PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI PASCA GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI PASCA GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI (Studi Kasus Pada Pelaksanaaan Credit Union BSP Makmur Ratana di Kuta Geulumpang Kec. Samudra Gedong kabupaten Aceh Utara )

TESIS OLEH :

Mauludi NIM 047024008/SP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 1 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfatan modal sosial dalam rekonstruksi sosial ekonomi melalui Credit Union bagi korban bencana tsunami. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanan Credit Union BSP Makmur Ratana yang beroperasi pada wilayah kampung Geulupang. Tipe penelitian ini adalah deskriptif .Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kuta Geulumpang Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah mengingat bahwa Kuta Geulumpang Kecamatan Samudra Gedung Kabupaten Aceh Utara yang merupakan salah satu wilayah yang terkena bencana Tsunami yang sedang dalam tahap rekonstruksi. Untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi untuk kebutuhan penelitian ini dipergunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan teknik, interview, observasi dan studi dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan rekayasa modal sosial dalam membentuk lembaga keuangan swadaya masyarakat (Credit Union) dimana pembentukan Credit Union telah berhasil mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Geulumpang dan juga telah mampu mendongkrak perkembangan dunia usaha masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orang miskin bukan hanya perlu uang saja untuk keluar dari keadaannya yang miskin itu. Yang diperlukan adalah pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan tersebut tersedia oleh.Credit Union bukan hanya berperan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga mendidik dan menyejahterakan anggotanya dalam banyak hal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berperan lebih aktif dalam mengembangkan Credit Union . Seharusnya lebih ditingkatkan lagi peran serta pemerintah dalam mensukseskan Credit Union di Indonesia dalam bentuk: bantuan, motivasi, pendampingan, pembinaan dan pelatihan. Kata kunci : modal social, rekonstruksi social ekonomi

2 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

ABSTRACT

The aim of this research is to acknowledge the profitable sosial capital in reconstruction sosial economic by Credit Union program for victim of Tsunami disaster. The focus of this research is the implementation of program Credit Union BSP makmur Ratana that was operatein Kampung Geulumpang. The type of this research is descriptive. The location of research was doing in Kuta geulumpang. The reason to choose this location by consideration that Kuta Geulumpang, Kecamatan samudera Gedung kabupaten Aceh Utara was the one of the reconstruction area pasca natural disaster (tsunami). The data was collect by , interview, observation (perseption) and documentation study.

The result of this research show the successfully of profitable of sosial capital to build an finance foundation by Credit Union, where the Credit Union support the expand of economic potension of Geulupang people, and other side to grow up the trade and business society. Based on the results of this research it can be concluded that the poor do not just need money to be relieved of their situation. What is needed is both cultivation and guidance. This cultivation and guidance is provided by credit cooperatives. Not only do credit cooperatives play a role as a credit institution, but also educate and enhance the welfare of their members in a variety of ways. Because of this the Indonesian people should be providing encouragement, cultivation and financial aid in order to continue the success of credit cooperatives in Indonesia Key word : Social capital, social economic reconstruction


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan sehingga penulis

dapat

menyelesaiakan

penyususnan

tesis

ini

dengan

judul

“

PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI PASCA GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI (Studi Kasus Pada Pelaksanaaan Credit Union BSP Makmur Ratana di Kuta Geulumpang Kec. Samudra Gedong kabupaten Aceh Utara) Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan keiklasan hati telah banyak memberikan bantuan moril dan materil untuk kelancaran studi dan penulisan tesis ini, yaitu : 1. Bapak Prof.Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, DSAK, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara 2. Ibu Ir. Chairun Nisa, B. Msc, MS., selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Dr. Subhilhar, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara 4. Bapak Drs. Badaruddin, M.Si selaku dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini 5. Bapak Drs. Irfan, M.Si, selaku dosesn Pembimbing II, yang telah memberikan waktu dan pemikiran dalam penyelesaian tesis ini


6. Para pengurus dan staff BSP MAKMUR Ratana yang telah memberikan dukungan dan bantuan guna kelancaran studi ini. 7. Segenap civitas akademika, terutama dosen dan staff sekretariat Sekolah Pasca Sarjana Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif guna kelancaran studi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil dan memberi bantuan langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan atas segala saran dan kritik untuk penyempurnaan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,

Januari 2008

Penulis


DAFTAR ISI HALAMAN

BAB I : PENDAHULUAN ...............................................................................

1

1.1. Latar Belakang Masalah.............................................................

1

1.2. Perumusan Masalah ...................................................................

6

1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................

7

1.3 . Manfaat Penelitian ....................................................................

7

1.3. Kerangka Pemikran ...................................................................

8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Modal Sosial ............................................................................. 11 2.2. Rekonstruksi sosial .....................................................

23

2.3. Pemberdayaan masyarakat ......................................................... 25 2.4. Koperasi Sebagai Penjelmaan Ekonomi Kerakyatan................. 36 2.5. Credit Union............................................................................... 46 BAB III METODE PENELTIAN .................................................................. 50 3.1. Jenis Penelitian ....................................................................... 50 3.2. Defenisi Konsep ...................................................................... 50 3.5. Informan .................................................................................. 51 3.6 Teknik Pengumpulan Data........................................................ 51 3.6 Lokasi Penelitian ...................................................................... 51 3.7. Teknik Analisis Data................................................................ 51


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

...................................................... 53

4.1. Sejarah Desa Kuta Geulumbang ............................................... 53 4.2. Rekayasa Modal Sosial Sebagai Pondasi Pembentukan Credit Union......................... ............................... 59 4.3.Credit Union Sebagai Alternatif Rekonstruksi Sosial Ekonomi Masyarakat ......................................................

67

4.4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Credit Union ............ 75 BAB V PENUTUP KESIMPULAN ............................................................................. 77 SARAN ......................................................................................... 78 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Permasalahan Pasca bencana gempa bumi dan gelombang tsunami telah membawa pada kondisi yang sangat memprihatinkan dengan melihat kerusakan fisik yang sangat parah di propinsi NAD dan Sumatera Utara. Penderitaan masyarakat Aceh yang demikian lama akibat konflik bersenjata yang panjang, ditambah lagi dengan bencana gempa dan tsunami, telah menempatkan mereka pada posisi yang semakin terpuruk. Dengan kata lain pembangunan kembali masyarakat Aceh harus dilakukan dengan membangun (kembali) prakondisi yang diperlukan agar Aceh bangkit. Demikian halnya masyarakat pulau nias Propinsi Sumatera Utara yang mengalami bencana dapat segera memulihkan kondisi sosial ekonominya. Berbagai infrastruktur sosial dan ekonomi, terutama yang berada di wilayah perkotaan mengalami kerusakan berat/hancur. Diperkirakan akibat gempa tersebut 90% masyarakat, terutama di perkotaan mengalami kehilangan mata pencaharian. Pasca gempa, banyak program bantuan masuk ke Aceh, baik yang berasal dari Pemerintah RI maupun dari berbagai negara donor, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, politik, relawan dan pihak lainnya. Bantuan yang diberikan terbagi dalam 2 kategori besar, yaitu yang bersifat darurat dan bersifat membangun kembali (rekonstruksi, rehabilitasi dan pemulihan). Saat ini, bantuan darurat secara umum telah dinyatakan selesai, sedangkan bantuan rekonstruksi, rehabilitasi dan pemulihan masih dalam tahap implementasi.


Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden tanggal 27 Desember 2004 yang menyatakan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara sebagai bencana nasional, dan selanjutnya juga mengeluarkan arahan berupa 12 direktif kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Provinsi NAD untuk melakukan tindakan yang segera dan komprehensif di dalam penanganan tanggap darurat bencana alam tersebut. Sebagai tindak lanjut dari arahan direktif tersebut, telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . Permasalahan di Aceh itu sendiri tidaklah hanya terbatas pada tatanan kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi, namun juga merupakan sintesa antara bencana gempa bumi dan tsunami serta konflik yang berkepanjangan. Permasalahan utama kenapa kemampuan seluruh pakar yang berkecimpung di Aceh dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi seperti tidak kelihatan hasilnya lebih dikarenakan oleh beberapa faktor utama, diantaranya: 1. Rusaknya struktur sosial akibat konflik yang berkepanjangan 2. Rusaknya infrastruktur pemerintahan dan pendidikan 3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah (formal), baik dalam skala lokal maupun skala yang lebih besar. 4. Konflik juga mentransformasikan sebagian besar masyarakat Aceh mejadi masyarakat dengan pola pikir yang cendrung tertutup. (www.kompas.co.id) Setelah selesainya masa emergency, hal yang paling perlu dilaksanakan adalah kegiatan sustainable yang dapat mendukung ekonomi masyarakat pada 9 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

pengembangan ekonomi berdasarkan jenis usahanya. Adapun alasan diadakan program rekonstruksi sosial ekonomi masyarakat adalah berdasar pada sulitnya masyarakat dalam mengembangkan ekonominya karena mayoritas masyarakat banyak yang kehilangan matapencahariannya akibat dari bencana alam gempa bumi dan tsunami. Pola hidup masyarakat saat ini hanyalah bergantung kepada kapasitas alam tanpa memikirkan suatu hal yang baru yang dapat merobah keadaan menjadi lebih baik karena kurangnya pengetahuan mereka. Melihat kondisi masyarakat yang terkena musibah tersebut perlu adanya satu persiapan sosial dan pemanfatan potensi modal sosial yang didasari kepada kemampuan masyarakat untuk dapat menemukan kembali jati dirinya. Adapun hasil yang diinginkan dari pemanfaatan potensi modal sosial tersebut adalah untuk membangun dan memulihkan kondisi yang lama ke kondisi yang baru sehingga terbentuk program pembangunan yang didasari kepada norma-norma dan hubungan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat sehingga orangorang dapat mengkoordinir tindakan untuk

mencapai tujuan. Intinya adalah

kemampuan masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri tujuan-tujuan mereka. Dengan menggali kembali modal sosial tersebut, masyarakat kembali tumbuh kepercayaan dan jati dirinya untuk menata kembali kehidupan dan mengharapkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang turut tertimpa musibah akibat gempa bumi dan gelombang Tsunami tersebut. Dari 22 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang terkena langsung gelombang tsunami tersebut. Untuk pemulihan kondisi hasil dari dampak musibah tersebut di Kabupaten Aceh Utara terutama terhadap kerusakan infrastruktur dan 10 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

sufrastruktur

yang begitu dasyhat, maka perlu di cari solusi alternatif

agar

masyarakat Aceh, khususnya Aceh Utara dapat kembali melangsungkan tatanan kehidupan yang normal seperti sebelum terjadinya musibah tersebut. Modal sosial bisa dikatakan sebagai sumberdaya sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai sumberdaya tentunya modal sosial ini memberikan kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Putnam (1993) menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat Madani (civil community). Menurut Fukuyama (1995) justru semakin bertambah bobotnya apabila semakin intensif di daya gunakan modal sosial itu. Putnam (dalam Badaruddin.2002) menyebutkan bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial,seperti kepercayaan (trust),norma-norma (norms) dan jaringan –jaringan (networks) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas bagi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial dapat terwujud di dalam kelompok sosial terkecil (keluarga) hingga kelompok sosial terbesar (negara). Pada hakekatnya semua kelompok masyarakat memiliki sejumlah modal sosial karena modal sosial tercipta dari dinamika budaya masing-masing kelompok (Lister, 2002 : 11 ). Modal sosial merupakan norma-norma dan hubungan-hubungan sosial yang

mengakar

dalam

struktur

masyarakat,sehingga

orang-orang

dapat

mengkoordinir tindakan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mengkoordinir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka . 11 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Sebelum terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami, kehidupan masyarakat Aceh Utara dalam menjalankan aktifitasnya selalu bergotong royong bekerja sama bahu membahu melaksanakan kegiatan saling bergandeng tangan dan

mengedepankan

musyawarah

mufakat,

kepercayaan,jaringan-jaringan

mengikuti pranata-pranata yng sudah ada sejak dulu..” Untuk mengembalikan dan pemulihan kondisi dari dampak gempa bumi dan gelombang tsunami yang telah meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi dan potensi masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Utara .Maka perlu di gali kembali potensi modal sosial yang ada dan pernah ada di NAD khususnya di kabupaten Aceh Utara untuk dapat menata kembali kehidupan dan pembangunan masyarakat itu sendiri sehingga tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Salah satu

alternative tindakan yang diimplementasikan dalam hal

perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah dengan mensosialisasikan program Credit Union dengan mengandalkan pondasi pada modal sosial masyarakat yang ada selama ini. Dimana dengan konsep kredit simpan-pinjam ini diharapkan dapat menjadi penopang pergerakan dan aktivitas kehidupan masyarakat korban bencana. Program tersebut diharapkan dapat membawa masyarakat kepada era perbaikan kualitas hidup dan juga

kepada ikatan

solidaritas sosial untuk bersama-sama mengembangkan kesejahteraan bersama dimana konsep koperasi kredit merupakan milik dan tanggung jawab bersama para anggota untuk memupuk semangat solidaritas dan sikap saling tolong menolong .


1.2. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemanfaaatan modal sosial dalam rekonstruksi sosial ekonomi melalui Credit Union bagi korban bencana tsunami? 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk

mengetahui

bagaimana

pemanfaatan

modal

sosial

dalam

rekonstruksi sosial ekonomi melalui Credit Union bagi korban bencana tsunami di Kuta Geulumpang 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemanfaatan modal sosial dalam rekonstruksi sosial ekonomi melalui Credit Union bagi korban bencana tsunami di Kuta Geulumpang. 1.3.2. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan di Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara 2. Bagi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah 13 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

KERANGKA BERPIKIR

Kepercayaan

Modal sosial

Jaringan sosial

Rekayasa modal sosial

Rekonstruksi sosial ekonomi melalui

Credit union

Pranata sosial

Kerangka pemikiran diatas merupakan gambaran sebuah kondisi pemanfaaatan modal sosial dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh pasca bencana tsunami. Proses ini dimulai dari pemetaan sumber-sumber modal sosial yang terdiri dari nilai-nilai kepercayaan, jaringan sosial dan pranata sosial yang ada pada masyarakat setempat. Sumber-sumber modal tersebut 14 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat

kemudian akan dijadikan fondasi perbaikan kondisi ekonomi masyarakkat melalui usaha swadaya masyarakat itu sendiri dengan menggunakan media yang disebut dengan Credit Union. Credit Union ini merupakan sebuah pilihan strategi rekonstruksi sosial ekonomi masyarakat yang mengandalkan kepada swdaya masyarakat tersebut untuk keluar dari keterpurukan yang ada. Melalui Credit Union ini diharapkan tercipta perbaikan-perbaikan tatanan kehidupan sosial terutama ekonomi masyarakat karena pada dasarnya kekuatan dan keberhasilan Credit Union ini terletak pada masyarakat itu sendiri.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Modal sosial Konsep modal sosial (sosial capital) diperkenalkan Robert Putnam (1993) sewaktu meneliti Italia pada 1985. Masyarakatnya, terutama di Italia Utara, memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi karena tiap indvidu punya minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antar masyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara itu, Putnam prihatin atas kecenderungan runtuhnya jalinan sosial masyarakat Amerika. Adanya televisi memberikan kontribusi bagi terciptanya "couch potato syndrome". Kebiasaan orang Amerika "nongkrong" di depan layar televisi berjam-jam sebagai cerminan hidup yang sangat individualistik. Menurut Putnam (1993), modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Schaft dan Brown (2002) mengatakan bahwa modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah. Pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga


masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.

