III.
BAB III PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASCA GEMPA DAN TSUNAMI DI NAD
III.1. Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Gempa Bumi & Tsunami Pada tanggal 26 Desember 2004, suatu gempa yang paling dahsyat selama 40 tahun terakhir menghantam lautan Hindia, 150 km dari perairan propinsi NAD. Gempa tersebut memicu terjadinya tsunami dimana dua belas negara terkena imbasnya. Di Nanggroe Aceh Darussalam, diperkirakan 200 ribu orang meninggal, 2300 km jalan tidak dapat dilalui lagi, 9 pelabuhan rusak berat, 8 lapangan udara, 120 buah jembatan utama dan 1500 jembatan kecil turut rusak. Hal tersebut diperparah lagi oleh tingginya pencemaran air tanah, buruknya sanitasi, hancurnya irigasi dan suplai tenaga listrik yang minim. Diperkirakan akan dibutuhkan pembangunan rumah antara 80.000 sampai 110.000 buah rumah untuk 500.000 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Pembangunan kembali fasilitas infrastruktur membutuhkan biaya sekitar 30 trilyun rupiah (Progress report BRR, Desember 2006). III.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di NAD Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, selanjutnya pemerintah, menyusun tiga langkah recovery, yang meliputi tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap tanggap darurat diarahkan untuk penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan, tahap rehabilitasi diarahkan untuk memperbaiki pelayanan publik pada tingkat memadai dan tahap rekonstruksi diarahkan untuk membangun kembali masyarakat dan kawasan. Ketiga tahapan tersebut di laksanakan pada rentang waktu mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2009. Gambar berikut menunjukkan tahapan recovery masyarakat dan wilayah NAD:
42
Gambar III-1 Tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NAD Sumber: Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005
Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan masyarakat di NAD, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Berorientasi pada masyarakat dan partisipatif; 2. Pembangunan berkelanjutan, yang mengutamakan keseimbangan aspek kelayakan ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound); 3. Holistik, pembangunan kembali NAD harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang komprehensif; 4. Terpadu, koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah; 5. Efisien, transparan dan akuntabel; 6. Adanya monitoring dan evaluasi yang efektif. III.3. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kembali Infrastruktur Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas infrastruktur di NAD disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
43
1. Memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar serta prasara untuk memperlancar logistik. a. Menetapkan prioritas utama pada pembangunan kembali perumahan, air minum, sanitasi dan drainase. b. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana akses masuk antara lain pelabuhan laut dan bandar udara strategis beserta jaringan jalan pendukungnya. 2. Membangun kembali sistem trasportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah di dalam propinsi dan antar propinsi serta luar negeri. a. Membuka jalan akses dan jalur jalan utama (nasional), dilanjutkan dengan
pembukaan
jalur
transportasi
yang
terintegrasi
untuk
memperlancar distribusi logistik yang efisien dan pengembangan wilayah. b. Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan merekonstruksi fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nir-kabel untuk mendapatkan kemudahan akses telekomunikasi baik lokal, SLJJ, maupun, SLI. 3. Merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembalinya aktivitas sosial dan perekonomian. a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan. b. Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik. 4. Mendukung upaya menjaga ketersediaan pangan. a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada wilayah dimana petani penggarapnya telah siap dan diutamakan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman. b. Membantu upaya perbaikan jaringan tambak rakyat, khususnya pada jaringan primer dan sekunder 5. Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana melalui peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap bencana.
44
a. Mengatasi masalah genangan melalui rehabilitasi dan pembangunan saluran drainase utama atau perbaikan alur alam. b. Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan perkotaan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. c. Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan (escape facilities) pada daerah-daerah rawan bencana tsunami. d. Mengendalikan banjir daerah pemukiman dan perkotaan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir. 6. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, osial, budaya dan agama. a. Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melakukan investasi. b. Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru. c. Menerapkan keterpaduan intermoda prasarana dan sarana dalam menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan. d. Keputusan jadwal pelaksanaan kegiatan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (urgency) dan kesiapan (readiness). e. Menerapkan metoda pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien f. Melakukan konsultasi publik, yang antara lain ditujukan untuk menggali dan mengakomodasi nilai budaya lokal dan agama. III.4. Realisasi Pembangunan Kembali Infrastruktur Proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur terdiri dari: Jalan dan Transportasi (Udara, Darat dan Laut), SAR, Pos dan Telematika, Sumber Daya Air (Irigasi, Pengamanan Pantai, Pengendalian Banjir), Energi dan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan serta Pembinaan Bangunan Umum. Proses tersebut telah berlangsung sejak tahun
2005 sampai 2007. Beberapa
perkembangan yang dapat dicatat dari proses tersebut adalah:
45
