the CLA.

Handling of complaints Complaints followed Examiner SPI (on the basis of command CEO) is a priority and the preferred examination for losses related to the financial / property Perum Perhutani, Perum Perhutani Community Services, Perum Perhutani Participation to development and violations of discipline Employees



Dalam proses penyusunan prioritas aduan untuk dilakukan pemeriksaan, langkah awal dilakukan penelitian informasi yang ditujukan untuk mendapatkan petunjuk adanya bukti yang kuat atas penyimpangan yang diinformasikan. Tahapan ini belum merupakan kegiatan pemeriksaan. Kegiatan penelitian informasi ini meliputi : 1. Pengamatan (observasi), dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan yang sedang terjadi sebagaimana keadaan sebenarnya secara tersamar. 2. Pengujian, hasil pengamatan dilakukan dengan cara membandingkan kegiatan yang seharusnya. 3. Wawancara, dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan data adanya informasi penyimpangan. 4. Penelitian informasi guna memberikan petunjuk apakah cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan khusus atau tidak. Apabila informasi pelanggaran dianggap cukup bukti atas penyimpangan yang dilakukan, maka diadakan persiapan pemeriksaan khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT). Kegiatan persiapan pemeriksaan khusus ini meliputi Penetapan ruang lingkup pemeriksaan, Penetapan tenaga pemeriksa, Penetapan waktu pemeriksaan dan Penyusunan program pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT) meliputi kegiatan pendahuluan, Kegiatan pemeriksaan dilapangan, Pemaparan hasil pemeriksaan dan Laporan Akhir (Final Report). Hasil dari pemeriksaan khusus ini kemudian disusun menjadi Laporan hasil Pemeriksaan Khusus beserta rekomendasinya yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Utama.

Perkara Penting yang Dihadapi Oleh Perum Perhutani Perum Perhutani digugat perdata oleh PT Sapta Wahana Mulia (PT Perhutani Wahana Indutri) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara Nomor: 480/Pdt.G/12/PN.Jkt.Pst tanggal 22-10-2012, adapun gugatan PT Sapta Wahana Mulia (PT Perhutani Wahana Indutri) adalah gugatan ingkar janji/ wanprestasi atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama industri kayu Nomor 103/SJ/ Dir/2002-18/JV/X/2002 beserta perubahannya dan Perjanjian Kerjasama Industri Kayu Nomor 104/SJ/ Dir/2002-19/JV/X/2002 beserta perubahannya.

Perum Perhutani

State Perum Perhutani . In the process of prioritizing complaints for examination, the first step was research aimed to obtain information indicative of the strong evidence of the irregularities which informed. This stage has not been an inspection activities. This information research activities include: 1. Observations (observation), intended to determine the activities that are going on as the true state covertly. 2. Testing, the results of observations conducted by comparing the activity it should be. 3. Interviews, additional data is intended to get the information irregularities. 4. Research information in order to provide guidance whether strong enough to do a special examination or not. If the information is considered sufficient evidence of violations of the irregularities committed, then held a special examination or examination preparation-Up (PTT). This special examination preparatory activities include setting the scope of the inspection, inspectors Determination, determination and preparation of examination time inspection program. Implementation of the special inspection or examination-Up (PTT) include preliminary activities, field inspection activities, the results of exposure and Final Report (Final Report). The results of a special examination is then compiled into a report along with the recommendations of Special Investigation results are then reported to the Managing Director.

Important cases Faced By Perum Perhutani Perum Perhutani civil sued by PT Sapta rides Honor (PT Perhutani Vehicle industry was) in the Central Jakarta District Court Number Case Number: 480/ Pdt.G/12/PN.Jkt.Pst dated 22-10-2012, while the lawsuit PT Sapta Rides noble (PT Perhutani Vehicle industry was) is a lawsuit broken promise / defaults on the implementation of the timber industry cooperation agreement and its amendment No. 103/ SJ/Dir/2002-18/JV/X/2002 and Wood Industry Cooperation Agreement No. 104/SJ/Dir / 2002-19/


191


Bahwa perlu kami informasikan perkara gugatan wanprestasi oleh PT Sapta Wahana Mulia (PT Perhutani Wahana Industri) sudah pernah diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat dengan obyek sengketa dan pihaknya pada dasarnya sama (nebis in idem) serta telah mendapat putusan Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan memenangkan Perum Perhutani. Saat ini dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memasuki agenda sidang pembuktian dari Para Pihak. Potensi kerugian terhadap Perusahaan atas perkara ini adalah adanya tuntutan ganti rugi penggugat sebesar Rp 110.119.269.142,- .

JV/X/2002 and its amendment. That we need to inform the lawsuit by default PT Sapta rides Honor (PT Perhutani Vehicle Industry) has been submitted to the Central Jakarta District Court disputed and it is basically the same (nebis in idem) and has received the decision of the Supreme Court in the level of judicial review that has been and binding verdict won by Perum Perhutani. Currently in the process of litigation in the Central Jakarta District Court, entered the evidentiary hearing agenda of the Parties.

Potential loss to the company of this case is the plaintiff’s claim for damages amounting to Rp 110,119,269,142, -.

Akuntan Perusahaan •

Dalam rangka melaksanakan Audit atas laporan Keuangan konsolidasi Perum Perhutani tahun buku 2012, Pemilik Modal memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy & Siddharta (Kreston International)

•

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RPB, Dewan Pengawas telah menetapkan jumlah biaya Eksternal Auditor sebesar Rp770 juta ditambah biaya “out of pocket” untuk jasa audit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 termasuk untuk audit PKBL.

•

Tahun 2012 tersebut merupakan periode Pertama KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta (Kreston International) melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan, dimana 2 periode sebelumnya (tahun 2010 & 2011) menggunakan KAP Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton Firm)

192

Perum Perhutani

Company Accountant • In order to carry out the audit of the consolidated financial statements Perum Perhutani fiscal year 2012, the owner of Capital decided to appoint Public Accountant Hendrawinata, Eddy & Siddharta (Kreston International) • Pursuant to the authority granted by the RPB, the Supervisory Board has determined the total cost of the External Auditor Rp770 million plus expenses “out of pocket” for services audit the Company’s consolidated financial statements for the year ended December 31, 2012 including the Partnership for audit. • The year 2012 was a period of the first KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta (Kreston International) to audit the financial statements of the Company, of which 2 previous period (2010 & 2011) using KAP Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton Firm)



Teknologi Informasi

Information Technology

Pada tahun 2012, Perhutani telah menyusun MasterPlan TI Perhutani untuk tahun 2012 – 2016 yang disusun bersama dengan PT LAPI ITB (Institut Teknologi Bandung). MasterPlan TI disusun berdasarkan standar COBIT dimaksudkan sebagai panduan dan rujukan dalam mengembangkan dan mengelola Teknologi Informasi Perum Perhutani agar sejalan dengan proses bisnis perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Dalam MasterPlan tersebut diuraikan tentang Rencana Tata Kelola TI, Perbaikan Infrastruktur dan Pengembangan Aplikasi beserta Roadmap pencapaiannya.

In 2012, Perhutani has compiled Perhutani IT masterplan for the year 2012-2016 were compiled along with PT LAPI ITB (Institut Teknologi Bandung). IT Masterplan is based on COBIT standards are intended as a guide and reference in developing and managing Information Technology Perum Perhutani in line with the company’s business processes in order to achieve company goals. In the Master Plan are described on IT Governance, Infrastructure Improvement and Application Development Roadmap and its accomplishments.

Sebelum adanya MasterPlan tersebut, Perum Perhutani telah mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bersifat semi online seperti DKP Access juga aplikasi online yang berupa ERP Keuangan. Infrastruktur yang telah terbangun yaitu dengan mengadakan sambungan internet dengan kecepatan up to 3 Mbps pada Kantor Unit, KPH dan KBM. Perum Perhutani juga telah memiliki fasilitas Video Conference sebagai alternatif media untuk melaksanakan pertemuan antara pejabat di Kantor Pusat dengan pejabat di Kantor Unit ataupun sebagai sarana pengajaran jarak jauh di Pusdiklat SDM Perum Perhutani.

Before the advent of the masterplan, Perum Perhutani has developed applications that are semi online like DKP Access the online application form also ERP Finance. Infrastructure that has been built is with the internet connection with speeds up to 3 Mbps in the Unit Office, KPH and KBM. Perum Perhutani also have the facility of video conferencing as an alternative media to carry out a meeting between officials in the Central Office with officials at the Office of the Units or as a means of longdistance teaching in HR Training Center Perum Perhutani.

Manajemen Resiko Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari : A. Elemen Utama - Penetapan Konteks - Penilaian Risiko (Identifikasi, Analisa & Evaluasi) - Mitigasi risiko B. Elemen Pendukung - Komunikasi & Konsultasi - Pemantauan & Evaluasi Penyusunan strategi diperlukan untuk mengelola menjadi suatu sumberdaya yang tersedia dan dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta dapat mengelola risiko tersebut agar berada dalam tingkat yang dapat diterima. Tujuan dari Manajemen Risiko adalah meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan.

Perum Perhutani

Risk Management Risk management is a structured method of logically and systematically from a series of activities consisting of: A. Key Elements - Determination of Context - Risk Assessment (Identification, Analysis & Evaluation) - Mitigation of risk B. Supporting elements - Communication and Consultation - Monitoring & Evaluation Preparation of a strategy is needed to manage the available resources and can affect the company’s ability to achieve the goals and objectives, and to manage those risks that are within acceptable levels. The purpose of Risk Management is to minimize losses and increase the chance or chances in achieving corporate goals. Risk management can provide optimal benefits


193


Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagai bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perusahaan. Perum Perhutani berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan mengelola risiko dari setiap aktifitas pengelolaan hutan dan pengelolaan perusahaan baik yang bersifat rutin maupun insidentil harus selaras dengan standar serta peraturan perundangan yang berlaku guna pencapaian sasaran. KEGIATAN RUTIN Kegiatan rutin adalah kegiatan yang secara periodik dilaksanakan oleh Perum Perhutani meliputi :  Perencanaan SDH dan Perencanaan Perusahaan  Pembinaan SDH  Perlindungan SDH  Produksi Hasil Hutan  Industri dan Pemasaran Hasil Hutan  Wisata dan usaha lain  Umum dan SDM  Keuangan KEGIATAN INSIDENTIL Kegiatan insidentil adalah kegiatan diluar kegiatan rutin perusahaan yang sifatnya baru dan perlu penanganan khusus dan dipandang perlu untuk dilakukan kajian risiko. Kegiatan tersebut antara lain :  Pengembangan Usaha dan Kerjasama Bisnis  Investasi dalam rangka operasional perusahaan senilai ≥ Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

if applied early in the activity. Implementation of Risk Management as an integral part of the implementation of enterprise management system. Perum Perhutani is committed to implementing Risk Management by managing the risk of any forest management activities and management companies both routine and incidental needs to be aligned with the standards and regulations that apply to the achievement of targets. Routine Activities Routine activities are activities that are carried out periodically by Perum Perhutani include: • Planning and Corporate Planning SDH • Development of SDH • SDH Protection • Production of Forest Products • Manufacture and Marketing of Forest Products • Tourism and other business • General and HR • Finance Activities Incidental Incidental activities are routine activities outside the company who are new and need special handling and it is necessary to do the risk assessment. These activities include: • Business Development and Business Cooperation • Investment in operational order ≥ company worth Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah)

 Pembentukan unit bisnis baru

• The establishment of a new business unit

 Pembentukan Anak Perusahaan

• Establishment of Subsidiary

 Pembentukan perusahaan patungan

• Establishment of a joint venture

194

Perum Perhutani



ANALISIS INTERNAL Internal Analysis

ANALISIS EKSTERNAL External Analysis LINGKUNGAN MAKRO Macro Environtment

EVALUASI PELAKSANAAN RJP

INDUSTRI Industry

RJP Implementation Evaluation

ISU STRATEGIK EKSTERNAL

EVALUASI KINERJA Performance Evaluation

EVALUASI KOMPONEN ORGANISASI

Organization Component Evaluation

ISU STRATEGIK INTERNAL

External Strategic Issue

Internal Strategic Issue

KONDISI PORTOFOLIO Portfolio Condition

Bisnis saat Ini Current Business

EVALUASI MISI DAN VISI Mission and Vision Evaluation

CORPORATE STRATEGIC DIRECTION Portfolio Bisnis Masa Depan

Strategi Jangka Panjang (Stategic Objectives) Asumsi

Assumption

Strategi Perusahaan (Stategic Initiatives)

Manajemen Risiko

Risk Management

Program dan Proyeksi Keuangan Program and Financial Forecast

Kebijakan Perusahaan

Corporate Policy

Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation Done on the Effectiveness of the Risk Management System

Direksi serta seluruh jajaran karyawan Perum Perhutani berkomitmen untuk mengelola risiko dari setiap aktivitas organisasi secara rasional dan berkesinambungan guna pencapaian sasaran perusahaan yang selaras dengan standar, program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku.

Board of Directors and all employees of Perum Perhutani is committed to managing the risks of each activity in a rational and sustainable organization in order to achieve corporate objectives are aligned with the standards, government programs and applicable legislation.

Hasil pengukuran kinerja sistem Manajemen Risiko yang tersosialisasi di seluruh jenjang organisasi dan secara berkesinambungan melakukan pemantauan serta kaji ulang terhadap pelaksanaan sistem Manajemen Risiko di Perum Perhutani guna pencapaian peningkatan berkelanjutan

Results of performance measurement system that socialized risk management at all levels of the organization and continues to monitor and review the implementation of risk management systems in order to achieve Perum Perhutani continuous improvement in every line organization that answers

Perum Perhutani


195


pada setiap lini organisasi yang menjawab setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam pelaksanaan sistem Manajemen Risiko ini.

any developments and changes that occur in the implementation of the risk management system .

Untuk menjamin efektifitas sistem manajemen risiko yang sudah berjalan, dilakukan kaji ulang terhadap sistem yang sudah berjalan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas pokok untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen Risiko diterapkan pada aktifitas perusahaan secara menyeluruh, mengingat risiko dapat terjadi pada setiap bagian perusahaan berkenaan dengan aktivitasnya.

To ensure the effectiveness of the risk management system has been running, conducted a review of existing systems to determine the suitability, adequacy and effectiveness of the principal to achieve the defined goals. Risk Management applied to the activities of the company as a whole, given the risks can occur in any part of the company with respect to its activities.

Risiko terdapat pada tindakan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (asset) dan proses pengelolaannya berikut aktivitas pengendalian yang ada. Risiko-risiko kritis dan signifikan yang tidak tertangani akan berdampak pada pencapaian tujuan dari setiap bagian. Kegagalan pencapaian tujuan pada masing-masing bagian akan berpengaruh langsung pada tidak terpenuhinya sasaran perusahaan secara menyeluruh, baik terhadap sasaran strategis, operasional, finansial, maupun pembentukan citra perusahaan.

Risk management measures contained in the utilizing its resources (assets) and the following management’s control activities. Critical risks and significant untreated will result in the achievement of the purpose of each part. Failure to achieve the goal of each piece will impact directly on the non-fulfillment of the company’s overall goals, both against strategic objectives, operational, financial, and corporate image formation.

Metode kaji ulang yang dilakukan adalah melalui monitoring risiko, evaluasi risiko, dan koordinasi dan konsultasi.

Methods of the review is done is through risk monitoring, risk evaluation, and coordination and consultation.

Monitoring Risiko adalah melaksanakan pengawasan atas semua proses dari awal sampai akhir atas metode yang dipakai untuk mengetahui keefektifan respon yang dipilih atau adanya risiko yang diambil. Karena risiko bisa berubah setiap saat maka perlu dilakukan Kaji ulang dapat dilakukan terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko, proses Manajemen Risiko atau pengendalian risiko.

Risk monitoring is to supervise the whole process from start to finish on the method used to determine the effectiveness of the response is selected or the risks taken. Because of the risk can be changed at any time it is necessary to review may be done on the framework of Risk Management, Risk Management process or risk control.

Evaluasi Risiko adalah proses untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko dan kemudian ditentukan apakah peringkat risiko dapat diterima atau ditolerir.

Risk evaluation is the process of comparing the results of the risk analysis with risk criteria and then determined whether the risk ratings can be accepted or tolerated.

Koordinasi dan Konsultasi adalah kegiatan komunikasi dengan pihak-pihak terkait pada setiap tahapan secara terus menerus dalam rangka kelancaran proses Manajemen Risiko.

Coordination and consultation is a communication activities with stakeholders at every stage continuously in order to smooth the process of Risk Management.

Untuk memastikan berjalannya proses Manajemen Risiko maka disusun Bagan Alur & Tata Hubungan Kerja sebagai berikut :

To ensure passage of the risk management process developed and Procedures Flow Chart of Employment as follows:

196

Perum Perhutani



Bagan Alur & Tata Hubungan Kerja

Procedure Flow Chart & Employment

Risiko-risiko yang dihadapi perusahaan

Risks Faced by The Corporate

1) Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional kegiatan.

1) Operational Risk Operational risk is the risk that is partly due to inadequate or failed internal processes, people and systems, or external problems that affect the operational activities.

Perum Perhutani


197


Risiko operasonal dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang melekat (inherent) pada setiap kegiatan aspek operasional yang meliputi proses pengadaan sampai dengan proyek/investasi mulai beroperasi. 2) Risiko Finan sial Risiko Finansial adalah risiko yang diterima perusahaan terhadap aspek finansial meliputi perhitungan Analisa Biaya (NPV, IRR, BCR, PBP) dan perhitungan lainnya. Risiko finansial terjadi jika kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau jika tidak selesai tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Sehingga dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan investasi perlu perhitungan yang matang dalam penganggaran dan pendapatan. 3) Risiko Legal dan Kepatuhan Risiko legal adalah risiko yang muncul karena tindakan atau tuntutan hukum terhadap perusahaan menyangkut aspek yuridis, legalitas, perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku baik eksternal maupun internal.

Upaya untuk mengelola risiko tersebut Risiko adalah suatu kegiatan yang akan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun finansial dan dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Setelah mengetahui definisi dari risiko tersebut selanjutnya komitmen dari setiap Risk Owner dalam praktek organisasi untuk memiliki sikap Budaya Sadar Risiko (risk culture) dalam mengelola risiko di mana risiko dibahas dan dipertimbangkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan suatu kegiatan yang mengandung risiko, melalui alternatif akan menghentikan risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, menunda risiko atau menerima risiko itu sendiri. Upaya yang dilakukan Tim Manajemen Risiko Perum Perhutani dalam mengelola risiko perusahaan baik dalam kegiatan rutin maupun insidentil (yang bersifat investasi) yaitu dengan menyusun Dokumen Manajemen Risiko hasil kajian berdasarkan fakta di lapangan yang meliputi Kajian Kelayakan Operasional (KKO), Kajian Kelayakan Legal dan Kepatuhan (KKL), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) serta Kajian lainnya, yang terdiri dari :

198

Perum Perhutani

Operational risk can lead to financial loss directly or indirectly, and the potential losses for the loss of opportunity to earn profits. This risk is inherent risk (inherent) in every activity which includes the operational aspects of the procurement process until the project / investment start operating. 2) Financial Risk Financial risk is the risk that the company received financial aspects include the calculation of Cost Analysis (NPV, IRR, BCR, PBP) and other calculations. Financial risk occurs if the activity does not go according to plan, or if not completed on time and according to budget. So in an activity related to the investment needs calculation in budgeting and revenue.

3) Legal Risk and Compliance

Legal risk is the risk arising from the actions or lawsuits against the company concerning legal aspects, legal, legislation and regulations that apply both external and internal.

Efforts To Manage These Risks Risk is an activity that will cause harm, both physically and financially, and can affect the company’s ability to achieve its goals and objectives. After learning the definition of the risk of further commitment of each organization’s Risk Owner in practice to have an attitude of Cultural Literacy Risk (risk culture) in managing risk where risk is discussed and considered as part of the decision making is a risky activity, through alternative would be to stop the risk , reducing the risk, transfer risk, the risk of delaying or accept the risk itself.

Efforts made Perhutanioffice Risk Management Team in managing enterprise risk in both routine and incidental activities (which are investment) is by compiling the results of the Risk Management assessment based on the facts on the ground which includes the Operational Feasibility Study (Marines), Feasibility Studies Legal and Compliance ( KKL), Financial Feasibility Study (KKF) and the other study, which consists of:



1) Identifikasi Risiko Suatu kegiatan untuk mengetahui faktor-faktor risiko dan untuk mendapatkan gambaran apa saja yang timbul dalam suatu aktivitas usaha yang akan dilaksanakan. Adapun faktorfaktor risiko yang dominan misalnya : risiko bisnis, risiko keuangan, risiko legal dan risiko operasional.

1) Identification of Risk

2) Penilaian/Pengukuran Risiko Suatu proses untuk menentukan/mengukur skala prioritas yang mungkin terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut, dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerugian (dampak) dan kemungkinan (probabilitas) terjadinya risiko tersebut sehingga dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan Manajemen Risiko melalui Peta Risiko yang penggambaran dua dimensi status risiko (Dampak x Probabilitas). • Dampak (consequence) adalah akibat dari suatu peristiwa yang mempengaruhi sasaran organisasi. Suatu dampak dapat dipastikan tetapi juga tidak dapat dipastikan, demikian pula dapat bersifat positif juga dapat bersifat negatif. • Probabilitas adalah ukuran untuk menyatakan harapan terjadinya suatu peristiwa yang dinyatakan dalam persen (%) dalam skala antara 0 - 100. Angka 0 berarti tidak mungkin terjadi dan 100 berarti pasti terjadi.

2) Assessment / Risk Measurement A process to determine / measure the scale of priorities that may occur and the impact of such risks, by looking at how big the potential losses (impact) and likelihood (probability) that the occurrence of these risks can be properly prioritize the implementation of risk management planning through Map two-dimensional depiction of the risk status of the risk (probability x impact).

3) Mitigasi Risiko Perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mengurangi probabilitas dan atau dampak risiko yang terdiri dari rekomendasi upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian, tata waktu rekomendasi tersebut untuk segera dilaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab atas rekomendasi tersebut.

3) Risk Mitigation

4) Monitoring Risiko Melaksanakan pengawasan atas semua proses dari awal sampai akhir atas metode yang dipakai untuk mengetahui keefektifan respon yang dipilih atau adanya risiko yang diambil.

4) Risk Monitoring Exercise supervision over all the process from start to finish on the method used to determine the effectiveness of selected response or the risk taken.

5) Evaluasi Risiko Proses untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko dan kemudian ditentukan apakah peringkat risiko dapat diterima atau ditolerir.

Perum Perhutani

An activity to determine the risk factors and to get an idea of what that arise in a business activity that will be implemented. The risk factors are dominant such as: business risk, financial risk, legal risk and operational risk.

• The impact (consequence) is the result of an event that affects the organization’s objectives. An impact can be ascertained but it also can not be ascertained, can be positive as well as can also be negative. • Probability is a measure to express the hope that the occurrence of an event expressed in percent (%) in scale between 0-100. Number 0 means that is unlikely to happen and 100 means it must happen.

Treatment or measures aimed at reducing the probability and impact of risks or consisting of the efforts made recommendations to minimize the risk of loss, planning time such recommendations to be implemented and who is responsible for the recommendation.

5) Evaluation of Risk Process to compare the results of risk analysis with risk criteria and then determined whether the risk ratings can be accepted or tolerated.


199


6) Kaji Ulang Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas pokok untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kaji ulang dapat dilakukan terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko, proses Manajemen Risiko atau pengendalian risiko. 7) Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan komunikasi dengan pihak-pihak terkait pada setiap tahapan secara terus menerus dalam rangka kelancaran proses Manajemen Risiko.

6) Review Activities undertaken to determine the suitability, adequacy and effectiveness of the principal to achieve the defined goals. The review may be done on the framework of Risk Management, Risk Management process or risk control. 7) Coordination and Consultation Communication activities with stakeholders at every stage continuously in order to smooth the process of Risk Management.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Komitmen dan Konsistensi Perum Perhutani terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup, dikukuhkan melalui salah satu Kebijakan Strategis tahun 2010 “Keberpihakan kepada Lingkungan”

Commitment and Consistency of Perum Perhutani to social and environmental responsibility, confirmed by one of the Strategic Policy in 2010 “Siding with the Environment”

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Corporate sustainability will only be guaranteed if the company pay attention to the social and environmental dimensions.

Secara konsisten, Perum Perhutani dalam pelaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR), difokuskan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

In implementing Corporate Social Responsibility (CSR), Perum Perhutani is focused on the Partnership and Community Development (PKBL) as well as Social and Environmental Responsibility consistently.

Program CSR Perum Perhutani dalam pelaksanaannya sesuai kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan asas manfaat, keadilan, efisiensi dan efektifitas serta sumber dana yang tersedia.

In its implementation, Perum Perhutani’s CSR program in accordance with the company’s ability to consider the principle of utility, equity, efficiency and effectiveness as well as the available financial resources.

Program CSR – PKBL:

CSR Program - PKBL:

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan CSR yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

In the dissemination and implementation of CSR activities that benefit can be felt directly by the public..

Melaksanakan program CSR melalui dana Program Kemitraan/dana bergulir dan lebih diutamakan kepada calon mitra yang menghasilkan produk unggulan daerah/ ciri khas daerah dan dikhususkan untuk masyarakat di sekitar hutan.

Implementing CSR programs through the Partnership Program funds / revolving funds and preferred to the prospective partners who produce flagship product / regional characteristics and devoted to forest communities.

Penyaluran dana bergulir diarahkan untuk membantu wirausaha kecil sehingga menjadi wira usaha yang berintegritas, tangguh, profesional dan mandiri sekitar masyarakat desa hutan.

Revolving funds geared to help small entrepreneurs to be entrepreneurial with integrity, strong, professionals, and independent around the forest villagers.

Lembaga masyarakat Desa hutan merupakan bentuk sinergi antara masyarakat sekitar hutan dan Perum Perhutani.

200

Perum Perhutani

Forest village community institutions is a form of synergy between forest communities and Perum Perhutani.



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 (“PERMEN 05”), tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (“PKBL”) dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diwajibkan ikut berpartisipasi aktif untuk pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan menanggulangi kemiskinan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”).

Partnership and Community Development Program Based on the Minister of State Owned Enterprises RegulationNo. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 (“Minister Regulation 05”), about the Partnership Program between the State-Owned Enterprises and the Small Business and the Environmental Assistance Program (“PKBL”) and in order to implement corporate social responsibility, PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as the State Owned Enterprises (SOEs), are required to actively participate in community empowerment, through increased employment, business opportunities and reduce poverty through the Partnership and Community Development Program (“PKBL”)

.A. Program Bina Lingkungan Sinergi BUMN/ Swasta

A. Synergy of Community Development Program and SOEs/Private

I.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sejak tahun 2009 Perum Perhutani telah melakukan sinergi baik dengan BUMN maupun dengan Pihak swasta dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan melalui penanaman hutan rakyat, rehabilitasi pantai atau penanaman lahan kritis yang tersebar di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan total luas 2.019.38 Ha dengan jumlah pohon tertanam 1.747.541 pohon. Peristiwa Penting : 1. Pada tanggal 18 Juli 2012 Perum Perhutani dan PT Astra Internasional Tbk telah melakukan MoU dalam Penanaman Hutan di Kawasan Sentul Eco-Edu Tourism Forest di Kabupaten Bogor. 2. Pada 18 Juli 2012 Perum Perhutani dan KIFC (Korea) telah melakukan MoU dalam Penanaman Hutan di Kawasan Sentul Eco-Edu Tourism Forest di Kabupaten Bogor. 3. Pada 18 Juli 2012 Perum Perhutani dan PT PT Surveior Indonesia telah melakukan MoU dalam Penanaman Hutan di Kawasan Sentul Eco-Edu Tourism Forest di Kabupaten Bogor. 4. Pada tanggal 20 November 2012 Perum Perhutani dan PT Angkasa Pura (Persero) telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dana penanaman dalam Penghijauan Lahan Kritis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kodya Kupang seluas 50 Ha dengan jumlah pohon tertanam 50 ribu pohon dan di Kabupaten Soe seluas 150 Ha dengan jumlah pohon tertanam 150 ribu pohon dengan tujuan mengembalikan Cendana di bumi Nusa Tenggara Timur.

Perum Perhutani

I.

Since 2009, Perum Perhutani has done a good synergy with the SOEs or with private parties in implementing the Community Development Program through community forest planting, or planting coastal rehabilitation of degraded land spread in Banten, West Java and East Java, with a total area of 2,019,38 Ha by the number of trees planted 1,747,541 trees. Significant Events: 1. On July 18, 2012, Perum Perhutani and PT. Astra International Tbk has conducted MoU on the Forest Cultivation in Sentul Eco-Edu Forest Tourism Zone in Bogor Regency. 2. On July 18, 2012, Perum Perhutani and KIFC (Korea) has conducted MoU in the Forest Cultivation in Sentul Eco-Edu Forest Tourism Zone in Bogor Regency. 3. On July 18, 2012, Perum Perhutani and PT. Surveior Indonesia has conduct MoU in the Forest Cultivation in Sentul Eco-Edu Forest Tourism Zone in Bogor Regency. 4. On 20 November 2012, Perum Perhutani and PT. Angkasa Pura (Persero) has entered into an investment fund Cooperation in East Nusa Tenggara Critical Areas Greening located in Kupang with an area of 50 hectares and a total number of trees planted 50 thousand trees and in the Soe Regency of 150 ha by the number of trees planted 150 thousand trees with the aim of restoring the Cendana in East Nusa Tenggara earth.


201


Pada tanggal 26 November 2012 Perum Perhutani dan PT PANN (Persero) telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dan penanaman dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pantai Sederhana Muara Gembong Ujung Karawang seluas 30 Ha dengan jumlah pohon tertanam 99.000 pohon. Pada tanggal 21 Desember 2012 Perum Perhutani dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah melakukan Perjanjian Kerjasama dan Penanaman Hutan di Kawasan Sentul Eco-Edu Tourism Forest di Kabupaten Bogor.

5. At the date of 26 November 2012, Perum Perhutani and PT. PANN (Persero) has done a Cooperation Agreement and planting in the Mangrove Forest Rehabilitation in Sederhana Beach, Muara Gembong, Ujung, Karawang in an area of 30 hectares with a total number of trees planted 99,000 trees. 6. On December 21, 2012, Perum Perhutani and PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has done and Cooperation Agreement in the Forest Cultivation in Sentul Eco-Edu Forest Tourism Zone in Bogor Regency.

Perum Perhutani sebagai Koordinator BL Sektor Pelestarian Alam dan Lingkungan

B. Perum Perhutani as BL Coordinator of Nature and Environment Sector

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-235/MBU/2012, tanggal 20 Juni 2012, diputuskan 8 koordinator BL Peduli yaitu : Peduli Bencana Alam, Peduli Kesehatan, Peduli Pendidikan, Peduli Sarana dan Prasarana Umum dan Rumah Layak Huni, Peduli Pelestarian Alam dan Lingkungan, Peduli Pasar Murah, Peduli Daerah Tertinggal dan Peduli Pulau-pulau Terpencil. Perum Perhutani ditunjuk sebagai koordinator sektor Pelestarian Alam dan Lingkungan.

Based on the decision of the Minister of SOEs Number: SK-235/MBU/2012, dated June 20, 2012, decided 8 coordinator of BL Care which is: Care for Natural Disasters , Care for Health, Care for Education, Care for Public Infrastructure and Livable Home, Care for Nature Conservation and Environment, Care for Thrift Shop, Care for Disadvantaged Regions and Care for Isolated Islands. Perum Perhutani is appointed as the coordinator of the Conservation of Nature and Environment sectors.

5.

6.

B.

Secara umum program sektor Pelestarian Alam & Lingkungan terdiri dari kegiatan rehabilitasi lahan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk usaha produktif. Kegiatan rehabilitasi lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatannya antara lain rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman pohon-pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS), Hutan Lindung, Kawasan Pantai dan tepi mata air. Sedangkan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan untuk usaha produktif, kegiatannya antara lain : Pembangunan Hutan Rakyat, penanaman holtikultura dan empon-empon/ umbi-umbian yang ditanam diantara pohonpohon dengan pola tumpangsari atau agroforestry. Untuk melaksanakan Program Pelestarian Alam dan Lingkungan, Perum Perhutani selaku koordinator menunjuk beberapa operator kegiatan. Penunjukan beberapa lembaga berdasarkan kompentensi dalam bidang penanaman pohon dan kepeduliannya terhadap

202

Perum Perhutani

In general, the Conservation of Nature and Environment sector program consists of the land rehabilitation activities and improving the quality of the environment for productive efforts. The land rehabilitation activities is an effort to restore, maintain and improve the functioning of land so that carrying capacity, productivity and its role in supporting life system is maintained. Its activities include the rehabilitation of degraded land by planting trees in Watershed (DAS), Protected Forest, Coastal Zone and edge springs. While the environment quality improvement activities for productive efforts, the activities among other: Development of Forestry, horticulture and planting of spices/roots which planted between the trees with pattern of intercropping or agroforestry. To implement the Conservation of Nature and Environment Program, as coordinator , Perum Perhutani designate some operators of activities. Appointment of several institutions based on competence in the field of tree planting and



1.

2.

pelestarian alam dan lingkungan. Beberapa lembaga yang ditunjuk sebagai operator kegiatan adalah : PT Inhutani I (Persero), PT Inhutani II (Persero), PT Inhutani IV (Persero), PT BUMN Hijau Lestari I, PT BUMN Hijau Lestari II, Lembaga Studi Mangrove (Kesemat) Universitas Diponegoro, SMK Negeri I Kehutanan Tuban dan Mangrove Center Tuban. Dasar Pelaksanaan Kegiatan - Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara - Peraturan Menteri BUMN No.05 / MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan - Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-235/ MBU/2012 tentang BUMN Peduli 2012, tanggal 20 Juni 2012. - Surat Menteri BUMN no.S-648/ MBU/2012, tentang BL peduli 2012, tanggal 14 November 2012.

1. Basic Implementation Activities - Act No.19 Year 2003 on State-Owned Enterprises - Regulation of the Minister of SOEs No.05 / MBU/2007, dated April 27, 2007 on the Partnership Program of SOEs with the Small Business and Environmental Assistance Program - Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises Number SK-235/MBU/2012 on SOEs Care of 2012, dated June 20, 2012. - Letter of the Minister of SOEs no.S-648/ MBU/2012, about BL Care 2012, dated November 14, 2012. 2. Aims and Objectives

Maksud dan Tujuan Maksud Program BL Peduli 2012 sektor Pelestarian Alam dan Lingkungan untuk membantu secara aktif memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus mensukseskan program Pemerintah dalam penanaman 1 milyar pohon dengan memanfaatkan dana yang disisihkan dari sebagian laba BUMN dengan tujuan agar kondisi lingkungan semakin baik dan kemampuannya dalam mendukung kehidupan dapat optimal yang pada akhirnya dapat menekan terjadinya bencana-bencana alam dan kerusakan lingkungan.

3. Pelaksanaan Program Perum Perhutani sebagai Koordinator Program BL sektor Pelestarian Alam dan Lingkungan telah menunjuk beberapa operator dalam pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kerjasa Sama dan Penugasan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan meliputi : a.

care for nature conservation and environment. Some institutions designated as operator activities are: PT INHUTANI I (Persero), PT INHUTANI II (Persero), PT INHUTANI IV (Persero), PT. BUMN Hijau Lestari I, PT. BUMN Hijau Lestari II, Mangrove Studies Institute (KeSEMaT) Diponegoro University , SMK Negeri I Kehutanan Tuban and Mangrove Center Tuban Tuban.

Rehabilitasi DAS Citarum dan DAS Citanduy Provinsi Jawa Barat dan DAS Ciujung Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh PT BUMN Hijau Lestari I seluas 3.833 Ha dengan jumlah pohon tertanam 1.533.097 pohon tersebar di 2 Provinsi yaitu Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, Bandung Baratn Bandung Selatan dan Provinsi Banten di Kabupaten Lebak.

Perum Perhutani

BL Care 2012 Program on Conservation of Nature and Environment sector intention is to actively help improve environmental conditions as well as success of the Government’s program of 1 billion trees planting by using funds set aside from the profits of SOEs in order to make the better environmental conditions and its ability to support life can be optimized in turn can suppress the occurrence of natural disasters and environmental degradation.

3. Implementation Program

Perum Perhutani as BL Program Coordinator for Conservation of Nature and Environment has appointed several operators in the implementation of activities through kerjasa Same and Assignment Agreement by involving local communities in the implementation of the activities include: a. Citarum River Basin and Citanduy River Basin rehabilitation Province of West Java and Ciujung River Basin Province of Banten conducted by PT. BUMN Hijau Lestari I in an area of 3,833 hectares with 1,533,097 trees planted scattered in 2 Province of West Java Province in Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Sumedang, West Bandung and South Bandung Regencies and while in Banten Province were in Lebak Regency. Laporan Tahunan | Annual Report | 2012

203


b.

Rehabilitasi DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dilaksanakan oleh PT BUMN Hijau Lestari II seluas 934 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 560.400 pohon tersebar di 2 Provinsi yaitu Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri dan Jawa Timur di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan Madiun.

b. Bengawan Solo River Basin and Brantas River Basin rehabilitation in Central Java Province and East Java Province held by PT BUMN Hijau Lestari II in an area of 934 hectares with 2,560,400 trees planted spread over 2 province of Central Java Province in Wonogiri Regency and East Java Province in Trenggalek, Tulungagung, Kediri and Madiun Regencies.

c.

Rehabilitasi Hutan Mangrove Kawasan Pantai Utara Jawa dilaksanakan oleh Kesemat Undip seluas 38 Ha dengan jumlah pohon tanam sebanyak 176.750 pohon tersebar di Kabupaten, Brebes, Demak, Jepara, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Rembang dan Semarang.

c. Mangrove Forest Rehabilitation of North Java Area implemented by Kesemat Undip in an area of 38 hectares with 176,750 trees planted scattered in Brebes, Demak, Jepara, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Rembang and Semarang Regencies.

d.

Rehabilitasi Lereng Merapi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Kagama Universitas Gadjah Mada seluas 26 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 13.000 pohon.

d. Merapi slopes rehabilitazion, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region conducted by the Kagana of University of Gadjah Mada covering 26 hectares with 13,000 trees planted.

e.

Pembangunan Hutan Pendidikan, SMK Negeri 1 Kehutanan Tuban, Provinsi Jawa Timur seluas 4 Ha dengan jumlah pohon tertanam 4.400 pohon

e. Education Forest Development, SMK Negeri 1 Kehutanan Tuban, East Java Province with an area of 4 hectares with 4,400 trees planted.

f.

Rehabilitasi mangrove kerjasama dengan Mangrove Center Tuban terletak di Kabupaten Tuban dan kabupaten Rembang seluas 22 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 22.000 pohon.

f. Mangrove rehabilitation in cooperation with Tuban Mangrove Center located in Tuban Regency in an area of 22 hectares with a total number of 22,000 trees planted.

g.

Rehabilitasi Hutan Lindung pada kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh PT Inhutani II (Persero) seluas 300 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 120.000 pohon tedapat di Kabupaten Bengkayang.

g. Forest rehabilitation in the forest areas of West Kalimantan conducted by PT INHUTANI II (Persero) covering 300 hectares with 120,000 trees planted in Bengkayang Regency.

h.

Rehabilitasi Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh PT Inhutani IV (Persero) seluas 300 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 129.360 pohon terdapat di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.

h. Rehabilitation of Local Protected Areas of West Sumatra Province conducted by PT INHUTANI IV (Persero) covering 300 hectares with 129,360 trees planted in Agam and Tanah Datar Regencies.

i.

Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menunjuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sebagai pelaksana seluas 200 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 100.000 pohon.

i. Critical Land Rehabilitation in Belu regency, East Nusa Tenggara Province to appoint Perum Perhutani Unit II of East Java, as the executor of 200 hectares with 100,000 trees planted.

j.

Rehabilitasi Mangrove dan lahan kritis seluas 210 Ha dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 258.000 pohon yang dilaksakan oleh PT Inhutani I (Persero) terdapat di Kabupaten

j. Mangrove and critical land rehabilitation in an area of 210 hectares with a total number of trees planted as many as 258,000 trees which conducted by PT. INHUTANI I (Persero) contained

204

Perum Perhutani



Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan. k.

Pengembangan Tanaman Porang di bawah tegakan Jati di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah seluas 520 Ha dengan jumlah pohon ter tanam 2.080.000 pohon.

in Mamuju Regency of West Sulawesi Province and South and Tana Toraja Regency of South Sulawesi Province. k. Porang plants development under Teak stands in Blora Regency, Central Java Province with an area of 520 hectares with 2,080,000 trees planted.

Komitmen dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Commitment and Occupational Health and Safety Policy

Perum Perhutani berkomitmen dan terlibat secara aktif untuk melaksanakan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dengan mengendalikan bahaya dan potensi bahaya.

Perum Perhutani is committed and actively involved in implementing Occupational Safety & Health (K3) to control hazards and potential hazards.

Komitmen tersebut dicapai melalui usaha bersama antara manajemen dan karyawan :

The commitment is achieved through a collaboration between management and employees:

1. Menempatkan K3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari;

1. Placing K3 as an integral part of the implementation of the company’s day-to-day activities;

2. Melaksanakan sistem kerja yang menjamin keselamatan pada seluruh tingkatan aktivitas perusahaan;

2. Implement a working system that ensures safety at all levels of the company’s activities;

3. Memahami dan bertanggungjawab terhadap keselamatannya sendiri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan terhadap orang lain;

3. Understand and be responsible for his own salvation and that no action could result in injury to another person;

4. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan keteladanan agar seluruh karyawan dapat berperilaku dan bekerja secara selamat dan sehat;

4. Conduct sosialization, training, and models so that all employees can behave and work in safe and healthy;

5. Melakukan identifikasi dan antisipasi bahaya serta tanggap mencegah dan mengendalikannya;

5. To identify and anticipate hazards and response to prevent and control it;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk menentukan efektivitas kebijakan dan program;

6. To monitor and evaluate the implementation of the Occupational Health and Safety systems to determine the effectiveness of policies and programs;

7. Memberikan pelayanan kesehatan akibat hubungan kerja sesuai dengan peraturan perusahaan.

7. Providing health services due to employment in accordance with company regulations.

Dalam setiap aktivitas operasionalnya, Perum Perhutani senantiasa memperhatikan dan melaksanakan aspek yang berkaitan dengan K3. Sepanjang tahun 2012, kegiatan K3 yang dilaksanakan meliputi: • Penyediaan alat perlindungan diri (APD) dan alat pemadam kebakaran (APAR) • Melakukan tera ulang secara berkala terhadap APAR yang ada, sesuai ketentuan yang berlaku

In any operational activity, Perum Perhutani always consider and implement aspects related to K3. Throughout the year 2012, K3 activities undertaken include:

Perum Perhutani

• Provision of personal protective equipment (APD) and fire extinguishers (APAR) • Perform periodic calibration of the existing fire extinguisher, in accordance with the regulation.


205


• Membuat dan memasang rambu-rambu berupa anjuran dan peringatan disetiap stasiun pabrik dan bengkel umum serta ditempattempat yang rawan kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK)

• Creating and installing signs in the form of advice and warnings on each factories station and public workshops and in places that are prone to accidents in order to prevent the occurrence of accidents and occupational diseases (PAK)

• Mengaktifkan kegiatan/peran P2K3 dengan:

• Enabling activities / roles of P2K3 with:



Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam penggunaan peralatan kerja dan APD

- Conducting outreach and counseling to employees to increase awareness and discipline in the use of work equipment and APD



Melakukan pengawasan pemakaian APD

- Supervising the use of APD



Memberikan sanksi berupa teguran/peringatan kepada karyawan yang tidak disiplin dalam pemakaian APD

•

Menyediakan biaya khusus untuk K3 dan biaya kesehatan karyawan dalam RKAP

- Provide sanction of reprimand / warning to employees who are not disciplined in the use of APD • Provide special charge to K3 and health costs of employees in RKAP

•

Menyediakan pelayanan kesehatan .

• Provide health services.

•

Mengikutkan semua karyawan dalam program Jaminan Asuransi Tenaga Kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pelayanan Kesehatan.

• Quote all employees into Employment Insurance Security programs in form of Insurance Accident Security, Death Benefit, Old Age Security, Guaranteed Health Care.

Perum Perhutani lebih mengedepankan tindakan preventif dalam melaksanakan K3, melalui pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan membekali tenaga kerja dengan pengetahuan/konsep K3 sebelum memulai pekerjaan. Pekerja juga diwajibkan memakai peralatan safety sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Perum Perhutani emphasizes preventive actions to implement the K3, through the prevention of accidents and equip the workforce with the knowledge / concepts K3 before starting work. Workers are also required to wear safety equipment in areas of their respective

1.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Berdasarkan jenis kelamin, karyawan Perum Perhutani didominasi oleh karyawan laki-laki, yang mencapai 55%. Hal ini tidak terkait dengan adanya diskriminasi gender, namun lebih banyak karena karakteristik kegiatan lapangan. Dalam proses rekruitmen, pengangkatan, penjenjangan karir karyawan, dan sistem remunerasi, Perusahaan tidak melakukan kebijakan yang diskriminatif.

1. Gender Equality and Employment Opportunities By gender, Perum Perhutani employees dominated by male employees, which reached 55%. It is not related to gender discrimination, but more because of the characteristics of the field activities. In the process of recruitment, appointment, employee career development and remuneration systems, the Company does not undertake discriminatory policies.

Sepanjang tahun 2012, tidak pernah ada laporan terjadinya tindak diskriminasi yang terkait dengan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, afiliasi politik, kebangsaan maupun status sosial di unit kerja. Dengan demikian, tidak terdapat dampak negatif terhadap keuangan Perusahaan terkait dengan kesetaraan gender dan kesempatan kerja.

206

Perum Perhutani

Throughout the year 2012, there was never any reports of discrimination related to race, religion, color, sex, political affiliation, nationality or social status in the work unit. Thus, there is no negative impact on the Company’s financial related to gender equality and employment opportunities.



2.

Sarana dan Keselamatan Kerja

2. Means and Safety

Perum Perhutani berkewajiban untuk melindungi keselamatan tenaga kerjanya, terutama yang lokasi pekerjaannya atau sifat pekerjaannya memiliki risiko tinggi. Perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri (APD), meliputi helm, sarung tangan, masker, sepatu dan alat pelindung kebisingan untuk karyawan di pabrik, serta masker dan sarung tangan untuk pekerja yang selalu terkontak dengan bahan-bahan kimia (pestisida,herbisida). Perhutani juga memasang rambu-rambu K3 sebagai rambu peringatan, serta bendera dan spanduk K3.