Dalam rumusan Robert D. Putnam (1993), modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang terkoordinasi dan kooperatif itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut.

Modal sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi horisontal ini umpamanya berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi pada komunitas Cina perantauan (overseas Chinese) melalui apa yang disebut dengan network capitalism. Organisasi informal Cina perantauan di Asia Tenggara, misalnya di Singapura dan Malaysia, mendorong pada kemampuan kompetitif mereka dalam kegiatan bisnis. Keunggulan bersaing tersebut bukan hanya karena mereka memiliki bakat kewiraswastaan, tapi juga berasal dari perkumpulan dan lembaga dagangnya. Pendirian perkumpulan satu dialek bahasa dan jaringan keluarganya, siang hwee (kamar dagang), memungkinkan mereka bisa saling membantu dan mempercayai satu sama lain dalam transaksi ekonomi modern tanpa harus melalui lembaga ekonomi formal yang birokratis.

Putnam juga mengajukan contoh mengenai kuatnya modal sosial masyarakat Italia Utara yang sejak berabad-abad lalu memiliki jaringan horisontal 17 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

di antara kelompok-kelompok masyarakatnya, yang mengembangkan budaya politik yang menekankan pada otonomi, kerja sama, toleransi, dan penghormatan pada hukum, sehingga memungkinkan berkembangnya demokrasi partisipatif dan ketertiban. Sebaliknya, organisasi sosial di Italia Selatan sangat hierarkhis, dengan dominasi dan hegemoni kelompok elite, budaya politiknya berpola atasanbawahan (clientelistic) dan otoriter, yang dilambangkan dengan penguasaan mafia yang mencolok.

Masyarakat Italia Selatan mengembangkan hubungan sosial yang vertikal, memiliki ketergantungan yang luas pada keluarga, dan kepercayaan sosial pada nonkeluarga yang rendah, karena lembaga-lembaga publik yang ada tidak dapat diandalkan untuk terciptanya rasa keamanan dan perlindungan. Juga ada kecurigaan meluas pada negara dan otoritas yang lebih tinggi. Di sini jaringan sosial vertikal mencakup hubungan-hubungan asimetri dan eksploitasi, yang mendorong pada munculnya ketimpangan sosial-ekonomi dan tindak kekerasan.

James S. Coleman (1990) melihat modal sosial dari sisi fungsinya. Dia menunjukkan bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup cenderung lebih efektif daripada yang terbuka. Jaringan komunitas yang dikembangkan kelompok-kelompok perantau di berbagai daerah lazimnya dibuat eksklusif, yang keanggotaannya didasari relasi kekerabatan dan kesamaan daerah, bahasa, etnis, dan agama, dan mungkin karena ketertutupannya itulah mereka bisa survive dan bisa menguasai jaringan perdagangan komoditas dan keterampilan tertentu di daerah perantauan.


Kiranya cukup penting untuk mengetengahkan konsep modal sosial yang diajukan

Francis

Fukuyama

(1999),

yang

tulisan-tulisannya

dianggap

kontroversial, tetapi populer, yang menekankan bahwa modal sosial memiliki kontribusi cukup besar atas terbentuk dan berkembangnya ketertiban dan dinamika ekonomi. Dalam konsepsi Fukuyama, modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka.

Apabila

anggota

kelompok

mengharapkan

anggota-anggotanya

berperilaku jujur dan terpercaya, mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. dalam konteks ini, berarti modal sosial bukan hukum atau aturan formal, tetapi norma informal yang mempromosikan perilaku konsesual dan kerja sama yang juga di dalamnya terkandung kejujuran, pemenuhan tugas dan tanggung jawab, saling mengendalikan, dan kesediaan untuk saling menolong.

Keluarga, dilihat Fukuyama, merupakan sumber penting bagi modal sosial. Sebagai contoh, betapa pun rendah opini orang tua Amerika atas anak-anak mereka yang berusia belasan tahun, jauh lebih mungkin di antara mereka saling mempercayai dan bekerja sama ketimbang dengan orang asing. Inilah alasan mengapa sebenarnya seluruh kegiatan bisnis dimulai dari keluarga. Di Cina dan Amerika Latin, keluarga sangat kuat dan kohesif, tetapi ia sangat sulit untuk memercayai orang asing, sehingga tingkat kejujuran dan kerja sama dalam kehidupan publik jauh lebih rendah dan ini mendorong pada terjadinya nepotisme dan korupsi pada lembaga-lembaga publik. Reformasi agama Protestan menjadi 19 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

bermakna bukanlah karena ia mendorong kejujuran, kesediaan saling menolong, dan kepedulian di antara para wiraswastawannya, tetapi kebajikan-kebajikan itu dipraktikkan secara luas di luar keluarga, terutama pada lembaga-lembaga publik.

Fukuyama (1999) menyebutkan, bahwa modal sosial menunjuk pada seperangkat sumber daya yang melekat dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial anak. Kerja sama dalam keluarga itu dimungkinkan karena adanya fakta biologis yang kodrati dan itu tidak hanya memperlancar dan memudahkan jenisjenis aktivitas sosial lainnya, seperti menjalankan bisnis. Dalam dunia sekarang ini pun banyak perusahaan besar yang impersonal dan birokratis sebagian besar dijalankan oleh keluarga. Tapi kebergantungan berlebihan atas ikatan kekerabatan itu bisa menimbulkan konsekuensi negatif atas masyarakat luas. Dalam penglihatan Fukuyama, banyak kebudayaan, mulai dari Cina, Eropa Selatan, hingga Amerika Latin yang mempromosikan familisme, yakni peningkatan ikatan kekerabatan, tetapi itu mengakibatkan kewajiban moral atas otoritas publik dalam segala bentuknya menjadi lemah.

Tetapi Fukuyama mengakui, ada modal sosial yang diproduksi dan disosialisasikan institusi publik, yakni melalui sistem pendidikan, yang di sebagian besar negara diberikan oleh negara sebagai kekayaan publik. Sekolahsekolah

biasanya

tidak

hanya

mengajarkan

berbagai

pengetahuan

dan

keterampilan, juga memasyarakatkan para pelajar ke dalam kebiasaan-kebiasaan budaya tertentu yang dirancang untuk membuat mereka menjadi warga negara yang baik. 20 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Namun demikian, banyak juga, menurut Fukuyama, pemerintah yang cakap dalam menghancurkan modal sosial. Umpamanya, bagaimana negara telah gagal memberikan dan melindungi hak-hak keamanan dan kepemilikan yang stabil kepada publik, sehingga mengakibatkan para warga negara tidak percaya bukan hanya pada pemerintah tapi juga saling tidak percaya di antara mereka sendiri dan menjadi sangat sulit untuk diasosiasikan. Pertumbuhan negara-negara kesejahteraan modern di Eropa Barat, sentralisasi fungsi-fungsinya, dan turut campurnya pada hampir seluruh perjalanan kehidupan warga negaranya cenderung melemahkan sosiabilitas spontan.

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan. Konsep modal sosial (sosial capital) pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul The Rural School Community Centre tahun 1916 mengatakan modal sosial, bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat; saling simpati serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial (Syabra, 2003). 21 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "The Forms of Capital" tahun 1986 (Syabra, 2003) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggapsebagai nonekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Bourdieu (Syabra, 2003) menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan. Modal ekonomi, menurut Bourdieu memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaan. Misalnya sekalipun diperoleh melalui perguruan tinggi yang sama dan dalam jangka waktu pendidikan yang sama, masing-masing gelar kesarjanaan dengan bidang keahlian yang berbeda memiliki "nilai jual ekonomi" yang berbeda. Bahkan gelar kesarjanaan dalam bidang sama tetapi diperoleh dari perguruan tinggi yang berbeda akan mengandung nilai ekonomi yang berbeda. Seorang tamatan perguruan tinggi yang 22 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah nilai akreditasinya (Todaro & Smith, 2003). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial (sosial capital) merupakan fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan kegiatan ekonomi dan sosial dimasa lalu dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan dan jika digunakan secara tepat mampu memperkuat efektifitas pembangunan (Suharto dan Yuliani, 2005). Tjondronegoro (2005) menjelaskan bahwa modal sosial dapat menjadi unsur

pendukung

keberhasilan

pembangunan,

termasuk

pula

dinamika

pembangunan pedesaan dan pertanian di Indonesia. Seperti dicontohkan oleh Tjondronegoro tentang bentuk-bentuk jaringan daerah pedesaan dan perkotaan seperti gotong royong, kelompok arisan maupun pengajian dapat disebut sebagai modal sosial. Sehingga dalam menjalankan program pembangunan, khususnya pertanian dan pedesaan bentuk-bentuk modal sosial tersebut sebaiknya di perhatikan dan dimanfaatkan. Brehm dan Rahn (Bahtiar,1997) menjelaskan bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Definisi lain dikemukakan oleh Pennar (Bahtiar,1997) bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang mempengaruhi perilaku individual yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Prusak (2001) menjelaskan bahwa modal sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian dan 23 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Modal sosial mulai berkembang dan banyak menyita waktu para ilmuwan sosial setelah manusia sadar bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi yang berbentuk material semata tetapi juga ada modal dalam bentuk immaterial. Modal immaterial ini oleh banyak ilmuwan disebut sebagai modal sosial. Modal sosial bisa melekat pada individu manusia dan juga bias merupakan hasil interaksi sosial dalam bentuk jaringan sosial (Alder & Seok, 2002). Oleh karena itu mengenai pengertian atau definisi modal sosial sangat beragam tetapi tidak lepas dari dua obyek penekanan, pertama penekanan pada karakteristik yang melekat pada individu (misalnya, norma-norma, saling percaya, saling pengertian , kepedulian, dll) dan kedua penekanan pada jaringan hubungan sosial (misalnya adanya kerjasama, pertukaran informasi, dll) Bourdieu (Winter, 2000) menjelaskan bahwa modal sosial (sosial capital) merupakan wujud nyata dari suatu institusi kelompok yang merupakan jaringan koneksi yang bersifat dinamis dan bukan alami. Oleh karena itu modal sosial dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dan jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam hubungan antar keluarga, tetangga, teman kerja, maupun masyarakat dalam arti luas. Modal sosial merupakan kumpulan sumberdaya yang dimiliki setiap anggota dalam suatu kelompok yang digunakan secara bersama-sama. Grootaert dan Basteler (2001) mengungkapkan ada tiga manfaat modal sosial (sosial capital), yaitu: (1) partisipasi individu dan jaringan kerja sosial akan 24 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

meningkatkan ketersediaan informasi dengan biaya rendah; (2) partisipasi dan jaringan kerja lokal serta sikap saling percaya akan membuat kelompok lebih mudah untuk mencapai keputusan bersama dan mengimplementasikan dalam kegiatan bersama; dan (3) memperbaiki jaringan kerja dan sikap mengurangi perilaku tidak baik dari anggota. Jika disimak, titik simpul kekuatan modal sosial (sosial capital) itu bertumpu pada dua hal: jaringan dan sumber daya. Itulah yang dapat dibaca dalam karya-karya para pemikir seperti Pierre Bourdieu, Robert Putnam, James Coleman, Fukuyama, dan lain-lain. Mereka mengenalkan konsep modal sosial itu merujuk dua komponen penting yaitu: (1) jaringan sosial yang beroperasi di masyarakat yang memberi manfaat mutualistik bagi para warganya; dan (2) berbagai jenis sumber daya yang tersedia di masyarakat bersangkutan yang dapat didayagunakan bagi kepentingan publik.