III.4.1. Sub-Bidang Jalan Dan Jembatan Sampai dengan akhir tahun 2006, total jalan yang telah ditangani (rehabilitasi dan rekonstruksi) mencapai 957 km terdiri dari jalan Nasional sepanjang 295 km, jalan propinsi 203 km (Propinsi NAD: 76 km dan Kepulauan Nias 127 km) dan jalan kabupaten sepanjang 459 km, dengan total biaya Rp. 1.699 milyar. Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 738 km, yang terdiri dari jalan Nasional 212 km, jalan propinsi 155 km (Prop. NAD : 32 km dan Nias 123 km), dan jalan kabupaten sepanjang 371 km. Total anggaran tahun 2007 sebesar 1.609 milyar Rupiah. Sehingga sampai akhir tahun 2007 akan ditangani jalan sepanjang 1.695 km jalan dengan total biaya mencapai 3,31 trilyun Rupiah, seperti diperlihatkan pada tabel berikut:
Tabel III-1 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2006 dan Program 2007 Sub Bidang Jalan Dan Jembatan NO 1 2 3
4 5
KEGIATAN Lintas Timur NAD Lintas Barat NAD Lintas Tengah NAD Lintas Lainnya NAD Jalan Kab./Kota TOTAL
SAT
RENCANA RUAS KM
ON BGT
REAL 05-06 OF BGT ON-OFF
ON
PROG 07 OFF ON-OFF
Km
4
257
0
0
0
3
0
3
Km
4
441
132
152
284
179
30
209
Km
8
341
11
0
11
0
0
0
Km
46
1455
76
0
76
32
0
32
Km
23 Kab
1900
459
0
459
371
0
371
4394
678
152
830
585
30
615
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
III.4.2. Sub Bidang Transportasi Untuk prasarana transportasi, sampai dengan tahun 2006 telah ditangani pelabuhan laut sebanyak 10 unit dan 5 unit pelabuhan penyeberangan. Diantaranya satu pelabuhan penyeberangan di Ule lheu ditangani langsung melalui dana Non APBN. Pelabuhan udara yang telah ditangani sebanyak 6 unit. Selain itu juga telah dibangun 1 unit landasan udara/airstrip di Calang. Pada tahun anggaran 2007 diprogramkan penanganan untuk 7 unit bandara, 3 di antaranya merupakan penanganan baru, sedangkan 4 unit merupakan lanjutan. Selain itu juga direncanakan pembangunan airstrip di Blangkejeren (Gayo Luwes) dan
46
Teluk Dalam (Nias Selatan) serta landasan heli/helipad di Pulau Rondo-Aceh Besar. Selanjutnya pelabuhan laut yang ditangani sebanyak 8 unit (5 unit penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan) dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 4 unit (1 penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan tahun 2006), seperti diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel III-2 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2006 Dan Program Tahun 2007 Sub-Sektor Perhubungan REAL 05 -06 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BANGUNAN/GEDUNG PEL. LAUT PEL. FERRY BANDARA AIRSTRIP HELIPED TERMINAL BUS KANTOR SAR KANTOR BMG KANTOR POS
RCN 17 9 9 0 0 29 1 8 19
PROG '07
05 - 07
BARU
% KE RCN
BARU
LAMA
BARU
% KE RCN
10 7 6 1 0 8 1 8 11
59% 78% 67% 0 0 28% 100% 100% 58%
5 1 3 2 1 5 0 0 5
3 3 4 0 0 0 1 0 0
15 8 9 3 1 13 1 8 16
88% 89% 100% 0 0 45% 100% 100% 84%
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 27 unit. Sampai dengan 2006, 7 unit terminal dan stasiun DAMRI sedang dalam proses pembangunan. Pada tahun 2007 dialokasikan pembangunan terminal sebanyak 6 unit. Gambaran realisasi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi transportasi diperlihatkan pada tabel di bawah ini.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan ditargetkan sebanyak 9 unit sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 7 unit telah ditangani pada tahun anggaran 2005-2006. Satu unit yakni pelabuhan penyeberangan Meulaboh dilaksanakan pada TA 2007. Realisasi pembangunan terminal bis dan pool DAMRI serta pelabuhan penyeberangan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:
47
Tabel III-3 Realisasi Pembangunan Terminal Bis NO
TERMINAL BIS/APK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RENCANA INDUK
Banda Aceh Singkil Bireuen Lhokseumawe Calang Blang pidie Kota Makmur Aceh Besar Langsa Aceh Utara Kebon Tengah Aceh Timur Bakongan Sigli Kuala Simpang Simeulu Takengon Stasiun Damri B. Aceh Pool Damri (tersebar) Poo Damri Meulaboh Pool Damri Lhokseumawe TOTAL
REAL 05-06 BARU
4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 0 0 1 2 1 1
2 1
27
7
DIPA '07 BARU
LANJUT 2 1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
3
6
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
Tabel III-4 Realisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
NO
PEL. FERRY
LOKASI
1 2 3 4 5 6 7
ULEE LHEU BALOHAN LABUHAN HAJI LAMTEH SINABANG MEULABOH PULAU BANYAK
B. ACEH SABANG A. SELATAN A. BESAR SIMEULU A. BARAT A. SINGKIL
8
SINGKIL
A. SINGKIL
TOTAL
RCN 1 1 1 1 1 1 1
REAL 05 - 06
2007
BARU
BARU
LANJUT
1 1 1 1 1
LANJUT 1
1 1
1 8
5
1
2
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD dalam Rencana Induk ditetapkan sejumlah 12 unit. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya sedangkan 8 unit (5 baru dan 3 lanjutan)
48
diprogramkan pada tahun 2007. Sampai akhir 2007 diperkirakan telah ditangani 10 unit pelabuhan dari Rencana Induk sebanyak 12 unit. Ada 3 unit pelabuhan dalam Rencana Induk yang belum ditangani yakni Sabang, Sibadeh, dan Sigli. Sementara itu terdapat 1 unit pelabuhan (Kuala Langsa) di luar Rencana Induk yang ditangani. Di luar itu juga dibangun dermaga di Pulau Rondo.
Tabel III-5 Realisasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pelabuhan Laut PELABUHAN LAUT
LOKASI
1 2
SABANG
SABANG
1
MALAHAYATI
ACEH BESAR
1
3
KRUENG GEUKUH
LHOKSEUMAWE
1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KUALA LANGSA
LANGSA
MEULABOH
A. BARAT
1
CALANG
A. JAYA
1
NO
RENCANA INDUK
REALISASI 05 - 06
PROGRAM 2007
BARU
BARU
1
LANJUT
1 1 1
1
A. BARAT DAYA
1
1
TAPAK TUAN
A. SELATAN
1
1
SINGKIL
A. SINGKIL
1
SIBADEH
A. SELATAN
1
SNABANG
SIMEULUE
1
SIBIGO
SIMEULUE
1
SIGLI
PIDIE
1 12
1 1
SUSOH
TOTAL
LANJUT
1 1
1 1
5
5
3
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005 – 2006. Tiga unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008 kegiatan difokuskan pada pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya. Tabel berikut menunjukka perkembangan pembangunan bandar udara:
49
Tabel III-6 Realisasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bandar Udara LANDASAN NO
AWAL 1
RCN INDUK
BANDARA MAIMUN SALEH
AKHIR
REAL 05-06
RKA07
VOL.