Perum Perhutani’s obligation to protect the safety of its workforce, especially the work location or nature of the work is high risk. The company has been providing personal protective equipment (APD) including helmets, gloves, masks, boots and protective gear noise to employees at the plant, as well as masks and gloves to workers who are always in contact with chemicals (pesticides, herbicides). Perhutani also put up signs K3 as warning signs, as well as flags and banners K3.

Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Responsibilities To Consumers

Direktorat Pemasaran sebagai pelaksana proses bisnis di Perum Perhutani telah merealisasikan Corporate Social Responsibility (CSR) sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi nomor : 893/KPTS/Dir/2005 tentang Pedoman Warung Kayu tanggal 29 Desember 2005.

Marketing Directorate as managing business processes in Perum Perhutani has realized a Corporate Social Responsibility (CSR) since 2005 with the issuance of Decree of Board of Director numbers 893/ KPTS/Dir/2005 Wood Shoop Guidelines dated December 29, 2005.

Perum Perhutani membuka skema Warung Kayu dalam rangka untuk membantu perajin kayu menyusul tingginya harga kayu di pasaran. Warung Kayu ini merupakan cara Perum Perhutani untuk mengatur distribusi penjualan kayu Jati kepada para perajin karena sebagian besar kayu dikuasai oleh pengusaha. Pada Warung Kayu tersebut, Perum Perhutani menyiapkan sebanyak 20% dari total produksi Kayu Jati Perum Perhutani.

Perum Perhutani open Wood Shoop scheme in order to help the wood crafter following a high price on wood in the market. The wood shop is a great way to organize the distribution of Perum Perhutani Teak wood sales to the crafters because most of the wood held by businessmen. At the Wood Shop, Perum Perhutani set up as many as 20% of the total production of Perum Perhutani Teak wood.

Dengan berdirinya Warung Kayu ini, Perum Perhutani berharap agar perajin mampu bangkit dan dapat meningkatkan produktivitasnya dan memperluas jaringan pasar untuk retail.

With the establishment of Wood Shop, Perum Perhutani hope that crafters can get up and be able to increase productivity and expand the market for the retail network.

Selain itu, untuk menjamin hubungan baik dengan para konsumen. Sejak tahun 2010 Perum Perhutani telah mengembangkan Program Customer Relationship Management, yang merupakan strategi pengelolaan hubungan dengan konsumen yang memperhatikan persyaratan yang diminta pelanggan untuk mendapatkan tingkat kepuasan pelanggan yang diinginkan. Implementasi strategi ini terdiri atas beberapa program atau rencana aksi, yakni:

In addition, to ensure a good relationship with the consumer, since 2010, Perum Perhutani has developed a Customer Relationship Management program, which is a relationship management strategy with the consumer that takes into account which the customer requirements demanded to get the desired level of customer satisfaction. Implementation of this strategy consists of several programs or action plans, namely:

•

Mendisain Sistem Kerja Customer Relationship

• Designing Customer Relationship Work Systems

•

Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan

• Implement Customer Satisfaction Survey

•

Menerapkan Produk Branding

• Implement Product Branding

Perum Perhutani


207

Tata Kelola Perusahaan| Good Corporate Governance Selama 3 tahun pelaksanaan didapatkan hasil survei kepuasan pelanggan bahwa perkembangan kepuasan pelanggan selalu meningkat seperti pada tabel hasil survei sebagai berikut : No

KBM

NILAI BOBOT (INDEKS) KEPUASAN

KATEGORI KEPUASAN

RESPONDEN YG MENJAWAB PUAS

TDK PUAS

During the 3 years of the implementation of the customer satisfaction survey showed that the development of customer satisfaction ever-increasing as showed on survey results as in the following table:


KATEGORI KEPUASAN


TAHUN 2010

TDK PUAS


KATEGORI KEPUASAN

TAHUN 2011


TDK PUAS

TAHUN 2012

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Korporat

71.89

Puas

77.4

22.6

76.29

Puas

87.26

12.74

91.63

Sangat Puas

91.87

8.13

1

Sar Kayu

68.13

Puas

70

30

78.39

Puas

89.82

10.18

95.91

Sangat Puas

93.13

6.87

2

INDUSTRI NON KAYU

70.34

Puas

67

33

79.84

Puas

95.43

4.57

88.99

Sangat Puas

95.38

4.63

3

INDUSTRI KAYU

74.9

Puas

87

13

75.12

Puas

86.78

13.22

98.65

Sangat Puas

94.09

5.91

3

INDUSTRI KAYU

74.9

Puas

87

13

75.12

Puas

86.78

13.22

98.65

Sangat Puas

94.09

5.91

4

JLPL

71.18

Puas

76

24

72.96

Puas

77.47

22.53

75.94

Puas

82.68

17.32

208

Perum Perhutani


%


Laporan Keuangan Financial Reports

Perum Perhutani


209

Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement Dan Laporan Auditor Independen And Independent Auditor’s Report Perum Perhutani dan Entitas Anak/And Subsidiaries 31 Desember/December 2012 , 2011 dan/and 2010

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS Halaman/ Page Surat Pernyataan Direksi

Directors’ Statement Letter

Laporan Keuangan Konsolidasian

Independent Auditors’ Report

Laporan Auditor Independen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements 1–2

Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

3

Consolidated Statements of Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

4

Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

5

Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

6 – 124

Notes to Consolidated Financial Statements

PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK

PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 December 2012, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes

31/12/2012 Rp

ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang Usaha Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 39.955.453.655, Rp 25.611.749.278 dan Rp 14.101.686.618 pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Persediaan Uang muka dibayar Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Aset lancer lainnya Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Tanaman belum menghasilkan Aset tetap Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 819.615.899.683, Rp 756.332.049.039 dan Rp 690.703.098.893 pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 Aset pajak tangguhan Biaya ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

31/12/2011 (Disajikan Kembali / Restated) Rp

01/01/2011 (Disajikan Kembali / Restated) Rp CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents Trade receivables Net off allowance for impairment of trade receivables of Rp 39,955,453,655, Rp 25,611,749,278 and Rp 14,101,686,618 at December 31, 2012, 2011 and 2010 Inventories Advance payments Prepaid expenses Prepaid taxes Other current assets Total Current Assets

2d,3 2e 2f,4,40

827.066.696.931

782.611.633.635

914.128.294.666

179.134.991.069

193.752.991.044

177.567.523.135

2g,2h,5 6,40 7 2r,8a 9

539.660.874.850 27.936.311.450 9.927.387.223 127.760.446.573 54.669.659.689 1.766.156.367.785

566.747.110.802 34.851.202.818 11.098.013.036 50.817.426.645 23.172.763.827 1.663.051.141.807

358.658.942.952 23.624.698.717 9.419.270.838 44.304.515.497 16.888.996.653 1.544.592.242.458

2j, 10 2k,2l,11

2.848.821.309 539.553.596.385

386.246.588.510

298.247.376.904

2r,8e 2n, 12 13,39

75.950.232.631 33.482.576.664 25.869.274.604 677.704.501.593

78.633.918.253 33.638.166.271 26.439.202.041 524.957.875.075

60.347.848.373 39.939.517.315 16.115.177.701 414.649.920.293

Deferred tax assets Deferred charges Other non-current assets Total Non-Current Assets

2.443.860.869.378

2.188.009.016.882

1.959.242.162.751

TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

NON – CURRENT ASSETS Immature Plantations Fixed Assets, net off accumulated depreciation of Rp 819,615,899,683, Rp756,332,049,039 and Rp 690,703,098,893 at December 31, 2012, 2011 and 2010

The accompanying notes to consolidated financial statement are an integral part of these consolidated financial statements.

1



PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 December 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)



126.971.769.890 71.136.166.601 1.590.552.587 50.445.146.832 149.545.084.332 48.967.024.776 30.909.015.810

127.221.696.139 59.770.422.269 2.901.030.513 30.852.519.975 113.529.522.483 20.742.409.712 16.381.461.040

6.299.999.999 31.199.253.046 4.406.992.807 24.354.684.423 139.186.640.762 48.021.882.871 55.770.983.112

CURRENT LIABILITIES Bank loans Account payables Other liabilities to state Advance on Sales of Forest Product Accrued expensess Taxes payable Other current liabilities

479.564.760.828

371.399.062.131

309.240.437.020

Total Current Liabilities

9.667.589.237 26.035.978.831 99.902.727.149 2.747.479

7.787.452.565 22.706.252.559 113.873.192.782 10.182.377.165

30.167.591.854 15.254.013.829 85.351.640.135 -

NON-CURRENT LIABILITIES Reforestation fund Advance on operational cooperation Employee benefit obligations Other long term liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

135.609.042.696

154.549.275.071

130.773.245.818

Total Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas

615.173.803.524

525.948.337.202

440.013.682.838

Total Liabilties

Catatan/ Notes

31/12/2012 Rp

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank Utang usaha Liabilitas lain kepada Negara Uang muka penjualan hasil hutan Biaya masih harus dibayar Utang pajak Liabilitas lancar lainnya

14 15 16 17 18 2r,8b 19

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Dana reboisasi Uang muka kerjasama operasional Kewajiban imbalan kerja Liabilitas jangka panjang lainnya

EKUITAS Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal – Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebesar Rp 700.000.000.000 Cadangan umum Cadangan tujuan Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

20 21 2o, 22 23

Equity Attributable To Owners Of The Entity 700.000.000.000 866.647.783.033 64.652.038.663

700.000.000.000 740.759.328.373 64.652.038.663

700.000.000.000 590.229.584.365 64.652.038.663

Capital – separated from Government Rp 700,000,000,000 General use retained earnings Spesificied use retained earnings

202.149.873.704

149.762.903.334

156.044.744.008

Unspecified use retained earnings

1.833.449.695.400

1.655.174.270.370

1.510.926.367.036

(4.762.629.546)

6.886.409.310

8.302.112.877

NON-CONTROLLING INTEREST

Jumlah Ekuitas

1.828.687.065.854

1.662.060.679.680

1.519.228.479.913

Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

2.443.860.869.378

2.188.009.016.882

1.959.242.162.751

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

KEPENTINGAN NON PENGENDALI

24

2b, 26



2



PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 31 December 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes

2012

2011 (Disajikan Kembali/ Restated

2010 (Disajikan Kembali/ Restated

Rp

Rp

Rp

Pendapatan usaha

2p, 28

3.555.951.151.000

Beban pokok penjualan

2p, 29, 39,40

Laba bruto Beban usaha Beban distribusi Beban administrasi Beban hutan lindung Jumlah beban usaha

30 31 32

Laba (Rugi) Usaha Pendapatan/(beban) lain-lain Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain

33 34

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Manfaat (beban) pajak penghasilan Kini Tangguhan Jumlah Laba sebelum bagian non pengendali (Laba) rugi bersih yang dapat diatribusikakan kepada pemilik PT Perhutani Alam Wisata (1%) PT Anugerah Kimia (45%) Laba komprehensif lainnya Jumlah laba komprehensif periode berjalan

2q, 8c 2q, 8c

2b 2b

3.144.313.481.551

2.787.176.210.654

Revenue

(2.679.388.238.568)

(2.268.915.222.358)

(2.049.177.641.301)

Cost of goods sold

876.562.912.432

875.398.259.193

737.998.569.353

Gross profit

151.992.054.713 535.536.678.088 842.045.637 688.370.778.438

139.861.935.378 669.465.148.498 2.014.731.098 811.341.814.974

124.956.803.896 472.746.124.713 1.863.340.734 599.566.269.343

188.192.133.994

64.056.444.219

138.432.300.010

Total Operating Expense

120.247.544.932 (44.517.909.758) 75.729.635.174

139.984.266.163 (20.911.237.321) 119.073.028.842

84.498.730.617 (17.189.711.663) 67.309.018.954

Other income (expense) Other income Other expense Finance cost

263.921.769.168

183.129.473.061

205.741.318.964

Profit (loss) before taxes

(64.170.381.176) (2.683.685.622) (66.854.066.798)

(54.517.112.750) 19.724.766.290 (34.792.346.460)

(41.057.451.750) (8.630.720.166) (49.688.171.916)

Income tax (loss) benefit Current tax Deferred tax Total

197.067.702.370

148.337.126.601

156.053.147.048

Income before Non-controlling interest

47.549.099 5.034.622.235 5.082.171.334 -

9.282.591 1.416.494.142 1.425.776.733 -

(1.033.910) (7.369.130) (8.403.040) -

202.149.873.704

149.762.903.334

156.044.744.008


Operating expense Distibution expense Administration expense Protected forest expense

Profit attributable to: PT Perhutani Alam Wisata (1%) PT Anugerah Kimia (45%) Other comprehensive income Current year net income


3


138.028.403.334 (12.139.948.674)*) 866.647.783.033

700.000.000.000

64.652.038.663

64.652.038.663

64.652.038.663

64.652.038.663

Cadangan Tujuan/ Appropriated Retained Earning

202.149.873.704 202.149.873.704

(5.515.000.000) (150.529.744.008) 149.762.903.334 149.762.903.334 (11.734.500.000) (138.028.403.334)

(6.312.976.966) (151.511.447.178) 156.044.744.008 156.044.744.008

157.824.424.144

Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earning

(6.566.867.522)*) (5.082.171.334) (4.762.629.546)

(1.415.703.567) 6.886.409.310

8.403.040 8.302.112.877

8.293.709.837

Kepentingan Non Pengendali/ Noncontrolling interest

(5.515.000.000) 148.347.199.767 1.662.060.679.680 (11.734.500.000) (18.706.816.196) 197.067.702.370 1.828.687.065.854

(6.312.976.966) 156.053.147.048 1.519.228.479.913

1.369.488.309.831

Total/Total



4


Subsidiaries’ accumulated loss Current comprehensive income Balance as of December 31, 2012

Dividend year 2010 Partnership program and community development General reserve Appropriated retained earning Current comprehensive income Balance as of Decemeber 31, 2011 Partnership program and community development General reserve Appropriated retained earning

Dividend year 2010 Partnership program and community development General reserve Appropriated retained earning Current comprehensive income Balance as of December 31, 2010

Balance as of December 31, 2009

PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 31 December 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

*) Dampak koreksi atas rugi tahun-tahun lalu yang disajikan kembali pada PT PAK dan PT Palawi, entitas anak / Effect of restatement accumulated loss of PT PAK and PT Palawi, Subsidiaries

150.529.744.008 740.759.328.373

151.511.447.178 590.229.584.365

438.718.137.187

Cadangan Umum/ General reserve

700.000.000.000

700.000.000.000

Pembagian laba tahun 2010: PKBL Cadangan Umum Cadangan Tujuan Laba rugi komprehensif tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2010

Pembagian laba tahun 2010: PKBL Cadangan Umum Cadangan Tujuan Laba rugi komprehensif tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2011 PKBL Cadangan Umum Cadangan Tujuan Non Pengendali Rugi entitas anak tahun-tahun lalu Laba rugi komprehensif tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2012

700.000.000.000

Saldo per 31 Desember 2009

Modal Saham/ Share Capital

PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 31 December 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2012 / December 31, 2012


1 Januari 2011 / January 1, 2011

Rp

Rp

Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Penerimaan pendapatan lainnya Pembayaran kepada pemasok dari pihak ketiga Pembayaran beban operasi Pembayaran pajak Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

3.603.612.418.424 108.593.854.022

3.136.361.282.971 127.528.853.930

2.735.009.934.800 66.162.667.066

(2.552.871.136.877) (753.327.619.068) (112.888.786.040)

(2.204.769.110.074) (1.125.449.038.042) (33.792.384.307)

(2.003.337.183.933) (734.181.139.519) (18.357.225.693)

293.118.730.461

(100.120.395.522)

45.297.052.721

Payment to third party suppliers Payment of operating expenses Tax payment Net cash provided from (use for) operating activities

(284.589.260.234) (9.667.589.237) 67.757.238.241 -

(139.825.159.845) (17.569.478.969) 409.300.000 -

(84.108.117.967) (9.231.858.382) 256.051.131.167

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Acquisition of fixed assets Reforestation fund Disposal of fixed assets Investment on securities

(226.499.611.230)

(156.985.338.814)

162.711.154.818

Net cash provided from (use for) investing activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan aset tetap Dana reboisasi Penjualan aset tetap Penempatan pada surat berharga Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembagian laba Penerimaan (pembayaran) hutang bank

(11.734.500.000)

(5.515.000.000)

(6.312.976.966)

(249.926.249)

120.921.696.140

401.744.677

Kenaikan liabilitas jangka panjang

(10.179.629.686)

10.182.377.165

116.634.659

(22.164.055.935)

125.589.073.305

(5.794.597.630)

44.455.063.296

(131.516.661.031)

202.213.609.909

Kas dan bank pada awal tahun

782.611.633.635

914.128.294.666

711.914.684.757

Kas dan bank pada akhir tahun

827.066.696.931

782.611.633.635

914.128.294.666

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipt from customer Non operating income


CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Dividend payment Bank payabele receiving and (payment) Net Increase of long term noncurrent assets Net cash provided from (use for) financing activities Net increase (decrease) in cash and bank Cash and cash equivalents at beginning of the year Cash and cash equivalents at ending of the year


5 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / INDEX OF NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENTS Halaman Umum / General 7 Kebijakan Akuntansi / Accounting Policy 19 Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents 45 Piutang Usaha / Trade Receivables 46 Persediaan / Inventories 50 Uang Muka Dibayar / Advance Payment 51 Biaya Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses 51 Perpajakan / Taxation 52 Aset Lancar Lainnya / Other Current Assets 56 Tanaman Belum Menghasilkan / Immature Plantation 58 Aset Tetap / Fixed Assets 59 Biaya Ditangguhkan / Deferred Charges 62 Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non Current Assets 63 Utang Bank / Bank Loans 64 Utang Usaha / Acccount Payables 66 Liabilitas Lain Kepada Negara / Other Liabilites to State 67 Uang Muka Penjualan Hasil Hutan / Advance on Sales of Forest Product 67 Biaya Yang Masih Harus Dibayar / Accrued Expenses 68 Liabilitas Lancar Lainnya / Other Current Liabilities 69 Dana Reboisasi / Reforestation Fund 69 Uang Muka Kerjasama Operasional / Advance on Operational Cooperation 70 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja / Employee Benefit Obligations 72 Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Long Term Liabilities 78 Modal / Capital 78 Distribusi Saldo Laba / Share Capital 79 Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling Interest 79 Informasi Mengenai Pihak-Pihak Berelasi / Information on Related Parties 80 Pendapatan Usaha / Revenue 81 Beban Pokok Penjualan / Cost of Good Sold 82 Beban Distribusi / Cost of Distribution 86 Beban Umum dan Administrasi / General and Administration Cost 87 Beban Hutan Lindung / Cost of Protected Forest 89 Pendapatan Lain-lain / Other Income 89 Beban Lain-lain / Other Expenses 89 Potensi Sumber Daya Hutan (tidak diaudit) / Potential of Forest Resources (Unaudited) 90 Liabilitas Kontijensi dan Komitmen / Contingent Liabilities and Commintments 91 Manajemen Risiko Keuangan / Financial Risk Management 116 Manajemen Risiko Permodalan / Capital Risk Management 121 Penyajian Kembali Atas Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010 / Restatement of 2011 and 2010 Financial Report 121 Reklasifikasi Akun / Reclassification 122 Otorisasi Atas Laporan Keuangan / Authorization of Financial Statement 124

6


PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 desember 2012 2011, dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1.

PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM a. Pendirian

1.

GENERAL a. Establishment

Perum Perhutani, selanjutnya disebut “Perusahaan”, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1972 yang diubah dengan PP Nomor 36 Tahun 1986. Pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Dengan diterbitkannya PP ini, peraturan yang mendasari terbentuknya Perum Perhutani diatur kembali, yaitu dengan PP Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), bentuk Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perusahaan (Persero). Perubahan status ini dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah Nomor 3 tanggal 2 Juli 2001 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan Nomor C-05080. HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Agustus 2001. Pada tahun 2003 bentuk Perusahaan kembali berubah menjadi Perusahaan Umum Negara sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Perubahan ini telah dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 67. Sebagian telah diubah dan diatur kembali dengan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan negara, dimana Wilayah kerja Perusahaan meliputi seluruh hutan Negara yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Perum Perhutani, hereinafter referred to as "Company", was established by Government Regulation (PP) No. 15 of 1972 which is amended by Government Regulation No. 36 Year 1986. In 1998, the Government issued Government Regulation No. 13 Year 1998 on Perusahaan Umum (Perum). With the publication of this decree, the rules underlying the establishment of Perum Perhutani was set back, by Government Regulation No. 53 Year 1999 about General State Forestry Company (Perum Perhutani). Based on Government Regulation No. 14 of 2001 dated March 23, 2001 on Form Transfer of State Forestry General Company (Perum Perhutani), the form changed from Company to Persero. This status changing are outlined in the deed Imas Fatimah No. 3 dated July 2, 2001 and has received approval from the Minister of Justice and Human Rights Decree No. C-05 080. HT.01.01.TH.2001 dated August 7, 2001. In 2003 the company changed into the Perusahaan Umum Negara in accordance with the Company's Regulation Number 30 of 2003 about the General State Forestry Company (Perum Perhutani). This change has been noted in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 67 year 2003. Some part of it has changed and re-arranged by the PP. 72 of 2010 concerning the Perusahaan Umum (Perum) Forestry countries where the Company's working area covers the entire state forest located in Central Java, East Java and West Java.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan Sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

b. Company’s Aim and Purpose In accordance with Article 11 of Government Regulation (PP) No. 72 of 2010 concerning the Perusahaan Umum(Perum) State Forestry, the aims and objectives of the Company are:

1.

Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari dan tata kelola Perusahaan yang baik.

1.

Organizing efforts aimed at public benefit in the form of supply of goods and / or services related to forest management and forest products of high quality at an affordable price by the community based on the principles of sustainable forest management and good corporate governance.

7


PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 desember 2012 2011, dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1.

PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM (Lanjutan) b. Maksud dan Tujuan Perusahaan (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued) b. Company’s Aim and Purpose (Continued)

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, pengembangan agroforestri, membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/atau hutan tanaman rakyat dan perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

2.

To achieve the aims and objectives in paragraph 1, the Company has main business activities: forest governance and forest management planning, forest management, including the use, environmental services, the use of timber and non-timber forest product collection and not wood, forest rehabilitation and reclamation, forest protection and nature conservation, management of forest products into raw materials or finished materials, education and training in the field of forestry, research and development in the field of forestry, agroforestry development, building and developing community forests and / or forest smallholder’s crop and trade in forest products and its own production and the production of others.

3.

Selain kegiatan usaha, Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa: a. Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, property, pergudangan pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya alam lainnya.

3.

In addition to main business activities, Company may carry on business as: a. Potential optimization efforts for resources owned trading house, agroindustrial complex, agribusiness, property, warehousing tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, mining, quarrying, telecommunications infrastructure, utilization of water resources and other natural resources. b. Other business activities in accordance with the company’s aim and purpose.

b.

Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

c. Jenis Unit Usaha Perusahaan berkantor pusat di Jakarta. Kegiatan usaha pokok Perusahaan sebagaimana diuraikan di atas dijalankan melalui 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat dan Banten, serta 2 (dua) Pusat yaitu: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani (Puslitbang Perhutani) di Cepu, Jawa Tengah dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat SDM) di Madiun Jawa Timur.

c. Type of Business Unit The company is headquartered in Jakarta. Main business activities of the Company as described above, are run through the 3 (three) business units which are Unit I Central Java, East Java Unit II and Unit III West Java and Banten, as well as 2 (two) following centers: Center for Research and Development Perhutani (Puslitbang Perhutani ) in Cepu, Central Java and the Centre for Education and Training Human Resources (HR Training Center) in Madiun East Java.

8


PERUM PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 desember 2012 2011, dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1.

PERUM PERHUTANI AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For Years Ended December 31, 2012, 2011 and 2010 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM (Lanjutan) c. Jenis Unit Usaha (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued) c. Type of Business Unit (Continued)

1.

Unit I Jawa Tengah Unit I Jawa Tengah berkantor pusat di Semarang. Wilayah Unit I dibagi menjadi 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), 6 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) dan Biro Perencanaan dan Pengembangan di Salatiga. KBM terdiri dari 2 KBM Industri Kayu (IK) Cepu dan Brumbung, 1 KBM Industri Non Kayu (INK) Brumbung, 1 KBM Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lain (AEJ), sebelumnya bernama KBM Wisata Benih dan Usaha Lain (WBU), 2 KBM Pemasaran Cepu dan Tegal. KBM Industri kayu memiliki 2 pabrik gergajian mesin di Cepu dan Brumbung, KBM Industri Non Kayu memiliki 4 pabrik gondorukem dan terpentin yaitu PGT Cimanggu, PGT Winduaji, PGT Sepuran dan PGT Paninggaran serta 1 pabrik minyak kayu putih di Gundih, 1 pabrik Sutra Alam Candiroto di Kedu Utara dan pengolahan madu di Pati.

1.

Unit I Central Java Unit I is headquartered in Central Java, Semarang. The area is divided into 20 Unit KPH, 6 KBM and the Bureau of Planning and Development at Salatiga. KBM consists of 2 KBM Timber (IK) and Brumbung Cepu, 1 KBM Non Timber (INK) Brumbung, 1 KBM Agroforestry Ekowisata and Other Services (AEJ), formerly named KBM Travel Seed and Other Business (WBU), 2 KBM Marketing Cepu and Tegal. KBM Industries sawn timber has 2 factories and machines in Cepu Brumbung, Non Timber Industry KBM has 4 factories and turpentine are gondorukem Cimanggu PGT, PGT Winduaji, PGT and PGT Paninggaran Sepuran and 1 mill in Gundih eucalyptus oil, 1 mill Candiroto in Natural Silk North Kedu and processing honey in Pati.

2.

Unit II Jawa Timur. Unit II Jawa Timur berkantor pusat di Surabaya. Wilayah Unit II dibagi menjadi 23 KPH, 3 KBM Pemasaran (KBM Sar) yang berlokasi di Bojonegoro, Madiun dan Probolinggo, 1 KBM Industri Kayu (KBM IK) yang berlokasi di Gresik, 1 KBM Industri Non Kayu (KBM INK) yang berlokasi di Tandes dan 1 KBM AEJ dan 1 Biro Perencanaan yang berlokasi di Malang. Disamping itu terdapat 6 pabrik gergajian mesin di Ngawi, Saradan, Jatirogo dan Bojonegoro serta 3 pabrik gondorukem dan terpentin di Jember, Kediri dan Lawu Ds, serta 2 pabrik minyak kayu putih di Mojokerto dan Madiun.

2.

Unit II East Java Unit II of East Java headquartered in Surabaya. Unit II region is divided into 23 KPH, 3 KBM Marketing (KBM Sar) located in Bojonegoro, Madison and Probolinggo, 1 KBM Wood Industry (KBM IK) located in Gresik, 1 KBM Non Timber Industry (KBM INK) located in Tandes and 1 and 1 KBM AEJ Planning Bureau which is located in Manchester. Besides, there are 6 machines in the mill sawn Ngawi, Saradan, Jatirogo and Bojonegoro and 3 factories gondorukem and turpentine in Jember, Kediri and Lawu Ds, and 2 plant eucalyptus oil in Mojokerto and Madiun.

3.

Unit III Jawa Barat dan Banten. Unit III Jawa Barat dan Banten berkedudukan di Bandung. Wilayah unit III Jawa Barat dan Banten dibagi menjadi 14 KPH, 3 KBM yaitu KBM Pemasaran, KBM Industri, KBM AEJ, 1 Biro Perencanaan dan Pusat Perlebahan Nasional (Pusbahnas) di Parung Panjang Bogor. Unit III Jawa Barat dan Banten memiliki Pabrik Gondorukem dan Terpentin PGT Sindangwangi di KPH Bandung Utara.

3.

Unit III West Java and Banten Unit III West Java and Banten based in Bandung. Regional unit of West Java and Banten III is divided into 14 KPH, 3 KBM is KBM Marketing, KBM Industries, KBM AEJ, 1 Bureau of Planning and National Beekeeping Centre (Pusbahnas) in length Parung Bogor. Unit III West Java and Banten has Gondorukem and Turpentine Factory PGT KPH Sindangwangi in North Bandung.

9



1.


UMUM (Lanjutan) c. Jenis Unit Usaha (Lanjutan)

1.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara pasal 11 “Wilayah kerja Perusahaan meliputi seluruh hutan Negara yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, kecuali Kawasan Hutan Konservasi”. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/Kpts/Dir/2010, tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani, pelaksanaan Kelola Bisnis Mandiri (KBM) dipimpin oleh General Manager dan Kelola Sumber Daya Hutan dipimpin oleh seorang Administratur Perum Perhutani (Administratur/KKPH).

GENERAL (Continued) c. Type of Business Unit (Continued) Refers to Government Regulation no. 72 of 2010 concerning in Perum State Forestry Article 11 "working area company covers the entire state forest which are located in Central Java, East Java, West Java and Banten provinces, except the Forest Conservation". Based on Director Letter No. 060/Kpts/Dir/2010, about Organizational Structure of Perum Perhutani, Kelola Bisnis Mandiri (KBM) is headed by the General Manager and Manage Forest Resources is led by a Perum Perhutani Administrator (Administrator / KKPH).

d. Luas Kawasan Hutan

d. Forest Areas

Luas kawasan hutan wilayah-wilayah kerja tersebut per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut

Work vast forest areas per December 31, 2012, are as follows:


Wilayah Kerja / Working Area

Unit I Jawa Tengah / Centra Java Unit II Jawa Timur / East Java Unit III Jawa Barat dan / West Java and Banten Jumlah / Total

Hutan Produksi /Production Forest (Ha)

Hutan Lindung /Preserve Forest (Ha)

Hutan Cagar Alam /Preserve Forest (Ha)

551.283

84.464

-

Taman Nasional & Hutan Wisata / National Park & Tourism Forest (Ha) -

816.118

314.403

228.216

-

1.358.737

445.208 1.812.609

232.217 631.084

228.216

677.425 677.425

1.354.850 3.349.334

e. Pemasaran Dalam Negeri

Jumlah / Total

635.747

e. Domestic Marketing

Pelaksanaan penjualan dalam negeri dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 995/Kpts/Dir/2007 dan telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 629/Kpts/Dir/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan Kayu Bundar Jati dan Rimba. Hal-hal penting yang berkaitan dengan penjualan kayu dalam negeri meliputi:

Implementation of domestic sales made by referring to the Director Decree of Perum Perhutani No. 995/Kpts/Dir/2007 and amended by Director Decree of Perum Perhutani No. 629/Kpts/Dir/2009 dated December 21, 2009 about Guidelines for Domestic Sales Round Teak Timber and Forest. Important matters relating to the sale of timber in the country include:

10



1.


UMUM (Lanjutan) e. Pemasaran Dalam Negeri (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued) e. Domestic Marketing (Continued)

1. Metode penjualan dalam negeri yaitu: - Penjualan dengan perjanjian kontrak - Penjualan langsung - Penjualan melalui lelang - Penjualan lainnya

1.

2. Alokasi volume penjualan hasil hutan kayu bundar per saluran penjualan per tahun untuk masingmasing General Manager ditetapkan oleh Kepala Unit.

2. Allocation of sales volume per round timber per year for the sales channel General Manager respectively set by the Head of Unit.

3. Metode penjualan hasil hutan kayu bundar dengan perjanjian (kontrak) diutamakan untuk perusahaan atau industri besar, dan perusahaan atau industri menengah.

3. Methods of round timber sale agreements (contracts) preferred for large companies or industries, and medium enterprises or industries.

4. Direksi melakukan perjanjian (kontrak) diutamakan untuk melayani industri besar dan menengah. Kepala Unit atas pelimpahan wewenang khusus Direksi dapat melakukan dan menandatangani perjanjian (kontrak).

4. Board of Directors entered into an agreement (contract) to serve the large and medium industries. Chief of the delegation of the authority to conduct a special Board of Directors and signed an agreement (contract)

5. Penjualan langsung dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Izin Pembelian (SIP) oleh General Manager dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Unit.

5. Direct sales performed by issuing a Purchase Permit (SIP) by the General Manager and other officials appointed by the Head of Unit.

6. Penjualan melalui lelang ditujukan kepada khalayak umum yang dilaksanakan di depan umum dengan cara penawaran terbuka.

6. Sales by auction aimed at a general audience held in public by way of an open offer.

7. Volume penjualan hasil hutan melalui lelang pada masing-masing area General Manager ditetapkan oleh Kepala Unit.

7. Volume sales of forest products through the auction in each area General Manager assigned by the Head Unit.

8. Penjualan langsung dilaksanakan oleh Direksi, Kepala Unit dan Administratur (Kepala KPH) dengan menerbitkan:  Surat Penetapan Alokasi Penjualan (SPAP) oleh Direksi  Surat Perintah Penjualan (SPP) oleh Kepala Unit  Surat Ijin Pembelian (SIP) oleh Administratur

8. Sales directly implemented by the Board of Directors, and Unit Chief Administrator (Head KPH) by issuing:  Sales Allocation Determination Letter (SPAP) by the Board of Directors  Sales Order (SPP) by the Head of Unit  Purchase Permit (SIP) by Administrator

Domestic sales methods, which are: - Sales of long-term contracts - Direct Sales - Sale by auction - Other Sales

11



1.

UMUM (Lanjutan) f. Pemasaran Luar Negeri


1.

Pelaksanaan penjualan luar negeri dilakukan antara lain dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 891/Kpts/DIR/2005 tentang Pedoman Penjualan Hasil Industri dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

GENERAL (Continued) f. Foreign Marketing Implementation of overseas sales is done by referring Directors Decree Perum Perhutani No. 891/Kpts/DIR/2005 about Guidelines for Industrial Products Sales and Non-Timber Forest Products. Agents and product that can be exported includes: a) Agent appointed, appointed and dismissed by the Board of Directors b) The agent who is appointed by Perhutani shall sign an agency agreement (agency agreement) which is valid for a maximum of 2 years. c) products of the timber that could be sold through the export sale are: • Finished goods (Finished Product); • Overlaid Teak plywoods; • Vineer Sayat; • Sawn Timber; d) non-timber products of industries that can be sold through export sales are: • Gondorukem • Turpentine • Seedlack • Kopal • Primates • Other products established directors.

Ketentuan agen dan produk yang dapat diekspor meliputi: a) Agen diangkat, ditunjuk dan diberhentikan oleh Direksi b) Para agen yang telah diangkat oleh Perhutani wajib menandatangani perjanjian keagenan (agency agreement) yang berlaku maksimum 2 tahun. c) Produk hasil industri kayu yang dapat dijual melalui penjualan ekspor adalah:  Barang jadi (Finished Product);  Teak Overlaid Plywoods;  Vineer Sayat;  Kayu Gergajian; d) Produk hasil industri bukan kayu yang dapat dijual melalui penjualan ekspor adalah:  Gondorukem  Terpentin  Seedlack  Kopal  Primata  Produk lain yang ditetapkan direksi.

Important matters relating to timber sales abroad include: 1. Sales of non-wood product export industry carried out by the General Manager by referring to or based on the CoS (Confirmation of Sales) issued by the Board of Directors. 2. Allocation of product volume each agent and non agent assigned by the Board of Directors on a quarterly basis. 3. For the timber industry, sales confirmation or CoS (Confirmation of Sales) and published by the Board of Directors or the General Manager after approval by the Board of Directors with the attached analysis profit margin (profit margin).

Hal-hal penting yang berkaitan dengan penjualan kayu luar negeri meliputi: 1. Penjualan ekspor hasil industri non kayu dilaksanakan oleh General Manager dengan berpedoman atau berdasarkan CoS (Confirmation of Sales) yang diterbitkan oleh Direksi. 2. Alokasi volume produk masing-masing agen dan non agen setiap triwulan ditetapkan oleh Direksi. 3. Untuk industri kayu, konfirmasi penjualan atau CoS (Confirmation of Sales) diterbitkan oleh Direksi dan atau General Manager setelah mendapat persetujuan Direksi dengan dilampiri analisa margin laba (profit margin). 4. Harga jual ekspor diterbitkan Direksi dengan kondisi F.O.B (Free on Board) atau kondisi harga yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional.

4. Export price of Directors issued with the condition FOB (Free on Board) price or conditions that are tailored to the applicable provisions in international trade.

12



1.


UMUM (Lanjutan) f. Pemasaran Luar Negeri (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued) f. Foreign Marketing (Continued)

Semua produk baik hasil hutan maupun hasil industri yang akan dipasarkan harus diukur dan diuji lebih dahulu sesuai dengan peraturan pengujian dan pengukuran yang berlaku.

Both forest and industrial products that will be marketed have to be measured and tested in advance in accordance with the rules applicable testing and measurement.

g. Tata Usaha Kayu

g.

Administration

Perusahaan menyelenggarakan pengelolaan hutan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. PP.55/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Hasil Hutan di Wilayah Jawa. Beberapa hal penting dalam ketentuan tersebut yang berkaitan dengan tata usaha kayu adalah sebagai berikut:

The company maintains forest management refers to the decision of the Director General of Forest No.. PP.55/Menhut-II/2006 on Technical Guidelines for Forest Administration in Java. Some of the important things in the provision relating to the administration of timber are as follows:

1.

Kegiatan penebangan dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Tebang oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan berdasarkan Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang telah disahkan oleh Kepala Unit Perum Perhutani. RTT merupakan penjabaran Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan.

1.

Logging activity is done after the issuance of an Order by the Head of Unit Cutting Pemangkuan Forest Engineering Annual Plan based (RTT), which has been endorsed by the Head of Unit Perum Perhutani. RTT is a translation of the Forest Preservation Plan settings with the changes that occur in the field.

2.

Kegiatan penebangan dimulai dengan penaksiran kayu yang akan ditebang yang dicatat dalam buku taksasi (dokumen model DK 316). Lokasi kayu yang akan ditebang disesuaikan dengan RTT. Informasi yang dicatat meliputi volume rencana dan realisasi tebangan per nomor pohon.

2.

Logging begins with an assessment of timber to be harvested are recorded in the taxation (document DK Model 316). Location of timber to be harvested is adjusted by RTT. Information recorded includes the volume of the plan and the realization of a number of tree felling.

3.

Kayu yang ditebang dalam hutan dicatat dalam Daftar Penerimaan (dokumen model DK 301/DK302/DK305), yang dibuat oleh mandor tebang. Informasi yang dicatat meliputi: volume batang, nilai upah tebangan yang dibayarkan dan nama pekerja terkait penebangan dalam suatu BKPH.

3. Harvested wood in forests recorded in the Register Receipt (document models 301/DK302/DK305 DK), made by cutting foreman. Information recorded includes: stem volume, the value of wages paid felling and logging related workers in the name of a BKPH.

4.

Pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menggunakan Daftar Pengangkutan (dokumen model DK 304).

4. Transporting wood from the forest to Hoarding Wood (TPK) using List Transportation (DK Model document 304).

5.

Dilakukan pengukuran dan penetapan kavling di TPK yang menghasilkan bukti Daftar Kavling (dokumen model DK 308), yang merupakan dokumen dasar penjualan.

5. Measurements and determination of the yield plots in TPK proof Plot List (document DK Model 308), which is the basic document sales

13



1.


UMUM (Lanjutan) h. Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Jumlah Karyawan

1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor 171/MBU/2011 tanggal 22 Juli 2011, Nomor KEP–172/MBU/2010 tanggal 17 September 2010, Nomor KEP–119/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2006, Nomor KEP–69/MBU/2007 tanggal 30 April 2007 dan Nomor KEP– 151/MBU/2007 tanggal 19 Juli 2007, Nomor KEP176/MBU/2009, Nomor KEP -60/MBU/2012 tanggal 6 Pebruari 2012, susunan Dewan Pengawas Perusahaan per Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut:

Ketua / Chairman Anggota / Members

2012 Hadi Daryanto Ediwan Prabowo Harianto Sarwono Kusumaatmadja Sri Puryono KS Rasiyo Adiari Nurcahyanto Lex Laksamana Zainal

GENERAL (Continued) h. Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Committee, Risk Management Committee and Number of Employees Based on the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number 171/MBU/2011 dated July 22, 2011, No. KEP-172/MBU/2010 dated 17 September 2010, No. KEP-119/MBU/2006 dated November 29, 2006, No. KEP-69/MBU / 2007 dated 30 April 2007 and No. KEP-151/MBU/2007 dated July 19, 2007, No. KEP-176/MBU/2009, No. KEP -60/MBU/2012 dated 6 February 2012, the composition of the Board of supervisors of the Company as of December 2012, 2011, and 2010 are as follows:

2011 Hadi Daryanto Sarwono Kusumaatmadja Ediwan Prabowo Daniel Theodore Sparringa Sri Puryono KS Rasiyo Harianto Lex Laksamana Zainal

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP – 222/MBU/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-75/MBU/2008 tanggal 28 April 2008, No. KEP-170/MBU/2011 tanggal 22 Juli 2011, No. SK-191/MBU/2012 tanggal 8 Mei 2012, susunan Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut:

2010 Muslimin Nasution Boni Siahaan Maurin Sitorus Boen Purnama Sri Puryono KS Rasiyo Harianto Lex Laksamana Zainal

Based on the Ministry of State Owned Enterprises No. KEP - 222/MBU/2010 dated October 7, 2010 and the Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.. KEP-75/MBU/2008 dated 28 April 2008, no. KEP-170/MBU/2011 dated July 22, 2011, no. SK-191/MBU/2012 dated May 8, 2012, the composition of the Board of Directors of the Company for the years 2012, 2011 and 2010 are as follows:

14



1.


UMUM (Lanjutan) h. Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Jumlah Karyawan (Lanjutan)

Direktur Utama / President Director Direktur Pengelolaan SDH dan Pengembangan Hutan Rakyat / Director of Forest Resource Management and Forestry Development Direktur Industri Kayu Dan Non Kayu / Director of Timber and Non Timber Direktur Pemasaran / Director of Marketing Direktur Keuangan / Director of Finance

1.

GENERAL (Continued) h. Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Committee, Risk Management Committee and Number of Employees (Continued)

2012 2011 2010 Bambang Sukmananto Bambang Sukmananto Haryono Kusumo Mustoha Iskandar Mustoha Iskandar Tedjo Rumekso Heru Siswanto

Heru Siswanto

M. Soebagja Morgan S.L. Batu

Bambang Sukmananto Achmad Fachrodji Antonius Nicholas Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Stephanus Kosasih Achmad Fachrodji Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

-

Direktur SDM dan Umum / Director of human resources and general Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategis / Director of Planning and Strategic Development

Achmad Fachrodji Tedjo Rumekso

Tedjo Rumekso

Haryono Kusumo

Komite Audit / Audit Committee

Ediwan Prabowo Suwanto Hariyadi Marseli Wulandari Harianto Ketut Landra Setiasa

Iqbal Islami Ari Syarif Achmad Budi Santoso Choirudin Syakir Budi Susatyo Sadino

Iqbal Islami Ari Syarif Achmad Budi Santoso Choirudin Syakir Budi Susatyo Sadino

Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee

Berdasarkan Keputusan Pemilik Modal No. KEP25/DI.MBU//2011 tanggal 28 Juli 2011 yang berlaku surut efektif tanggal 1 Januari 2011, jumlah gaji per bulan Dewan Direksi dan honorarium Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas tahun 2012 adalah sebagai berikut : Direktur Utama Direktur Ketua Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas

Based on Share holder Decree No. KEP-25/DI.MBU / / 2011 dated July 28, 2011 that retroactively effective date of January 1, 2011, the amount of salary per month honorarium of the Board of Directors and Supervisory Board and Secretary of the Board of Trustees in 2012 are as follows:

Rp 68.600.000 Rp 61.740.000 Rp 27.440.000 Rp 24.696.000

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 160/Kpts/Dir/2008 tanggal 9 April 2008 tentang penetapan besarnya penghasilan bagi pejabat dengan gaji paket per bulan di Perum Perhutani, sebagai berikut:

President Director Director Chairman of Board of Supervisor Member of Board of Supervisor Refers to Directors Decree No. 160/Kpts/Dir/2008 dated April 9, 2009 about determining income for officials with a salary package per month in Perum Perhutani, as follows:

15



1.


UMUM (Lanjutan) h. Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Jumlah Karyawan (Lanjutan) Jenjang Jabatan / Position Jabatan/ Position hierarchy

IA

IB

Kepala Unit, KSPI dan Kepala Badan Pengembangan Perusahaan / Head of Unit, KSPI and Head of Corporate Development Wakil Kepala Unit, Asisten Direktur, Kapusrenbang, Kapusdiklat, Kapuslitbang dan sederajat / Deputy Head of Unit, Assistant Director, Kapusrenbang, Kapusdiklat, Kapuslitbang and equal

1.

Gaji Paket / Tunjungan Package Salary Khusus dengan Fasilitas / Special Allowance with facilities

Tunjangan Khusus Tanpa Fasilitas/ Special Allowance without facilites

Rp 5.425.000

Rp 9.000.000

Rp 11.250.000

5.000.000

7.750.000

9.750.000

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebanyak 11.655, 11.305, dan 12.059 orang (tidak diaudit) dengan rincian sebagai berikut:

Penghasilan Pejabat yang Menempati Rumah Dinas/ Officer Income Occupy Home Office

Penghasilan Pejabat yang tidak Menempati Rumah Dinas/ Officer Income not Occupy Home Office Rp Rp 14.425.000 16.675.000

12.750.000

14.750.000

Company’s employee number at 31 December, 2012, 2011 and 2010 are 11,655, 11,305, and 12,059 employee (Unaudit) with detail as follow:

2012 Status Pegawai Pegawai Perusahaan Pegawai Perusahaan PNS Pusat Diperbantukan Jumlah

11.420 235 11.655

Perusahaan juga mempunyai pekerja pelaksana dan pekerja kontrak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. 998/Kpts/Dir/2007 tentang Pedoman Peningkatan Status Pekerja Perum Perhutani, jumlah untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 dengan masingmasing sebesar 12.126, 12.837 dan 12.458 orang dengan rincian sebagai berikut:

2011 11.124 181 11.305

2010 11.697 362 12.059

Employee Status Company employees PNS Total

The Company also has executive employees and contract workers as stipulated in Directors Decree No. 998/Kpts/Dir/2007 about the Guidelines on Perum Perhutani Employee Status Perhutani, for 2012, 2011 and 2010 each 12,126, 12,837 and 12,458 people with the following details:

2012 Status Pegawai Pegawai Pelaksana Pegawai Kerja Waktu Tertentu Jumlah

GENERAL (Continued) h. Board of Supervisors, Board of Directors, Audit Committee, Risk Management Committee and Number of Employees (Continued)

12.087 39 12.126

2011 12.837 12.837

16


2010 12.458 12.458

Employee Status Executive employees Contract worker Total


1.


UMUM (Lanjutan) i. Entitas Anak

1.