2.1.1. Saling Percaya ( Trust) Sikap saling percaya (trust) sebagai salah satu elemen dari modal sosial adalah merupakan sikap salah satu dasar bagi lahirnya sikap saling percaya yang terbangun antar beberapa golongan komunitas dan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial (networks) yang akhirnya di mapankan dalam wujud pranata (institution) saling percaya meliputi adanya kejujuran (honesty ) kewajaran (fainerss), sikap egaliter (egali-tarianism), toleransi (tolerance) dan kemurahan hati (generosity). Salah satu elemen-elemen pokok modal sosial tersebut bukanlah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, melainkan harus dikreasikan dan di transmisikan melalui mekanisme-mekanisme

sosial budaya

didalam sebuah unit sosial seperti


keluarga, komunitas, asosiasi suka rela, negara, dan sebagainya. Menurut Pretty dan Ward (1999 ),sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerja sama, yang oleh Putnam di Italia, ia menemukan bahwa para warga negara di negara bagian Emilia- Romagna dan Tuscany misalnya, memiliki banyak organisasi-organisasi komonitas yang aktif, dan mereka ditautkan oleh isu-isu publik, bukan melalui pola patronasme. Mereka percaya satu sama lain untuk berlaku fair dan mematuhi hukum.para pimpinan di dalam komunitaskomunitas ini relatif jujur dan komit terhadap kesetaraan, jaringan-jaringan sosial dan politik di organisasi secara horizontal, bukan hiraikal. Komunitas seperti ini menurut Putnam menilai penting solidaritas, partisipasi warga ( civic participation ) dan intergas; dan dalam komunitas seperti ini demokrasi berjalan (democracy work ). Sikap saling percaya itu terbangun karena adanya dua unsur yang saling terkait yaitu norma-norma resiproritas (norms of reciprocity) dan jaringan keterlibatan keluarga (networks of civic engagement ). Francois (2003) memandang trust sebagai komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada masyarakat yang akan membentuk rekayasa modal sosial. Qionhong Fu (2004) merujuk ke beberapa pendapat para sosiolog, membagi tiga tingkatan trust yaitu : 1. Tingkatan individual, merupakan kekayaan individu 2. Hubungan sosial, merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan kelompok 3. Sistem sosial, merupakan nilai publik yang perkembangnnya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada. 26 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dari mana sumber trust tersebut ? banyak peneliti merujuk ke jaringan sebagai sumber penting tumbuh dan hilangnya trust. Nahapit dan ghosal (1998) menyatakan bahwa pada tingkat individual, trust berasal dari adanya nilai –nilai yang bersumber dari kepercayaan agama yang dianut, kompetensi seseorang dan keterbukaan yang telah menjadi norma di masyarakat. Pada tingkatan komunitas, sumber trust berasal dari norma sosial yang memang melekat pada stuktur sosial setempat ( dalam Coleman, 1998). Fukuyama yang mengkaji bidang ekonomi menyebutkan bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan (trust) merupakan dimensi budaya dari kehidupan ekonomi yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Hilangnya sikap saling percaya antar warga masyarakat, maupun antar warga dengan pemerintah, merupakan contoh hilangnya potensi modal sosial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Badaruddin (2005) tentang potensi modal sosial dalam komunitas nelayan menemukan adanya beberapa potensi modal sosial, yaitu : patron-klien, koperasi, serikat tolong menolong, arisan. Dalam keempat potensi modal sosial yang ditemukannya tersebut diketahui bahwa kepercayaan (trust) adalah unsur utama yang membentuk potensi-potensi tersebut. Menurut Badaruddin adanya sikap saling percaya dalam komunitas nelayan merupakan faktor pendorong bagi munculnya keinginan adanya suatu bentuk jaringan sosial yang dimapankan dalam wujud pranata sosial, dan pranata sosial itu dikenal dengan patron-klien. Begitu juga dengan koperasi, serikat tolong menolong , dan arisan, semuanya dapat terjadi karena adanya kepercayaan dalam komunitas nelayan, yang kemudian melembaga menjadi pranata sosial resmi yang dimiliki masyarakat. Kepercayaan inilah yang 27 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

menjadi faktor utama dalam modal sosial, dimana kepercayaan dapat menjadi perekat bagi kerjasama dalam masyarakat. Fukuyama ( 2002 ) berpendapat bahwa kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Ada tiga jenis perilaku dalam komunitas yang mendukung kepercayaan ini, yaitu perilaku normal, jujur dan kooperatif. Perilaku norma yaitu perilaku yang sesuai asas dan norma-norma yang dianut bersama, jika dalam komunitas terdapat perilaku deviant (menyimpang) dari beberapa anggotanya maka akan sulit mendapatkan adanya kejujuran dan sifat kooperatif. Adanya jaminan tentang kejujuran dalam komunitas dapat memperkuat rasa solidaritas dan sifat kooperatif dalam komunitas. Kepercayaan timbal balik hanya muncul di dalam sebuah konteks sosial, kata fukuyama. Kepercayaan sosial, termasuk kejujuran, keteladanan, kerjasama, dan rasa tanggup jawab terhadap orang lain sangat penting untuk menumbuhkan kebajikan-kebajikan individual. Hal itulah yang menjadi argumen sentral dari Max Weber tentang etika protestan yang menunjukan bahwa kaum puritan memperoleh kekayaan material sebagai hasil dari kepercayaan religiusnya, dan telah mengembangkan kebajikan-kebajikan tertentu seperti kejujuran dan sikap hemat yang sangat membantu bagi akumulasi modal. Dalam bukunya Trust, Fukuyama mencoba membedah karakteristik ekonomi beberapa negara berdasarkan unsur-unsur budaya negara bersangkutan ( modal sosial dan kepercayaan yang dianut ). Ia sampai pada kesimpulan bahwa ada dua jenis kepercayaan yang ada dalam struktur masyarakat, yaitu high trust 28 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

community dan low trust community. High trust commmunity adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam komunitasnya. Tingkat kepercayaan yang tinggi tersebut dilihatnya dari apa yang disebutnya sosiabilitas spontan. 2.1.2. Jaringan Sosial ( networks) Aspek vital dari modal sosial adalah keterkaitan ( Connectedness ), jaringan ( networks ) dan kelompok ( groups ). Keterkaitan terwujud didalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih tinggi. Adanya jaringan hubungan antar individu, norma-norma dan kepercayaan, sebagai bagian dari modal sosial memberikan manfaat dalam konteks terbentuknya kerjasama kolektif dalam menghadapi dan memecahkan persoalan bersama komunitas masyarakat kecil secara kolektif yang akan memperkuat posisi tawar mereka terhadap kekuatan-kekuatan struktural, seperti pasar dan nelayan pemilik yang senantiasa berupaya mengeksploitasikan mereka melalui penentuan harga secara sepihak dan system bagi hasil yang

tidak setara dan adil. Tentang

keterkaitan ini berikut akan dikutip pendapat dari penelitian terdahulu oleh Zulkifli Lubis ( 2001) : Keterkaitan antar individu di dalam kelompok memilki tiga elemen penting yang paling relevan, yaitu : (i) hubungan yang bersifat lokal ( local connection ), berupa ikatan yang kuat antara individu-individu di dalam kelompok – kelompok lokal dan komunitas; (ii) hubungan lokal – lokal ( local – local connection ), berupa hubungan hosrisontal antar grup di dalam satu komunitas atau antar komunitas yang kadangkala menjadi flatform bagi struktur – struktur institusional yang lebih baru pada tingkat yang lebih tinggi; (iii) hubungan lokal-luar (local – external connections) berupa hubungan vertikal antara kelompok – kelompok lokal dan agensi atau organisasi dari luar, biasanya hubungan bersifat satu arah atau dua arah.


Adanya sikap saling percaya yang terbangun antar beberapa golongan komunitas nelayan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial (networks). Adanya saling percaya diantara beberapa golongan komunitas nelayan tersebut membuat mereka mampu membentuk jaringan sosial. Jaringan sosial tersebut terbentuk antar golongan nelayan yang berperan sebagai ”klien”. Jaringan sosial juga terbentuk antar sesama golongan ”klien”. Menurut Putnam, kerjasama sukarela lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturanaturan yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik (reciprocity), dan jaringan-jaringan antar warga.

Jaringan

sosial

(networks),

yang

meliputi

adanya

partisipasi

(participations), pertukaran timbal balik (reciprocity), solidaritas (solidarity), kerjasama (collaboration/cooperation ), dan keadilan (equity). Elemen – elemen pokok modal sosial ini tersebut bukanlah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, melainkan harus dikreasikan dan ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme sosial budaya didalam sebuah unit sosial di dalam sebuah unit soaial seperti keluarga, komunitas, asosiasi sukarela, negara, dan sebagainya. Dalam penelitian Putnam di Italia, ia menemukan bahwa warga negara di negara bagian Emilia-Romagna dan Tuscany misalnya, memiliki banyaknya organisasi organisasi komunitas yang aktif, dan mereka di tautkan oleh isu-isu publik, bukan melalui pola patronasme. Mereka percaya satu sama lain untuk berlaku fair dan mematuhi hukum. Para pemimpin didalam komunitas-komunitas ini relative jujur dan komit terhadap kesetaraan, jaringan- jaringan sosial dan politik diorganisasi secara horisontal, bukan hikarial. Komunitas seperti ini menurut Putnam menilai 30 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

penting solidaritas, partisipasi warga (civic participations) dan integritas; dan dalam komunitas seperti ini demokrasi berjalan ( democracy work). Sikap saling percaya itu terbangun karena adanya dua unsur yang paling terkait yaitu norma – norma resiprositas norms of reciprocity). Salah satu elemen pokok modal sosial adalah adanya jaringan sosial yang meliputi adanya partisipasi. Solidaritas adalah faktor utama dalam merekatkan hubungan sosial dalam sebuah komunitas. Karena rasa solidaritaslah masyarakat bisa menyatukan resepsinya tentang hal yang ingin mereka perjuangkan. Salah satu unsur dalam jaringan sosial adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Hampir pada semua kelompok manusia dapat ditemui adanya pola-pola kerjasama. Kerjasama timbul karena individu memiliki orientasi terhadap kelompoknya atau terhadap kelompok lain. Charles H Cooley ( Dalam Soekanto, 1997) menggambarkan kerjasama sebagai : Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan – kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

2.1.3. Pranata Sosial Pranata sosial merupakan salah satu merupakan elemen penting dari modal sosial selain dari kepercayaan dan jaringan sosial. Pranata (institutions), yang meliputi nilai-nilai yang di miliki bersama (shared value), norma-norma dan sanksi-sanksi (norms and sanctions), dan aturan-aturan. (Soekanto, 1997 : 7).


Pranata atau lembaga adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi. Pranata muncul di sebabkan adanya keperluan dan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dan lembaga ini muncul dengan norma-norma masingmasing. Di dalam pranata, masayarakat dapat berinteraksi satu sama lain tetapi sudah di ikat oleh aturan-aturan yang telah di sepakati bersama. Jika tidak ada aturan-aturan dan pola-pola yang resmi maka belum di sebut sebagai pranata sosial, karena hal itu masih merupakan interaksi sosial biasa. Pranata sosial ini sangat bermacam-macam ragam bentuknya, mulai dari yang tradisional (masyarakat adat) sampai pada pranata yang modern (partai politik, koperasi, perusahaan dan perguruan tinggi). Menurut Koentjaraningrat (1990) ada delapan tipe dari pranata sosial, yaitu : 1. Pranata yang berfungsi memenuhi

keperluan manusia untuk mata

pencaharian hidupnya 2.

Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kkerabatan,yang sering di sebut Domestic institution.

3. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan pendidikan. 4. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia

atau

sering disebut scientific institution. 5. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan untuk menghayatkan rasa keindahan. 6. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia.


7. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berbakti kepada Tuhan . 8. Pranata yang berfungsi untuk keperluan manusia untuk mengatur keseimbangan kekuasaan dalam masyrakat. Di dalam suatu pranata supaya dapat tercipta kerjasama, maka harus ada norma-norma yang mengatur . Norma-norma yang ada pada sebuah pranata dapat terbentuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Norma-norma yang ada pada masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada yang lemah dan ada yang kuat ikatannya.

2.2. Rekontruksi Sosial Ekonomi Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa rekonstruksi adalah perumusan kebijakan, dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan baik di tingkat pemerintahan

maupun

masyarakat

dengan

sarana

utama

tumbuh

berkembangnya kegiatan perekonomian,sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Rekontruksi dan rehabilitasi Aceh tengah berjalan, sekalipun oleh sebahagiaan melihatnya agak lambat.Dua tahun lebih pasca musibah tsunami tidak terasa bagi kita,namun sangat dirasakan oleh sebahagiaan masyarakat yang 33 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

hidupnya masih terkatung-katung,baik di pengungsian, tenda-tenda darurat ,bahkan yang masih berada di di areal hutan. Dari fenomena tersebut rekontruksi sosial Aceh membutuhkan keteladanan dan keikhalasan,itulah kunci dan kiat membangun kembali peradaban-peradaban yang hilang selama ini. Keteladanan yang di maksud disini adalah rekontruksi sosial masyarakat Aceh mensyaratkan kesatuan pandangan dan pola pikir yang jelas dan terarah.Rekontruksi sosial masyarakat Aceh adalah kerja besar secara mental dan fisik. Kesulitan hidup di era-era yang lalu untuk sekian dekade telah membuahkan kekerasan struktural yang berbahaya dan penghancuran peradaban yang di dalamnya termasuk hilangnya kekuatan yang ada sejak dulu yaitu modal sosial di dalam kehidupan masyarakat. Rekontruksi sosial membutuhkan komitmen juang yang di landasi pemikiran yang cerdas bahwa rekontruksi sosial masyarakat

Aceh

harus

bangkit

dari

keterpurukan.Rekontruksi

sosial

membutuhkan keteladanan karena keikut sertaan masyarakat Aceh membangun kembali jatidirinya tak terlepaskan dari kesadaran yang tinggi yang di barengi dengan tarap apresiasi positif terhadap niat mulia membangun kembali Aceh. Di sadari bahwa keikut sertaan publik Aceh menjadi tolak ukur utama dalam menatap masa depan Aceh yang lebih baik. Kendala pokok rekontruksi sosial di lapangan adalah kendala teknis dan koordinasi.Secara teknis harus diakui bahwa kesulitan signifikan di lapangan adalah dalam mengubah kebiasaan -kebiasaan turun temurun yang pernah ada di dalam kehidupan dan peradaban Aceh sejak dulu.Di sini pentingnya penyatuan langkah yang sistematis membangun jaringan kerja yang baik dengan tetap mengacu kepada adat istiadat

setempat.Kendala signifikan lainnya adalah 34

Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

koordinasi .Keikut sertaan publik dalam membangun Aceh harus diapresiasikan dengan baik.Banyaknya LSM, NGO dan donatur-donatur lainnya yang memberikan perhatian positif terhadap percepatan pembangunan Aceh membawa pengaruh besar dalam pergeseran tatanan kehidupan dan mempengaruhi segi modal sosial yang ada.Dengan demikian langkah koordinasi dilakukan bagaimana masing-masing LSM,NGO dan donatur lainnya serta pemerintahan turut berjuang bersama di dalam percepatan rekontruksi sosial masyarakat Aceh terwujud. Untuk para korban gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut), pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah

setempat menyusun kebijakan-kebijakan serta

menjalankan program-program yang ditujukan untuk pemulihan akses terhadap pelayanan publik dan motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan menggerakkan sel-sel ekonomi dalam skala yang tidak terlalu besar antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM yang dibarengi dengan pembangunan jaringan/ keterkaitan usaha (business linkages/networking) dengan usaha besar. Strategi pembangunan NAD dan Sumatera Utara (pulau Nias) diupayakan menyeluruh (holistic) serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanusiaan, membangun basis kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) setempat. Apapun rencana pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan, harus dapat menjamin penghidupan masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik antara lain jaminan kehidupan ekonomi yang normal dengan tingkat pendapatan yang semakin meningkat, adanya lapangan kerja yang produktif, dan adanya perlindungan sosial yang memadai. 35 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Relasi dan tanggung jawab masing-masing yang berkepentingan terhadap Rekontruksi sosial harus berada dalam langkah-langkah koordinasi yang baik.Di lapangan kondisi ini terasa sulit sekali karena masih terdapatnya keinginan dan langkah beragam dari masing-masing pihak. Alas pikiran ini merupakan bentuk konkrit dari perjuangan bersama membangun kualitas kehidupan masyarakat Aceh yang lebih baik dengan rekontruksi sosial yang baru berdasarkan kaidah-kaidah dan elemen-elemen modal sosial .