RP. MYR
BARU
1
25.1
1
12.25
1
20.75
1850 M X 30 M
2
SULTAN ISK. MUDA
2500 M X 45 M
2950 M X 45 M
1
474.5
3
CUT NYAK DHIEN
1000 M X 30 M
1700 M X 30 M
1
141.6
4
T. CUT ALI
750 M X 23 M
1250 M X 30 M
1
21.8
RP MY
BARU
RP.MY
1
1.41
1
0.29
5
LASIKIN
750 M X 23 M
1500 M X 30 M
1
25.6
6
KUALA BATE
750 M X 23 M
1300 M X 30 M
1
22
7
REMBELE
1200 M X 30 M
1
26.1
1
10.96
7
736.7
4
69.34
TOTAL
LANJUT
1
88.38 1
8.08
24.8 0.29
8.85
1 1
13.93
1
19.69
3
1
5.99
4
146.33
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
Pembangunan airstrip telah dilaksanakan dengan dana Off-Budget pada tahun 2005 untuk pembangunan airstrip Calang. Satu unit airstrip direncanakan dibangun di Blangkejeren dan Simeulue pada TA 2007. Sementara helipad pada tahun 2007 direncanakan sebanyak 1 unit dan 2008 sebanyak 2 unit, masingmasing di Pulau Rondo, Pulau Breuh,dan Pulau Banyak. Tabel III-7 Realisasi Pelaksanaan Bandar Udara Perintis (Airstrip) LANDASAN UDARA
NO
RCN INDUK LOKASI #
1
AIRSTRIP CALANG
A. JAYA
2
AIRSTRIP BLANGKEJREN
GAYO LUWES
3
AIRSTRIP SIBIGO
SIUMELUE
TOTAL
RP. MYR
REAL 05-06 BARU
RP. MYR
1
0.7
RKA 07 BARU
LANJUT
1
0
0
1
0.7
1
RP. MYR
8.2
0
8.2
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007 Tabel III-8 Realisasi Pelaksanaan Landasan Heli (Heliped) NO 1 2 3
LANDASAN HELI PULAU RONDO PULAU BREUH PULAU BANYAK TOTAL
LOKASI
R.INDUK VOL. RP. MYR
REAL 05-06 BARU RP. MYR
A. BESAR
BARU
RKA 07 LANJUT RP. MYR
1
1.4
A. BESAR SINGKIL 0
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
0
0
0
1
0
1.4
50
III.4.3. Sub-Bidang Energi Dan Kelistrikan Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan listrik yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah untuk rumahrumah yang baru dibangun, jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian dieseldiesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak fungsional dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM). Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai pengadaan sebanyak 71.993 unit (60%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sesuai dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami.
Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 64.387 unit (54%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang telah di capai sampai dengan 2007 untuk pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 136.380 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan bagi pembangunan rumah baru sebanyak 120.000 unit dan permintaan masyarakat lainnya seperti bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, bangunan publik lainnya.
Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan sebanyak 397.8 km JTR dan 256.5 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 397.6 km JTR dan 212.5 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 1,636.6 km JTR dan 577.9 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah tercapai 217 GD dan 3 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 298 unit GD. Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2X42 MW.
51
Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIc dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007. Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di kabupaten Nagan Raya. Disamping itu Departemen ESDM akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar.
Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah. Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Disamping itu Departemen ESDM melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit. Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelistrikan dijelaskan pada tabel dibawah ini.
52
Tabel III-9 Realisasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Kelistrikan Dan Energi
KEGIATAN PEMBANGUNAN
NO
1 2 3
Pengadaan generator PLTD Perbaikan kantor PT. PLN Pengadaan PLTD Apung Baru
4
PLTA Peusangan
5 6 7 8
PLTM (Mini Hidro) PLTMH (Mikro Hidro) PLTS (Surya) PLTGU Banda Aceh Jaringan Tegangan Menengah (SUTM dan SKTM) Jaringan tegangan rendah (SKTR) Sambungan Pelanggan Gardu Distribusi Gardu Hubung Depo BBM Gedung ESDM Gedung Pemantau Gunung Api
9 10 11 12 13 14 15 16
REALISASI 05-06
RENC. INDUK
APBN
Unit
7
12
Pkt
5
SAT
Lok X Unit X MW Unit X MW Unit Unit Unit MW Km
NON APBN
TOTAL
PROG. 2007
KET.
12 1
2X2X6
MUSEUM
4X21
PLN 2008
2 1 1691 2X30 1804
381
1000
1 2691 0
10 442
381
283
Km
2714
518
518
414
Unit Unit Unit Unit Unit
119253 883 6 3 1
76623 239 3 1 3
76623 239 3 1 3
64387 318 1 1
Unit
3
3
3
SIMEULUE DINAS
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
III.4.4. Sub-Bidang Sumber Daya Air Sub-bidang ini terdiri dari irigasi, sungai dan pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Dari 118.028 ha target rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Irigasi, sampai dengan Desember 2006 telah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana irigasi seluas 78.766 ha (125%). Tahun anggaran 2007, terdapat penambahan seluas 31.212 Ha sehingga total luas irigasi adalah 108.181 (172%).
Dari target 138.796 meter sungai yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi, sampai dengan Desember 2006 telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sepanjang 78.689 meter (57%). Pada TA 2007 akan ditangani 12.163 m. Sehingga pada akhir Tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah sepanjang 90.852 meter (65%).