Perusahaan memiliki penyertaan langsung pada saham entitas anak dengan persentase kepemilikan lebih dari 50%, sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries

PT Perhutani Alami Wisata

PT Perhutani Anugerah Kimia

Domisili/ Domicile

Jakarta

Jakarta

Jenis Usaha / Business Activity Jasa dan Pariwisata/ Service and tourism Industri dan pariwisata derivat gondorukem dan derivat terpentin / Industry and tourism gondorukem derivatives and derivatives turpentine

GENERAL (Continued) i. Subsidiaries The company has direct investments in subsidiaries with ownership of more than 50%, as follows:

Jumlah Aset Jumlah Aset Jumlah Aset 31 Desember Persentase Tahun Operasi 31 Desember 2011 31 Desember 2010 Pemilikan / 2012 (dalam Komersial / (dalam ribuan) / (dalam ribuan)/ ribuan) / Total Percentage Year Total Asset as of Total Asset as of 31 of Asset as of 31 Operation 31December 2011 December 2012 (in December 2012 Ownership (in thousands) thousands) (in thousands) 99,00%

2002

Rp 26.459.098

Rp 25.062.281

Rp 18.266.259

55,00%

2002

Rp 27.493.326

Rp 30.304.048

Rp 43.603.218

PT Perhutani Alam Wisata (PT Palawi)

PT Perhutani Alam Wisata (PT Palawi)

Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-513/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 perihal persetujuan pendirian Entitas anak di bidang wisata dan selanjutnya dikukuhkan dalam Akta Notaris Lenny Yanis Ishak, SH No. 23 tanggal 28 Agustus 2002. Jumlah modal PT Palawi pada 31 Desember 2008 adalah Rp 12.500.000.000. Pada tahun 2009, Perusahaan menambah penyertaan sebesar Rp 6.513.500.000 sehingga modal disetor ke PT Palawi meningkat menjadi Rp 19.013.500.000. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ini masih dalam proses. Pada tahun 2011 Yayasan Jati Sejahtera menambah penyertaan sebesar Rp75.000.000 sehingga modal disetor ke PT Palawi meningkat menjadi Rp 19.088.500.000.

Based on the Approval of the Minister of State Owned Enterprises No. S-513/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding the approval of the establishment of the Company’s subsidiaries in the field of tourism which is confirmed in Notary Deed Lenny Yanis Ishak, SH. No. 23 dated August 28, 2002. Total capital PT Palawi on December 31, 2008 was Rp 12,500,000,000. In 2009, the Company increased its capital amounting to Rp 6,513,500,000 thus paid to PT Palawi increased to Rp 19,013,500,000. Amendment of Articles of Association in connection with the capital increase is still in progress. In 2011 Teak Welfare Foundation increased its paid-up capital amounted to Rp75,000,000 that PT Palawi increased to Rp 19,088,500,000.

17



1.


UMUM (Lanjutan) i. Entitas Anak (Lanjutan)

1.

Susunan pemegang saham dan nilai penyertaan masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Perum Perhutani Yayasan Jati Sejahtera

Persentase/ Percentage Rp 99% 1% 100%

GENERAL (Continued) i. Subsidiaries (Continued) The composition of shareholders and the investment value of each per December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follows:

Lembar Saham/ Share Rp 18.889 125 19.014

Nilai Nominal/ Face Value Rp 1.000.000 1.000.000

Nilai Saham / Share Price Rp 18.888.500.000 200.000.000 19.088.500.000

PT Perhutani Anugerah Kimia (PT PAK)

PT Perhutani Anugerah Kimia (PT PAK)

PT Perhutani Anugerah Kimia (PT PAK), didirikan sebagai Perusahaan patungan dengan PT Bina Anugerah Inti Kimia (PT BAIK) berdasarkan surat persetujuan Menteri BUMN Nomor S268/MBU/2002 tanggal 13 Maret 2002 dengan akta pendirian notaris dari Sri Rahayu H. Prasetyo, SH Nomor 02 tanggal 20 Maret 2002. Akta tersebut disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-10447 HT 01.01 tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2002. PT PAK bergerak di bidang industri dan pemasaran derivat gondorukem dan derivat terpentin.

PT Perhutani Anugerah Kimia (PT PAK), established as a joint venture with PT Bina Anugerah Inti Kimia (PT BAIK) by virtue of the approval of Minister of State No. S268/MBU/2002 on 13 March 2002 with the establishment of a notary deed of Sri Rahayu S.H. Prasetyo, SH No. 02 dated March 20, 2002. Deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-10447 HT 01.01 year 2002 dated June 12, 2002 and marketing derivatives and derivatives gondorukem turpentine.

Susunan pemegang saham dan nilai penyertaan pada PT PAK per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 terdiri dari :

Shareholding structure and value of the investments in PT PAK per December 31, 2012, 2011 and 2010 are as follow:

Perum Perhutani PT Bina Anugerah Inti Kimia

Persentase/ Percentage Rp 55% 45% 100%

Lembar Saham/ Share Rp 16.500 13.500 30.000

18


Nilai Nominal / Face Value Rp 1.000.000 1.000.000

Nilai Saham / Share Price Rp 16.500.000.000 13.500.000.000 30.000.000.000


2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

2.

ACCOUNTING POLICIES a. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statement

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Laporan Keuangan (Dolapkeu) khusus industri kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara BUMN. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan kecuali yang terkait dengan penilaian kembali atas aset tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles and practices in Indonesia and Guidelines for the Financial Statements (Dolapkeu) for forestry business established by Minister of BUMN. Consolidated financial statement are arranged in accordane with historical cost associated with the revaluation of fixed assets in accordance with government regulations.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan bank mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated cash flow statement, cash and bank include cash, deposits can be withdrawn at any time, and other short-term liquid investments with original maturities of three months or less, net of overdrafts.

Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Functional and Presentation Currency

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

Transactions included in the consolidated financial statements are measured in the currency of primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Company.

Standar Akuntansi Baru

New Accounting Standards to Existing Standards

Perusahaan menerapkan PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012.

The Company adopts PSAK 60 : Financial Instruments: Disclosures, which is mandatory for the first time for the financial year beginning on 1 January 2012.

PSAK 60 mengungkapkan tiga tingkat hirarki pengungkapan nilai wajar dan mengharuskan entitas untuk menyediakan pengungkapan tambahan mengenai keandalan pengukuran nilai wajar. Sebagai tambahan, standar ini menjelaskan keharusan atas pengungkapan risiko likuiditas.

PSAK 60 introduces three hierarchy level for fair value measurement disclosures and require entities to provide additional disclosures about the relative reliability of fair value measurements. In addition, the standards clarify the requirement for the disclosure of liquidity risk.

19



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) a. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statement (Continued)

PSAK 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”

SFAS 24 (Revised 2010), “Employee Benefits”

Beberapa revisi penting pada standar ini yang relevan bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Several notable revisions which relevant to the Company are as follows:

(1) Pengakuan keuntungan/(kerugian) aktuarial Standar yang direvisi ini memperkenalkan alternatif metode baru untuk mengakui keuntungan/(kerugian) aktuarial, yaitu dengan mengakui seluruh keuntungan / (kerugian) aktuarial melalui pendapatan komprehensif lainnya.

(1) Recognition of actuarial gains/(losses) alternative method to recognise actuarial gains/(losses), that is to recognise all actuarial gains/(losses) in full through other comprehensive income.

(2) Item-item pengungkapan Standar yang direvisi ini mengemukakan beberapa persyaratan pengungkapan, antara lain:

(2) Disclosures item The revised standard introduces a number of disclosure requirements including disclosure of:

-

Jumlah atas nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk periode tahun berjalan dan empat periode tahunan sebelumnya; dan Jumlah penyesuaian pengalaman yang muncul atas liabilitas program dan aset program untuk periode tahun berjalan dan empat periode tahunan sebelumnya.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, yang relevan namun tidak berdampak material terhadap Perusahaan:

-

-

The amounts for the current annual period and the previous four annual periods of present value of the defined benefit obligation; and The amounts for the current annual period and the previous four annual periods of experience adjustments arising on the plan liabilities and plan assets.

The following new standards, amendments to standards and interpretations are mandatory for the first time for the financial period beginning on 1 January 2012, which are relevant but did not have material impact for the Company:

20



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan) (3) Item-item penugkapan (Lanjutan) -

PSAK No. 10 (Revisi/ Revised 2009)

:

-

PSAK No. 16 (Revisi/ Revised 2011) PSAK No. 26 (Revisi/ Revised 2011) PSAK No. 30 (Revisi/ Revised 2011) PSAK No. 46 (Revisi/ Revised 2010) PSAK No. 50 (Revisi/ Revised 2010)

: : : : :

-

PSAK No. 53 (Revisi/ Revised 2010) PSAK No. 55 (Revisi/ Revised 2011)

: :

-

PSAK No. 56 (Revisi/ Revised 2010) ISAK No. 15

: :

-

ISAK No. 20

:

-

ISAK No. 23 ISAK No. 24

: :

-

ISAK No. 25 ISAK No. 26

: :

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) a. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statement (Continued) (3) Disclosure Item (Continued)

Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing/ The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Aset Tetap/ Fixed Assets Biaya Pinjaman/ Borrowing Costs Sewa/ Leases Pajak Penghasilan/ Income Taxes Instrumen Keuangan: Penyajian/ Financial Instruments: Presentation Pembayaran Berbasis Saham/ Share-based Payment Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran/ Financial Instruments: Recognition and Measurement Laba per Saham/ Earnings per Share PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya/ PSAK 24 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funds Requirements and Their Interaction Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham Entitas/ Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders Sewa Operasi - Insentif/ Operating Leases – Incentives Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa/ Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Hak Atas Tanah/ Rights Arising from Land Penilaian Ulang Derivatif Melekat/ Reassessment of Embedded Derivatives

Pencabutan Standar Akuntansi

Withdrawal of accounting standards

Pencabutan standar dan interpretasi standar berikut yang penerapannya efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012 tidak berdampak material terhadap kinerja dan posisi keuangan Perusahaan:

The withdrawal of the following financial accounting standards and interpretations, which are effective for the financial period beginning on 1 January 2012 did not materially impact to the Company’s result and financial position:

-

PSAK No. 11

:

-

PSAK No 47 PSAK No. 52 ISAK No. 4

: : :

Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing/ Translation of Financial Statements in Foreign Currencies Akuntansi Tanah/ Accounting for Land Mata Uang Pelaporan/ Reporting Currencies Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs/ Allowable Alternative Treatment of Foreign Exchange Differences Kurs

21



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

2.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari penyesuaian atas PSAK 60 (Revisi 2010) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” yang wajib diterapkan untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2013. Penerapan dini atas penyesuaian tersebut diperkenankan.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) a. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statement (Continued) The Company is still evaluating the possible impact of the improvement on PSAK 60 (Revised 2010) “Financial Instrument Disclosures” which are mandatory for financial reporting periods beginning 1 January 2013. Early adoption of theimprovements is permited.

b. Prinsip Konsolidasian

b. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

The consolidated financial statements incorporate the consolidated financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

Entitas dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perusahaan tidak mempunyai pengendalian efektif.

The entities are consolidated from the date on which effective control was transferred to the Company and are no longer consolidated when the Company ceases to have effective control.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang material telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

The effects of all significant transactions and balances between companies within the Group have been eliminated in the consolidated financial statements.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

c. Related Party Transaction

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

Company enters into transaction with related parties as defined in PSAK 7 “Related Party Disclosures”.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

d. Kas dan Setara Kas

d. Cash and Cash Equivalent

Kas dan bank terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hands, cash in bank and also time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and is not restricted.

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan dinyatakan sebesar nilai nominal.

Time deposits with maturities of less than three months but pledged and time deposits with maturities of more than three months are stated at nominal value.

22



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) e. Instrumen Keuangan

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) e. Financial Instrument

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan pendapatan komprehensif, termasuk biaya transaksi.

Financial instruments are measured at initial recognition at fair value, which is the fair value of cash delivered (in the case of financial assets) or received (in the case of financial liabilities). The fair value of cash delivered or received is determined by reference to the transaction price or the prevailing market price. If the market price can not be determined reliably, the fair value of cash delivered or received is calculated based on the estimated amount of cash payments or receipts throughout the future, discounted using the prevailing market interest rates for similar instruments with a maturity equal or nearly equal. Initial measurement of financial instruments, except for financial instruments measured at fair value through comprehensive income, including transaction costs.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Transaction costs are those costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities, where such costs are costs that would not occur if the entity does not acquire or issue financial instruments. Transaction costs are amortized over the life of the instrument using the effective interest method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

The effective interest method is a method used for calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period, using the interest rate that exactly discounts estimated cash payments or receipts through the expected future life of the financial instrument or, if more appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial instruments. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, regardless of credit losses in the future, but including all commissions and other forms of consideration paid or received, which are an integral part of the effective interest rate

23



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) e. Financial Instrument (Continued)

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Amortization cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method, calculated from the difference between the initial value and maturity value, and net reduction for impairment or a value that can not be billed.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori:

The classification of financial instruments is done on the purpose for which such instruments and consider whether the instrument has a price quotation in an active market. At the time of initial recognition, the Company classifies its financial instruments in this category:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan pendapatan komprehensif. 2. Pinjaman yang diberikan dan piutang. 3. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. 4. Aset keuangan tersedia untuk dijual. 5. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan pendapatan komprehensif. 6. Liabilitas keuangan lain-lain.

1. Financial assets at fair value through comprehensive invome. 2. Loans and receivables. 3. Investments held to maturity. 4. Financial assets available for sale. 5. Financial liabilities measured at fair value through comprehensive income. 6. Other financial liabilities.

Aset Keuangan

Financial Assets

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, Perusahaan memiliki aset keuangan dalam kategori “Pinjaman yang diberikan dan Piutang” yang meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

At December 31, 2012, 2011, and 2010, the Company has financial assets in the category "Loans and receivables", which includes cash and bank, trade receivables and other receivables.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan pendapatan komprehensif, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have no quotations in an active market. Financial assets are not intended for sale in the near future and are not classified as financial assets at fair value through comprehensive income, investments held to maturity or available-for-sale assets.

24



2.



2.


Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan pendapatan komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan pendapatan komprehensif. Pinjaman yang diberikan dan piutang disajikan sebagai aset lancar jika akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai aset tidak lancar.

After initial measurement, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment. Amortized cost, taking into account the premium or discount arising at the time of acquisition and the benefits and costs that are an integral part of the effective interest rate. Amortization is recorded as part of interest income in the statement of comprehensive income. The losses arising from impairment is recognized in the statement of comprehensive income. Loans and receivables are presented as current assets if it will expire within 12 months after the date of the consolidated financial position, if not, then presented as non-current assets.

Liabilitas Keuangan

Financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan dalam kategori “Liabilitas Keuangan Lain-lain” yang meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain dan utang pembelian aset tetap.

As of December 31, 2012, 2011, 2010, the Company has financial liabilities categorized as "Other Financial Liabilities" which includes bank debt, accounts payable, debt and other fixed asset purchases of debt.

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan pendapatan komprehensif. Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan pendapatan komprehensif, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika subtansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Komponen instrumen keuangan yang diterbitkan yang terdiri dari komponen liabilitas dan komponen ekuitas harus dipisahkan, dimana komponen ekuitas merupakan bagian residual dari keseluruhan instrument keuangan setelah dikurangi nilai wajar

These categories are financial liabilities that are not held for trading upon initial recognition or are not specified to be measured at fair value through comprehensive income. Financial instruments issued or components of financial instruments, which are not classified as financial liabilities measured at fair value through comprehensive income, are classified as other financial liabilities, if the substance of the contractual agreement for the Company to deliver cash or another financial asset to the holder financial instruments, or if the liability is settled through the exchange of cash or another financial asset or a fixed number of its own shares or have been determined. Financial instruments issued component consisting of a liability component and an equity component should be separated, with the equity component is the residual part of the overall net financial instrument fair value liability component on the date of issuance.

komponen liabilitas pada tanggal penerbitan.

25



2.



2.


Setelah pengakuan awal, komponen liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Dampak penjabaran atas liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan pendapatan komprehensif.

After initial recognition, the liability component is measured at amortized cost using the effective interest method. Amortized cost, taking into account the premium or discount arising at the time of acquisition and the benefits and costs that are an integral part of the effective interest rate. The impact of the translation of the financial liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of comprehensive income.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Other financial liabilities at initial recognition at fair value after initial recognition and are measured at amortized cost, taking into account the impact of amortization (or accretion) based on the effective interest rate on premiums, discounts and transaction costs that are directly attributable.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Offsetting Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Dalam hal terdapat kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto (master netting agreements), aset dan liabilitas yang terkait tidak dapat disajikan saling hapus dalam laporan posisi keuangan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, the Company currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts are, and intend to settle on a net basis or to realize the asset and complete the liability simultaneously. In the event of a master agreement to settle on a net basis (master netting agreements), the associated assets and liabilities are offset may not be presented in the statement of financial position.

26



2.



2.


Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

At each date of statement of financial position, the Company's management examines whether financial assets are impaired. Management determine whether there is objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If management determines that no objective evidence of impairment for financial assets that are individually assessed financial asset either significant or not significant, then the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed for impairment the group as a collective. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalamkategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal).

If there is objective evidence that an impairment has occurred on assets dalamkategori loans and receivables or held-to-maturity investments, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of future estimated cash flows (excluding future credit losses future that has not yet occurred) discounted at the original effective interest rate of the asset (which is the effective interest rate computed at initial recognition).

Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan pendapatan komprehensif. Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan pendapatan komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

The carrying amount of the asset is directly reduced by the impairment occurs or the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income. If, in a subsequent year, the amount of impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, appropriate adjustments to the allowance for impairment losses previously recognized. Recovery subsequent impairment recognized in the consolidated comprehensive income, to the provisions of the carrying value of assets after impairment recovery does not exceed the amortized cost at the reversal date.

27



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) f. Piutang Usaha (Lanjutan)

2.

Piutang usaha adalah jumlah tagihan terhadap pihak lain atas penjualan barang atau pemberian jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasar.  Piutang usaha disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. 

Penyisihan kerugian piutang usaha dibentuk secara individual dan kolektif. Penyisihan individual dilakukan atas piutang usaha yang jumlahnya material dengan sistematika mengidentifikasikan bukti objektif adanya penurunan nilai dan menghitung nilai kini dari perkiraan arus kas di masa datang. Penyisihan kolektif yang dibentuk berdasarkan data kerugian historis minimal 3 (tiga) tahun. Apabila data ini tidak ada, maka menggunakan data pembanding (peer data).

Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dihapuskan dari pembukuan. Namun demikian penghapusan tersebut tetap mengikuti prosedur sebagaimana diatur dan berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

ACCOUNTING POLICIES (Continued) f. Account Receivable (Continued) Accounts receivable is the total claim against the other party for the sale of goods or provision of services that are part of the operations of the base budget.  Accounts receivable are presented in the statement of financial position of the gross invoice amount less any allowance for receivable losses.  Provision for receivable losses formed individually and collectively. Provision for receivables individually made on a number of material with systematics identify objective evidence of impairment and calculate the present value of estimated future cash flows. Collective allowance established by the historical loss data at least 3 (three) years. If data is not available, then use comparative data (peer data). Receivables that can not be billed removed from the books. However, removal of the remains following the procedures as set out and apply for State-Owned Enterprises (BUMN).

g. Persediaan

g. Inventory

Persediaan hasil hutan merupakan persediaan yang siap untuk dijual baik secara langsung maupun setelah melalui proses produksi, yang berupa kayu tebangan, hasil olahan dan atau hasil hutan lain.  Persediaan hasil hutan terdiri dari: Persediaan kayu tebangan, persediaan hasil industri kayu dan hasil hutan lain (non kayu).  Persediaan tersebut termasuk persediaan yang diserahkan ke Mitra Usaha.  Persediaan hasil hutan berupa persediaan barang jadi dan barang dalam proses.  Biaya persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini yaitu:

Forest inventory is inventory that is ready to be sold either directly or after the production process, in the form of wood harvested, processed and or other forest products.  Inventories of forest products consist of: Inventory logs, supply of industrial wood and other forest products (non-timber).  Inventories include supplies submitted to the Business Partner.  Inventories of forest products in the form of inventories of finished goods and work in process.  The cost of inventories includes all costs incurred until the inventory is in condition and current location is:

28



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) g. Persediaan (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) g. Inventory (Continued)

i. Biaya perolehan (bahan) a. Untuk persediaan hasil tebangan, biaya perolehan adalah alokasi nilai aset tanaman yang ditebang. b. Untuk persediaan hasil industri kayu, biaya perolehan adalah biaya persediaan kayu tebangan (biaya persediaan barang dalam proses sebelumnya). c. Untuk persediaan hasil hutan lain, biaya perolehan adalah penyusutan aset tegakan (tanaman).

i. Cost (material) a. For harvested supplies, the cost is the asset allocation of harvested crops. b. For supplies of industrial wood, the cost is the cost of inventory logs (cost of goods in process inventory before). c. For other forest inventories, cost is depreciation stands (plants).

ii. Biaya konversi, terdiri dari: a. Biaya yang secara langsung terkait unit persediaan yang diproduksi, termasuk biaya pemungutan, biaya industri, dan biaya pegawai dan penghargaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan produksi; dan b. Overhead produksi, termasuk biaya pengangkutan ke tempat penimbunan.

ii. Conversion costs, consisting of: a. Costs directly related to inventory units were produced, including the cost of collection, the cost of the industry, and the costs and rewards employees who deal directly with production management activities, and b. Production overheads, including the cost of transport to the landfill.

iii. Biaya lain-lain yang dapat dibebankan ke persediaan apabila biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual.  Selama tahun berjalan nilai awal persediaan hasil hutan mendasarkan pada nilai akhir persediaan hasil hutan untuk tahun sebelumnya.  Pada setiap akhir tahun, pencatatan persediaan hasil hutan menggunakan metode fisik, yaitu perhitungan persediaan yang masih ada (stock opname). Nilai persediaan ditetapkan.

iii. Other expensesOther expenses that can be charged to inventory when inventory costs are incurred in order to be in a condition and ready for use or sale.  During the year the initial value of forest inventory based on the final value of forest inventories for the previous year.  At the end of each year, the recording of forest inventory using physical methods, namely the calculation of the remaining inventory (stock taking). Inventory value set.

 Berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value), yang perhitungannya secara periodik ditentukan oleh Direksi dan mengacu ke nilai wajar (berdasarkan formulasi perhitungan yang ditetapkan oleh Perum Perhutani). Apabila nilai realisasi neto lebih rendah daripada biaya, maka diakui sebagai kerugian.

 Based on the cost or net realizable value, whichever is lower (the lower of cost or net realizable value), the calculation is determined by the Board of Directors periodically and refer to fair value (based on the calculation formula set by Perum Perhutani). If the net realizable value is lower than the cost, it is recognized as a loss.

 Terutama untuk persediaan kayu yang lapuk, rusak, atau harga jualnya telah menurun, maka dilakukan penilaian kembali mana yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi neto (the lower of cost or net realizable value). Untuk persediaan kayu yang hilang langsung diakui sebagai kerugian.

 Especially for supplies rotten wood, damaged, or the selling price has declined, the revaluation carried at the lower of cost or net realizable value (the lower of cost or net realizable value). To supply the missing timber immediately recognized as a loss.

29



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) g. Persediaan (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) g. Inventory (Continued)

 Selisih kurang dari penilaian kembali atau kerugian dicatat dalam beban di luar usaha pokok.



 Penghitungan fisik persediaan yang ada harus diikuti dengan penentuan klasifikasi kualitas kayu dan penghapusan yang akan dilakukan.



 Pada penjualan ekspor yang belum diangkut ke kapal atau belum terbit BL (Bill of Lading) yaitu ketika persediaan tersebut masih di staffing di pelabuhan, maka belum diakui sebagai penghasilan tetapi masih merupakan persediaan Perum Perhutani.



Persediaan perlengkapan kerja adalah aset berwujud untuk menunjang kegiatan usaha Perum Perhutani, yaitu meliputi suku cadang, sarana industri, sarana produksi dan sarana lain Perum Perhutani.  Persediaan perlengkapan kerja dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan rata-rata tertimbang.  Tidak termasuk di dalam pengertian persediaan perlengkapan kerja adalah sarana perkantoran dan sarana keamanan

Differences from revaluation or losses are recorded in expenses beyond the main business. Calculation of the existing physical inventory must be followed by the determination of the classification of the quality of wood and removal will be done. The export sales were not transported to the ship or not published BL (Bill of Lading) when the inventory is still in staffing at the port, it has not been recognized as income but still a Perum Perhutani supplies.

Working equipment supplies are tangible assets to support Perum Perhutani business activities, which includes spare parts, industrial facilities, production facilities and other facilities of Perum Perhutani.  Inventory work equipment accounted for using the perpetual and assessed by weighted average.  Not included in the definition of work is a means supplies office equipment and means of security

 Persediaan perlengkapan kerja yang tidak terpakai lagi direklasifikasi (bukan dihapus) ke aset lainlain setelah dilakukan penurunan nilai.



 Persediaan suku cadang yang material dan memiliki umur manfaat ekonomis yang berbeda dari aset tetapnya, maka dicatat dan didepresiasi secara terpisah Apabila suku cadang bernilai material dan digunakan hanya untuk suatu aset tetap tertentu dan memiliki masa ekonomis yang sama dengan aset tetap tersebut, maka suku cadang ini dikapitalisasi ke aset tetapnya.



 Persediaan perlengkapan kerja diukur berdasarkan biaya menurut harga rata-rata tertimbang atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah (lower of cost or net realizable value). Apabila nilai realisasi neto lebih rendah dari pada biaya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kerugian tersebut dicatat dalam beban di luar usaha pokok.



Inventories of work equipment that is not used anymore reclassified (not removed) to other assets after impairment. Inventories of materials and spare parts have different useful lives of fixed assets, then recorded and depreciated separately If the value of materials and spare parts are used only for a certain fixed assets and have the same economic period with fixed assets, then spare parts is capitalized to fixed assets. Inventory work equipment is measured at cost, according to the weighted average price or net realizable value, whichever is lower (lower of cost or net realizable value). If the net realizable value is lower than cost, the difference is recognized as a loss. Losses were recorded in outside the main business expenses.

30



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) h. Perlengkapan Kantor

2.

Perlengkapan kantor dan keamanan adalah aset berwujud untuk menunjang kegiatan usaha, meliputi alat tulis kantor, perlengkapan keamanan, dan lain-lain.  Sarana perkantoran dan sarana keamanan dicatat langsung sebagai beban. Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa barang yang belum dipergunakan, sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik, maka sisa tersebut masuk dalam persediaan sarana perkantoran dan sarana keamanan dan dinilai menurut harga rata-rata tertimbang. 

i.

Persediaan sarana perkantoran dan keamanan harus diukur berdasarkan biaya (cost) menurut harga rata-rata tertimbang atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Apabila nilai realisasi neto lebih rendah daripada biaya maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kerugian tersebut dicatat dalam beban di luar usaha pokok.

Investasi

ACCOUNTING POLICIES (Continued) h. Office Supplies Office supplies and security are tangible assets to support business activities, including office stationery, equipment safety, and others.  Facility security offices and facilities are recorded directly as expenses. If at the end of the year is still a remaining items that have not been used, according to the results of a physical examination, then the rest are included in the inventory of office facilities and a means of safety and graded according to the weighted average price.  Inventories of office facilities and security should be measured at cost (cost) according to the weighted average price or net realizable value, whichever is lower. If the net realizable value is lower than the cost of the difference is recognized as a loss. Losses were recorded in outside the main business expenses.

i. Investment

Metode ekuitas diterapkan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 20% atau lebih atas modal yang ditempatkan. Selanjutnya, untuk kepemilikan penyertaan diatas 50% akan dilakukan konsolidasi laporan keuangan.

Equity method is applied to a related party in which the Company holds an equity of 20% or more of the issued share capital. Furthermore, for more than 50% equity ownership will be consolidated financial statements.

Penyertaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan tiap tahun dengan bagian laba (rugi) pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan persentase kepemilikan. Dividen tunai (kas) dicatat sebagai pengurangan atas nilai penyertaan.

Investments are stated at cost adjusted each year to the share of profits (losses) a related party in accordance with the percentage of ownership. Cash dividends (cash) are recorded as a reduction in the value of investments.

Bagian atas laba (rugi) tiap tahun disesuaikan dengan amortisasi atas selisih antara harga perolehan dan bagian perusahaan atas nilai wajar netto yang dapat diindentifikasi.

The top income (loss) per year adjusted for the amortization of the difference between the acquisition price and the net fair value of the company can be identified.

Metode harga perolehan (cost method) diterapkan pada perusahaan di mana perusahaan memiliki penyertaaan kurang dari 20% dari modal ditempatkan atau pada penyertaan yang bersifat sementara.

Pricing method (cost method) is applied to the company where the company has penyertaaan less than 20% of the issued capital or the investment is temporary.

31



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) i. Perlengkapan Kantor (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) i. Office Supplies(Continued)

Harga perolehan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan perolehan penyertaan termasuk biaya untuk konsultan dan untuk jasa profesional lainnya. Apabila menurut pendapat Direksi terdapat penurunan yang permanen atas nilai penyertaan maka penyisihan atas penurunan nilai saham akan dibentuk. Pendapatan dividen dicatat dalam laporan laba (rugi) periode berjalan pada saat dividen diterima.  Penyertaan adalah investasi pada efek ekuitas, misalnya saham perusahaan lain yang bersifat jangka panjang.  Penyertaan yang tidak mengakibatkan Perum Perhutani memiliki pengaruh signifikan, pengendalian bersama atas perusahaan lain, atau pengendalian, maka dicatat pada nilai wajar (fair value) dan diklasifikasikan sebagai "Tersedia Untuk Dijual".  Penyertaan yang mengakibatkan Perum Perhutani memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian bersama atas perusahaan lain, maka dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.  Penyertaan yang mengakibatkan Perum Perhutani memiliki pengendalian atas perusahaan lain, maka dilakukan konsolidasi.

Cost is an all expenses incurred relating to such investments, including costs for consultants and for other professional services. If in the opinion of the Directors there is a permanent decline in the value of investments in the allowance for decline in value of the shares will be established. Dividend income is recorded in the income (loss) for the period when the dividends received.  Investments are investments in equity securities, such as shares of other companies that are long-term.  Investments that do not result Perum Perhutani has significant influence, joint control over another company, or control, then recorded at fair value (fair value) and are classified as "available for sale".  Participation resulted Perum Perhutani has significant influence or joint control over another company, then accounted for using the equity method.  Participation resulted Perum Perhutani has control over another company, then do consolidation.

BUMN Funds: a) Sebagai investor (pemilik instrumen ekuitas) dan: - memiliki pengaruh signifikan, maka investasi dicatat dengan metode ekuitas. - tidak mempunyai pengaruh signifikan, maka dicatat pada nilai wajar (fair value) dan diklasifikasikan sebagai “Tersedia Untuk Dijual”.

BUMN Funds: a) As an investor (equity owners) and: - Has a significant influence, the investment is accounted for under the equity method. - Does not have significant influence, then recorded at fair value (fair value) and are classified as "available for sale". b) As an investor (the owner of the debt instrument), then: - Recorded at fair value and are classified as "available for sale", or - Carried at amortized cost by the effective interest rate method and are classified as "Held to Maturity".

b) Sebagai investor (pemilik instrumen utang), maka: - dicatat pada nilai wajar dan diklasifikasikan sebagai “Tersedia Untuk Dijual”; atau -

c)

dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo”.

Sebagai pengelola (penerima dana) apabila menerbitkan instrumen ekuitas, maka akan menambah modal disetor.

c) As a manager (receiving funds) - If the equity instruments issued, it will increase the paid-up capital.

32



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) j. Tanaman Perkebunan

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) j. Plantation Corps

Tanaman perkebunan diklasifikasi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu tanaman produksi dan persediaan. Tanaman produksi dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman yang langsung memberikan hasil dalam satu musim tanam diklasifikasikan sebagai persediaan.

Plantation crops are classified into 2 (two) groups, namely crop production and inventory. Crop production can be divided into immature and plants have produced. Plants that produce immediate results in one growing season are classified as inventory.

Tanaman belum menghasilkan Tanaman belum menghasilkan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan dan dinyatakan sebesar harga perolehannya, meliputi: a) Biaya langsung seperti biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan termasuk biaya tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan tersebut; dan b) Kapitalisasi beban keuangan atas pinjaman yang digunakan untuk mengembangkan tanaman selama tanaman tersebut belum menghasilkan.

Immature Plantations Immature plantations are classified as noncurrent assets and are not depreciated and are stated at cost, including: a) Direct costs such as the costs of seed, land preparation, planting, fertilizing, and maintenance including labor costs associated with these activities, and b) Capitalization of financial expenses on loans used to develop plants for immature plants.

Tanaman telah menghasilkan Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke akun tanaman telah menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan tanaman karet dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 5 (lima) tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok sudah dapat disadap dan mempunyai ukuran lilit batang 45 cm yang diukur pada ketinggian satu meter dari pertautan okulasi.

The plant has produced Cost is immature plants have been reclassified to produce at the plant yields. Duration is expressed from a plant produces is determined by vegetative growth and based on management estimates, provided rubber plant crop yield is expressed as if it has been aged 5 (five) years and 60% of the total number of trees per block have been intercepted and girth size 45 cm measured at a height of one meter from the linkage grafting.

Penyusutan tanaman telah menghasilkan dimulai sejak dipindahkan dari tanaman belum menghasilkan, dihitung dengan cara sebagai berikut:

Depreciation of plant has started generating moved from immature plants, calculated as follows:

Jenis aset tanaman / Plantation Assets

Metode / Method

Tanaman telah menghasilkan - karet / The plant has produced - rubber

Garis lurus / Straight Line

33


Tarif Penyusutan per tahun / Depreciation rate per year 4%


2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) k. Aset Tetap


2.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu, dimiliki untuk digunakan dalam operasi Perum Perhutani dan tidak dimaksudkanuntuk dijual dalam rangka kegiatan usaha Perum Perhutani dan mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun atau layak dikapitalisasi.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) k. Fixed Assets Fixed assets are tangible assets acquired in the form of ready-made or to be built first, held for use in operations and not dimaksudkanuntuk Perum Perhutani sold in the ordinary course of business Perum Perhutani and have a useful life of more than one year or a decent capitalized.

-

Harga perolehan aset tetap diakui sebesar jumlah kas atau bank yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan dari yang diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

-

The cost of fixed assets are recognized at the amount of cash paid or the bank or the fair value of the rewards given to acquire a fixed asset at the time of acquisition or construction until the asset is in the condition and the place ready to be used.

-

Batasan nilai aset tetap diatur tersendiri oleh Direksi.

-

Limitation of fixed assets regulated by the Board of Directors.

-

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap dikapitalisasi ke aset tetap apabila meningkatkan manfaat ekonomi, termasuk peningkatan kapasitasnya berdasarkan kegunaan yang diharapkan.

-

Expenditure after the acquisition of a fixed asset are capitalized as fixed assets if the increased economic benefits, including increased capacity based on the expected utility.

-

Aset tetap berupa gedung dan bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaatnya. Aset tetap bukan gedung dan bangunan disusutkan menggunakan metode saldo menurun.

-

Fixed assets such as buildings and are depreciated using the straight-line method over the useful life. Fixed assets not depreciated buildings and using the declining balance method.

-

Jumlah nilai buku yaitu harga perolehan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

-

Total cost of the book value of fixed assets net of accumulated depreciation.

-

Dalam hal kondisi aset tetap sudah mengalami perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan fungsinya dalam operasional, maka diusulkan penghapusannya dan dicatat dalam akun aset tetap yang akan dihapus. Aset tersebut disajikan dalam aset lain-lain sebesar harga perolehan disertai dengan akumulasi penyusutan sebesar 100%.

-

In case the condition of fixed assets has been amended so that no longer fit within the operational functions, the proposed abolition and recorded in the fixed asset account to be deleted. Assets are presented in other assets at cost along with accumulated depreciation of 100%.

-

Perubahan kondisi aset tetap tersebut disebabkan: a) dinyatakan tidak digunakan; atau b) dinyatakan rusak/hilang dikuatkan dengan berita acara pejabat yang berwenang; atau c) sepenuhnya tidak dikuasai lagi kepemilikannya.

-

Changes in the condition of the asset due to: a) otherwise not used, or b) otherwise damaged / lost corroborated by the official authorities, or c) wholly dominion over its ownership.

34



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) k. Aset Tetap (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) k. Fixed Assets (Continued)

-

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dilakukan review ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. a) Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka Perum Perhutani harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. b) Apabila nilai yang dapat diperoleh kembali lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan dicatat dalam beban di luar usaha pokok.

-

At each balance sheet date conducted the reviews there is any indication of impairment of assets. a) If there are indications of impairment of assets, then Perum Perhutani must assess the recoverable amount of the asset. b) If the value of the recoverable amount is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable value. The decline is recognized as a loss in weight and recorded outside the main business.

-

Kegiatan rehabilitasi aset tetap (seperti gedung). Apabila kegiatan rehabilitasi ini menambah manfaat ekonomis dalam bentuk umur atau kapasitas, maka biaya rehabilitasi dikapitalisasi ke aset tetap tersebut.

-

The rehabilitation of fixed assets (such as buildings). If rehabilitation is to add economic benefits in the form of age or capacity, the rehabilitation costs capitalized to the asset.

-

Penggantian komponen aset tetap yang material dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda dari komponen lain dari aset tetap. Komponen lama yang diganti dibebankan, kemudian komponen baru yang menggantikan dikapitalisasi ke aset tetap.

-

Replacement of components of fixed assets are material and have useful lives different from other components of the fixed assets. Old components are replaced is charged, then the new components replace capitalized to fixed assets.

-

Perolehan aset tetap melalui sewa dan perjanjian mengandung sewa dengan sistem sewa pembiayaan (financial lease) diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai wajar aset sewaan atau nilai kini pembayaran sewa minimum, apabila nilai wajar aset kini lebih rendah. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan terhadap aset tersebut sesuai ketentuan perhitungan penyusutan yang berlaku. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, harus dilakukan review atas metode perhitungan penyusutan, nilai sisa, dan umur manfaat.

-

Acquisition of fixed assets through lease and rental agreement contains a lease financing (financial lease) is recognized as fixed assets and are recorded at fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments, if the fair value of assets is lower now. The calculation of depreciation of fixed assets made against these assets in accordance with the applicable depreciation calculation. At each date of statement of financial position should be a review of the method of calculation of depreciation, residual value and useful life.

-

Aset tetap yang sudah habis disusutkan (nilai sisanya nol) sebelum 1 Januari 2008, nilai bukunya disajikan sebesar Rp1 (satu rupiah) dan tetap disajikan dalam aset tetap.

-

Property and equipment are depreciated gone (zero residual value) before January 1, 2008, the book value stated at R1 (a dollar) and equipment is presented in fixed assets.

-

Aset tetap dicatat dengan menggunakan model biaya.

-

Fixed assets are accounted for using the cost model.

35



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) k. Aset Tetap (Lanjutan)

Golongan / Category

Bangunan/Building Jalan & jembatan/Roads & Bridges Alur Produksi :/Production Flow: Jalan aspal/Pavement Jalan diperkeras/Paved roads Jalan tapak roda/Street tread wheel Jembatan beton/Concrete bridge Jembatan besi/Iron bridge Jembatan kayu/Wooden bridge Jalan & jembatan lainnya/Other roads & bridges Emplasemen kayu/emplacement of woods Instalasi listrik, air, dan komunikasi/ Installation of electricity, water, and communication Bengkel/Workshop Mesin pabrik/Factory Machine Kendaraan/Vehicle Alat berat/Heavy Equipment Perlengkapan kantor/Office Supplies l.

2.

Metode Penyusutan/ Depreciation method

Masa Manfaat (Tahun)/ Useful life (year)

Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate

Garis lurus/Straight line

20

5%

Garis lurus/Straight line Garis lurus/Straight line Garis lurus/Straight line Garis lurus/Straight line Garis lurus/Straight line Garis lurus/Straight line

20 10 4 20 10 4

5% 10% 25% 5% 10% 25%


4 10

25% 10%

Saldo menurun/Declining Method

10

10%

Saldo menurun/Declining Method Saldo menurun/Declining Method Saldo menurun ganda/ Double Declining Method Saldo menurun/Declining Method Saldo menurun ganda/ Double Declining Method

10 4 8

25% 25% 25%

4 4

25% 25%


Aset Tetap Tanah

-

ACCOUNTING POLICIES (Continued) k. Fixed Assets (Continued)

l.

-

Kepemilikan tanah berdasarkan berbagai jenis hak tidak dapat disusutkan kecuali dapat diprediksi bahwa tidak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa perpanjangan/pembaharuan hak dapat diperoleh.

-

Hak sewa pakai atas tanah yang diperoleh berdasarkan kontrak sewa tidak setara dengan kepemilikan tanah, harus diperlakukan sebagai beban dibayar dimuka. Beban tangguhan karena pengurusan legal hak atas tanah merupakan biaya untuk memperoleh suatu hak yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fixed Assets of Land -

Land ownership by different types of rights can not be depreciated unless it can be predicted that it is impossible or unlikely that the extension / renewal rights can be obtained.

-

The right of use of land leases acquired by lease contract is not equivalent to ownership of the land, should be treated as prepaid expenses.

-

Deferred expenses for the legal right to the land is the cost to obtain a right issued by the Government by legislation.

36



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) l. Aset Tetap Tanah (Lanjutan) -

2.

Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi: a) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman dan prasarana; b) Bangunan diatasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan; c) Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, apabila lahan tanah diciptakan; d) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;

ACCOUNTING POLICIES (Continued) l. Fixed Assets of Land The cost of land, among others, include: a) for the purchase of land, including plant and infrastructure; b) The building thereon to be purchased and then destroyed; c) Cost of construction or manufacture of the land, if the land were created; d) Additional compensation of residents, relocation costs; e) Costs intermediary commissions buying and selling land; f) Borrowing costs capitalized into the ground, and g) The cost of development of the land.

e) Biaya komisi perantara jual beli tanah; f) Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam tanah; dan g) Biaya pematangan tanah. -

Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah sebesar biaya perolehan atau perpanjangan atau pembaruan hak diamortisasi selama masa umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

-

Deferred expenses for the legal rights to land at cost or an extension or renewal rights are amortized over the useful life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

-

Aset tetap tanah dicatat dengan menggunakan model biaya.

-

Property and equipment are recorded at the ground using the cost model.

Ketika suatu aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan dari akun tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan dimasukkan dalam laporan pendapatan komprehensif konsolidasian.

When an asset disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal, the cost and accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the asset will still be included in the consolidated statement of comprehensive income.

Efektif sejak 01 Januari 2008, Perusahan dan Entitas anak menerapkan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007), yang menggantikan PSAK No. 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain (1994) dan PSAK No. 17 tentang Akuntansi Penyusutan (1994). Berdasarkan PSAK yang telah direvisi, suatu entitas harus memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Jika entitas memiliki aset tetap yang direvaluasi sebelum penerapan revisi PSAK dan mengadopsi model biaya, maka nilai revaluasi dari aset tersebut dianggap sebagai biaya perolehan. Saldo selisih nilai revaluasi aset tetap pada saat penerapan pertama kali revisi PSAK ini harus direklasifikasikan ke saldo laba.

Effective from January 1, 2008, the Company and its subsidiaries adopted SFAS No. 16 on Fixed Assets (Revised 2007), which replaces SFAS No.. 16 on Fixed Assets and Other Assets (1994) and SFAS No.. 17 on Accounting for Depreciation (1994). Under the revised FRS, an entity shall choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and apply that policy to all assets within the same group. If the entity has revalued fixed assets prior to the application of the revised FRS and adopt the cost model, the revalued amount of the asset is considered as cost of acquisition. The balance of fixed asset revaluation reserve during the first application of the revised FRS should be reclassified to retained earnings.

37



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) l. Aset Tetap Tanah (Lanjutan)

2.

Perusahaan dan Entitas anak memilih untuk menerapkan model biaya, sehingga aset tetap Perusahaan dan Entitas anak dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) l. Fixed Assets of Land (Continued) Companies and Subsidiaries choose to apply the cost model, so that the fixed assets of the Company and subsidiaries is carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

m. Aset Tetap Sewa

m. Lease

-

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

-

Leases are classified as finance leases when the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

-

Pengertian sewa mencakup perjanjian sewa dan perjanjian nonsewa tetapi mengandung sewa.

-

Definition of the lease agreement and the lease agreement includes nonsewa but contains a lease.

-

Perjanjian nonsewa yang mengandung sewa apabila memenuhi semua kriteria berikut: i. Pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan aset tertentu; dan ii. Perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

-

Agreement containing nonsewa lease if it meets all of the following criteria: i. Fulfillment of the agreement depends on the use of certain assets, and ii. The agreement gives the right to use the asset.

-

Indikasi dari sewa pembiayaan adalah: i. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; ii. Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; iii. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan; iv. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;

-

Indications of a finance lease are: i. Lease transfers ownership of the asset to the lessee at the end of the lease; ii. The lessee has the option to purchase the asset at a price which is quite low compared to the fair value at the date the option started to be implemented, so that the initial lease option can be assured that it will be implemented; iii. The lease term is for the most part despite the economic life of assets property rights are not transferable; iv. At inception, the present value of the minimum lease payments amounts to substantially close the fair value of the leased property;

-

38



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) m. Aset Tetap Sewa (Lanjutan)

2.

v. Aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material; vi. Apabila lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee; vii. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga sewa dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan viii. Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar sewa. - Klasifikasi sewa dilakukan pada awal masa sewa. - Aset dalam kategori sewa pembiayaan ini dikapitalisasi dan dikenai penyusutan sesuai dengan ketentuan perhitungan penyusutan yang berlaku. - Apabila lama sewa tidak sama dengan umur manfaat dari aset atau tidak ada pengalihan risiko, maka sewa akan masuk dalam kategori sewa operasi. Biaya sewa dibebankan dalam tahun berjalan. - Kebijakan lainnya mengikuti kebijakan untuk aset tetap. n. Biaya Ditangguhkan

ACCOUNTING POLICIES (Continued) m. Lease (Continued) v. Leased assets are specialized and only the lessee can use them without the need to modify the material; vi. If the lessee can cancel the lease, the lessor's losses associated with the cancellation are borne by the lessee; vii. Gains or losses from the fluctuation in the fair value of residual charged to the lessee (for example, in the form of rent rebates and are on par with most residues proceeds at the end of lease), and viii. The lessee has the ability to continue the lease for a second term with a rent that is substantially lower than market rent. -

-

-

Classification of leases made at the beginning of the lease term. Assets in this category finance leases are capitalized and depreciated in accordance with the applicable depreciation calculation. If the old lease is not the same as the useful life of the asset or no transfer of risk, then the lease will be in the category of operating leases. The rental fee is charged in the current year. Other measures followed a policy for fixed assets.

n. Deferred Charges

Beban ditangguhkan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. - Termasuk sebagai beban ditangguhkan antara lain beban biaya legal pengurusan hak atas tanah. - Beban ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya.