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan ( mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya ) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan mayarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai / memperoleh kehidupan yang lebih baik. Payne (1997: 266) mengemukakan lebih jauh inti dari tujuan pemberdayaan dilakukan : “to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising cacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada intinya tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan 36 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri pada masyarakat untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Shardlow (1998:32) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan Shardlow ini, tidak jauh dengan gagasan yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat bertitik berat pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunanyan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum, (Setiana, 2002:8) Dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai objek yang akan diberdayakan, pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi/dorongan 37 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

kepada masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Sebagaimana diutarakan pada urai terdahulu, rakyat berada dalam posisi yang tidak berdaya (powerless). Posisi yang demikian memberi ruang yang lebih besar

terhadap

penyalahgunaan

kekuasaan

yang

berimplikasi

terhadap

pelanggaran hak-hak rakyat. Dengan demikian, rakyat harus diberdayakan sehingga memiliki kekuatan posisi tawar (empowerment of the powerless). Pemberdayaan (empowerment) dalam studi kepustakaan memiliki kecenderungan dalam dua proses. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, dan kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempuyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses yang pertama merupakan suatu pendekatan alternatif tehadap pembangunan yang menempatkan prioritas pada kaum miskin. Dalam hal ini menurut John Friedman, pembangunan alternatif menekankan keutamaan politis untuk melindungi kepentingan rakyat. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan alternatif adalah memanusiakan suatu sistem yang membungkam mereka dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan bentuk-bentuk perlawanan dan perjuangan politis yang menekankan hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara yang tersingkir.


Di masa lampau hingga saat ini, pembangunan, termasuk Indonesia, telah mengisolasi sebagian besar rakyat dari proses pembangunan, oleh karena itu diperlukan pemecahan masalahmasalah melalui pemberdayaan. Sementara itu menurut pendapat Kartasasmita, menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering); dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksplotasi yang kuat atas yang lemah. (Setiana 2005: 6) Pada intinya, pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat makin tergantung pada program-program pemberian (charity). Karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pembedayaan

masyarakat

adalah

meningkatkan

kemampuan

dan

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sasarannya adalah masyarakat yang terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.


Pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan terhadap rakyat agar memiliki posisi tawar terhadap negara. Posisi tawar ini selanjutnya menjadi kekuatan untuk mengkonntrol kekuasan negara dalam menyelenggarakan manajemen pemerintah, sehingga hak-hak rakyat tidak terekploitasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dan bebas. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat, memliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi (Kartasasmita, 1996:249). Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan (Community Worker) dan kedua, pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling 40 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana). Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran. Menurut

Prijono

(1996:208-209),

pemberdayaan

terdiri

dari

pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik. Pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan yang lain, yaitu : a. Pemberdayaan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan

pendapatan,

kesehatan,

produktivitas.

Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karean dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak. b. Pemberdayaan

ekonomi.

Akses

dan

penghasilan

atas

pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Sehingga dengan faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. 41 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

c. Pemberdayaan sosial budaya. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembedaan-pembedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama

sehingga

dapat

berpartisipasi

dalam

kehidupan

bermasyarakat secara bersama-sama. d. Pemberdayaan psikologi. Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya dan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama, tanpa ada yang memerintah dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan. e. Pemberdayaan politik. Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang dapat memiliki peluang dan partisipasi yangs sama dalam kegiatan-kegiatan politik. Seperti kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, keterlibatan lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat dan menyampaikan hak suara dan lain sebagainya. 42 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan yang menurut Midgley dalam Adi (2003:49-50) diidentikkan dengan pembangunan sosial yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat/atau komunitas maupun oleh pemerintah, yaitu : a. Pembangunan sosial melalui individu (Sosial Development By Individual), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat pada pendekatan individual

ataupun

perusahaan

(individuals

or

enterprise

approach). b. Pembangunan sosial melalui komunitas (Sosial Development By Communities), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (communitarian approach). c. Pembangunan sosial melalui pemerintah (Sosial Development By Goverments),

dimana

pembangunan

sosial

dilakukan

oleh

lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (governmental agencies). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (statist approach). Dari beberapa pendapat diatas jelas dikatakan bahwa dalam melakukan langkah perencanaan pemberdayaan, harus meliputi bidang politik, hukum dan ekonomi sehingga masyarakat dapat berperan didalam pembangunan dengan aturan yang jelas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun


agar pemberdayaan dapat berjalan dengan baik, maka pemberdayaan dibidang pendidikan merupakan faktor kunci dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sebagai suatu proses perlu adanya pengembangan dari keadaan yang tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mentransfer daya adalah dengan strategi peningkatan pendidikan dan kesadaran, sebagaimana Ife (1995:64), mengemukakan sebagai berikut: “Empowerment through educationan and consciousness raising emphasizes the importance of an educative process (broadly understood) in equipping people to increase their power. This incorporates notion of consciousness raising : helping people to understand the society and the structures of oppression, giving people the vocabulary and the skill to work towards effective change, and so on.” (Pemberdayaan melalui peningkatan pendidikan dan kesadaran menekankan pada pentingnya proses pendidikan (pengertian secara luas) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Kerja sama ini menekankan pada kesadaran meningkatkan: membantu masyarakat untuk memahami masyarakat dan strukturnya, memberikan masyarakat wawasan dan keterampilan untuk bekerja menghadapi perubahan secara efektif, dan seterusnya). Agar proses pemberdayaan sesuai dengan tujuannya Adi (2001:32-33) mengatakan perlu adanya intervensi sosial yang dijabarkan melalui dua intervensi yakni internesi makro yaitu intervensi yang dilakukan di tingkat komunitas dan organisasi sedangkan intervensi mikro adalah suatu intervensi yang dilakukan pada level individu, keluarga dan kelompok. Dalam penerapannya dilapangan Adi (2001:160) menyatakan ada 2 (dua) pilihan pendekatan yang dapat dilakukan. Pendekatan direktif yang dilakukan berdasarkan asumsi bahwa community worker tahu apa yang dibutuhkan dan yang baik bagi masyarakat, sedangkan pendekatan non direktif


dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan baik bagi mereka. Menurut Hogan (2000:20) seperti yang dikutip Adi (2001:212), tahapantahapan yang menggambarkan proses pemberdayaan yang berkelanjutan sebagai suatu siklus, yaitu : 1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan. 2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidak berdayaan. 3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek. 4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna. 5. Mengembangkan rencana aksi dan mengimplementasikannya. Terkait dengan hal tersebut, Lapera (2001:57-59) mengungkapkan langkah perencanaan pemberdayaan ini dapat dilakukan dalam bidang: 1.Di bidang politik, pada bidang ini adalah mengerakkan perubahan sedemikian rupa, sehingga dipenuhi syarat minimal bagi sebuah kondisi baru yaitu menyangkut kepastian akan hak-hak dasar rakyat

untuk

ambil

bagian

dalam

proses

politik

dan

penyelenggaraan pemerintahan. Inti dari usaha pemberdayaan di bidang politik ini adalah menghilangkan seluruh hambatan yang selama ini menutup peluang bagi masyarakat untuk bisa ambil


bagian secara konstruktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. 2.Di bidang hukum, di bidang ini diperlukan suatu kondisi minimal yang berkembang memperkuat identitas masyarakat (komunitas), termasuk identitas lokal yang antara lain dapat mengacu pada nilai-nilai dan norma hukum adat setempat. Penguatan institusi lokal sudah tentu tidak dilakukan dengan mata tertutup, melainkan dengan pikiran kritis, sehingga jelas mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan. 3.Di bidang ekonomi, program di lapangan ekonomi diawali dengan langkah redistribusi sumber-sumber ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat dasar bagi pemenuhan konsumsi dan tingkat produksi tertentu di kalangan masyarakat. Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan. Setiap komponen masyarakat selalu memiliki kemampuan atau


yang disebut potensi. Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat apabila di antara mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk dapat berdaya dan mandiri. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan

sesuatu

yang

dipandang

tepat

demi

mencapai

pemecahan

masalahmasalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melaku-kan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian, dalam 47 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapanketerampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu& Matson (Suprijatna, 2000) yang mengusulkan konsep The Good Community and Competency yang meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi masyarakat. The Good Community and Competency itu adalah; (1)

setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi atau kelompok;

(2)

komunitas memiliki kebebasan atau otonomi, yaitu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab;

(3)

memiliki vialibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri;

(4)

distribusi kekuasaan secara adil dan merata sehingga setiap orang mempunyai berkesempatan dan bebas memiliki serta menyatakan kehendaknya;

(5)

kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartsipasi aktif untuk kepentingan bersama;

(6)

komunitas memberi makna kepada anggota; 48


(7)

adanya heterogenitas/beda pendapat;

(8)

pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepentingan; dan

Pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai untuk memikirkan dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan tentunya tidak selamanya harus dibimbing, diarahkan dan difasilitasi. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Berdasarkan pendapat Sumodiningrat berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu: (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan berpikir atau pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapanketerampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004). Sesuai uraian diatas, dapat dikatakan proses pemberdayaan sebaiknya mampu mentransfer daya dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakatnya secara berkelanjutan dalam meningkatkan daya dan kemampuan yang ada baik 49 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

secara individu, organisasi dan komunitas, yang merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

2.4. Perkembangan Koperasi Dan Credit Union Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, yaitu : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Hal ini sangat jelas terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.” Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tersebut mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam UUD 1945, agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Inilah yang kemudian menjadi dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilaian anggotaanggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Pemahaman ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi berbasis masyarakat. Ekonomi kerakyatan yang berbasis masyarakat tersebut akan terwujud bila : Pertama, terciptanya suasana 50 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

atau iklim yang menungkinkan potensi ekonomi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, melindungi berlangsungnya kegiatan ekonomi kerakyatan. Dengan dasar-dasar pemikiran diatas, koperasi lahir menjadi badan usaha yang

sesuai

dengan

tujuan-tujuan

demokrasi

ekonomi

dan

mampu

memberdayakan perekonomian masyarakat. Dan sejak itu pula koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi kemudian lahir sebagai sebuah badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memperbaiki nasib, maningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan hidup anggota-anggotanya. Tidak seperti badan usaha lain yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk tujuan tersebut, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya, sehingga usaha koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya yang berasal dari apa yang mereka hasilkan sendiri. Apa yang dihasilkan oleh anggota koperasi merupakan usaha-usaha kecil dalam sektor informal yang mereka kerjakan. Pertanian, perikanan, industri-indusri rumah tangga, dan lain-lain sektor informal. Unit-unit usaha kecil seperti mendapat kesempatan hidup dan berkembang dengan adanya koperasi. Sehingga masyarakat sebagai pemilik unit-unit usaha kecil terus merasa ingin berkembang dan bertumbuh menjadi lebih besar. Dengan filosofis koperasi “dari semua dan untuk semua “ , koperasi pun turut menjadi besar mengiringi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyrakat.Dan


dengan keadaan seperti ini, maka kesejahateraan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Dilihat dari asal katanya, koperasi berasal dari bahasa Inggris co dan operation, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum. Koperasi yang dimaksud adalah suatu bentuk usaha yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Keinginan yang dimiliki seseorang untuk menyatukan diri kedalam koperasi jelas untuk melihat tujuan peningkatan kesejahteraan ekonominya. Kondisi ini tampak dengan gerakan-gerakan yang dilakukan koperasi berada di “arus bawah” yaitu pada tingkatan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas / ekonomi lemah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bung Hatta yang menyatakan bahwa: “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.” Koperasi dianggap sesuai dalam susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia yang 52 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

masih hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan yang ditandai dengan kemampuan ekonomi yang lemah dan terbatas. Dimana koperasi mewadahi masyarakat tersebut yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi dan menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lebih kuat. Keadaan ini menjadikan koperasi tumbuh sebagai badan usaha yang tumbuh dan mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Mereka biasanya terdiri dari para karyawan pabrik, petani kecil, pedagang kecil, nelayan dan kelompokkelompok ekonomi lemah. Yang nantinya diharapkan dapat tumbuh menjadi ekonomi yang kuat dan besar. Koperasi kredit menjadi populer di Indonesia ketika sulitnya masyarakat mengakses dana dari perbankan. Koperasi kredit atau kopdit semakin berkembang. Tumbuhnya koperasi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapat dana membantu memecahkan masalah keuangan dan paling tidak menggantikan peran rentenir yang sebelumnya banyak meminjamkan uang kepada masyarakat khususnya pedesaan semakin berkurang. Kopdit atau koperasi simpan pinjam menjadi salah satu bagian dari koperasi di dalam negeri. Boleh dibilang kopdit masuk ke Indonesia takkala perekonomian baru mulai tumbuh. Pada saat itu, kondisi ekonomi masyarakat terutama di pedesaan masih sangat rendah sehingga koperasi menjadi salah satu jalan menggerakkan ekonomi rakyat. Credit Union, pertama kali muncul di Indonesia pada 1960-an yang mulai dikembangkan dari barat. Seorang pastor Katolik asal Jerman bertugas di Indonesia dan membawa konsep tersebut. Traget utama atau sasaran Credit Union diperuntukkan kepada setiap orang yang mau menciptakan asset dengan cara 53 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

menabung dengan harapan hari esok akan lebih sejahtera. Credit Union berbeda dengan koperasi kredit yang bermakna memberikan kredit, bandingkan dengan kartu kredit, mobil kredit, rumah kredit dan sebagainya. Semua barang-barang kredit ini diluar makna Credit Union karena barang-barang dilunasi secara perlahan-lahan dengan tidak mempunyai makna menabung didalamnya. Setelah lunas selesai sudah kreditnya dan orang yang punya kredit tersebut tidak punya asset atau modal, yang berbeda dengan konsep Credit Union, nilai kredit tersebut justru menjadi aset dan menjadi modal yang disebut saham. (Ngo. A. Petrus, 2004) Credit Union (CU), diambil dari bahasa Latin "credere" yang artinya percaya dan "union" atau "unus" berarti kumpulan. Sehingga "Credit Union" memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan. Manfaat CU bagi anggota adalah mengubah pola pikir. Maksudnya, dari yang terbiasa instant- langsung memanfaatkan uang saat mendapat pinjaman -menjadi menciptakan modal dahulu dengan menabung secara rutin. Jika telah tercipta

modal

atau

tabungan,

baru

memanfaatkan

atau

meminjam.