53
Dari target 69.058 meter pantai yang harus dilindungi, pada tahun anggaran 20052006 telah dikerjakan bangunan pengaman pantai sepanjang 57.854 meter (84%) dan pada tahun anggaran 2007 sepanjang 23.376 meter. Target yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran 2007 adalah sebesar 81.230 meter atau 118% dari target dalam Rencana Induk. Rekapitulasi pembangunan sub-sektor sumberdaya air tampak pada tabel berikut:
Tabel III-10 Rekapitulasi Realisasi Tahun 2005-2006 Dan Program Tahun 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air KEGIATAN PEMBANGUNAN
NO
1 2 3
IRIGASI SUNGAI DAN PENGENDALIAN BANJIR PENGAMAN PANTAI
RENCANA INDUK
SAT
REALISASI TAHUN 2005-2006 APBN
HA
118028
78766
M
138796
76689
M
69058
57854
NON APBN
2000
TOTAL
PROG. 2007
20052007 TOTAL
78766
31212
109978
78689
12163
90852
57854
23376
81230
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
III.4.5. Sub-Bidang Air Bersih dan Sanitasi Sub-bidang ini terdiri dari penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan drainase. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyediaan air minum dan air bersih telah berjalan sejak tahun 2005 dan tahun 2007. Sampai tahun ketiga telah teralokasi dana sebesar Rp. 309,943 miliar atau sebesar 13.54% dari target (on budget yang terserap dan telah dialokasikan pada tahun 2007). Komponen terbesar adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih atau sebesar 63,53% atau sebesar Rp. 196,906 miliar, untuk komponen air limbah sebesar Rp. 23,093 miliar (7,45%), komponen persampahan sebesar Rp. 50,407 miliar (16,26%), dan komponen drainase sebesar Rp. 39,536 miliar (12,76%), seperti diperlihatkan pada tabel berikut:
Tabel III-11 Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi NO 1 2 3 4
KEGIATAN PEMBANGUNAN AIR BERSIH PEMBUANGAN LIMBAH SAMPAH DRAINASE
SAT
RENC. INDUK
REALISASI TAHUN 2005-2006 NON APBN TOTAL APBN 135 135
PROG. 2007
20052007
LT/DTK
3,256
345
480
RUMAH
543,217
1,400
1,400
290,310
291,710
RUMAH M'
543,217 106,347
636 16,662
636 16,662
1,665 26,595
2,301 43,257
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
54
III.4.6. Sub-Bidang Bangunan Umum Pelaksanaan proyek bangunan umum baru diprogramkan pada tahun 2007 dan rencana untuk tahun 2008. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan Pusat Pelatihan (Puslat) mitigasi tsunami, escape building, museum tsunami, laboratorium dan peralatan
Tabel III-12 Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas BangunanUmum
NO
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
KEGIATAN PEMBANGUNAN Pembangunan pusat pelatihan tsunami NAD daerah bencana B. Aceh Escape Hill Desain dan konstruksi escape building A. Jaya Desain dan konstruksi escape building A. Barat Desain dan konstruksi escape building Lhokseumawe Desain dan konstruksi escape building Bireuen Desain dan konstruksi escape building Pidie Museum pusat pengembangan tsunami di Banda Aceh Pembangunan pusat kualitas struktural di Banda Aceh dan peralatan untuk laboratorium Koordinasi dan Konsultasi rencana kerja dan program pemerintah
SAT.
RCN. INDUK
REALISASI 2005-2006 NON TOTAL APBN
APBN
PROG 2007
20052007
4 Unit
5
Unit
1
1
1
Unit
1
1
1
Unit
1
1
1
Unit
1
1
1
Unit
1
1
1
2
1
Sumber: Buku Rencana Aksi BRR, 2007
Secara umum realisasi anggaran BRR untuk semua bidang telah mencapai 25 trilyun rupiah lebih, baik yang berasal dari dana on budget maupun off budget seperti diperlihatkan pada tabel berikut:
55
Tabel III-13 Realisasi Anggaran BRR 2005 – 2006 baik berasal dari APBN maupun non APBN
NO I
II
III
IV
V
VI
BIDANG/SUB BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1. PERUMAHAN 2. TATA RUANG, PSD DAN PERTANAHAN INFRASTRUKTUR 1. PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, POS/ASDP 2. JALAN DAN JEMBATAN/UASR 3. AIR BERSIH, SANITASI DAN PERSAMPAHAN 4. ENERGI DAN LISTRIK 5. IRIGASI 6. PENGENDALIAN BANJIR & PENGAMANAN PANTAI EKONOMI DAN USAHA 1. PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 2. KELAUTAN DAN PERIKANAN 3. KEHUTANAN 4. PENGEMBANGAN USAHA 5. INDUSTRI 6. PERDAGANGAN, PARIWISATA, INVESTASI 7. KOPERASI DAN UKM 8. TENAGA KERJA PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN 1. PENDDIKAN 2. KESEHATAN 3. PERAN PEREMPUAN KELEMBAGAAN DAN SDM 1. KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAH 2. KELEMBAGAAN, HUKUM DAN KEAMANAN 3. YUDIKATIF, LEGISLATIF, MATRA-MATRA SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA 1. SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 2. AGAMA 3. BUDAYA PERENCANAAN SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI (ADMINISTRASI) TOTAL
JUMLAH (RP) ON BUDGET 20052006 3,703,250,340,446 2,819,336,906,609 883,913,433,837 2,355,190,563,475
JUMLAH (RP) OFF BUDGET 0506 3,934,718,495,600 3,678,832,106,000 255,886,389,600 2,156,761,520,000
472,604,860,283 800,032,250,603 152,416,292,911 301,503,644,911 216,402,840,005
806,758,515,600 1,337,171,525,200 5,807,785,200 7,023,694,000
412,230,674,762 968,498,929,140
1,823,313,601,200
299,152,067,325
595,426,741,600
320,026,127,544 32,237,729,098 45,300,677,097 46,924,747,072 24,928,925,779 161,413,021,549 38,515,633,676
173,655,110,600 86,827,555,300 587,992,534,400 61,024,970,800 6,860,541,200 86,827,555,300 224,698,592,000
1,042,727,115,236
4,231,846,507,200
400,157,959,445 600,491,793,294 42,077,362,497 965,907,990,203 275,953,171,058 278,726,875,934 411,227,943,211 757,660,076,317 124,059,418,761 559,234,947,433 74,365,710,123 223,116,492,278
1,783,247,297,600 2,182,454,314,000 266,144,895,600 1,334,018,501,200 1,013,317,274,400 275,413,960,000 45,287,266,800 373,258,306,000 64,845,767,600 70,127,920,000 238,284,618,400 21,123,089,600
419,750,280,116
962,172,542,400
10,436,101,787,211
14,837,212,563,200
Sumber: BRR NAD & Nias 2006-2007
III.5. Pengambil Kebijakan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Untuk melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan wilayah NAD dan Nias dibentuklah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Wilayah NAD dan Nias (BRR NAD & Nias). Badan ini mempunyai tiga kelengkapan organisasi, yaitu: a. Dewan Pengarah: bertugas memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Anggota
56