Deferred charges are the costs associated with activities that have a useful life of more than one year. - Included as deferred expenses include legal costs of land administration. - Deferred charges are amortized over the useful life.

39



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) o. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) o. Employee Benefits

Program Pensiun Manfaat Pasti

Defined Benefit Pension Plan

Perusahaan memberikan imbalan kerja kepada karyawan berupa pensiun dan kesehatan pasca kerja. Liabilitas atas imbalan kerja diakui berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dihitung oleh Aktuaris Independen dan dicatat sebesar nilai liabilitas dibagi dengan rata-rata sisa manfaat kerja karyawan.

Companies provide employee benefits to employees in the form of pension and post-employment medical. Liabilities for employee benefits are recognized based on the Collective Labour Agreement between the Company and Union are calculated by the Independent Actuary and liabilities are recorded at the value divided by the average remaining employee benefits.

Program Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Employment (PKK)

Pesangon PKK terhutang pada saat karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perusahaan mengakui beban dan liabilitas atas pesangon pemutusan kontrak kerja apabila Perusahaan mempunyai komitmen untuk memutuskan kontrak kerja atau mempunyai komitmen untuk memberikan imbalan bila terdapat karyawan yang ingin mengundurkan diri secara sukarela.

PKK severance payable when the employee is terminated before the normal retirement age. The Company recognized expense and a liability on termination benefits if the Company is committed to terminate the employment or has committed to provide benefits when there are employees who wish to resign voluntarily.

Program Imbalan Pasca Kerja

Post-Employment Benefits Program

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (revisi 2010) mengenai imbalan kerja secara retrospektif.

The Company adopted Statement of Financial Accounting Standards No. 24 (revised 2010) on employee benefits retrospectively.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Termination Severance

Program

p. Revenue and Expenses Recognition

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat diikhtisarkan sebagai berikut: - Semua pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dalam rangka kegiatan pengelolaan hutan merupakan pendapatan Perum Perhutani dan diakui sebagi pendapatan pada periode terjadinya; - Pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dari kegiatan pengelolaan hutan sebagi sumber dana untuk membiayai kegiatan kegiatan pengelolaan hutan yang menjadi tugas Perum Perhutani.

The accounting policies for the recognition and measurement of income related to forest management activities conducted by Perum Perhutani can be summarized as follows: - All income earned Perum Perhutani in the framework of forest management is revenue Perum Perhutani As with revenue recognized in the period incurred; - Income earned Perum Perhutani of forest management activities as the source of funds to finance forest management activities into tasks Perum Perhutani.

40



2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)


2.

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pemgukuran biaya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat diikhtisarkan sebagai berikut: - Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya; - Kegiatan Pemanfaatan Hutan Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan. - Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. - Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam diakui sebagai pada periode terjadinya.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) p. Revenue and Expense Recognition (Continued) The accounting policies for the recognition and pemgukuran costs associated with forest management activities conducted by Perum Perhutani can be summarized as follows: - To the Forest and Forest Management Planning All costs incurred for conducting forest governance and forest management plans are recognized as an expense in the period incurred; - Activities of Forest Utilization All costs incurred to carry out forest management activities, including planting and maintenance costs are recognized as an expense in the period incurred. Plants resulting from forest management activities is the utilization of state assets will be used by Perhutani to finance forest management activities. - Forest Rehabilitation and Reclamation All costs incurred for rehabilitation and reclamation of forests are recognized as an expense in the period incurred. - Activities of Forest Protection and Nature Conservation All costs incurred to implement forest protection and nature conservation are recognized as in the period incurred.

q. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi

q. Related Parties Transaction

Dalam usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

The Company and Subsidiaries have transactions with related parties as defined under the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7, (Revised 2010),”Related Parties Disclosures”.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan yang menyiapkan laporan keuangannya (Perusahaan pelapor):

Related parties are persons or entities associated with the Company prepared its financial statements (the reporting company).

41



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) q. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi (Lanjutan)

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) q. Related Parties Transaction (Continued)

-

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan pelapor jika orang tersebut: a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan pelapor, b) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan pelapor, atau c) personal manajemen kunci Perusahaan pelapor atau perusahaan induk Perusahaan pelapor

-

A person or a close member of that person’s family is related to a reporting Entity if that person: a) has control or joint control over the reporting Entity; b) has significant influence over the reporting Entity; c) is a member of the key management personnel of the reporting Entity or of a parent of reporting Entity.

-

Suatu perusahaan berelasi dengan Perusahaan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: a) Perusahaan dan Perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya perusahaan induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan perusahaan lain). b) Satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan lain(atau perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya). c) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. d) Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga. e) Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan pelapor atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan pelapor. Jika Perusahaan pelapor adalah perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan pelapor. f) Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a). g) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan atau personil manajemen kunci perusahaan (atau perusahaan induk dari perusahaan).

-

An Entity is related to a reporting Entity if any of the following conditions applies: a) The Entity and the reporting Entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others) b) One Entity is an associate or joint venture of the other Entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other Entity is a member) c) Both entities are joint venture of the same third party. d) One Entity is a joint venture of a third Entity and the other Entity is an associate of the third Entity. e) The Entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Entity or an Entity related to the reporting Entity. If the reporting Entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting Entity. f) The Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

g) A person identified in (a) has significant influence over the Entity or is a member of the key management personnel of the Entity (or of a parent of the Entity).

42



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) r. Pajak Penghasilan

2.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) r. Income Tax

Pajak penghasilan pada laporan pendapatan komprehensif ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan setelah diadakan rekonsiliasi antara prinsip akuntansi yang diterapkan dengan peraturan perpajakan.

Income tax in the consolidated comprehensive income is determined based on the taxable income for the year after allowing for the reconciliation between the accounting principles applied by the tax laws.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer antara aset dan liabilitas berikut nilai tercatatnya berdasarkan pajak untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences between assets and liabilities below its carrying value based taxes for financial reporting purposes on the date of the consolidated financial position.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo fiskal yang dapat dikompensasi dan belum digunakan, apabila besar kemungkinan perbedaan temporer dan kompensasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry-forward balances and have not been used, the extent of temporary differences and tax loss carryforwards can be utilized to reduce taxable income in future will come.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau pada saat keputusan atas keberatan dan atau banding telah ditetapkan, jika mengajukan keberatan dan atau banding.

Amendments to taxation liability is recognized when an assessment is received or when the results of objection or appeal has been determined, if filed objection or appeal.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the statement of financial position, except for deferred tax assets and liabilities for the different entities, based on the manner the current tax assets and liabilities.

s. Penurunan Nilai Aset

s. Assets Impairment

Apabila terdapat indikasi adanya penurunan potensial atas aset yang disebabkan oleh penurunan estimasi nilai ekonomis yang manfaatnya untuk masa depan, maka Perusahaan akan melakukan penelaahan atas terjadinya penurunan nilai aset. Bila hasil penelaahan tersebut menyimpulkan adanya penurunan nilai aset, maka kerugian yang timbul akan diakui pada periode berjalan.

If there are indications of a potential decline in assets caused by the decrease in the estimated economic value of the benefits for the future, the Company will conduct a review of the declining value of assets. When the results of the study concluded that there was impairment of assets, if any, which arise will be recognized in the current period.

43



2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) t. Pelaporan Segmen Usaha

2.

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Sebuah segmen geografis menyediakan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

ACCOUNTING POLICIES (Continued) t. Reporting Segment A business segment is a group of assets and operations that provide goods or services that have risks and returns that are different from other business segments. A geographical segment provides goods or services within a particular economic environment that has risks and returns that are different from other operating segments that are in a different economic environment.

u. Penggunaan Estimasi

u. Estimation

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dibutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

In the preparation of consolidated financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

44



3.

KAS DAN SETARA KAS


3.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas Bank Rupiah PT Bank Negara Indonesia, Tbk

2012 Rp 5.149.440.755

2011 Rp 11.605.561.918

2010 Rp 19.843.460.520

151.068.328.331

210.328.784.818

533.332.163.590

PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk

68.167.243.361 34.395.753.404

50.802.109.575 151.286.890.593

31.698.089.974 62.575.091.689

PT BPD Jateng PT BPD Jatim PT Bank Tabungan Negara, Tbk

20.335.657.132 14.460.144.108 11.137.255.564

1.171.579.923 3.952.556.889 532.770.106

30.502.952.224 17.316.471.562 348.886.919

4.020.267.558 9.928.000 7.004.378 303.601.581.836

8.766.456 8.470.373.156 426.553.831.516

27.031.093 248.629.891 676.049.316.942

Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia, Tbk

50.066.127.757

481.514.784

2.697.322.123

PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk

41.273.784 24.967.492

2.544.004.730 181.221.766

14.496.952.286 20.905.243

PT BPD Jabar PT BPD DKI PT Bank Central Asia, Tbk PT BPD Banten

PT Bank Central Asia, Tbk

Deposito on call Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk

14.728.862

45.498.921

20.337.552

50.147.097.895 353.748.679.731

3.252.240.201 429.806.071.717

17.235.517.204 693.284.834.146

50.000.000.000

97.000.000.000

45.000.000.000

28.000.000.000

4.000.000.000

-

Deposito berjangka Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk

238.000.000.000

106.000.000.000

15.000.000.000

PT Bank Negara Indonesia, Tbk

144.168.576.445

131.200.000.000

108.000.000.000

PT BPD Banten PT Bank Tabungan Negara, Tbk

5.000.000.000 3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

468.168.576.445 827.066.696.931

341.200.000.000 782.611.633.635

30.000.000.000 201.000.000.000 914.128.294.666

PT Bank Mandiri, Tbk Jumlah

Cash Bank Rupiah PT Bank Negara Indonesia, Tbk PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT BPD Jateng PT BPD Jatim PT Bank Tabungan Negara, Tbk PT BPD Jabar PT BPD DKI PT Bank Central Asia, Tbk PT BPD Banten

USD PT Bank Negara Indonesia, Tbk PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk

Deposito on call Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk Time deposit Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk PT BPD Banten PT Bank Tabungan Negara, Tbk PT Bank Mandiri, Tbk Total

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.96/023.6/Keu/Dir/2009 dalam mengantisipasi perubahan nilai tukar, manajemen risiko nilai tukar valuta asing yang dilakukan oleh manajemen adalah:

Refers to Directors Decree No.96/023.6/Keu/Dir/2009 in anticipates changing in exchange rates, management of foreign exchange risk management is carried out by:

1. Seluruh penghasilan yang diterima dalam bentuk US Dollar langsung dikonversikan ke nilai rupiah terbaik pada hari yang sama.

1. All income received in the form of U.S. Dollars directly converted into rupiah best on the same day.

45



3.

4.

KAS DAN SETARA KAS (LANJUTAN)


3.

CASH AND CASH EQUIVALENTS (CONTINUED)

2. Untuk sisa cadangan saldo US Dollar yang ada dikonversi ke rupiah secara bertahap setelah disisihkan untuk kebutuhan operasi dengan memperhatikan nilai kurs yang terbaik.

2. For the remaining balance of U.S. dollar are converted to dollars once reserved for operating requirements with respect to the best exchange rate.

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 5%-6%, 5% - 7,25 % dan 5% - 7% pada tahun 2012, 2011, dan 2010.

The deposits interest rate per year are 5% -6%, 5% 7.25% and 5% - 7% in 2012, 2011, and 2010.

PIUTANG USAHA

4. 2012 Rp

TRADE RECEIVABLES

2011 Rp

2010 Rp

Piutang Pihak Ketiga: Piutang Penjualan Ekspor Kayu

83.916.923.634

66.204.898.877

57.245.774.687

Piutang Penjualan Ekspor Non Kayu Piutang Usaha Dalam Negeri

17.956.355.799 66.434.508.842

31.084.356.994 69.245.673.800

16.740.638.406 60.876.834.307

168.307.788.275

166.534.929.671

134.863.247.400

13.798.888.302 36.983.768.147

19.343.403.053 33.486.407.598

13.262.831.953 43.543.130.400

Jumlah Piutang Pihak Berelasi Jumlah Piutang Usaha Penurunan Nilai Aset

50.782.656.449 219.090.444.724 (39.955.453.655)

52.829.810.651 219.364.740.322 (25.611.749.278)

56.805.962.353 191.669.209.753 (14.101.686.618)

Jumlah Piutang Usaha - Bersih

179.134.991.069

193.752.991.044

177.567.523.135

Jumlah Piutang Pihak Ketiga Piutang pihak berelasi: Piutang Usaha Dalam Negeri Piutang Dalam Rangka Transaksi RUPHR

Piutang Usaha Pihak ketiga

2012

2011

Related Parties Account Receivable

2010

Rp 19.576.509.444 18.160.959.831 12.880.102.673 9.325.972.441 8.923.540.500 7.503.600.115 7.340.892.096 7.185.420.177 4.742.104.081 3.606.096.167

Rp 1.379.279.343 37.172.076.788 6.238.837.318 10.217.718.387 17.970.292.678 6.578.281.754 6.533.232.040 2.402.522.685 1.505.812.708

16.607.161.172 14.217.799.033 11.446.865.846 10.997.215.776 7.009.166.631 2.396.203.008 -

Shanghai Xingju Wood, CO, LTD PT. Bina Krida Jasindo

3.530.600.172 3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Basil Bass International, LTD

3.366.411.663

-

-

PT Prasetya Indra Brata (PIB)

3.167.558.817

3.167.558.817

3.107.421.858

Regal Home Furnish PT Sengfong MP PT East Wood PT Kurnia Jati ISPAK CV Mandiri Abadi Alam Jaya Loka PT Surya Alaska PT Mega Interior Indonesia CV. Sayuda Aditia

46


Third Parties Account Receivables: Timber Export Receivable Sales Non-Timber Export Receivable Sales Domestic Trade Receivables Total Third Parties Account Receivables Related Parties Account Receivables: Domestic Account Receivable RUPHR Account Receivable Total Related Parties Account Receivable Total Account Receivable Assets Impairment Total Net – Account Receivable

Rp

Regal Home Furnish PT Sengfong MP PT East Wood PT Kurnia Jati ISPAK CV Mandiri Abadi Alam Jaya Loka PT Surya Alaska PT Mega Interior Indonesia CV. Sayuda Aditia Shanghai Xingju Wood, CO, LTD PT. Bina Krida Jasindo Basil Bass International, LTD PT Prasetya Indra Brata (PIB)


4.


PIUTANG USAHA (Lanjutan)

4. 2012 Rp

TRADE RECEIVABLES (Continued)

2011 Rp

2010 Rp

PT Quartindo Sejati Furnitama Quan nih Pine Stoc company CV Valasindo Sentra Usaha PT Legni Tropical PT Dwipantra Global Art Philips / PK SEDJATI PT Jaring Jangkar Jaya PT.Wood Land F PT.Malindo Perkasa Dedeng Mulyana PT.Dutama Satu PT Kasih Industri Indonesia Mery Mewany PT. Bukit Hijau Roni / Cimerak Ciamis PT.BMI MUBIZ PT Citra Clasic Ayi Sukmana PT Jati Indah Permai Suyono/CV. Bagasindo Suyono (Jabar) PT Bangun Sarana PT Royal Timber PT Milatronika PT Nindya PT.Tanjung Kreasi PT Anugrah Jati Utama Kopkar KBM Industri UD Indah Jati Solo Dadang Eka Lesmana PT Krakatau Steel Honest Trading

3.082.904.884 2.915.003.417 2.896.627.129 2.646.842.519 2.560.050.652 2.042.182.451 1.837.748.301 1.666.876.694 1.440.520.073 1.435.654.000 1.409.835.839 1.247.052.182 989.837.536 985.367.275 920.087.898 912.158.267 702.794.518 694.478.513 659.125.000 614.254.850 598.004.000 563.823.000 559.605.801 541.511.104 -

2.460.551.196 1.828.269.485 1.095.816.566 2.560.050.652 1.042.699.227 2.851.876.704 1.621.000.000 1.577.237.356 1.247.052.152 985.367.275 932.587.898 993.065.169 1.366.941.420 1.054.869.420 2.702.390.250 10.437.610.904 7.515.366.159 2.718.325.519 2.167.966.501 1.387.056.000 1.267.624.184 1.125.050.000 1.037.826.034 1.006.330.368

1.570.525.852 2.122.857.187 4.101.526.787 2.511.447.399 1.247.052.182 985.367.275 587.266.349 2.522.757.718 1.315.997.550 5.328.588.111 1.267.624.184 -

Biro Perjalanan Wisata Jakarta PT Sampah Sarimukti Kapsco PTE LTD PT Antamas Sunanto PT Prestice Furniture CV Griya Rattan Roda Jati Solo PT Vajar Alam Valas PT Palawi PT Emeralindo PT Wahana Krida Belia PT SAS Kreasindo Utama CV Adiguna Utama Istana Kayu PT Wood Land Sparta Internasional Sumber Alam Kristal Teak Rnt CV Andria Karya Perdana PT Damai Pratama Mas

-

915.930.640 887.985.120 814.296.085 633.392.417 627.862.200 614.898.270 603.569.601 587.339.300 508.003.234 503.618.476 -

2.169.775.822 524.377.810 812.414.487 548.000.000 8.247.781.100 5.482.222.688 4.487.342.292 3.689.254.283 3.221.265.283 1.131.724.000 852.507.020 578.612.782 -

21.575.674.195

10.189.491.371

10.275.125.915

168.307.788.275

166.534.929.671

134.863.247.400

Lainnya (dibawah Rp 500.000.000) Jumlah Piutang Pihak Ketiga

47


PT Quartindo Sejati Furnitama Quan nih Pine Stoc company CV Valasindo Sentra Usaha PT Legni Tropical PT Dwipantra Global Art Philips / PK SEDJATI PT Jaring Jangkar Jaya PT.Wood Land F PT.Malindo Perkasa Dedeng Mulyana PT.Dutama Satu PT Kasih Industri Indonesia Mery Mewany PT. Bukit Hijau Roni / Cimerak Ciamis PT.BMI MUBIZ PT Citra Clasic Ayi Sukmana PT Jati Indah Permai Suyono/CV. Bagasindo Suyono (Jabar) PT Bangun Sarana PT Royal Timber PT Milatronika PT Nindya PT.Tanjung Kreasi PT Anugrah Jati Utama Kopkar KBM Industri UD Indah Jati Solo Dadang Eka Lesmana PT Krakatau Steel Honest Trading Biro Perjalanan Wisata Jakarta PT Sampah Sarimukti Kapsco PTE LTD PT Antamas Sunanto PT Prestice Furniture CV Griya Rattan Roda Jati Solo PT Vajar Alam Valas PT Palawi PT Emeralindo PT Wahana Krida Belia PT SAS Kreasindo Utama CV Adiguna Utama Istana Kayu PT Wood Land Sparta Internasional Sumber Alam Kristal Teak Rnt CV Andria Karya Perdana PT Damai Pratama Mas Others (less than Rp 500,000,000 Total Third Parties Account Receivable


4.



4. 2012 Rp


2011 Rp

2010 Rp Related Parties Account Receivable

Pihak Berelasi: Piutang Usaha Dalam Negeri: Kantor Penyelesaian Piutang & Lelang Negara Primkopkar

6.557.243.000 1.475.355.450

12.305.830.000 2.284.575.925

11.508.681.953 1.754.150.000

5.766.289.852 13.798.888.302

4.752.997.128 19.343.403.053

13.262.831.953

9.021.781.369

9.021.781.369

27.379.452.197

Harun

3.988.243.057

-

-

CV. Wahyu Langgeng Abadi CV Jati Makmur ABC Wood Product LLC CV Intan perkasa Dua Bygtama AB

3.849.215.591 2.864.622.653 1.059.669.090 966.250.000 840.861.250

3.870.555.591 -

948.622.653

874.289.476

331.195.878

Pan Africa Resources Pte Ltd Dadang Eka Lesmana Timber Management Gatan CV Griya Rattan H. Fadhilah CV Langgeng Group Partawood (Nganjuk) Hendri Wahana Krida Belia Saripudin Dong Myung Pomerian Timber S.A. CV Suyono Timexindo Co Ltd Hangil Trading Co.Ltd Asep Kuswanda Waslim Tata Enterprises CV. Wahyu (Pasuruan)

819.689.220 666.479.000 616.917.993 603.569.601 559.000.000 540.000.000 521.304.064 487.000.000 475.000.000 433.565.374 418.492.260 416.301.570 408.643.000 402.673.770 389.049.750 346.878.922 343.237.132 302.728.320 301.091.640

329.908.500 647.001.400 793.100.000 507.297.331 402.673.770 358.878.922 302.728.320 310.673.618

1.077.342.573 2.845.979.747 -

PT.Gerbang Surya Permai (Gsp) Sam San Industry, Co Tuindeco International B.V. CV Pilar Mas (KBM Agro)

126.265.326 17.461.724 4.544.527 -

370.535.787 302.501.340 1.169.097.554 773.622.653

-

UD Artha Buana Cemerlang Yudi Iskandar Dudi Rudiatna Ir,MM

-

3.988.243.057 2.928.279.000 810.000.000

-

Wahana Krida Belia (Jombang) Agus Ruhiyana Edih Jayawiguna

-

475.000.000 352.248.449 350.000.000

-

Piutang usaha entitas anak Jumlah Piutang Dalam Rangka RUPHR: Piutang RUPHR Satgas

48


Domrstic Account Receivable: Office & Auction Settlement Receivables Primkopkar Subsidiaries account receivable Total RUPHR Account Receivable: RUPHR Satgas Account Receivable Harun CV. Wahyu Langgeng Abadi CV Jati Makmur ABC Wood Product LLC CV Intan perkasa Dua Bygtama AB Pan Africa Resources Pte Ltd Dadang Eka Lesmana Timber Management Gatan CV Griya Rattan H. Fadhilah CV Langgeng Group Partawood (Nganjuk) Hendri Wahana Krida Belia Saripudin Dong Myung Pomerian Timber S.A. CV Suyono Timexindo Co Ltd Hangil Trading Co.Ltd Asep Kuswanda Waslim Tata Enterprises CV. Wahyu (Pasuruan) PT.Gerbang Surya Permai (Gsp) Sam San Industry, Co Tuindeco International B.V. CV Pilar Mas (KBM Agro) UD Artha Buana Cemerlang Yudi Iskandar Dudi Rudiatna Ir,MM Wahana Krida Belia (Jombang) Agus Ruhiyana Edih Jayawiguna


4.



4.

-

2011 Rp 307.065.000 -

2.250.000.000

-

-

1.065.442.844 1.012.523.534 664.174.537 413.085.030 438.104.076 329.374.366 327.741.521

5.193.231.944

4.240.926.461

4.460.091.444

36.983.768.147

33.486.407.598

43.543.130.400

Jumlah Piutang Pihak Berelasi Jumlah Piutang Usaha Penurunan nilai aset

50.782.656.449 219.090.444.724 (39.955.453.655)

52.829.810.651 219.364.740.322 (25.611.749.278)

56.805.962.353 191.669.209.753 (14.101.686.618)

Jumlah Piutang usaha bersih

179.134.991.069

193.752.991.044

177.567.523.135

2012 Rp 25.611.749.278 14.343.704.377 39.955.453.655

2011 Rp 14.101.686.618 11.510.062.660 25.611.749.278

PT. Sinar Jaya (Agro) CV Bangkit SF Recources Marketing, Cina Taicung, Taiwan STCO Incheon Korea Profelco Hout Eroplan Korea Eonsung Taikam E. CO Hongkong Huen Jeng Trading RUPHR dibawah Rp300.000.000 Jumlah Piutang Dalam Rangka RUPHR

2012 Rp


Mutasi Penurunan Nilai Piutang Saldo Awal Penambahan (Pengurangan) Saldo Akhir

2010 Rp

PT. Sinar Jaya (Agro) CV Bangkit SF Recources Marketing, Cina Taicung, Taiwan STCO Incheon Korea Profelco Hout Eroplan Korea Eonsung Taikam E. CO Hongkong Huen Jeng Trading RUPHR less than Rp 300,000,000 Total RUPHR Account Receivables Total Related Parties Account Receivable Total Account Receivables Assets Impairment Total Net-Account Receivables

Account Receivable Impairment Mutation

Piutang kepada Kantor Penyelesaian Piutang & Lelang Negara terjadi dari penjualan lelang kepada pihak ketiga yang diselenggarakan Kantor Penyelesaian Piutang & Lelang Negara (KPPLN). Piutang kepada pelaksana dalam rangka RUPHR adalah piutang kepada para pelaksana penanggung jawab transaksi RUPHR yang berada di KPH-KPH. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan dan Entitas anak berkeyakinan bahwa penurunan nilai aset telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

2010 Rp 15.031.095.407 (929.408.789) 14.101.686.618

Beginning Balance Increase (Decrease) Ending Balance

Office & Auction Settlement Accounts Receivable occurs from auction sales to third parties who held office & Auction Settlement Receivables (KPPLN). RUPHR Account Receivables is implementing in order to claim the executive in charge of its transactions RUPHRKPH-KPH. Based on the review of the state of the individual receivable accounts at the end of the year, the Company and the Company believes that the subsidiaries's impairment is sufficient to cover possible losses from uncollectible accounts.

49



5.

PERSEDIAAN

5. 2012 Rp

Persediaan hasil hutan Ekstraktif Kayu Tebangan Non Kayu Getah pinus Madu perlebahan Getah dammar Produksi sutra slam (PSA) Telur dan kokon sutera Kopi Lainnya

Yang masih diolah: Kayu Kayu gergajian dan afval Barang jadi


INVENTORIES 2011 Rp

2010 Rp

129.840.855.921

197.811.179.059

197.266.847.737

12.003.807.932 6.967.272.581 223.069.127

5.054.569.726 6.425.454.262 692.661.585

6.592.489.157 4.212.412.532 1.437.058.682

89.203.431 290.212.500 1.225.932.439 20.799.498.010 150.640.353.931

94.762.170 64.663.017 493.663.891 12.825.774.651 210.636.953.710

504.032.148 12.600.000 619.423.121 13.378.015.640 210.644.863.377

Crops Inventory Extractive Wood cut Non timber Pine resin Honey bee Gum resins Production of silk slam (PSA) Egg and cocoon silk Coffee Other

In process: Wood Sawn timber and afval Finished goods

37.671.715.316 63.125.929.048 100.797.644.364

52.772.898.358 21.119.308.508 73.892.206.866

27.918.120.011 18.712.603.697 46.630.723.708

208.133.210.012

201.711.617.128

17.932.663.475

115.516.754 129.334.041 77.881.852 207.221.093 208.663.163.752 309.460.808.116 460.101.162.047

70.795.022 163.128.861 201.945.541.011 275.837.747.877 486.474.701.587

233.335.482 164.134 25.426.848 18.191.589.939 64.822.313.647 275.467.177.024

Persediaan kayu Gergajian

460.101.162.047 70.864.647.670

486.474.701.587 67.202.958.342

275.467.177.024 70.722.747.362

Jumlah persediaan hasil hutan

530.965.809.717

553.677.659.929

346.189.924.386

Total crop inventories

-

-

2.921.661.325

Seeds in development

314.155.350

416.829.254

2.551.747.478

-

-

585.212.618

10.244.655

2.604.849.609

484.016.837

210.677.440

187.956.109

39.894.363

2.488.662.758 5.671.324.930 8.695.065.133 539.660.874.850

92.154.124 9.767.661.777 13.069.450.873 566.747.110.802

1.763.350 5.884.722.595 9.547.357.241 358.658.942.952

Non kayu Gondorukem dan terpentin Minyak kayu putih Benang Sutera Minyak nilam Lainnya

Jumlah persediaan Penyisihan persediaan

Bibit dalam pengembangan Perlengkapan Kerja: Bahan bakar dan bahan kimia Kaleng gondorukem dan drum terpentin Perlengkapan kegiatan tanaman dan sadapan Suku cadang mesin dan kendaraan bermotor Persediaan sarana dan prasarana Lainnya perlengkapan kerja Jumlah

50


Non timber Gondorukem and turpentine Eucalyptus oil Silk Patchouli oil Other Total inventories Allowance for slow moving inventory Sawn timber supplies

Fuels and chemicals Fuels and chemicals Gondorukem turpentine cans and drums Plant and equipment activities leads Spare parts for machinery and motor vehicles Inventory of facilities and infrastructure Other work equipment Total


5.

PERSEDIAAN (Lanjutan)


5.

INVENTORIES (Continued)

Persediaan kayu gergajian pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 sebesar Rp 51.464.848.991, Rp 56.547.952.855, dan Rp 37.671.715.316 merupakan persediaan dari aktivitas Direktorat Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat (RUPHR) yang dibentuk sesuai dengan SK Dir No.060/Kpts/Dir/2010 tanggal 1 Pebruari 2010.

Sawn timber inventory on December 31, 2012, 2011, 2010 amounted to Rp 51,464,848,991, Rp 56,547,952,855, and Rp 37,671,715,316 an inventory of activities of the Directorate of Rehabilitation and Enterprise Development Forestry (RUPHR) established pursuant to Decree No. Dir. 060/Kpts/Dir/2010 February 1, 2010.

Selama tahun 2012 dan 2011, persediaan Perusahaan tidak diasuransikan namun, pada tahun 2010 persediaan Perusahaan terutama gondorukem dan terpentin telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam, kecelakaan dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 19.524.979.500 melalui PT Fadent Mahkota Sahid. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi ini cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan. 6.

UANG MUKA DIBAYAR

During 2012 and 2011, the Company's inventories are not insured yet, in 2010 the Company's inventories primarily gondorukem and turpentine are insured against fire, natural disasters, accidents and theft with a total coverage amounting to Rp 19,524,979,500 through PT Fadent Mahkota Sahid. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on inventories are insured.

6. 2012 Rp 22.589.117.313 4.378.327.689 968.866.448 27.936.311.450

Uang muka pegawai Uang muka kepada pihak ketiga Uang muka perawatan rumah sakit Jumlah

ADVANCE PAYMENT 2011 Rp 26.284.690.971 7.629.168.620 937.343.227 34.851.202.818

Uang muka pegawai merupakan uang muka yang diperuntukan operasional dan pembayaran gaji pegawai lapangan bulan berikutnya. 7.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Biaya persiapan produksi Biaya persiapan penanaman Sewa Asuransi Lainnya Jumlah

7.

2010 Rp 10.027.593.939 12.963.526.224 633.578.554 23.624.698.717

Employe advance is designated operational advances and payment of field staff salaries next month.

PREPAID EXPENSES

2012 Rp

2011 Rp

2010 Rp

5.463.541.956

4.771.318.308

3.891.823.065

1.739.415.237 805.062.545 982.427.122 936.940.363 9.927.387.223

3.354.252.340 1.034.982.264 645.204.599 1.292.255.525 11.098.013.036

3.769.187.282 859.428.483 599.876.745 298.955.263 9.419.270.838

Biaya persiapan produksi Biaya persiapan produksi sebagian besar meliputi biaya kegiatan persiapan tebangan atau cruising tebangan periode Januari tahun berikutnya, meliputi perhitungan jumlah pohon yang siap untuk ditebang dan menandai atau memilih pohon-pohon yang akan ditebang, perijinan ke PEMDA setempat, karyawan, peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penebangan.

Employee advances Third parties advances Hospital advances Total

Production preparation expenses Planting preparation expenses Rent Insurance Other Total

Production preparation expenses Most production preparation expenses include the cost of preparatory felling or cutting cruising from January next year, including the calculation of the number of trees that are ready for harvest and marking or selecting trees to be felled, permission to local authorities, employees, equipment and supplies to do the logging .

51



7.

8.


BIAYA DIBAYAR DI MUKA

7.

PREPAID EXPENSES

Biaya persiapan penanaman Biaya persiapan penanaman merupakan pengadaan kompos, pupuk, kantong plastik tanaman, dan tanaman crass program untuk proses penanaman tahun berikutnya.

Planting preparation expenses Preparation of a procurement cost of planting compost, fertilizer, plastic plants, and plants crass planting program for the following year.

Sewa Sewa merupakan sewa rumah selama 2 (dua) tahun sekaligus dimuka oleh Perusahaan kepada karyawan sesuai dengan SK Direksi Nomor 697/Kpts/Dir/2006 tanggal 27 Pebruari 2006.

Rent Rent is rent house for 2 (two) years at a time in advance by the Company to employees in accordance with Decree No. 697/Kpts/Dir/2006 Directors dated 27 February 2006.

Asuransi Asuransi merupakan pembayaran premi asuransi yang jatuh tempo di tahun berikutnya.

Insurance Insurance is an insurance premium payment due in the next year.

PERPAJAKAN

8.

a. Pajak dibayar dimuka

Perusahaan: Pajak Penghasilan: Pasal 22 PPn masukan Tafsiran tagihan pajak penghasilan Perusahaan: PPh badan lebih bayarPPh 25 2012 2011 Entitas anak: Pajak Penghasilan: Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 4 ayat 2 PPn masukan Jumlah

TAXATION a. Prepaid Tax

2012 Rp 37.280.990.848 37.280.990.848

2011 Rp 3.437.632.776 3.437.632.776

2010 Rp 114.001.812 40.436.962.050 40.550.963.862

The Company: Income Tax: Article 22 Value added tax-in Estimated income tax

44.002.860.084 46.475.704.201 90.478.564.285 127.759.555.133 891.440 891.440 127.760.446.573

46.475.704.201 46.475.704.201 49.913.336.977 339.370.409 564.719.259 904.089.668 50.817.426.645

40.550.963.862 750.378 501.050 147.270.220 8.000.000 3.597.029.987 3.753.551.635 44.304.515.497

52


Parents: Overpayment corporate income tax article 25 2012 2011

Subsidiaries Income tax: Article 21 Article 22 Article 23 Article 4 : 2 Value added tax-in Total


8.

PERPAJAKAN (Lanjutan)


8.

b. Utang Pajak

Perusahaan: Pajak penghasilan: Pasal 4 ayat 2 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Lainnya Entitas anak: Pajak penghasilan: Pasal 4 ayat 2 Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Pajak lainnya Jumlah

b. Tax Payable 2012 Rp 977.706.833 3.961.527.805 8.063.654 1.365.915.844 9.000.290.162 31.481.142.151 33.329.951 46.827.976.400 468.714 58.006.469 1.982.248.544 98.324.649 2.139.048.376 48.967.024.776

2011 Rp

Manfaat (Beban) Pajak tangguhan Perusahaan Entitas anak Jumlah

2012 Rp (64.019.062.500) (151.318.676) (64.170.381.176) (879.768.346) (1.803.917.275) (2.683.685.621) (66.854.066.797)

45.749.995 137.828.008 1.650.530 1.587.418.795 286.581.451 2.059.228.779 20.742.409.712

2.114.197.968 1.052.792.121 2.636.554.258 9.416.838.704 30.072.773.393 7.565.000 45.300.721.444 45.749.995 1.602.528.142 78.558.504 896.000.137 98.324.649 2.721.161.427 48.021.882.871

The Company: Income tax: Article 4 : 2 Article 21 Article 22 Article 23 Article 25 Article 29 Value added tax Other income tax Subsidiaries: Income tax: Article 4 : 2 Article 21 Article 23 Article 29 Value added tax Other income tax Total

c. Income Tax Benefit (Expenses) 2011 Rp

2010 Rp

(54.517.112.750) (54.517.112.750) 18.171.216.310 1.553.549.980 19.724.766.290 (34.792.346.460)

d. Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas Induk

Laba Sebelum Pajak – Konsolidasian Rugi(Laba) Sebelum Pajak – Entitas anak dan Eliminasi Laba Sebelum Pajak – Perusahaan

2010 Rp

6.125.465.742 23.039.490 1.131.621.332 8.412.041.008 2.875.382.177 115.631.184 18.683.180.933

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Pajak kini Perusahaan Entitas anak

TAXATION(Continued)

(41.057.451.750) (41.057.451.750) (8.440.588.108) (190.132.058) (8.630.720.166) (49.688.171.916)

Current Tax The Company Subsidiaries Deferred income tax benefit (expenses) The company Subsidiaries Total

d. Parent’s income tax computation

2012

2011

2010

Rp

Rp

Rp

263.921.769.168

183.129.473.061

205.741.318.964

13.987.723.360

2.967.931.726

(198.535.098)

277.909.492.528

186.097.404.787

205.542.783.866

53


Consolidated income before income tax Loss (Profit) before tax – subsidiaries and elimination Income before income tax company


8.



8.

d. Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas Induk

Beda Temporer: Beban penyisihan piutang usaha Beban penyisihan piutang TGR Beban penyisihan penurunan aset tidak lancar lainnya Beban penyusutan aset tetap Cadangan bonus karyawan dan tantiem direksi Beban penyisihan liabilitas pasca kerja Jumlah Beda Tetap: Biaya yang tidak boleh dikurangkan Bagian atas laba entitas anak dan asosiasi Penerimaan jasa giro dan bunga Deposito Pendapatan yang telah dikenakan pajak final Investasi tanaman Jumlah

2012 Rp

TAXATION(Continued) d. Parent’s income tax computation

2011 Rp

2010 Rp Temporary Differences: Allowance for account receivable Allowance for TGR account receivable

13.654.818.661

12.215.861.123

(1.004.216.324)

93.717.900

1.274.095.975

(62.139.472)

-

-

(268.323.199)

(103.511.007)

1.756.251.874

(1.416.049.090)

2.671.525.455

29.016.009.320

(23.052.011.038)

(13.970.465.634) 2.346.085.375

28.422.646.970 72.684.865.262

(7.959.613.309) (33.762.352.432)

18.073.924.180

18.171.123.436

25.332.789.340

-

(2.650.247.164)

111.363.817

Non-deductible expense Earning from subsidiaries and associates

(39.392.882.242)

(40.928.749.220)

(25.030.114.981)

Deposits and interest income

(2.860.369.726) (24.179.327.788)

(4.542.882.790) (10.763.062.992) (40.713.818.730)

(2.192.172.492) (5.772.489.608) (7.550.623.924)

Income subject to final tax Plant investment Total

Taksiran Laba Fiskal

256.076.250.115

218.068.451.319

164.229.807.519

Fiscal tax estimation

Dibulatkan

256.076.250.000

218.068.451.000

164.229.807.000

Rounded

64.019.062.500

54.517.112.750

41.057.451.750

Current tax - employee

Beban Pajak Kini - Perusahaan

Kredit Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan Badan – Perusahaan

2012 Rp

2011 Rp

Other non current assets impairement expense Fixed assets depreciation expense Reserves employee and directors bonuses Allowance for employee benefit liabilities Total Permanent Differences:

2010 Rp

(20.600.640) (108.001.321.944)

(927.000) (47.397.855) (100.944.492.096)

(140.400) (1.821.550) (31.638.651.096)

(108.021.922.584) (44.002.860.084)

(100.992.816.951) (46.475.704.201)

(31.640.613.046) 9.416.838.704

54


Tax Refund: Income Tax Article 22 Article 23 Article 25 Less (More) Income Tax Payment The Company


8.



8.

e. Pajak Tangguhan Aset (Libilitas) Pajak Tangguhan Tahun 2012

Perusahaan

2011 Rp

TAXATION(Continued) e. Deferred Tax Deferred Tax Assets (Liabilities) Year 2012

Laba (rugi) / Profit (loss) Rp

2012 Rp

Penyisihan piutang usaha

7.491.039.861

3.413.704.665

10.904.744.526

Penyisihan piutang TGR Penerimaan piutang macet

1.778.291.434 (37.604.410)

23.429.475 -

1.801.720.909 (37.604.410)

2.950.000 10.776.715.710

(25.877.752)

2.950.000 10.750.837.958

7.172.923.751 17.257.593.291

667.881.364

7.172.923.751 17.925.474.655

380.365.160

-

380.365.160

29.934.587.885 74.756.862.682

(4.958.906.098) (879.768.346)

24.975.681.787 73.877.094.336

3.877.055.571 78.633.918.253

(1.803.917.276) (2.683.685.621)

2.073.138.295 75.950.232.631

Penyisihan pinjaman karyawan Penyusutan aset tetap Penyisihan penurunan aset tidak lancar lainnya Cadangan bonus Penyisihan persediaan Penyisihan liabilitas pasca kerja Entitas anak Aset pajak tangguhan Selisih PAK

Aset (Libilitas) Pajak Tangguhan Tahun 2011

Perusahaan

2010 Rp

Deferred Tax Assets (Liabilities) Year 2011 Laba (rugi) / Profit (loss) Rp

2011 Rp


4.437.074.586

3.053.965.275

7.491.039.861


1.459.767.440 (37.604.410)

318.523.994 -

1.778.291.434 (37.604.410)

Penyisihan pinjaman karyawan Penyusutan aset tetap Penyisihan penurunan aset tidak lancar lainnya

2.950.000 10.337.652.742

439.062.968

2.950.000 10.776.715.710

7.172.923.751

-

7.172.923.751

Penyisihan persediaan Cadangan bonus

380.365.160 10.003.590.961

7.254.002.330

380.365.160 17.257.593.291

Penyisihan liabilitas pasca kerja

22.828.926.142 56.585.646.372

7.105.661.743 18.171.216.310

29.934.587.885 74.756.862.682

3.762.202.001 60.347.848.373

114.853.570 1.438.696.410 19.724.766.290

3.877.055.571 78.633.918.253

Entitas anak Aset pajak tangguhan Selisih PAK

Company Allowance for account receivables Allowance for TGR account receivables Allowance for bad debt account Allownce for employee receivables Fixed assets depreciation Non current assets impairment expense Bonus reserve Allowance for slow moving inventories Allowance for employee benefit liabilities Subsidiaries Deferred tax assets PAK differences

55


Company Allowance for account receivables Allowance for TGR account receivables Allowance for bad debt account Allownce for employee receivables Fixed assets depreciation Non current assets impairment expense Allowance for slow moving inventories Bonus reserve Allowance for employee benefit liabilities Subsidiaries Deferred tax assets PAK differences


8.



8.

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan) Aset (Libilitas) Pajak Tangguhan Tahun 2010

Perusahaan

e. Deferred Tax (Continued) Deferred Tax Assets (Liabilities) Year 2010 Laba (rugi) / Profit (loss) Rp

2010 Rp


4.688.128.667

(251.054.081)

4.437.074.586


1.475.302.307 (37.604.410)

(15.534.868) -

1.459.767.440 (37.604.410)

Penyisihan pinjaman karyawan Penyusutan aset tetap Penyisihan penurunan aset tidak lancar lainnya

2.950.000 10.691.665.013

(354.012.272)

2.950.000 10.337.652.742

7.240.004.550

(67.080.800)

7.172.923.751

Penyisihan persediaan Cadangan bonus

380.365.160 15.766.593.721

(5.763.002.760)

380.365.160 10.003.590.961

Penyisihan liabilitas pasca kerja

24.818.829.469 65.026.234.477

(1.989.903.327) (8.440.588.108)

22.828.926.142 56.585.646.372

3.952.334.059 68.978.568.536

(190.132.058) (8.630.720.166)

3.762.202.001 60.347.848.373

Entitas anak Aset pajak tangguhan Selisih PAK

9.

2009 Rp

TAXATION(Continued)

ASET LANCAR LAINNYA

Piutang TGR Penyisihan kerugian piutang Piutang TGR bersih Piutang klaim asuransi Pendapatan sewa yang masih harus diterima Piutang lain-lain Pendapatan bunga dan jasa giro yang masih harus diterima Piutang pegawai – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perlengkapan kantor dibayar dimuka Jumlah

9.

Company Allowance for account receivables Allowance for TGR account receivables Allowance for bad debt account Allownce for employee receivables Fixed assets depreciation Non current assets impairment expense Allowance for slow moving inventories Bonus reserve Allowance for employee benefit liabilities Subsidiaries Deferred tax assets PAK differences

OTHER CURRENT ASSETS

2012 Rp 13.801.571.533 (6.205.404.013) 7.596.167.520 18.603.341.139

2011 Rp 11.180.463.705 (6.111.686.113) 5.068.777.592 -

2010 Rp 11.024.450.127 (4.855.410.565) 6.169.039.562 -

14.807.763.309 5.301.567.570

5.744.925.115 5.809.345.887

2.710.921.280 4.491.333.413

4.957.570.194

3.759.754.599

88.649.314

3.403.249.957 54.669.659.689

2.789.960.634 23.172.763.827

3.366.922.135 62.130.949 16.888.996.653

56


TGR account receivables Allowance for account recevables Account receivables – Net Insurance receivable claim Rent income receivables Other account receivables Interest income and current accounts receivable Due from employees - part of which is due within one year Prepaid office supplies Total


9.


ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

9.

OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

Piutang TGR

TGR Receivables

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) timbul akibat pembebanan yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan karyawan Perusahaan. Kebijakan manajemen atas penyelesaian ganti rugi ini baru mencakup pemotongan gaji karyawan bersangkutan sampai dengan memasuki usia pensiun. Belum ada kebijakan yang mengatur penyelesaian piutang TGR yang masih ada setelah itu. Oleh karena itu terhadap sisa piutang TGR yang belum diselesaikan sampai dengan memasuki usia pensiun dibebankan menjadi kerugian Perusahaan. Kerugian ini dicerminkan dalam pembentukan penyisihan piutang.

Indemnification Claims Receivable (TGR) arising from the imposition caused by mistakes made by employees of the Company. Management policy on the settlement of this new compensation includes payroll deductions related to retirement. There is no policy governing the settlement of receivables SE is still there after that. Therefore, the residual receivables SE unresolved until retirement losses charged to the Company. This loss is reflected in the allowance for accounts receivable.

Piutang klaim asuransi

Insurance claim receivables

Piutang klaim asuransi merupakan klaim kepada PT Asuransi Parolamas terkait dengan kebakaran yang terjadi pada PT PAK, entitas anak. (Lihat Catatan 33).

Due from insurance claim is a claim to the insurance Parolamas PT-related fires PT PAK, subsidiaries. (See Note 33).

Mutasi penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for doubtful accounts is as follows:

Saldo awal Penyisihan yang dibentuk (pemulihan) Saldo akhir

2012 Rp 6.111.686.113

2011 Rp 4.855.410.565

2010 Rp 4.917.550.037

Beginning balance

93.717.900 6.205.404.013

1.256.275.548 6.111.686.113

(62.139.472) 4.855.410.565

Allowance for doubtful accounts Ending balance

Merupakan pinjaman karyawan Perusahaan untuk pembelian kendaraan bermotor dan pembayaran uang muka kredit pemilikan rumah yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, bagian yang belum jatuh tempo disajikan sebagai piutang pegawai:

Piutang pegawai Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun (Catatan 13)

It is the Company's loans to employees for purchase of motor vehicles and the down payment mortgages maturing within one year, part of which has not been presented as a receivable due the employee:

2012 Rp 9.920.586.125

2011 Rp 8.757.273.138

2010 Rp 10.098.920.651

3.403.249.957

2.789.960.634

3.366.922.135

6.517.336.168

5.967.312.504

6.731.998.516

57


Employee account receivable Part due within one year

Part due more thatn one year (Notes 13)


9.


ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

9.

OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

Merupakan pinjaman karyawan dengan jatuh tempo lebih dari setahun untuk pembelian kendaraan bermotor dan pembayaran uang muka KPR/ BTN, sesuai dengan SK No. 406/Kpts/Dir/2003, tanggal 25 Juli 2003 tentang Program Perumahan Pegawai Perum Perhutani, surat No. 88/017.2/Up/Dir tanggal 4 Maret 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Program Perumahan Pegawai (SK Direksi No. 406/Kpts/Dir/2003), Surat Direksi No. 286/017.2/Dir tanggal 17 Mei 2006 perihal Alokasi

An employee loans with maturities of more than a year for the purchase of motor vehicles and the down payment mortgage / BTN, in accordance with Decree No. 406/Kpts/Dir/2003, dated July 25, 2003 on Employee Housing Program Perum Perhutani, letter No.. 88/017.2/Up/Dir dated March 4, 2004 on Employee Housing Program guidelines (Decree No. Directors. 406/Kpts/Dir/2003), Letter No. Directors. 286/017.2/Dir dated May 17, 2006 regarding the allocation Housing Loans

Kredit Perumahan Tahun 2006, Surat Direksi No. 378/017.2/Up/Dir tanggal 28 November 2007 tentang Alokasi Kredit Perumahan Tahun 2007. Pinjaman tersebut sebagian dikenakan bunga dan sebagian tidak. Pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji/ tunjangan pegawai yang bersangkutan setiap bulan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Jumlah cicilan yang jatuh tempo kurang dari setahun disajikan sebagai bagian dari aset lancar lainnya.

In 2006, the Board of Directors Letter No.. 378/017.2/Up/Dir dated 28 November 2007 on the allocation of 2007 Housing Credit. The loan bears interest portion and some do not. Payments made by payroll deductions / allowances concerned employee every month with a maximum term of 5 years. The number of installments with maturities of less than one year are presented as part of other current assets.

10.

10.

TANAMAN BELUM MENGHASILKAN

Tanaman karet Jumlah

2012 Rp 2.848.821.309 2.848.821.309

2011 Rp

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman karet yang rencana tanamnya seluas 573,18 Ha yang tersebar pada KPH Sumedang, Indramayu, dan Majalengka.

IMMATURE PLANTATION

-

2010 Rp

-

Rubber plant Total

Represents costs incurred for the plan rubber planted area of 573.18 ha which is spread on KPH Sumedang, Indramayu and Majalengka.

58


Keterangan / Description

ASET TETAP

211.704.906.977

24.146.571.507 2.952.233.026 -

232.899.245.458

-

-

524.751.115.844

3.449.127.356

-

430.635.972.857 121.493.536.633 27.378.393.646 -

Rp

Rp

10.345.814.116 1.049.882.849 7.946.569.609

Bangunan Kantor / Office Building

Tanah / Land

250.683.452.281

13.123.987.447 3.405.602.893 -

240.965.067.727

326.899.822.964

305.943.946.920 24.501.527.161 3.545.651.117 -

Rp

Jalan Alur Tebangan / Flow Cut Road

Kendaraan Bermotor & Alat Berat / Peralatan Kantor / Vehicle & Heavy Office Supplies Equipment Rp Rp

40.472.454.591

1.205.481.259 355.397.985 -

39.622.371.317

44.188.854.940

43.326.462.392 1.670.620.790 808.228.242 -

16.911.855.494

817.192.931 15.030.831 -

16.109.693.394

18.997.692.645

18.304.159.694 931.989.000 238.456.049 -

Rp

59

117.152.219.523

12.948.388.182 954.903.200 -

105.158.734.541

144.321.887.243

148.576.587.956 12.222.001.035 16.476.701.748 -

Rp

56.832.197.598

3.136.464.706 -

59.968.662.304

58.024.177.140

62.720.711.751 4.696.534.611 -

104.631.320.710

22.937.083.703 760.322.560 8.055.000

82.446.504.567

116.823.909.132

98.454.112.817 19.551.716.342 1.181.920.027 -

33.154.028

314.899.183 (8.055.000)

356.108.211

1.127.920.000

1.401.939.092 274.019.092 -

Kendaraan Bermotor & Alat Berat / Vehicle & Heavy Equipment Rp

Mesin-Mesin / Machine

Bengkel & Instalasi / Workshop & Installation Rp Emplasemen Kayu / Wood Emplacement

Aset Sewa Guna Usaha / Leased Assets

2012

FIXED ASSETS


Aset Milik Sendiri / Self – Owned Assets

11.


Jumlah tercatat 31 Des 2012 / The carrying ammount December 31, 2012

Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation Saldo 1 Jan 2012 / Balance as of 1 January 2012 Penambahan / Purchase Pelepasan / Acquisition Reklasifikasi / Reclassification Saldo 31 Des 2012 / Balcance as of December 31, 2012

Jumlah tercatat bruto / The gross carrying ammount Saldo 1 Jan 2012 / Balance as of January 1, 2012 Penambahan / Purchase Pelepasan / Acquisition Reklasifikasi / Reclassification Saldo 31 Des 2012 / Balance as of January 1, 2012

11.


-

-

-

120.584.988.804

22.868.929.954 103.167.986.424 5.451.927.574 --

Rp

Aset Dalam Penyelesaian / Assets in Settlement

539.553.596.385

819.615.899.683

75.178.705.029 11.894.854.384 -

756.332.049.038

1.359.169.496.068

1.142.578.637.549 284.589.260.234 67.998.401.715 -

Rp

Jumlah / Total


Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation Saldo 1 Jan 2011 / Balance as of 1 January 2011 Penambahan / Purchase Pelepasan / Acquisition Reklasifikasi / Reclassification Saldo 31 Des 2011 / Balcance as of December 31, 2011

Pelepasan / Acquisition Reklasifikasi / Reclassification Saldo 31 Des 2011 / Balance as of January 1, 2011

Jumlah tercatat bruto / The gross carrying ammount Saldo 1 Jan 2011 / Balance as of January 1, 2011 Penambahan / Purchase


186.692.467.827

25.012.439.151 -

211.704.906.978

-

430.635.972.857

10.345.814.116

-

(635.899.308)

635.899.308

-

89.902.841.345 -

-

Rp

341.369.030.820

Rp

Tanah / Land

9.709.914.808


ASET TETAP (LANJUTAN)

-

240.965.067.727

(22.146.892.929)

263.111.960.656

305.943.946.920

-

21.350.718.662 -

284.593.228.258

Rp


39.622.371.317

(5.211.404.817) -

44.833.776.134

43.326.462.392

-

1.836.047.848 -

41.490.414.544

Rp

Bengkel & Instalasi / Workshop & Installation

-

-

16.109.693.394

873.818.342 -

15.235.875.052

18.304.159.694

(378.205.765)

18.682.365.459

Rp

Emplasemen Kayu / Wood Emplacement

60

105.158.734.541

37.083.768.344 -

68.074.966.197

148.576.587.956

-

22.851.714.827 -

125.724.873.129

Rp


59.968.662.304

4.318.098.791 (1.232.798.674)

56.883.362.187

62.720.711.751

-

455.675.825 (1.232.798.692)

63.497.834.618

Rp

-

82.438.449.567

26.824.157.551

55.614.292.016

98.317.768.821

-

(2.285.944.340) -

100.603.713.161

Rp

Kendaraan Bermotor Peralatan Kantor / & Alat Berat / Vehicle Office Supplies & Heavy Equipment

FIXED ASSETS (CONTINUED)


2011 Aset Milik Sendiri / Self – Owned Assets

11.


11.


364.163.211

107.764.387 -

256.398.824

1.538.283.088

-

741.707.088 -

796.576.000

Aset Sewa Guna Usaha / Leased Assets Kendaraan Bermotor & Alat Berat / Vehicle & Heavy Equipment Rp

-

-

-

22.868.929.954

-

20.386.404.954 -

2.482.525.000

Rp


386.246.588.510

756.332.049.039

66.861.748.820 (1.232.798.674)

690.703.098.893

1.142.578.637.549

154.860.960.444 (1.232.798.692)

988.950.475.797

Rp

Jumlah / Total


186.692.467.827

13.070.403.434 -

-

Saldo 31 Des 2010 / Balance as of 31 Decemeber, 2010

173.622.064.393

-

Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation Saldo 1 Jan 2010 / Balance as of January 1, 2010 Penambahan / Purchase Pelepasan / Acquisition

341.369.030.820

9.709.914.808

-

26.557.553.004

-

-

Rp

Rp

314.811.477.816

Tanah / Land

9.709.914.808


Saldo 31 Des 2010 / Balance as if December 31, 2010

Reklasifikasi / Reclassification

Saldo 1 Jan 2010 / Balance as of January 1, 2010 Penambahan / Purchase


ASET TETAP (LANJUTAN)

-

263.111.960.656

37.964.435.851

225.147.524.805

284.593.228.258

-

10.704.252.152

273.888.976.106

Rp


44.833.776.134

7.784.327.030 -

37.049.449.104

41.490.414.544

-

342.313.928

41.148.100.616

Bengkel & Instalasi / Workshop & Installation Rp

-

15.235.875.052

(610.814.641) -

15.846.689.693

18.682.365.459

414.652.152

18.267.713.307

Rp

Emplasemen Kayu / Wood Emplacement

61

68.074.966.197

(9.289.188.469) -

77.364.154.666

125.724.873.129

-

20.031.262.038

105.693.611.091

Rp


56.883.362.187

(423.901.543) (1.287.359.687)

58.594.623.417

63.497.834.618

(1.287.359.688)

3.047.852.685

61.737.341.621

Rp

55.614.292.016

(13.477.785.828) -

69.092.077.844

100.603.713.161

-

10.085.289.788

90.518.423.373

Rp

Kendaraan Bermotor Peralatan Kantor / & Alat Berat / Vehicle Office Supplies & Heavy Equipment

FIXED ASSETS (CONTINUED)

256.398.824

97.396.992 -

159.001.832

796.576.000

-

-

796.576.000

Aset Sewa Guna Usaha / Leased Assets Kendaraan Bermotor & Alat Berat / Vehicle & Heavy Equipment Rp


2010 Aset Milik Sendiri / Self – Owned Assets

11.


11.


-

3-

-

2.482.525.000

-

1.046.931.100

1.435.593.900

Rp


298.247.376.904

690.703.098.893

5.114.872.826 (1.287.359.687)

656.875.585.754

988.950.475.797

(1.287.359.688)

72.230.106.847

918.007.728.638

Rp

Jumlah / Total


12.


BIAYA DITANGGUHKAN

Biaya rencana pengaturan kelestarian hutan Biaya pemeliharaan hutan yang ditangguhkan Biaya pengurusan sertifikat tanah dan bangunan Biaya yang ditangguhkan PT Palawi Dikurangi : Akumulasi amortisasi Saldo awal tahun Amortisasi tahun berjalan Saldo akhir tahun Jumlah

12.

DEFERRED CHARGES

2012 Rp

2011 Rp

2010 Rp

65.476.451.102

56.229.194.251

72.246.158.762

Cost of plant sustainability

2.955.002.656

3.181.732.838

-

Deferred forest maintenance cost

644.150.000 -

644.150.000 3.141.731.237

10.954.000.000 696.590.274

29.558.642.055 6.034.385.039 35.593.027.094 33.482.576.664

27.489.726.365 2.068.915.690 29.558.642.055 33.638.166.271

37.090.896.868 6.866.334.853 43.957.231.721 39.939.517.315

Land and building certificates cost Deferred expenses PT Palawi Less : Accumulated amortization Beginning balance Amortization for the year Ending balance Total

Biaya rencana pengaturan kelestarian hutan

Cost sustainability plan of arrangement

Dalam kurun waktu setiap 10 tahun Perusahaan menyusun Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang berisikan jadwal penanaman dan penebangan kayu untuk setiap Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dalam sub wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Biaya-biaya terkait dengan program ini meliputi: biaya pelaksanaan survei lokasi hutan terkait. Untuk itu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan ini ditangguhkan dan diamortisasi selama 10 tahun.

Within its 10-year company Forest Preservation Plan Settings (RPKH) that contains the schedule of planting and harvesting timber for each section Pemangkuan Unity Forest (BKPH) in the sub-region Pemangkuan Unity Forest (KPH). The costs associated with this program include: the cost of implementation of forest-related surveys. To that costs incurred for the purpose of this deferred and amortized over 10 years.

Biaya pengurusan sertifikat tanah dan bangunan

The cost of land and building certificates

Biaya pengurusan sertifikat tanah dan bangunan diamortisasi selama masa manfaatnya selama 20 tahun yang dimulai sejak tahun 2011.

The cost of certificates of land and buildings are amortized over the useful lives of 20 years starting in 2011.

Biaya yang ditangguhkan PT Palawi

Deferred expenses PT Palawi

Merupakan biaya dalam rangka pendirian kantor perwakilan PT PALAWI di kota Bandung dan Semarang, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 014/Kpts-Um/Dir/VIII/2008 tentang “Pendirian Kantor-Kantor Perwakilan di kota Bandung, Semarang dan Surabaya”.

Represents costs for the establishment of representative offices of PT PALAWI in Bandung and Semarang, in accordance with Decree No. Company Directors. 014/KptsUm/Dir/VIII/2008 on "Establishment of Representative Offices in the city of Bandung, Semarang and Surabaya".

62



13.


ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset PT KIFC Aset tetap yang akan dihapus PT Sapta Wahana Mulia PT Inhutani V Piutang pegawai (Catatan 9) Persediaan yang akan dihapus PT. BUMN Hijau Lestari I dan II Piutang tidak lancar Uang jaminan Aset tetap yang digunakan oleh pihak ketiga Aset tidak lancar lainnya Jumlah aset lancar lainnya sebelum penyisihan Jumlah Penyisihan Jumlah

13.

OTHER NON CURRENT ASSETS

2012 Rp 16.535.552.591 12.751.440.944 8.200.000.000 6.590.728.990 6.517.336.168 6.306.554.400 2.176.000.000 307.975.503

2011 Rp 16.535.552.591 15.625.819.843 8.200.000.000 6.065.000.000 5.967.312.504 3.201.022.435 1.931.000.000 1.735.433.750 325.969.008

2010 Rp 5.772.489.599 14.961.481.114 8.200.000.000 6.065.000.000 6.731.998.516 3.365.970.432 1.768.000.000 1.735.433.750 325.969.395

279.317.538 79.905.667

279.356.870 49.610.000

336.097.089 49.609.640

59.744.811.801 (33.875.537.197) 25.869.274.604

59.916.077.001 (33.476.874.960) 26.439.202.041

49.312.049.535 (33.196.871.834) 16.115.177.701

PT KIFC Assets Fixed assets to be removed PT Sapta Wahana Mulia PT Inhutani V Employee receivables Inventories to be removed PT. BUMN Hijau Lestari I and II Non-current receivable Security deposit Fixed assets that used by third-party Other non-current assets Total other current assets before allowance Total allowance Total

Penyisihan Penyisihan aset tetap yang akan dihapus Penyisihan PT Sapta Wahana Mulia Penyisihan pinjaman yang diberikan kepada PT Inhutani V Penyisihan persediaan yang akan dihapus Penyusutan aset tetap yang digunakan oleh pihak ketiga Lain-lain Jumlah

2012 Rp

2011 Rp

2010 Rp

(12.751.440.944)

(15.625.819.843)

(14.961.481.114)

Provision for fixed assets to be removed

(8.200.000.000)

(8.200.000.000)

(8.200.000.000)

PT Sapta Wahana Mulia Allowance

(6.353.077.920)

(6.065.000.000)

(6.065.000.000)

Provivion for loans given to PT Inhutani V

(6.291.813.699)

(3.201.022.435)

(3.365.970.432)

(279.204.634) (33.875.537.197)

(279.356.870) (105.675.812) (33.476.874.960)

(336.097.089) (268.323.199) (33.196.871.834)

Allowance for inventories to be removed Depreciation of fixed assets that used by third-party Others Total

Pinjaman yang diberikan kepada PT Inhutani V

Loans granted to Inhutani V

Berdasarkan surat Deputi Bidang Usaha Percetakan, Kehutanan dan Pertanian No. S-44/D3/MBU/2003 tanggal 1 April 2003 dikeluarkan pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000 yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman Dana Segar No. 38/SJ/Dir/2003 tanggal 11 Juni 2003. Pinjaman tersebut disertai penyerahan jaminan aset berupa tanah dan bangunan kantor PT Inhutani V (Persero) namun tidak diikat hak tanggungan. Jangka waktu pengembalian adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perjanjian. Atas pinjaman tersebut PT Inhutani V (Persero) dikenakan bunga sebesar 6% per tahun. Pada tahun 2007 telah dibukukan bunga dan denda keterlambatan sebesar Rp1.065.000.000.

Based on the letter of Deputy of Printing, Forestry and Agriculture No. S-44/D3/MBU/2003 issued on 1 April 2003 amounting to Rp 5,000,000,000 set forth in the Fresh Funds Loan Agreement No. 38/SJ/Dir/2003 dated June 11, 2003. The loan was accompanied by the delivery of collateral assets such as land and office buildings Inhutani V (Limited), but not fastened mortgage. Repayment period is three (3) years from the date of the agreement. On the loan Inhutani V (Limited) bears interest at 6% per year. In the year 2007 has recorded interest and late fee Rp1,065,000,000.

63



13.


ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

13.

OTHER NON CURRENT ASSETS (Continued)

Penyertaan modal ke PT. BUMN Hijau Lestari I dan II

Equity to the PT. BUMN Hijau Lestari I and II

Merupakan penyertaan modal untuk pembentukan entitas anak PT. BUMN Hijau Lestari I dan II. Penyertaan modal Perum Perhutani sebesar Rp 1.931.000.000,

An equity investment for the establishment of subsidiaries PT. BUMN Hijau Lestari I and II. Perhutani equity amount to Rp 1,931,000,000

Aset Tanaman

Plant assets

Merupakan kerjasama pembangunan hutan antara Perum Perhutani dengan PT KIFC (Korea Indonesia Forestry Cooperative) yang sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai luas sebesar 7.583, 99 Ha yang tersebar di enam KPH yaitu KPH Banten, KPH Bogor, KPH Purwakarta, KPH Sumedang, KPH Majalengka, dan KPH Indramayu. (lihat Catatan 21)

Is a forest development collaboration between Perum Perhutani with PT KIFC (Korea Indonesia Forestry Cooperative) which up to December 31, 2012 reached an area of 7583, 99 hectares in six KPH, KPH Banten, KPH Bogor, KPH Purwakarta, KPH Sumedang, KPH Majalengka, and KPH Indramayu. (see Note 21)

14. UTANG BANK

a. Utang kepada Bank Negara Indonesia b. Kredit Modal Kerja – PT PAK Jumlah

14. BANK LOAN 2012

2011

2010

Rp

Rp

Rp

118.080.000.000

118.080.000.000

-

8.891.769.890 126.971.769.890

9.141.696.139 127.221.696.139

6.299.999.999 6.299.999.999

a. Utang kepada Bank Negara Indonesia

a.

Perjanjian Kredit No./ Credit Agreement No,

Utang bank tahun 2011 merupakan pencairan pinjaman kredit berdasarkan perjanjian No. 11.156, No. 11.157, dan No. 11.158 dengan PT. BNI Tbk. Surat perjanjian kredit No. 11.156 tanggal 30 Desember 2011 antara Perum Perhutani dan PT. BNI Tbk menerangkan bahwa Perum Perhutani dapat mengambil pinjaman kredit sebesar maksimum Rp 25.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 29 Desember 2012 yang akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik plywood. Perpanjangan perjanjian sedang dalam proses.

b. Working Capital Loan – PT PAK Total

Debt to Bank Negara Indonesia

Maksimum Kredit/ Maximum Credit Rp 25.000.000.000 65.000.000.000 135.000.000.000 225.000.000.000

Perjanjian Kredit/ Credit Agreement No. 11.156 Perjanjian Kredit/ Credit Agreement No. 11.157 Perjanjian Kredit/ Credit Agreement No. 11.158 Jumlah/ Total

a. Debt to Bank Negara Indonesia

Realisasi Pencairan Kredit/ Actual Credit Disbursement Rp 118.080.000.000 118.080.000.000

Bank debt in 2011 is a loan disbursement based on agreement No..11 156, no. 11 157, and no. 11 158 with PT. BNI Tbk. Letter of Credit Agreement No.. 11 156 dated December 30, 2011 between Perhutani and PT. BNI Tbk explained that Perhutani can take loans for a maximum of Rp 25,000,000,000 with maturities up to December 29, 2012 which will be allocated for construction plywood factory. The extension of the agreement is in the process.

64



14. UTANG BANK (Lanjutan)


14. BANK LOAN (Continued)

Surat perjanjian kredit No. 11.157 tanggal 30 Desember 2011 antara Perum Perhutani dan PT. BNI Tbk menerangkan bahwa Perum Perhutani dapat mengambil pinjaman kredit sebesar maksimum Rp 65.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 29 Desember 2012 yang akan dialokasikan untuk pembelian saham PT. Saskreasindo Utama.

Letter of Credit Agreement No. 11 157 dated December 30, 2011 between Perhutani and PT. BNI Tbk explained that Perhutani can take loans for a maximum of Rp 65,000,000,000 with maturities up to December 29, 2012 which will be allocated for the purchase of shares in PT. Saskreasindo Utama.

Surat perjanjian kredit No. 11.158 tanggal 30 Desember 2011 antara Perum Perhutani dan PT. BNI Tbk menerangkan bahwa Perum Perhutani dapat mengambil pinjaman kredit sebesar maksimum Rp 135.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 29 Desember 2012 untuk pembangunan pabrik derivat gondorukem/terpentin. Atas pinjaman tersebut Perum Perhutani dikenakan bunga sebesar 1,5 % diatas suku bunga deposito.

Letter of Credit Agreement No. 11 158 dated December 30, 2011 between Perhutani and PT. BNI Tbk explained that Perhutani can take loans for a maximum of Rp 135,000,000,000 with a term until December 29, 2012 for the construction of a plant-derived gondorukem / turpentine. Perhutani bears interest on the loan at 1.5% above the deposit rate.

b. Working Capital Loan - PT PAK

b. Kredit Modal Kerja – PT PAK Fasilitas ini diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Kep-COD/038/PKKI/2003 yang dibuat dalam akta notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. No. 11 tanggal 10 Juni 2003. Fasilitas ini mempunyai pagu sebesar Rp 1.430.000.000 dan dijamin dengan sebagian aset tetap berupa mesin-mesin, tanah dan bangunan. Jangka waktu atas fasilitas kredit tersebut adalah satu tahun sejak tanggal 10 Juni 2003 sampai dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni 2004.

This facility is given by Working Capital Credit Agreement. No. Kep-COD/038/PK-KI/2003 made in the deed Ratihh Gondokusumo Siswono, SH No. 11 dated June 10, 2003. This facility has a ceiling of Rp 1,430,000,000 and secured with some form of fixed asset machinery, land and buildings. Term of the credit facility is one year from the date of June 10, 2003 until the maturity date of June 10, 2004.

Fasilitas kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBG.ONE/SPPK.RD2.065/2007 tanggal 5 Juni 2007 mengenai perpanjangan jangka waktu kredit selama satu tahun sejak tanggal 9 Juni 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2008 dan peningkatan plafond kredit.

The credit facility has been amended several times, most recently by Credit Bid (SPPK) No.. CBG.ONE/SPPK.RD2.065/2007 dated June 5, 2007 on the extended credit period of one year from the date of June 9, 2007 until the maturity date on June 9, 2008 and an increase in the credit ceiling.

Pada tanggal 9 Juni 2009 fasilitas kredit tersebut mengalami perubahan mengenai perpanjangan jangka waktu kredit selama satu tahun sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2010 diperpanjang sampai dengan 2012.

On June 9, 2009 the credit facility was amended on the extended credit period of one year from the date of June 10, 2009 to expire on June 9, 2010 was extended to 2012.

65




14. UTANG BANK (Lanjutan)

14. BANK LOAN (Continued)

Tingkat suku bunga atas fasilitas kredit tersebut sebesar 11,50%, 12%, 12% per tahun untuk tahun 2012, 2011, dan 2010. 15. UTANG USAHA

PT. Brantas Abipaya PT. Indah Karya PT. Milatronika PT. Telkom CV. Dua Putra CV. Gita Sari PT. Graha Factory PT. Musa Dharma Krida PT. Wainando Spectra PT. Ayamaru Bakti Pertiwi KSS SAPRA CV. Pilar Mas PT. Tusam Duta Indonesia Chriswanto Aji Cimanggu PT. Mawatindo Road Construction PT. Tresna Wahida Utama PT. PAK PT. Surveyor Indonesia CV. Isthie PT. Central Shofa Indonesia PT. Area Bangun

15. ACCOUNT PAYABLES 2012 Rp 13.604.694.492 8.404.817.052 7.124.312.368 6.540.711.100 2.000.654.500 1.649.719.500 1.196.250.000 1.121.619.000 986.643.000 940.500.000 875.000.000 870.722.500 788.287.500 559.741.800 526.928.650 -

PT. Alfath Putra LPP

-

PT. Wijaya Karya

-

CV. Berdikari PT. Bangun Kapasitas PPC Sarpra & Opset CV. Aljaidi Putra Perkasa PT. Khatulistiwa group 23 PT. Aza Banar CV. Tenaga Jaya CV. Lawang Duwur PT. Indo Ad PT. Santiarsa CV. Jaya Makmur CV. Bromo CV. Bujur Sangkar Lain-lain dibawah 500.000.000 Jumlah

The interest rate on the credit facility amounting to 11.50%, 12%, 12% per year for the years 2012, 2011, and 2010.

2011 Rp

4.468.699.400

-

-

PT. Brantas Abipaya PT. Indah Karya PT. Milatronika PT. Telkom CV. Dua Putra CV. Gita Sari PT. Graha Factory PT. Musa Dharma Krida PT. Wainando Spectra PT. Ayamaru Bakti Pertiwi KSS SAPRA CV. Pilar Mas PT. Tusam Duta Indonesia Chriswanto Aji Cimanggu PT. Mawatindo Road Construction

795.719.100 3.823.732.500 -

7.730.463.426 -

2.899.074.810 2.488.286.665

-

2.815.856.662

-

PT. PAK

2.256.680.800

-

PT. Surveyor Indonesia

1.875.895.836

-

CV. Isthie

1.875.137.000 1.698.588.548 6.272.942.500

-

PT. Central Shofa Indonesia PT. Area Bangun

-

1.446.557.065

PT. Alfath Putra LPP PT. Wijaya Karya

-

2010 Rp

PT. Tresna Wahida Utama

-

1.014.557.000

1.604.176.935

2.520.332.227

CV. Berdikari

1.439.650.000

-

PT. Bangun Kapasitas

1.085.303.435

352.111.000

PPC Sarpra & Opset

851.285.000

-

CV. Aljaidi Putra Perkasa

843.479.340

-

PT. Khatulistiwa group 23

794.941.200

-

PT. Aza Banar

-

661.503.511

792.980.420

CV. Tenaga Jaya

-

725.680.000

-

CV. Lawang Duwur

660.000.000

541.500.000

PT. Indo Ad

616.499.999

-

PT. Santiarsa CV. Jaya Makmur

-

-

506.214.000

-

-

-

610.857.610

CV. Bromo

-

-

1.016.595.400

CV. Bujur Sangkar

23.945.565.139 71.136.166.601

18.711.075.028 59.770.422.269

15.173.298.898 31.199.253.046

-

66


Others below 500,000,000 Total



15. UTANG USAHA (Lanjutan)

15. ACCOUNT PAYABLES (Continued)

Utang usaha tersebut merupakan utang yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan yang meliputi utang pengadaan barang dan jasa maupun hutang pembelian bahan baku.

16. LIABILITAS LAIN KEPADA NEGARA

Retribusi kayu Utang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Lain – lain Jumlah

The account payable is a debt incurred in relation to the Company's operation includes the debt of procurement and debt of purchase of raw materials.

16. OTHER LIABILITIES TO STATE

2012 Rp 1.166.873.440

2011 Rp 2.651.682.113

2010 Rp 2.729.543.106

365.813.147 57.866.000 1.590.552.587

249.348.400 2.901.030.513

1.677.449.701 4.406.992.807

Timber retribution Forest resources provision (PSDH) liabilities Others Total

Retribusi kayu disetor kepada Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah setempat masing - masing KPH.

Timber retribution deposited to the State by the decree of the head of region of each KPH.

PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) disetorkan kepada Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 124/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

PSDH (Forest resources provision) liabilities are paid to State in accordance with Decree No. 124/Kpts-II/2003 dated April 4th, 2003 on Technical Guidance of Procedures for Imposition, Withholding, Payment and Deposit of Forest Resource Provision (PSDH).

17. UANG MUKA PENJUALAN HASIL HUTAN

17. ADVANCE ON SALES OF FOREST PRODUCT

2012 Rp 25.411.461.389 2.682.162.929 2.131.627.204 1.419.851.208 1.808.216.291 944.986.876 832.912.734 778.876.989

2011 Rp 8.263.051.756 2.981.951.384 2.563.606.328 756.962.378

2010 Rp 1.350.374.805 1.746.271.753 -

Milatronika PT. Nindya Karya PT. ISPAK PT. Sari Mukti (sampah) General Laju PT. Sengfong PT. Alam Jaya Loka Mega Interior

PT. Legni Tropical

741.150.282

-

-

PT. Legni Tropical

PT. Kurnia Jati

Milatronika PT. Nindya Karya PT. ISPAK PT. Sari Mukti (sampah) General Laju PT. Sengfong PT. Alam Jaya Loka Mega Interior

524.893.935

-

-

PT. Kurnia Jati

Anjang Ruchiyat

-

2.778.084.888

-

Anjang Ruchiyat

CV. Sumber Alam

-

1.692.118.586

1.273.403.302

CV. Sumber Alam

Shree IHPL

-

1.188.315.459

642.140.198

Shree IHPL

Kapsco

-

-

545.701.677

Kapsco

King Furn Internasional

-

583.645.568

-

King Furn Internasional

Graha Arta Mulia

-

559.694.319

-

Graha Arta Mulia

67




17. UANG MUKA PENJUALAN HASIL HUTAN (Lanjutan)

-

2011 Rp 542.256.731

-

Sree Int'l Holding

Anugerah Jati Utama

-

539.639.254

541.172.469

Anugerah Jati Utama

PT. Duta Mas

-

525.000.000

-

PT. Duta Mas

Sunarto

-

500.000.000

-

Sunarto

Sree Int'l Holding

2012 Rp

17. ADVANCE ON SALES OF FOREST PRODUCT (Continued) 2010 Rp

Meri Mewani

-

-

3.749.397.770

Meri Mewani

Sari Mukti

-

-

2.751.828.888

Sari Mukti

AJL

-

-

1.612.867.761

AJL

UD. Barokah

-

-

949.247.000

UD. Barokah

13.169.006.995 50.445.146.832

7.378.193.324 30.852.519.975

9.192.278.800 24.354.684.423

Lainnya (rincian di bawah Rp500.000.000) Jumlah

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya umum Biaya tanaman Biaya pemasaran Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Biaya pengolahan kayu oleh mitra KSP Biaya produksi PKBL Biaya lainnya Jumlah

Others (details below Rp500,000,000) Total

18. ACCRUED EXPENSES

2012 Rp 85.158.146.988 24.862.681.772 8.703.975.770

2011 Rp 68.649.214.302 23.067.252.450 2.879.509.750

2010 Rp 76.259.857.028 21.676.470.680 3.199.103.281

7.455.466.857

1.226.380.249

3.329.822.762

7.002.170.464 5.853.967.090 3.911.500.000 6.597.175.391 149.545.084.332

2.052.253.003 3.955.835.598 5.515.000.000 6.184.077.131 113.529.522.483

2.013.514.396 30.980.253.752 1.727.618.863 139.186.640.762

General cost Planting cost Marketing expense Infrstructure maintenance expense Timber processing cost by KSP partners Production cost PKBL Other expenses Total

Biaya umum terdiri dari biaya gaji karyawan, upah, tunjangan dan honorarium dan pembelian alat tulis kantor yang masih terutang.

General cost consists of employee salaries, wages, allowances and honoraria and the purchase of office stationery which still due.

Biaya penanaman terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan penanaman yang meliputi biaya persiapan lapangan, pemberantasan hama, pembuatan saluran irigasi dan pemupukan untuk tahun berikutnya.

Planting cost consist of the cost associated with planting activities covering the cost of ground preparation, pest eradication, creation of irrigation and fertilization for the next year.

Biaya pengolahan kayu oleh mitra KSP merupakan biaya-biaya proses pengolahan kayu oleh mitra yang masih terutang yang meliputi upah langsung, pengemasan (packing) dan lain-lain.

Timber processing cost by KSP partners represent the cost of processing timber that still owed by the partner which include direct wages, packaging(packing), etc.

Biaya lain-lain meliputi biaya hukum sebesar Rp 431.640.000, biaya perencanaan sebesar Rp 244.050.000, biaya industri sebesar Rp 221.229.750, biaya eksploitasi yang masih harus dibayar sebesar Rp 113.066.745, dan lain-lain.

Other expenses include legal expense amounting to Rp 431,640,000, Rp 244,050,000 of cost of planning, industry cost of Rp 221,229,750, accrued exploitation costs amounted to Rp 113,066,745, etc.

68




18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Lanjutan)

18. ACCRUED EXPENSES (Continued)

Biaya produksi terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya angkutan atas sisa persediaan kayu di TP yang belum terangkut sampai dengan akhir tahun dan biaya-biaya non kayu. 19. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

Pendapatan diterima dimuka KIFC Titipan PPN Masukan Notaris Lelang rumah dinas Konsultan MK EPC Papua Iuran Pensiun LAPI ITB Rajiman, Bilitea dan Partner KAP Hendrawinata PPAT Joni Johan Jaminan Pekerjaan Anastasia Winarti SH Notaris Potongan Asuransi Jiwa Titipan klaim Asuransi Karyawan yang belum dibayar Hutang dividen Hutang Retribusi Pemda Utang jasa lain-lain dibawah Rp500.000.000 Liabilitas lancar lainnya Jumlah

Production cost consists of costs associated with the transportation cost to the remaining timber stock that has not been transported until the end of the year and the costs of non-timber.

19. OTHER CURRENT LIABILITIES

2012 Rp 8.457.084.904 3.442.156.425 2.250.000.000 1.776.600.000 1.300.000.000 1.112.449.689 833.190.000 840.000.000 756.976.000 638.253.100 579.791.298 572.000.000 552.725.857

2011 Rp

3.914.334.399 664.950.000 840.000.000 770.000.000 411.124.402

49.054.838.280 98.506.612

203.644.518 3.010.768

439.694.722 3.010.768

275.454.078 3.010.768

-

1.111.771.769

-

3.844.939.870 3.746.193.381 30.909.015.810

8.226.574.980 16.381.461.040

6.339.173.374 55.770.983.112

20. DANA REBOISASI

Unearned revenue of KIFC Deposit of VAT in Notary Auction of the official residence MK EPC Papua Consultant Pension Contribution LAPI ITB Rajiman, Bilitea dan Partner KAP Hendrawinata PPAT Joni Johan Job Guarantee Anastasia Winarti SH Notary Life insurance discount Deposit of unpaid employees insurance claim Dividend payable Debt of retribution to local government Debt of other services below Rp500,000,000 Other current liabilities Total

20. REFORESTATION FUND 2012 Rp

PT Jasamarga (Tol Cikopo-Palimanan) Star Energy Geothermal PT Perusahaan Listrik Negara Direktorat Jendral Bina Marga PT Pertamina DOH Cirebon PT Indocement Tunggal Perkasa PT Tambang Semen Cibinong PT Semen Cibinong PT HPL Lainnya (dibawah Rp 500.000.000) Jumlah

2010 Rp

2.714.631.064 1.731.617.025 908.240.852 699.350.000 670.201.801 200.000.000 15.806.132 2.727.742.363 9.667.589.237

2011 Rp 2.714.631.064 699.350.000 538.358.749 326.360.602 3.508.752.150 7.787.452.565

2010 Rp 5.024.511.994 663.762.296 587.331.250 634.529.754 534.481.480 860.794.283 6.148.813.432 3.889.173.305 659.994.177 11.164.199.883 30.167.591.854

69


PT Jasamarga (Cikopo-Palimanan Highway) Star Energy Geothermal PT Perusahaan Listrik Negara Direktorat Jendral Bina Marga PT Pertamina DOH Cirebon PT Indocement Tunggal Perkasa PT Tambang Semen Cibinong PT Semen Cibinong PT HPL Others (below Rp 500,000,000) Total


20. DANA REBOISASI (Lanjutan)


20. REFORESTATION FUND (Continued)

Liabilitas jangka panjang lainnya merupakan dana reboisasi yang belum direalisasikan dan biaya proses tukar menukar kawasan yang belum selesai sampai dengan pembuatan BATB yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 700/Kpts/Dir/1997 tanggal 17 Juni 1997, tentang Pedoman Perhitungan Ganti Rugi Penggunaan Kawasan Hutan dan Tanah Perusahaan Perum Perhutani. Dana tersebut berasal dari pihak ketiga yang menggunakan kawasan hutan perusahaan untuk aktivitas perusahaannya serta bukan untuk pengambilan hasil hutan. Sehubungan belum diselesaikannya administrasi proses penukaran kawasan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 48/Menhut - II/2004 untuk tahun 2007 dan 70/kpts II/2001 untuk tahun 2006 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

21. UANG MUKA KERJASAMA OPERASIONAL

Other long-term liabilities are unrealized reforestation fund and cost of region swap process that was not completed until the making of BATB (Minutes of Boundaries) which calculated based on the Decree of Director No.700/Kpts/Dir/1997 dated June 17th, 1997 on Guidelines for Compensation Calculation for the Use of Forest Areas and the Use of Land of Perhutani. The funding comes from a third party that uses the forest of Perhutani for the company’s activities and not for harvesting. In respect of the administration has not completed for the process of region swap in accordance with the Minister of Forestry No. 48/Menhut - II/2004 for 2007 and 70/kpts - II/2001 for the year 2006 on the Establishment of Forest, Change of Status and Function of Forest Areas.

21. ADVANCE ON OPERATIONAL COOPERATION

Saldo uang muka kerjasama operasional per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah sebesar Rp 26.035.978.831, Rp 22.706.252.559, dan Rp 15.254.013.829.

The balance of advance on operational cooperation at December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp 26,035,978,831, Rp 22,706,252,559 and Rp 15,254,013,829.

Perusahaan telah mengadakan perjanjian dengan PT KIFC (Korea Indonesia Forestry Cooperative) dengan nomor perjanjian 11/SJ/DIR/2009 yang disahkan pada tanggal 5 Maret 2009 tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Tanaman di Dalam Kawasan Hutan. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Perum Perhutani sebagai Pihak Pertama dan PT. KIFC sebagai Pihak Kedua.

The Company (Perhutani) has entered into an agreement with PT KIFC (Korea Indonesia Forestry Cooperative) with number of agreement 11/SJ/DIR/2009 ratified on March 5, 2009 on Construction, Development and Forest Plant Management at the Forest Area. In the agreement it is stated that Perum Perhutani as the First Party and PT. KIFC as the Second Party.

Adapun maksud dari kerjasama ini adalah untuk pemanfaatan kawasan hutan di wilayah kerja Pihak Pertama dalam rangka menunjang program percepatan penghijauan dan penghutanan kembali kawasan hutan melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman jenis cepat tumbuh. Kerjasama ini juga bertujuan untuk menghijaukan dan menghutankan kembali kawasan di wilayah kerja Pihak Pertama sehingga memperoleh manfaat yang optimal dari pengelolaan kawasan hutan baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial bagi kedua belah pihak dan masyarakat desa hutan, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa hutan, dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

The purpose of this cooperation is to use forest area in the region of the First Party in order to support the acceleration of afforestation and reforestation of forest areas through the construction, development and management of fast-growing forest plant species. This collaboration also aims to green and reforesting areas in the region of the first party so as to obtain optimal benefits from forest management ecologically, economically and socially for both parties and forests villagers, increase empowerment and self-reliance of forest villagers, and gain profits for the company.

70



21. UANG MUKA KERJASAMA OPERASIONAL (Lanjutan)


21. ADVANCE ON OPERATIONAL COOPERATION (Continued)

Pokok-pokok dari Perjanjian antara lain:  Pihak Pertama bersedia untuk membayar biaya kerjasama pembuatan hutan tanaman dalam perjanjian kerjasama ini sebesar Rp 11.309.500 untuk setiap hektar selama 1 daur atau 8 tahun mengikuti standar biaya penanaman yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, dimana pembiayaan tersebut bersifat utuh tanpa ada pengurangan maupun penambahan selain yang diakibatkan oleh faktor inflasi atau deflasi dimana biaya tersebut tidak termasuk biaya pemanenan.

Principle of the Agreement include:  First Party is willing to pay the cost of manufacturing plantations in this agreement amounting to Rp 11,309,500 for each hectare during one cycle or 8 years following the planting cost standards set by the Department of Forestry, where such financing is intact with no reductions or additions other than caused by inflation or deflation factor where cost does not include the cost of harvesting.

 Biaya pembuatan hutan tanaman meliputi biaya perencanaan, biaya penanaman, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, biaya sarana dan prasarana, biaya pengamanan dan perlindungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

 The cost of plantation forest covers planning costs, planting costs, maintenance costs, general and administrative costs, infrastructure costs, the cost of security and protection agreed to by both parties.

 Biaya kerjasama pembuatan hutan tanaman sebagaimana dimaksud akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap setiap tiga bulan sesuai dengan kegiatannya.

 Cost of manufacturing plantations as define will be paid by the Second Party to the First Party gradually every three months in accordance with its activities.

 Hak kepemilikan atas bibit dan tanaman yang telah ditanam adalah milik kedua belah pihak sesuai dengan proporsi sharing hasil produksi yang disepakati. Pelaksanaan reboisasi atas kawasan hutan yang menjadi objek perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama selama jangka waktu perjanjian.



The right of ownership over seeds and plants that have been planted are the property of both parties according to the proportion of the production sharing agreement. The implementation of the reforestation of forest areas which is the object of this cooperation agreement is the joint responsibility over the term of the agreement.

 Proporsi bagi hasil produksi yang disepakati adalah sebesar 65% untuk KIFC dan 35% untuk Perum Perhutani. Cara perhitungan bagi hasil adalah berdasarkan hasil penjualan dikurangi biaya pemanenan, hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya.



The proportion of the production sharing agreement was 65% for KIFC and 35% for Perum Perhutani. The derivation of the results is based on sales minus the cost of harvesting, and the results are divided according to the portion.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk satu kali daur tanaman yang disepakati kedua belah pihak adalah delapan tahun yaitu sejak penanaman hingga masa pemanenan dan dapat diperpanjang untuk daur berikutnya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Term of agreement is valid for one cycle agreed by both parties that is eight years start from planting to harvesting period and can be extended for the next cycle in accordance with the agreement of both parties.

71




22. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

22.

Asumsi dan metode perhitungan aktuaria

Biaya Jasa Kini Tingkat cacat Tingkat pengunduran diri

Selisih usia suami isteri Kenaikan PHDP Kenaikan manfaat pensiun Bulanan Tingkat bunga atas - Liabilitas - Aset Pajak dibayar Biaya Metode

A. Pesangon Pejabat Dan Non Pejabat B. Imbalan Pasca Kerja Selisih Undang-Undang C. Masa Persiapan Pensiun D. Uang Duka dan Penguburan Jumlah

EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS Actuarial assumptions and methods of calculation

2012

2011

2010

GAM-1971 0,05% per tahun/ per annum Usia per tahun/ Age per annum < 45 tahun/ year =0,01% 46-55=0,05% 5 tahun/ years 2,5% per tahun/ per annum

GAM-1971 0,05% per tahun/ per annum Usia per tahun/ Age per annum < 45 tahun/ years =0,1% 46-55=0,5% 5 tahun/ years 2,5% per tahun/ per annum

GAM-1971 0,05% per tahun/ per annum Usia per tahun/ Age per annum < 45 tahun/ years =0,1% 46-55=0,5% 5 tahun/ years 2,5% per tahun/ per annum

Tidak ada/ None

Tidak ada/ None

Tidak ada/ None

6% per tahun/ per year 9% per tahun/ per year Penerima pensiun/ Pension recipient Tidak dibayar dari iuran/ Not paid from pension fee Project Unit Credit



2012 Rp

2011 Rp

2010 Rp

26.999.467.478

42.891.984.851

38.351.032.116

72.265.678.091 637.581.580 99.902.727.149

18.923.864.547 51.573.493.349 483.850.035 113.873.192.782

47.000.608.019 85.351.640.135

A. Program Pesangon Pejabat dan Non Pejabat

Current service cost Disability rate Turnover rate

Age difference of couple Increases PHDP Increase in pension benefits monthly Interest rate of - Liability - Asset Tax paid by Cost

Method

A. Officers and Non-officers severance B. Difference in post-employment benefit law C. Pension Preparation Period D. Mourning and burial advance Total

A. Officers and Non-officers severance

Perusahaan melaksanakan manfaat pesangon bagi pegawai non pejabat yang berhenti bekerja dengan hak pensiun, diluar hak perlindungan Asuransi Rawat Inap Purna Tugas, hak pengembalian iuran perumahan dan tunjangan transportasi ke tempat tinggal akhir sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 633/Kpts/2009 tanggal 28 Desember 2009.

Companies implementing employee severance benefits for non-officials who stopped working with pension rights, beyond the right insurance protection Inpatient Full job, the right of return contribution to housing and transport allowances to residence in accordance with Decree of Perum Perhutani Directors No. 633/Kpts/2009 dated December 28, 2009.

72




22. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan) A.

22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (Continued)

Program Pesangon Pejabat dan Non Pejabat

A. Officers and Non-officers severance

Penilaian aktuaria atas beban pesangon pejabat & non pejabat pada tanggal 31 Desember 2012 Aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja (PSAK 24) program pesangon pejabat & non pejabat adalah sebagai berikut :

The actuarial calculation of severance expense and non-official authorities on December 31, 2012 an independent actuary PT Dian Artha Tama. Calculation of post-employment benefit obligations (SFAS 24) severance program officials and non officials are as follows:

a) Penetapan Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca Kerja

a.