Selain itu, CU juga dapat mengubah kebiasaan seseorang dari tidak biasa menabung menjadi biasa menabung. Anggota CU selalu mempunyai uang dalam bentuk tabungan yang terus meningkat, dan selalu bisa memanfaatkan tabungan untuk meningkatkan jumlah untuk menciptakan aset.


Credit Union merupakan salah satu

gerakan masyarakat membangun

sumber modal bersama yang demokratis dan berkeadilan, gerakan masyarakat memberdayakan dirinya dalam bidang ekonomi, dengan mengangkat nilai-nilai sosial yang ada di lingkungannya sebagai semangat kegiatan Ekonomi yang berperspektif lingkungan dan gender secara partisipatif, gerakan Rakyat untuk membuka pintu bagi gerakan sosial/masyarakat (dalam bidang lainnya), gerakan rakyat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi negara, terutama di daerahnya (meningkatnya daya beli dan kemampuan membayar kewajiban pajak adalah salah satu faktanya), gerakan rakyat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan financialnya. Sebagai Upaya mengangkat harkat dan martabatnya, maupun martabat bangsa di mata dunia, serta gerakan rakyat membangun perdamaian. Credit Union (CU) ialah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang diantara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteran dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama. Credit Union berasal dari bahasa latin “Credere” yang berarti saling percaya, dan “Unus” yang berarti komunitas/kumpulan, jadi Credit Union adalah Sekumpulan orang yang saling percaya. Di Indonesia CU ini lebih dikenal dengan Koperasi Kredit (KOPDIT). Untuk mencapai kesejahteraan anggotanya Credit Union memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan simpanan anggota, pelayanan pinjaman 55 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

anggota dan pelayanan non simpan pinjam. Pelayanan non simpan pinjam dimaksudkan disini adalah pelayanan seperti solidaritas kesehatan, pelayanan santunan duka anggota, pelayanan perlindungan pinjaman anggota dan lain-lain. Dalam proses pelayanannya Credit Union menganut dan mengembangkan nilainilai 1) Menolong diri sendiri, 2) Bertanggung-jawab pada diri sendiri, 3) Diawasi secara Demokrasi, 4) Kesetaraan, 5) Keadilan, 6) Kejujuran dan 7) Solidaritas. Prinsip-Prinsipnya Credit Union, Keanggotaan sukarela dan terbuka, pengawasan demokratis oleh anggota, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan dan penerangan, kerjasama antar koperasi dan kepedulian sosial. Selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip diatas, Credit Union mengembangkan dan memperkuat Tiga Pilarnya yakni pendidikan, swadaya dan solidaritas. Jika ditelusuri lebih jauh, Gerakan CU lahir sebagai salah satu bentuk perlawanan rakyat terhadap gerakan ekonomi kapitalis yang berlindung di balik kebijakan pemerintah. Melalui gerakan ini diharapkan terjadi perimbangan dalam perekonomian Negara. Setidaknya bisa meminimalisir system monopoli pasar yang selama ini cenderung dibiarkan oleh pemerintah.Dalam hal ini ekonomi kerakyatan merupakan pilihan yang tepat untuk menciptakan kemakmuran rakyat yang berkeadilan, karena bisa mengakomodir berbagai kepentingan rakyat, seperti kepentingan ekonomi, lingkungan, budaya, kebersamaan dan keadilan, kejujuran dan transparansi. Bentuk gerakan yang tepat untuk ini dan sudah dibuktikan keberadaanya adalah Credit Union. Mengapa Credit Union yang menjadi pilihan, berdasarkan pengalaman dan fakta hingga saat ini, setidaknya ada beberapa alasan berikut: 56 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

1. Credit Union memberdayakan manusia dalam berbagai aspek, 2. mendorong ekonomi rumah tangga yang kokoh, 3. membangun gerakan ekonomi moral rakyat, 4. sarana kaum miskin yang senasib untuk berhimpun, 5. membangun

kearifan

pengelolaan

keuangan,

menciptakan

lapangan kerja, 6. memperkuat keswadayaan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang akan mengurangi ketergantungan pada Negara. 7. memperkuat proteksi pada tanah dan hak-hak adat dan sumberdaya alam lainnya dari eksploitasi pemodal dan Negara, 8. menciptakan pensiunan mandiri dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, 9. serta terbangunnya rekonsiliasi dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.(www.pancur kasih.com)


BAB III METODE PENELITIAN

3.1.

Jenis Penelitian Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan

adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana menurut Nawawi (1990: 64), bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan faktafakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

3.2. Defenisi Konsep 1. Modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah. 2. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan 58 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran. 3. Rekonstruksi sosial ekonomi merupakan suatu langkah rehabilitasi dan upaya-upaya perbaikan terhadap kondisi kehancuran dan keterpurukan bidang tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana Tsunami di Aceh 4. Credit Union adalah kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.

3.3. Informan Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka data diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini informan adalah : 1. Pengurus Laksamana Kemala

1 orang

2. Pengurus Credit Union BSP Makmur Ratana

2 orang

3. Anggota Credit Union BSP Makmur Ratana

4 orang

4. Anggota masyarakat Kuta Krueng

3 orang

3.4. Teknik pengumpulan data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara mendalam (in-depth interviewed) dengan informan. Data sekunder diperoleh dari penelusuran berbagai


kepustakaan dan dokumen yang terdapat di Credit Union BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana.

3.5.

Lokasi dan penelitian Lokasi penelitian ini dilaksnaakan di Kuta Geulumpang Adapun

pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah mengingat bahwa Kuta Geulumpang Kecamatan Samudra Gedung Kabupaten Aceh Utara

yang

merupakan salah satu wilayah yang terkena bencana Tsunami yang sedang dalam tahap rekonstruksi. Dan dalam kehidupan masyarakat Kuta Geulumpang ditemukan sebuah aktivitas ekonomi berbentuk Credit Union yang dapat membantu pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya.

3.6. Metode Analisis Data Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumentasi logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Baik studi lapangan maupun studi pustaka, didalam menganalisisnya berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta, data dan informasi.yang ada. Selanjutnya diberi interpretasi yang secukupnya sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Desa Kuta Geulumpang Pada tahun 1923 berdirinya desa Kuta Geulumpang oleh Said Cek sekeluarga. Dari BNA yang pada tahun tersebut desa ini dihuni oleh Kepala Keluarga. Sejarah lahirnya Kuta Geulumpang dari sebatang pohon Geulumpang dan benteng yang berada disebelah utara dari Meunasah Kuta Geulumpang itu sendiri.benteng tersebut adalah sebuah benteng peninggalan Portugis.Tahun 1932 said Habib Cek mempunyai anak yang bernama Said Mahmud yang memimpin Kuta Geulumpang sejak 1932-1945, pada waktu itu jabatan kepala Gampong bernama Petua. Luas wilayah desa tersebut pada tahun 1940 lebih 600 m x 1000 m dan mata pencaharian penduduk adalah nelayan sementara yang lainnya sebagai pedagang yang berjumlah kira-kira 10 %. Terjadinya peristiwa DI/TII pada masa itu masyarakat cukup aman dan perekonomian tidak morat-marit karena desa ini dipimpin oleh Petua said yang sangat disegani oleh masyarakat. Namun kepemimpinan desa ini diserahkan kepada Tgk M.Hasan diamna kadaaan perekonomian tidak begitu lancer karena 61 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

gangguan dari luar yaitu pada kejadian DI/TII yang paeda masa itu dipimpin oleh Daud Bereuh. Pada tahun 1981 sampai 1992 Geuchik Gampong di daerah ini dipimpin oleh Geuchik Sulaiman Reubi. Pembangunan desa terus dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan juimlah penduduk bertmabah menjadi 500 jiwa dengan mata pencaharian 65 persen nelayan dan 30 persen petani dan 5 persen pegawai pemerintah. Pada tahun 1990 terjadi konflik bersenjata antara RI dan GAM yang banyak merenggut jiwa manusia dan mengakibatkan perekonomian masyarakat hancur total.Dan ditambah tepatnya pada tangga 26 Desember tahun 2004 terjadi bencana alam yaitu Gempa dan gelombang pasang yang melanda NAD-SUMUT yang merenggut jutaaan jiwa manusia. Pada tahun 2005masyarakat Kuta Geulumpang yang mayoritas sudah tinggal di barak-barak pengungsian yang terletak kurang lebih 25 Km dari desa mereka semula. Mata pencaharian mereka pada saat ini belum ada yang menetap dikarenakan hancur dan banyak ternak-ternak mereka yang sudah hilang.Pada tahun 2006 masyarakat mulai kembali ke Kuta Geulumpang, mereka mulai menempati rumah-rumah bantuan.


Gambar 4.1


Gambaran Umum Lembaga Laksamana Kemala Nama

: Lembaga Sinar Keumala 64


Tahun Berdiri : 01 Agustus 2005 ( Akte Notaris T. Abdullrahman, SH. No.01 Tanggal 01 Agustus 2005) Alamat

: Jl. Peutua Ali, Lrg, I, No. 68, Kelurahan Gampong Kuta Krueng

Lembaga

: Kota Lhokseumawe ; 24351

Tel

: 0654 460077/ 7011252

Fax

: 0645 46077

Dasar Pemikiran Berdirinya Lembaga Sinar Keumala Berawal dari pemikiran sadar bahwa kedudukan menusia sebagai khalifah dimuka bumi yang senantiasa dituntut untuk mengabdikan diri semata-mata kahadirat-Nya,

dengan

senantiasa

selalu

menitikberatkan

pada

prinsip

keseimbangan antara hubungan manusia dengan sang Khalik dan hubungan menusia dengan manusia yang lain, maupun hubungan antara manusia dengan dengan lingkungan sekitarnya. Maka sudah seharusnyalah manusia tidak seharusnya bersikap angkuh, sombong dan egois, menggungakan seluruh hidupnya untuk ambisi pribadi, menumpuk kekayaan dengna dalih demi masa depaan sebatas dunia, tanpa mempedulikan teman, tetangga, dan masyarakat sekitar yang masih hidup dalam kemiskinanan dan keterbelakangan. Menyadari bahwa tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui sebuah rencana yang sistematis dan terorganisir dangan senantiasa selalu mengharap dan menggantungkan harapan kehadirat-Nya, maka melalui kesepakatan bersama Mahasiswa, tokoh masyarakat, dan Pekerja Sosial, serta unsur-unsur lain yang mempunyai komitmen yang tinggi akan kemanusiaan terbentuklah Lembaga Sinar Keumala dengan bentuk sebagai sebuah lembaga yang tidak berafiliasi 65 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

pada salah satu partai ataupun kelompok politik tertentu (non partisan), tidak membeda bedakan suku , jenis kelamin, serta agama (non diskrimatif), dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan oribadi (non profit) sebaliknya berusaha untuk bekerja bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Visi Penumbuhan kehidupan masyarkat yang sejahtera dan demokratis dengan dibarengi upaya- upaya perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, yang berdasarkan pada semangat keberagaman denga memperhatikan pergaulan sesame yang penuh toleransi, kelestarian lingkungan serta keadilan peran antara laki-laki degan perempuan.

Misi 1. Membangun tatanan masyarakat yang sejahtera dan demokratis yang berkeadilan dengan cara menumbuhkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengembangkan sikap pergaulan yang menghargai sesama manusia dan untuk membangun jaringan kerja dan gerakan yang lebih mandiri atas asar nilai-nilai- silaturrahmi yang luhur 3. Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian bagi komunitas kurang beruntung (Orang miskin, anak yatim/piatu, anak jalanan, anak terlantar, mupun penderita cacat) dengan bertumpu pada potensi dan sumberdaya setempat


4. Mengembangkan sikapdan perilaku sosial yang berkeadilan gender pada berbagai kalangan dan kehidupan mesyarakat dalam menjalankan tugastugas kehidupan. 5. Meningkatkan upaya-upaya yang mengarah pada pemelihraan dan pelestarian alam sekitar. 6. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial sekitar, lingkungan hidup, hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara serta kewajiban insani terhadap Tuhan. 7. Menumbuh kembangkan keswadayaan Masyarakat 8. Pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat marginal.

Program Jangka Pendek Melanjutkan kegiartan kemanusiaan sesuai kebutuhan mendesak bagi masyarakat Dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan eknomi bagi masyarakat marginal.

Program Jangka Menengah Mendampingi dan memberikan keterampilan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat dampingan sebagai upaya kemandirian konflik dan tsunami.

Program Jangka Panjang


Mendampingi

usaha

kelompok-kelompok

dampingan

dalam

mengembangkan usahanya secara labih baik dan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam usaha kemandirian kelompok dampingan dan kemandirian lembaga tanpa menggantungkan diri subsidi door.

Stuktur Organisasi PEMBINA Geuchik Kuta Geulumpang Tuha Peut Imum Gampong

MANAGER Fitriadi

PENGAWAS Fadli

STAFF ADMINISTRASI Halimah

Pengutip II Faisal

Pengutip I Said Salam

4.2. Rekayasa Modal Sosial Sebagai Pondasi Pembentukan Credit Union 68 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Modal sosial (sosial capital) merupakan isu menarik yang banyak dibicarakan dan dikaji belakangan ini. Dalam laporan tahunannya yang berjudul Entering the 21st Century, misalnya, Bank Dunia mengungkapkan bahwa tingkat modal sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap proses-proses pembangunan (World Bank 2000). Perhatian besar terhadap peran modal sosial pun makin diarahkan pada persoalan-persoalan

pembangunan ekonomi yang

sifatnya lokal termasuk dalam hal pengurangan kemiskinan, karena hal-hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial yang besar . Modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau

kelompok

mendapatkan

misalnya

informasi,

untuk

mengakses

menemukan

sumber-sumber

pekerjaan,

merintis

keuangan, usaha,

dan

meminimalkan biaya transaksi. Dalam hidup keseharian, modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yang digunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain bagaimana masyarakat di sana menggunakan berbagai cara untuk mentransformasi modal sosial dan modal manusia menjadi modal financial dalam konteks ekonomi informal masyarakat. Beberapa upaya/ bentuk rekayasa modal sosial yang terjadi dalam pembentukan credit union dapat dilihat dalam bentuk :


1.