dewan pengarah merupakan representasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terdiri dari unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur pemerintahan dan unsur-unsur lain yang mendukung fungsi pengarah. Anggota dewan pengarah bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya telah terakomodasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dewan pengarah memberi laporan atas pelaksanaan tugasnya langsung kepada presiden. b. Dewan Pengawas: bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan melakukan audit pelaksanaan tugas Badan Pelaksana. Dalam melakukan audit dan membantu tugas-tugasnya, Dewan Pengawas dapat menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Dewan Pengawas berasal dari individuindividu yang memiliki pemahaman memadai dibidang pengawasan, yang terdiri dari unsur-unsur tokoh nasional dan tokoh masyarakat Aceh yang independen. Selain itu dimungkinkan dari perwakilan negara donor menjadi anggota Dewan Pengawas. Hasil pengawasan terbuka untuk publik. c. Badan Pelaksana (Bapel): Badan pelaksana bertugas merumuskan kebijakan strategi dan kebijakan operasional, menyiapkan rencana tindak dan melaksanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
untuk
proyek-proyek
tertentu
sesuai
kesepakatan
instansi/institusi lainnya dan memastikan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas dari tindak pidana korupsi, mengelola sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, meminta bantuan berupa informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait lainnya, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi
57
dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Pelaksanaan tugas BRR mengacu pada rencana induk dan rencana rinci rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh pemerintah bersama pemerintah daerah.
Struktur organisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD disusun dalam susunan sebagai berikut:
Gambar III-2 Sruktur organisasi BRR dan kaitannya dengan instansi lain Sumber: Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005
Struktur organisasi Bapel BRR NAD & Nias terdiri dari ketua dibantu beberapa orang wakil ketua dan deputi-deputi. Untuk memudahkan koordinasi antara masyarakat di wilayah-wilayah kerja BRR yang tersebar di beberapa daerah, maka dibentuklah kantor regional BRR yang mewakili 8 wilayah. Struktur organisasi Bapel dan kantor-kantor wilayah diperlihatkan pada gambar berikut:
58
Gambar III-3 Struktur organisasi Badan Pelaksana BRR Sumber: Website e-aceh-nias.org
:
59
Gambar III-4 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan BRR NAD & Nias Sumber: Website e-aceh-nias.org
Dalam melaksanakan tugasnya BRR dibantu oleh satuan-satuan kerja (Satker) yang anggotanya berasal dari instansi-instansi teknis di lingkungan Pemda NAD dan anggota perseorangan lainnya yang dinilai cakap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Satker-satker tersebut diawasi oleh deputi-deputi seperti tampak pada tabel di bawah ini:
Tabel III-14 Satuan Kerja (Satker) Yang Bernaung Di Bawah Deputi-Deputi A B C
DEPUTI DEPUTI PENGAWASAN DEPUTI KEUANGAN DAN PENDANAAN DEPUTI AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
D
DEPUTI EKONOMI DAN USAHA
E
DEPUTI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN
A1 B1 C1 D1 D2 D3 E1 E2 E3 E4
SATUAN KERJA (SATKER) Bidang Pengawasan Pembinaan Keuangan dan Pendanaan Pemulihan dan Pengembangan Bidang Agama, Sosial dan Budaya Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha ETESP - ADB Perikanan 2007 ETESP ADB Pertanian 2007/ Deputi Ekus Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi NAD Peningkatan SAPRAS Sekolah / Madrasah Pendidikan Tinggi NAD Pendidikan Di DEPAG NAD
60
DEPUTI
F
DEPUTI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
E5 E6 E7 E8 E9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 G1 G2 G3 G4 G5
G
DEPUTI INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN
G6 G7 G8 G9
H
DEPUTI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SDM
G10 G11 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
SATUAN KERJA (SATKER) Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Gender Pelayanan Kesehatan NAD Pendidikan Menengah (Lanjutan) Pelayanan Kesehatan NAD (ADB) Pelayanan Kesehatan NAD (Lanjutan) Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD - ADB Bantuan Perumahan dan Pemukiman Kembali / BPPK NAD Infrastruktur Kawasan dan Permukiman Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias Infrastruktur Kawasan Siap Huni Bantuan Sosial Bertempat Tinggal dan Perbaikan Rumah Prakarsa Pembangunan Partisipatif Kedeputian Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman (MDTF) Penanggunalangan Kemiskinan di Perkotaan Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah I Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah II Perumahan dan Pemukiman NAD Wilayah III Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah IV Rehab, Peningkatan, Pembangunan Fasilitas Pos, Telekomunikasi dan Transportasi Udara NAD Pembinaan Perencanaan Jalan NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Provinsi NAD Irigasi NAD Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut NAD Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat NAD Peningkatan Kualitas Jasa Energi dan Ketenagalistrikan NAD Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan NAD Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Infrastruktur NAD Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Keuangan Negara Dukungan Bantuan Pemerintah Daerah - SPADA Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD -NIAS Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NAD - NIAS Pengembangan Pertahanan MATRA Darat NAD Pengembangan Pertahanan MATRA Laut NAD - NIAS Pengembangan Pertahanan MATRA Udara NAD - NIAS Pengembangan Fasilitas POLRI Pusat Pembelajaran dan Pengembangan SDM Pengembangan SAPRAS Hukum NAD Peningkatan dan Penataan Kapasitas Kelembagaan NAD - Nias Penataan dan Pengelolaan SDM dan Aparatur NAD - Nias
Sumber: Website e-aceh-nias.org
III.6. Sumber Dana Dan Besar Pendanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Masyarakat NAD dan Nias memberikan estimasi kebutuhan dana untuk pembangunan kembali Aceh dan Nias mencapai Rp 60 Triliun. Sesuai perkembangan di lapangan, kebutuhan dana diperkirakan meningkat menjadi Rp 74,8 Triliun.