Biaya jasa kini Biaya bunga Laba/rugi aktuaria Biaya jasa lalu - Non Vested Beban ( pendapatan) yang diakui dalam laporan rugi / laba

2012 Rp 1.296.358.445 8.232.994.939 3.183.348.658

2011 Rp 5.659.824.476 8.334.342.193 1.787.981.825

2010 Rp 5.274.308.680 8.943.536.072 896.594.638

(13.247.719.416)

326.306.463

326.306.463

(535.017.374)

16.108.454.957

15.440.745.853

b. Rekonsiliasi pendanaan

Nilai kini kewajiban Status pendanaan Biaya jasa lalu yang belum diakui Laba/rugi aktuaria yang belum diakui Biaya dibayar dimuka (cadangan) yang diakui dalam neraca Rata-rata harapan sisa masa kerja yang akan datang

expense

(income)Post-

Current service cost Interest expense Actuary gains/ losses Past-service cost -Non Vested Expense (income) recognised in the statement of gains/ losses

b) Financial Reconciliation 2012 Rp (17.824.009.123) (17.824.009.123)

2011 Rp (137.216.582.309) (137.216.582.309)

2010 Rp (119.062.031.329) (119.062.031.329)

Present value of obligation Funding status

(64.470.431.362)

50.527.152.098

50.853.458.561

Unrecognised past-service cost

55.294.973.008

43.797.445.360

29.857.540.652

Unrecognised actuarial gain/ loss

(26.999.467.477)

(42.891.984.851)

(38.351.032.116)

Recognised advance (reserve)in the Statement of Financial Position

8,57 tahun

9,17 tahun

9,37 tahun

Average remaining work period

c) Rekonsialiasi biaya dibayar dimuka (cadangan) kewajiban imbalan pasca kerja

Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal Pembayaran manfaat Beban (Pendapatan) Biaya dibayar dimuka (cadangan) akhir

Establishment of employment Benefits

2012 Rp

c)

Reconciliation of prepaid expense (allowance)of post-employee benefits obligation

2011 Rp

2010 Rp

(42.891.984.851)

(38.351.032.116)

(46.970.504.698)

15.357.500.000 535.017.374

11.567.502.222 (16.108.454.957)

24.060.218.435 (15.440.745.853)

Prepaid expense (reserve) beginning Payment of benefits Expense (income)

(26.999.467.477)

(42.891.984.851)

(38.351.032.116)

Prepaid expense (reserve) ending

73




22. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)


B. Imbalan Pasca Kerja Selisih Undang – Undang

B.

Saldo imbalan pasca kerja per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 terdiri dari:

Perusahaan Entitas anak - PT Palawi Jumlah

2012 Rp

-

Difference in post-employment benefit law The balance of post-employment benefits by December 31, 2012, 2011 and 2010 consist of:

2011 Rp 18.648.042.483 275.822.064 18.923.864.547

2010 Rp 46.823.691.632 176.916.387 47.000.608.019

Company Subsidiary- PT Palawi Total

Perusahaan

Comapny

Perusahaan menghitung manfaat karyawan berdasarkan selisih antara UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani, berkaitan dengan cuti tahunan dan ongkos pulang ketempat kerja dimana pekerja diterima bekerja. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama dengan menggunakan metode Projected Unit Credit seperti yang diharuskan oleh PSAK 24 untuk posisi per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja (PSAK 24) program UU no.13 tahun 2003 (selisih undangundang) sebagai berikut :

The Company calculates the employee benefits based on the difference between the Law no. 13 of 2003 on Labour and Regulations of the Pension Fund of Pension Fund of Perhutani, relating to annual leave and transportation fee to work place where employees are hired. The calculation is performed by an independent actuary PT Dian Artha Tama using the Projected Unit Credit method as required by PSAK No. 24 to the position at 31 December 2012, 2011 and 2010. Calculation of post-employment benefits obligation (PSAK 24) program of Law No.13 of 2003 (the difference between the law) as follows:


a)

Biaya jasa kini Biaya bunga Laba/rugi aktuaria Biaya jasa lalu - Non Vested Beban ( pendapatan) yang diakui dalam laporan rugi / laba

2012 Rp

1.118.882.549

2011 Rp 1.453.485.433 (4.832.166.319)

(19.766.925.032)

(24.796.968.263)

-

(18.648.042.483)

(28.175.649.149)

659.859.273

b) Rekonsiliasi pendanaan

Nilai kini kewajiban Status pendanaan Laba/rugi aktuaria yang belum diakui

Establishment of expense (income)Post-employment Benefits

b) 2012 Rp

2010 Rp

2.149.282.179 (1.489.422.906)

Current service cost Interest expense Actuarial gains/losses Past-service cost -Non vested Expense (income) recognised in the statement of gains/ losses

Financial Reconciliation

-

2011 Rp (18.648.042.483) (18.648.042.483)

-

-

-

-

2010 Rp

-

(46.823.691.632)

74


Present value of obligation Funding status Unrecognised actuarial gain/ loss




22.

b) Rekonsiliasi pendanaan (Lanjutan)

b)

2012 Rp Biaya dibayar dimuka (cadangan) yang diakui dalam neraca Rata-rata harapan sisa masa kerja yang akan dating

2011 Rp -

Financial Reconciliation (Continued) 2010 Rp

(18.648.042.483)

(46.823.691.632)


8,82 tahun

8,97 tahun


8,57 tahun


Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal Beban (Pendapatan) Kewajiban akhir tahun

EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (Continued)

2012 Rp

c) Reconciliation of prepaid expense (allowance)of postemployee benefits obligation 2011 Rp

2010 Rp

(18.648.042.483)

(46.823.691.632)

(46.163.832.359)

(18.648.042.483) -

28.175.649.149 (18.648.042.483)

(659.859.273 ) (46.823.691.632)

Prepaid expense (reserve) beginning Expense (income) Year-end obligation

PT Perhutani Alam Wisata

PT Perhutani Alam Wisata

Perhitungan manfaat karyawan dilakukan oleh PT Sigma Aktuarindo, aktuaritas independen dengan laporan tertanggal 17 Februari 2010, menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsi sebagai berikut:

Employee benefit calculation made by PT Sigma Aktuarindo, independent aktuaritas report dated February 17, 2010, using the "Projected Unit Credit" with the following assumptions:

2012 Tingkat diskonto pada awal periode Tingkat hasil yang diharapkan dari program Tingkat kenaikan gaji/penghasilan Estimasi sisa rata-rata masa kerja pada awal periode Saldo awal liabilitas manfaat karyawan Beban jasa kini Beban bunga Amortisasi beban jasa lalu yang belum diakui - non vested Jumlah beban manfaat karyawan Jumlah

2011

2010

-

8%

10%

-

0%

0%

-

8%

8%

-

17,62

17,62

275.822.064

176.916.386

108.679.905

-

76.647.276 19.617.902

50.590.250 15.483.549

Rate of increment of salary/income The remaining working period estimation Beginning balance of employee benefits liability Current service cost Interest expense

-

2.627.029

2.162.683

Past-service cost amortization Unrealized- non vested

(275.822.064)

142.880.241

68.236.482

-

275.822.064

176.916.387

Pada tahun 2012, perhitungan manfaat karyawan PT Perhutani Alam Wisata dalam laporan aktuaris digabung dengan laporan aktuaris untuk Perum Perhutani.

Disconto rate on early period The expected result of program

Total of employee benefits obligation Total

In 2012, the calculation of the benefit of employees of PT Perhutani Alam Wisata in the actuarial report combined with the actuary report of Perum Perhutani.

75






C. Program Masa Persiapan Pensiun

C.

Pension Preparation period

Perhitungan aktuaria program masa persiapan pensiun yang dilakukan oleh PT. Dian Artha Tama bertujuan untuk menentukan kewajiban imbalan pasca kerja bagi Perum Perhutani periode 01 Januari 2012-31 Desember 2012, 01 Januari 2011-31 Desember 2011, dan 01 Januari 2010-31 Desember 2010 sesuai ketentuan PSAK-24 Revisi. Manfaat pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan Perum Perhutani No. 022/Kpts/DIR/2005 tanggal 07 Pebruari 2005 Pasal 15 ayat (2), diluar uang penggantian Imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pekerja diterima bekerja.

Actuarial calculation of pension preparation period program conducted by PT. Dian Artha Tama aims to determine the post-employment benefits obligation of Perum Perhutani for the period 1 January 2012-31 December 2012, 01 January 2011-31 December 2011, and 01 January 2010-31 December 2010 in accordance with PSAK-24 Revised. Employee benefits are calculated pursuant to Ruleof Perum perhutani No. 022/Kpts/DIR/2005 dated 07 February 2005 Article 15 paragraph (2), beyond the compensation of Benefits relating to annual leave, transportation fee to work place of hired labor.


a) Establishment of expense employment Benefits

Biaya jasa kini Biaya bunga Laba/rugi aktuaria Biaya jasa lalu Vested Non Vested Beban ( pendapatan) yang diakui dalam Laporan Rugi / Laba

2012 Rp 5.883.578.709 4.266.614.433 (1.098.397.940)

2011 Rp 3.215.177.152 9.735.574.521 -

11.640.389.540

(5.880.426.066) 5.535.368.251

-

20.692.184.742

12.605.693.858

-


Nilai kini kewajiban Status pendanaan Biaya jasa lalu yang belum diakui Laba/rugi aktuaria yang belum diakui Biaya dibayar dimuka (cadangan) yang diakui dalam neraca Rata-rata harapan sisa masa kerja yang akan datang

2010 Rp

b)

2012 Rp (121.935.888.722) (121.935.888.722)

2011 Rp (71.110.240.550) (71.110.240.550)

86.944.557.980

37.616.957.375

(37.274.347.349)

(18.080.210.174)

(72.265.678.091)

(51.573.493.349)

8,57 tahun

8,82 tahun

-

(income)

Post-

Current service cost Interest expense Actuarial gains/ losses Past-service cost -Vested -Non Vested Expense (income) recognised in the statement of gains/ losses

Financial Reconciliation 2010 Rp

76


-

Present value of obligation Funding status

-

Unrecognised past-service cost

-


-


-






C. Program Masa Persiapan Pensiun (Lanjutan)

C.

Pension Preparation Period (Continued)


Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal Beban (Pendapatan) Biaya dibayar dimuka (cadangan) akhir

2012 Rp (51.573.493.349)

c)

2011 Rp

2010 Rp

(38.967.799.491)

-

(20.692.184.742)

(12.605.693.858)

-

(72.265.678.091)

(51.573.493.349)

-

D. Program Uang Duka dan Penguburan

Prepaid expense (reserve) beginning balance Expense (income) Prepaid expense (reserve) ending balance

D. Mourning and Burial Advance

Tujuan perhitungan ini adalah untuk menentukan kewajiban imbalan pasca kerja bagi Perum Perhutani periode 01 Januari 2012 – 31 Desember 2012, 01 Januari 2011 – 31 Desember 2011 dan 01 Januari 2010 – 31 Desember 2010 sesuai ketentuan PSAK-24 REVISI. Manfaat Pegawai dihitung berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 275/Kpts/DIR/2007 tanggal 26 Maret 2007.

The purpose of this calculation is to determine the liability for post-employment benefits of Perum Perhutani for the period January 1, 2012 - December 31, 2012, January 1, 2011 - December 31, 2011 and January 1, 2010 - December 31, 2010 according to the provisions of PSAK-24 REVISION. Employee benefits are calculated based on the Decree of Perum PerhutaniDirectors No. 275/Kpts/DIR/2007 dated March 26, 2007.


Biaya jasa kini Biaya bunga Laba/rugi aktuaria Biaya jasa lalu Vested Beban ( pendapatan) yang diakui dalam Laporan Rugi / Laba


a) Establishment of expense employment Benefits 2010 Rp

(income)Post-

2012 Rp 119.702.238 122.689.553 143.576.991

2011 Rp 118.022.991 -

-

365.827.044

-

385.968.782

483.850.035

-

Current service cost Interest expense Actuarial gains/losses Pas-service cost -vested Expense (income) recognised in the statement of gains/ losses

2012 Rp (2.148.855.673)

2011 Rp (2.044.825.887) (2.044.825.887)

-

Present value of obligation Asset fair value Funding status

1.560.975.852

-


(637.581.580)

(483.850.035)

-


8,57 tahun

8,82 tahun

-

-


Nilai kini kewajiban Nilai wajar aset Status pendanaan Laba/rugi aktuaria yang belum diakui Biaya dibayar dimuka (cadangan) yang diakui dalam neraca Rata-rata harapan sisa masa kerja yang akan datang

(2.148.855.673) 1.511.274.093

77


2010 Rp






E. Program Uang Duka dan Penguburan (Lanjutan)

E.

Mourning and Burial Advance (Continued)


Biaya dibayar dimuka (cadangan) awal Pembayaran manfaat Beban (Pendapatan) Biaya dibayar dimuka (cadangan) akhir

2012 Rp (483.850.035)


2011 Rp

2010 Rp -

-

232.237.237 385.968.782

483.850.035

-

(637.581.580)

(483.850.035)

-

23. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

2011 -

2.747.479 2.747.479

Prepaid expense (reserve) beginning balance Payment of benefits Expense (income) Prepaid expense (reserve) ending balance

23. OTHER LONG TERM LIABILITIES

2012 Titipan Biaya Ganti Rugi Tegakan Hutang Sewa Guna Usaha Hutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah

c)

2010

8.880.037.333

-

Depost cost of indemnity

235.573.078 1.066.766.754 10.182.377.165

-

Obligation under Capital Lease Other long-term debt Total

Titipan biaya ganti rugi tegakan merupakan biaya proses ganti rugi tegakan sampai proses clear and clean, hutang sewa guna usaha merupakan sewa kendaraan dan komputer sedangkan hutang jangka panjang lainnya merupakan kewajiban perusahaan terhadap Taspen, Wana Arta yang akan dipertanggungjawabkan pada tahun berikutnya. 24. MODAL

Deposits of the indemnity is a cost of compensation process to the clear and clean, obligation under capital lease is a rental vehicle and computer, while others are long-term debt obligations of the company to Taspen, Wana Arta which will be accounted for in the following year.

24. CAPITAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dinyatakan bahwa modal perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Kehutanan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010 ditetapkan besarnya modal perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam perusahaan dengan jumlah sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus miliar rupiah).

Based on Government Regulation no. 30 of 2003 on Public Company (Perum) Perhutani stated that the capital of the company is derived from the wealth of the country and separated and divided into shares. The value of state assets set by the Minister of Finance based on calculations made by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. And according to Government Regulation No.72 of 2010 established the amount of capital the company is at the entire value of the equity in the company amounting to Rp 700,000,000,000 (seven hundred billion dollars).

78




25. DISTRIBUSI SALDO LABA

25. SHARE CAPITAL

-

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. S-340/MBU/2012 tanggal 29 Juni 2012 ditetapkan pembagian laba bersih tahun 2011 untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Cadangan Umum masing-masing sebesar Rp 11.734.500.000 dan Rp 379.416.564.245.

-

-


-

-


-

26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

In accordance with the Decree of the Minister of BUMN (State Owned Enterprises) No. S340/MBU/2012 dated June 29, 2012 set out the division of net income in 2011 for the Partnership and Community Development and the General Reserve amounting to Rp 11,734,500,000 and Rp 379,416,564,245. In accordance with the Decree of the Minister of BUMN (State Owned Enterprises) No. S387/MBU/2011 dated June 30, 2011 set out the division of net income in 2010 for the Partnership and Community Development and the General Reserve amounting to Rp 5,515,000,000 and Rp 275,750,753,806. In accordance with the Decree of the Minister of BUMN (State Owned Enterprises) No. S382/MBU/2010 dated June 30, 2010 set out the division of net income in 2009 for the Partnership and Community Development and the General Reserve amounting to Rp 6,312,976,966 and Rp 151,511,447,178.

26. NON CONTROLLING INTEREST

Perhitungan bagian pihak kepentingan non pengendali dua entitas anak adalah sebagai berikut:

The computation for non controlling interest for both subsidiaries are as follow: 2012

Bagian saham/ Part of share PT Palawi PT PAK

Nilai bagian saham/ Value of the share Rp

1% 45%

190.135.000 13.500.000.000

Dividen/Cadangan Umum/Setoran Modal Dividend / General Reserves / Deposits Capital Rp (55.599.338) (6.748.126.352)

Koreksi penyajian kembali/ Restatement correction Rp (42.072.722) (6.524.794.800) (6.566.867.522)

Bagian laba (rugi)/ Part of gains (losses) Rp (47.549.099) (5.034.622.235) (5.082.171.334)

2011 Bagian saham/Part of share PT Palawi PT PAK

1% 45%

Nilai bagian saham/ Value of the share Rp 190.135.000 13.500.000.000

Dividen/Cadangan Umum/Setoran Modal Dividend / General Reserves / Deposits Capital Rp (46.316.747) (5.331.632.210)

79


Bagian laba (rugi)/ Part of gains (losses) Rp (9.282.591) (1.416.494.142)

Bagian saham minoritas/ Part of minority share Rp 44.913.841 (4.807.543.387) (4.762.629.546)

Bagian saham minoritas/ Part of minority share Rp 134.535.662 6.751.873.648 6.886.409.310



26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (Lanjutan)

26. NON CONTROLLING INTEREST (Continued) 2010

Bagian saham/Part of share PT Palawi PT PAK

1% 45%

Nilai bagian saham/ Value of the share 190.135.000 13.500.000.000

Dividen/Cadangan Umum/Setoran Modal Dividend / General Reserves / Deposits Capital (48.100.657) (5.348.324.506)

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Bagian laba (rugi)/ Part of gains (losses)

Bagian saham minoritas/ Part of minority share

1.033.910 7.369.130

143.068.253 8.159.044.624 8.302.112.877

27. INFORMATION ON RELATED PARTIES

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Nature of transactions and relationships with related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties PT PAK PT Palawi

a.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of relation with related parties Entitas pengendali/ Controlling Entity Entitas pengendali/ Controlling Entity

b. Piutang Usaha

b. 2012 Rp

PT PAK PT Palawi

Sifat transaksi/ Nature of transaction Penjualan derivat gondorukem/ Sales of gondorukem derivative Mengelola wanawisata milik Perum Perhutani yang terdapat di Unit I dan Unit II/ Managing wanawisata belongs to Perum Perhutani in Unit I and Unit II

Account Receivable 2011 Rp

18.074.187.434 3.500.000.000 21.574.187.434

17.428.354.895 17.428.354.895

80


2010 Rp 14.583.867.811 14.583.867.811



27. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

27. INFORMATION ON RELATED PARTIES (Continued)

c. Uang Muka

c. 2012 Rp

PT PAK PT Palawi

2011 Rp

13.084.905.455 13.084.905.455

d. 2012 Rp

PT PAK PT Palawi

2011 Rp

d. 2012 Rp

-

Sales 2011 Rp

3.143.941.920 3.143.941.920

2010 Rp

14.504.126.241 14.504.126.241

28. PENDAPATAN USAHA

Hasil hutan yang diolah Kayu Kayu gergajian dan afval Barang jadi (finished goods)

2010 Rp -

e. Penjualan

Non kayu Madu Getah damar Telur dan kokon sutera Lainnya

-

Account Payable

399.279.914 399.279.914

PT PAK PT Palawi

2010 Rp -

d. Utang Usaha

Hasil hutan ekstraktif Kayu tebangan

Advance

22.059.633.564 22.059.633.564

28. REVENUE 2012 Rp

2011 Rp

2010 Rp

1.525.556.626.741

1.413.849.904.235

1.363.037.799.720

10.423.116.517 5.967.495.308 52.839.000 9.431.391.166 25.874.841.991 1.551.431.468.732

6.141.047.000 5.173.537.250 306.965.455 31.545.230.010 43.166.779.715 1.457.016.683.950

5.815.364.658 3.009.826.001 451.093.123 4.774.202.795 14.050.486.577 1.377.088.286.297

87.365.021.836 197.973.700.993 285.338.722.829

70.152.928.182 129.656.246.636 199.809.174.818

53.083.235.509 192.087.543.348 245.170.778.857

81


Extractive forest product Logs Non-timber Honey Gum resin Egg and Silk Cocoon Others

Processed forest product Timber Sawn timber and afval Finished goods



28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. REVENUE (Continued)

2012 Rp Non kayu Gondorukem dan terpentin Minyak kayu putih Lainnya Jasa lainnya Trading (kayu dan non kayu) RUPHR Wisata Wanatani/agroforestry Lainnya Jumlah

29.

2011 Rp

1.267.976.763.937 41.184.724.935 5.259.347.193 1.314.420.836.065 1.599.759.558.894

1.189.152.196.021 35.017.154.905 9.484.129.097 1.233.653.480.023 1.433.462.654.841

957.875.775.865 27.300.924.008 2.151.468.019 987.328.167.892 1.232.498.946.749

168.571.474.808 126.200.261.325 76.561.4 42.531 33.426.944.710 404.760.123.374 3.555.951.151.000

55.400.425.349 68.119.673.593 92.940.123.558 37.373.920.260 253.834.142.760 3.144.313.481.551

118.533.713.607 32.869.881.831 7.411.905.168 18.773.477.002 177.588.977.608 2.787.176.210.654

BEBAN POKOK PENJUALAN

A. Hasil hutan ekstraktif: Kayu tebangan Non kayu B. Hasil hutan yang diolah Kayu Non kayu C. Jasa lainnya Jumlah

Non Timber Gondorukem and turpentine Eucalyptus oil Others

Trading (timber and non-timber) RUPHR Tourism Agroforestry Others Total

29. COST OF GOOD SOLD 2012 Rp

2011 Rp

2010 Rp

1.438.486.368.829 532.432.780.688 1.970.919.149.517

1.436.785.366.028 102.928.322.513 1.539.713.688.541

1.223.108.259.265 96.613.674.816 1.319.721.934.081

68.672.980.101 256.934.374.709 325.607.354.810

78.108.746.374 424.860.464.193 502.969.210.567

154.559.455.248 383.772.989.869 538.332.445.117

382.861.734.241 2.679.388.238.568

226.232.323.250 2.268.915.222.358

191.123.262.102 2.049.177.641.300

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut: 2012 A. Hasil hutan eskstraktif Kayu tebangan Biaya produksi: Beban perencanaan Beban penanaman Beban pemeliharaan dan pembinaan hutan Beban pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan Beban pemungutan hasil hutan Beban PBB dan IHH Beban sarana dan prasarana

2010 Rp

A. Extractive forest product Logs Non-timber B. Processed forest product Timber Non-timber

C. Other services Total

Details of cost of good sold are as follows: 2011

2010

42.958.935.860 256.344.588.887

44.599.973.808 280.733.755.330

48.552.627.983 199.214.086.661

48.523.414.689

77.556.426.038

72.124.360.926

122.428.126.569 317.956.164.104 209.262.384.882 61.773.505.319

121.836.159.048 318.265.506.439 196.821.556.806 63.316.796.357

112.495.851.226 284.015.306.379 191.551.381.626 52.483.566.741

82


A. Extractive forest product Logs Production Cost: Planning Cost Planting Cost Cost of maintenance and development of forest Cost of fire control and forest protection Harvesting Cost Cost of PBB and IHH Infrastructure Cost


29.

BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

Beban produksi lainnya Biaya pegawai Biaya kesejahteraan umum Biaya kesejahteraan pegawai Biaya penyusutan Biaya pendidikan Biaya penyuluhan Biaya penyuluhan lainnya Biaya penelitian dan pengembangan Biaya visualisasi Biaya monitoring dan evaluasi Beban pembinaan masyarakat desa hutan kawasan Beban pembinaan masyarakat desa hutan luar kawasan Jumlah biaya produksi Penyerahan kayu tebangan ke pabrik gergajian Beban pokok produksi kayu tebangan Saldo persediaan kayu tebangan - Awal tahun - Akhir tahun Hasil hutan non kayu Biaya produksi Getah pinus Daun kayu putih Madu Telur dan kokon ulat sutera Lak cabang Daun murbei Getah damar Lainnya Penyerahan bahan baku intern (net) Beban pokok produksi Saldo persediaan non kayu ekstraktif - Awal tahun - Akhir tahun Jumlah hasil hutan ekstraktif

2012 Rp


29. COST OF GOOD SOLD (Continued) 2011 Rp

2010 Rp Other production cost Employee expense Cost of public welfare

273.448.690.511 35.687.722.680

242.500.358.058 27.691.972.566

263.452.985.397 22.726.937.212

13.526.766.944 11.053.698.882 10.953.680.531 7.982.008.033 1.669.955.279

6.098.384.376 48.092.260.461 11.334.664.006 5.256.759.202 1.042.782.168

6.780.025.931 9.185.199.115 7.041.132.469 35.613.203

1.107.334.820 747.937.903

926.678.400 863.460.791

1.486.668.476 409.210.720

577.351.383

351.455.235

-

3.667.449.615

5.112.324.919

421.738.426

3.570.241.262 1.423.239.958.153

1.452.401.274.008

11.553.178.079 1.283.529.870.570

Forest villagers development cost Cost of outside-forest villager development Total production cost

(52.723.912.462)

(15.071.576.658)

(51.455.584.412)

Submission of sawn log to the mill

1.370.516.045.691

1.437.329.697.350

1.232.074.286.158

Cost of sawn log production

197.811.179.059 (129.840.855.921) 1.438.486.368.829

197.266.847.737 (197.811.179.059) 1.436.785.366.028

188.300.820.844 (197.266.847.737) 1.223.108.259.265

408.971.395.334 9.478.781.644 7.890.691.108 1.701.553.428 987.637.785 250.771.970 179.970.000 108.808.304.072 538.269.105.341

362.085.234.290 6.150.493.820 6.009.700.487 1.108.802.797 1.148.764.421 1.623.423.940 1.211.204.700 110.055.094.939 489.392.719.394

223.450.370.999 6.548.447.273 3.990.438.346 1.803.769.489 1.134.484.805 935.942.092 1.472.302.286 81.019.969.850 320.355.725.140

2.137.398.705 540.406.504.046

(387.016.637.869) 102.376.081.525

(223.450.370.999) 96.905.354.141

12.825.774.652 (20.799.498.010) 532.432.780.688

13.378.015.640 (12.825.774.652) 102.928.322.513

13.086.336.315 (13.378.015.640) 96.613.674.816

1.970.919.149.517

1.539.713.688.541

1.319.721.934.081

83


Cost of employee welfare Depreciayion expense Education cost Counseling cost Other counseling cost Research and development cost Visualisation cost Monitoring and evaluation cost

Logs inventory -beginning of the year -end of the year Non-timber forest product Production cost Pine sap Eucaliptus leaves Honey Egg and Silk Cocoon Shellac branch Mulberry leaves Gum resin Others Submission of intern raw material (net) Cost of good sold Non timber extractive inventory -beginning of the year -end of the year Total exctractive forest production


29.


BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan) 2012 Rp B. Hasil hutan yang diolah Kayu gergajian Bahan baku Beban lain bahan baku Beban upah langsung Beban produksi tak langsung Jumlah biaya produksi Penyerahan bahan baku intern Beban produksi kayu gergajian Saldo persediaan kayu gergajian - Awal tahun - Akhir tahun Beban pokok penjualan kayu gergajian Barang jadi (finished goods) Penerimaan bahan baku (kayu gergajian) intern Saldo persediaan kayu gergajian: - Awal tahun - Akhir tahun Bahan baku Beban lain bahan baku Beban upah langsung Beban produksi tak langsung Beban pemeliharaan sarana dan Prasarana Beban produksi pihak ketiga Saldo persediaan barang jadi - Awal tahun - Akhir tahun Beban pokok penjualan barang jadi Non kayu Biaya produksi Bahan baku yang diolah Penerimaan bahan baku dari Unit/KPH lain Bahan baku yang tersedia untuk diolah Beban lain bahan baku Beban upah langsung Beban tak langsung Beban pendidikan dan latihan kerja Beban pemeliharaan Beban penyusutan Beban penelitian dan pengembangan Beban produksi lainnya

29. COST OF GOOD SOLD (Continued) 2011 Rp

2010 Rp B.

20.709.666.356

(10.336.959.631)

57.153.550.878

Processed forest product Sawn log Raw material

9.273.147.901 9.477.200.000 12.568.678.516 31.319.026.417 52.028.692.773

33.040.227.259 3.102.859.616 24.296.941.185 60.440.028.060 50.103.068.429

7.816.572.282 7.249.966.790 29.834.816.549 102.054.906.499 (14.029.572.490) 88.025.334.009

Other raw material cost Direct wages cost Non-direct production cost Total production cost Submission of intern raw material Sawn log production cost

52.772.898.358 (37.671.715.316)

27.918.120.011 (52.772.898.358)

21.643.344.619 (27.918.120.011)

Sawn log inventory -beginning of the year -end of the year

67.129.875.815 -

25.248.290.082

81.750.558.617

Sawn log cost of good sold Finished goods

-

-

14.029.572.490

Receipt of intern raw material

99.193 13.848.782.044 1.218.457.950

141.223.145 13.352.691.610 2.052.885.706

14.029.572.490 28.329.777 6.464.278.652 10.399.917.365

6.159.194.488 22.323.191.151 43.549.724.826

26.085.187.058 13.635.173.584 55.267.161.103

7.773.934.142 33.070.624.366 71.766.656.792

21.119.308.508 (63.125.929.048)

18.712.603.697 (21.119.308.508)

19.754.843.536 (18.712.603.697)

1.543.104.286 68.672.980.101

52.860.456.292 78.108.746.374

72.808.896.631 154.559.455.248

52.052.535.482

37.525.922.238

32.931.777.058

46.493.291.986 98.545.827.468

362.085.234.290

223.450.370.999

399.611.156.528

256.382.148.057

63.371.463.070 5.692.776.642 53.962.175.745

52.189.180.701 5.837.051.312 108.746.753.686

17.165.071.659 3.534.907.395 66.376.730.853

4.873.753.204 4.532.910.895 16.538.365.039 781.965.782

4.481.251.853 5.524.068.696 3.551.445.944

4.587.559.894 5.783.160.746 4.890.687.781

236.984.654

2.333.607.228

15.352.759.605 263.651.997.450

28.436.521.891 608.614.415.265

22.082.358.308 383.136.231.921

84


Sawn log inventory -beginning of the year -end of the year Raw material Other raw material cost Direct wages cost Non-direct production cost Cost of facilities and infrastructure maintenance Third party production cost Finished good inventory -beginning of year -end of year Finished good cost of good sold

Non-timber Production cost Processed of raw material Submission of raw material from other Unit/ KPH Raw material available for process Other raw material cost Direct wages cost Non-direct production cost Education and training cost Maintenance cost Depreciation expense Research and development cost Other production cost


29.



Saldo persediaan non kayu yang diolah: - Awal tahun - Akhir tahun Jumlah hasil hutan yang diolah C. Jasa lainnya Trading (kayu dan non kayu) RUPHR Wisata Wanatani/agroforestry Lainnya Jumlah

29. COST OF GOOD SOLD (Continued)

2012 Rp

2011 Rp

201.945.541.011 (208.663.163.752) 256.934.374.709 325.607.354.810

18.191.589.939 (201.945.541.011) 424.860.464.193 502.969.210.567

2010 Rp 18.828.347.887 (18.191.589.939) 383.772.989.869 538.332.445.117

179.083.662.874 83.495.443.399 56.569.422.911 63.713.205.056 382.861.734.241

88.176.742.936 76.674.317.929 8.040.065.335 53.341.197.050 226.232.323.250

116.328.394.358 24.142.565.538 5.345.347.903 45.306.954.303 191.123.262.102

2.679.388.238.568

2.268.915.222.358

2.049.177.641.300

Non-timber processed inventory -beginning of year -end of year Total processed forest product B. Other services Trading (timber and non-timber) RUPHR Tourism Agroforestry Others Total

Perum Perhutani dalam menetapkan rencana kayu tahun 2012 yang dicantumkan dalam RKAP mengikuti kebijakan Jatah Produksi Tebangan (JPT).

Perum Perhutani setting plans in 2012 which stated in RKAP following Production Allowable Cut policy (JPT)

Adapun rincian jatah produksi tebangan tahun 2012 sebagai berikut :

Details of allowable cut production in 2012 as follows:

Wilayah Kerja/ Region Unit I Jawa Tengah Unit II Jawa Timur Unit III Jawa Barat Jumlah/ Total

Jati/ Teak (M3) 152.937 146.753 67.517 367.207

Sedangkan realisasi produksi hasil hutan kayu untuk tahun 2012 sebagai berikut: Wilayah Kerja/ Region Unit I Jawa Tengah Unit II Jawa Timur Unit III Jawa Barat Jumlah/ Total

Jumlah/ Total (M3) 245.380 433.014 201.442 879.836

Realization of forest production in 2012 as follows:

Jati/ Teak (M3) 173.508 156.692 73.233 403.432

Adapun rincian jatah produksi tebangan tahun 2011 sebagai berikut : Wilayah Kerja/ Region Unit I Jawa Tengah Unit II Jawa Timur Unit III Jawa Barat Jumlah/ Total

Rimba/ Wildwood (M3) 92.443 286.261 133.925 512.629

Rimba/ Wildwood (M3) 118.436 292.585 114.467 525.488

Jumlah/ Total (M3) 291.944 449.277 187.700 928.921


Jati/ Teak (M3) 169.827 156.543 64.579 390.949

Rimba/ Wildwood (M3) 92.514 102.009 85.984 280.507

85


Jumlah/ Total (M3) 262.341 258.552 150.563 671.456


29.



29. COST OF GOOD SOLD (Continued)


Realization of forest production in 2011 as follows:

Jati/ Teak (M3) 164.883 157.466 92.532 414.881

Rimba/ Wildwood (M3) 105.263 218.340 132.194 455.797

Adapun rincian jatah produksi tebangan tahun 2010 sebagai berikut : Wilayah Kerja/ Region Unit I Jawa Tengah Unit II Jawa Timur Unit III Jawa Barat Jumlah / Total


Jati/ Teak (M3) 156.596 135.420 94.536 386.552


Jumlah/ Total (M3) 194.290 163.203 237.561 595.054

Realization of forest production in 2010 as follows: Rimba/ Wildwood (M3) 36.794 27.872 159.228 223.894

30. 2012

Beban pengaturan hasil hutan Beban pegawai Beban penjualan Beban pemeliharaan sarana dan prasarana Beban promosi Beban penyusutan sarana & prasarana Jumlah

Rimba/ Wildwood (M3) 37.694 27.783 143.025 208.502

Jati/ Teak (M3) 148.717 134.149 93.082 375.948

30. BEBAN DISTRIBUSI

Jumlah/ Total (M3) 270.146 375.806 224.726 870.678

COST OF DISTRIBUTION

2011

2010

61.515.242.961 35.033.373.959 34.683.402.910

63.269.328.351 33.836.111.289 24.554.565.706

49.907.293.777 34.819.916.178 25.563.403.030

10.875.812.834 6.996.631.810

13.121.154.714 3.468.287.142

10.735.138.198 2.607.078.335

2.887.590.239 151.992.054.713

1.612.488.176 139.861.935.378

1.323.974.378 124.956.803.896

Beban mengatur hasil kayu tebangan antara lain adalah biaya penataan hasil hutan yang dikeluarkan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) untuk mengatur hasil kayu tebangan antara lain meliputi aktivitas penimbunan, pengujian dan penyortiran.

Jumlah/ Total (M3) 185.511 162.021 252.310 599.842

Cost of forest regulation Employee cost Selling expense Cost of facilities and infrastructure maintenance Promotion expense Facilities and infrastructure depreciation expense Total

Cost of logging results regulation include restructuring costs incurred in the forest products Timber Hoarding (TPK) to regulate timber harvesting activities include stock piling, testing and sorting.

86




30. BEBAN DISTRIBUSI (Lanjutan)

30. COST OF DISTRIBUTION (Continued)

Beban penjualan meliputi :

Selling expenses include:

-

Beban penjualan dalam negeri, yaitu pembayaran iklan penjualan lelang, sewa ruangan pelaksanaan penjualan lelang dan pengeluaran operasional lainnya terkait pelaksanaan penjualan lelang.

-

Cost of sales in the country, namely the payment of ad auction sales, auction sales execution space rental and other operating expenses related to the sale of auction.

-

Beban penjualan ekspor, yaitu pembayaran biaya bongkar muat ke dalam kontainer di gudang, biaya pengiriman kontainer dari gudang ke dermaga (THC–Terminal Handling Cost), biaya pengangkutan kontainer dari dermaga ke kapal (EMKL-Ekspedisi Muatan Kapal Laut), dan biaya dokumen ekspor lainnya.

-

Cost of export sales, the payment of the cost of loading and unloading into the containers in warehouses, shipping containers from the warehouse to the dock (Terminal Handling Cost-THC), the cost of transporting containers from the dock to the ship (EMKL-Sea Expedition Cargo Ship), and other export document fees.

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATION COST

2012 Beban pegawai Beban kantor Beban perjalanan dinas Beban sarana dan prasarana Beban penelitian, pendidikan,dan penyuluhan Beban penyisihan kerugian Beban penyusutan Beban imbalan pasca kerja Beban lainnya Jumlah

2011

2010

255.951.969.657 122.986.977.982 66.453.586.226 36.840.745.745

382.076.827.857 119.932.503.027 67.951.453.101 30.029.799.161

242.148.452.124 91.368.934.506 64.854.491.887 23.763.023.967

25.951.703.732 14.343.704.377 10.014.025.515 1.895.093.667 1.098.871.187 535.536.678.088

40.364.689.740 11.510.062.660 13.835.179.674 3.764.633.278 669.465.148.498

30.047.656.036 929.408.789 15.755.359.882 605.534.057 3.273.263.465 472.746.124.713

Beban pegawai Pembayaran kepada pegawai meliputi gaji, beban kesejahteraan umum seperti tunjangan beras, tunjangan gula, tunjangan pengobatan, tunjangan premi iuran pensiun, tunjangan uang perumahan, tunjangan pemilikan rumah, dan tunjangan premi asuransi kesehatan, tunjangan pajak termasuk pembayaran premi produksi dan pembayaran bonus dan tantiem masing-masing tahun 2012, 2011, dan 2010 sebesar Rp. 67.000.000.000, Rp. 64.328.474.545, dan Rp. 34.733.990.680.

Employee cost Office expense Official trips expense Infrastructure cost Research, educatioan and counseling cost Allowance expense Depreciation expense Post-employment benefits expense Other expenses Total

Employee cost Payments to employees include salaries, expense allowances general welfare as rice, sugar allowance, medical allowance, pension contribution allowance premiums, housing allowance, housing allowance, medical insurance premiums and benefits, including tax allowances production premium payments and bonus payments and tantiem in 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp. 67,000,000,000, Rp. 64,328,474,545 and Rp. 34,733,990,680.

87



31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)


31. GENERAL AND ADMINISTRATION COST (Continued)

Beban kantor Beban kantor terdiri dari biaya pengadaan alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya percetakan, biaya langganan media cetak, biaya listrik, telepon, air minum, pemeliharaan kebersihan kantor, dan biaya jamuan tamu.

Office expenses Office expenses consist of the cost of procurement of stationery, copying costs, printing costs, print subscription fee, the cost of electricity, telephone, water, maintenance of cleanliness of the office, and the cost of dinner guests.

Beban perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas meliputi pengeluaran akomodasi hotel dan transportasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh pegawai Kantor Unit dan Kantor Pemangkuan Hutan.

Official trip cost Trips cost include hotel accommodation and transportation expenses for the implementation of monitoring activities by employees of KPH and Unit Office.

Beban penelitian, pendidikan dan penyuluhan Dalam kegiatan penelitian, Perusahaan mengeluarkan biaya penelitian pengembangan tanaman jati oleh pihak ketiga, biaya proses pembibitan tanaman uji coba, biaya akomodasi hotel dan transportasi pegawai Perusahaan dalam mengawasi pelaksanaan penelitian. Dalam kegiatan pendidikan Perusahaan mengeluarkan biaya kursus pendidikan eksternal, serta biaya konsumsi dan dokumentasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intern.

Cost of research, education and counseling In research activities, the Company issued a teak plantation development research costs by a third party, the cost of the pilot plant nursery, the cost of hotel accommodation and transportation company clerk in overseeing the implementation of the study. Companies in educational activities the cost of external training courses, as well as the cost of consumables and documentation in the implementation of education and training intern.

Beban sarana dan prasarana Beban sarana dan prasarana meliputi biaya perbaikan perlengkapan kantor, biaya bahan bakar dan perbaikan kendaraan bermotor, biaya pemeliharaan rumah dinas dan bangunan kantor (pembersihan dan pengecatan), dan pembayaran premi asuransi.

Cost of infrastructure Expenses include the cost of infrastructure repairs of office equipment, the cost of fuel and vehicle repair, maintenance and home office and office building (cleaning and painting), and the payment of insurance premiums.

88




32. BEBAN HUTAN LINDUNG

32. COST OF PROTECTED FOREST 2012

Biaya Hutan Lindung Jumlah

842.045.637 842.045.637

2011 2.014.731.098 2.014.731.098

33. PENDAPATAN LAIN-LAIN

2011

Cost of protected forest Total

2010

39.423.775.394 30.609.606.849 12.674.164.783 11.653.690.910 10.103.416.153 5.630.533.031 2.273.076.241

40.942.577.246 40.937.623.705 27.505.900.000 409.300.000 6.442.207.626 5.511.319.103 1.936.844.900

25.036.076.055 18.662.295.493 334.760.069 287.300.000 3.970.654.649 3.629.025.125 -

1.030.032.000 -

1.587.966.000

10.000.000.000 11.203.432.084

Interest of bank deposit Compensation income Asset optimization Sales of fixed asset Different currency income Rental bulding and equipment Other replacement on marketing Revenue from implementation of forest rehabilitation Mutual fund

6.849.249.571 120.247.544.932

14.710.527.583 139.984.266.163

91.585.819 51.535.893 11.232.065.430 84.498.730.617

A late submission of export proceed Sales of seed Other income Total

34. BEBAN LAIN-LAIN

34. OTHER EXPENSES 2012

Beban bank dan bunga pinjaman Biaya kerugian kebakaran PT PAK Beban pemeriksaan Beban usaha gedung dan peralatan Penyisihan piutang TGR Beban pemeliharaan sarana dan prasarana Beban lain pemasaran Kerugian penghapusan aset Beban pelaksanaan Hutan HKM Beban penyusutan sarana dan prasarana Beban pelaksanaan proyek RHL Beban lainnya Jumlah

1.863.340.734 1.863.340.734

33. OTHER INCOME 2012

Pendapatan jasa giro & bunga giro Pendapatan ganti rugi Optimalisasi aset Penjualan aset tetap Pendapatan beda kurs Sewa gedung & peralatan Penggantian lain dari pemasaran Pendapatan atas pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Pendapatan reksadana Denda keterlambatan penyerahan hasil ekspor Penjualan biji Pendapatan lainnya Jumlah

2010

2011

2010

13.743.430.564

6.118.347.671

8.099.092.923

Bank charges and interest of loans

8.383.024.587 7.063.617.437 4.828.599.368

3.731.049.600

3.320.222.258

342.024.073

460.325.496

1.349.178.984

1.274.095.975

4.100.000

1.036.633.232 1.022.524.598 690.625.049 309.349.010

1.236.913.480 778.530.295 77.332.702 1.219.908.916

1.236.876.716 -

45.637.458 6.045.289.471 44.517.909.758

373.956.207 264.970.000 5.494.108.402 20.911.237.321

129.896.699 619.567.260 3.319.630.311 17.189.711.663

Cost of fire losses PT PAK Check expense Operating expenses of the building and equipment Allowance for doubtful expense Facilities and infrastructure maintenance cost Other marketing cost Losses on asset removal Implementation of HKM forest cost Facilities and infrastructure depreciation expense Implementation of RHL project cost Other expenses Total

Beban kerugian kebakaran PT PAK merupakan biaya yang timbul akibat kebakaran yang terjadi pada pada tahun 2012. (lihat Catatan 9)

PT PAK fire loss costs represent costs incurred due to fires in 2012. (see Note 9)

89




35. POTENSI SUMBER DAYA HUTAN (Tidak diaudit)

Jati: Saldo stok awal tahun Riap Tebangan Kerusakan SDH Kayu Pencurian pohon Tanaman Angka Penyesuaian

Rimba: Saldo stok awal tahun Riap Tebangan Kerusakan SDH Kayu Pencurian pohon Tanaman Angka penyesuaian Jumlah

2012 M3

35. POTENTIAL OF FOREST RESOURCES (Unaudited) 2011 M3

2010 M3

19.500.595 2.108.591 (311.012) (56.494) (36.518) 304.152 (1.529.908) 19.979.406

19.074.479 1.198.953 (290.455) (43.952) (32.886) 297.130 (702.674) 19.500.595

2011 M3

2010 M3

28.813.344 149.154 (154.110) (63.459) (43.741) 47.308 (2.483.928) 26.264.568 46.243.974

28.891.402 1.114.825 (67.796) (13.579) (1.964) 46.496 (1.156.040) 28.813.344 48.313.939

20.349.115 1.223.583 (331.332) (58.996) (10.801) 48.277 (1.441.661) 19.778.185 2012 M3 25.274.926 1.173.607 (165.236) (13.392) (577) 12.879 (1.178.299) 25.103.908 44.882.093

Potensi tegakan pohon pada akhir tahun 2012, 2011, dan 2010 masing-masing sebesar 44.882.093 M3, 46.243.974 M3 dan 48.313.939 M3 tidak diakui sebagai aset namun dicatat secara ekstrakomptabel. Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Internasional No. 41 (IAS 41) tentang "Agriculture".

Teak: Stock balance at beginning of year Riap Felling Damage of timber forest resource Tree stealing Plant Adjustment rate

Wildwood: Stock balance at beginning of year Riap Felling Damage of timber forest resource Tree stealing Plant Adjustment rate Total

Potential trees at the end of 2012, 2011, and 2010 respectively 44,882,093 M3, 46,243,974 M3 and 48,313,939 M3 is not recognized as an asset but recorded ekstrakomptabel. Companies have not adopted the International Accounting Standards No. 41 (IAS 41) on "Agriculture".