Adanya

mekanisme

pemanfaatan

figure

pemimpin

informal

masyarakat. Dalam hal ini pihak lembaga mengkondisikan tokoh/figure pemimpin informal yang ada pada masyarakat seperti ulama dan ketua RT untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah besar (untuk pinjaman usaha). Dalam bentuk ini, keterlibatan pemimpin informal tersebut dalam memberikan rekomendasi, di satu sisi mengukuhkan kepemimpinan informalnya di kalangan komunitasnya. Di sisi lain, pemimpin informal tersebut akan menarik komunitasnya untuk aktif dalam credit union. Dalam hal ini terjadi simbiosis mutualisme 2.

Pinjaman tanpa jaminan Salah satu bentuk rekayasa modal social dalam pembentukan credit union ini menekankan pada nilai kepercayaan. Dengan adanya system tanpa jaminan ini merupakan kondisi yang seimbang dimana kepercayaan dari anggota menyimpan uangnya dengan jaminan kepercayaan di balas dengan pemberian pinnjaman dengan garansi kepercayaan lembaga terhadap si anggota.

3. Menciptakan rasa kepemilikan bersama yang berakar pada kepercayaan komunitas

Setiap kelompok berkewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati, baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa financial. Dalam Credit Union ini, kalau ada anggota yang tidak membayar kewajibannya maka, 70 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

seluruh anggota dalam kelompok itu menanggungnya jadi mau tidak mau, setiap anggota akan saling kontrol dan mengingatkan supaya tidak lalai dalam menemuhi kewajibannya.. Mekanisme tanggung

dapat

digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan, serta dapat dipakai sebagai pengaman asset bersama melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah. Selanjutnya, kelompok menyediakan interaski, saling tanggung rasa, saling menghargai dan menjaga diri serta harus ada disiplin dan kebersamaan dalam menemuhi kewajiban.. Oleh karena ini, ada peningkatan harga diri, kesejahteraan masyarakat dan rasa tanggung jawab sosial. Sikap dan rasa memiliki sangat ditekankan kepada seluruh anggotanya. Yang dimaksud disini dengan rasa memiliki bersama adalah yang menjadi penyimpan dana atau para anggota dan juga para pengurus. Nilai yang berkembang adalah dimana dalam hal pinjaman dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari saudaranya , karena menurut orientasi nilai masyarakat

sekampung

adalah

saudara

sehingga

dana

wajib

dikembalikan. Dengan adanya pengembalian tersebut membuka kesempatan orang lain yang juga saudaranya untuk meminjam kembali dana dari CU.

Masyarakat Kuta Geulumpang pada umumnya merupakan masyarakat petani. Namun yang pasti, pasca bencana Tsunami yang melanda Aceh mewariskan kemiskinan yang semakin akut karena kompleksnya permasalahan di desa ini. Selain itu, kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat terjadi 71 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

disebabkan masyarakat Kuta Geulumpang hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (uncertainty) dalam menjalankan usahanya. Kondisi tersebut di atas

merupakan salah satu factor penyebab

masyarakat Kuta Geulumpang dijauhi oleh institusi-institusi perbankan dan perusahaan asuransi, seperti sulitnya masyarakat mendapatkan akses pinjaman modal, baik untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Di tengah kesusahan itulah, masyarakat menggantungkan hidupnya pada institusi lain yang mampu menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Selama ini, tidak adanya alternatif institusi di wilayah ini dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat menyebabkan mereka beberapa kali harus jatuh pada pola masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhir . Kondisi yang sering terjadi apabila masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi memaksa masyarakat Kuta Geulumpang melakukan proses adaptasi kondisi. Untuk itu berbagai strategi adaptasi dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup. Strategi adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (the division of labour by sex) yang berlaku pada masyarakat setempat. Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial

yang bisa mereka

manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranatapranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat Kuta Geulumpang dalam 72 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, dimana penduduk itu hidup. Hal ini didukung dengan penuturan salah seorang informan yang berasal dari anggota masyarakat, ibu fitri, yang mengatakan : Bisanya apabila keluarga sedang mengalami kesulitan ekonomi , maka seperti biasanya yang berlaku di daerah kami ini, kami para kaum istri akan berinisiatif mencari kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan demi kelangsungan hidup keluarga. Paling tidak kami para istri aka berupaya mencari pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Biasanya kami para istri akan mencoba memeinjam kearisan yang diikuti dan apabila tidak ada dana dari arisan maka pergi keladang (ikut gajian) dan apabila

Strategi lainnya yang sering dilakoni masyarakat pemanfaatan jaringan, merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh masyarakat dalam mengatasi masalah keluarga. Jaringan yang dimaksud adalah relasi sosial mereka, baik secara informal maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Pemanfaatan jaringan ini terlihat jelas dalam mengatasi masalah dengan pinjam uang kepada tetangga, mengutang ke warung terdekat, memanfaatkan program anti kemiskinan, bahkan ada yang pinjam uang ke rentenir atau bank dan sebagainya). Kondisi dilapangan menunjukkan, bahwa mereka sering meminta bantuan kepada relasi sosialnya terutama kepada teman sekerja atau tetangga. Kondisi ini menunjukkan, bahwa di antara mereka mempunyai solidaritas yang kuat dan saling percaya. Tampaknya teman merupakan tumpuan untuk memperoleh pertolongan dan sebagai tempat pertama yang akan dituju apabila mereka mengalami masalah. Relasi mereka tidak hanya sebatas di bidang, tetapi mencakup bidang-bidang yang lain, misalnya dalam 73 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

peningkatan mental spiritual. Kegiatan ini merupakan strategi yang bersifat aktif untuk memperoleh dukungan emosional. Dalam tatanan kehidupan sosialnya, masyarakat Kuta Geulumpang hidup dengan mengembangkan sikap dan sifat demokratis. Keputusan-keputusan yang diambil adalah merupakan hasil musyawarah bersama, dengan kata lain tidak akan ada keputusan berdasarkan kemauan satu orang atau sepihak meskipun itu berasal dari aparat desa. Misalnya, walaupun dalam proses

pengambilan keputusan

dilakukan voting ( pemilihan suara terbanyak), namun selalu diawali dengan musyawarah. Jika dalam musyawarah tidak tercapai suatu kesepakatan atau ada beberapa pendapat yang tidak sejalan barulah ditempuh langkah voting tertutup dengan cara masing-masing orang menulis di kertas. Setelah keputusan diambil dan ditetapkan, baik itu keputusan hasil musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara, biasanya seluruh warga akan melaksanakan keputusan itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jika keputusan telah diambil, semua warga harus menjalankan hasil

keputusan

tersebut. Bila ada yang melanggar, biasanya akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar tersebut juga ditetapkan melalui musyawarah, dan untuk melegitimasi hasil musyawarah untuk menentukan sanksi tersebut, kepala kampung yang akan menjatuhkan hukumannya. Misalnya saja, dalam

arih

ditetapkan

bahwa

seluruh

warga

harus

bergotong-royong

membersihkan lingkungan dalam waktu seminggu sekali dan bagi pelanggar akan diberi sanksi berupa denda. Maka ketika ada orang yang tidak melaksanakan keputusan tersebut, kepala kampung akan menagih uang denda tersebut kepada si pelanggar. Di samping itu sanksi lain yang diterima adalah berupa sanksi sosial Si 74 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

pelanggar tersebut akan dikucilkan dari pergaulan dan aktivitas kehidupan seharihari. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu fenomena modal sosial yang apabila diarahkan dapat menjadi suatu potensi positif . Hal inilah yang menjadi dasar optimisme lembaga “Sinar Keumala” untuk sosialisasikan program Credit Union. Adanya suatu sistem pranata, saling percaya dan jaringan sosial dari realitas hidup masyarakat Kuta Geulumpang menjadi suatu modal sosial yang dapat direkayasa untuk pelaksanaan suatu aktivitas ekonomi demi perbaikan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Konsep modal sosial

merupakan pelengkap dari banyak kapital yang

sudah berkembang sebelumnya, yaitu natural capital, financial capital, physical capital, human capital, human made capital, dan intelectual capital. modal sosial merupakan syarat penting untuk menggerakkan sebuah organisasi, bahkan untuk pembangunan. Untuk itu, modal sosial harus dikenali dan dikembangkan pula. Konsep modal sosial dapat diterapkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. modal sosial menjadi semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Di dalamnya berjalan “nilaisaling berbagi” (shared values) serta pengorganisasian peran-peran (rules) yang diekspresikan dalam hubunganhubungan personal (personal relationships), kepercayaan (trust), dan common sense tentang tanggung jawab bersama. Selama ini, banyak pihak yang kurang percaya terhadap kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri, karena melihat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai sikap dan perilaku yang kurang dapat dipercaya. Di pihak lain karena tidak dipercaya dan tidak diberi kesempatan 75 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

memecahkan masalah sendiri, masyarakat menjadi lemah, sehingga mereka selalu bergantung kepada pihak luar. Masyarakat yang makin lemah, akan memperkuat pandangan pihak luar bahwa mereka ‘tidak mempunyai kemampuan’ untuk mengorganisir diri sendiri , sehingga hal ini akan menjadi seperti lingkaran setan. Sangat penting untuk membangun masyarakat yang dapat dipercaya , karena masyarakat seperti inilah yang akan dihargai dan diperhitungkan oleh pihak lain yang mau bekerjasama dengan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama yang setara di antara masyarakat dengan pihak luar. Kepercayaan merupakan modal sosial dalam melakukan kerjasama, sehingga berjaringan dan bermitra antara masyarakat yang mempunyai modal sosial yang kuat dan pihak luar merupakan keniscayaan. Untuk membangun modal sosial perlu perubahan dalam masyarakat. Sebagai motor penggerak perubahan masyarakat,

Lembaga Sinar

Keumala berupaya membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi masyarakat yang bisa dipercaya.Kepercayaan bisa tumbuh, bisa terbangun dengan baik apabila ada rasa saling percaya di antara para pihak, dengan dilandasi keterbukaan, kejujuran, saling menghargai, tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Masyarakat yang berhubungan dalam satu ikatan sosial seperti di atas akan menjadi masyarakat yang kuat dan mandiri. Tingkat kemandirian yang paling tinggi apabila ada saling kebergantungan di antara para pihak, dimana hubungan sosial antar berbagai pihak dilandasi oleh kesetaraan. Bercermin dari kondisi tersebut di atas maka sebagai icon dalam pembaharuan dan pengemban amanat sosial yang peka terhadap peri kehidupan 76 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

masyarakat maka lembaga Sinar Keumala berupaya untuk menciptakan sebuah perbaikan dan pencapaian kemapanan masyarakat Kuta Geulumpangmelalui swadaya dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Sebagai alternative pilihan program yang dikembangkan oleh lembaga ini adalah penerapan konsep Credit Union sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat Kuta Geulumpang yang dimana penekanannya adalah bahwa sebagai pondasi pembentukannya adalah melalui rajutan-rajutan modal sosial yang ada ditengahtengah masyarakat itu sendiri sebab Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan-ikatan sosial di antara anggotanya.. Komunitas ini merupakan ikatan sosial di antara semua warga yang terdiri dari individu-individu dan atau kelompokkelompok yang berinteraksi dalam sebuah hubungan sosial yang didasarkan kepada suatu tujuan bersama. Kemampuan komunitas atau kelompok-kelompok untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan baik di antara anggota anggotanya maupun dengan pihak luar merupakan kekuatan yang besar untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan pihak lain, karena itulah disebut modal sosial Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai- nilai universal yang ada , maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan-ketimpangan antara anggota masyarakat akan bisa diminimalkan.

Dalam pelaksanaan program Credit Union ini pihak Sinar Keumala harus bekerja keras dalam mengeksplorasi dan merajut modal-modal sosial yang ada pada masyarakat untuk dijadikan pijakan bagi pembentukan Credit Union tersebut nantinya. Arah dari segala program ini adalah lebih diarahkan kepada manajemen 77 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

ekonomi masyarakat atau mengajak masyarakat untuk hidup hemat melalui tabungan yang dalam arti harus ada suatu wadah yang dapat menampung dan meningkatkan tabungan masyarakat melalui Credit Union CU). Sehingga segala kebutuhan masyarakat terutama yang kekurangan modal dapat dengan mudah meminjam melalui CU.. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ketua pelaksana Credit Union sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Laksamana Kemala , Bapak Safaruddyn yang mengatakan :

Kami sadar bahwa bekerja tanpa modal itu omong kosong. Masyarakat tidak bisa berpartisipasi dalam program pengembangan jika mereka tidak punya uang. Maka kami himpun masyarakat, tanpa membedakan agama, untuk membentuk Credit Union. Sekarang ini CU ada di mana-mana. Melalui CU, modal berupa uang terkumpul. CU yang dikelola oleh secara bersama sehingga mendorong masyarakat untuk menabung. Sebagai follow up program, maka perlu dilakukan implementasinya di lapangan, yaitu pengorganisasian masyarakat Kuta Krueng. Berhubungan dengan pengorganisasian ini, lembaga mengajak, mengarahkan masyarakat untuk diskusi bersama, menyampaikan pendapatnya, dan sekaligus memberikan beberapa solusi. Disamping itu, masyarakat diajak untuk mencari apa saja yang menjadi faktor penghambat perkembangan ekonominya atau dengan kata lain bahwa mereka dipacu untuk mengetahui akar permasalahan yang mereka alami pada saat ini. Masyarakat juga disadarkan akan pentingnya suatu organisasi atau kelompokkelompok .Disamping itu juga mereka membuat aturan mainnya untuk masingmasing kelompok, memilih leadeships seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah masyarakat sepakat untuk membuat suatu wadah yang dapat mendukung kegiatannya, maka terbentuklah sebuah kelompok Credit Union yang bernama BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana . Sesuai dengan filosofinya maka 78 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

organisasi ini dibentuk dengan mengandalkan modal sosial yang terdiri dari saling percaya, jaringan sosial dan pranata sosial. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan-kesamaan etnis/suku/marga, kesamaan agama, atau kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan pekerjaan atau mata pencaharian, pada komunitas di Kuta Geulumpang, kelompok atau anggotanya memiliki kesamaan kepentingan antara yang satu dengan yang lain, dan saling membantu serta saling mengisi. Dalam kelompok etnis/suku/marga, keeratan sosial berdasarkan kesukuan dibina dan dibangun sebagai modal sosial untuk memenuhi kepentingan bersama. Disamping hal tersebut masyarakat Kuta Geulumpang merupakan sehingga

Kelompok

masyarakat yang mata pencahariannya dari bertani,

BSP

(Bantuan

Simpan

Pinjam)

Makmur

Ratana

pembentukannya atas dasar kesamaan pekerjaan atau mata pencaharian sebagai petani. Para anggota dari kelompok ini terdiri dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. Mereka dipersatukan atas dasar kesamaan kepemilikan lahan atau wilayah hamparan tanah pertanian, yang memiliki kesamaan kebutuhan untuk mengembangkan kehidupan ekonominya.