Kebutuhan anggaran sebesar ini diantaranya dipenuhi dari APBN sebesar Rp 25,5 Triliun hingga akhir tahun 2007. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari APBN
61
2008-2009, kontribusi masyarakat dan swasta, negara donor, LSM asing, badan kerja sama multilateral dan Badan PBB. Secara umum, sumber pendanaan rekonstruksi Aceh dan Nias berasal dari sumber-sumber berikut: 1. APBN 2. Non-APBN yang terdiri dari bantuan negara dan institusi keuangan internasional, masyarakat dan swasta, LSM dalam dan luar negeri, bantuan bilateral, lembaga multilateral dan Badan PBB. III.6.1.
Dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)
Potensi pendanaan yang berasal dari APBN terdiri dari: a. Dana rupiah murni. Dalam APBN 2005 dana rupiah murni yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain berasal dari dana cadangan umum sebesar 2 trilyun rupiah, dana moratorium paris club sebesar Rp. 3,9 trilyun. Disamping itu juga terdapat dana departemen/lembaga yang berada di propinsi NAD baik berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilan serta bidang keuangan. Untuk kebutuhan tahun anggaran 2006 dan tahun-tahun berikutnya dana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi akan langsung di b. Hibah luar negeri baik sifatnya bilateral maupun multilateral; c. Realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di nad dan nias; d. Pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); e. Penundaan dana pembayaran bunga dan pokok hutang luar negeri akibat moratorium di Paris Club.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan wilayah NAD secara umum ada tiga kelompok, yaitu: 1. Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia, GOI) 2. Negara-negara yang telah berjanji akan membantu rehabilitsi dan rekonstruksi di NAD baik secara bilateral maupun multilateral, dan 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Government Organization, NGO)
62
Besar alokasi dana dari masing-masing pihak tersebut diperlihatkan pada gambar dibawah ini
Gambar III-5 Alokasi Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dari Ketiga Donatur Sumber: BRR NAD & Nias dan Perhitungan staf Bank Dunia
Gambar III-6 Besar dana yang dibelanjakan pada masing-masing sektor Sumber: BRR NAD & Nias dan Perhitungan staf Bank Dunia
63
Gambar III-7 Perbandingan besar dana yang dijanjikan, dialokasikan dan dibelanjakan sampai Desember 2006 Sumber: BRR NAD & Nias dan Perhitungan staf Bank Dunia
III.6.2. Non APBN (Off Budget) Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari sumbangan dunia/Internasional, disebut dana Non APBN atau lebih dikenal dengan sebutan ’off budget’s karena merupakan anggaran yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Pembiayaan Non APBN ini menangani semua aspek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sampai Juli 2007, BRR telah mencatat komitmen dana non APBN mencapai Rp 31,7 Triliun. BRR juga memobilisasi dana melalui Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF), yang telah berhasil mengumpulkan dana (managed fund) hingga Rp 140 Miliar. Dengan demikian, total komitmen yang diperoleh dari dana APBN dan Non-APBN sampai akhir 2007 mencapai Rp 57,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 76 persen kebutuhan total dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Tabel berikut menjelaskan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NADNias berdasarkan sektor pemulihan.
64
Tabel III-15 Daftar Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD & Nias Berdasarkan Sektor Pemulihan yang berasal dari dana off budget
2005 NO
2006
2007
BIDANG PEMULIHAN KOMITMEN (USD)
REALISASI (USD)
KOMITMEN (USD)
REALISASI (USD)
KOMITMEN (USD)
REALISASI (USD)
1
PERUMAHAN, PEMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN & LINGKUNGAN HIDUP
604,485,111
231,087,189
146,985,458
180,251,212
22,556,973
46,048,948
2
INFRASTRUKTUR
573,046,776
205,793,204
199,485,166
77,180,957
5,849,444
9,671,646
3
SOSIAL KEMASYARAKATAN
756,021,749
370,457,692
180,103,231
125,028,992
28,921,981
32,053,684
4
PEREKONOMIAN
261,000,851
136,164,460
121,195,137
67,888,236
12,670,068
13,968,858
181,062,385
107,329,082
82,415,109
35,512,339
6,639,074
10,139,874
28,710,662
7,808,422
7,650,651
13,678,678
1,696,531
1,285,399
115,208,350
69,677,804
31,303,268
10,531,209
38,229
223,633
500,000
500,000
2,681,172
449,803
393,711
1,672,658
2,522,717,056
1,129,267,656
769,531,731
511,744,281
78,372,300
113,392,042
5 6 7 8 9
KELEMBAGAAN DAN HUKUM BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA LAINLAIN TIDAK DIALOKASIKAN SEMUA SUB-SEKTOR YANG DIDEFINISIKAN SUB-SEKTOR LAINLAIN TOTAL
Sumber: Website e-aceh-nias.org
Negara-negara yang turut membantu proses recovery mulai tahap tanggap darurat sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak kurang dari 44 negara, dengan total komitmen bantuan sebesar USD 2,420,460,386 dan 57% diantaranya telah direalisasikan yaitu sebesar USD 1.373.474.380. Disamping itu bantuan dari Organisasi non pemerintah/Non Government Organization (NGO) baik dalam maupun luar negeri yang terlibat dalam proses recovery di NAD mencapai 300 lembaga dengan total bantuan mencapai USD 1.275.251.225 dengan tingkat relialisasi mencapai 67% atau USD. 848.931.381 (Website e-aceh-nias.org). III.6.3. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Swasta Guna menjaga keselarasan partisipasi oleh semua pihak swasta dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD, dibentuklah suatu mekanisme yang mengatur administrasi dan koordinasi antar pihak-pihak terlibat. Koordinasi partisipasi swasta dilaksanakan oleh Bapel. Lembaga ini mengkoordinasikan
65
semua elemen yang terlibat baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan kembali NAD.