90



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN


36. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

a. Perjanjian kerjasama dengan PT Sapta Wahana Mulia

a. Cooperation agreement with PT Sapta Wahan Mulia

Perusahaan telah membuat perjanjian kerjasama industri kayu dengan PT Sapta Wahana Mulia (SWM) dengan perjanjian Nomor 103/SJ/Dir/2002 dan perjanjian Nomor 104/SJ/Dir/2004 tanggal 23 Oktober 2002 yang telah beberapa kali dilakukan adendum perpanjangan waktu, terakhir dengan adendum Nomor 103D/Sj/DIR/2002 dan Nomor 104D/SJ/DIR/2002 yang menyatakan perjanjian kerjasama berlaku sampai dengan kepastian terbitnya pengesahan pembentukan perusahaan patungan. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat menyatakan dan melaksanakan kerjasama industri kayu dalam rangka pendirian perusahaan patungan dengan tujuan menjajaki dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk terwujudnya perusahaan patungan yang profesional, transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

The Company has made a timber industry agreement with PT Sapta Wahana Mulia (SWM) with the agreements and covenants No.103/SJ/Dir/2002 and No. 104/SJ/Dir/2004 dated October 23, 2002 which has several times made an addendum to the extension of time, the last addendum No. 104D/SJ/DIR/2002 and No. 103D/Sj/DIR/2002 stating agreement valid until the certainty issuance of legalization joint venture company. The agreement, stated, that the two sides agreed to declare and implement the timber industry cooperation for the establishment of a joint venture with the aim of exploring and preparing everything necessary for the establishment of a professional joint venture, transparent and beneficial to both parties.

Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan bahan baku kayu gergajian jati sebanyak 300 M3 per bulan (perjanjian nomor 103/SJ/DIR/2002) dan menyerahkan kayu bundar jati sebanyak 600 M3 per bulan (perjanjian nomor 104/SJ/DIR/2002), sedangkan PT SWM berliabilitas untuk membayar harga bahan baku senilai Harga Jual Dasar (HJD) ditambah pajak-pajak, biaya-biaya yang berlaku dan ditambah keuntungan (added value) Perusahaan dari nilai bahan baku, yang dihitung berdasarkan analisa bisnis.

The Company is required to submit raw material of sawn teak wood up to 300 M3 per month (contract number 103/SJ/DIR/2002) and handed round teak wood of 600 M3 per month (contract number 104/SJ/DIR/2002), while PT SWM obligated to pay the price of raw materials valued at Basic Sale Price (HJD) plus taxes, applicable fees and added benefits (added value) of the Company's raw material value, which is calculated based on business analysis.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan uji coba kerjasama industri kayu tersebut di atas, Perusahaan telah mengadakan perjanjian pendahuluan penyertaan modal saham dan modal kerja yang tertuang dalam akta Nomor 70 tanggal 17 Oktober 2003 yang kemudian dilakukan adendum dengan akta notaris Nomor 33 tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan antara lain bahwa Perusahaan memberikan dana sebesar Rp 8.200.000.000 kepada PT SWM sebagai dana pendahuluan. Kemudian PT SWM berliabilitas memberikan kompensasi dengan membayar 0,52% dari dana tersebut atau sebesar Rp 42.620.000 per bulan dan memberikan 55% atau laba bersih (net profit) yang diperoleh dari uji coba patungan.

Along with the progress of testing timber industry cooperation mentioned above, the Company has entered into a preliminary agreement and the equity share capital as stipulated in the Deed No. 70 dated October 17, 2003 which was then carried on amended by notarial deed No. 33 dated December 16, 2003 which stated that the company is providing funds amounting to Rp 8,200,000,000 to PT SWM as preliminary funding. Then PT SWM obligated to compensate by paying 0.52% of the fund amounting to Rp 42,620,000 per month and provides 55% or net income (net profit) obtained from the joint trial.

91



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan)


36. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Continued)

a. Perjanjian kerjasama dengan PT Sapta Wahana Mulia (Lanjutan)

a.

Cooperation agreement with PT Sapta Wahan Mulia (Continued)

Perusahaan telah melakukan penyetoran dana sesuai dengan yang diperjanjikan sebesar Rp 8.200.000.000 pada tanggal 16 Desember 2003. Penyetoran tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas tanpa menunggu persetujuan dari Menteri BUMN terlebih dahulu. Jangka waktu penggunaan dana pendahuluan penyertaan modal kerja menurut perjanjian adalah untuk masa 6 bulan.

The company has deposit the funds in accordance with the agreement of Rp 8,200,000,000 on December 16, 2003. Deposit was conducted after approval by the Board of Trustees without waiting for approval from the Minister of BUMN first. The term use of preliminary fund equity as stated in agreement is for a period of 6 months.

PT SWM baru membayar kompensasi atas penggunaan dana sebesar 0,52% dari Rp 8.200.000.000 untuk jangka waktu enam bulan atau sebesar Rp 255.840.000 sedangkan setelah itu tidak ada lagi pembayaran. Disamping itu PT SWM tidak membayar kompensasi sebesar 55% dari laba bersih (net profit) yang diperoleh.

PT SWM just paid compensation for the use of funds 0.52% of Rp 8,200,000,000 for a period of six months or Rp 255,840,000 while after that there is no more payments. Besides, PT SWM not pay compensation amounting to 55% of net income (net profit) obtained.

Dalam perkembangannya pembentukan perusahaan patungan menjadi berlarut-larut. Perusahaan telah beberapa kali mengajukan permohonan persetujuan pembentukan perusahaan patungan kepada Menteri BUMN melalui Surat Nomor 24/056.9/Ind/Dir tanggal 1 Maret 2004; Nomor 26/056.9/Ind/Dir tanggal 8 Maret 2004; Nomor 54/056.9/Ind/Dir/2004 tanggal 21 Mei 2004; Nomor 60/056.9/Rhs/Ind/Dir 2004 tanggal 17 Juni 2004 dan Nomor 81/Ind/Dir/2004 tanggal 28 Oktober 2004 namun sampai dengan per 31 Juli 2006 belum mendapat persetujuan dari Menteri BUMN.

In progress, the establishment of a joint venture to be protracted. The company has several times applied for approval of the establishment of the joint venture to the Minister of BUMN through letter No. 24/056.9/Ind/Dir dated March 1, 2004; No. 26/056.9/Ind/Dir dated March 8, 2004; No. 54/056.9/Ind/Dir / 2004 dated May 21, 2004; No.60/056.9/Rhs/Ind/Dir 2004 dated June 17, 2004 and No. 81/Ind/Dir/2004 date October 28, 2004, but up to a July 31, 2006 has not been approved by the Minister of BUMN.

Dengan berlarut-larutnya pembentukan Perusahaan patungan tersebut, PT SWM telah mengajukan somasi kepada perusahaan melalui Surat Nomor 279/JV/SWM/2006 tanggal 1 April 2006 dan surat Nomor 283/JV/SWM/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang meminta ketegasan pembentukan Perusahaan patungan. Pada tanggal 6 September 2007 PT SWM mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

By the protracted formation of a joint venture company, PT SWM has filed a subpoena to the company through a letter No. 279/JV/SWM/2006 dated 1 April 2006 and letter No. 283/JV/SWM/V/2006 dated May 9, 2006 requesting the assertiveness of The joint venture establishment. On 6 September 2007 PT SWM filed a default petition to the District Court of Central Jakarta.

92






a. Perjanjian kerjasama dengan PT Sapta Wahana Mulia (Lanjutan)

a. Cooperation agreement with PT Sapta Wahan Mulia (Continued)

Pada tanggal 26 September 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Sapta Wahana Mulia mengajukan perkara perdata No. 273/Pdt.G/2007/PN Jakarta Pusat untuk menggugat Menteri Kehutanan cq Perum Perhutani (Tergugat I) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Tergugat II) dengan obyek gugatan antara lain : - Wanprestasi pasokan bahan baku kayu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 38.237.222.266 kepada tergugat I. - Wanprestasi tidak terealisasinya joint venture antara PT Sapta Wahana Mulia dengan Perum Perhutani dengan nilai ganti rugi secara tanggung renteng antara tergugat I dan tergugat II sebesar Rp 172.800.000.000. - Wanprestasi karena turunnya kredibilitas penggugat akibat tidak terealisasinya joint venture dengan nilai ganti rugi secara tanggung renteng antara tergugat I dan tergugat II sebesar Rp 10.000.000.000. Masalah rencana usaha atau patungan antara Perum Perhutani dengan PT Sapta Wahana Mulia, dimana Perum Perhutani telah mengeluarkan dana sebesar Rp 8.200.000.000 tersebut telah diproses melalui jalur hukum. Di Kejaksaan Agung RI telah ditandatangani oleh JAMINTEL yang pada akhirnya hasil dari pemaparan oleh Tim Lid tidak ditemukan adanya unsur-unsur kerugian keuangan Negara, sehingga penanganannya untuk sementara dihentikan.

On September 26, 2007 in the District Court of Central Jakarta, PT Sapta Wahana Mulia filed a civil case No.273/Pdt.G/2007/PN Central Jakarta to sue the Minister of Forestry cq Perum Perhutani (Defendant I) and the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) (Defendant II) with the object of the lawsuit include:

PT Sapta Wahana Mulia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 273/Pdt.G2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 September 2007. Pada tanggal 14 Pebruari 2007 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan Putusan dengan nomor 273/Pdt.G2007/PN.Jkt.Pst yang mengalahkan Perum Perhutani dengan Kementerian BUMN dengan amar putusan singkat adalah sebagai berikut :

PT Sapta Wahana Mulia filed a lawsuit to the Central Jakarta District Court on case number 273/Pdt.G2007/PN.Jkt.Pst dated 6 September 2007. On 14 February 2007 the judges read the Central Jakarta District Court ruling no. 273/Pdt.G2007/PN.Jkt.Pst that beat Perum Perhutani by the ministery of BUMN with the ruling of the brief are as follows:

-

-

Default wood raw material supply to the value of compensation Rp 38,237,222,266 to the defendant I. Default for the unrealised of a joint venture between PT Sapta Wahana Mulia with Perum Perhutani with compensation of joint responsibility between the defendant and the defendant II of Rp 172,800,000,000. Default due to reduced credibility of the plaintiff due to the realization of a joint venture with the compensation joint responsibility between the defendant and the defendant II Rp 10,000,000,000.

The issue of business plan or venture between Perum Perhutani and PT Sapta Wahana Mulia, which Perum Perhutani has spent Rp 8,200,000,000 has been processed through the legal system. In the Attorney General's Office has been signed by JAMINTEL that ultimate result from exposure by Lids Team did not find any elements of state financial losses, so that the handling temporarily halted.

93



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) a.



Perjanjian kerjasama dengan PT Sapta Wahana Mulia (Lanjutan) -

-

-

-

-

a. Cooperation agreement with PT Sapta Wahan Mulia (Continued)

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan perusahaan (joint venture) PT Perhutani Wahana Industri antara PT Sapta Wahana Mulia dengan Perum Perhutani adalah sah menurut hukum. Menyatakan Perum Perhutani telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan bahan baku kayu jati sesuai perjanjian, disamping itu juga tidak melaksanakan joint venture yang telah disetujuinya. Menyatakan Menteri Negara BUMN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengesahkan joint venture antara Penggugat dengan Perum Perhutani yang telah diajukan oleh Perum Perhutani kepada Menteri Negara BUMN. Menghukum Perum Perhutani membayar kerugian sebesar Rp 38.237.222.266 dan denda sebesar 2% untuk setiap hari keterlambatannya. Menghukum Menteri Negara BUMN untuk mengesahkan joint venture yang telah diajukan oleh Perum Perhutani. Menyatakan uang sejumlah Rp 8.200.000.000 yang telah diberikan Perum Perhutani kepada Penggugat sebagai penyertaan pendahuluan modal kerja menjadi hangus alias habis karena kerugian tersebut diatas, oleh karenanya Perum Perhutani tidak dapat meminta kembali uang sejumlah Rp8.200.000.000 tersebut.

Perum Perhutani dan Meneg BUMN mengajukan pernyataan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI pada tanggal 27 Pebruari 2007 dengan nomor 15/Srt.Pdt.Bdg/2007/PN.Jkt.Pst dan telah mendapat putusan tertanggal 14 Agustus 2007, namun Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan surat nomor 355/PK/PDT/09 tanggal 28 Mei 2009.

-

To grant the plaintiff's claim for the most part.

-

Declare the company (joint venture) PT Perhutani Wahana Industry between PT Sapta Wahana Mulia and Perum Perhutani is lawful.

-

Declare that Perum Perhutani been defaulted for not fulfilling its obligation to submit teak under the agreement, and also it does not implement the joint venture which has been approved.

-

Declare BUMN minister has made Unlawful Deeds for not approve the joint venture between Plaintiff and Perum Perhutani which have been raised by Perum Perhutani to the Minister of BUMN

-

Punish Perum Perhutani to pay compensation amounting to Rp 38,237,222,266 and a fine of 2% for each day of delay.

-

Punish the Minister of BUMN to validate the joint venture that has been filed by Perum Perhutani.

-

Declare an amount of Rp 8,200,000,000 has been given to the Plaintiff as Perum Perhutani preliminary working capital investment to be sunk aka depleted due to losses mentioned above, therefore Perum Perhutani can not ask for the money back Rp 8,200,000,000.

Perum Perhutani and Minister of BUMN filed an appeal to the DKI High Court on February 27, 2007 with the number 15/Srt.Pdt.Bdg/2007/PN.Jkt.Pst and has received the decision dated August 14, 2007, but the company appealed to the Supreme Court by letter number 355/PK/PDT/09 dated May 28, 2009.

94



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) a.



Perjanjian kerjasama dengan PT Sapta Wahana Mulia (Lanjutan)

a.

Cooperation agreement with PT Sapta Wahan Mulia (Continued)

Putusan kasasi Nomor 391 K/Pdt/2008 Perhutani kalah. Atas putusan tersebut Perhutani mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

The decision No. 391 K/Pdt/2008 stated Perhutani lose. For the verdict Perhutani filed a judicial review remedies.

Di tingkat Peninjauan Kembali (PK), Perhutani menang dan MA menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Tergugat I sebersar Rp 8.200.000.000 berikut uang kompensasi Rp 1.449.760.000

At the level of judicial review (PK), Perhutani win and MA punish Defendants to reimburse Defendant I amounting Rp 8,200,000,000 as well as compensation amounting Rp 1,449,760,000

b. Perjanjian kerjasama uji coba patungan dengan PT Prasetya Indra Brata.

b. Cooperation agreement of joint trial with PT Prasetya Indra Brata.

Perusahaan telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan PT Prasetya Indra Brata (PIB) Nomor 44/SJ/DIR/2002 tanggal 21 Maret 2002 yang berisi kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha yang selanjutnya dapat ditingkatkan dengan pembentukan perusahaan patungan.

The Company has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Prasetya Indra Brata (PIB) No. 44/SJ/DIR/2002 dated March 21, 2002 which contains an agreement to hold a business cooperation agreement which can be further improved with the establishment of the joint venture.

Namun jumlah yang diakui oleh PT PIB sebesar USD318,128.88, berbeda dengan jumlah tunggakan menurut perhitungan Perusahaan sebesar USD345,614.71 atau terdapat selisih kurang sebesar USD27,485.83 (USD345,614.71 – USD318,128.88).

However, the amount recognized by PT PIB of USD318,128.88, in contrast to the amount of arrears according to the Company's calculation of USD 345,614.71 or less difference there is USD 27, 485.83 (USD345,614.71 – USD 318,128.88).

Penanganan gugatan perkara Perdata PT Prasetya Indra Brata selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat dalam perkara Nomor 270/Pdt-G/07/PN.Jkt.Pst di tingkat Pengadilan Negara Jakarta Pusat dan perkara No.657/Pdt/2008/PT.DKI.JKT di tingkat pengadilan

Handling of Civil lawsuit case PT Prasetya Indra Brata as Plaintiff against Perum Perhutani as Defendant in the case No. 270/Pdt-G/07/PN.Jkt.Pst at the Central Jakarta State Court and the case No.657/Pdt/2008/PT.DKI . JKT in the courts.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut maka telah ditandatangani perjanjian kerjasama usaha No. 108/SJ/DIR/2002 pada tanggal 30 Oktober 2002 yang kemudian telah beberapa kali dilakukan adendum, terakhir dengan adendum No. 34/SJ/Dir/2004 tanggal 26 Oktober 2004.

As a follow up of the MoU it has signed a cooperation agreement No. effort. 108/SJ/DIR/2002 on October 30, 2002 which subsequently had several times made addenda, the last addendum No. 34/SJ/Dir/2004 dated October 26, 2004.

95



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) b.



Perjanjian kerjasama uji coba patungan dengan PT Prasetya Indra Brata. (Lanjutan)

b.

Cooperation agreement of joint trial with PT Prasetya Indra Brata. (Continued)

Perjanjian tersebut antara lain berisi bahwa Perusahaan memasok seluruh bahan baku, sedangkan PT PIB berliabilitas untuk menyediakan pabrik dan mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pelaksanaan ekspor seluruhnya dilakukan melalui Perusahaan dan Perusahaan akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 60% dari hasil kerjasama uji coba ini.

The agreement stated that the Company supplying all materials, while PT PIB obligated to provide plant and process raw materials into finished products. The export performed through the Company wholly and the Company will acquire a 60% share of profits from the joint trial.

Sehubungan dengan kerjasama ini, Perusahaan telah memasok bahan baku kayu jati kepada PT PIB sebanyak 715,0848 M³. Selanjutnya PT PIB telah mengolah bahan baku industri (BBI) sebanyak 587,2818 M³ terdiri dari Perusahaan sebanyak 574,2818 M³ atau senilai Rp 1.844.479.314 (belum termasuk PPN) dan dari pembelian PT PIB sendiri sebanyak 13 M³. Barang jadi yang dihasilkan sebanyak 167,3334 M³, sedangkan sisa BBI yang belum diolah sebanyak 140,8029 M³ senilai Rp 442.597.583. Sisa BBI yang belum diolah tersebut disimpan di gudang PIB dan belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak atas sisa BBI tersebut.

In connection with the agreement, the Company has been supplying teak to PT PIB as 715.0848 M ³. Furthermore, PT PIB has been processing industrial raw materials (BBI) as 587.2818 M ³ consists of the Company as 574.2818 M ³ or Rp 1,844,479,314 (excluding VAT) and from PT PIB own purchase as many as 13 M ³. Finished goods are produced as 167.3334 M ³, whereas the remaining unprocessed BBI as 140.8029 M ³ worth Rp 442,597,583. The remaining unprocessed BBI is stored in PIB warehouses and there is no agreement of both parties over the rest of the BBI.

Dalam tahun 2004 PT PIB telah melakukan pengiriman barang jadi (finished product) sebanyak empat kontainer yang dilakukan masing-masing pada bulan Mei, Agustus, Oktober dan Nopember. Total volume barang jadi (finished product) yang diekspor sebanyak 50,2554 M³ dengan nilai penjualan sebesar USD 107,936. Sedangkan pada tahun 2006, PT PIB telah melaksanakan 6 kali pengiriman ekspor sebanyak 117,0780 M³ dengan jumlah penjualan sebesar USD207,780 atau total senilai USD315,560 setara Rp 2.931.552.400 (kurs USD 1 = Rp 9.290). Penjualan tersebut seluruhnya dilakukan oleh PT PIB.

In 2004 PT PIB has made delivery of finished goods (finished product) conducted four containers each in May, August, October and November. The total volume of finished goods (finished product) is exported as much as 50.2554 M ³ with a sales value of USD 107.936. Meanwhile, in 2006, PT PIB has executed 6 times export shipments as many 117.0780 M ³ with sales amounting to USD207, 780 or the total worth of USD315, 560, equivalent to Rp 2,931,552,400 (exchange rate USD 1 = Rp 9290). The sale was entirely done by PT PIB.

96







b.


Atas hasil penjualan ekspor tersebut, Perusahaan baru menerima penyetoran dari PT PIB sebesar Rp 732.871.200 tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukungnya, maka Perusahaan tidak dapat membukukan penerimaan ini sebagai penghasilan dan untuk sementara dibukukan sebagai hutang titipan dalam akun liabilitas jangka pendek lainnya.

On the export proceeds, the Company has received a deposit of PT PIB of Rp 732,871,200 without being accompanied by supporting evidence, the Company's revenues can not be recorded as income and temporarily recorded as deposited in the accounts payable and other short-term liabilities.

PT Prasetya Indra Brata (PIB) telah bermitra dengan Perusahaan sejak tahun 1995. Pada tahun 2002 mulai terjadi keterlambatan pembayaran hasil ekspor oleh PT PIB. PT PIB mempunyai tunggakan sebesar USD345,614.71 setara Rp 3.397.392.599 (kurs USD1 = Rp 9.830) belum termasuk denda keterlambatan pengolahan dan bunga jatuh tempo sebesar Rp 131.764.662 (USD13.404,34).

PT Prasetya Indra Brata (PIB) has partnered with the company since 1995. In 2002 started to happen late payment exports by PT PIB. PT PIB has arrears amounting to USD345, 614.71, equivalent to Rp 3,397,392,599 (exchange rate USD 1 = Rp 9830) not including late fees and interest due processing of Rp 131,764,662 (USD13,404.34).

Atas tunggakan tersebut, PT PIB telah membuat pernyataan langsung kesanggupan membayar sesuai akta No. 1 tanggal 9 Oktober 2003 dengan notaris Kartikawati, SH. Pernyataan tersebut antara lain menyatakan bahwa PT PIB akan membayar dengan cara dipotong dari hasil keuntungan yang menjadi bagian PT PIB dari perusahaan patungan yang akan didirikan di (IPKJ) Gresik – Jawa Timur.

On the arrears, PT PIB has made a direct statement solvency corresponding deed no 1 dated October 9, 2003 by notary Kartikawati, SH. The statement , that PT PIB shall pay by way of cut of the profits that are part of the PIB PT joint venture to be established in (IPKJ) Gresik - East Java.

Walaupun demikian surat Ketua Dewan Pengawas No. 27/056.9/Ind/RHS/Dewas tanggal 15 April 2006 menyatakan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kerjasama industri kayu dan pemasarannya dalam rangka uji coba persiapan pembentukan perusahaan patungan.

Nevertheless, the Chairman of the Supervisory Board letter No. 27/056.9/Ind/RHS/Dewas dated 15 April 2006 stating not to continue with the implementation of the timber industry cooperation and marketing in order to test preparation for the establishment of a joint venture.

97





36.


CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Continued) b.


Sebagai Mitra KSP dengan Unit I Jawa Tengah, sampai dengan 31 Desember 2007 PT PIB masih memiliki sisa piutang usaha senilai USD345,614.71 atau setara dengan Rp 3.117.444.684 dengan kurs Rp 9.020/USD dan Rp 90.829.269, sehingga total Rp 3.208.273.953 kepada Perum Perhutani. Piutang tersebut sudah berumur lebih dari 1 tahun dan hingga kini belum ada pelunasan. Selama tahun 2006 dan 2007, PIB tidak juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan liabilitasnya kepada Perum Perhutani. Atas piutang tersebut telah disisihkan seluruhnya.

As a KSP partner with Unit I Central Java, up to December 31, 2007 PT PIB still has residual receivables worth USD345, 614.71 or equivalent to Rp 3,117,444,684 with an exchange rate of Rp 9,020/USD and Rp 90,829,269, making a total of Rp 3,208,273,953 to Perum Perhutani. Receivable has been outstanding for more than 1 year and up until now there has been no settlement. During 2006 and 2007, PIB does not also show good faith to resolve his liability to Perum Perhutani. Receivables has been set aside entirely.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Perdata nomor 270/PDR.G/BTH/ PLW/2007/PN.JKT.PST tertanggal 12 Mei 2008 menyatakan : - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (PT PIB) untuk seluruhnya; - Menghukum Perum Perhutani untuk membayar kerugian sebesar Rp 6.297.213.652 atas hilangnya pendapatan PT PIB sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 dan 5 dalam Perjanjian kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002; - Menghukum Perum Perhutani untuk membayar kerugian sebesar Rp 11.721.282.983,60 atas hilangnya pendapatan PT PIB sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf c dan huruf d dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu dan pemasarannya No. 65/SJ/DIR/2003; 304/28100/PIB/X/2004 tanggal 5 November 2003; - Menghukum Perum Perhutani untuk membayar kerugian sebesar Rp 133.518.899.600 yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 33.518.899.600 dan imateriil sebesar Rp 100.000.000.000 atas berakhirnya kesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana yang tertuang dalam MoU dengan PT PIB sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 dan 5 dalam Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No. 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002.

Central Jakarta District Court in its decision numbers 270/PDR.G/BTH / PLW/2007/PN.JKT.PST dated May 12, 2008 stated: - Receive and in favor of Plaintiff (PT PIB) to all; - Punish Perum Perhutani to pay compensation amounting to Rp 6,297,213,652 over loss of revenue PT PIB in accordance with article 5, paragraph 4 and 5 of the Agreement No. cooperation Wood Industry. 108/SJ/DIR/2002; 0153/30-100/PIB/X/2002 dated October 30, 2002; - Punish Perum Perhutani to pay damages Rp 11,721,282,983.60 for the loss of PT PIB revenue in accordance with Article 5, paragraph 2 letter c and d in Industrial Cooperation Agreement No. Wood and marketing. 65/SJ/DIR/2003; 304/28100/PIB/X/2004 dated November 5, 2003; - Punishing Perum Perhutani to pay damages amounting to Rp 133,518,899,600 consisting of material losses amounting to Rp 33,518,899,600 and imateriil amounting Rp 100,000,000,000 for the expiration of the Joint Venture Company Incorporation basic agreement as set out in the MoU with PT PIB in accordance with the provisions of Article 5 paragraph 4 and 5 in the Timber Industry Cooperation Agreement No. 108/SJ/DIR/2002;0153/30-100/PIB/X/2002.

98







b.


Sesuai hukum acara perdata, selama tahun 2009 – 2011 Perum Perhutani bersifat menunggu proses hukum yang sedang diperiksa di tingkat Mahkamah Agung. Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap gugatan PT PIB terhadap perhutani tanggal 23 Desember 2010 Nomor 3032 K/Pdt/2009 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi Perhutani, sehingga dalam hal ini perhutani kalah.

In accordance with the law of civil procedure, during the years 2009 - 2011 Perum Perhutani are awaiting the legal process is being examined at the level of the Supreme Court. Decision of the Supreme Court of Cassation against PT PIB lawsuit against perhutani dated December 23, 2010 Number 3032 K/Pdt/2009 the injunction ruling rejected Perhutani appeal, so in this case perhutani lose.

Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Enggawati Gazali pada tanggal 30 Oktober 2009, Perum Perhutani telah melakukan pembayaran kepada PT. PIB sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2010. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 PN Jakarta Pusat telah memanggil Perum Perhutani untuk diberikan peringatan (Aanmaning) dan diwajibkan untuk memenuhi isi putusan kasasi MA tersebut.

Based on peace agreement with Notary Enggawati Gazali on October 30, 2009, Perhutani has made payment to PT. PIB of Rp. 8,500,000,000, - (eight billion five hundred million rupiah) on March 23, 2010. That on January 25, 2012 the Central Jakarta District Court has summoned Perhutani to give warning (Aanmaning) and are required to meet the MA content of the decision.

Bahwa sebagai pelaksanaan Aanmaning tersebut Perhutani telah menindak lanjuti dengan mengadakan upaya damai tahap II dengan melakukan kekurangan pembayaran kepada PT PIB sebesar Rp 2.941.296.454,71 (Rp.11.525.784.947) dikurangi Rp 8.500.000.000 dan (Rp. 84.488.492,29) atau dibulatkan menjadi Rp. 2.941.296.450 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian kesepakatan perdamaian dihadapan Notaris Enggawati Gazali.

The implementation of the Perhutani Aanmaning been followed up by organizing a peaceful effort to conduct phase II deficiency payments to PT PIB of Rp 2,941,296,454.71 (Rp 11,525,784,947) and minus Rp 8,500,000,000 (USD 84,488,492.29 ) or rounded up to Rp. 2,941,296,450 (two billion, nine hundred and forty-one million two hundred and ninety-six thousand, four hundred and fifty dollars) as outlined in the peace agreement of Notary Enggawati Gazali.

Upaya yang dilakukan Perum Perhutani adalah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, Memori Peninjuan Kembali diserahkan ke MA melalui PN Jakarta Pusat pada tanggal 4 Nopember 2011, saat ini dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Efforts made by Perum Perhutani is submitted an outstanding legal form of judicial review, Memory of Judicial Review submitted to the Supreme Court through the Central Jakarta District Court on November 4, 2011, is currently in the process of examination of judicial review in the Supreme Court.

99



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) c.



Perjanjian kerjasama dengan PT Bina Krida Jasindo.

c. Cooperation Agreement with PT Bina Krida Jasindo

Pada tahun 2002 Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan PT Bina Krida Jasindo yang diikat dengan perjanjian kerjasama No. 112/Sj/Dir/2002 tanggal 7 Nopember 2002. Maksud kerjasama ini adalah melakukan pembinaan atas mutu jagung yang diproduksi oleh petani dan memasarkan kepada pembeli, sehingga petani memperoleh harga jual yang lebih baik atas produk yang dihasilkannya.

In 2002 the Company has a joint venture with PT Bina Krida Jasindo tied with cooperation agreement No. 112/Sj/Dir/2002 November 7, 2002. The purpose of this partnership is to provide guidance on the quality of maize produced by farmers and sell to the buyer, so that farmers obtain better selling prices of the products they produce.

Perjanjian tersebut di atas memuat pokok-pokok sebagai berikut :

The agreement includes the following points:

- Perusahaan berliabilitas menyediakan modal sebesar Rp 1.000.000.000, sedangkan PT Bina Krida Jasindo bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan langsung kepada petani, sehingga produk jagung petani akan mengalami peningkatan kualitas melalui proses olah paska panen dan PT Bina Krida Jasindo yang menjual jagung tersebut kepada pihak ketiga. - Atas kerjasama tersebut Perusahaan akan menerima keuntungan setiap bulannya dalam prosentase antara 2,8% sampai dengan 6,5% dari modal yang ditempatkan yang dihitung berdasarkan variabel atau fluktuasi harga beli dan harga jual jagung pada saat transaksi.

-

The company obligated provides capital Rp 1,000,000,000, while PT Bina Krida Jasindo responsible for coaching directly to farmers, so that farmers will have corn product quality through process improvement though the postharvest and PT Bina Krida Jasindo who sold corn to a third party.

-

For collaboration, the Company will receive benefits each month in percentage between 2.8% to 6.5% of the issued share capital is calculated based on variables or fluctuations in buying price and the selling price of corn at the time of the transaction.

Kerjasama tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris Perusahaan melalui Surat No. 68/006.6/Can/Dkom tanggal 7 November 2002 perihal rekomendasi kerjasama operasi agrobisnis komoditi jagung antara Perusahaan dengan PT Bina Krida Jasindo.

The Cooperation has been approved / on the Board of Commissioners through its letter No. 68/006.6/Can/Dkom dated 7 November 2002, concerning recommendations agribusiness commodity corn co-operation between the Company and PT Bina Krida Jasindo.

Langkah penyelesaian yang perlu ditempuh oleh Perum Perhutani adalah dengan memberikan somasi (peringatan tertulis) dengan batas waktu tertentu sampai dengan yang ketiga kalinya kepada PT Bina Krida Jasindo untuk menyelesaikan kewajibannya (piutang usaha).

Steps to be taken by Perum Perhutani is to give subpoena (written warning) with the specified time limit until the third time to PT Bina Krida Jasindo to complete its obligations (accounts receivable).

100






Perjanjian kerjasama dengan PT Bina Krida Jasindo. (Lanjutan)

c.

Cooperation Agreement with PT Bina Krida Jasindo (Continued)

Setelah dilakukannya somasi sampai ketiga kalinya, PT Bina Krida Jasindo belum menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi piutang usaha kepada Perum Perhutani maka Perum Perhutani akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Following the subpoena until the third time, PT Bina Krida Jasindo has not shown good faith to settle the accounts, Perum Perhutani will take legal action to resolve the problem.

Dalam perkembangannya telah terjadi adendum perjanjian kerjasama operasi budidaya tanaman jagung Nomor 06/Sj/Dir/2003 tanggal 9 Januari 2003 dengan pokok-pokok adendum antara lain modal yang disediakan oleh Perusahaan menjadi sebesar Rp 3.500.000.000 dengan pengalokasian dana sebagai berikut :

In the progress, has occurred on amended operating agreement maize cultivation No.06/Sj/Dir/2003 dated January 9, 2003 with an addendum to the main points that capital provided by the Company become Rp 3,500,000,000 and the allocation of funds as follows:

-

-

Alokasi perdagangan (trading) menjadi sebesar Rp 3.000.000.000 untuk jangka waktu selama dua belas bulan sejak pencairan. Alokasi penanaman sebesar Rp 500.000.000 merupakan bantuan lunak pengadaan bibit jagung untuk tanaman tumpang sari kepada masyarakat sekitar hutan yang penanamannya dilakukan di kawasan hutan areal Perusahaan melalui kemitraan antara PT Bina Krida Jasindo dengan Paguyuban PHBM, dengan prosentase bagi hasil jagung sebesar 4% untuk setiap satu musim tanam dalam kurun waktu 4 bulan dan bersifat bergulir.

Perusahaan telah menyetorkan dana sebesar Rp 1.000.000.000 kepada PT Bina Krida Jasindo pada tanggal 13 Nopember 2002 dan dana tambahan sebesar Rp 2.500.000.000 kepada PT Bina Krida Jasindo pada tanggal 23 Januari 2003, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN.

-

Allocation of trading (trading) to Rp 3,000,000,000 for a period of twelve months from the disbursement.

-

Allocation of investment of Rp 500,000,000 is aid procurement of corn seed for intercropping plants to the surrounding community forest planting done in the forest area through a partnership company between PT Bina Krida Jasindo and the Society of CBFM, with the percentage of the corn yield of 4% for each one growing season in the past 4 months and is rolling.

The company has a deposit of Rp 1,000,000,000 to PT Bina Krida Jasindo on 13 November 2002 and additional funds amounting to Rp 2,500,000,000 to PT Bina Krida Jasindo on January 23, 2003, without obtaining the approval of the Minister of BUMN first.

101







c.


Dalam perjanjian kerjasama dinyatakan dana yang diserahkan Perusahaan sebesar Rp 3.500.000.000 digunakan selama 12 bulan sejak tanggal pencairan, dengan demikian dana sebesar Rp 1.000.000.000 telah jatuh tempo pada tanggal 12 Nopember 2003 dan dana sebesar Rp 2.000.000.000 telah jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2004, namun demikian PT Bina Krida Jasindo tidak melakukan pengembalian atas dana tersebut. Terhadap permasalahan tersebut Perusahaan telah melakukan beberapa kali penagihan, namun PT Bina Krida Jasindo belum melakukan pembayaran atas tunggakan tersebut.

In cooperation agreement stated that funds amounting to Rp 3,500,000,000 left to use for 12 months from the date of disbursement, there by Rp 1,000,000,000 was due on November 12, 2003 and Rp 2,000,000,000 was due on 22 January 2004, however, PT Bina Krida Jasindo not do returns on the fund. On the issue, the Company has made several billing, but the PT Bina Krida Jasindo not made a payment on arrears.

Dalam perkembangannya telah terjadi lagi adendum perjanjian kerjasama operasional budi daya tanaman jagung antara Perhutani dengan PT Bina Krida Jasindo No. 05/Sj/Dir/2004 tanggal 18 Maret 2006 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

In another development, there has been amended agreement operational cooperation between the Perum Perhutani and PT Bina Krida Jasindo No. 05/Sj/Dir/2004 dated March 18, 2006 with the following main points:

1.

Kedua belah pihak sepakat melanjutkan kerjasama untuk jangka waktu 24 bulan sejak ditandatanganinya adendum.

1. Both sides agreed to continue cooperation for a period of 24 months from the signing of the addendum.

2.

Pengembalian modal dilakukan menurut jadwal pengembalian yang dilakukan setiap bulan sesuai jadwal dalam lampiran perjanjian yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Payback performed according to repayment schedules are done every month as scheduled in the annex agreement is an integral part of the agreement and have the same legal force.

3.

Prosentase bagi hasil disesuaikan secara bertahap yaitu : - Tahap I - Tahap II

3. Percentage of revenue adjusted gradually as follows: - Phase I - Phase II

102







c.

Namun demikian PT Bina Krida Jasindo belum menyelesaikan kewajibannya tersebut. Terhadap permasalahan tersebut Perusahaan telah beberapa kali melakukan penagihan tetapi tetap belum ada pembayaran dari PT Bina Krida Jasindo. Saldo piutang usaha per 31 Desember 2007 sebesar Rp 3.500.000.000 telah disisihkan seluruhnya. Perum Perhutani telah melakukan beberapa kali penagihan kepada PT Bina Krida Jasindo tetapi tidak ada tanggapan dari PT Bina Krida Jasindo bahkan alamatnya sudah tidak diketahui. Saat ini Perum Perhutani sedang menyiapkan gugatan perdata ke PT Bina Krida Jasindo. d.


However, PT Bina Krida Jasindo have not been completed these obligations. On the issue, the Company has made several billing but still no payment of PT Bina Krida Jasindo. The balance of accounts receivable as of December 31, 2007 amounting to Rp 3,500,000,000 has been set aside entirely. Perum Perhutani have done several times billing for PT Bina Krida Jasindo but no response from PT Bina Krida Jasindo even the address is not known. Currently Perum Perhutani is preparing a civil lawsuit againts PT Bina Krida Jasindo.

Penyelesaian piutang dan persediaan hasil hutan PT Dwi Pantara Global Art Jepara.

d.

Settlement of accounts receivable and inventory of forest product of PT Dwi Pantara Global Art Jepara.

PT Dwi Pantara Global Art Jepara merupakan mitra KSP sejak tahun 1996. Hambatan dalam pembayaran hasil ekspor dimulai tahun 2002. Sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini Perusahaan tidak lagi memasok bahan baku kepada PT Dwi Pantara Global Art Jepara. Pada tanggal 16 Desember 2004 Direktur PT Dwi Pantara Art Jepara membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan akan mempertanggungjawabkan jumlah tanggungan senilai Rp 3.792.246.326 selambat-lambatnya akhir bulan April 2006.

PT Dwi Pantara Global Art Jepara is KSP partner since 1996. Barriers in payment for exports began in 2002. Since 2003 until now, the Company no longer supply the raw material to the PT Dwi Pantara Global Art of Jepara. On December 16, 2004 Director of PT Dwi Pantara Art Jepara make a statement stamped states that will be responsible for the number of dependents worth Rp 3,792,246,326 no later than the end of April 2006.

Sampai dengan waktu yang dinyatakan belum dilakukan realisasi pembayaran dari PT Dwi Pantara Global Art Jepara. Hal ini ditindaklanjuti dengan diserahkan sertifikat asli kepemilikan aset tetap melalui Surat Keterangan dari akta notaris PPAT Widyatmoko SH, Nomor : 102/W-N/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006.

Until the the time stated PT Dwi Pantara Global Art of Jepara has not made the payment. This was followed up with the original certificate given ownership of property and equipment through a Certificate of notary PPAT Widyatmoko SH, Number: 102/W-N/VI/2006 dated June 27, 2006.

103






d. Penyelesaian piutang dan persediaan hasil hutan PT Dwi Pantara Global Art Jepara. (Lanjutan)

d.

Settlement of accounts receivable and inventory of forest product of PT Dwi Pantara Global Art Jepara. (Continued)

Sebagai penyelesaian selanjutnya atas seluruh sisa piutangnya dibuat kesepakatan antara Direktur DPGA dengan Perum Perhutani dalam akta notaris Widyatmoko nomor 8 tanggal 23 September 2006, memperbaharui pernyataan sanggup bayar tanggal 16 Desember 2004, berisikan komitmen untuk melunasi jumlah tersebut selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2007.

As the next settlement on the remaining claims made by agreement between the Director DPGA and Perum Perhutani in Widyatmoko notarial deed No. 8, dated 23 September 2006, can afford to renew statement dated December 16, 2004, contains a commitment to repay this amount no later than March 31, 2007.

Dalam akta nomor 8 tersebut PT DPGA menyerahkan jaminan berupa 6 sertifikat hak milik tanah yang disertai hak tanggungan dengan rincian sebagai berikut :

In the deed number 8 PT DPGA submit collateral in the form of six certificates of land ownership mortgages accompanied with the following details: - Proprietary No.4939/Kelurahan Bangka, land area of 298 m2, with the first coverage of Rp 2,665,000,000.

-

Hak Milik nomor 4939/Kelurahan Bangka, tanah seluas 298 m2, dengan nilai pertanggungan pertama sebesar Rp 2.665.000.000.

-

Hak Milik nomor 304/Kelurahan Lenteng Agung, tanah seluas 570 m2, dengan nilai pertanggungan pertama sebesar Rp 2.665.000.000.

-

Proprietary No. 304/Kelurahan Lenteng Agung, land area of 570 m2, with the first coverage of Rp 2,665,000,000.

-

Hak Milik nomor 351/Kelurahan Cimahpar, tanah seluas 3.780 m2, dengan nilai pertanggungan pertama sebesar Rp 1.134.000.000

-

Proprietary No 351/Kelurahan Cimahpar, land area of 3780 m2, with the first coverage of Rp 1,134,000,000.

-

Hak Milik nomor 422/Kelurahan Cimahpar, tanah seluas 2.055 m2, dengan nilai pertanggungan pertama sebesar Rp 411.000.000.

-

Proprietary No.422/Kelurahan Cimahpar, land area of 2055 m2, with the first coverage of Rp 411,000,000.

-

Hak Milik nomor 469/Kelurahan Cimahpar, tanah seluas 436 m2, dengan nilai pertanggungan pertama sebesar Rp 65.400.000.

-

Proprietary No. 469/Kelurahan Cimahpar, land area of 436 m2, with the first coverage of Rp 65,400,000.

-

Hak Milik nomor 476/Kelurahan Cimahpar, tanah seluas 690 m2, dengan nilai pertanggungan pertama sebesar Rp 103.500.000.

-

Proprietary No. 476/Kelurahan Cimahpar, land area of 690 m2, with the first coverage of Rp 103,500,000.

Selain itu disebutkan dalam akta, apabila PT DPGA tidak melunasi kewajibannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2007 maka tanah-tanah PT DPGA yang diserahkan harus dilelang. Atas saldo piutang usaha per 31 Desember 2007 sebesar Rp 2.519.547.941 telah disisihkan seluruhnya.

It’s also mentioned in the deed, if PT DPGA not meeting their obligations to the date of March 31, 2007 the lands were handed DPGA PT should be auctioned. The balance of accounts receivable as of December 31, 2007 amounting to Rp 2,519,547,941 has been set aside entirely.

104




36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) d.


Penyelesaian piutang dan persediaan hasil hutan PT Dwi Pantara Global Art Jepara. (Lanjutan)

d.

Perum Perhutani telah melaksanakan langkahlangkah dalam rangka untuk melaksanakan lelang atas tanah-tanah yang dijadikan jaminan oleh PT DPGA, antara lain:  Pendaftaran lelang ke KPKNL Jakarta II  Pembayaran PBB  Penilaian asset oleh konsultan independen

Perhutani have been take action in order to carry out the auction of lands as collateral by PT DPGA,such as: • Admission to the auction KPKNL Jakarta II • Payment of the PBB • Assessment of assets by an independent consultant • Determination of appraisals To date, the deferred form of land tenure security is still one in the auction process in KPNL Jakarta.

 Penentuan penaksiran harga Hingga saat ini, jaminan hak tangguhan berupa tanah masih dalam proses lelang di KPNL Jakarta. e.

Gugatan atas Penyelesaian Kerjasama Pemasaran Global dengan PT Kasih Teak & Garden (KT&G) BmbH.

Settlement of accounts receivable and inventory of forest product of PT Dwi Pantara Global Art Jepara. (Continued)

e.

Settlement of Global Marketing Partnership lawsuit against with PT Love Teak & Garden (KT & G) BmbH.

Pada tanggal 5 April 2002 Perusahaan membuat kesepakatan dengan PT Kasih Teak & Garden (KT&G) BmbH yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Global Produk Hasil Hutan Olahan Nomor 54/SJ/DIR/2002 “Perjanjian Kerjasama”.

On 5 April 2002 the Company made an agreement with PT Love Teak & Garden (KT & G) BmbH followed up with a Global Marketing Agreement Forest Products Processing No. 54/SJ/DIR/2002 "Cooperation Agreement".

Tujuan kerjasama adalah mempersiapkan terwujudnya perusahaan patungan di bidang pemasaran global hasil hutan olahan yang profesional, transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

The purpose is to prepare the establishment of professional joint venture companies in the global marketing of forest products processing, transparent and beneficial to both parties.

Perusahaan memberi kontribusi dengan menyediakan dana uji coba sebesar EURO615.000, sedangkan KT&G memberi kontribusi “Good Will” berupa badan hukum, hak paten, konsumen, konsultan dan jaringan kerja (networking). Perusahaan telah membayarkan seluruh kewajibannya sesuai kontrak sebesar EURO615,000 setara dengan Rp 5.377.402.336 yang dibebankan ke dalam laporan pendapatan komprehensif Perusahaan tahun 2002 sebagai Beban Pemasaran.

Companies contributes by providing trial funding for EURO615.000, while KT & G to contribute "Good Will" of legal, patents, customers, consultants and networks (networking). The Company has paid all obligations under the contract amounted to EURO 615, 000 equivalent to Rp 5,377,402,336 are charged to the statement of comprehensive income of the Company in 2002 as a marketing expense.

105



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) e.



Gugatan atas Penyelesaian Kerjasama Pemasaran Global dengan PT Kasih Teak & Garden (KT&G) BmbH.

e.

Settlement of Global Marketing Partnership lawsuit against with PT Love Teak & Garden (KT & G) BmbH.

Perjanjian Kerjasama tersebut di atas berakhir tanggal 31 Desember 2002, namun Perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang dan tidak meneruskan kerjasama tersebut menjadi perusahaan patungan. Kesepakatan antara Perusahaan dan KT&G mengenai laba (rugi) perusahaan uji coba selama masa uji coba hingga berakhirnya perjanjian tanggal 31 Desember 2002 belum dicapai.Dalam perjanjian kerjasama tidak memuat klausul yang menetapkan mekanisme perhitungan pendapatan komprehensif perusahaan uji coba secara periodik ataupun pada saat berakhirnya masa perjanjian.

Aforesaid Agreement expires on December 31, 2002, but the company decided not to continue the partnership and joint venture. The agreement between the Company and KT & G on income (loss) company trials during the trial period until the end of the agreement dated December 31, 2002 have not reached. The agreement does not contain a clause that establishes a comprehensive mechanism of calculating corporate income test periodically or upon the expiration of the agreement.

Untuk menuntaskan permasalahan tersebut di atas Perusahaan mengupayakan penyelesaiannya melalui jalur hukum (perdata), yaitu dengan mendaftarkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 20 Oktober 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 266/PDT.G/2003/PN Jakarta Pusat yang menghukum PT Kasih Teak & Garten BmbH untuk membayar uang ganti rugi kepada Perum Perhutani sebesar Rp 4.158.276.900.