Ada beberapa point penting yang menjadi esesnsi dan peran modal sosial dalam membentuk dan mempertahankan eksistensi Credit Union yang telah dibentuk yaitu ; 1. Modal sosial berupa kepercayaan yang ada pada masyarakat yang bekerja pada tatanan psikologis individual. Sikap ini akan mendorong orang berkeyakinan dalam mengambil satu keputusan setelah memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Dalam waktu yang sama, orang lain juga akan 79 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

berkeyakinan sama atas tindakan sosial tersebut, sehingga tindakan itu mendapatkan legitimasi kolektif. 2. Kerjasama, yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif dimana trust menjadi dasar terjalinnya hubungan-hubungan antar individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, semangat kerjasama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi dalm menjalankan Credit Union 3. Penyederhanaan pekerjaan, dimana modal sosial membantu meningkatkan efisiensi

dan efektivitas kerja Credit Union. Pekerjaan yang menjadi

sederhana itu dapat mengurangi biaya-biaya transaksi yang bisa jadi akan sangat mahal sekiranya pola hubungan sosial dibentuk atas dasar moralitas ketidakpercayaan. 4. Ketertiban. Modal sosial berfungsi menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial. Dengan demikian, membantu menciptakan tatanan sosial yang teratur, tertib dan beradab yang memberikan ruang kondusif bagi perjalanan dan perkembangan Credit Union

5. Modal sosial membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai-berai. Hal ini akan membuat keberadaan Credit Union semakin langgeng berada ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya menumbuhkan rasa saling percaya maka diperlukan suatu kerja keras dari lembaga untuk mewujudkannya. Kepercayaan tidak akan tercapai dengan sendirinya, memerlukan proses untuk membangun kepercayaan secara 80 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

terus menerus. Untuk menumbuhkan kepercayaan diantara masyarakat Kuta Geulumpang maka diperlukan adanya sikap penerimaan sebab sejak awal hubungan, setiap orang membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya,

termasuk

rasa

aman

untuk

mengemukakan

pendapat

dan

berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Membutuhkan suasana saling menghargai untuk tumbuhnya penerimaan dalam kelompok, sehingga kelompok tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. Dalam perkembangan ikatan sosial sebuah komunitas, saling mengenal dengan baik merupakan awal dari tumbuhnya komunitas tersebut, kepercayaan tidak akan tumbuh terhadap orang baru dengan begitu saja, perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku masing– masing dalam waktu yang relatif lama.

Dalam upaya menumbuhkan rasa saling percaya tersebut maka lembaga “Sinar

Keumala” memiliki strategi khusus yaitu berupaya menumbuhkan

kerjasama dan kepercayaan di antara anggota, menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara lembaga dengan warga masyarakat . Dalam hal menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan diantara sesama anggota, maka diupayakanlah menerapkan pola- pola hubungan yang jujur dan terbuka dalam setiap kegiatan kelompok dengan cara:

1. Merumuskan semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya. 2. Menjalin dialog terbuka dengan diskusi-dikusi secara berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pengalaman.


3. Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan informasi yang diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut. 4. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk berpendapat dan mengemukakan perasaan- perasaannya dalam suasana saling menghargai

Sementara itu dalam hal menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota diupayakan untuk

1. Menjalankan

tugas

yang

diamanahkan

oleh

masyarakat

dengan

pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, akan tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak mencari keuntungan pribadi, akan tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawab semata – mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 2. Mampu melindungi masyarakatnya tidak memihak kepada kelompok tertentu akan tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan. 3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga mayarakat untuk berpartisipasi dalam proses dari menemukenali masalah (refleksi n dan pemetaan swadaya, merencanakan

dan monitoring evaluasi kegiatan,

walaupun keputusan terakhir lembaga yang menentukan sebagai pengambil kebijakan. 4. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan, kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan (akuntabilitas). 82 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Lahir dan berkembangnya suatu Credit Union sangat bergantung pada kepercayaan suatu komunitas /anggotanya. Kepercayaan itu muncul dari proses. Tingkat kepercayaan anggota akan terus meningkat seiring dengan keberhasilan dalam pengelolaan dan cara mengkomunikasikan kondisi keuangan. Sebaliknya tingkat kepercayaan tersebut akan melorot jika terjadi salah kelola dan tidak komunikatif. Tingkat kepercayaan itu akan menipis dan dapat hilang bila terjadi penyalahgunaan keuangan.

Credit Union dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yaitu, kebersamaan, tolongmenolong dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Inilah sistem bergotongroyong dan kebersamaan, biar kalau ada kesulitan, kelompoknya kerja sama untuk meringankan. Kalau ada yang jahat, semua anggota lain di kelompok harus bertanggung jawab. Oleh karena ini, proses untuk menjadi anggota di koperasi simpan pinjam harus selektif dan anggota harus sudah kenal sama anggota baru. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pengurus yaitu Ibu Halimah yang mengatakan :

Kalau ada anggota baru yang minta ijin masuk, semua anggota lain harus membuat kesepakatan didasarkan tingkat kepercayaan sama anggota itu. Selanjutnya, pertemuan menjadi hal yang wajib, karena bagaimana bisa muncul jiwa kebersamaan bila di antara anggota tidak terjadi interaksi, dan kalau tidak ada jiwa kebersamaan, bagaimana mungkin di antara mereka mau saling menanggung jiwa individu yang justru akan menonjol. Dalam system Credit Union keterlibatan para anggota sangat terbuka luas. Salah satu bentuk keterlibatan adalah hak control yang besar dimiliki semua anggota. Bentuk control biasanya dapat berupa perolehan laporan (kuartal, 83 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

semester atau tahunan) keuangan lembaga atau anggota dapat menanyakan langsung kepada pengurus. Gambar 4.2. Proses pembentukan credit union

4.3.

Credit Union Sebagai Alternatif Rekonstruksi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat kecil sangat sulit untuk memperoleh akses kelembaga keuangan dan Pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus dilakukan dalam memberdayakan ekonomi rakyat ?. Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat 84 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang teroganisasi secara territorial, maka pemberdayaan( ekonomi rakyat) tidak bisa hanya di konsepkan dari atas (sentralitas). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan local, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya.

Pada berbagai program pemberdayaan yang bersifat parsial, sektoral dan charity yang pernah dilakukan, sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan,

misalnya

salah

sasaran,

menumbuhkan

ketergantungan

masyarakat pada bantuan luar, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial dan perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program pemberdayaan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak berorientasi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Hal yang demikian akan menimbulkan kecurigaan, kebocoran, stereotype dan skeptisme di masyarakat, akibat ketidakadilan tersebut. Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini dapat terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang 85 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

belum madani, yang salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur serta terbuka dan tidak berpihak serta memperjuangkan kepentingan masyarakat lemah. Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya tersebut pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat yang ada di masyarakat cenderung tidak mengakar dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini dalam beberapa hal lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya. Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap skeptisme, masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Kemandirian

lembaga

masyarakat

ini

dibutuhkan

dalam

rangka

membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah, yang mandiri dan berkelanjutan dalam 86 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (pro poor) dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Pertanyaan

sekarang

adalah,

apa

yang

harus

dilakukan

dalam

memberdayakan ekonomi rakyat ?. Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang teroganisasi secara territorial, maka pemberdayaan( ekonomi rakyat) tidak bisa hanya di konsepkan dari atas (sentralitas). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya.

Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, Distrik dan Kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah perkampungan serta perkotaan. Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keutungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan 87 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik seperti itu adalah dari pembiayaan swadaya keuangan melalui sebuah lembaga kemasyarakatan dan koperasi kredit Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dibentuklah Credit Union BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana sebagai alternative solusi terhadap permasalahan sosial ekonomi masyarakat Kuta Geulumpang. Pengaruh keberadaan lembaga keuangan Credit Union BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana untuk desa ini sangat besar karena langsung menyentuh rakyat lapisan bawah. Ini bisa menjadi semacam senjata ampuh untuk mengangkat masyarakat Kuta Geulumpang dari faktor ekonomi yang lemah dan permodalan. Sejauh yang kita tahu, pengaruh CU sendiri telah membantu pemberdayaan masyarakat dan menarik mereka kedalam tatanan tingkat kehidupan ekonomi sosial yang jauh lebih baik.


Gambar 4.3. Diskusi perumusan AD/RT credit union

Proses pembentukan Credit Union dimulai dari jumlah anggota yang tidak cukup banyak. Anggota awal dari CU ini hanya berjumlah 32 orang.. Setelah melalui berbagai proses dan berbagai pencapaian hasil maka kelompok ini mendapat simpati dari warga yang akhirnya ikut serta menggabungkan diri sebagai anggota dari Credit Union ini. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang

anggota

CU,

Ibu

wahyu

Ningsih,

yang

memaparkan

alasan

ketertarikannya untuk bergabung dengan Credit Union BSP yang mengatakan : Saya merasa tertarik untuk ikut menjadi salah satu anggota Cu ini dikarenakan melihat sistem manajemen, organisasi dan administrasi yang baik serta transparan,. Selain itu CU saya melihat beberapa tetangga saya yang terdahulu masuk sebagai anggota di CU ini yang pada awalnya berasal dari 89 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

keluarga yang sangat lemah ekonominya kini dapat mensejahterakan keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak nya . Dalam pelaksanaan Credit Union ini ada beberapa peraturan dan ketantuan yang berlaku umum yaitu :

a. Ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi anggota CU, antara lain : 1. Seluruh anggota masyarakat Kuta Keulumpang. Bagi anggota yang belum berumah tangga harusmendapat persetujuan dari orang tua jika ingin menjadi anggota CU 2. Anggota harus penduduk Kuta Keulumpang ; orang yang berasal dari luar kuta Keulumpang juga menjadi anggota CU, tetapi harus memiliki aset di kuta Keulumpang, misalnya tanah ladang atau rumah. 3. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama, misalnya setiap anggota berhak meminjam uang di CU sesuai dengan saham yang dimilikinya setiap anggota berhak dipilih menjadi pengurus dalam rapat anggota yang dilakukan tahun sekali setiap anggota dapat menyimpan uang dan mendapatkan bunga setiap anggota yang lepas (mengundurkan diri) berhak mendapatkan modalnya dengan potongan uang administrasi Rp. 10.000,-. 4. Anggota yang mengundurkan diri biasanya karena pindah. 5. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi setiap anggota CU adalah bagi anggota baru diwajibkan membayar uang pangkal membayar iuran wajib dengan jumlah minimal Rp. 5000/bulan mengikuti semua aturan yang berlaku di CU


b. Mekanisme peminjaman : Bagi anggota CU yang ingin meminjam uang ada beberapa ketentuan dipenuhi, antara lain: 1. Jumlah pinjaman anggota maksimal sebesar 5X jumlah saham. Artinya bila seseorang memiliki total saham Rp. 100.000,- maka pinjaman maksimalnya sebesar Rp. 500.000, 2. Bunga pinjaman sebesar 3 % menurun, artinya bunga yang dibayar adalah 3 % dari jumlah sisa cicilan. 3. Jangka waktu pinjaman 7 -12 bulan. Untuk pinjaman kurang dari satu juta rupiah dengan jangka waktu 7 bulan, sedangkan untuk pinjaman satu juta rupiah ke atas dengan jangka waktu 12 bulan 4. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan cara mencicil atau dibayar sekaligus

Proses Pinjaman Pinjaman pertama adalah Rp. 500 000 dengan angsuran maksimal 10 kali. Pinjaman kedua adalah Rp. 1 juta, dan anggota boleh pinjam lagi dengan kenaikan Rp. 500 000 setiap pinjaman. Pinjaman maksimal adalah Rp. 5 juta. Seperti di koperasi, sebelum boleh pinjam, anggota di koperasi harus menemuhi kewajiban simpanan pokok, yaitu Rp. 100 000 dulu sebelum realisasi pinjaman pertama. Sesudah simpanan pokok dibayar anggotanya boleh pinjam, dan setiap bulan simpanan wajib, yaitu Rp. 5 000 harus dipenuhi. Di koperasi ini simpanan tidak boleh diambil sampai waktu anggota keluar. Aturan ini didasarkan keperluan 91 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

simpanan anggota untuk modal koperasi. Di koperasi simpan pinjam ini bunganya tergantung pada kali angsuran. Sistem ini bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Angsuran & Bunganya Credit Union BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana Angsuran

Bunga

10 kali

1%

15 kali

1.5 %

20 kali

2%

Sumber: Credit Union BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana


01

Tabel 4.2 List Pinjaman Tahun Buku Januari 2006 s/d Desember 2006 Jumlah Peminjam Tujuan Peminjaman Bulan Orang Uang Darurat Konsumtif, 2 3 10.500.000 6 Januari