Prosedur bantuan swasta ini disusun seperti tampak pada gambar III.8 di bawah ini. Partisipasi swasta dimulai dari inisiatif yang dikoordinasikan oleh Bapel dan Pemda untuk melihat keterkaitan antara inisiatif swasta tersebut dengan master plan dan keinginan masyarakat. Setelah melakukan koordinasi Bapel melakukan konfirmasi dan menerbitkan persetujuan teknis atas inisiatif tersebut. Persetujuan teknis diteruskan untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh swasta dan Bapel. Kesepakatan tersebut dapat dipakai sebagai acuan oleh pihak swasta untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga, dan Bapel melaporkan jumlah dana ke Departemen Keuangan untuk dicatat dalam register. Pada tahap implementasi Bapel, Pemda dan swasta bersama-sama terlibat melaksanakan kegiatan. Setelah implementasi selesai, Departemen Keuangan mencatat sebagai penerimaan negara. Prosedur pelaksanaan bantuan swasta selengkapnya ditampilkan pada bagan di bawah ini:
Gambar III-8 Prosedur bantuan swasta dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Sumber: Perpres 30 tahun 2005
66
Kebutuhan pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur berdasarkan assesment yang dilakukan oleh Bappenas dan Bank Dunia adalah sebesar 26, 6 trilyun rupiah. Untuk itu dioptimalkan sumber-sumber pendanaan yang terdiri dari APBN, APBD, Hibah (grant) dan Dana masyarakat. III.7. Proyek-Proyek Yang Patut Diterapkan VE Proyek-proyek yang patut untuk diterapkan VE dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu: menelan biaya dengan jumlah besar, tingkat kompleksitas yang tinggi dan sumber anggarannya berasal dari anggaran pemerintah. Progress report BRR perDesember 2006 menyebutkan, mulai tahun 2007 akan dimulai pembangunan beberapa infrastruktur yang memenuhi kriteria tersebut di atas, seperti: 1. Transportasi terdiri dari: a. Jalan dan jembatan: rehabilitasi jalan Calang – Meulaboh sepanjang 122 Km, rehabilitasi underway B. Aceh – Calang, rehabilitasi jalan lintas timur dari B. Aceh – Sumatera Utara sepanjang 490 Km. b. Rehabilitasi jalan lintas timur NAD sebanyak 4 ruas dengan panjang lintasan 257 km c. Rehabilitasi dan peningkatan jalan lintas tengah NAD dengan panjang lintasan 341 km d. Pelabuhan: penyelesaian desain untuk pelabuhan di Lamno (A. Jaya), terminal ferry di Meulaboh termasuk juga reklamasi pantai. e. Airport: bandara perintis di Calang, Sibigo (Simeulu) dan Blang pidie (A.selatan), peningkatan bandara Sultan Iskandar Muda di A. Besar. 2. Water supply: rehabilitasi water treatment dan jaringan distribusi air bersih, seawater desalination plant di Ulee Lheu, Banda Aceh, rehabilitating Banda Aceh’s water treatment plant di Lambaro, 3. Sanitasi: rehabilitasi sewage treatment plant di Banda Aceh. 4. Irigasi: rehabilitasi 65,000 hektar sistem irigasi. 5. Pembangunan jaringan tegangan listrik. 6. Bangunan pencegah banjir dan rehabilitasi sungai. 7. Pembangunan escape building.
67
Proyek-proyek infrastruktur tersebut nantinya akan dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kategori infrastruktur yang akan ditangani baik oleh BRR NAD & Nias, Pemerintah Daerah Aceh maupun negara donor asing melalui NGO-NGO yang masih beroperasi di NAD yaitu: 1. Jalan dan Transportasi 2. Energi & Telekomunikasi 3. Sumber Daya Air 4. Air dan Sanitasi 5. Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan 6. Kawasan Percontohan, dan 7. Bangunan Gedung Negara dan Rumah
Data yang diterima dari BRR Aceh & Nias memperlihatkan nilai proyek yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Baik dana yang bersumberkan dari APBN yang dikelola oleh BRR, Dana dari negara donor maupun dana yang bersumberkan dari APBD Nanggroe Aceh Darussalam.