To solve the problems mentioned above the Company to seek resolution through the courts (civil), by registering the case at the District Court of Central Jakarta. On October 20th, 2004 Central Jakarta District Court issued Decision Number 266/PDT.G/2003/PN Central Jakarta punish the PT Love Teak & Garten BmbH to pay compensation amounting to Rp 4,158,276,900 to Perum Perhutani.

Terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut PT KT&G mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan nomor Perkara 137/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 12 Mei 2007. Atas perkara tersebut Pengadilan Tinggi DKI menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Perhutani kalah). Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Perhutani mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun belum ada putusan atas pengajuan kasasi tersebut.

Against the decision of the Central Jakarta District Court PT KT & G filed an appeal to the High Court Case number 137/Pdt/2006/PT.DKI dated May 12, 2007. Over the case Jakarta High Court declared the lawsuit of plaintiff is not acceptable (Perhutani lose). By the decision by the High Court, Perhutani appealed to the Supreme Court, but no decision on such appeals.

Sampai saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dan belum ada putusan.

Until now there are in the process of the Supreme Court and no decision yet.

106



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) f.



Legal Standing No. 429/Pdt.G/03/PN Surabaya oleh Walhi Surabaya dengan Obyek Ganti Rugi atas Banjir Bandang Wana Wisata Padusan Pacet.

f.

Legal Standing No 429/Pdt.G/03/PN Surabayab Walhi Surabaya by the Compensation Object over Floods in Padusan Pacet Agroforestry.

Perusahaan dituntut oleh Walhi Surabaya dengan obyek ganti rugi atas banjir bandang Wana Wisata Padusan Pacet. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2004 memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan Perhutani menang. Atas putusan tersebut, penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan pada tanggal 18 Maret 2006 Pengadilan Tinggi Surabaya telah memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Perusahaan menang. Atas putusan tersebut penggugat mengajukan kasasi dan sampai saat ini penyelesaiannya masih dalam proses di Mahkamah Agung dan belum ada putusan dari Mahkamah Agung.

g.

Companies are objected by the Walhi Surabaya compensation for flood Padusan Pacet Agroforestty. Surabaya State Court on January 6, 2004 ruled that the lawsuit can not be accepted and Perhutani win. Of that decision, the plaintiffs filed an appeal to the High Court of Surabaya and on March 18, 2006 The High Court has decided Surabaya District Court upheld the decision and the company wins. The verdict and the plaintiff appealed to this settlement was in process in the Supreme Court and no decision of the Supreme Court.

Gugatan Perdata No. 28/Pdt.G/03/PN Pasuruan oleh Saudara H. Nawawi dengan Obyek Tanah Hak Milik Sertifikat No. 10 Desa Lumbangrejo +/- 2,4 ha.

g.

Perusahaan dituntut oleh Saudara H. Nawawi dengan objek Tanah Hak Milik Sertifikat No. 10 Desa Lumbangrejo seluas +/- 2,4 ha. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 11 Nopember 2003 memutuskan Perusahaan kalah. Atas putusan tersebut Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan diputuskan Perusahaan tetap kalah. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat ini penyelesaiannya masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Civil Lawsuit No. 28/Pdt.G/03/PN Pasuruan by Mr. H. Nawawi with Object Land Ownership Certificate No. 10 Lumbangrejo Village + / 2.4 ha.

Companies are charged by Mr. H. Nawawi with objects Land Ownership Certificate No. 10 Lumbangrejo village + / - 2.4 ha. Pasuruan Court on 11 November 2003 decided the Company lose. The Company appealed to the High Court of Surabaya and the Company decided in defeat. The decision by the High Court, the Company filed an appeal to the Supreme Court, and is currently still in the process of completion at the Supreme Court.

107



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) g.



Gugatan Perdata No. 28/Pdt.G/03/PN Pasuruan oleh Saudara H. Nawawi dengan Obyek Tanah Hak Milik Sertifikat No. 10 Desa Lumbangrejo +/- 2,4 ha. (Lanjutan)

g.

Terhadap penanganan perkara No.28/Pdt.G/03/PN.Psr pada tingkat kasasi diputus dengan amar putusan menolak permohonan kasasi pemohon kasasi (Perum Perhutani) d.h.i Perhutani pada pihak yang kalah, atas putusan kasasi tersebut Perhutani mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (Catatan: putusan tersebut deklaratoir). h.

Civil Lawsuit No. 28/Pdt.G/03/PN Pasuruan by Mr. H. Nawawi with Object Land Ownership Certificate No. 10 Lumbangrejo Village + / - 2.4 ha. (Continued)

The handling of the case on appeal No.28/Pdt.G/03/PN.Psr terminated by the ruling rejected the appeal for cassation applicant (Perum Perhutani) in this case Perhutani on the losing side, the decision of the appeal filed Perhutani Judicial remedies and currently in the process of judicial review in the Supreme Court (Note: that is the declaratory judgment).

h.

Gugatan Perdata No. 04/Pdt.G/04/PN Kediri oleh Saudara Tukin dan Lukito dkk dengan Obyek Perusakan Tanaman Polowijo oleh Perhutani seluas +/- 314 ha di KPH Kediri. Perusahaan dituntut oleh Saudara Tukin dan Lukito dkk dengan Obyek Perusakan Tanaman Polowijo oleh Perhutani seluas +/- 314 ha. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri tanggal 12 Agustus 2004 memutuskan menolak gugatan penggugat. Atas keputusan tersebut penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.Perhutani menang dalam kasus ini dengan amar putusan menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri.

Civil Lawsuit. No. 04/Pdt.G/04/PN Kediri by Tukin and Lukito et al with Object Plant Polowijo Destruction by Perhutani area + / - 314 ha in KPH Kediri.

Companies are charged by Tukin and Lukito et al with Object Plant Polowijo Destruction in Perhutani area + / - 314 ha. Kediri District Court on August 12, 2004 decided to reject the plaintiff's claim. The decision the plaintiffs appealed to the High Court Surabaya.Perhutani prevail in this case the verdict rejected the appeal and upheld the District Court of Kediri.

108




i.



Perkara No. 41/Pdt.G/2004/PN Situbondo terhadap Muasim dengan obyek gugatan kawasan hutan petak 7e, RPH Mlandingan, BKPH Panarukan, KPH Bondowoso.

i.

Case No.. 41/Pdt.G/2004/PN Situbondo lawsuit against the object Muasim forest plots 7e, RPh Mlandingan, BKPH Panarukan, KPH Bondowoso.

Perusahaan melakukan gugatan terhadap Muasim dengan obyek gugatan kawasan hutan petak 7e, RPH Mlandingan, BKPH Panarukan, KPH Bondowoso, seluas 1.250 m². Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 28 April telah memutuskan dengan menerima gugatan dan Perusahaan menang. Perum Perhutani menang.

The Company made the object of a lawsuit against Muasimfor lawsuit object forest plots 7e, RPh Mlandingan, BKPH Panarukan KPH Bondowoso, covering 1250 m². Bondowoso Court on April 28, has decided to accept the lawsuit and the company wins.

Perusahaan melakukan gugatan terhadap Muasim dengan obyek gugatan kawasan hutan petak 7e, RPH Mlandingan, BKPH Panarukan, KPH Bondowoso, seluas 1.250 m². Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 28 April telah memutuskan dengan menerima gugatan dan Perusahaan menang. Atas putusan tersebut tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan pada tanggal 24 Mei 2007, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo dan Perusahaan menang. Telah diputuskan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 1 Mei 2006 dalam perkara 27.Pdt./2006/PT.Sby dengan amar putusan menolak permohonan banding dari pemohon banding dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Kediri. Dalam tingkat banding ini, Perum Perhutani menang.

The Company made the object of a lawsuit against Muasimfor lawsuit object forest plots 7e, RPh Mlandingan, BKPH Panarukan KPH Bondowoso, covering 1250 m². Bondowoso Court on April 28, has decided to accept the lawsuit and the company wins. The defendant appealed to the High Court of East Java and on May 24, 2007, East Java High Court has decided to strengthen the District Court's decision and the Company Situbondo win. The Surabaya High Court has decided on May 1, 2006 in the case 27.Pdt./2006/PT.Sby the verdict rejected the appeal of the appellant and the court upheld the State Kediri. In this appeal, Perhutani win.

109




j.

k.


36. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Continued) j.

Perkara No. 09/Pdt.G/2007/PN Ngawi oleh M. Zaelani dengan obyek gugatan Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Saudara M. Zaelani.

Case No.09/Pdt.G/2007/PN Ngawi by M. Zaelani the lawsuit objects Termination Letter on behalf of Mr. M. Zaelani.

Perusahaan digugat oleh Saudara M. Zaelani dengan obyek gugatan Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Saudara M. Zaelani. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 28 September 2007 telah memutuskan menerima eksepsi tergugat dan Perusahaan menang. Atas putusan tersebut penggugat mengajukan banding dan penyelesaian masih dalam proses Mahkamah Agung.

The company was sued by Mr. M. Zaelani the lawsuit objects Termination Letter on behalf of Mr. M. Zaelani. Ngawi Court on September 28, 2007 has decided to accept the defendant's demurrer and Company win. Of that decision the plaintiffs appealed and the resolution is still in the process of the Supreme Court.

Terhadap penanganan perkara No.09/Pdt.G/2007/PN Ngw, pihak M.Zaelani selaku Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga putusan PN Ngawi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

The handling of the case No.09/Pdt.G/2007/PN NGW, the M.Zaelani as Plaintiff did not file an appeal that decision PN Ngawi has legal force (inkracht van gewijsde).

Kronologi Penanganan Perkara Gugatan Yohanna De Meyer Di Pengadilan Negeri Semarang.

k.

Perkara yang terjadi di Unit I Semarang, atas obyek gugatan klaim tanah dan besi tua eks. lori dengan pihak penggugat Nyonya Yohana De Meryer. Dalam proses penyelesaian Tingkat I di Pengadilan Negeri Diputus Tanggal 04 Maret 2009 dan Perhutani dinyatakan menang. Pada Tingkat II di Pengadilan Tinggi dan dinyatakan Perhutani menang. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 75/Pdt.G/2008/PN.Smg tanggal 04 Maret 2009 yang menyatakan dalam Konvensi.

Chronology of Case Handling Yohanna De Meyer Claims In Semarang District Court.

Cases that occurred in Unit I Semarang, the object of the lawsuit claims ex soil and scrap metal. lori with the plaintiff Mrs. Joan De Meryer. In the process of completion of Level I in the District Court Disconnect Date March 4, 2009 and Perhutani declared victorious. At Level II in the High Court and declared Perhutani win. According to the Semarang District Court Decision on Case No. 75/Pdt.G/2008/PN.Smg dated March 4, 2009 which stated in the Convention.

110




36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) k.


Kronologi Penanganan Perkara Gugatan Yohanna De Meyer Di Pengadilan Negeri Semarang (Lanjutan)

k.

Chronology of Case Handling Yohanna De Meyer Claims In Semarang District Court (Continued)

Dalam konvensi yang menyatakan bahwa dalam eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima; mengangkat oleh karena sita yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2008/PN.Smg tertanggal 29 Juli 2008 jo Berita Acara Penyitaan dari masing-masing Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

In the convention which states that the Defendants demurrer can not be accepted. In Case Principal stating that plaintiff claim can not be accepted; lift because the arrest that have been implemented by Decision No. 75/Pdt.G/2008/PN.Smg dated July 29, 2008 jo Foreclosure Minutes of each court is concerned;

membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 13.575.000 dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan rekonpensi tidak dapat diterima menurut putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor 329/PDT/2009/PT.SMG yang menyatakan bahwa:

Plaintiff's charged case to Rp. 13,575,000 in a counterclaim stating that the lawsuit rekonpensi unacceptable according to the decision of the Court of Appeal Case Number 329/PDT/2009/PT.SMG Central Java which states that:

- Menerima permohonan Penggugat/Pembanding;

- Receiving an appeal of the Plaintiff / Appellant;

banding

dari

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Maret 2009 Nomor 75/Pdt.G/2008/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 73.000 (tujuhpuluh tiga ribu rupiah).

- Strengthening the Semarang District Court decision dated March 4, 2009 Number 75/Pdt.G/2008/PN.Smg the appeal filed;

Atas putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, Yohanna De Meyer tidak mengajukan kasasi tetapi langsung mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2011 terdafatar dalam register Mahkamah Agung perkara Nomor 380PK/Pdt/2011 tanggal 01 Juni 2011. Pada 19 Oktober 2011, Perhutani menang dan perkara telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap (inkracht).

Appeal against the decision of the High Court in Semarang, Yohanna De Meyer did not file an appeal but directly file an extraordinary legal review of return on February 4, 2011 register in the register of the Supreme Court case Number 380PK/Pdt/2011 dated June 1, 2011. On October 19, 2011, Perhutani win and the case has had the legal power (inkracht).

-

Punishing Plaintiff / Appellant to pay court costs in the second degree in the appellate courts of Rp. 73,000 (seventy three thousand rupiah).

111



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) l.



Kronologi Penanganan Gugatan Ahli Waris Wl Gt Faber Di Pengadilan Negeri Purwodadi.

l.

Chronology of Wl Gt Faber’s Heirs Claims In Court Purwodadi.

Perkara yang terjadi di KPH Purwodadi dan yang menjadi obyek gugatan adalah besi tua eks. rel lori, jembatan, habim sejumlah 170.561 ton di Unit I & Unit II (15 KPH). Para penggugat antara lain Saudara Tedi Rahmat, Sabandi Bin, dan Hidayat Faber. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Pwi tanggal 03 Juni 2009 dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Para Penggugat adalah anak serta cucu para ahli waris WL GT Faber, dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya. Dalam provisi yang menolak Gugatan Provisi para Penggugat dan dalam Rekonpensi yang menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Cases that occurred in KPH Purwodadi and the object of the lawsuit is former scrap metal. lori rail, bridges, 170,561 tonnes of habim in Unit I and Unit II (15 KPH). The plaintiffs include Mr. Tedi Rahmat, Sabandi Bin, and Hidayat Faber. Court Ruling Purwodadi No. 27/Pdt.G/2009/PN.Pwi dated June 3, 2009 in exception refused Defendant exception. In the principal case was granted Lawsuit Plaintiff for its part, claimed the Plaintiff was the son and grandson of the heirs WL GT Faber, and rejected claims of Plaintiffs for the rest. In Lawsuit Provision reject provisions of the Plaintiffs and the lawsuit rekonpensi Rekonpensi who refused to Plaintiffs Rekonpensi entirely.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 120/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 3 Juni 2010 yang menyatakan :

Semarang High Court No. 120/Pdt/2010/PT.Smg dated June 3, 2010 which states:

1.

1. Accepted the appeal of the Appellant / Plaintiffs;

2.

3.

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 3 Juni 2009 Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Pwi, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2. Strengthens Purwodadi District Court Decision dated June 3, 2009 Number 27/Pdt.G/2009/PN.Pwi, who filed the appeal; 3. Punishing The Appellant / Plaintiffs to pay court costs in both the appellate level is set at Rp. 73 000, - (seventy three thousand rupiah);

Atas putusan banding Pengadilan Tinggi tersebut Penggugat mengajukan kasasi, terdaftar dalam register MA tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 302/K/TUN/10. Sampai dengan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Against the decision of the High Court Plaintiff appealed, registered in the register MA on August 11, 2010 Number 302/K/TUN/10. Up to now still in the process of the Supreme Court.

112






PERKARA PERDATA

CIVIL CASE

b.

Perkara No. 11/Pdt.G/2011/PN.Bwi antara John Robert Andreas selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat. Adapun obyek gugatan berupa sebidang lahan yang diatasnya tumbuh Tanaman Jati (sertipikat HGU No. 02/Desa KaliSelogiri). Tuntutan Penggugat adalah ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 3 Agustus 2011 Penggugat telah mencabut gugatan dan dituangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 11/Pdt.G/2011/PN.Bwi dan kasus ini dinyatakan selesai (case closed).

a.

Case No.11/Pdt.G/2011/PN.Bwi between John Robert Andreas as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant. The object of the suit in the form of a plot of land on which to grow crops Teak (HGU certifitcates. No.02/Desa KaliSelogiri). Plaintiff demands are material and immaterial damages amounting to Rp. 100,000,000,000, - (one hundred billion rupiah). On August 3, 2011 Plaintiff withdrew the lawsuit and set forth in the Stipulation No. Banyuwangi district court. 11/Pdt.G/2011/PN.Bwi and the case is declared over (case closed).

c.

Perkara No. 71/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob. antara RI, dkk selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat VII. Adapun obyek gugatan berupa 2 (dua) bidang tanah seluas 0,695 ha dan 1,144 ha, yang terletak di Desa Kertonegoro, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. Tuntutan Penggugat adalah bahwa tanah kawasan hutan seluas 0,695 ha dan 1,144 ha adalah milik Penggugat dan Perhutani harus menyerahkan kepada Penggugat. Pada putusan Pengadilan Negeri Kab. Probolinggo maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, gugatan para Penggugat ditolak. Berdasarkan putusan tersebut Perum Perhutani dinyatakan menang dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

b.

Case No.. 71/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob. between RI, et al as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant VII. The object of the suit in the form of two (2) parcels of land covering an area of 0.695 ha and 1.144 ha, located in the village of Kertonegoro, excl. Pakuniran, Kab. Probolinggo. Plaintiff demands is that the forest land area of 0.695 ha and 1.144 ha is owned by the Plaintiff and Perhutani has to submit it to plaintiff. In the District Court decision. Probolinggo and Surabaya High Court verdict, the Plaintiff's claim was rejected. Based on this decision Perhutani declared victorious and the verdict has been legally (inkracht).

c.

Perkara No. 654/Pdt.G/2010/PN.Sby antara Ny. Lilik Yuniwati selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat, dengan obyek gugatan sebidang tanah seluas ± 3.856,04 m2 terletak di Desa Lumbangrejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan. (kawasan hutan petak 1g, RPH Prigen, BKPH Lawang Barat, KPH Pasuruan). Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Perum Perhutani dinyatakan kalah dan pada tanggal 15 Agustus 2011, Perhutani telah mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Surabaya, putusan PT menguatkan putusan PN Surabaya, Perhutani mengajukan upaya hukum kasasi, tanggal 27 Maret 2012 Perhutani menyerahkan Memori Kasasi.

c.

Case No.. 654/Pdt.G/2010/PN.Sby between Ny. Lilik Yuniwati as Plaintiffs against Perhutani as Defendants, with the object of the suit land measuring 3856.04 m2 located in the Lumbangrejo village, district. Prigen, Kab. Pasuruan. (1g forest plots, RPh Prigen, BKPH West Lawang, Pasuruan KPH). Court Ruling In Surabaya, Perhutani declared lost and on August 15, 2011, Perhutani has appealed through Surabaya High Court, District Court upheld the ruling PT Surabaya, Perhutani filed cassation, dated March 27, 2012 Perhutani handed Memory Cassation.

113






d.

Perkara No. 99/Pdt.G/PN/Mlg jo Perkara No. 560/PDT/2009/PT.SBy antara Ny. Ursula, dkk selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat dengan obyek gugatan 3 (tiga) buah rumah dinas yang terletak di Malang. Pada putusan Pengadilan Negeri Malang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Perum Perhutani dinyatakan menang. Kemudian para Penggugat mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi berdasarkan putusan No. 2849K/PDT/2010.

d.

Case No99/Pdt.G/PN/Mlg jo. Case No. 560/PDT/2009/PT.SBy between Ny. Ursula, et al as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant object lawsuit with 3 (three) home office located in Malang. Court Ruling on Malang and Surabaya High Court verdict, Perhutanideclared victorious. Then the plaintiffs file an appeal in the Supreme Court. The Supreme Court decided to reject the appeal of the applicant's appeal by decision No.. 2849K/PDT/2010.

e.

Perkara No. 39/Pdt.G/2003/PN.Lmj jis No. 329/PDT/2006/PT.SBY, No. 34K/PDT/2007, antara Wakidi, dkk selaku Para Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat III, dengan obyek gugatan Kayu Jati dan Mahoni sebanyak 2.700.051 m3. Pada putusan pengadilan Negeri Lumajang, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Putusan Mahkamah Agung, Perum Perhutani dinyatakan menang dan terhadap obyek sengketa telah dilelang dan kembali kepada Perum Perhutani. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Para Penggugat mengajukan upaya Peninjauan Kembali/PK, dalam proses peninjauan kembali di MA.

e.

Case No. 39/Pdt.G/2003/PN.Lmj jis. No. 329/PDT/2006/PT.SBY, No. 34K/PDT/2007, between Wakidi, et al as the Plaintiff against Perhutani as Defendant III, the lawsuit objects Teak and Mahogany many as 2,700,051 m3.

f.

Perkara No. 465/Pdt.Bth/12/PN.Jkt.Pst antara PT Perhutani Wahana Mulia (PT Perhutani Wahana Indutri) sebagai Penggugat dan Perum Pehutani sebagai Tergugat dengan obyek gugatan bantahan terhadap penetapan No.072/2012.Eks jo No.273/Pdt.G/06/PN.jkt.Pst pada tanggal 16Oktober 2012. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Negeri.

f.

Case No. 465/Pdt.Bth/12/PN.Jkt.Pst between PT Perhutani Wahana Mulia (PT Perhutani Wahana Industri) as Plaintiff and Perum Pehutani as Defendant the object of a lawsuit against the establishment No.072/2012.Eks jo No.273/Pdt .G/06/PN.jkt.Pst 16Oktober on 2012. Until now, the case is still in process in the District Court.

g.

Perkara No.480/Pdt.G/12/PN.Jkt.Pst antara PT Perhutani Wahana Mulia (PT Perhutani Wahana Indutri) sebagai Penggugat dan Perum Pehutani sebagai Tergugat dengan obyek ingkar janji / wanprestasi kerugian pendapatan, ganti rugi Rp. 110.119.269.142 pada tanggal 22 Oktober 2012. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Negeri.

g.

Case No.480/Pdt.G/12/PN.Jkt.Pst between PT Perhutani Wahana Honor (PT Perhutani Wahana Industry) as Plaintiff and Perum Pehutani as Defendant with the object of broken promises / default revenue losses, damages Rp. 110,119,269,142 on October 22, 2012. Until now, the case is still in process in the District Court.

In State court Lumajang, Surabaya High Court verdict and Supreme Court decisions, Perhutani declared victorious and the object of the dispute has been auctioned and returned to Perhutani. The verdict was legally binding, but the Plaintiffs filed a judicial review efforts / PK, the review process in MA.

114



36. LIABILITAS KONTIJENSI DAN KOMITMEN (Lanjutan) h.



Perkara No.21/Pdt.G/12/PN.Smp antara Tombes dkk sebagai Penggugat dan Perum Perhutani sebagai Tergugat dengan obyek gugatan klaim kawasan hutan KPH Madura seluas kurang lebih 7,6 Ha Petak 29 RPH Sumurduwur BKPH Kangean. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Negeri Sumenep.

h.

Case No.21/Pdt.G/12/PN.Smp between Tombes et al as the Plaintiff and the Perhutani as Defendant with lawsuit object claims of KPH Madura KPH of approximately 7.6 ha plot 29 RPH Sumurduwur BKPH Kangean. Until now, the case is still in process at the District Court Sumenep.

a.

Case No. 16/G/2009/PTUN.SBY jis. No. 137/B/2009/PTTUN SBY, no. 157K/TUN/2010 between Perhutani as the Plaintiff against the Head of Land Office District Situbondo as Defendants, with the object of a lawsuit deed of Head of Land Office Sitobondo and a certificate building No. 6/Desa Klatakan's. HM Suharno, covering an area of 360 m2. Perhutani claim to the Land Office District. Situbondo to revoke the certificate HGB a.n. Suharno, covering an area of 360 m2. Neither the decision of the Administrative Court SBY, PTTUN Sby and the Supreme Court, Perhutani declared win and objects such as decree and certificates shall be canceled.

b.

Case No. 49/G.TUN/2007/PTUN SBY jo. No. 52/B/2008/PT.TUN SBY between Perhutani as Defendants against Chief District Land Office. Bojonegoro as Defendants, with the lawsuit object of HM Replacement Certificate No. 122/Kadipaten's. Billy Achmad Basuni. In the Administrative Court ruling SBY, Perhutani declared victory, but the High Court TUN SBY, declared Perum Perhutani lose. Perhutani has filed appeals to the Supreme Court.

PERKARA TATA USAHA NEGARA a.

Perkara No. 16/G/2009/PTUN.SBY jis. No. 137/B/2009/PTTUN SBY, No. 157K/TUN/2010 antara Perum Perhutani selaku Penggugat melawan Kepala kantor Pertanahan Kab. Situbondo selaku Tergugat, dengan obyek gugatan SK Kepala Kantor Pertanahan Sitobondo dan sertifikat HGB No. 6/Desa Klatakan an. HM Suharno, seluas 360 m2. Perhutani menuntut kepada Kantor Pertahanan Kab. Situbondo untuk mencabut Sertipikat HGB a.n. Suharno, seluas 360 m2. Baik pada putusan PTUN SBY, PTTUN Sby maupun Mahkamah Agung, Perum Perhutani dinayatakan menang dan obyek gugatan berupa SK dan sertipikat dinyatakan batal.

b.

Perkara No. 49/G.TUN/2007/PTUN SBY jo No. 52/B/2008/PT.TUN SBY antara Perum Perhutani selaku Tergugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro selaku Tergugat, dengan obyek gugatan Sertipikat HM Pengganti No. 122/Kadipaten an. Gatot Achmad Basuni. Pada Putusan PTUN SBY, Perum Perhutani dinyatakan menang, namun pada putusan Pengadilan Tinggi TUN SBY, Perum Perhutani dinyatakan kalah. Perum Perhutani telah mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung.

115






c.

Perkara No. 64/G.TUN/2008/PTUn SBY Jo. No. 139/B/2008/PTTUN SBY, antara CV. Trina Sejahtera selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat, dengan obyek gugatan Surat Adm./KKPH Malang No. 460/045.8/KAM/MLG tanggal 21 Juni 2008. Baik pada putusan PTUN SBY maupun PTTUN SBY, Perum Perhutani dinyatakan kalah. Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Perum Perhutani mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Perhutani menang di tingkat Kasasi di Mahkama Agung, dengan amar putusan membatalkan putusan PTUN dan PTTUN (Perhutani kalah) dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

c.

Case No.64/G.TUN/2008/PTUn SBY Jo. No. 139/B/2008/PTTUN SBY, between CV. Trina Sejahtera as Plaintiffs against Perhutani as Defendants, with the object of the lawsuit letter Adm. / KKPH Malang No. 460/045.8/KAM/MLG dated June 21, 2008. Neither the decision of the administrative court and PTTUN SBY SBY, Perhutani lose. Such decisions are not legally binding, because Perhutani file an appeal to the Supreme Court. Perhutani won in the Supreme Court of Appeal in the Court, the Administrative Court overturned the verdict and PTTUN (Perhutani lose) and rejected claims of the plaintiff for all.

d.

Perkara No. 44/G.TUN/2001/PTUN SBY jis No. 11/B/2002/PTTUN SBY, No. 431K/TUN/2002, antara Soemerjo Loso selaku Penggugat melawan Perum Perhutani selaku Tergugat. Pada putusan PTUN SBY Perum Perhutani dinyatakan kalah, namun pada putusan PTTUN SBY dan Mahkamah Agung Perum Perhutani dinyatakan menang. Penggugat mengajukan upaya Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2011. Perkara sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA.

d.

Case No. 44/G.TUN/2001/PTUN SBY. Jis No. 11/B/2002/PTTUN SBY, no. 431K/TUN/2002, between Soemerjo Loso as the Plaintiff against the Perhutani as Defendant. On the decision of the SBY administrative court declared Perhutani lost, but the decision of the PTTUN SBY and Supreme Court declared Perhutani victorious. Plaintiff filed a judicial review efforts on September 26, 2011. The case is in the appeal process in the MA examination.

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Perusahaan diarahkan untuk memvariasikan hubungan risiko keuangan terhadap instrumen keuangan. Risiko utama tersebut adalah risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen risiko perusahaan dikoordinasikan secara kerja sama dengan dewan direksi dan fokus kepada pengawasan rutin arus kas jangka pendek sampai jangka menengah perusahaan dengan meminimalisasi pengungkapan untuk pasar keuangan.

The company is directed to vary the financial risk to financial instruments. The main risks are market risk, credit risk, and liquidity risk.

1. Risiko Pasar Perusahaan tidak secara rutin berhubungan dengan perdagangan atas aset keuangan untuk tujuan spekulasi yang bukan merupakan pilihan tertulis. Risiko keuangan yang paling signifikan adalah disaat perusahaan harus menjelaskan Perusahaan mengarahkan risiko pasar melalui penggunaan dari instrumen keuangan dan lebih spesifik kepada risiko nilai tukar dan risiko suku bunga dimana merupakan hasil dari aktifitas operasi.

1.

Enterprise risk management coordinated with the board of directors and focus on supervisory short-term cash flow basis until medium enterprises by minimizing disclosure to the financial markets.

Market Risk The Company is not routinely associated with trading the financial assets for speculative purposes that is not an option in writing. The most significant financial risk is when the company should explain that Company directing market risk through the use of financial instruments and more specifically to the exchange rate risk and interest rate ri sk which is the result of operating activities.

116



37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 1.


37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Pasar (Lanjutan) a.

1.

Risiko Nilai Tukar Asing

Market Risk (Continued) a. Foreign Exchange Risk

Perubahan pertukaran tarif bisa jadi, dan diharapkan akan berkelanjutan, untuk memberikan pengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif dan arus kas perusahaan. Kebanyakan dari transaksi perusahaan dilakukan dalam mata uang pelaporan (US Dollar). Selanjutnya, perusahaan yang memiliki pinjaman dalam US Dollar dicatat pada harga amortisasi. Pengungkapan tarif nilai tukar mata uang didapat dari penjualan luar negeri dan pembelian yang menjadi denominasi utama dalam mata uang Rupiah (Indonesia).

Changes in exchange rates can be, and is expected to be sustained, to give effect to the statement of comprehensive income and cash flow of the company. Most of the transactions carried out in the company's reporting currency (U.S. Dollar). Furthermore, companies that have loans in U.S. dollars recorded at amortized. Disclosure currency exchange rates derived from overseas sales and purchases of the main denominations Rupiah (Indonesia)

Perusahaan sadar terhadap risiko pasar dalam ketidaktetapan nilai tukar asing. Tidak terdapat pengarahan yang spesifik untuk mengurangi pengungkapan risiko melalui derivative dan instrument hedging lainnya. Aktivitas manajemen risiko yaitu mengikuti praktek pasar yang baik.

Company aware of the risks of market fluctuation of foreign exchange rates. There is no specific guidance for reducing disclosure risk through derivatives and other hedging instruments. Risk management activities is to follow a good market practice.

Untuk mengurangi pengungkapan terhadap risiko mata uang asing, arus kas yang bukan US Dollar diawasi.

To reduce the risk of disclosure of foreign currency, cash flows which not U.S. Dollar has to be supervised.

Mata uang asing yang didenominasi aset dan kewajiban keuangan, diterjemahkan dalam US Dollar menggunakan tarif tengah BI, adalah sebagai berikut:

Foreign currency denominated financial assets and liabilities, translated into U.S. Dollars using BI middle rate, are as follows: 31 Desember 2012 (Reviewed) Mata Uang/ Currency Asing/ Foreign

Aset Keuangan/ Financial Asset Kewajiban Keuangan/ Financial Liability Risiko mata uang asing diungkapkan/ Foreign currency risk exposure

IDR IDR

US$

73.013.993.883

9.670

17.956.355.799

9.670 9.670

117






Risiko Pasar (Lanjutan) a.

1.

Risiko Nilai Tukar Asing

Market Risk (Continued) a. Foreign Exchange Risk 31 Desember 2012 (Reviewed) Mata Uang/ Currency Asing/ Foreign

Aset Keuangan/ Financial Asset Kewajiban Keuangan/ Financial Liability Risiko mata uang asing diungkapkan/ Foreign currency risk exposure

US$

IDR

7.902.523.226

9.068

IDR

8.280.965.882

9.068 9.068

31 Desember 2012 (Reviewed) Mata Uang/ Currency Asing/ Foreign Aset Keuangan/ Financial Asset Kewajiban Keuangan/ Financial Liability Risiko mata uang asing diungkapkan/ Foreign currency risk exposure

b.

US$

IDR

10.003.079.680 0

8.991

IDR

5.163.542.629

8.991 8.991

Risiko Suku Bunga

b. Interest Rate Risk

Risiko Suku Bunga adalah akibat dari perubahan tarif wesel bunga pada aset dan kewajiban. Pada Desember 2012, 2011 dan 2010, pinjaman jangka pendek perusahaan dan pinjaman lainnya berada di suku bunga tetap dan di denominasikan dalam US Dollar

Interest Rate Risk is the result of changes in interest rates on the notes of assets and liabilities. In December 2012, 2011 and 2010, short-term loans and other loans are fixed rate and denominated in U.S. Dollar

Pengungkapan risiko suku bunga disebabkan oleh perubahan tarif tetap dan kenaikan suku bunga. Pada saat mempertimbangkan kesesuaian, untuk mengatur risiko suku bunga, pertukaran suku bunga dicatat untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan bunga tetap pada aset atau kewajiban dan risiko arus kas yang berhubungan dengan suku bunga variabel pada aset dan kewajiban.

Disclosure of interest rate risk due to changes in fixed rates and interest rate hikes. When considering the appropriateness, to manage interest rate risk, interest-rate swaps are recorded to reduce the risks associated with the fair value of fixed interest on the assets or liabilities and cash flow risk associated with variable interest rates on assets and liabilities.

118






Risiko Kredit

2.

Pengungkapan perusahaan terhadap risiko kredit terbatas untuk nilai bawaan atas aset keuangan yang diakui dalam tanggal pelaporan. Manajemen mempertimbangkan semua aset keuangan yang sudah diperiksa dalam kualitas kredit yang baik. Pada Desember 2011 dan 2010, tidak ada dari aset keuangan perusahaan yang dilindungi oleh jaminan atau peningkatan kredit lainnya. Pengungkapan dari risiko kredit diawasi oleh syarat kredit yang dipakai, dan diawasi oleh manajemen. Pengungkapan perusahaan yang maksimal terhadap risiko kredit terbatas untuk nilai bawaan atas aset keuangan yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan (atau di dalam detail analisis yang disajikan dalam catatan atas interim laporan keuangan), yang disimpulkan sebagai berikut: i.

ii.

3.

Credit Risk Disclosure of corporate credit risk is limited to the default value of financial assets recognized in the reporting date. Management consider all financial assets that have been examined in good credit quality. In December 2011 and 2010, none of the company's financial assets that are protected by collateral or other credit enhancements. Disclosure of credit risk loans overseen by the terms used, and monitored by management. Disclosure of the company's maximum credit risk is limited to the default value of financial assets shown in the statement of financial position (or in the detailed analysis presented in the notes to the interim financial statements), which are summarized as follows:

Kas dan Setara Kas Risikokredit pada kas dan setara kas dianggap diabaikan,karena pihak rekanan / konterpart adalah bank yang terkemuka. Piutang dagang dan piutang lainnya Porsi yang penting dalam akun ini adalah piutang dagang. Piutang dagang perusahaan dipusatkan hanya pada beberapa pelanggan. Berdasarkan informasi historis, manajemen menentukan bahwa piutang dagang dari pelanggan biasanya dibayar secara kredit dan oleh karena itu, kualitas kredit dari piutang akan menjadi baik.

i.

ii.

Risiko Likuiditas

3.

Risiko likuiditas adalah risiko yang datang dari perusahaan yang tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban. Perusahaan mengatur likuiditas yang dibutuhkan dengan cara memantau jadwal pembayaran dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kas masuk dan kas keluar yang diramalkan dari hari ke hari. Perusahaan menggunakan analisis maturity untuk mengatur likuiditas, sebagai contoh, ketika rekan harus memilih kapan waktu pembayaran, kewajiban tersebut sudah terhitung berdasarkan tanggal terdekat dimana tanggal tersebut dapat digunakan sebagai tanggal pembayaran.

Cash and Cash Equivalents The credit risk on cash and cash equivalents is considered negligible, since the partners / konterpart is a leading bank. Accounts receivable and other receivables Important portion in this account is accounts receivable. Accounts receivable focused on just a few customers. Based on historical information, management determined that accounts receivable from customers are usually paid on credit and therefore, the credit quality of the receivables will be good.

Liquidity Risk Liquidity risk is the risk that comes from companies that are not able to meet the obligations. Company manage liquidity needed by monitoring scheduled payments of short-term liabilities and long-term in accordance with the cash in and cash out a predictable from day to day. The Company uses maturity analysis to manage liquidity, for example, when colleagues must choose when to pay, the obligation has been calculated based on the date nearest to where the date can be used as the date of payment.

119






Risiko Likuiditas (Lanjutan)

3.

Per Desember 2012, 2011 dan 2010, Kewajiban keuangan perusahaan memiliki batas waktu yang di sajikan sebagai berikut:

Liquidity Risk (Continued) As of December 2012, 2011 and 2010, the financial liabilities of company has a time limit that is presented as follows:

Lancar/ Current 6 sampai 12 Kurang dari/ Less than 6 to 12 6 bulan/ month Bulan/ Month Rp Rp 31 Desember 2012 Utang dagang dan lainnya/ Account Receivable and others Pinjaman/ Loan Total

31 Desember 2011 Utang dagang dan lainnya/ Account Receivable and others Pinjaman/ Loan Total

31 Desember 2010 Utang dagang dan lainnya/ Account Receivable and others Pinjaman/ Loan Total

165.277.043.953 53.384.377.525

2.747.479 188.080.000.000

218.661.421.478

188.082.747.479

Tidak Lancar/ Non Current 1 sampai 5 Lebih dari/ 1 to 5 More than Tahun/ year 5 tahun/ year Rp Rp

-

-

122.313.112.715 9.141.696.139

45.508.315.446 118.080.000.000

20.877.215.660 -

22.706.252.559 -

131.454.808.854

163.588.315.446

20.877.215.660

22.706.252.559

90.444.868.308 6.299.999.999

40.023.839.000 -

24.973.917.202 -

15.254.013.829 -

96.744.868.307

40.023.839.000

24.973.917.202

15.254.013.829

120



38. MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN


38. CAPITAL RISK MANAGEMENT

Tujuan perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap meberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Strategi perusahaan selama tahun 2012, 2011, 2010 adalah mempertahankan rasio ROE dan ROI pada kisaran 12%. 39. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2011 DAN 2010

The company objective in managing capital is to safeguard the ability of the company in order to maintain business continuity, so that the entity can not give fixed returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. The company's strategy during the years 2012, 2011, 2010 is to maintain the ratio of ROE and ROI in the range of 12%.

39. RESTATEMENT OF 2011 AND 2010 FINANCIAL REPORT

Pada tahun berjalan, perseroan telah menyajikan kembali laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya berkaitan dengan penerapan pedoman laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.23/MENHUT-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 2012. Pada kebijakan pengakuan dan pengukuran biaya pengolahan hutan dinyatakan bahwa seluruh biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

In the current year, the company has restated the consolidated statements of financial position and consolidated statement of comprehensive income related to previously issued financial statements to the application of the guidelines issued by the Ministry of Forestry of Republic of Indonesia and the Indonesian Ministry of Forestry Regulation No.. P.23/MENHUT-II/2012 dated June 11, 2012 which was enacted on June 12, 2012. In recognition and measurement policies forest processing fee is stated that all the planting and maintenance costs are recognized as an expense in the period incurred.

Sehubungan dengan itu, semua periode pelaporan sebelumnya telah disajikan kembali untuk menunjukan bahwa semua nilai aset tanaman telah dibiayakan dan pengaruhnya terhadap akun – akun yang terkait sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” perubahannya diterapkan secara retrospektif dan jumlah komparatif lainnya telah disajikan kembali.

Accordingly, all previous reporting periods have been restated to show that all the plants assets have been expensed and the effect on the accounts associated accordance with PSAK 25 (Revised 2009), "Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors" changes applied retrospectively and the other comparative amounts have been restated.

Tabel dibawah ini menunjukan pengaruh dari penyajian kembali

The table below shows the effect of the restatement

121




39. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2011 DAN 2010 (Lanjutan) Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement Rp 2011 LAPORAN POSISI KEUANGAN Aset Tanaman Aset Tidak Lancar Lainnya: Aset PT KIFC Ekuitas

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Beban Pokok Penjualan Laba Bersih Tahun Berjalan 2010 LAPORAN POSISI KEUANGAN Aset Tanaman Aset Tidak Lancar Lainnya: Aset PT KIFC Ekuitas

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Beban Pokok Penjualan Laba Bersih Tahun Berjalan

39. RESTATEMENT OF 2011 AND 2010 FINANCIAL REPORT (Continued)

Koreksi/ Correction Rp

Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement Rp

377.629.723.300

(377.629.723.300)

-

2.023.154.850.389

16.535.552.591 (361.094.170.709)

16.535.552.591 1.662.060.679.680

2011 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION Plant assets Other Non-Current Assets: Asset PT KIFC Equity

2.268.915.222.358 149.762.903.334

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME Cost of Good sold Net Income

(2.027.527.061.447) 391.151.064.245

241.388.160.911 (241.388.160.911)

125.478.499.397

(125.478.499.397)

-

1.638.934.489.711

5.772.489.599 (119.706.009.798)

5.772.489.599 1.519.228.479.913

(1.929.471.631.503)

119.706.009.798

(2.049.177.641.301)

275.750.753.806

119.706.009.798

156.044.744.008

40 REKLASIFIKASI AKUN

2010 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION Plant assets Other Non-Current Assets: Asset PT KIFC Equity

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME Cost of Good sold Net Income

40. RECLASSIFICATION

Beberapa penilaian atas laporan keuangan tahun 2011 dilakukan reklasifikasi untuk penyesuaian dengan penyajian laporan keuangan tahun 2012.

Some assessment made of 2011 financial statements reclassification adjustments for the presentation of financial statements in 2012.

122



40 REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan) Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp 2011 LAPORAN POSISI KEUANGAN Piutang Usaha: Piutang usaha dalam rangka RUPHR Uang Muka Utang Usaha: KAP Hendrawinata LAPI ITB Rajiman, Bilitea dan Partner Liabilitas Lancar Lainnya: KAP Hendrawinata LAPI ITB Rajiman, Bilitea dan Partner


40. RECLASSIFICATION (Continued) Reklasifikasi/ Reclassification Rp

Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp

24.464.626.229 43.872.984.187

9.021.781.369 (9.021.781.369)

33.486.407.598 34.851.202.818

770.000.000 664.950.000

(770.000.000) (664.950.000)

-

840.000.000

(840.000.000)

-

-

770.000.000 664.950.000

770.000.000 664.950.000

-

840.000.000

840.000.000

2011 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION Accounts Receivable: Accounts receivable in order of RUPHR Advance payment Accounts Payable: KAP Hendrawinata LAPI ITB Rajiman, Bilitea and Partner Other Current Liability: KAP Hendrawinata LAPI ITB Rajiman, Bilitea and Partner

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Beban Pokok Penjualan: Hasil Hutan Ekstraktif: Biaya produksi lainnya:

Cost of Goods Sales: Extractive Forest Products: Other production costs:

Biaya pegawai Biaya kesejahteraan umum Biaya kesejahteraan pegawai Biaya penyusutan Biaya pendidikan Biaya penyuluhan Biaya penyuluhan lainnya Biaya Penelitian dan Pengembangan Biaya visualisasi Biaya monitoring&evaluasi Pendapatan beda kurs Beban beda kurs

344.158.775.263 -

(344.158.775.263) 242.500.358.058

242.500.358.058

-

27.691.972.566

27.691.972.566

Cost of public welfare

-

6.098.384.376 48.092.260.461 11.334.664.006 5.256.759.202

6.098.384.376 48.092.260.461 11.334.664.006 5.256.759.202

-

1.042.782.168

1.042.782.168

Employee welfare cost Depreciation expense Cost of education Counseling expense Other counseling expense

-

926.678.400 863.460.791

926.678.400 863.460.791

Research and Development Costs Cost of visualization

13.414.126.930 (6.971.919.304)

351.455.235 (6.971.919.304) 6.971.919.304

351.455.235 6.442.207.626 -

Monitoring and evaluation Costs Different currency income Different currency loss

123


Employee costs



40 REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

40. RECLASSIFICATION (Continued)

Beberapa penilaian atas laporan keuangan tahun 2010 dilakukan reklasifikasi untuk penyesuaian dengan penyajian laporan keuangan tahun 2012. Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp 2010 LAPORAN POSISI KEUANGAN Piutang Usaha: Piutang usaha dalam rangka RUPHR Uang Muka

Some assessment made of 2010 financial statements reclassification adjustments for the presentation of financial statements in 2012.

Reklasifikasi/ Reclassification Rp

52.564.911.769 14.602.917.348

9.021.781.369 (9.021.781.369)

Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp

43.543.130.400 23.624.698.717

2010 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION Accounts Receivable: Accounts receivable in order of RUPHR Advance payment

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Beban Pokok Penjualan: Hasil Hutan Ekstraktif: Biaya produksi lainnya: Biaya pegawai

311.117.772.523 -

(311.117.772.523) 263.452.985.397

263.452.985.397

Biaya kesejahteraan umum

Cost of Goods Sales: Extractive Forest Products: Other production costs: Employee costs Cost of public welfare

-

22.726.937.212

22.726.937.212

Biaya kesejahteraan pegawai Biaya pendidikan Biaya penyuluhan Biaya penyuluhan lainnya Biaya Penelitian dan Pengembangan Biaya visualisasi Pendapatan beda kurs Beban beda kurs

Employee welfare costs -

6.780.025.931 9.185.199.115 7.041.132.469

6.780.025.931 9.185.199.115 7.041.132.469

-

35.613.203

35.613.203

9.172.449.701 (5.201.795.052)

1.486.668.476 409.210.720 (5.201.795.052) 5.201.795.052

41. OTORISASI ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.486.668.476 409.210.720 3.970.654.649 -

Cost of education Counseling expense Other counseling expense Research and Development Costs Cost of visualization Different currency income Different currency loss

41. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENT

Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 akan selesai disiapkan dan disetujui oleh Direktur Utama pada tanggal 11 Maret 2013.

Interim Financial Statements for the year ended December 31, 2012 will be completly prepared and approved by the President on March 11, 2013.

124




125


PEMANTAPAN PROSES BISNIS MENUJU PERHUTANI EKSELEN CONSOLIDATION BUSINESS PROCESS TOWARDS EXCELLENT PERHUTANI

Recommend Documents