02

Februari

18

15..540.000

1

9

8

03

Maret

12

12..250.000

3

-

9

04

April

17

15.000.000

2

12

3

05

Mei

20

22..000.000

1

8

11

06

Juni

15

14.750.000

-

12

3

07

Juli

23

25..000.000

7

10

6

08

Agustus

11

13.800.000

3

5

3

09

September

18

24.500.000

-

12

6

10

Oktober

19

25.000.000

3

9

7

11

November

24

32..750.000

7

15

2

12

Desember

25

40.000.000

8

16

1

38

110

60

No

Jumlah 208 345.590.000 Sumber Data: Laporan Tahunan 2004

c. Mekanisme penyimpanan di CU 1. Waktu peminjaman ditentukan setiap tanggal 20 setiap bulannya 2. Bunga simpanan dihitung berdasarkan Sisa Hasil Usaha pada setiap akhirtahun 3. Pertanggungjawaban pengurus diminta setahun sekali dalam rapat tahunan


Produktif 1

4. Kegiatan yang dilakukan oleh CU tidak hanya seputar pinjam-meminjam uang, akan tetapi juga mencakup kegiatan lain yang biasanya di selenggarakan oleh pihak lembaga pendamping 5. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan misalnya: Mengadakan diskusi, penyuluhan juga seminar tentang gender, pemilu, otonomi daerah mengadakan penyuluhan tentang pertanian . Kegiatan utama dari CU ini adalah usaha penghimpunan dana dengan mengumpulkan dana dari berbagi sumber, baik dari anggota sendiri maupun dari pihak lain. Jenis-jenis sumber dana yang biasa dijaring adalah : modal, hutang, dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpannan sukarela anggota. Sedangkan sumber dana jenis hutang dapat berupa hutang pinjaman dan sumber hutang lainnya.. Simpanan pada Credit Union terdiri dari beberapa bentuk, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan pembiayaan. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota CU. Simpanan wajib adalah simpanan adalah simpanan yang dibayar semua anggota secara teratur biasanya perbulan. Tabungan pembiayaan adalah simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari CU. Dalam simpanan pokok terdapat beberapa ketentuan yaitu ; 1. Besarnya simpanan pokok adalah sama untuk setiap anggota 2. Besarnya simpanan pokok adalah sebesar Rp. 100.000 3. Cara pembayaran simpanan pokok bias sekaligus atau diangsur sesuai dengan kesepakatan


4. Penyetoran dapat dilakukan oleh anggota bersangkutan atau yang diberi kuasa 5. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Ketentuan yang ada dalam simpanan wajib adalah sebagai berikut : 1. Besarnya simpanan adalah sama untuk setiap anggota 2. Besarnya simpanan wajib ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dengan mendasar pada kemampuan anggota yang paling rendah 3. Simpanan wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota Ketentuan dalam simpanan pembiayaan adalah : 1. Besarnya simpanan disesuaikan dengan pembiayaan yang diterima 2. Besarnya simpanan sudah termasuk angsuran mingguan 3. Simpanan tersebut dapat diambil ketika pembiayaan telah lunas 4. Jika yang bersangkutan tidak membayar angsuran pembiayaan, maka pihak pengurus berhak memotong sejumlah dana ditabungan tersebut. 5. Tabungan pembiayaan tidak mendapatkan imbalan bagi hasil Manfaaat yang paling dirasakan para anggota adalah secara ekonomis dimana dengan ikut menjadi anggota CU maka memiliki hak untuk melakukan pinjaman yang sangat mambantu masyarakat dalam kehidupan usaha maupun kesehariannya.Dalam hal peminjaman Credit Union BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana membuat system peminjaman menjadi tiga kategori. yaitu yang bersifat darurat, konsumtif, dan produktif. Pinjaman darurat itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mendesak seperti pengobatan orang sakit. 95 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Pinjaman konsumtif, biasanya pinjaman itu untuk pemenuhan kebutuhan rumah. Dan pinjaman produktif, artinya pinjaman itu untuk pengembangan usaha perorangan. Bentuk fasilitas lainnya yang dapat dirasakan oleh anggota CU ini adalah koperasi kredit ini juga menawarkan beragam produk seperti mengembangkan simpanan bunga harian. Seperti tabungan bank, simpanan ini dapat disimpan-tarik setiap saat dan diberikan bunga yang layak. Kemudian juga ada simpanan berjangka yang berlaku seperti deposito pada perbankan. Fasilitas ini tentunya sangat membantu dan mendukung bagi aktivitas usaha maupun ekonomi masyarakat Kuta Krueng.

Disamping hal tersebut untuk melengkapi program kesejahteraan anggota CU

Credit

Union

BSP

(Bantuan

Simpan

Pinjam)

Makmur

Ratana

mengembangkan produk yang disebut dengan Pinjaman kesehatan. Fungsinya seperti asuransi kesehatan. Dana untuk program ini merupakan dana swadya dari anggota juga akan tetapi dalam hal ini anggota memberikan modal tambahan. Hal ini sesui dengan penuturan dari salah seoranng pengurus Credit Union yaitu Bapak M.AG, yang mengatakan :

"Untuk pengadaan program pinjaman kesehatan ini dananya dipungut dari anggota CU 25 ribu Rupiah per tahun. Dana yang dikumpulkan itu lalu akan disalurkan kepada anggota CU yang mengajukan klaim penggantian pengobatan hingga 100 ribu Rupiah. Dengan produk ini masyarakat tidak perlu lagi merasa takut untuk pergi kebalai-bali pengobatan untuk mendapat perawatan apabila mengalami penyakit. Kondisi ini tentunya merupakan suatu jawaban tepat bagi kebutuhan masyarakat karena disamping kebutuhan ekonomi dan sosial, kebutuhan akan 96 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditiadakan. Kebutuhan akan kesehatan merupakan tuntutan hidup dan harus dipenuhi. Dengan adanya program ini masyarakat yang mengalami musibah gangguan kesehatan akan sangat merasa terbantu dimana apabila kondisi keuangan tidak mencukupi untuk biaya pengobatan maka sudah ada sebuah fasiltas yang dapat dipergunakan untuk menutupinya. Disamping kondisi tersebut, hal positif yang dapat dilihat dengan adanya program ini adalah berubahnya pandangan masyarakat yang selama ini sangat konservatif terhadap masalaha kesehatan terutama

sikap apatisme

terhadap pengobatan dirumah sakit karena stigma yang ada selama ini pengobatan itu adalah pemborosan dan sangat banyak memakan biaya.

Cikal bakal kesuksesan Credit Union (CU) BSP (Bantuan Simpan Pinjam) Makmur Ratana hingga sekarang tidak terlepas dari keberadaan Lembaga Sinar Keumala. Seperti kita ketahui bersama bahwa embrio CU sendiri adalah buah pemikiran orang-orang yang konsen terlibat didalamnya untuk maju secara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sekarang, kekuatan Credit Union di Kuta Geulumpang sendiri sudah menjadi sebuah kekuatan ekonomi kerakyatan yang tumbuh dan berkembang dari tahun ketahun dan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang mampu menggerakkan arus uang dalam jumlah yang cukup besar. Masyarakat Kuta Geulumpang sudah mulai bisa bernafas lega dan melirik kehidupan yang lebih baik dengan harapan pada peningkatan tarap hidup dalam mimpi kesejahteraan. Peningkatan ekonomi keluarga dan pendidikan kecerdasan finansial yang dipelajari dari sekolah Credit Union banyak berpengaruh terhadap bidang-bidang lain kehidupan masyarakat. 97 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dapat dilihat betapa besarnya fungsi pelaksanaan

Credit

Union

dalam

peri

kehidupan

masyarakat

Kuta

Kraeng.Pelaksnaaan Credit Union yang merupakan rekayasa modal sosial yang ada pada masyarakat yang diapiliasikan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk Credit Union telah berhasil menjawab permasalahan ekonomi masyarakat secara umum. Disamping hal tersebut apabila dimaknai lebih mendalam , melalui aktivitas Credit Union ini disadari atau tidak akan semakin memupuk dan mengarahkan modal sosial masyarakat kearah yang lebih positif, karena melalui program ini secara tidak disadari interaksi yang terjadi antara masyarakat semakin berjalan dengan tertib dan aktivitas Credit Union ini perlahan-lahan akan memupuk modal sosial berupa rasa semakin saling mempercai, perluasan jaringan sosial dan semakin matangnya pranata-pranata sosial yang berlaku ditengahtengah masyarakat Kuta Geulumpang. Jadi dari pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program Credit Union melalui rekayasa modal sosial di Kuta Geulumpang telah berhasil memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut.


4.4.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Credit Union

Adalah sebuah fenomena yang lazim bahwa dalam setiap implementasi sebuah program atau kegiatan akan sering dihadapkan dengan berbagai rintangan ataupun hambatan-hambatan. Sebagus apapun tataran sebuah konsep akan tetapi kenyataan di lapangan adalah merupakan ajang pembuktian terhadap kualitas konsep tersebut. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan program Credit Union yang di implementasikan di Kuta Geulumpang ini, dimana walaupun banyak dampak positif yang telah dicapai akan tetapi masih ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan yang menjadi kendala dalam pengembangan program ini kedepannya. Adapun hambatan-hambatan tersebut akan dipaparkan di bawah ini ;

1. Masih maraknya praktik tengkulak dan riba ditengah-tengah masyarakat yang bagi sebagian masyarakat masih lebih menjadi pilihan karena adanya kebebasan kapan dan seberapa besar dana yang akan dipinjam 2. Masih minimnya kesadaran beberapa anggota CU dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota 3. Masih kurangnya tenaga sosial dan media/ fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan penyadaran-penyadaran serta sosialisasi manfaaat Credit Union kepada masyarakat terutama yang berada di pedalaman 4. Sikap mental sebagian anggota Credit Union yang masih kurang baik dalam mengalokasikan

dana yang diterima dari koperasi simpan

pinjam sehingga manfaat keikutsertaanya tidak nampak. Dalam hal ini


sebagian besar anggota masih menggunakan dana dari CU hanya untuk keperluan komsumsi 5. Masih ditemukannya sebagian dari masyarakat yang apatis dan belum menerima keberadaan Cu karena masyarakat sempat memiliki stigma bahwa organisasi-organisasi yang ada pasca bencana hanya merupakan penjelmaan kegiatan eksploitatif dan tujuan utama hanya untuk meraih keuntungan saja. 6. Adanya konflik berkepanjangan dari luar masyarakat dan juga beberapa konflik internal pada masyarakat memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam perjjalanan credit union ini.


BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN 1. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan rekayasa modal sosial dalam membentuk lembaga keuangan swadaya masyarakat (Credit Union) 2. Pembentukan Credit Union telah berhasil mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Geulumpang dan juga telah mampu mendongkrak perkembangan dunia usaha masyarakat 3. Pemanfatan modal sosial sebagai pondasi pembentukan Credit Union telah menjadi sebuah kekuatan bagi lembaga keuangan ini dimana terdapat rasa kepemilikan dan tanggungjawab yang tinggi dari pada anggotaanggotanya. 4. Masih terdapat berbagai kendala dalam proses pengembangan Credit Union salah satunya adalah masih kurangnya tenaga sosial dan media/ fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan penyadaran-penyadaran serta sosialisasi manfaaat Credit Union kepada masyarakat terutama yang berada di pedalaman .


5.2. SARAN

1. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi Credit Union kepada seluruh masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok 2. Perlunya dukungan yang lebih besar lagi dari berbagai pihak dalam peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kuta Geulumpang 3. Kedepannya

perlu

digalakkan

kegiatan-kegiatan

pemberdayaan

masyarakat dan pendampingan-pendampingan sosial terutama bagi daerah-daerah rekonstruksi


DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Jakarta : LPFE – UI. ________,2002, Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI. Arif M Nasution, Subhilhar dan Badaruddin, 2005, Isu-isu Kelautan : Dari Kemiskinan hingga Bajak Laut ,Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2005 Badaruddin, 2003, Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Sumatera Utara, Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan tinggi,DIKTI. Badaruddin,1999, Sosial Capital in The Creation of Human Capital, Dalam Partha Dasgupta dan Ismail Serageldin(ed), Sosial Capital : A Multifaceted Perspective,Washington: The World Bank. Coleman, J.1988, sosial capital in the creation of human capital, cambridge, Harvard University Cohen & Prusak, 2001, sosial capital in the creation of human capital. The american journal of sociology Cook, Sarah dan Stave, Macaulay, 1997, Pemberdayaan Yang Tepat, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Jakarta,1999. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Biro Hukum dan Organisasi, Undang-Undang Republik indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Jakarta,1992. Fukuyama, Prancis ,Trust ; Kebajikan Sosial Kemakmuran,Yogykarta,Penerbit Qalam,2002

dan

Penciptaan

Fukuyama,Prancis,Sosial Capital ; Civil Society and Development,Third World Quarterly,Vol 22,2001 Kartasasmita, Ginanjar,1996, Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta. Koentjaraningrat, Kebudayaan ,Mentalitas dan Pembangunan,Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2002 103 Mauludi : Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Gempa Bumi..., 2008 USU e-Repository © 2008

Mulyana, Dedi, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Mikkelsen, Britha, 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Moeljarto, T, 1992, Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Gerak dan Strategi, Yogyakarta : PT. Tiara Walda. Putnam Robert D.1993. The prosperous Community : Sosial capital and public life. TAP _________________, Making Democracy work : civic Tradition in modern italy. Princeton University press Rani Usman,2003, Sejarah Peradaban Aceh, Jakarta,Penerbit Yayasan Obor Indonesia,2003 Sastropoetro, Santoso, 1998, Partisipasi, Komunikasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni. Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Rafika Aditama. Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya Media. Setiana, 2005, tehnik Penyuluhan da pemberdayaan masyarakat, Ghalia indonesia, Bogor Suyono Usman 1998, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar , Jakarta Suprijatna, T. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Rineka Cipta: Jakarta. Syabra, R. 2003. ”Modal Sosial: Konsep dan aplikasi”. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.V. N0.1:1-5. Soetrisno, Lukman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Jakarta : Kanisius. Tjondronegoro, S.M.P. 2005. “Pembangunan, Modal dan Modal Sosial”. Jurnal Sosiologi Indonesia. Vol. I. No. 7: 21-22 Todaro, P.M. & Smith S.C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.


Usman, Husaini dan Akbar PS, 2003, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT Bumi Aksara. Winter. 2000. Towards a Theorised Understanding of Family Life and Sosial Capital. Australia: Australian Institute of Family Studies. Zaim saIdi, Secangkir Kopi Max Havelaar : LSM Kebangkitan Masyarakat, Jakarta, PT. Gramedia


PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI PASCA GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI

Recommend Documents