Besar anggaran biaya proyek infrastruktur untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:
Tabel III-16 Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sumber Biaya APBN NO
INFRASTRUKTUR
1 2 3 4
Jalan dan Transportasi Energi & Telekomunikasi Sumber Daya Air Air dan Sanitasi Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Kawasan Percontohan Bangunan Gedung Negara dan Rumah Jasa konsultansi Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP) Total Anggaran Pertahun
5 6 7
8
2007 1,169,005,272,000 237,568,188,000 320,580,561,275 179,225,803,000
BRR 2008 2,229,670,413,000 128,881,882,000 357,215,000,000 620,509,441,000
20,866,516,000
89,400,000,000
2009 1,723,121,500,000 28,183,094,000 374,111,750,000 594,692,488,000
Total Anggaran per Item 5,121,797,185,000 394,633,164,000 1,051,907,311,275 1,394,427,732,000 110,266,516,000
75,222,499,700
75,222,499,700
84,220,472,000
215,760,079,000
299,980,551,000
158,650,000,000
142,870,994,000
81,447,749,000
382,968,743,000
2,245,339,311,975
3,784,307,809,000
2,801,556,581,000
8,831,203,701,975
Besar anggaran biaya proyek infrastruktur untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 yang bersumber dari negara donor adalah sebagai berikut:
68
Tabel III-17 Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sumber Biaya Negara Donor NO
INFRASTRUKTUR
1 2 3 4
Jalan dan Transportasi Energi & Telekomunikasi Sumber Daya Air Air dan Sanitasi Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Kawasan Percontohan Bangunan Gedung Negara dan Rumah IREP Total Anggaran Pertahun
5 6 7 8
2007 4,829,641,301,200
DONOR 2008 276,000,000
2009 276,000,000
Total Anggaran per Item 4,830,193,301,200 -
4,829,641,301,200
276,000,000
276,000,000
4,830,193,301,200
Besar anggaran biaya proyek infrastruktur untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 yang bersumber dari APBD NAD adalah sebagai berikut: Tabel III-18 Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sumber Biaya APBD NAD NO
INFRASTRUKTUR
1 2 3 4
Jalan dan Transportasi Energi & Telekomunikasi Sumber Daya Air Air dan Sanitasi Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Kawasan Percontohan Bangunan Gedung Negara dan Rumah IREP Total Anggaran Pertahun
5 6 7 8
2007 346,444,010,500 52,333,090,900 1,126,023,000 6,013,178,000
NAD 2008 1,260,639,872,000 232,269,239,500 1,274,350,000 10,815,149,000
2009 1,850,390,680,000 152,507,470,000 1,322,759,000 12,062,422,000
Total Anggaran per Item 3,457,474,562,500 437,109,800,400 3,723,132,000 28,890,749,000
10,001,730,300
23,810,538,300
50,303,376,500
84,115,645,100 -
415,918,032,700
1,528,809,148,800
2,066,586,707,500
4,011,313,889,000
Dari segi besar anggaran proyek, kompleksitas, dan sumber anggaran biaya proyek, tampaknya program value improvement akan krusial diterapkan di NAD, setidaknya sampai tahun 2009. III.8. Tantangan-Tantangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masa Depan Kedepan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek internal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun aspek eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Aspek-aspek tersebut kami bagi dalam 3 aspek utama, yaitu aspek sosial budaya, aspek politik dan keamanan, dan aspek kesiapan
69
pemerintah daerah menerima peralihan tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR NAD & Nias. III.8.1. Sosial Budaya Pasca gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004 lalu, pertumbuhan perekonomian NAD sempat terpuruk menjadi minus 13% pada tahun 2005 (Kompas, 5 Januari 2008). Setahun kemudian setelah berlimpahnya bantuan dan peredaran uang di NAD, pertumbuhan perekonomian NAD melesat naik menjadi melebihi 5% pada tahun 2006. Pertumbuhan ini melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pertumbuhan perekonomian tersebut belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang mencapai lebih dari 10%.
Disamping kelompok masyarakat yang tidak terserap dengan baik dalam proses perbaikan ekonomi dimasa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, ada juga kelompok kecil masyarakat yang menikmati lezatnya proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kelompok masyarakat tersebut umumnya adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan yang saat ini dibutuhkan. Kelompok tersebut selanjutnya hidup dalam budaya konsumerisme yang tinggi dan menjadi sangat materialis. Perubahan pola hidup suatu kelompok masyarakat disatu sisi dan kondisi pengangguran yang masih tinggi disisi lain kelak akan dapat menimbulkan persoalan sosial. Konflik horizontal yang muncul karena kecemburuan sosial harus diwaspadai dan diantisipasi sedini mungkin.
Disamping permasalahan tersebut, permasalahan kemandirian masyarakat di NAD juga harus turut diperhatikan. Ketergantungan yang sangat besar pada bantuan pihak lain menimbulkan sikap malas berusaha dan selalu menuntut jerih payah terhadap usaha yang diberikan, sehingga semangat solidaritas, ketulusan dan selalu menjunjung kepentingan umum menjadi diabaikan. III.8.2. Politik dan keamanan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), merubah peta politik daerah. GAM yang awalnya adalah organisasi ilegal dan bergerak di bawah tanah, kemudian
70
menjadi organisasi legal dengan syarat atribut-atribut yang menunjukkan identitas GAM harus dilepaskan. Selanjutnya GAM berubah menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Para mantan personil GAM yang sekarang menjadi KPA, umumnya adalah kelompok masyarakat dengan keterampilan minim dan tidak diserap dalam proses perbaikan ekonomi pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Kebutuhan ekonomi disatu sisi dan sikap mental yang buruk disisi lain menyebabkan mereka kemudian kembali pada aktifitas lama mereka ketika masih menjadi anggota GAM, yaitu melakukan pungutan pada proyek-proyek konstruksi. Aktifitas tersebut meskipun ilegal namun dibiarkan tetap berlangsung tanpa ancaman hukum. Pungutan yang dapat mencapai 8 hingga 10 persen tersebut kemudian menyebabkan banyak kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek, terlebih bagi mereka yang menawar dengan harga yang sangat rendah pada saat pelelangan. Disamping kontraktor tersebut juga banyak muncul kontraktorkontraktor nakal yang memang tidak mempunyai keahlian mengelola proyek konstruksi dan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Mereka umumnya menggunakan paksanaan untuk dapat memenangkan proyak dan kemudian melarikan diri setelah mendapatkan uang muka (Kompas, 5 Januari 2008). III.8.3. Kesiapan Pemerintah Daerah Menerima Peralihan Tanggung jawab dari BRR NAD & Nias Wewenang dan tanggung jawab yang akan dialihkan oleh BRR kepada pemerintah daerah sangatlah berat. BRR NAD saat ini mengkoordinasikan pelaksanaan 12.000 proyek dengan alokasi dana mencapai 80 trilyun rupiah. Beban tersebut selanjutnya akan dipikul oleh pemerintah yang kemampuan aparaturnya dalam mengelola proyek masih dipertanyakan. Lemahnya fungsi manajerial, fungsi koordinasi, fungsi pengawasan dan penerapan kebijakan yang lemah menjadi persoalan klasik pemerintah daerah di NAD. Sebagai contoh lemahnya fungsi-fungsi tersebut adalah pembangunan rumah bagi korban tsunami yang tumpang tindih disatu sisi dimana ada 1 keluarga yang mendapatkan 10 buah rumah, sementara ada keluarga lainnya yang masih tinggal di barak-barak pengungsian.
71
Karena itu perlu disiapkan langkah-langkah yang sistematis dalam proses peralihan wewenang dan tanggung jawab yang besar ini, supaya tidak memunculkan masalah baru dikemudian hari.
